www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Mengingat: 1.
pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2.
Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 jo. Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 1961. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Pasal 1 Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dibuat Perjanjian Persahabatan yang telah ditandatangani pada tanggal 1 April 1961 di Jakarta yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden. Pasal 2 Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan di Peking. Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
1/5
www.hukumonline.com
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 10 Juni 1961 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JUANDA Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 10 Juni 1961 PEJABAT SEKRETARIS NEGARA, Ttd. SANTOSO
2/5
www.hukumonline.com
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UMUM Dalam rangka usaha dan pelaksanaan kerangka ketiga dari Manifesto Politik Republik Indonesia yang berbunyi: "Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas kerjasama membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna", demikian pula dalam melaksanakan politik yang bebas aktif dan mengingat semangat serta Asas-asas Dasa Sila Konferensi Bandung, maka Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 April 1961 di Jakarta telah menandatangani Perjanjian Persahabatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Negara Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu negara tetangga kita di Asia yang telah mendapat pengakuan de jure dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 April 1950, dan hubungan diplomatik telah terselenggara semenjak tanggal 9 Juni 1950. Negara Republik Rakyat Tiongkok adalah suatu negara peserta Konperensi Asia-Afrika. di Bandung pada tahun 1955, yang dalam melaksanakan politik luar negerinya terdapat persamaan dengan politik luar negeri Republik Indonesia, ialah dalam hal secara konsekwen menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala manifestasinya. Khususnya terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok selalu memberikan sokongan sepenuhnya. Hubungan antara negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara Republik Indonesia adalah baik dan dalam pembicaraan dengan Yang Mulia Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Marsekal Chen Yi serta pengiringpengiringnya selama kunjungannya ke Indonesia dari tanggal 28 Maret sampai dengan 2 April 1961, Pemerintah Indonesia mendapat kesan yang kuat perlunya diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Mengingat akan hal-hal tersebut di atas, demikian pula sesuai dengan pidato Yang Mulia Presiden Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 30 September 1960, yang berjudul "Membangun Dunia Kembali," Pemerintah Republik Indonesia berpendapat adanya satu dasar yang kuat untuk lebih mempererat hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Berhubung dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, satu perjanjian yang memberi kemungkinan untuk selanjutnya mengadakan lain-lain persetujuan dan/atau perjanjian yang diperlukan untuk menjamin kepentingan bersama. Perjanjian Persahabatan tersebut terdiri dari 8 pasal dan dalam kata pendahuluannya dengan sengaja dimasukkan kata-kata mengenai semangat dan azas-azas Konferensi AsiaAfrika di Bandung 1955 sebagai bukti kepada dunia luar, bahwa kedua negara itu menjunjung tinggi hasil-hasil yang telah dicapai dalam Konferensi Asia-Afrika. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. CATATAN *)Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-26 pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1961, P.140/1960-1961. 3/5
www.hukumonline.com
PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, berkeinginan untuk memelihara dan memperkembangkan lebih lanjut kerjasama dan hubungan persahabatan antara kedua Negara sesuai dengan semangat dan azas-azas Dasa Sila Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, serta Lima Azas Hidup Berdampingan secara damai telah memutuskan untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan, dan untuk itu telah menunjuk sebagai Wakil-wakil Berkuasa Penuh Mereka. Pemerintah Republik Indonesia: Dr.Subandrio Wakil Menteri Pertama II/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok: Marsekal Chen Yi Wakil Perdana Menteri Dewan Negara/Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok yang, setelah saling memeriksa surat-surat kuasa mereka masing-masing yang terdapat benar dan dalam keadaan baik, telah menyetujui pasal-pasal berikut: Pasal 1 Kedua Pihak Yang Berjanji saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing serta keutuhan wilayahnya untuk memelihara dan memperkembangkan hubungan persahabatan antara kedua Negara. Pasal 2 Kedua Pihak Yang Berjanji bersetuju untuk memperkokoh lebih lanjut hubungan Diplomatik dan konsuler antara kedua Negara sesuai dengan azas-azas timbal balik serta adat dan kebiasaan internasional. Pasal 3 Kedua Pihak Yang Berjanji menyetujui, bila dianggap perlu akan mengutus Wakil-wakil mereka untuk mengadakan pertemuan bagi bertukar pikiran tentang soal-soal mengenai kepentingan bersama dan bagi memikirkan cara serta jalan bagi kerjasama dalam hal-hal tersebut. Pasal 4 Kedua Pihak Yang Berjanji bersetuju memperkembangkan dan lebih mempererat hubungan ekonomi dan kebudayaan antara kedua Negara didalam semangat persahabatan dan kerjasama sesuai dengan azas-azas persamaan serta saling bermanfaat dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Pasal 5 Kedua Pihak Yang Berjanji, apabila terdapat perselisihan, akan menyelesaikannya dengan musyawarah dalam semangat persaudaraan dan muhibah yang sungguh-sungguh melalui saluran-saluran diplomatik dan dengan cara-cara lain yang disetujui kedua belah pihak. Pasal 6 Perjanjian ini akan disahkan sesuai dengan Undang-undang Dasar masing-masing dan akan berlaku mulai dari tanggal pertukaran Piagam-piagam Ratifikasi yang akan dilangsungkan di Peking. Pasal 7
4/5
www.hukumonline.com
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun, akan tetapi Kedua Pihak Yang Berjanji berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukannya kepada Pihak yang lain dan pembatalan demikian mulai berlaku enam bulan sesudah hari pemberitahuan itu. Pasal 8 Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tiongkok yang mempunyai nilai yang sama. Untuk menyaksikannya, para wakil Berkuasa Penuh dari pihak-pihak Yang Berjanji telah menanda tangani Perjanjian ini. Dibuat di Jakarta pada hari tanggal satu bulan April tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu. Untuk Republik Indonesia Dr. Subandrio Wakil Menteri Pertama II/ Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Untuk Republik Rakyat Tiongkok Marsekal Chen Yi Wakil Perdana Menteri Dewan Menteri Luar Negeri Negara/Menteri Republik Indonesia
5/5
