RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

w ~~ ~ ~r

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK iNDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLiK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

mencapai

tujuan

Negara

Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

memaJukan

mencerdaskan

kesejahteraan

kehidupan

bangsa,

umum, dan

ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian ab:ldi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional me!akukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional; b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkar, Jalu lintas manusia dari satu negara ke

negaraie.;n,

selain mempunyai

dampak positif juga mempunYa.i dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih

besar bagi

pe!aku

kejahatan

untuk

meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan

,.

2

pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan; c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sarna antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral,

khususnya

daiam

pencegahan

dan

pemberantasan kejahatan; d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sarna yang efektif terse but, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah

menandatangani

Perjanjian

Ekstradisi

di

Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013; e. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu

membentuk

Undang-Undang

tentang

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi an tara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition

Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam); Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Ekstradisi

Nomor

1

Tahun

1979

tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2000

Nomor

185,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3

MEMUTUSKAN: Menetapkan

UNDANG-UNDANG PERJANJIAN

TENTANG

EKSTRADISI

PENGESAHAN

ANTARA

REPUBLIK

INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM).

Pasal 1 Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet !Yam) yang ditandatangani

pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal2 Undang-Undang ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

4

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOM OR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

l.

UMUM Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana

tercantum dalam

Pembukaan

Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pemerintah

Republik

dari

Indonesia,

internasional,

sebagai

melakukan

bagian

hubungan

dan

masyarakat kerja

sama

internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (borderless), sehingga memudahka n lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Di sam ping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan

2

untuk

meloloskan

diri

dari

penyidikan,

penuntutan,

dan

pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sarna antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik

Sosialis

Viet

Nam

telah

sepakat

mengadakan kerja sarna Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sarna an tara kedua negara dalarn bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sarna yang saling menguntungkan (mutual benefit), diharapkan semakin meningkat. Saat ini Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai Ekstradisi dan 1 (satu) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai perjanjian untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Ketujuh Undang-Undang tersebut, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan

Perjanjian

an tara

Pemerintah

Republik

Indonesia

dan

Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi an tara Republik Indonesia dan Republik Philipp ina serta Protokol; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian

an tara

Pemerintah

Republik

Indonesia

dan

Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Australia;

Ekstradisi

antara

Republik

Indonesia

dan

3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan

an tara

Pemerintah

Republik Indonesia dan

Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the

Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders); 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia

and the Republic of Korea); dan 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan PeIjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia

and the Republic of India).

Dengan

disahkannya

Undang-Undang

tentang

Pengesahan

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime).

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: a.

Ekstradisi

dilaksanakan

terhadap

setiap

orang

yang

ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak

Peminta

untuk

penuntutan,

persidangan,

atau

pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana terse but dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini; b. suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan,

apabila

tindak

pidana

tersebut

dapat

dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling

sedikit satu tahun atau dengan

hukuman yang lebih berat;

4

c.

suatu

tindak

pidana

dapat

mempertimbangkan apakah kepada

orang

yang

diekstradisikan,

perbuatan yang

diminta

telah

tanpa

dituduhkan

dilakukan

secara

kese1uruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta; d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana politik; e.

ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pi dana dalam hukum pidana umum;

f.

tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini;

g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya; h. orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang terse but sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan Ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang terse but tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali: 1. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya; 2 . orang

tersebut

belum

meninggalkan

Peminta dalam waktu 30

wilayah

(tiga puluh)

Pihak

hari setelah

mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta sete1ah meninggalkan wilayah terse but;

5

3. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan

Ekstradisinya,

selain

tindak

pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya. 1.

orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau hukumannya

tidak

dapat dilaksanakan

karen a

adanya

pengampunan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

'~~I!PII'-t.:remn:n;..;:tfW:aa.;a.t~LJItV!L&S!~~~~:£ju;;;:;::a:x:m~; , - - - - -- - - --

-

41

REPUJH.. UC INDONESIA

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBlIK SOSIALIS VIEr NAM DAN REPUBlIK INDONESIA

Republik Sosialis Viet Nam dan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); .~,

Berkeinginan r:nengadakan ker]a sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam pencegahan

dan

pemberantasan

kejahatan

berdasarkan

saling

penghormatan

terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASALl KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Tiap-tiap Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, setiap orang yang ditemukan berada. di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dllakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian.ini.

~~d

"

~, ,,t.t!:m&Z1Z:!'M&E~~~~fJA:~~~":~~~~:~~:~~~~~~~~

'.$"$*'1§

PASAL 2 TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN'

1.

l

Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2.

Suatu tindak pidana juga l11erupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apablla tindak pidana tersebut mellputi suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjurar., pemberian nasi hat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Ayat 1 pasal ini. .i.,

3.

Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pida:na berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum

kedua Pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap ,

buron.n tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama . Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas .adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya .

4.

Apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagalmana diatur dalam Perjanjlan in l dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan .

5.

Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan

2

11fMZi\Wi!i\lUJ~.llL_~~.,.,~~""".•~"NiOil...fti'wm_e;;;;;;;;;;;;;m'J\l

t~1B':'::b~.~~~~~~~~~~,t&~~!l~~~~~~~~~~!~

alasan bahwa hukum dari Pihak Diminta tidak m.enerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di Pihak Peminta.

6.

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian ini, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan ·apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebaglan di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, , perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dlanggap sebagai tlndak pldana yang terjadi di wilayah Pihak

".

Peminta.

7.

Apabila permintaan ekstnidisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan ''h ukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

PASAL 3 PENOLAKAN EKSTRADISI

1.

Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:

a.

tlndak pldana yang dimintakan ekstradisl adalah tlndak pidana politik;

b.

Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk

m~yakini

bahwa permintaan

ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau berdasarkan alasan-alasan tersebut, orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya;

c.

tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

3

---.-----...----

.

II

~ :.etbit6lM2::ati8Ui\Mti&l!M!II=4>.~~·~\S''-tU'R~$iRtW.bWi~SIWl\j)&'',;tt.=vaJiQ&..4Ctt>tt'Eill

,<

,

.

..._---_.-

l1~h:t!,;C:&{(l5idPZ!l~~~B1'_.i~"~~:r;'C.~$~!~'\4liI~

-

d.

orang yang dimintakan berdasarkan

hukum

k da~at dituntut karena daluwarsa

Pih

atau

hukumannya

tidak

dapat

dilaksanakan karena adanya pe'l\gampunan; R1l:NJaLm: IlVDONESlA

e.

putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

f.

tindak pidana yang dimintakah ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sedangkan berdasarkan hukum Pihak Dlmlnta, tindak pldana tersebut tldak diancam dengan hukuman "

pidana mati, kecuali Piha'k Peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta

tersebut

dijatuhi

pidana

mati,

pemidanaannya

tidak

akan

dilaksanakan .

.

~,

2.

Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

a.

tindak pidana terhadap nyawa I atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan ataukeluarga inti;

b.

tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak memilikl kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang dimlnta atau menyerahkan perkara terSebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berwenang untuk tuju'a n penuntutan;

c.

tindak pldana terkait terorisme yang pad a saat permintaan diajukan, berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana yang berslfat politik;

d.

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tiridak pidana sebagaimana tersebu t di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada

4

~tttli!C.fZltl!t~t~lU§IIttt!&.~~Q!l'l'

.="..,

"

1,~!l1!r.itlmt~~!U&~~~~~~~!:~~2t{~~~~~='~?~~1:~:f~,~~~:~~~~$h~ seseorang yang

melakuk~n

atau meneoba untuk melakukan tindak pidana

terse but.

3.

Tindak pidana berat terhadap tubuh, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana 'po1itik menurut ,.

"

Perjanjian ini.

I

4.

Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya , Dalam keadaan tersebut, Pihak Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yangdiajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya . Dalam hal otoritas berwenang dari Pihak Diminta memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat cfllaksanakan karena atas alasan apa pun, maka permintaan e kstradisi harus dipertimbangk'an kembali.

5.

Apabila, dalam keadaan tertentu, Pihak Diminta dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, beranggapan bahwa, karena keadaan pribadi orang yang diminta, ekstradisi tidak sejalan dengan pertimbangan'pertimbangan kemanusiaan.

PASAl4 WARGA NEGARA

1.

Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini.

2.

Apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang diminta dan yang bersangkutan dieari untuk menjalani penuntutan di Pihak Peminta , Pihak Diminta, atas permintaan Pihak Peminta, menyerahkan kasus terse but kepada otoritas Pihak Diminta untuk menjalani penuntutan.

5

~"'4'4i!"'UlSb41 5! _* iX'M a Cr¥'f!tPiWt:\tLi£i~"-_~;;;::;;~~~· :=. -~ -

........-----........

"

r-~~~~bd~~!!,:"'=-!JJl!'!'~~~~~!,~!!'-::"'~'!"!:"~~~~~"':'~'':~.:::':"; __._.___ ~

I

3.

Menurut pasal ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan ekstradisi itu dilakukan.

PASALS OTORITAS PUSAT

1.

Tiap-tiap Pihak harus menunjuk otodtas pusat untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian inL

2.

Untuk Republik Indonesia, otoritas pusa t adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Republik Sosialis Viet Nam, adalah Kementerian Keamanan Publik .

."

PASAL6 PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1,

Suatu permintaan ekstradisl dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut disampaikan melail,Ji . otoritas' pusat salah satu Pihak kepada otoritas pusat Pihak lainnya melalul saluran diplomatik,

2,

Setiap permlntaan ekstradisi harus disertai dengan:

a.

deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama , umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, dokumen identifikasi lainnya, dan jika ada , pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud apab/la te rsedla serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;

b,

keterangan slngkat mengenai fakta-fakta perkara, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya

6

lb'dUii

aa::gy;asJL.&ii!EtQOilij,-

Rii>

iM"iliJ g;;;;~.!1i1llC1ltitM!atlZ~;;~£$::!s*

Ie

" ftamttalV"...ut~tH~~eM~\1lM"'.r..!!fA;~m}j',\~!Y.~~.~~~::~:??:~~:?~t.~,!,~~}r~!~:~:::~:.::~~~~

tindak pidana. dan ancaman hukuman yang ditetapkan menu rut ketentuan hukum;

c.

naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hUkumannya. serta ketentuan hukum mengenai daluwarsa untuk

,

penuntutan atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.

3.

Apabila permintaan ekstradisl dimaksud untuk tujuan penuntutan. permintaan tersebut harus disertai dengan: surat penahanan dari pengadilan atau otoritas berwenang lainnya; surat dakwaan atas tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa; dan bukti terkait yang dapat membenarkan penuntutan atas terdakwa tersebut .~"

4.

Apabila permintaan ekstradisi dimaksud

untuk tujuan pelaksanaan hukuman

yang dijatuhkan kepada orang yang diminta. permintaan tersebut harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang final dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.

S.

Suatu permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhl segel secara resmi oleh otoritas berwenang Pihak Peminta.

6.

Permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasl terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa Inggris.

PASAL 7 INFORMASI TAM BAHAN

Jlka Pihak Oiminta menganggap ba hwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradlsl tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Plhak Diminta dapafmeminta Informasi tambahan tersebut untuk disampaikan dalam

7

P':a£Ll!F.RG!ial~aowC==.Ulm:wttUh.fRlilll!$.eG;si;:s:z:atm::n;"ia:"m~~Vf~~w~;.~~.tim~ir.I

"

FZi1f.t!iI.Ji(4.$f"'£W:WUC&bJ?UW$i!®J1JI3mJM.iitlt3!~~~~!
,

waktu 30 (tlga puluh) hari sejakditerimanya pemberitahuan permintaan informasi

1

tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.

PASALB PENYERAHAN SUKARELA

Selama proses persldangan ekstradisi, apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadila~ bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Pihak Perninta, sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta, Pihak Diminta dapat menyerahkan ' orang terse but secepat mungkin tanpa melanjutkan proses persidangan ekstradisi tersebut.

PASAL 9 .~

1.

PENAHANAN SEMENTARA

Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentlngan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi secara resmi disampaikan. Permintaan

tersebut dapat disampaikan

secara

tertulis

melalui

saluran

sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, International Criminal Police Organization - INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh

Para Pihak.

2.

Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa'telah dikeluarkan surat perintah penangkapan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimlntakan tersebut akan disampalkan setelah adanya penahanan sementara.

3.

Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.

:.

LSr

10) ' .

_-0>'-: _ . • . U M

8

. '~ ~m~~Gwiii&&!li;;m;-J' _,.".~

'.

~.t::3tM!j~l:Ifr~~W, Ci~.!I~:!~~.fNr..~::~!,..:!!:~:!~~~?~:':~~~~!l'l~~~~~~~./;~.~'~~\~:"~?:,S_bt.W&~~ 4.

Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari masa penahanannya, otoritas berwenang Pihak Diminta belum menerirha permintaan resmi ekstradisi.

5.

Dibebaskannya orang berdasarkan ayat (4) pasal ini tidak boleh menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika Pihak Diminta telah me~erlma permintaan resmi ekstradisL

PASAll0 KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1.

Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum ni'isionalnya, 'dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak Peminta.

2.

Apabila Pihak D.iminta menolak seluru,h atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak Pem inta.

PASAL 11 . PENYERAHAN 7

L

Apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, para Pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenal Jangka waktu penahanan yang telah dljalani orang yang dieari sebelum dilakukannya penyerahan .

2.

Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang dieari dalam waktu 15 (lima bel as) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, Pihak Diminta harus segera membebaskan orang terse but dan dapat menolak

9

--------&ir:a~.u;;-.ri;m;:__;~TB,~;·ii;;~lAi~4

_ uid:.ml!d

&taQOG;la'l.~\~~!~~~!-:,~~~~~~::.~~~~~~::!_~~:;;~:,'S~g. .t~.=:::,~!S::~,:~1m,wr~~~~~!::?~ permintaan baru yang diajukan Pihak Peminta untuk pengekstradisian orang terse but atas tindak pidana yang telah ?imintakan ekstradisi.

3.

Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasanalasan yang di luar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak harus menyepa~ati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk pelaksanaan ekstrad lsl berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para Pihak. Dalam hallni, ketentuan-ketentuan ayat (2) Pasal ini harus diberlakukan.

PASAL 12 PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA . ~,

I.

Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, Pihak Diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Plhak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.

2.

Apabila penundaan ekstradisi dapat secara seriusmenghambat proses hukum pada Pihak Peminta, Pihak ' Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang dimlnta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

PASAL 13 PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama d!terima dari dua negara atau lebih, baik untuk ' tindak pldana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke

,

10

ru~tiWBiiflM{kt~~....... I , •

d

'--, - - ----, _.- ,- -'.- - -.---,--:' --;--" " -- -- - - ~ " ,~~~~me~~':1~iZu:w:.'AilliS!!7M

....I'!$aaM~\AW&A.m:m_'1I, ~tm&'.::!':r~~~~~~~~~.:::~~r~~~;8N!.3:

negara

mana

orang

terse but

akan

diekstradisi,

Pihak

Diminta

t&tll!t\1

harus

mempertimbangkan semua faktor' yang relevaT1, te rmasuk tetapi tidak terbatas pada :

a.

apakah permintaan tersebut dibuatberdasarkan suatu Perjanjian;

b.

tingkat keseriusan tindak pidana;

c.

waktu dan tempat dilakukanriya tindak pidana;

d.

kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;

e.

tanggal masing-masing permintaan dimaksud;

f.

kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

."

PASAL 14 ASAS KEKHUSUSAN

Orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pi dana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pi dana yang ekstrad isinya dikabulkan, ataupun

permintaan

orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke

negara ketiga, kecuali:

a.

pihak

Diminta telah

menyetujui

sebelumnya.

Untuk

tujuan

pemberian

persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkanpenyerahan dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasa!. 6 Perjanjian ini;

b.

orang tersebut'belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah se'cara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut .1.1

u&:ii$m£m;'~~'R..,.ruw...l!r.Gt\a:>ShW:B"'(J£lt:;;;;;;;-~lW~.~;~;tl~~I&:;.,,<:tt.R'~Ai

II}

r~8~~~~fjJU:&2QQ4JJ~,,"1!ifa,:~~~~~~~!:~~~~";~:,~~'W~!~~:':.~:::~:~:~~~~iWi

tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendallnya; atau

c.

setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tlndak pldana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

PASAl15

PENYERAHAN HARTA BENDA

1.

Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lalnnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya . .A,

atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang diminta, dan apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, Pihak Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.

2.

Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda sebagaimana disebutkan pad a ayat (1) . Pasal inl tetap dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang diminta meninggal dunia, hilang, atau

,.

melarikan diri, atau alasan lainnya.

3.

Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih berjalan, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikannya.

4.

Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah Pihak Diminta atau pihak ketiga , lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan Pihak Diminta segera mengemballkan harta benda yang diserahkan tanpa blaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya pro,es hukum. 12

L

.

~

.. . . . .._- ..- ..... _.. .... _.__ ...._ ..

·· · ·· ·-~~~;;Wa.--z;m:

~iiS!WiiZttMMt"!"4U .• :rt!tI=&Qi_&&'@IS.~Mm 0;;:::;;;"", .•.iMda;g..IitiIiliI!Ifi'J&4!l '. _..I~",""""'_"-""

.

,

t....;i&Alisw..!.i!~~~J!\2fiIJllllii.:.:,.I:~~~~1l'G';!I:'t.~::sF.J'#~~~1an,.~~~~~ ._. ._._____. _. ____.____...... ". .. ,".,_,_ ,____ "_..._.__",_ ._." - - ~ P.-- '- -----'---- '-- - - - --- - -~ '~

_~ .

PASAl16 BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Tiap-tiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya , saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ·seluas-Iuasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah di~intakan .

PASAl17 TRANSI1:·

1.

Sepanjang diperbolehkan 6.l eh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak .J?innya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran ~

~

diplomatik atau secara langsung melalui otoritas pusat Para Pihak. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan I

yang dijadwalkan di wilayah Pihak yangd igunakan sebagai tempat transit.

2.

Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak terse bu t, Pihak terse but dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit sebagaimana ditetapkan pada' ayat (1) Pasal ini. Pihak tersebut dapat menahan orang yang akan d iekstradisi terse but untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dual jam sambil menunggu permintaan tr.ansit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum naslonalnya ..

PASAl18 PEMBERITAHUAN HASIL

Piha k Peminta harus segera memberikan 'informasi kepada Pihak Diminta mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau Informasi mengenai ekstrad isi kembali orang terse but ke negara ketiga.

13

9.I

'SI5f:iilIiI6lilE4&9AD&Ka

"'i~..ItQI!I:MJ_UilCG5OllNlCihW,~~~rM~"';i*;;~

~,

......... .... ••

~~:£&J&~~ec:~:,,~.~~~~~,,~~~.:.::.::~::::::::::::::::::::::~

___________________________________________

PASAL19 SIAYA

Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut . Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubung;ln dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

PASAL20 KEWAJISAN INTERNASIONAL

Perjanjian Ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai ekstradisi .berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereRa menjadi pihak ..

PASAL 21 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yangtimbul · akibat penafsiran .atau pelaksal)aan Perja njian inLClkan diselesaikan melalui konsultasl antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 22 PERUBAHAN

PerJanjian In! dap"t diubah setlap saat melalul kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian in!.

14

'.

as

I

PASAL 23 · KETENTUAN PENUTUP ,

1.

Para

pihak

harl)s memberitahukan

persyaratan Perjanjian

domestik inl

mulai

satu sama

masing-masing untuk berlaku

sejak

lain

mengenai

pemberlakuan

tanggal

selesainya

Perjanjian

diterlmanya

ini.

pemberitahuan

pemberlakuan yang paling akhir.

2.

Salah

satu

Pihak

dapat mengakhlri

Perjanjian

ini

kapan

pun

melalui

pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6(enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenal

pengakhiran dimaksud.

mempengaruhi

Pengakhlran

permlntaan . ekstradisi

yang

Perjanjian

telah

ini

tidak

disampaikan

aka n

sebelum

pen~akhiran Perjanjian ini. .

.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di Jakam pada tanggal dua .puluh tujuh Juni, 2013, dalam dua rangkap naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Viet Nam, dan Inggris, semua naskah sama-sama sahnya. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggrislah yang berlaku.

. UNTUK REPUBLIK SOSIALIS

UNTUK REPUBLIKINDONESIA

VIETNAM

AMIR SYAMSUDIN

PHAM BINH MINH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MENTERI WAR NEGERI

MANUSIA

15

~·!!!tif

awn'",

b

w:a.&i!LIhi~IilJJU&i!\t$iiG~~

rr;m.te&31i.j)_=~~itJ'.&.a:ttk~m~~~~~~~~~~~.~~:::::·:~::~'I::;~:~~~~~_~~:::~.~

REPUDLH.( INDONE S iA

~I~P DINH VE DAN DO GILrA CQNG HOA IN-DO-NE-XI-A

VA CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

Cong h6a In-ao-ne-xi-a va Cong h6a xii hOi chu nghia Vi~t Nam (sau aay goi la

• ,,)., Ben

"cae

'.;:.

V&i mong muon nang cao hi~u qua hQ'p tac giO'a hai ntlaC trong vi~c phong, chong tOi ph"m, tren

CC1

sa ton trong ehu quy'en, binh a~ng va Iqi ich cUa nhau ;

Dii thoa thu~n nhLt sau :

DIEU 1

- .. NGHIA VI) DAN DO Thee quy c1jnh eua H i ~p cjnh nay va phil hqp v&i phap lu~t trong m/&e eua eae Ben, m5i Ben cong

It d~n

cQ eho Ben kia bat eli ngLtCri nao e6 m~t tren lanh tho eua

Ben aLtO'c yeu dIU ma Ben yeu cau d'e nghi d~n cQ ae truy to, xet Xlt ho~e thi hanh an vl; mot t';'i bl d~n dQ OlfqC thY'c hl~n trlfCrc ho~c sau thai ciem Hi~p djnh nay e6 hieu lY'e.

..

'j.

~...~~mm~~~~f'ii'~,i\¥M:(hlm'1~.¥t..~~1:Vr!l¥.~:.,"l.li:l:R'~~

"

.?ltf!Wj(m::s:tJ:.ki&ljU1'!!;!i~IP:\;.,...itV!Wt>f!ki:l..§l8i!'St"£dli"lIi.~n:~~~~.:;G!{.;;t~ ~i1

-------- . HQ1> BI

,

DAN DO

REPU3LJK INDONESIA

1. TOi ph;;!m thuOi: trlfCtng h<,1p bi d~n dO Iii hilnh vi phQm toi e6 the bj

xv phi;lt

tu vai thai hQn tll' mot nam tr& len ho~e nghiem khae hO'n thea quy dinh phap lu~t ella

d hai Ben.

,

2. Himh vi ehuan bi ph;;lm tOi, ph;;lm toi ehU'a dQt ho~e I~p ke hoQch, giup sue ho~e xul give, hU'O'ng d~n ho~e to ehCre vi~e thl/e hi!~n ho~e Ii! ngU'Cti eung thl/e hien hilnh vi phQm toi dU'<,1e quy dinh tQi khoan 1 Dreu nay eung Iii toi phQm thuoe trU'ang hQ'p bi dan do.

3. 'Phu h<,1p vai quy dinh ella £lieunily, khi xae dinh hilnh vi bi buoe tOi cil'u thanh mot tOi thea phap lu~t ella

ca hai Ben, khong yell cau philp lu~t ella ca hai Ben quy dinh

himh vi bi buoe tOi ella nglfai d6 thuoc eung mot nh6m toi ho~e eung tQi danh. Tat cae yeu t6 ella hilnh vi d6 se dU'<,1e xem xet,

ke ca trong trU'Ctng hQ'p e6

ca

51/ khae nhau

giU'a cae yeu t6 eau thanh eua tol phQr'n bj yeu dIu d~n do.

4. Neu yeu cau dan do lien quan den nhieu toi vii mot trong 50 d6 khong c6 hinh ph;;!t tu tll' mot nam tra len thee phap lu~t hai Ben thi vi~e dan do e6 the dU'Q'e chap thu~n doi vO'i tat

ca cae toi neu dap Crng dU'Q'e cae yeu diu khac thee quy dinh clIa

Hiep dinh nay va it nhat mot trong 56 d6 la toi ph;;!m thuoctrU'ong h<,1p bi dan do.

S. Tntong hQ'p dan do mot ngU'Cti lien quan aen rnot toi ve thue, thue hai quan, kiem soat ngoQI hoi ho~c cae van de ve thu nh~p khae thi Ben dU'<,1c yeu cau khong dU'<,1e tll' choi d~n do vai Iy do phap lu~t cua Ben d6 kh6ng ap dvng cung 10,11 thue hoiiic thue hai quan ho~e khong quy dinh ve thue, thue hai quan ho~e quy che ngo~i hoi wang tl/ nhU' philp

lu~t

eua Ben yeu

call.

6. Khong Imh hlfang den khoan 4 £lieu 3 Hi~p dinh nay, toi ph<;lm 5e thuQc trU'ong hQ'p bi dan do thea Hi~p dinh nay, bat kg himh vi cua nglfai bi yeu cau d1\n do

2

it

• l'\fIYlISiUi."V_ ....1I4l11J~;9AW~1 , .. .. . ,.~~t«.. , 4P..i~ ~:&:liLt4i$.idM_j i&ilQ&aa&1IUJ!Ql&$L_~~......DitU!&iIJJBii!iJiJ£1ll

y- --"-

::,.u

.. M~mm:tM'''WMtM8-k:i*,fl4ij$\r;w,tr;tMiW~J:D~~:::~~~~~.~~:~~~~l~~!.~~~~~(!:~M.;;;:;;gz~

di/;n ra toim bO ho~e mot phan t~i Ben aVQ'e yeu eau, khi xem xet tong the himh vi ph~m toi va h~u qua hr -'" h~u qua mong muon eua himh vi aD thea phap lu~t eua Ben

dvQ'C yeu cau, da cau thanh toi ph~m thuoe twang hO'p bi d~n ao trong lanh tho >

cua Ben yeu cau,

7. Doi vai yeu cau d~n ao de thi himh ban an da dltQ'c tuyen thi thai h~n con phai tiep tve cha'p himh hlnh ph~t doi vai toi ph~m thuoc trltang hO'p, bi d5n do khang ,

dltQ'c it hem sau thang. ,"

D1EU 3 ...

..t'

JI:

,.

TV CHOI DAN DO .•:.:: 1. D~n dO se bi tlr ehoi neu:

a. Toi ph~m bi yeu cau d~n do Iii toi p~~m ehfnh tri;

b. Ben dltO'c yeu cau e6

CC1

sa ch~c eh~n de tin tltang r~ng yeu cau d~n do dltO'c

dlta ra de truy e((u tr
Iy do chung

toe, ton giao, quoe tich, dan tOe, quan diem ehfnh tri ho~e vi bat ke mot trong cae neu tren, ngltai d6 bi doi

xu khang cang bang trong qua trlnh to t<,Jng;

c, Toi phQm bi yeu eau d~n do la toi phQm quan thea phap

lu~t

Iy do

SI,!'

va khong phai la toi phQm

hinh sl/ thong thltang;

d, Theo phap lu~t cua Ben yeu cau, ngltai bi yeu diu d5n do khong the bi truy to vi aa het thai hieu ho~e khong the thi himh an vi ngltlYi a6 aa dltO'c an xa;

e, Mot ban an euoi eung aa dltQ'e tuyendoi vai ngltai bi yeu diu d~n do ve tQi ph~m bi yeu cau d~n do;

3

t1:i!tilJlju!M'1lIl1!tilli\{tI!lll:mr;;J).1tDiltWI'1£W!&!smaliiO"l&£itiXP.I!TW~"'taAEWlI!IllW~iiS!a,~~m~~;~~~iliJi,ihE.¥'

l

~~~tJtJ,fU@!f!tlt!Uit.~ itm56Zi~~:'~.t2!?!'!~!.~~~!!'~t\;~~~r:.t!$."
f. Thea philp

lu~t

eua Ben yeu cau, toi

ph~m

bi yeu cau

d~n

do se bi

k~t

an tv

hlnh, trang khi thea phap lu~t cua Ben dvO'c yeu c'au, toi ph"m do kh6ng bj k~t an tv hinh, trCr khi Ben yeu c'au cam ket n~u ngvai d6 bj ket an tll' hinh thi hinh ph~t se khong dvO'c thi

h~mh.

2. Thea quy dinh ~ua Hi*p dinh nay, cae toi sau se kh6ng dvO'c cai Iii toi ph",m chinh trio

a. Toi xam philm tinh milng ha~e than the ngvai dLrng d'au Nha nvoc hai;ie ngvai dLrng d'au Chinh phu ha~e cae th~nh vien gia dinh cua ngvai d6;

b.JY1ot toi phi!m trongcong vac quae te ma cae Ben la quae gia thanh vien c6

'.,

nghTa

VI,I

dan do ha~e truy t6 ngvai bi yeu cau ho~e ehuyen ngay

VI,I

an do cho cae

co

quan e6 tham quyen eua minh de truy ~o;

c. TOi philm lien quan den khung ba thea phap lu~t eua Ben dVO'e yeu cau, t",i thai dii1m yeu e'au, se khong dvO'c eai la toi phQm e6 tinh chinh trj;

d. Chuan bi philm toi ho~c ph~m toi chva d",t ho~c la dong ph",m trong cae tnrcmg hqp philm toi neu tren .

3. Thea Hi~p dinh nay, cae toi xam philm nghiem trc;>ng than the can ngvai, tinh m~ng ho~e tai

sfm,

m~e du mang dong

ca ehinh tri cOng se kh6ng dVO'e coi II! toi ph",m

ehfnh tri o

4. Dan do co the bi tCr choi neu Ben dvqe yeu cau e6 quyen tai phan doi voi toi ph",m bi yeu diu d~n do thea phap lu~t quae gia eua Ben dvQ'c yeu cau. Trong trvang hO'P d6, Ben dVQ'e yeu cau se e6 nghTa

VI,I

truy to ngvaibi yeu e'au ve toidanh bi yeu

diu dan do tili toa an cua nvac minh phu hO'P va; philp lu~t trong nvae. Neu cae

co

quan e6 tham quyen eua Ben dvO'c yeu cau quyet dinh khong truy t6 trong trvang hqp

4

-==_._-_._--_.. __ ._.-_ . _-------_.

·.'.<&:Mlit.ti!tMIJi2t:tS£1i21P.l~".~~V!r3fttt·lm,.32j'It\IMJ!1!~1lm."f<'f,~}.!lP.';lI'JfV\'M.,:~~~/~~C1f:~

i_'\'",":'!.~~~,II!t1!i1iEtMI\61ifb~if..ilJbij2J"%:iK4~*K'I!O~4.~~!!,,~:!'-!JS~{f!:~tmx:azu:;;a:;s:mi@j

--.. ----- -,,- -... -.--- . ·. -..·-·----.,,--------1

nay ho~e vi~e truy to la khong the th
Iy do gi thi

yeu c3U dan dQ

se dVO'e xem xet l;;Ii;

5. Trang cae trvang hO'P ngo;;li I~, xet mlfe do nghiem trong eua toi ph~m va Iqi feh eua Ben yeu c3U, Ben dvO'e yeu cliu thay r~ng, vi~e d~1l do se khong phu hO'P veri cae nguyen t~e nhiln d"o do hoan canh ca nhan eua ngU'ai bi yeu diU dlin do.

f)lEU 4

CONG DAN

1. Thea Hi~p dinh nay, cae Ben se khong d~n do eong dan eua minh.

2;:Neu vi~e d~n 110 bi tit ehoi chi vi quoc tich eua ngveri bi yeu diu dan do thi Ben dVO'e yeu c3U, thea d~ nghi eua Ben yeu cau, ehuyen vv an d6 eho

CO'

quan c6

tham quy~n de truy to _

3. Thea quy dinh ella £)j~u nay, quoc tieh ella ngvai bi yeu cau d§n do dVQ'e xae dinh tren eel

sa quae tieh ella ngviti d6 vao thai diem th!,l'e hi~n toi ph;lm rna vi d6 yeu

cau d§n do dvQ'c dVa ra.

DIEU 5

CO QUAN TRUNG lfO'NG

1. M6i Ben chi dinh mot CC1 quan trung vO'ng de th
2. Ve phfa COng hila In-d6-ne-xi-a,

CC1

quan trung vO'ng se Iii BO Lu~t phap va

Nhan quyen va v~ phfa C6ng hoa xii hOi ehu nghia Vj~t Nam,

CO'

quan trung ve'ng se la

Bo C6ng an .

~-.",~5

___..__._. ______ ... ___ _ _

Ja

.l\jIf(SBU?!i.s~'MSJliibE.&~.$IlH:;;;sr~~~.Ql;··~~tS!V!'l)rlbl:wxz:az&t&WiiELJZt.;u:.&lWlt

.......... ;;:,.Jaan;;u;:;;::mw&S>iA.'......._ tSQi~»~'='ol _._ _ :.... ...:. , jJ.."'_..,J"'&i ~$bIa)Ml1n" ' _~ _~iW:mw::a:;;.W.;;af:!!M= "'. ~ ._._ __... .C..:.•tL_.""liJ r~~UdiW~~"!!.~~'~St~~~~~~~..~tL~&W~~~,~.!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

.

_

OIEU6

YEU

1. Yeu cau dan do va tat eua mot Ben gVi eho

CC1 quan

cAu DAN DO VA

ca cae tili

a\'t'..... ,

~ I

TAllI~U

li~u e6 lien quan se do CC1 quan trung 110'ng

trung U'O'ng eua Ben kia thong qua cae k€mh ngo<;li giao.

2. Van ban yeu diu d~n do phili dl1Q'e gvi kem thea cae tai Ii~u sau:

a. Cae tai Ii~u me ta ve ngU'ai bi yeu eau d~n do bao gam: ten, tueii, gieri tinh, queie tieh, cae tai lieu nh~n d<;lng khae, nElu e6 thEl, ngh'e nghi~p, nO'i

Cl1

tru , nO'i

a t<;l m

thai eua ngl1ai bi yeu eau d~n do, me ta d~e diElm nhan than, anh, dau van tay cua ngl1ai dO,neu co va cae thong tin khae e6 thEl ho trQ' xae dinh nh~n d<;lng va nO'i .:\: . ngl1ai do;

a eua

b. Van ban tom t~t tinh tiElt ehinh eua vI,! an, mo til v'e toi phQm bi yeu diu d~n do bao gam thai gian va dia diem thl/c hi~n va hinh phQt dU'Q'C quy dinh veri toi do thea phap lu~t;

e. Van ban trfch d~n cae quydinh phap lu~t xac dinh toi ph<Jm va hinh ph<Jt va cae quy djnh phap lu~t lien quan Mn thai hQn truy to ho~e thi himh an tuy viw hoan canh lien quan den toi phQm do.

3. Doi veri yeu cau d~n do de truy to, phai gLri kem thea: lenh bat cua toa an ho~c CO' quan c6 tham quy'en kh,\c de dan do; van bim de nghj truy to ho~c bim cao

trQng deii veri nglfai bl yeu cau d~n

do, ve tol danh dl1Q'c neu trang yeu e'au d~n do; va

ca e ehLrng CLr xac nh~n vlec chuan bl truy t6 ngl1b'i bi yeu c3u d~n dQ v~ toi ph<;lm do de truy t6.

4. DOi veri yeu diu dan do de thi hanh bim an dlfQ'C tuyen doi veri ngl1ai bi yeu diu dan do, phai gLri kem ban sao co chLrng tht,fc ban an euoi cung va van bim thong bao thai gian da chap hanh hinh ph'lt va thai gian con phil; chap hanh .

6 I!=:=:LWJJl4IIiiiP

Jt8iiZMIi.td'hiRhEfIJ)~M-:.:i:z::~~-;S:

QWiJllQi:ltKlWiiiilliGJii!:MDlitl&lhliillbilr..

j

iLiA

~j9iib!Ciab'J'fi1fi!!t11m~gI,~~.A·ru:lm!".::!~~~~~.I!:..~~~_~~:'C:~~~'~~~:~~~~!.V!~~~!lU!bE a· 1 -a;'I

5. Yeu diu dan do thee Hi~p djnh nay phai dLfO'c'kyva d6ng dau b&i

CC1

quan co

tham quyen eua Ben yeu diu.

6. Yeu c'au d~n dQ va tat

ca

cac tai li~u lien quan phai dLfO'c djch sang

tieng Anh.

D~U7 THONGTINB6SUNG

Neu Ben dLfO'C yeu cau eho r~ng thong tin dLfO'e cung cap kem thee yeu cau d1!ln dQ khong d'ay du de xem xet yeu c'au thi Ben dLfO'C yeu c'au c6 the yeu cau b6 sung thong tin din cung cap treng thoi h;:m 30 (ba mLfGi) ngay kif tiI ngay nh~n dLfO'C yeu diu b6 s'Ci:ng thong tin he~c treng kholmg thai gian dLfQ'C cac Ben ·thong rihat.

DIEU 8

,.

CHUYEN GIAO TI/ NGUY~N

Neu ngLfoi bj yeu c'au dan dQ trinh bay r6 rang t

cu th~e

philp luH quoc gia cua minh, co the chuyeh giae ngLfoi d6 nhanh

ch6ng ma khong can thl,l'c hien them cac thu tl,lC d~n do khac.

DIEU9

. BAT KHAN CAP ~

~

1. Trong cac trLfang hQ'p kh!ln cap, mQt Ben co the yeu c'au Ben kia b~t khan cap ngLfoi ph<;lm toi be tron de d~n dQ

tmac khi c6 yeu diu dan dQ ehinh thue. Yeu c'au nay

phai dLfQ'C gvi bang van blm qua cae kenh ngo<;li giao dLfO'e quy djnh t<;li {lieu 5 Hiep djnh nay, qua To chue Cimh sat hinh Sl,l' quoc te' - INTERPOL he~c cac kenh khac do cae Ben thoa thu~n.

7 ~. Zd'SCk ;."a.jeM 1m

Sl!Q&£difE.spPM Wi

Ir!m$li£&3lifl5t$ls;::t!.~"'tl!~nn.m;ySne;~xm...~m~;;;;;)·':emztiSidki63liJ1:'Jj 0

!~~"'-IIl>lt.'_Wl!lC!1bJl:t.Ctj4t!iA\..,ali1~~~~~~!!..~~!.~~f&l:WZi

. b~

2. Yeu diu b~t khan cap gom thong tin dLlQ'e quy. djnh t~i khoan 2 £lieu 6 Hiep dinh nay, van ban thong baa ve I~nh b~t va van bim kh£ng dinh ro

5e gLri yeu

dIu d13n

do ehfnh thlre dOi vai ngLloi do.

3. Ben dLlQ'e yeu e'au

5e thong bao ngay eho Ben yeu c'au ve ket qua eua yeu c"au

b~t khgn cap .

4. NgU'ai bi b~t giG' khan dip ~e dU'Q'c tra tI,t do neu trong thoi h~n 60 (sau mLlO'i) ngay sau ngay bat giG', cae co quan e6 tham quyen cua Ben dLlQ'c yeu diu khong nh~n dLlQ'C yeu diu dan dO chfnh thifc.

5. Viec tra tI,t do cho ngLlCti theo khoan 4 £lieu nay khong can tra viec b~t gili' l<;li

ngLloi d6 ;;'a bih dilu thu t~c d~n dil, neu sau khi tra tit do cho ngLloi d6, Ben d.LlQ'c yeu cau nh~n dttqc yeu diu dan do chfnh thifc.

DIEU 10 '

•

QUYET D!NH

1. Ben dttQ'c yeu cau

5e xem

VE YEU CAU DAN DO

xet yeu diu dan dQ dttQ'C dtta ra' thea Hi~p dinh

nay phu hO'P vai cac thu tl,lC dttO'e quy dinh trong phap lu~t quac gia nttae minh

va

thong bao ngay eho Ben yeu diu ve quyet dinh eua mlnh.

2. Neu Ben dttQ'c yeu dIu tit chai toan bo ho~e milt ph'an yeu diu d~n dO thi phili thong baa

Iy do tlr ehoi eho Ben yeu cau.

DIEU 11

CHUYEN GIAO

1. Neu Ben dttQ'e yeu e'au chap thu(in yeu cau d~n de;. thl cae Ben se thong nhat ve thoi gian, dla diem va cae van de khac lien quan den ehuyen giao ngLlai bj yeu dlU

8

.1

i'e

i Hi :z:::tJZtJI,4A 'i@!l$t

.

~

j!8ai.'tW!£Sllii£1~J:iil2&Slj!SSiUifS;m iS'ZtT(~~~~:s:&M

&7LUi£IWI!&ji&.AI.\ffl4",.1!axgJiJ3fci4nt!&Jh~~~~a::~~~~~~!,~~~,...:iJ£JI!!SS2t~~

d~n dO. Ben dU'Q':: yeu diu 5e thong bao cho B'en yeu cau ve thCti gian ngU'Cti bi yeu dlu dan dQ da bi giam giG' trU'O'c khi dlfqc ehuyen giao.

2. Neu Ben yeu diu kh6ng tiep nh~n nglfCti bi yeu cau d~n oQ trang thai han 15 (mU'ai lam) ngay 5au ngay thoa thu~n ehuyen giao thl Ben oU'qc yeu .: diu 5e tra tl/ do ngay cho nglfCti d6 va e6.the tlt choixem xet yeu cau dan dQ mO'i eva Ben yeu cau doi

•

vO'i ngU'Cti d6 vEl cung mQt tQi danh.

3. Neu mot Ben khong the; ehuyen glao ho~c tiep nh~n nglfCri bi yeu cau dan oQ trong kholmg thai gian da thea thu~n vi cae Iy do ba't kha khang thi Ben d6 phai thong bao ngay cho Ben kia biet. Cac Ben 5e thea thu~n vEl thai gian, dia oie;m mO'i va eac van de lien quan khac de thl/C hi~n vi~c dan do phu hqp vO'i phap lu~t quae gia clla minh .

.:.;:

Trlfang hqp nay dlfqe ap dl,lng quy dinh tai khaan 2 Dieu nay.

D1EU 12 HOAN

vA CHUYEN GIAO T~M TH01

1. Neu ngU'Cti bi yeu diu d~n dQ dang bi truy eltu trach nhi~m hinh SI/ ha~c dang thi hanh an a Ben dU'qc yeu diu ve mot tQi pham khac vO'i toi bi yeu cau dan oQ, Ben dlfqC yeu cau c6 the, 5au khi ra quyet dinh eha'p thu~n dlin do, hoan dan dQ eho to'i khi ket thuc qua trlnh to tl,mg ho~e ehap .hanh xang bIm an . Ben dlfqe yeu diu 5e thong baa cha Ben yeu diu veviec haan d~n o¢.

2. Neu vi~c hoan d~n d¢ e6 the gay tra. ngili nghiem trang den qua trlnh t6 tl,Jng hinh 51/ t;;li Ben yeu cau thi Ben dlfQ'C yeu cau e6 the, thea de nghi eua Ben yeu diu, t;;lm thai chuyen giao nglfai bi yeu diu dan d¢ cho Ben yeu cau neu khong gay can tra den cac thu tl,JC to tl,Jng hinh 51/ dang dlfqC tlen hanh eua Ben dU'Q'c yeu cau va Ben yeu cau cam ket giao tra ngU'ai d6 va dieu kien va ngay I~p Wc 5au khi ket thuc cac qua trlnh to tl,mg hinh 51/ c6lien quan.

9 :6f3&mlbi f«tulM3lIfi1&!tfI\!lm1!'.~~~~~~,P.'I~~

~M.Cf~.

~~~~~~A!t!t.~.:!;...~r..~,~~~~~~~f@!JM~~

OI'Eu 13 NHI'EU YEU cAU DAN

£)0 £)01 v61 MOT NGlJ01

Neu hai ho~e nhieu han hai quoe gia cling yeu diu d~n dO doi voi cling mot nglfai ho~c ve cling mot tOi ho~c ve cac toi khae nhau, khi xem xet cac yeu cau d~n dO de quyet dinh vi~e dan do nglfai nay cho quac gia nao, Ben dlfQ'c yeu cau se xem xet tat

ca cae yeu to cO lien quan, baa g()m nhlfng kh6ng giai hGln doi vai: a. Yeu diu dan doc6 dlfqc I~p thea, mQt hi~p dinh hay kh6ng;

b. MLrc do nghiem trong eua toi ph am; .~. c. Thai gian va dja diem ph~m toi;

d. Quoe tich cua ngltai bi yeu cau dan do va ngU'ai bi h<:li;

e. Ngay dlta ra yeu cau dan do; va

f. Kha nang dan do tiep thea cho mot quoe gia khk

OI'Eu 14 QUY TAC f)~C BI~T

NgU'ai bi dan do thea Hi~p dinh nay se kh6ng bi truy CLrU traeh nhi~m hinh S\f ha~c kh6ng phai thi hanh an t<:li Ben yeu eau ve mot tOi do nglfil'i d6 thl/c hi~n

trltac

khi bi ehuyen giaa, ngoai tOi ma vi d6 ngltCti nay bi yeu cau dan de;, ho~c cOng se khong bi dan de;, lai cha quoc gia thLr ba, trLr tmCtng hqp:

a. Ben dlfQ'e yeu cau da d()ngy tmae.

£)e dat dU'Q'e SI/ d()ng It d6, Ben dltO'c yeu

diu c6 the yeu cau eung cap cae tai n~u va thong tin dltQ'c quy dinh t<)i Dieu 6 Hi~p dinh nay; 10 · .

BI

, 1.-..-

WQiLUCeiill

iItaU

, ~~:·~;';';'~i;;.imm:fJ4U'&iiMi-'-'lila ~&& ~ , __ ,. "''''..".......,~,;m_ , ''"fl;_, .

azliWll!LWt!_WU&~

'I:

~!EZ&&.;1l-gtE,~~.IiJtl!:t::"

f~~~8~~~~~1W!~~.

~

b. NgLfai d6 kh6ng rai khei lanh tho eua Ben y~u cau trang thai h
Iydo bat kha khang; ho~c

c. Bat ky mot toi nhe hO'n nilO dLfc;tc dU'a ra dl/a tren cung cac Sl/ ki<~n dung de

d~n do ngLfiti nay, trLr toi ma vi do vi<~c d~n do kh6ng the dvc;tc thl/c hi~n mot cach hO'P phap.

OIEU 15

CHUYEN GIAO TAl SAN ~ . . 1. Neu Ben yeu cau de nghi, thi Ben dLfc;tc yeu cause, trong ph
quoc gia nvac minh, tilm giU' cae tai san do philm toi ma c6 va cac phvO'ng ti~n dung de ph<)m toi cung cac tai san khac del'am b~ng chLrng dLfc;tc til"D thay tren lanh tho eua minh ho~c thuoc

sa hli'u cua ngvai bj yeucau d§n do va khi chap thu~n

d§n do se

chuyen giao tai san nay cho Ben yeu cau . .

2. Khi chap thu~n d~n do, tai sim dVc;tc quy dinh tili khoan 1 Dfeu nay sf? dLfQ'C chuyen giao, ngay d khi vi~c d~n tfch ho~c be tron ho~c bat ky

do kh6ng the thl/C hien dvqc vi ngLfai d6 chet, mat

Iy do nao khac.

3. Oe phl,lc Vl,l che bat k~ thu tl,le to tl,lng hlnh Sl/ nae con chU'a dvO'c giai quyet, Ben dvqc yeu cau c6 the hoan vi~c chuyen giao tai san dvO'c de c~p & tren cho tai khi ket thuc cac thu tl,JC d6 ho~c chuyen giao tilm thiti tai san nay voi dieu ki~n Ben yeu diu cam ket se tra lili tai san d6.

4. Vi~c chuyen giao tai san nhLf tren kh6ng lam phLfO'ng hili dell quyen va 100i fch hO'P phap cua Ben dU'O'c yeu cau ho~c cua ben thLr ba doi vai tai san d6. Khi co cae quyen va 100i ich neu tren, thea de nghi cua Ben dU'c;tc yeu cau, Ben yeu cau phai tra lili tai san ;:

11

~'11!f

5 i • lib

IQ iJHj2

fI!PS?'1'F~.wv:r:mt

'Iiiifa::aldSgL"t!\WII.~JJi&n,"p ' I

.&i'mFA4!!ifijt__

~tI)ltUll\a~mwmL"i&ti~N&RiUJUi.J.~mmmajJ.if.%i%!tOJi~!.2!~~~~~~~~~~~~~~~

&1 i

dvQ'c chuyen giae che Ben dVQ'e y@u cau sCrm nhat e6 the sau khi ket thue cac thu tl,le to tl,lng.

~

DIEU 16

TLfO'NG TRQ' PHAP LY

Moi Ben se, trong phi!m vi ehe phep eua phap lu~t treng nvCrc, eung cap ehe Ben kia bi~n phap rQng dii nhat detU'ctng trQ' philp

Iy v~

cae van d~ hinh 51/ lien

quan den tQi phom bj yeu cau dan dQ.

VI"Eu 17

QUACANH .:;:

1. Treng phom vi ph~p lu~t nvCrc minh ehe phep, vi~e qua canh ngvai bi yeu cau dan dQ den mQt Ben tLt mot nvCte thCrba qua lanh tho eua Ben kia 5e dvQ'c phep khi e6 van bfm yeu cau gu-i qua dvCtng ngeoi giae he~c tr1/e tiep qua cae CC1 quan trung vctng eua cac Ben. Khong yeu cau phai xin phep qua canh neu vi~e v~n ehuyen dt.rQ'e thl/c hi~n bling ovang hang khong va khong e6ljeh trinh hi! canh tren lanh tho cua Sen kia.

2. Neu tien hanh vi~e hi! canh khong d1/ dinh trt.roe tren lanh tho eua Ben kia thi Ben nay e6 the gu-i yeu cau xin qua canh thee quy dinh toi khefml Vi~u nay. Ben kia c6 the, khOng tral vai phap lu~t quoe gia minh, tom gill' ngvCti d6 treng kheimg thlti gian 72 (bay mt.rcti hail gilt treng khi chit yeu cau qua canh.

VI'Eu 18

THONG BAD KET

QuA

Ben yeu diu 5e thong bae kjp thai ehe B~n oVQ'c yeu cau v~ ket qua xet xU- ho~e thi himh ban an doi vCri ngU'ai bi d~n dQ he~e thong tin lien quan den d~n dQ loi ngU'lti d6 ehe mQt quac gia thCr ba.

12

II

iSla

Jtid$"1!'

"LW""1I1t!tf"1t1"Pl!~~~~~&=" u •

'I

'

A4IRiIJ:tAI\t1lld;.'fbJl'Jllt:Ui6iiat\lWUS!\n&aw::u:t£1"_t:"'IL1--~I~m::a.Jtb~~~JSj~~~

>;;

_,

I

m'Eu 19 eHIPH[

Cac chi phi phat sinh trong qua trinh d~n do t

DIEU 20 NGHiA vt,J

Quae TE

Hiep dlnh nay se khiing anh hlf(ing toi cac quyen va nghTa V1,l cua cae Ben lien quan den d~n do thea cae dieu ttae quaete ho~e thoa thu~n khae rna cae Ben la thanh vien.

:.;:-

.

DIEU 21 GIAI QUVET BAT DONG

Bat Cll' bat dong nilO nay sinh trong viee giai thieh ho~c ap dl,lng Hiep djnh nay se dlfqe giai quyet qua tham van gifra cae Ben qua cae kenh ngo

DIE'U 22

. SlfA DOl, BO SUNG ~

~

Hiep dinh nay sE! dlfQ'e slra doi( bo sung t

t1,le de Hiep dinh nay c6 hieu II/C.

13 rLLSll

aLa

. . . .'CP"Jfi?'U2'~~.r.fuGmL'i.~.,;:;;;;;ii.~mr~u. .1l

a

£

:ww!I

~~g;(»il;atll..iiO~t1~~...rm~:'~~!ihIfi<. !g.Is:..~~=~~:!~~~~~:f:~[~~~&aQi

9~U23 9~UKHOANCU6ICDNG

1. Cae Ben se thong bao cho nhau ve vl~c hoan thi~n cac thu t\lCtrong mrac c6 lien quan

de

•

Hi~p dinh nay e6 hi~u II/c. Hi~p dinh nay Sf! c6 hi~u II/c vilO ngay cae Ben

nh'nd~qcthongbaosauc~n~

2. Mol Ben se cham dltt Hi~p dinh nay b~ng vl~c gtri thong bao b~ng van ban eho Ben kia qua cac kenh ngoal glao tai bat

ky thai diem nao. HieP djnh se het hieu Ii/C

sau 06 (sau) thang k~ tLr ngay nh~n d~O'c thong bao chinh thlrc d6. Viec cham dlrt Hiep dinh nay se khang fmh hlfCtng tai cae yeu cau d~n d¢ dlfqC dlta ra tmac khi cham dltt HieP dinn .

.:.\'. De lam b~ng, nhO'ng nglfoi ky ten dlfai day, dlfqc Chinh phu cua minh uy quyen day du, da

kY Hi~p djnh nay.

Lilm t(!i Gia-cac-ta, vilO ngay hai mlfoi bay thang sau nam 2013, thanh hai bim chinh, moi ban gom tieng In-d6-ne-xi-a, th?ng Vi ~t va tieng Anh, cae ban dell c6 gia trj nhlf nhau. Trang trlfong hqp nay sinh bat dong trong viec giai thieh Hiep dinh nay thi

se can ell' vim bim tieng Anh . £)1;1.1 Dl~N

f)~1 DI~N

CONG HbA IN-n6-N£-Xl-A

CONG HbA

xA Hell CHU NGHTA VI~T NAM

Signed

Signed

AMIR SYAMSUDIN

PHAM SINH MINH

BO TRlfCrNG

BOTRlfCrNG

BO PHAp LU~T VA NHAN QUVEN

BO NGOI;\I GIAQ

14

~

iWmMi

L

iWj~iWJJiIIU~iiGGilil:stJJJ!iIi!...,,~~~i~~

'I

rtNUiJSJf!j1)M!t'l<@GRta¥!0!l!tJf.M#}t::'~M~t~~~'!m.~~~~5?.v.;;~~ I

.

_ ....

-

- .

,

REPUBL1lt JlIIDONESJA

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam '(hereinafter referred to as "the Parties")'' '~,

Desiring to make more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime on the ba sis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1 OBLIGATION TO EXTRADITE ·

Each Party agrees to extradite to the other Party, subject to the provisions of this Treaty and their respective domestic laws, any person who is found in the territory of the Requested Party and sought by the Requesting Party for prosecution, tria l, or execution of punishment for an. extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty,

.',.!§W5i'¥saasf'

ei5J!4blW~4!E!iiZ&a;WJPfM&#¥f2&SLWw.\i.~~'1o.ma~I!£G@,.iwl&&!JWi_!I

rr::aa5&l!SiLCL.~~~rMj:amW.....w!NJi.'Mll l ailLl!XtaI!t.'~~l~..:..:::"~~~~~~~:"'~ ____ •.

ARTICLE , 2

.

EXTRADITABLE OFFENCES

1.

An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws of both Parties, by imprisonment for a period of at ·Ieast one year or by a more severe penalty.

2.

An offence shall also be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, ' counselling or procuring the commission of 'or being an accessory, to the commission of an offence described in Paragraph 1 of this article.

3.~or

the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct

constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence(s) or denominate the offence(s) by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence(s) for which the extradition is requested.

4.

If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment under the law of both Parties, extradition may be granted for all offences if they meet the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and includes grant of extradition for at least one extraditable offence.

5.

Where extradition of a person, is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange con't rol or other revenue matters, extradition may not be refused on, the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not provide for a tax, duty, customs or foreign exchange regulation of the same kinds as the laws of the Requesting Party. 2

~tm-~~~~~~'.~~:;!~illi~....aa:i 6.

Without pre)udice to Article 3(4) of this Treaty, an'offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if under the law of that Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting Party.

7.

Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence must not be less than six months.

ARTICLE 3 REFUSAL OF EXTRADITION

.:;: 1.

Extradition shall not be granted where : :~.

a.

the offence for which ttie extradition is requested is a political offence;

b.

the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account

0/ that person's race, religion, nationality,

ethnic origin, politlc.1 op inion, or that person may, for any of those reasons, .be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;

c.

the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary cri minal law;

d.

the person sought cann'o t be prosecuted because of the lapse of ti me under the laws ' of the Requesting Party or his sentence cannot be enforced by reason of pardon;

3

1!tf.W;;Uta2Ji1.~..emtl!t0&l!RW!4~Jitt;~~~~~~~~!~-~i.tJ.MS

e.

illa ,

a final judgment has been passed against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;

f.

the offence for which extradition is requested, is punishable by death penalty under the law of the Requesting Party, while under the law of the Requested Party such offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting

Pa~ty

gives an assurance that if that person is awarded the death

penalty, the same will not be carried out.

2.

For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:

a.

an offence against the life or person of the Head of State or the Head of .;;' Government or meinber{~) of their immediate fam.ny;

b.

j

an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;

c.

an offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character;

d.

an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing "offences or participation as an accomplice of a person who " commits or attempts to commit such an offence.

3.

Serious offences against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this Treaty.

4

n'

d'

t

.. if

i ..

Ie

e

•

kQIs:w:mu.&

-.-"-.--.-----,,, --....

;;;n;;;:;;;;;;:;;;;;:;;;;"l)'A~JtJmC&&LlItWO$iINii\G!i1~&fi:#

if

',I

fit':-p,N
4.

..

Extradition may not be granted where the Requested Party has jurisdiction over the offence for which the' extradition is requ.ested, under its national law. In such a situation, the' Requested Party shall have the obligation to prosecute the

,.

person wanted in respect of the offence(s) sought for in its courts in accordance with its laws. If the competent authorities of the Requested Party decide not to prosecute In such a case or the prosecution is not feasible because of wh?tever reason, the request for extradition shall be reconsidered.

5.

When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account ' the seriousness of the offence .and the interests of the Requesting Party deems that, because of the personal circumstances of the person sought, the extradition would be Incompatible with humanitarian considerations .

.:( ARTICLE 4 NATIONALS

1.

Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty.

2.

If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought · and she/he is wanted for prosecution In the Requesting Party, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution,

3.

For the purpose of this article, nationality of the person sought shall be determined on the basis of his/her nationality at the tfme of the commission of the offence for which extradition is requested.

5

I!..

1M 1%2»&lil!i

A" i'E Iii "

=~~iIl!1!l'd4Wtl~liRtt~~~,ftWs:;;i.vi&L~~_(+.~~.ij,'1lilUllliMa. ~

;;a

,!io::m.umetiSOiflIIEAi!LJfiSl!Ol%lC&.t..1'Ir.Ih..~tli!JXrJili!i:~~~~::~'."~~,of~

ARTICLE 5 CENTRAL AUTHORITIES

1.

Each Party shall designate a ' central authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2.

For the Republic of Indonesia, the central authority shall be the Ministry of Law and Human Rights and for the Socialist Republic of Viet N~m, the central . . authority shall be the Ministry of Public Security.

ARTICLE 6 EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1.

Af~quest

for extradition and all communications relating thereto will be sent by

the central authority of a Party to the central authority of the other Party through diplomatic channels . :'

2.

A request for extradition shall be accompanied with the following:

, a.

description ofthe person sought induding the name, age, sex, nationality, other identification documents, if any, occupation, probable location of the person sought, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and other information that may help in identifying and locating that person;

b.

a brief statement of the facts of the case, description of the offence(s) for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence(s) and the punishment provided for them under the law;

c.

the text of the legal provisions determining the offence and the punishment and legal provisions regarding limitation of period for

6

Itt

x

''''Z:CCAlCUidAWU.'&

._...... .. d_ ...... ... d_

HeWlli.:.:t1iilI:f!S:mVtIU:!IU:&Ki6mmtc;~:::a.~t!~~f,~

dP.

'I

l

~·:4.ge ..e' 4'.IIZ'B12tit&t312!!1jilifu~i~.!!iUiI!:!u.\tttkfr1MJ!i~ ~~ -:=~!:}\!~~~=~~~8..=1????::?i

prosecution or enforcement of sentence as the case may be in respect of the offence(s).

3.

If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by: warrant of arrest issued by a court or other competent authorities for the purpose of extradition; a charge sheet or indictment charging the accused with the alleged offerice(s); and such evidence as would justify his committal for prosecution.

4.

Where the request for extradition relates to the executing of a sente,nce imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final Judgment and a statement of the period of sentence which has already been sl3rved and remains to be served. '"v

5.

A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the competent a~thority of the Requesting Party.

6.

Extradition request and all communications related thereto shall be made in the English language.

ARTICLE 7 ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, the Requested Party may request that additional information be furnished within 30 (thirty) days as of the receipt of the additional information request or within a period as may be agreed between the Parties.

7

II

ealSJju"';;;;;;'~:~~~&~'; ·1--,,-·-;~1

- -------_..._-"

::;.~~1if/Ji±!m:aw::u ..ti?.. !Ii£!!!h£&iI!t.ilti.... &£.tJ.stiS!iI)f.it~!l:!!t32l!t . _

.... ~ '"

.-'

..

__.. _._....

- -- _._------, Z

~'i.'biJ)1jfU$\]ZCM

....

ARTiClE 8 VOLUNTARY SURRENDER

When a person sought explicitly consents before the court during extrad.ition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting Party, the Requested Party, subject to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

ARTICLE 9 PROVISIONAL ARREST

In urgent cases, a Party may request th.e other Party for the provisional arrest of

1.

a .fugitive for the purpose of extradition before a formal extradition request is .f:;:.

submitted. Such request may be submitted in writing through the channel provided for in Article 5 of this Treaty} the International Criminal Police Organization -INTERPOL or other channels agreed by both Parties.

2.

The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6(2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest.

3.

The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of the request for provisional arrest.

4.

The person arrested provisionally shall be released if, within a period of 60 (sixty) days of his/her arrest, the competent authorities of the Requested Party has not received the formal request for extradition.

S.

The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of

8

lL

4-

'''S''',QIIU&'riNa

:",,**#!+.alBiE'9ZT"~""i!~..:.s::m_a:~iL'f~&&'

j

I

pWtttl~k.~~IJ;i!iiJ£a'!~~~4~~~~~m:~~].~:::~~~~~~~~~.J~ --:'~~,_~_~,..:

that person if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition .

ARTICLE 10 DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1.

The Requested Party shall considec" an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

2.

If the Requested Party refuses the whole or, any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party .

.

~,

ARTICLE 11 SURRENDER

1.

If the request for extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on the time, place and other relevant matters relating to the surrender of the person sought. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person sought was detained prior to the surrender.

2.

If the Requesting Party has not taken over the person sought within 15 (fifteen) days after the date agreed for surrender, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse to consider a new request by the Requesting Party for extradition of that person for the offence for which the,: extradition has been requested.

3.

If a Party fails to surrender or take over the person sought within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the

9

=""--:-.'.- .- ..- - ." - •.

:;.-'-~

"

B~;w:muwa: ..u:tUU:;!
..,'it

execution of the extradition subject to their natronal laws, In thi s case, the provisions of Paragraph 2 of this Articl e sh all apply.

ARTICLE 12 POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1.

If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an of fence other than that for which the extradition is requested, the: Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceed ings or the completion of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the postponement. :.~'.

2.

If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting ' Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party, provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediate ly upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 13 CONCURRENT REQUESTS

Where requests for extradition of the same person are received from two or more countries, either ·'for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those countries the person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factor s, including but not limited to:

a.

w hether the request was made pursuant to a treaty;

b.

the gravity of the offence(s) ;

,

to

.;:;.

----

,

" ua.tGJllijjt{9rtlbJ!:t¥Z!iLSbJnz:t:It£i.lfi{~~~~~~~~~~:::~~~~~~tAS!f!InJ ~

! c,

the time and place of the commission of the offence(s);

d,

the nationality of the person sought and of the victim(s);

e,

respective dates of the requests;, and

f.

the possibility of subsequent extradition to another country,

ARTICLE 14 RULE OF SPECIALITY

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against:, .• .. nor subjected to the execution of sentence in the Requesting Party for an ~

offence committed by that person before his surrender other than the offence for which the request for extradition is 'granted, nor shall that person be re-extradited to a "

third country, unless:·

a,

the Requested Party has consented in advance , For the purpose of such consent, the Requested Party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty;

b,

that person has not left the ·Requesting Party within 30 (thirty) days afte r having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting Party after leaving it, Howev:er, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his control; or

c,

any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his return, other than an offence for which extradition could not lawfully be mad e,

I1

Bfa

wuwa:zaa;tWib&

Ul_~

· ;:bMl"~~ 4

m--11

i7AR!r&iX'\&iliK~d:mmlllt~a. 23aiUA~~~~~I~~~~~~~~:~~~~~~~

,.

ARTICLE 15 SURRENDER OF PROPERTY

I.

If the Requesting Party 50 requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when the request for e)
2.

When the request for extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may ·nevertheless be surrendered even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of t'2e person sough.!. or any other reasons.

3.

The

Requested

Party may; for conducting

any other

pending criminal

proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on the condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4.

The surrender of such property shall n·ot prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without charge to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

i' ARTICLE 16 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Each Party shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual assistance in ctiminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.,

12

·Ito;R

au " <5 .. '1 . .awt.Q;WZU!JSi3ZCtlUliJSdGtm1llA1&l;:=Zwn:.M,,,(_~,,,*;;;~_~;~~.;~.$£!]~1

,

rr

i1

"m'Z;;!lilt';iur~~~~~~~f.iW'.&.f.t":fttl.~~~~::~:~~:~~·*,.

ARTICLE 17 TRANSIT '

1.

To the extent permitted by its law, transit of a person to be extradited to one Party by a third State through. the territory of the other Party shall be authorized upon request submitted through diplomatic channel or directly through the central authorities of the Parties. Authorization for ·transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.

2.

If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to .furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the

.

~

person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18 NOTIFICATION OF RESULT

The Requesting Party shall inform the Requested Party promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence 'against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third country .

ARTICLE 19 EXPENSES

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party sha ll be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

13

lL au- -

. . &2& au MWLPL;

._"._. ... .._" .... "....

- - - ' II

~~~mBr.!i!f.t'ii-M:!it*, caw. ...

. \\WtlSiIIJ$LlJ(£"'aa:::UQ"l{i!WC%J:6t!t3IdW$. .,

~

()

1"':?£\"JBai$b)1l1l~.w.!\Hr~IIAit&Ei:JJiJ,AtQotln~.!.1I,,-~D!lll?ft:~::''-2!'~?~~...~~~£.~~a:m-=--iii

ARTICLE 20 INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 21 SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties through diplomatic channels. ~;.(.

ARTICLE 22 AMENDMENT ..

"

This Treaty may be amended at any ·time by mutual consent of the Parties. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 23 FINAL PROVISIONS

1.

The Parties shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into,force of this Treaty. The Treaty shall enter Into force on the date of the receipt of the later notification.

2.

Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Party through diplomatic channels at anytime. Termination shall take effect after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

[4

'c


t

i

( .....miE£UISi¥J£Ilii!i}JA!12Vi!R:Lill4i::ri,..U!':II.\&,:I3A&UflWiiII! ~

OJ

""'G't;~~~,tmrn~'5'ii.~~~

V

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Jakarta on this twenty seventh day of June, 2013, in two orig inals each in the Indonesian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of Interpretation, the English text sha II prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE SOC1AlIST REPUBLIC

OFVIETNAM

.~,

Signed

Signed

AMIR SYAMSUDIN

PHAM BINH MINH

MINISTER FOR LAW AND

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

HUMAN RIGHTS

15

L;~"tM ....is&P,¥w !_WW'

-.... .". --. -_ .- ... ..... ---··-·· ··· ·: -~'l1~~U:S iU4u:s:a:zz::r.a,!:e:£iiiNT,a.Ji~ '. -

'9

II

.... Salinan naskah ni'smi Certified True Copy Nomor Number

096

' IBKffRl07/2013/CTC

~

Abdulkodir Ailani NIP. 19660318 '199303 I 001

PIt. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerjan Luar Negeri Republik Indonesia Act. Director for Economic and Social Cultural Treaties Ministry of Foreign Affairs of the Republic oflndonesla Tanggal : Date

Juli2013