RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Merek;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor … Tahun … Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar atau perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar, atau penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang diajukan secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri 3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. 4. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 5. Menteri adalah menteri yang membawahkan kementerian yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual. 6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri. 7. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Merek.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB II PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)
Pasal 2 Permohonan diajukan oleh Pemohon atau melalui Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat), atau secara elektronik. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan secara jelas kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, disertai dengan uraian barang dan/jasanya secara berurutan sesuai dengan kelompok kelas barang dan/atau jasanya. Pasal 3 Setiap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan: a. Fotocopy Identitas Pemohon; b. 10 (sepuluh) helai Contoh/etiket merek dengan ukuran: 1) maksimum 9 X 9 Cm 2) minimum 2 X 2 Cm c. Dalam hal Permohonan berupa merek Tiga Dimensi, contoh/etiket merek yang disampaikan berupa karakteristik dari merek tersebut berupa gambar yang tampak dari sisi depan, samping, belakang, dan atas. d. Dalam hal Permohonan berupa merek suara, contoh merek yang disampaikan adalah notasi suara dan contoh rekaman suara. e. Surat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa. f. Foto copy/salinan sah akte pendirian badan hukum, jika Pemohon adalah suatu Badan Hukum. g. Bukti pembayaran biaya. h. Bukti prioritas, apabila Permohonan menggunakan Hak Prioritas. i. Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif, apabila Permohonan berupa Merek Kolektif. j. Surat Persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan kepada salah satu Pemohon untuk menandatangani Permohonan, apabila Permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon secara bersama-sama. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik, semua kelengkapan Permohonan yang tidak dapat diajukan secara Elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Menteri.
Pasal 4 Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayai (1) huruf i yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia.
2
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian Kedua Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(3) (4)
(1)
(2)
(3)
(1) (2) (3)
Pasal 5 Perbaikan terhadap Permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan menguraikan alasan adanya perbaikan dimaksud. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perbaikan karena adanya kesalahan penulisan nama dan/atau alamat Pemohon. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disebabkan karena adanya perubahan nama dan/atau alamat Pemohon, atau Pengalihan hak atas Permohonan. Pasal 6 Permohonan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan salinan Permohonan yang telah diperbaiki dan foto copy Permohonan yang dimohonkan perbaikan. Dalam hal Permohonan perbaikan disebabkan karena adanya perubahan nama dan/alamat Pemohon atau pengalihan hak atas Permohonan, bukti adanya permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, atau pengalihan hak, harus dilampirkan. Permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya. Perbaikan terhadap Permohonan hanya dapat diajukan sebelum Permohonan dimaksud diterbitkan sertifikat mereknya atau sebelum Permohonan ditolak secara final. Pasal 7 Permohonan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pula terhadap perbaikan sertifikat merek sebagai akibat adanya kesalahan pengetikan sertifikat merek. Dalam hal kesalahan pengetikan disebabkan karena kesalahan Pemohon atau Kuasanya, Permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya. Dalam hal kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan disebabkan karena kesalahan Pemohon atau Kuasanya, Permohonan perbaikan tidak dikenakan biaya. Pasal 8 Permohonan Penarikan kembali terhadap Permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri, disertai dengan alasan adanya penarikan kembali. Permohonan Penarikan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Kuasa khusus, apabila diajukan melalui Kuasanya. Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan sebelum Permohonan disetujui untuk didaftar dan sebelum diterbitkan sertifikat pendaftaran mereknya.
BAB III KLASIFIKASI BARANG DAN JASA
(1)
Pasal 9 Klasifikasi barang dan jasa untuk pendaftaran merek didasarkan pada klasifikasi barang dan jasa yang berlaku secara Internasional menurut persetujuan Nice edisi terakhir.
3
www.djpp.depkumham.go.id
(2)
Dalam hal terdapat perubahan terhadap klasifikasi barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian klasifikasi barang dan Jasa yang terdapat dalam Pendaftaran Merek dan Permohonan yang telah diajukan dilakukan pada saat pendaftaran merek tersebut diajukan perpanjangan.
BAB IV PERMOHONAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN MEREK
(1)
(2)
(3)
Pasal 10 Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat) atau secara elektronik kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan pendaftaran Merek Dalam hal Permohonan diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek, dikenakan tambahan denda sebesar biaya Permohonan yang seharusnya dibayarkan.
Pasal 11 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan: a. Foto copy pendaftaran merek yang dimohonkan perpanjangan. b. Foto copy identitas Pemohon. c. Surat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa. d. 5 (lima) helai etiket atau contoh merek yang dimohonkan perpanjangannya. e. Bukti pembayaran biaya.
(1)
(2)
(3)
Pasal 12 Dalam hal terdapat kesalahan dalam pengajuan Permohonan atau kekuarangan kelengkapan persyaratan Permohonan, Menteri akan memberitahukan secara tertulis adanya kesalahan atau kekurangan kelengkapan Permohonan dimaksud. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus memperbaiki atau melengkapi kekurangan kelengkapan Permohonan. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan atau melengkapi kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 13 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan Permohonan atau sejak tanggal pemenuhan kelengkapan Permohonan.
4
www.djpp.depkumham.go.id
BAB V PERMOHONAN PENCATATAN PENGALIHAN HAK
(1) (2) (3)
Pasal 14 Permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek diajukan oleh Pemohon atau melalui Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap Merek yang telah terdaftar dan/atau Merek yang masih dalam Permohonan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
Pasal 15 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus dilengkapi dengan: a. Foto copy Identitas Pemohon; b. Bukti Pengalihan Hak; c. Foto copy sertifikat merek atau petikan resmi atau bukti Permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan hak. d. Foto copy atau salinan sah akte pendirian badan hukum apabila pemilik merek dan/atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum; e. Surat kuasa, apabila diajukan melalui Kuasa. f. Bukti pembayaran biaya. Pasal 16 Dalam hal bukti pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 17 Dalam hal Permohonan dan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak dipenuhi secara lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 2 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, Pemohon atau kuasanya harus melengkapi kekurangan kelengkapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan atau sejak tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan, Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak dimaksud dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
BAB VI PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT PEMILIK MEREK
(1)
Pasal 18 Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan oleh Pemohon atau melalui Kuasanya kepada Menteri.
5
www.djpp.depkumham.go.id
(2) (3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap Merek yang telah terdaftar dan/atau Merek yang masih dalam Permohonan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
Pasal 19 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus dilengkapi dengan: a. Foto copy Identitas Pemohon; b. Bukti Perubahan Nama dan/atau Alamat pemilik merek; c. Foto copy sertifikat merek atau petikan resmi atau bukti Permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek. d. Foto copy atau salinan sah akte pendirian badan hukum apabila pemilik merek dan/atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum; e. Surat kuasa, apabila diajukan melalui Kuasa. f. Bukti pembayaran biaya. Pasal 20 Dalam hal bukti perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 21 Dalam hal Permohonan dan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak dipenuhi secara lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 2 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, Pemohon atau kuasanya harus melengkapi kekurangan kelengkapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan atau sejak tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan, Menteri melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat dimaksud dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
BAB VII PERMOHONAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK
(1)
(2)
Pasal 22 Permohonan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa oleh pemilik merek terdaftar yang dimohonkan penghapusan atau melalui Kuasanya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir yang tersedia.
6
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 23 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi dengan: a. Foto copy Identitas pemilik merek terdaftar; b. Foto Copy sertifikat merek atau petikan resmi pendaftaran merek yang dimohonkan penghapusan. c. Surat persetujuan tertulis dari penerima Lisensi, apabila merek yang dimohonkan penghapusan masih terikat perjanjian Lisensi. d. Surat kuasa, apabila Permohonan penghapusan diajukan melalui Kuasanya. e. Bukti pembayaran biaya.
(1)
(2)
(3)
Pasal 24 Dalam hal Permohonan dan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tidak dipenuhi secara lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permohonan. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, Pemohon atau kuasanya harus melengkapi kekurangan kelengkapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan atau sejak tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan, Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan penghapusan dimaksud secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
BAB VII BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN
(1)
(2)
Pasal 25 Bentuk dan isi formulir yang dipergunakan dalam rangka Permohonan pendaftaran merek, perpanjangan pendaftaran merek, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek, dan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. Segala perubahan terhadap bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Permohonan pendaftaran merek, perubahan dan penarikan kembali permohonan, perpanjangan pendaftaran merek, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek, dan penghapusan pendaftaran merek, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah yang lama.
7
www.djpp.depkumham.go.id
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3523), dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ................. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ..................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
8
www.djpp.depkumham.go.id
