www.hukumonline.com
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....... TAHUN ..... TENTANG PROGRAM JAMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya, perlu adanya jaminan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program melalui sistem asuransi; b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pemutusan Kerja. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM JAMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan haknya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. 2. Dana Cadangan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja adalah sejumlah dana yang dipupuk secara berkala oleh perusahaan yang pengelolaannya dilakukan oleh Penyelenggara Program untuk memenuhi kewajiban pengusaha atas hak-hak pekerja/buruh yang timbul akibat putusnya hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Pengusaha adalah: a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
b.
4.
5. 6.
7. 8.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penyelenggara Program adalah PT. Jamsostek (Persero) atau perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian/umum, Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pool Asuransi Nasional adalah kumpulan perusahaan asuransi kerugian/umum dan asuransi jiwa yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. BAB II PROGRAM JAMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 2 Untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja/buruh atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibentuk program jaminan pemutusan hubungan kerja. Program jaminan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan pengembangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka program jaminan sosial tenaga kerja menjadi: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan kematian; c. jaminan hari tua; d. jaminan pemeliharaan kesehatan; dan e. jaminan pemutusan hubungan kerja. Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja diselenggarakan dengan metode: a. Dana Cadangan untuk peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 167, Pasal 168 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Asuransi untuk peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib mengikuti program jaminan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4), dengan membayar premi asuransi dan Iuran dana cadangan kepada PT. Jamsostek (Persero) atau melalui Perusahaan Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian/Umum, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan ketentuan memberikan manfaat/jaminan yang lebih baik.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(6)
(1) (2)
Pembayaran iuran dana cadangan dan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan sebagal biaya perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Pasal 3 Besarnya pembayaran jaminan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Pembayaran jaminan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya penetapan pengadilan hubungan industrial atau adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. BAB III DANA CADANGAN
(1)
(2)
(3) (4)
(1)
(2) (3)
Pasal 4 Pengusaha melakukan pembayaran iuran Dana Cadangan yang terdiri dari iuran beban kewajiban masa kerja lalu dan iuran masa kerja yang akan datang kepada Penyelenggara Program yang besarnya berdasarkan perhitungan aktuaris yang ditunjuk oleh pengusaha. Pembiayaan iuran beban kewajiban masa kerja lalu dan masa kerja yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan perjanjian tertulis antara pengusaha dengan Penyelenggara Program yang sekurang-kurangnya memuat: a. masa angsuran maksimal rata-rata masa kerja yang tersisa; b. nilai nominal atau n1lal tunai pembayaran angsuran. Ketentuan mengenai beban kewajiban masa lalu diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan kemampuan dan kelangsungan usaha masing-masing perusahaan. Biaya penyelenggaraan Dana Cadangan setinggi-tingginya 1,5 % (satu setengah persen) dari akumulasi Dana Cadangan tahun berjalan. Pasal 5 Perusahaan dapat memindahkan Dana Cadangan dari Penyelenggara Program kepada Penyelenggara Program lain dengan memberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pemindahan dimaksud. Nilai Dana Cadangan yang dialihkan kepada Penyelenggara Program lain harus berdasarkan pada nilai pasar yang wajar. Tata cara pemindahan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Nilai Dana Cadangan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB IV ASURANSI
(1) (2) (3) (4)
Pasal 6 Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan membentuk Pool Asuransi Nasional. Pool Asuransi Nasional terdiri dari Asuransi Kerugian/Umum dan Asuransi Jiwa. Peserta Pool Asuransi Nasional harus merupakan perusahaan asuransi yang sehat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenal Pool Asuransi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 7 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja akibat peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan penyelenggara program adalah Dana Pensiun maka Penyelenggara Program membayar hak pekerja/buruh secara proporsional berdasarkan kecukupan dana yang dikelola oleh Penyelenggara Program dan kekurangannya dibayar oleh Pool Asuransi Nasional. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja akibat peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan penyelenggara program adalah PT. Jamsostek (Persero) atau Asuransi Jiwa maka Penyelenggara Program membayar hak pekerja/buruh secara proporsional berdasarkan kecukupan dana yang dikelola oleh Penyelenggara Program dan kekurangannya dibayar oleh Pool Asuransi Nasional. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja akibat peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan penyelenggara program adalah PT. Jamsostek (Persero) atau Asuransi Jiwa maka Penyelenggara Program membayar hak pekerja/buruh secara proporsional berdasarkan, kecukupan dana yang dikelola oleh Penyelenggara Program dan kekurangannya dibayar oleh PT. Jamsostek (Persero) atau Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Dalam hal Dana Cadangan yang dikelola oleh Penyelenggara Program tidak mencukupi untuk membayar hak pekerja/buruh pada saat pemutusan hubungan kerja untuk peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, 161, Pasal 162, Pasal 167, Pasal 168 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penyelenggara Program membayar hak pekerja/buruh secara proporsional berdasarkan kecukupan dana yang dikelola oleh Penyelenggara Program dan kekurangannya dibayar oleh Pengusaha . BAB V INVESTASI
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 8 Penyelenggara Program wajib melaksanakan pengelolaan Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja secara baik dengan prinsip kehati-hatian. Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari kekayaan Penyelenggara Program dan program lain yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program yang bersangkutan. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Program melakukan kegiatan investasi sebagai berikut: a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja diinvestasikan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan atau Sertifikat Bank Indonesia; dan b. paling besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja dlinvestasikan pada deposito, obligasi atau saham yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta yang berperingkat tertinggi melalui pasar modal dalam negeri. Perubahan proporsi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 9 Penyelenggara Program dilarang melakukan investasi pada badan usaha dan/atau perorangan yang terafillasi dengan komisaris, direksi, jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Penyelenggara Program dan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 10 Dana hasil pengembangan Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja dibebaskan dari pajak.
(1)
(2)
Pasal 11 Hak pekerja yang timbul dari program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan program kesejahteraan pekerja/buruh lainnya melalui perusahaan asuransi jiwa yang diperuntukkan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja, dapat diperhitungkan dengan manfaat Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal manfaat dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil nilainya dibanding manfaat Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja maka untuk memenuhi selisih/kekurangan nilai Jaminan pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib membayar premi asuransi dan iuran dana cadangan jaminan pemutusan hubungan kerja kepada Penyelenggara Program.
Pasal 12 Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran dan premi, pembayaran jaminan Pemutusan Hubungan Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 13 Dana Cadangan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat digunakan untuk pembayaran jaminan pemutusan hubungan kerja dan biaya penyelenggaraan. BAB VI PENYELENGGARA PROGRAM
(1)
(2) (3)
(1) (2)
Pasal 14 Penyelenggara Program terdiri dari PT. Jamsostek (Persero) atau perusahaan Asuransi Jiwa, perusahaan asuransi kerugian/umum, Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Penyelenggara Program yang berbentuk perusahaan asuransi harus dalam keadaan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai Penyelenggara Program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 15 Penyelenggara Program wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada perusahaan peserta program dan Menteri. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) (2)
Pasal 16 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pihak terkait.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(3)
Pengawasan terhadap perusahaan untuk menaati Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2) (3)
Pasal 17 Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, besarnya uang pertanggungan oleh Pool Asuransi Nasional untuk jaminan Pemutusan Hubungan Kerja bagi perusahaan yang mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, perusahaan tutup atau melakukan efisiensi, dan perusahaan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 164 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilakukan sebagai berikut: a. Tahun pertama sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jaminan Pemutusan Hubungan Kerja; b. Tahun kedua sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jaminan Pemutusan Hubungan Kerja; c. Tahun ketiga sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jaminan Pemutusan Hubungan Kerja; d. Tahun keempat sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jaminan Pemutusan Hubungan Kerja; dan e. Tahun kelima sebesar 100% (seratus persen) dari jaminan Pemutusan Hubungan Kerja. Kekurangan jaminan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan yang telah melakukan pendanaan melalui Dana Pensiun atau perusahaan asuransi harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. BAB IX SANKSI
Pasal 18 Pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja dikenakan sanksi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pengusaha tetap wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang di PHK sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 19 Dengan diikutsertakannya pekerja/buruh dalam Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penyelenggara Program dan pengusaha telah memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 beserta dengan peraturan pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Program. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal ........... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal .............. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ANDI MATALATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.......
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
RANCANGAN PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR....... TAHUN....... TENTANG PROGRAM JAMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA I.
UMUM Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja pada dasarnya memiliki hak-hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dalam hal memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, namun demikian walaupun secara normatif hak-hak pekerja/buruh tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang tetapi berhubung belum adanya kewajiban pengusaha mencadangkan dana secara dini untuk memenuhi kewajibannya membayar kompensasi PHK apabila terjadi PHK terhadap pekerja/buruhnya maka dalam banyak kasus PHK, buruh tidak mendapatkan haknya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kondisi semacam ini sangat menyengsarakan para pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu maka diperlukan jaminan Pemutusan Hubungan Kerja yang lebih menjamin tersedianya dana untuk membayar hak-hak pekerja/buruh pada saat terjadi PHK. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimungkinkan adanya pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja melalui Peraturan Pemerintah disamping peraturan-peraturan yang lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut. Oleh karena Itu maka untuk lebih menjamin tersedianya dana untuk membayar kewajiban kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh pada saat terjadi PHK, Pemerintah dapat mewajibkan pengusaha mengikuti program jaminan PHK melalui Peraturan Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini maka diharapkan pengusaha akan lebih siap dan tenang pada saat terjadi PHK terhadap pekerja/buruh yang dipekerjakannya dan pekerja/buruh lebih terjamin hak-haknya dalam memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Manfaat/jaminan yang lebih baik yang dimaksud dalam ayat ini meliputi besarnya manfaat/jaminan dan/atau besarnya biaya penyelenggaraan. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat.(2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kesejahteraan pekerja/buruh lainnya antara lain endowment, saving plan dan unit linked. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan kepatuhan dalam kepersertaan program jaminan Pemutusan Hubungan Kerja. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Tenggang waktu 6 (enam) bulan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Program untuk mempersiapkan pelaksanaan program jaminan pemutusan hubungan kerja. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...... NOMOR........
www.hukumonline.com
