Konsep 4 Februari 2003
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ……………………. TAHUN ……… TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG DILINTASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik;
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4226); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG DILINTASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah. 2. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bidang Transmisi Tenaga Listrik. 3. Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. 4. Pemegang hak atas bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki bangunan. 5. Pemegang hak atas tanaman adalah orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tanaman.
Konsep 4 Februari 2003
6. Pemegang hak atas benda-benda lain yang terkait dengan tanah adalah orang atau badan hukum atau kelompok masyarakat ulayat hukum adat yang memiliki bendabenda lain yang terkait dengan tanah. 7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun tempat khusus. 8. Tanaman adalah tanaman keras yang ditanam dan atau dibudidayakan, atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dengan tinggi dapat lebih dari 3 (tiga) meter 4 (empat) meter. 9. Benda-benda lain yang terkait dengan tanah adalah situs-situs dan benda-benda bersejarah yang vital yang ditetapkan oleh badan atau lembaga atau instansi yang berwenang. 10. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. 11. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah transmisi tenaga listrik yang menggunakan konduktor di udara bertegangan nominal 66 kV, 132 kV, (150) kV yang selanjutnya disebut SUTT. 12. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah transmisi tenaga listrik yang menggunakan konduktor di udara bertegangan nominal 275 kV dan 500 kV yang selanjutnya disebut SUTET. 13. Konduktor adalah pilinan kawat yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik; 14. Jarak Bebas Minimum Vertikal adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT atau SUTET dengan permukaan bumi atau benda lain terdekat, yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan. 15. Jarak Bebas Minimum Horizontal adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang ke bidang vertikal ruang bebas, bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara atau tiang dan konduktor yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan. 16. Ruang Bebas adalah ruang berbahaya yang dibatasi oleh bidang-bidang yang terbentuk oleh jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor SUTT atau SUTET yang tidak boleh ada benda didalamnya. 17. Ruang di bawah Ruang Bebas adalah ruang yang berada di bawah ruang bebas dan selebar jarak bebas minimum horizontal sepanjang jalur SUTT atau SUTET. (diusulkan kata “dan” dihilangkan)
18. Rute adalah jalur yang dilalui oleh SUTT atau SUTET. 19. Lapangan Terbuka atau daerah terbuka adalah kawasan yang terdapat tanaman dan benda–benda lainnya yang tingginya tidak melebihi 4 (empat) meter. (rumuskan kembali);
Konsep 4 Februari 2003
20. Sumbu SUTT atau SUTET adalah garis khayal di atas permukaan tanah sepanjang jalur SUTT atau SUTET yang berada ditengah-tengah konstruksi penyangga SUTT atau SUTET.; Permukaan bumi adalah permukaan tertinggi dari bumi itu sendiri, permukaan rel kereta api, permukaan jalan atau permukaan air tertinggi pada saat pasang atau banjir BAB II RUANG BEBAS
Pasal 2 (1) Transmisi SUTT dan SUTET memerlukan ruang bebas. (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi jarak bebas minimum vertikal sebagaimana tercantum pada lampiran I dan jarak bebas minimum horizontal sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Pemerintah ini. (3) Ruang Bebas sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran III, IV, V, VI dan VII Peraturan Pemerintah ini. (Rumuskan kembali, menjelaskan lampiran) BAB III KOMPENSASI
Pasal 3 (1) Kompensasi diberikan oleh pemegang izin kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang berada di dalam ruang bebas dan atau ruang di bawah ruang bebas. (2) Kompensasi atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : a. pemegang hak atas tanah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5; b. masyarakat ulayat hukum adat; c. nadzir bagi tanah wakaf. (3) Kompensasi atas bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah baik di atas tanah miliknya sendiri, milik orang lain maupun di atas tanah negara;
Pasal 4 (1) Pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah, yang telah menerima kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masih dapat memanfaatkan tanahnya sepanjang pemanfaatannya tidak masuk atau tidak akan masuk ke ruang bebas SUTT atau SUTET. (2) Kompensasi diberikan hanya satu kali sebelum pembangunan SUTT atau SUTET. (3) Pembangunan SUTT atau SUTET hanya dapat dilaksanakan apabila kompensasi telah diselesaikan.
Konsep 4 Februari 2003
Pasal 5 (1) Bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang berada di dalam ruang bebas dan telah diberikan kompensasi harus dibongkar atau ditebang oleh pemegang hak atas bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain. (2) Bangunan yang berada di dalam ruang di bawah ruang bebas dan telah diberikan kompensasi tidak perlu dibongkar dan dapat dipergunakan.
Pasal 6 (1) Untuk pemeliharaan ruang bebas, pemegang hak atas tanah mengizinkan pemegang izin memasuki bidang tanahnya. (2) Untuk melaksanakan pemeliharaan ruang bebas sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap tanaman yang tumbuh dan akan masuk ruang bebas harus dipangkas atau ditebang oleh pemegang hak tanpa diberikan kompensasi. (3) Apabila Pemegang hak tidak memangkas atau menebang sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemegang Izin dapat melakukan pemangkasan dan penebangan dengan memberitahukan kepada Pemegang hak
BAB IV PENETAPAN INDEKS DAN PERHITUNGAN KOMPENSASI Pasal 7 Indeks kompensasi terhadap tanah dan atau bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ditetapkan sebesar 10% 30%. Pasal 8 (1) Faktor pemanfaatan fungsi tanah dan optimalisasi lahan ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai berikut : a) b) c) d)
Tanah tapak bangunan Tanah pekarangan Tanah ladang dan kebun Tanah sawah
: : : :
1 0,5 0,3 0,1 0,3
(2) Faktor status hak atas tanah ditetapkan sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g)
Tanah hak milik yang bersertifikat : 100 % Tanah wakaf : 100 % Tanah hak milik adat : 90 % Tanah hak guna bangunan : 80 % Tanah hak guna usaha : 80 % Tanah hak pakai : 70 % Tanah ulayat masyarakat hukum adat : 10% 30% Pasal 9
Konsep 4 Februari 2003
Harga Dasar untuk penetapan yang ditetapkan untuk pemberian kompensasi terhadap tanah per meter persegi adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku tanah tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak . Pasal 10 Rumus perhitungan kompensasi terhadap tanah per meter persegi adalah : Indeks kompensasi x Faktor pemanfaatan fungsi tanah dan optimalisasi lahan x Faktor status Tanah x Harga Dasar Pasal 11 Kompensasi terhadap benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah diberikan secara khusus dengan memperhatikan adat istiadat setempat. Pasal 12 Harga dasar yang ditetapkan untuk pemberian kompensasi bangunan per meter persegi adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pasal 13 (1) Kompensasi terhadap bangunan yang berada dalam ruang bebas ditetapkan sebesar harga dasar bangunan. (2) Kompensasi terhadap bangunan yang berada dalam ruang di bawah ruang bebas ditetapkan sebesar Indeks kompensasi x harga dasar. Pasal I4 Kompensasi terhadap tanaman ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku BAB V TATA CARA Pasal 15 (1) Dalam rangka penetapan pemberian kompensasi, Pemegang Izin berkoordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan instansi/dinas teknis terkait setempat. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperlukan pemegang izin wajib melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. (3) Pemegang Izin dapat mulai melaksanakan penarikan konduktor setelah pembayaran kompensasi dilaksanakan atau setelah mendapat izin dari pemegang hak. Pasal 16 (1) Pembayaran kompensasi dibayarkan diberikan langsung kepada yang berhak.
Konsep 4 Februari 2003
(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh pejabat daerah yang berwenang. (3) Pemegang Izin wajib mendokumentasikan seluruh proses pemberian kompensasi.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA .................................................................. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN............ NOMOR ..........
RANCANGAN
Konsep 4 Februari 2003
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ……………………. TAHUN ……… TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG DILINTASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK
I. UMUM -
Bahwa saluran udara transmisi tenaga listrik merupakan bagian sarana ketenagalistrikan yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum dan memerlukan ruang bebas untuk menjamin keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda-benda lain serta untuk keamanan operasinya.
-
Dalam pengadaan ruang bebas di atas maka perlu diberikan kompensasi pada yang berhak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).
-
Bahwa dalam rangka untuk kepentingan umum, pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah wajib mengizinkan pemegang izin untuk melaksanakan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
-
Pemegang izin wajib memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
-
Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur kompensasi untuk pembangunan transmisi yang dilaksanakan oleh Pemegang izin Operasi
-
Kompensasi untuk Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) akan diatur tersendiri
-
Pengadaan tanah untuk tapak tower dilakukan melalui pemberian ganti kerugian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang berada di dalam ruang di bawah ruang bebas yang diberikan kompensasi tidak termasuk tanaman yang bukan tanaman keras dan makam
Konsep 4 Februari 2003
Ayat (2) a. Cukup jelas b. Keberadaan masyarakat ulayat hukum adat, tanah ulayat, dan hubungan hukum antara masyarakat ulayat dengan tanahnya sepanjang kenyataannya masih ada, ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat. c. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Pemanfaatannya antara lain untuk mendirikan bangunan, menanam tanaman dan atau mendirikan benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang tingginya tidak memasuki dan tidak akan masuk ke dalam ruang bebas. Ayat (2) a) Apabila setelah pembangunan SUTT dan SUTET terjadi peralihan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah tidak diberikan kompensasi lagi, b) Apabila setelah pembangunan SUTT dan SUTET terdapat tanaman yang tumbuh kembali dan tanaman yang baru maupun bangunan baru yang memasuki ruang bebas tidak diberikan kompensasi. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
Konsep 4 Februari 2003
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hak milik atas tanah adalah hak atas yang terkuat, terpenuh dan dapat dimiliki secara turun temurun, sehingga sudah sepantasnya diberikan ganti rugi sebesar 100% terhadap pelepasan haknya, demikian halnya dengan faktor yang dipergunakan untuk pengalihan dengan indeks kompensasi, sebaiknya juga 100% Tanah milik adat sebenarnya telah dikonversi menjadi Hak milik, hanya belum didaftarkan, dengan memberi nilai 90% untuk faktor pengalihan dengan indeks kompensasi akan meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar jaminan kepastian hukumnya jelas, sehingga perlu dibedakan dengan Hak milik bersertifikat Hak Guna bangunan dan hak Guna Usaha merupakan hak sementara atas tanah, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (HGB) dan 25 tahun (HGU), dengan faktor pengalihan 80% dengan indek kompensasi sudah cukup untuk mengimbangi dengan hak milik yang 100% mengingat dalam kompensasi ini tidak terjadi pelepasan hak, sedangkan usaha bangunannya masih bisa dimanfaatkan seperti semula. Hak pakai selain untuk instansi pemerintah biasanya diberikan lebih pendek jangka waktunya dibanding HGU dan HGB, meski tidak dibatasi dalam UUPA namum biasa diberikan dengan waktu 10 tahun, sehingga sudah pas bila angka 70% diberikan untuk faktor pengalian dengan indek kompensasi karena pemakaiannya masih bisa berlangsung Terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat, kerena kondisi tanahnya masih dapat dimanfaatkan dan pada dasarnya hak ulayat hanya hak menguasi maka pemberian faktor 10% sebagai pengalian indek kompensasi dirasa sudah cukup
Pasal 9 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dimaksud tercantum dalam Surat Pajak Bumi dan Bangunan sebagai NJOP bumi. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 -
yang dimaksud secara khusus untuk membedakan penanganan bendabenda lain yang terkait dengan tanah dengan kompensasi terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang tidak terkait denagan nilai religius masyarakat adat dan benda-benda yang bersejarah yang ditetapkan oleh Instalasi yang berwenang.
Konsep 4 Februari 2003
-
Adakalanya terdapat kondisi bahwa benda-benda bersejarah memiliki kekhususan perlakuannya yang ditetapkan tersendiri oleh Instansi yang berwenag tanpa harus bermusyawarah.
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Untuk bagian bangunan yang berada di dalam ruang bebas, besarnya kompensasi maksimal sebesar 100 % dari NJOP. Ayat (2) Untuk bangunan yang berada dalam ruang di bawah ruang bebas, besarnya kompensasi sebesar 10% x 100 % NJOP
Pasal 14 Penetapan harga tanaman dilakukan oleh instansi teknis terkait. Pasal 15 Ayat (1) Pemerintah daerah dan atau instansi/dinas terkait setempat adalah sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Ayat (2) Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pemegang hak yang menjadi subjek calon penerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Ayat (3) Izin dari pemegang hak diperlukan demi kelancaran pembangunan SUTT atau SUTET untuk kepentingan umum
pelaksanaan
Pasal 16 Ayat (1) Apabila yang berhak berhalangan menerima kompensasi, dapat dikuasakan Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Konsep 4 Februari 2003
Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
