RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN… TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan; Mengingat

: 1. 2.

3.

ayat (2), (7), dan tentang tentang tentang

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan/kriteria minimal yang disusun melalui proses konsensus pemangku kepentingan dan disetujui oleh lembaga resmi yang telah diakui, yang memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasil kegiatan untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum dalam kontek.

2.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.

3.

Perumusan standar adalah rangkaian kegiatan pengembangan standar sejak dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar sampai tercapainya konsensus para pemangku kepentingan yang terkait.

RPP Pelaksanaan UU 43 Th 2007 (BALITBANG KEMDIKNAS – PERPUSNAS 8 SEPTEMBER 2011)

1

4.

Penetapan standar adalah kegiatan menetapkan standar oleh lembaga resmi/yang berwenang setelah rancangan standar yang bersangkutan memperoleh konsensus dari para pemangku kepentingan terkait.

5.

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar tertentu oleh pemangku kepentingan terkait secara tertib dan konsisten .

6.

Penilaian kesesuaian adalah rangkaian kegiatan evaluasi dan/atau pengujian kesesuaian suatu proses kegiatan dan/atau hasil kegiatan terhadap ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam standar terkait.

7.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

8.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

9.

Standar nasional perpustakaan adalah kriteria minimal tentang perpustakaan di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan. 11. Penyelenggara masyarakat.

perpustakaan

adalah

pemerintah,

pemerintah

daerah,

dan

12. Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi. 13. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan. 14. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka. 15. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi tenaga pustakawan. 16. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. 17. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan. 18. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan. 19. Sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi, dll. 20. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar


2

negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 21. Pendaftaran adalah suatu usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan. 22. Pelestarian naskah kuno adalah penyimpanan, perawatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan naskah kuno. 23. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah suatu usaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca. 24. Penghargaan perpustakaan adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsih pada pelestarian naskah kuno dan gerakan pembudayaan kegemaran membaca. 25. Dewan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan; 26. Dewan Perpustakaan Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk gubernur untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan. 27. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non -Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antarperpustakaan pada tingkat nasional maupun internasional, serta berkedudukan di ibukota negara. 28. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antarperpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi. 29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 30. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 33. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.


3

34. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 35. Menteri adalah Menteri yang membidangi pendidikan. BAB II STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN Bagian Pertama Umum Pasal 2 Standar Nasional Perpustakaan dikembangkan dengan prinsip transparan dan terbuka, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta berdimensi pembangunan. Pasal 3 Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas : a. standar koleksi perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana perpustakaan; c. standar pelayanan perpustakaan; d. standar tenaga perpustakaan; e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan f. standar pengelolaan. Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan Pasal 4 Standar koleksi perpustakaan mencakup jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi.

Pasal 5 (1)

Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan nonfiksi.

(2)

Koleksi nonfiksi Perpustakaan Nasional terdiri atas Indonesiana, referensi, terbitan berkala, naskah kuno, koleksi khusus, hasil penelitian, dan literatur kelabu.

(3)

Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, alat peraga, muatan lokal, dan alat permainan.

(4)

Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, alat peraga/praktik, dan alat permainan.


4

(5)

Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas bahan bacaan wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.

(6)

Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Pasal 6

(1)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum dan perpustakaan khusus paling sedikit memiliki koleksi 1000 judul.

(2)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit memiliki koleksi sesuai standar nasional pendidikan.

(3)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit memiliki koleksi 2500 judul.

(4)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka. Pasal 7

(1)

Setiap perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

(2)

Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

(3)

Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakan.

(4)

Setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

(5)

Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka khusus. Pasal 8

(1)

Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku.

(2)

Pengolahan bahan perpustakaan informasi dan komunikasi.

memperhatikan

perkembangan

teknologi

Pasal 9 (1)

Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala.

(2)

Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.


5

Pasal 10 (1)

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.

(2)

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Ketiga Standar Sarana dan Prasarana Pasal 11

(1)

Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

(3)

Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka khusus. Pasal 12

(1)

Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.

(2)

Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

(3)

Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.

(4)

Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan. Pasal 13

(1)

Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. pengelolaan koleksi; b. penyelenggaraan pelayanan; c. pengembangan perpustakaan; dan d. kerja sama perpustakaan;

(2)

Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.


6

Pasal 14 (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang. (2)

Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

(3)

Gedung atau ruang perpustakaan harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.

(4)

Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.

(5)

Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.

(6)

Setiap perpustakaann harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Keempat Standar Pelayanan Pasal 15

(1)

Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan.

(2)

Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Pasal 16

(1)

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.

(2)

Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan. Pasal 17

(1)

Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.

(2)

Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.

(3)

Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

(4)

Dalam melaksanakan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.


7

Pasal 18 (1)

Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.

(2)

Administrasi pelayanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan pelayanan.

(3)

Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.

(4)

Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

(5)

Pengembangan sistem Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(6)

Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan pedoman pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 19

Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan. Pasal 20 Kerjasama pelayanan dilakukan dengan perpustakaan lain maupun dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi. Pasal 21 Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

dengan

kondisi

Pasal 22 (1)

Promosi Pelayanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran membaca masyarakat.

(2)

Promosi Pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai. Bagian Kelima Standar Tenaga Pasal 23

(1)

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

(2)

Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

(3)

Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.


8

(4)

Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi. Pasal 24

(1)

Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

(2)

Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

(3)

Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 25

(1)

Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.

(2)

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

(3)

Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 26

(5)

Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.

(6)

Sertifikat kompetensi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(7)

Pustakawan yang memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)

Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain.

(9)

Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Pasal 27

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya. Pasal 28


9

(1)

Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.

(2)

Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan/atau pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 29

(1)

Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.

(2)

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

(3)

Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

(4)

Tenaga teknis perpustakaan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga teknis perpustakaan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

diatur

Pasal 30 (1)

Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(3)

Tenaga teknis perpustakaan yang sudah memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain.

(5)

Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Pasal 31

(1)

Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

(2)

Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.

(3)

Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (strata satu), dan pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.


10

(4)

Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.

(5)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

(6)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh lembaga standardisasi nasional perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Keenam Standar Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 32

(1)

Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

(2)

Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan Pasal 33

(1)

Pengelolaan perpustakaan mencakup pengawasan kegiatan perpustakaan.

(2)

Pengelolaan perpustakaan perpustakaan.

(3)

Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

dilakukan

perencanaan, berdasarkan

jenis

pelaksanaan, dan

dan

kepemilikan

Pasal 34 (1)

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis sesuai peraturan perundangundangan.

(2)

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat selain perpustakaan keluarga dan pribadi menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan. Pasal 35

(1)

Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan.

(2)

Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.


11

(3)

Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

(4)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh lembaga standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 36

(1)

Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, magister (S-2) untuk perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional; b. memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun kecuali 10 tahun untuk Perpustakaan Nasional; c. menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis; d. menguasai teknologi informasi;

(2)

Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 37

(1)

Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

(2)

Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihakpihak yang berkepentingan.

(3)

Evaluasi terhadap lembaga dan penyelenggara dan/atau masyarakat.

(4)

Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

program

perpustakaan

dilakukan

oleh

Pasal 38 (1)

Keberhasilan pengelolaan perpustakaan.

perpustakaan

diukur

melalui

indikator

kinerja

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja perpustakaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 39

(1)

Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dievaluasi untuk menentukan tingkat klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

(2)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Bagian Kedelapan Implementasi Standar Nasional Perpustakaan


12

Pasal 40 (1)

Implementasi standar nasional perpustakaan perlu didukung sistem standardisasi perpustakaan

(2)

Sistem standardisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, penilaian kesesuaian (akreditasi sertifikasi) dan berbagai kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya

(3)

Dalam pengembangan dan penerapan standar teknis, perpustakaan harus mengacu pada prinsip-prinsip standardisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan ketentuan standardisasi yang berlaku.

(4)

Standar teknis perpustakaan diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI yang masing-masing standar diberi identitas diri yang merupakan satu kesatuan dari kode Standar Teknis Perpustakaan Indonesia (STPI). Pasal 41

(1)

Standar teknis perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk masingmasing standar nasional yang dimaksudkan dalam pasal 3 peraturan ini.

(2)

Kebutuhan standar yang harus dikembangkan dituangkan dalam daftar tahunan program nasional pengembangan standar (PNPS) yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(3)

Untuk menjamin efektifitas dan kemutakhiran standar teknis perpustakaan, standar teknis yang ada dilakukan pengkajian ulang dan/atau penyempurnaan (revisi) secara berkala dan terencana selambat-lambatnya 5 tahun sekali. Pasal 42

(1)

Standar teknis perpustakaan yang berisi ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta kepentingan spesifik yang terkait dengan geografis, iklim dan budaya setempat dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(2)

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan.

(3)

Penerapan standar teknis perpustakaan perlu didukung adanya infrastruktur teknis sistem penilaian kesesuaian penerapan standar. Pasal 43

(1)

Pembuktian suatu perpustakaan, produk jasa perpustakaan perlengkapan/perabotan perpustakaan dan/atau sumberdaya perpustakaan telah menerapkan dan memenuhi standar tertentu secara konsisten dilaksanakan melalui proses sertifikasi oleh lembaga kesesuaian mandiri.

(2)

Bukti kesesuaian terhadap standar dan kelulusan dari proses sertifikasi ditunjukkan melalui pemberian sertifikat.


dan/atau manusia tertib dan penilaian

13

Pasal 44 (1)

Akreditasi terhadap Lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi untuk mengakreditasi dan telah terjamin ketertelusuran kompetensinya.

(2)

Lembaga akreditasi yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas menggunakan lembaga akreditasi yang ada atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional. Pasal 45

(1)

Untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan menjaga konsistensi kualitas kegiatan dalam pengembangan dan penerapan standar nasional perpustakaan dan standar teknis perpustakaan, perlu ditangani secara serius dan profesional oleh suatu unit kerja khusus sistem standardisasi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional.

(2)

Untuk mengefektifkan kelembagaan dan menekan beban negara, Perpustakaan Nasional wajib memanfaatkan, mengembangkan dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk menangani dan bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional. Pasal 46

Ketentuan lain mengenai standar nasional perpustakaan, standar teknis perpustakaan dan standardisasi perpustakaan yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB III PENDAFTARAN DAN PENGHARGAAN NASKAH KUNO Bagian Pertama Pendaftaran Naskah Kuno Paragraf 1 Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pelestarian Naskah Kuno Pasal 47 (1)

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.

(2)

Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48

(1)

Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional RI.

(2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :


14

a. identitas pemilik; b. riwayat pemilikan naskah kuno; c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno. (3)

Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Nasional. Pasal 49

(1)

Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diberi surat bukti pendaftaran.

(2)

Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila naskah kuno tersebut dialihkan pemilikannya; Paragraf 2 Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Pendaftaran Naskah Kuno Pasal 50

(1)

Masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendaftaran naskah kuno.

(2)

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima. Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno Pasal 51

(1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Pasal 52 Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional. Pasal 53 (1)

Piagam dan/atau uang pembinaan diberikan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam usaha pelestarian naskah kuno.

(2)

Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.


15

Pasal 54 Pendaftaran dan penghargaan serta pengelolaan naskah kuno dilaksanakan oleh lembaga pernaskahan yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional. BAB IV PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS Bagian Pertama Penyimpanan Koleksi Khusus Pasal 55 (1)

Perpustakaan Nasional RI mempunyai kewenangan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.

dalam

pengadaan,

(2)

Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 56

(1)

Koleksi khusus disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu.

(2)

Tempat dan/atau ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dengan memperhatikan faktor keamanan. Bagian Kedua Penggunaan Koleksi Khusus Pasal 57

(1)

Penggunaan koleksi khusus dilakukan secara terbatas.

(2)

Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Pasal 58

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 57 diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB V PENGHARGAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA Pasal 59 Penghargaan kegemaran membaca diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan/atau taman bacaan. Pasal 60


16

(1)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 berupa piagam dan/atau uang pembinaan.

(2)

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

(3)

Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB VI PEMBENTUKAN DEWAN PERPUSTAKAAN Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Tata Kerja Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 62 (1)

Organisasi Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.

(2)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi didukung dan difasilitasi sebuah Sekretariat.

(3)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat ad-hoc. Paragraf 2 Tata Kerja Pasal 63

(1)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakan Provinsi bersidang setiap bulan.

(2)

Dewan Perpustakaan Nasional secara berkala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Menteri.

(3)

Dewan Perpustakaan Provinsi secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku kepala daerah, dan Kepala Perpustakaan Nasional RI dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.

(4)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis antardewan.


17

(5)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan komunikasi langsung serta membina kerjasama dengan perpustakaan dan/atau lembaga terkait atau masyarakat peduli perpustakaan yang ada di wilayah tanggung jawab masing-masing.

(6)

Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi memiliki kewenangan menggali dan mengungkap permasalahan penyelenggaraan sistem perpustakaan serta menyampaikan pendapat yang bersifat obyektif dan konstruktif. Pasal 64

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dewan diatur dengan peraturan dewan perpustakaan. Pasal 65 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perpustakaan Nasional dibantu oleh Sekretariat.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja di Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perpustakaan Nasional. Pasal 66

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perpustakaan Provinsi dibantu oleh Sekretariat.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja di Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perpustakaan Provinsi. Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Anggota Pasal 67

Keanggotaan Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


18

Pasal 68 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; e. mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang perpustakaan atau bidang lain sekurangkurangnya sarjana/S-1 atau yang sederajat; f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing; g. memiliki pengalaman kerja dan/atau kepedulian di bidang perpustakaan atau informasi secara terus menerus (dengan tanda bukti) minimal 3 tahun; dan h. memiliki kinerja baik bagi perkembangan perpustakaan dan/atau pembangunan kemasyarakatan di Indonesia. Pasal 69 (1)

Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dilakukan oleh tim paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan yang sedang berjalan selesai.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Perpustakaan Provinsi.

(3)

Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi harus dilakukan secara transparan, terbuka, visioner, dan obyektif.

(4)

Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI kepada Menteri untuk ditetapkan Presiden.

(5)

Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Provinsi untuk ditetapkan Gubernur.

(6)

Calon yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dan Gubernur menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, dilantik sesuai kewenangannya oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI atau Kepala Perpustakaan Provinsi. Pasal 70

(1)

Menteri dan Gubernur dapat menolak Calon Anggota Dewan yang diusulkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon anggota dewan perpustakaan diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 71 Pemberhentian Anggota


19

(1)

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan dewan perpustakaan dapat diberhentikan apabila : a. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten; b. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d. Tidak hadir dalam sidang dewan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau e. meninggal dunia.

(2)

Posisi anggota yang diberhentikan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan Dewan Pasal 72

(1)

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dipilih antar dan oleh para calon anggota dewan yang telah disetujui menteri atau gubernur.

(2)

Masa jabatan ketua dewan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(3)

Dalam hal ketua berhalangan tetap atau meninggal dunia, Kepala Perpustakaan Nasional RI atau Kepala Perpustakaan Provinsi mengusulkan calon pengganti dari salah satu anggota dewan. BAB VII SANKSI Pasal 73

(1)

Penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan i, Pasal 8 huruf a sampai dengan f, Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dikenai sanksi administratif berupa teguran.

(2)

Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.

(3)

Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

(4)

Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran tahap ketiga tetap tidak diindahkan, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


20

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal....................2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...


TAHUN 2010

21

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN I. UMUM Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia hampir 90% telah membentuk perpustakaan umum. Masyarakat telah mulai mendirikan kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum dan sebagainya. Perkembangan secara kwantitas kelembagaan dan fisik belum di barengi dengan peningkatan kualitas kwantitas koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu dirumuskan Standar Nasional Perpustakaan. Pengemangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan diatas. Oleh sebab itu perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap, dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting maka perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya. Disamping itu perlu pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berupa Dewan Perpustakaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas


22

Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Karya rekam adalah karya seseorang atau lembaga yang dipublikasikan dalam bentuk analog atau digital. fiksi adalah bentuk karya narasi yang sebagian maupun seluruhnya merupakan gambaran kejadian tidak nyata atau fiktif sebagai hasil imaginasi pengarang. non fiksi adalah bahan perpustakaan yang ditulis berdasarkan kenyataan, faktual, ada dalam kehidupan, dan mengutamakan data dan fakta serta tidak boleh dibumbuhi imajinasi dan rekaan. Ayat (2) Indonesiana adalah semua terbitan Indonesia, tentang Indonesia atau oleh orang Indonesia yang terbit dimana saja dan apa saja yang terbit di Indonesia. Literatur kelabu adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Koleksi khusus termasuk koleksi terlarang, lukisan, arterfak. Ayat (3) Muatan lokal adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah. Yang dimaksud dengan alat permainan adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas


23

Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Sistem pengolahan bahan perpustakaan yang baku adalah sistem yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah koleksi ditempatkan diruang penyimpanan (storage) yang sudah dlengkapi dengan fasilitas mesin penyejuk ruangan dan alat pengatur suhu udara serta dilengkapi juga dengan alarm sistem sebagai sarana pengamanannya. Yang dimaksud dengan konservasi koleksi dilakukaan melalui upaya-upaya penanggulangan dari kemungkinan terjadinya kerusakan koleksi, baik melaui upaya pencegahan (preventif care) maupun perawatan khusus (treatmen) terhadap koleksi yang sudah mengalami kerusakan.

Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan aspek teknologi adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.


24

Yang dimaksud dengan aspek konstruksi adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan. Yang dimaksud dengan aspek ergonomis adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja. Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan. Yang dimaksud dengan aspek kecukupan adalah faktor kesesuaian kebutuhan. Yang dimaksud dengan aspek efisiensi adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan. Yang dimaksud dengan aspek efektifitas adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan koleksi adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam. Yang dimaksud dengan sarana akses informasi adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan. Yang dimaksud dengan sarana pelayanan perpustakaan adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Ayat (2) Contoh sarana penyimpanan koleksi seperti rak buku, cd, mikrofilm dll. Ayat (3) Contoh sarana akses informasi seperti katalog manual, katalog online dll. Ayat (4) Contoh sarana pelayanan perpustakaan seperti meja sirkulasi, kursi dan meja baca dll.


25

Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet. Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan. Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sistem pelayanan terbuka adalah sistem pelayanan perpustakaan dimana setiap pemustaka diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Yang dimaksud dengan sistem pelayanan tertutup adalah sistem pelayanan perpustakaan dimana setiap pemustaka tidak diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Ayat (2) Cukup Jelas


26

Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan pelayanan sirkulasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan. Yang dimaksud dengan pelayanan referensi adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan dan penelusuran informasi. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik perpustakaan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas


27

Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, kemampuan dan ketrampilan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan pelayanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi personal, yaitu kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.


28

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Lembaga sertifikasi mandiri adalah suatu organisasi atau lembaga yang bersifat independen dan dikelola secara mandiri yang telah terakreditasi oleh suatu badan akreditasi atau ditunjuk oleh instansi yang berwenang, untuk melaksanakan tugas sertifikasi secara obyektif, kompeten, transparan, dan tidak memihak dalam rangka pemberian sertifikat (sebagai pengakuan formal) terhadap suatu obyek yang mengacu dan memenuhi standar atau kriteria baku tertentu. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan seperti dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan ilmu perpustakaan Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas


29

Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Pendayagunaan sumber daya perpustakaan yang mencakup pengolahan dan pengemasan bahan perpustakaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 33 ukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42


30

Cukup Jelas Pasal 43 Ayat (1) Lembaga penilaian kesesuaian mandiri adalah lembaga sertifikasi atau inspeksi yang kompeten, netral, dan transparan yang diakui oleh suatu lembaga akreditasi atau lembaga yang berwenang di bidangnya. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kerjasama dengan lembaga lain yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional yaitu dengan BSN, BNSP, BSNP, Depnaker, dan Depdiknas. Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas


31

Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Yang dimaksud meningkatkan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan seperti penulis buku, pengelola perpustakaan, dll. Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66


32

Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...


TAHUN 2010

33

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Recommend Documents