- 1 - RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN... TENTANG

-1RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN... TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Catt: Pending DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset dana jaminan sosial kesehatan dan aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, kehatihatian, akuntabilitas, dan dana amanat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

40

Tahun

Dasar

Negara

2004

tentang

-2Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai perbankan. 4. Surplus tahun berjalan yang selanjutnya disebut Surplus adalah kelebihan pendapatan atas pengeluaran dalam satu tahun buku yang dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 5. 6.

-37. 8. Defisit tahun berjalan yang selanjutnya disebut Defisit adalah kekurangan pendapatan atas pengeluaran dalam satu tahun buku yang dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 9. Aset Bersih/ekuitas adalah kelebihan total aset atas total liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 10. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau posisi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. 11. Menteri adalah menteri yang pemerintahan di bidang keuangan.

menyelenggarakan

urusan

12. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Pasal 2 BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Alternatif: (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. BAB II ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BPJS KESEHATAN alternatif: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

-4-

Bagian Kesatu Umum Pasal... -

Pengelolaan

-

Aset terdiri dari: a. Aset BPJS Kesehatan; dan b. Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Bagian Kedua Aset BPJS Kesehatan Paragraf 1 Umum Pasal ... Aset BPJS Kesehatan terdiri atas: a. Sumber; b. Penggunaan. Paragraf 2 Sumber Paragraf 3 Penggunaan Bagian Ketiga Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan

-5Paragraf 1 Umum Pasal ... Aset DJS Kesehatan terdiri atas: a. Sumber; b. Penggunaan. Paragraf 2 Sumber Paragraf 3 Penggunaan Bagian Keempat Liabilitas Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan terdiri atas: a. investasi; dan b. bukan investasi. Aset BPJS Lebih dahulu Pasal 4 Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat berupa: a. kas dan bank; b. piutang iuran;

-6c. piutang investasi; d. piutang hasil investasi; e. uang muka pembayaran klaim; dan/atau f. aset lancar lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program jaminan kesehatan. Bagian Kedua Pengalihan Aset BUMN Menjadi Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Aset BPJS Kesehatan Pasal 5 (1) Dewan komisaris dan direksi PT Askes (Persero) menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. (2) Dalam penyiapan pengalihan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan komisaris dan direksi PT Askes (Persero) melakukan penghitungan aset PT Askes (Persero) secara profesional dan proporsional sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan praktik aktuaria yang berlaku. (3) Hasil penghitungan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan menjadi: a. aset program; dan b. aset lembaga. (4) Hasil penghitungan aset PT Askes (Persero) yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada saat BPJS Kesehatan beroperasi. (5) Hasil penghitungan aset PT Askes (Persero) yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialihkan menjadi aset BPJS Kesehatan pada saat BPJS Kesehatan beroperasi. Pasal 6 (1) Dewan komisaris dan direksi PT Jamsostek (Persero) menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait dengan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.

-7(2) Dalam penyiapan pengalihan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan komisaris dan direksi PT Jamsostek (Persero) melakukan penghitungan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) terkait dengan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan secara profesional dan proporsional sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan praktik aktuaria yang berlaku. (3) Hasil penghitungan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) terkait dengan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan menjadi aset dana jaminan sosial kesehatan pada saat BPJS Kesehatan beroperasi. Pasal 7 Pengalihan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Ketiga Sumber dan Penggunaan Aset Paragraf 1 Sumber dan Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 8 Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan bersumber dari: a. iuran jaminan sosial dan bantuan iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang melenyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9

-8Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari iuran jaminan sosial dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berasal dari iuran peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi. Pasal 11 (1) Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan hasil pengalihan dari aset program asuransi kesehatan PT Askes (Persero) dan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero). alt 1: Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan hasil pengalihan dari program asuransi kesehatan PT Askes (Persero) dan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terdiri dari utang klaim pelayanan kesehatan, klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses, dan klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan. alt 2: Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan: a. hasil pengalihan dari program asuransi kesehatan PT Askes (Persero) terdiri atas: 1. utang klaim pelayanan kesehatan; 2. klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; dan 3. klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan.

-9b. hasil pengalihan dari program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terdiri atas: 1. uang dan investasi; 2. piutang iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 3. utang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 4. utang jaminan diestimasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan 5. utang jaminan yang belum dilaporkan. Catt: -

Akan dibahas dalam Tim Kecil

-

PT ASKES & PT JAMSOSTEK: berubah redaksional menjadi BUMN ...

-

huruf a: Bp.Isa mengusulkan ditambah dengan cadangan premi dan hasil akumulasi surplus yang menjadi hak peserta.

-

huruf b: Untuk penjelasan piutang iuran JPK: “yang dapat diukur dalam satuan uang serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh PT Jamsostek (Persero) dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi”

(2) Hasil pengalihan aset program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Pasal 12 (1) Pengalihan aset PT Askes (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Hasil pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat dan dibukukan dalam pembukuan BPJS Kesehatan.

- 10 Pasal 13 (1) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan dana yang berasal dari utang jangka pendek kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat, hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. (3) Dalam hal utang jangka pendek kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10% (sepuluh persen) dari aset BPJS Kesehatan, Pemerintah mengambil tindakan penyelesaian. catt: penjelasan ayat (1): utang jangka pendek kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan hal-hal yang insidentil. Pasal 14 Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk : a. pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan; b. dana operasional penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan c. investasi dalam instrumen perundang-undangan.

investasi

sesuai

dengan

peraturan

catt: penjelasan huruf a: pembayaran manfaat termasuk keterlambatan pembayaran.

konsekuensi

kewajiban

atas

- 11 Pasal 15 Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pembayaran untuk pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan serta biaya pendukung pelayanan kesehatan. Pasal 16 Dana operasional penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan untuk operasionalisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Paragraf 2 Sumber dan Penggunaan Aset BPJS Kesehatan Pasal 17 Aset BPJS Kesehatan bersumber dari : a. modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial; c. hasil pengembangan aset BPJS Kesehatan; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pasal 19

- 12 Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan hasil pengalihan aset lembaga dan program dari PT Askes (Persero). Pasal 20 1. Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berasal dari semua penambahan aset BPJS Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi. 2. Penempatan investasi Pasal 21 Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Pasal 22 (1) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan dana yang berasal dari: b. Surplus dari kegiatan BPJS Kesehatan; c. hibah dan/atau bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Aset BPJS Kesehatan yang bersumber dari Surplus dari kegiatan BPJS Kesehatan, hibah, dan/atau bantuan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Pasal 23 Aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat digunakan untuk : a. biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan;

- 13 b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan; c. biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan; dan d. investasi dalam instrumen investasi peraturan perundang-undangan.

sesuai

dengan

ketentuan

Pasal 24 (1) Aset BPJS Kesehatan yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas: a. biaya personel; dan b. biaya non personel. (2) Biaya personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. gaji atau upah; b. manfaat tambahan lainnya; dan c. insentif. (3) Jenis biaya non personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi. terdiri atas biaya: a. administrasi termasuk administrasi kepesertaan; b. umum; c. penyuluhan dan edukasi publik; d. pembinaan manajemen; e. pendidikan dan pelatihan; f. penelitian dan pengembangan; g. penagihan dan pengumpulan iuran; h. pengawasan dan kepatuhan; i. penyusutan; j. teknologi informasi; k. sistem manajemen mutu dan risiko; dan l. non personel lainnya. alt:

- 14 (4) Biaya personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. (5) (liat draft naker ayat (7))

Pasal 25 Jenis biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akutansi keuangan yang berlaku. Aset BPJS Kesehatan untuk biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi biaya: a. belanja modal untuk barang dan jasa; b. pengadaan prasarana dan sarana kantor. Pasal 26 Jenis biaya peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penggunaan aset BPJS untuk biaya peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi biaya : a. pendidikan dan pelatihan keahlian; b. penelitian dan pengkajian; c.

pengembangan sistem dan kualitas pelayanan;

d. pengembangan sistem kendali mutu; e.

pembangunan jejaring informasi berbasis teknologi;

f.

pembukaan/perluasan kantor cabang baru; dan

g.

penambahan karyawan. Pasal 27

- 15 Penggunaan aset BPJS Kesehatan untuk investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan melalui investasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung. catatan: Akan dibahas tim kecil. Bagian Keempat Ketiga Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Liabilitas BPJS Kesehatan Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 1 Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 28 (1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta. (2) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dari: a. utang klaim; b. akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya; c. cadangan teknis; dan d. liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program Jaminan Kesehatan. (3) Utang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar.

- 16 (4) Penilaian liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan berupa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas dari: a. cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan; b. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; dan/atau c. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. (6) Cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan proporsi iuran secara harian untuk masa proteksi yang belum dijalani. (7) Cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi penyelesaian. (8) Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dihitung menggunakan prinsip dan metode aktuaria yang berlaku umum. Paragraf 2 Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 29 (1) Liabilitas BPJS Kesehatan meliputi pengelolaan Jaminan Kesehatan.

seluruh

liabilitas

terkait

(2) Liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. utang pembelian aset tetap; b. utang investasi; c. utang pajak; d. biaya yang masih harus dibayar; e. pendapatan diterima di muka; f. utang imbalan pasti pasca kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 17 g. utang lainnya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. catt: Ayat (2) menjadi penjelasan ayat (1). (3) Liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BPJS KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30 (1) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan dikelola dan dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. (2) Pengelolaan dan pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pengelolaan dan pengembangan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS wajib dilaksanakan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Bagian Kedua Pengelolaan Paragraf 1 Umum

- 18 -

Pasal ... Pengelolaan aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan BPJS Kesehatan dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. Paragraf 2 1 Perencanaan Pasal 31 (1) Perencanaan pengelolaan aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan perencanaan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... disusun oleh Direksi BPJS Kesehatan dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

(1) Direksi BPJS menyusun rencana: a. aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. aset dan liabilitas BPJS Kesehatan. (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. rencana strategis; dan b. rencana kerja dan anggaran tahunan. Pasal 31A (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... termasuk kebijakan dan rencana strategis investasi. (2) Kebijakan dan rencana strategis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- 19 a. profil aset dan liabilitas dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. kesesuaian antara durasi aset dan durasi liabilitas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana strategis diatur dengan peraturan BPJS Kesehatan. Pasal 32 (1) Direksi BPJS Kesehatan wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditandatangani Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan. Paragraf 2 Pelaksanaan Pasal 33 (1) Pengelolaan aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dilakukan dengan berpedoman pada Tata Kelola yang Baik. (Good Governance). (2) Tata Kelola yang Baik (Good Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPJS Kesehatan dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sesuai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direksi BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 20 catt: konsultasi dengan OJK. Paragraf 3 Pengawasan Pasal 34 Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan satuan pengawas internal. Pasal 35 (1) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen. (2) Lembaga Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan. (4) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. (5) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 36 (1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk investasi dilakukan melalui penempatan dikembangkan dalam pada instrumen investasi dalam negeri yang meliputi:

- 21 a. deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan; b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan/atau c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. (1) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk investasi dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri. (2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan; b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan/atau c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. (3) Investasi berupa deposito berjangka pada bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk setiap Bank paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank. Pasal 37 (1) Pengembangan aset BPJS Kesehatan dalam bentuk instrumen investasi hanya dapat dilakukan untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan usaha dalam negeri yang meliputi: a. deposito; b. surat berharga yang diterbitkan negara Republik Indonesia; c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; d. surat utang atau obligasi; e. saham; f. reksadana; dan/atau g. penyertaan langsung.

- 22 -

(1) Aset BPJS Kesehatan dalam bentuk investasi dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri. (2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deposito; b. surat berharga yang diterbitkan negara Republik Indonesia; c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; d. surat utang atau obligasi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia; e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia; f. reksadana; dan/atau g. penyertaan langsung. catt: obligasi dan saham berdasarkan rating dan diperdagangkan. (2) Batasan Instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi dengan ketentuan: adalah sebagai berikut: a. investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank, untuk setiap Bank paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank; b. investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; c. investasi berupa surat utang korporasi, sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap emiten paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

- 23 d. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau e. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi. (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. (4) Pengembangan aset BPJS dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a. pengalihan sebagian fungsi BPJS Kesehatan ke badan usaha, tanpa mengambil alih tanggung jawab BPJS Kesehatan; b. harus dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan analisis DJSN; c. Tidak dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang sudah ada berdasarkan pertimbangan kerahasiaan data peserta; d. Tidak ada lembaga lain yang secara komersial dapat menyelenggarakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud huruf a; dan e. Tidak bergerak di bidang penyediaan tambahan atas manfaat Sistem Jaminan Sosial Nasional atau jasa yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Catt: Alt 1: tidak ada penyertaan langsung Alt 2: ada penyertaan langsung, dengan kriteria Alt 3: ada penyertaan langsung tanpa kriteria Akan dibahas di forum wapres huruf b s.d. e perlu konsultasi dengan OJK. Pasal 38

- 24 Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, BPJS Kesehatan dalam melakukan investasi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, tidak boleh dilarang menempatkan dana pada perusahaan yang sahamnya dimiliki anggota direksi, anggota dewan pengawas, pegawai lembaga pengawas BPJS, auditor, anggota DJSN atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota direksi, anggota dewan pengawas, anggota DJSN. catt: auditor: termasuk auditor internal dan auditor BPJS Kesehatan, baik internal maupun eksternal. Pasal 39 (1) Selain harus memenuhi ketentuan tata kelola investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, BPJS Kesehatan dalam melakukan investasi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan tidak boleh melebihi batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37. (2) BPJS Kesehatan tidak boleh melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, kecuali turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga. catt: transaksi derivatif dibuat spesifik. perlu konsultasi dengan OJK. Pasal 40 (1) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 karena terjadi penurunan nilai Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kelebihan tersebut.

- 25 (2) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai Surat Berharga, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan tersebut setiap akhir tahun buku. Pasal 41 (1) Untuk Dalam melakukan Investasi, menerapkan manajemen risiko.

BPJS

Kesehatan

wajib

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS. BAB IV DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Pasal 42 (1) Dalam rangka pengelolaan program Jaminan Kesehatan, setiap tahun BPJS Kesehatan berhak memperoleh dana operasional paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan. (2) Untuk tahun 2014, dana operasional yang dapat diperoleh BPJS Kesehatan adalah paling tinggi sebesar 8% (delapan persen) dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan. Alt: Untuk tahun 2014, dana operasional yang dapat diperoleh BPJS Kesehatan paling tinggi sebesar 8,68% (delapan koma enam puluh delapan persen) dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan. (3) Untuk tiap-tiap tahun berikutnya, Persentase dana operasional ditetapkan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan DJSN. catt:

- 26 pending Pasal 43 (1) Dalam rangka penentuan persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), BPJS Kesehatan mengajukan rencana kerja dan anggaran BPJS Kesehatan kepada Menteri Presiden atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Menteri Presiden atau pejabat yang ditunjuk menetapkan persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan dengan mempertimbangkan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh BPJS Kesehatan. (3) Dalam hal Menteri Presiden atau pejabat yang ditunjuk belum menetapkan persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase yang digunakan adalah persentase yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran sebelumnya. catt: pending BAB V KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Pasal 44 (1) Surplus yang didapat pada suatu tahun menambah aset bersih di dalam Laporan Posisi Keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada setiap saat, paling sedikit harus dapat mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk setengah bulan ke depan. (3) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. (4) Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi paling lambat pada akhir tahun ketiga sejak BPJS beroperasi.

- 27 (5) Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sedikit sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan. (6) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alt: (1) Surplus yang didapat pada suatu tahun menambah aset bersih di dalam Laporan Posisi Keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap saat paling kurang harus dapat mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk setengah bulan ke depan. (3) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. (4) Pemenuhan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir tahun ketiga sejak BPJS Kesehatan beroperasi. (5) Aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan. (6) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan per akhir tahun kurang dari estimasi pembayaran klaim untuk setengah bulan ke depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melebihi estimasi pembayaran klaim untuk 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besar iuran dan/atau manfaat Jaminan Kesehatan. Pasal 45 (1) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial bernilai negatif, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus berupa: a. memberikan suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial; dan/atau b. menyesuaikan iuran.

- 28 (2) Pemberian suntikan dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alt: (1) Dalam hal aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan bernilai negatif, Pemerintah dapat melakukan tindakan berupa: a. memerintahkan BPJS Kesehatan memberikan dana talangan apabila terdapat kemungkinan pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian; dan/atau b. menyesuaikan manfaat dan/atau iuran. (2) BPJS Kesehatan wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diperintahkan. (3) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan investasi BPJS Kesehatan yang diberikan imbal hasil sebesar BI rate yang berlaku pada saat dana talangan diberikan. (4) Penggantian dana talangan dilakukan setelah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan bernilai positif dan penggantian tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan kembali bernilai negatif. (5) Penggantian dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap. Pasal 46 Ketentuan mengenai standar kesehatan keuangan BPJS Kesehatan ditetapkan oleh Menteri. BAB VI SURPLUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Pasal 47

- 29 (1) Surplus yang didapat pada suatu tahun menambah ekuitas di dalam Laporan Posisi Keuangan BPJS Kesehatan. (2) Ekuitas pada akhir tahun tidak boleh melebihi total anggaran belanja tahun berikutnya. (3) Dalam hal ekuitas melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan ekuitas dimaksud digunakan sebagai pengurang imbal jasa pengelolaan dan/atau pembentukan dana peningkatan layanan peserta. (4) Dalam hal kelebihan ekuitas digunakan sebagai pengurang imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan ekuitas dimaksud diamortisasi paling lama 5 tahun. (5) Dana peningkatan layanan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk: a. mendukung aktivitas promotif dan/atau preventif kesehatan; b. mendukung pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan; c. menambah ketersediaan dana talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b. (6) Komposisi penggunaan kelebihan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan dana peningkatan layanan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. catt: Pending. Pembahasan tim kecil dengan OJK dll. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN BPJS Pasal 48 (1) BPJS Kesehatan wajib menyusun: a. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan

- 30 b. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan semesteran BPJS Kesehatan dan laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang berakhir pada 30 Juni berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. (2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pasal 49 (1) BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang telah diaudit, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk dan ditembuskan kepada Menteri, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN. (2) Presiden atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mengesahkan

laporan

Pasal 50 (1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. (2) BPJS Kesehatan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan Presiden diterima harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 51 (1) BPJS Kesehatan wajib mengumumkan ringkasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) pada situs (website) BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

- 31 (2) Jangka waktu pengumuman pada situs (website) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat sampai dengan terbitnya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan berikutnya. (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi ringkasan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi BPJS Kesehatan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 52 (1) DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan BPJS Kesehatan dan dana jaminan sosial kesehatan. (2) DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden. (3) DJSN menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri terkait sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, Menteri berkoordinasi dengan DJSN dan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 53 (1) Dalam hal diperlukan sebagian aset BPJS dapat dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

- 32 (2) Pengalihan aset BPJS Kesehatan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihan aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicabut dan dibukukan dalam pembukuan aset BPJS Kesehatan. catt: Perlu dibahas dengan tim kecil. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan jenis investasi yang berasal dari pengalihan aset PT Askes (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. catt: Akan menyesuaikan dengan hasil rapat tim kecil. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- 33 SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR................................... TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

- 34 -

I. UMUM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 telah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Perubahan bentuk badan hukum dari Persero menjadi badan hukum publik wali amanat secara langsung juga membawa konsekuensi perubahan paradigma dalam pengelolaan aset dan liabilitasnya. Dalam rangka mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan agar mampu melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, diperlukan adanya suatu pedoman bagi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan dan pengembangan aset dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Pengelolaan dan pengembangan aset tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi (i) pengaturan mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (ii)

- 35 pengaturan mengenai liabilitas BPJS Kesehatan dan liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (iii) pengaturan mengenai pengelolaan dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (iv) pengaturan mengenai dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (v) pengaturan mengenai kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (vi) pengaturan mengenai Surplus BPJS Kesehatan; (ix) pengaturan mengenai pelaporan dan pengumuman laporan keuangan dan laporan pengelolaan program; serta (x) pengaturan mengenai pemantauan dan evaluasi. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan memberikan waktu yang cukup bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan penyesuaian atas pengelolaan aset yang telah ada saat ini serta dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6

- 36 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16

- 37 Dana operasional dapat diberikan setiap bulan atas total iuran yang telah diterima BPJS Kesehatan. Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas.

- 38 Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud “akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya” antara lain setoran pemungutan dan pembayaran iuran dari pemotongan penghasilan pegawai oleh pemberi kerja atau perorangan instansi pemerintah/perusahaan dan disetorkan oleh bendahara instansi tersebut dalam satu dokumen setoran yang belum dirinci untuk setiap pesertanya pegawainya. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5)

- 39 Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas.

- 40 Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Yang dimaksud dengan “sahamnya dimiliki” adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan pengawas, pegawai lembaga pengawas BPJS, auditor, anggota DJSN atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota direksi, anggota dewan pengawas, anggota DJSN sehingga memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut, kecuali perusahaan terbuka yang kepemilikannya di bawah 5% (lima persen). Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas.

Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

- 41 Ayat (3) Sejalan dengan perluasan peserta Jaminan Kesehatan dan implementasi upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan program, persentase imbal jasa pengelolaan diupayakan menurun dari tahun ke tahun. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Jika pelaporan disusun per tanggal 30 Juni xxxx, rata-rata klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Juli xxxx-1 sampai dengan 30 Juni xxxx dan kemudian dibagi 12 (dua belas). Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas.

- 42 Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan total anggaran belanja adalah total belanja operasional yang meliputi belanja personil dan nonpersonil. Ayat (3) Ilustrasi perhitungan penggunaan kelebihan (aset bersih) ekuitas adalah sebagai berikut:

-43-

A. Anggaran Belanja Aset BPJS Kesehatan (Juta Rupiah) Keterangan

Tahun

2014 Total Anggaran operasional (Biaya personil dan nonpersonil) 3.513.318

2015 3.864.650

B. Liabilitas Dan Aset Bersih BPJS Kesehatan (Juta Rupiah) Keterangan Kewajiban Lancar Kewajiban terhadap DJS Kesehatan a. Atas Kelebihan Ekuitas 2014 b. Atas Kelebihan Ekuitas 2015 c. Atas Kelebihan Ekuitas 2016 d. Atas Kelebihan Ekuitas 2017 e. Atas Kelebihan Ekuitas 2018 Pemenuhan kewajiban terhadap DJS Kesehatan a. Atas Kelebihan Ekuitas 2014 (Diamortisasi 5 tahun) b. Atas Kelebihan Ekuitas 2015 (Diamortisasi 4 tahun) c. Atas Kelebihan Ekuitas 2016 (Diamortisasi 3 tahun) d. Atas Kelebihan Ekuitas 2017 (Diamortisasi 2 tahun) e. Atas Kelebihan Ekuitas 2018 (Diamortisasi 1 tahun) Jumlah Liabilitas Dana Peningkatan Layanan Peserta

2014 272.959

2015 340.680 2.000.000

(400.000)

2016 4.251.115

2017 4.676.226

2018 5.143.849

2019 5.658.234

Tahun 2016 2017 419.423 487.150

2018 585891

2019 620.630

1.600.000 117.099

(400.000) (29.275)

1.200.000 87.824 122.451

(400.000) (29.275) (40.817)

800.000 58.550 81.634 129.941

400.000 29.275 40.817 64.971 140.178

(400.000) (29.275) (40.817) (64.971)

(400.000) (29.275) (40.817) (64.971) (140.178) 620.630 278.884

272.959

1.940.680 278.884

1.707.247 278.884

1.427.333 278.884

1.120.953 278.884

Aset Bersih (Ekuitas) Awal Tahun Surplus/defisit Aset Bersih (Ekuitas) Akhir Tahun

5.680.970 462.564 6.143.534

3.864.650 503.564 4.368.214

4.251.115 547.562 4.798.677

4.676.226 597.564 5.273.790

5.143.849 654.563 5.798.412

5.658.234 724.563 6.382.797

Jumlah Liabilitas dan aset bersih

6.416.493

6.587.778

6.784.808

6.980.008

7.198.249

7.282.311

2014 3.864.650 2.278.884 2.000.000 278.884 6.143.534

2015 4.251.115 117.099 117.099 4.368.214

Tahun 2016 2017 4.676.226 5.143.849 122.451 129.941 122.451 129.941 4.798.677 5.273.790

2018 5.658.234 140.178 140.178 5.798.412

2019

C. Perhitungan Aset Bersih (Ekuitas) Maksimum (Juta Rupiah) Keterangan Aset Bersih maksimum yang diperkenankan di akhir tahun Kelebihan Aset Bersih a. Digunakan untuk pengurang imbal jasa b. Digunakan untuk Dana Peningkatan Layanan Peserta Jumlah

-

44

Ayat (4) Pengurangan imbal jasa pengelolaan dapat dilakukan setiap bulan secara proporsional atau sekaligus diakhir tahun. Ilustrasi perhitungan pengurangan imbal jasa pengelolaan adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Pengurangan Imbal Jasa Pengelolaan Imbal Jasa Pengelolaan (Juta Rupiah) Keterangan Jumlah Imbal Jasa Pengelolaan yang telah disetujui Pengurangan Imbal Jasa: a. Atas Kelebihan Ekuitas 2014 (Diamortisasi 5 tahun) b. Atas Kelebihan Ekuitas 2015 (Diamortisasi 4 tahun) c. Atas Kelebihan Ekuitas 2016 (Diamortisasi 3 tahun) d. Atas Kelebihan Ekuitas 2017 (Diamortisasi 2 tahun) e. Atas Kelebihan Ekuitas 2018 (Diamortisasi 1 tahun) Imbal Jasa Pengelolaan yang berhak diperoleh BPJS Kesehatan

Tahun 2014 3.513.318

3.513.318

2015 3.864.650

2016 4.251.115

2017 4.676.226

2018 5.143.849

(400.000)

(400.000) (29.275)

(400.000) (29.275) (40.817)

(400.000) (29.275) (40.817) (64.971)

3.464.650

3.821.840

4.206.135

4.608.787

2019 5.658.234 (400.000) (29.275) (40.817) (64.971) (140.178) 4.982.994

Ayat (5) Penggunaan dana peningkatan layanan peserta untuk aktivitas promotif dan/atau preventif kesehatan tidak dimaksudkan untuk mengurangi pembiayaan aktivitas promotif dan/atau preventif yang diselenggarakan oleh Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Ayat (6) Cukup Jelas.

-45Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “risiko fiskal” adalah segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...