www.legalitas.org
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... TAHUN ..... TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor ..... Tahun ...... tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan SBSN dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
b.
bahwa berdasarkan struktur akad SBSN tertentu, pelaksanaan penerbitan SBSN diperlukan suatu Perusahaan Penerbit SBSN; Alternatif butir (b): bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, diperlukan suatu Perusahaan Penerbit SBSN;
c.
Mengingat :
1. 2.
3.
g r o . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud s a dalam huruf a dan huruf it b, maka perlu ditetapkan Peraturan l a Pemerintah tentanggPerusahaan Penerbit SBSN Indonesia; .l e Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia w Tahun 1945; ww
Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Nomor ....); Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun ...... tentang Tata Cara Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Nomor ....); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Draft April 2008
www.legalitas.org
-21. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Penerbit SBSN Indonesia adalah badan hukum penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor....... Tahun ...... tentang Tata Cara Pendirian Perusahaan Penerbit. 2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor ..... Tahun ....... tentang Surat Berharga Syariah Negara. 3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ....... tentang Tata Cara Pendirian Perusahaan Penerbit. 4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 5. Wali Amanat (Trustee) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan. 6. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II
ta i l a
r o . s
g
NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
ww
le w.
g
Pasal 2
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dalam Peraturan Pemerintah ini bernama Penerbit SBSN Indonesia. Pasal 3 Penerbit SBSN Indonesia berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 Penerbit SBSN Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 5 (1) Penerbit SBSN Indonesia didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menerbitkan SBSN dalam rangka pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. (2) Penerbit SBSN Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat (dalam menjalankan kegiatannya) tidak mencari keuntungan.
www.legalitas.org
-3BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PENERBIT SBSN INDONESIA
Pasal 6 (1) Penerbit SBSN Indonesia mempunyai fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat. (2) Fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal SBSN diterbitkan melalui Penerbit SBSN Indonesia. Alternatif ayat (2): Penerbit SBSN Indonesia melakukan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya atas SBSN yang diterbitkannya. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagai penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penerbit SBSN Indonesia memiliki tugas: a. melakukan penerbitan SBSN; dan b. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbitan SBSN.
ta i l a
Pasal 8
g
r o . s
g
(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penerbit SBSN Indonesia memiliki tugas antara lain: a. melakukan perikatan dengan Pemerintah dan/atau pihak lain sesuai dengan akad SBSN; b. mengawasi Aset SBSN; dan c. mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.
ww
le w.
(2) Penerbit SBSN Indonesia dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9 Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan Penerbit SBSN Indonesia untuk kepentingan pemegang SBSN. Pasal 10 (1)
Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan SBSN berdasarkan penetapan Menteri.
(2)
Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jumlah target indikatif penerbitan; b. tanggal penerbitan;
www.legalitas.org
-4c. d. e. f. (3)
metode penerbitan; denominasi; jenis SBSN; dan tanggal jatuh tempo.
Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat unit eselon I yang memiliki tugas pengelolaan utang. BAB IV ORGAN PERUSAHAAN PENERBIT Pasal 11
(1)
Dewan Direktur merupakan satu-satunya organ Penerbit SBSN Indonesia.
(2)
Dewan Direktur terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang Anggota Pasal 12
(1) Anggota Dewan Direktur terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat ex officio dari unit di bawah Departemen Keuangan yaitu: a. Direktur Kebijakan Pembiayan Syariah; b. Direktur Surat Berharga Negara;
ta i l a
leg . w (2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana w diberhentikan oleh Menteri. w c. Direktur Barang Milik Negara I.
r o . s
g
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
(3) Salah satu anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur. Pasal 13 (1)
Dewan Direktur mempunyai tugas dan wewenang antara lain: a. menandatangani dokumen penerbitan SBSN; b. menandatangani dokumen perikatan; dan c. mewakili Penerbit SBSN Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(2)
Dewan Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 14
(1)
Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Ketua Dewan Direktur.
(2)
Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan maka penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur.
www.legalitas.org
-5-
Pasal 15 (1)
Dewan Direktur dapat diberikan remunerasi.
(2)
Jenis dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 16
Dalam hal Penerbit SBSN Indonesia berfungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Anggota Dewan Direktur wajib menjaga kepentingan Pemegang SBSN. Pasal 17 Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penerbit SBSN Indonesia dibantu oleh unit di Departemen Keuangan yang menyelenggarakan penerbitan SBSN.
ta i l a
r o . s
g
gV BAB e l . MODAL, KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN w ww Pasal 18 (1)
Jumlah modal Penerbit SBSN Indonesia sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)
Modal Penerbit SBSN Indonesia berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.
Pasal 19 (1)
Penerbit SBSN Indonesia dapat membeli Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.
(2)
Penerbit SBSN Indonesia dapat menjual objek pembiayaan SBSN kepada Pemerintah
(3)
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan objek pembiayaan SBSN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta hasil penerbitan SBSN bukan merupakan kekayaan Penerbit SBSN Indonesia. Pasal 20
Biaya yang timbul dari pelaksanaan penerbitan SBSN ditanggung oleh Pemerintah dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
www.legalitas.org
-6-
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 21 (1) Penerbit SBSN Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri Keuangan (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. Posisi / outstanding SBSN per tanggal laporan; b. SBSN yang akan jatuh tempo; c. Jenis dan nilai Aset SBSN (perlu penjelasan mengenai jenis Aset SBSN, misalnya proyek untuk Istisna dan Musyarakah, BMN untuk Ijarah) Pasal 22 Penerbit SBSN Indonesia wajib membuat laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. BAB VII PENUTUP
ta i l a
r o . s
g
Pasal 23
le w.
g
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ww
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
www.legalitas.org
-7ANDI MATALATTA
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT I. UMUM Sukuk merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan karakteristik pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) atas sejumlah tertentu aset sebesar nilai nominal sukuk yang diterbitkan, dan adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
r o . s
g
Sukuk (yang di dalam Undang-Undang Nomor … Tahun 2007 dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara atau disingkat SBSN), merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle /SPV).
ww
le w.
g
ta i l a
Special Purpose Vehicle (SPV) dalam penerbitan sukuk secara best practice sangat diperlukan. Namun demikian, pada dasarnya keberadaan SPV dalam penerbitan sukuk bukanlah merupakan persyaratan kesesuaian prinsip syariah, artinya tanpa adanya SPV, bukan berarti sukuk yang diterbitkan tersebut tidak syar’i atau bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk pada dasarnya SPV bertindak sebagai penerbit sukuk dan sekaligus bertindak sebagai wali amanat mewakili kepentingan investor (pemegang sukuk). Sebagai penerbit, SPV bertugas hanya menerbitkan sukuk. Sedangkan sebagai wali amanat, SPV memiliki tugas antara lain melakukan perikatan dengan pihak lain, mengawasi underlying asset, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemegang sukuk (investor). Dalam International Best Practice, SPV yang didirikan dibanyak negara adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (Limited Liability Company) dan berupa paper company yang bertindak untuk satu kali penerbitan (One SPV once issuance). SPV biasanya hanya memiliki dewan direksi yang terdiri dari tiga atau lebih direktur. Disebut paper company karena memang SPV tidak memiliki pegawai atau organ perusahaan yang lengkap seperti komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun kegiatan yang menyangkut penerbitan dilakukan oleh agen atau advisers. Secara hukum pendirian SPV dibanyak negara tidak menimbulkan
www.legalitas.org
-8persoalan karena aturan pendirian badan ini memang sudah lazim dan bisa dilakukan dengan legal basis yang sudah ada di masing-masing Negara khususnya di negara-negara yang menganut Common Law. Dalam Pasal 13 UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SPV dalam penerbitan SBSN diberi nama Perusahaan Penerbit SBSN, istilah ini dipilih untuk memberikan penekanan bahwa badan hukum yang didirikan oleh pemerintah ini memiliki tugas khusus yaitu untuk menerbitkan SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN adalah suatu badan hukum. Perusahaan Penerbit SBSN sulit untuk mengikuti bentuk hukum Perseroan Terbatas, karena apabila berbentuk PT dan lebih dari 50 % dimiliki oleh Pemerintah maka otomatis berbentuk Persero sehingga selain harus tunduk pada UU Nomor 1/1995 maka harus tunduk pula dengan UU Nomor 19/2003 tentang BUMN. Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 19/2003, tujuan pendirian BUMN, antara lain adalah mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfatan umum berupa barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadahi bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta ikut memberikan bimbingan pada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Perusahaan Penerbit SBSN dalam UU tentang SBSN akan dibuat sebagai badan hukum tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai suatu SPV sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal.
g
Untuk mengejawantahkan dari Pasal 13 ayat (4) UU Nomor …. Tahun .... tentang SBSN maka perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang status, organ perusahaan, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab.
r o . s
ta i l a akan memperjelas tentang bentuk, Peraturan Pemerintah ini diharapkan g status, kedudukan, fungsi serta maksud .le dan tujuan dari Perusahaan Penerbit yang w merupakan bentuk badan hukum baru yang sangat berbeda dengan bentuk badan hukum yang telah ada di Indonesia. ww II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
www.legalitas.org
-9Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud “proyek” dalam ayat ini merupakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Huruf a Cukup Jelas Huruf b
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Yang dimaksud dengan kegiatan lain termasuk: a. membeli BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN dari Pemerintah dalam hal akad Ijarah b. menjual objek pembiayaan SBSN kepada Pemerintah dalam hal akad Musyarakah dan Istisna’. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a -
Perikatan dengan Pemerintah sesuai dengan akad SBSN antara lain : a. menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah; dan b. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat jatuh tempo.
-
Perikatan dengan pihak lain sesuai dengan akad SBSN antara lain : a. melakukan perikatan dengan co-trustee
www.legalitas.org
- 10 b. menunjuk penasihat hukum dalam mewakili kepentingan investor di pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa atas SBSN yang diterbitkan Huruf b Cukup Jelas Huruf c Tugas mewakili kepentingan lain antara lain: a. mewakili investor dalam service agency agreement dengan penyewa Aset SBSN; b. memastikan pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN kepada pemegang SBSN secara tepat waktu; c. mewakili pemegang SBSN dalam hal terjadi perselisihan atau gagal bayar (default). Ayat (2) Cukup Jelas
r o . s
g
Pasal 9 Pemisahan Aset SBSN dari kekayaan Perusahaan Penerbit dimaksudkan untuk menghindari bankcrupty remote sehingga kepentingan pemegang SBSN tetap terjaga.
ww
Pasal 10
le w.
g
ta i l a
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan jumlah target indikatif merupakan jumlah perkiraan nominal SBSN yang akan diterbitkan. huruf b Cukup jelas huruf c Yang dimaksud dengan metode penerbitan bookbuilding, atau private placement.
meliputi
lelang,
www.legalitas.org
- 11 huruf d Yang dimaksud dengan denominasi dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing. huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
www.legalitas.org
- 12 Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) Remunerasi kepada Dewan Direktur diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
www.legalitas.org
- 13 Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c yang dimaksud dengan jenis dan nilai Aset SBSN antara lain proyek yang menjadi objek pembiayaan SBSN dalam hal Istisna’ dan Musyarakah serta Barang Milik Negara dalam hal Ijarah. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
