PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG SUMBANGAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBANGAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO. BAB I SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 1 Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial sampai jumlah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2 (1) Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yaitu sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan melalui badan penanggulangan bencana tingkat nasional; b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yaitu sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia tertentu yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan; c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yaitu sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan; d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yaitu sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun atau membuat fisik infrastruktur sosial, yang menjadi milik pemerintah. (2) Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meskipun Wajib Pajak tidak mempunyai laba. (2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, dan/atau sumbangan fasilitas pendidikan dan/atau sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sepanjang Wajib Pajak mempunyai laba atau mempunyai penghasilan neto fiskal pada tahun bersangkutan, dan pengeluaran sumbangan tersebut tidak menyebabkan Wajib Pajak mengalami rugi fiskal. Pasal 4 Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan tersebut diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 5 (1) Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diuji kebenarannya.


(2) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastuktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 6 (1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. (2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. (3) Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk barang. Pasal 7 (1) Dalam hal sumbangan diberikan dalam bentuk mata uang asing, besarnya nilai sumbangan adalah sebesar nilai pembukuan. (2) Dalam hal sumbangan diberikan dalam bentuk barang, besarnya nilai sumbangan adalah sebagai berikut: a. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan; b. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; dan c. Harga Pokok Penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri. (3) Dalam hal sumbangan diberikan dalam bentuk jasa, besarnya nilai sumbangan adalah sebesar biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk pemberian jasa tersebut. (4) Besarnya biaya pembangunan infrastruktur sosial adalah sebesar nilai barang yang sebenarnya dikeluarkan untuk membangun infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). BAB II SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL Pasal 8 Besarnya nilai sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 1% (satu persen) dari peredaran usaha dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 9 Pembebanan biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dicatat sebagai sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.


Pasal 10 (1) Badan penanggulangan bencana tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau penyalurannya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap triwulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (2) Periode laporan triwulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode waktu yang dimulai sejak tanggal penerimaan dan/atau penyaluran sumbangan untuk periode selama 3 (tiga) bulan . (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir triwulan yang bersangkutan. (4) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. BAB III SUMBANGAN DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN SUMBANGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN OLAHRAGA Pasal 11 (1) Besarnya nilai sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 2% (dua persen) dari penghasilan neto fiskal dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Besarnya nilai sumbangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 2% (dua persen) dari penghasilan neto fiskal dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (3) Besarnya nilai sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 2% (dua persen) dari penghasilan neto fiskal dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal 12 (1) Pembebanan biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dicatat sebagai sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. (2) Pembebanan biaya sumbangan fasilitas pendidikan dicatat sebagai sumbangan fasilitas pendidikan. (3) Pembebanan biaya sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dicatat sebagai sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.


Pasal 13 (1) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan lembaga pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana lembaga penerima sumbangan tersebut terdaftar. BAB IV BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL Pasal 14 Besarnya biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 1% (satu persen) dari peredaran usaha dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal 15 Pembebanan biaya pembangunan infrastruktur sosial dicatat sebagai biaya pembangunan infrastruktur sosial. BAB V JUMLAH MAKSIMUM SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 16 Besarnya jumlah maksimum sumbangan dalam rangka: a. penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; b. fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan c. pembinaan olahraga huruf d,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

untuk 1 (satu) tahun, dibatasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari penghasilan neto fiskal dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).


Pasal 17 (1) Besarnya jumlah maksimum keseluruhan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dan sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan pengeluaran untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk 1 (satu) tahun dibatasi paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). (2) Jumlah maksimum sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. BAB VI KETENTUAN LAIN –LAIN Pasal 18 Ketentuan mengenai tata cara pembebanan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR ....


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG SUMBANGAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO I. UMUM Dalam rangka membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk turut berperan serta dalam penanggulangan bencana nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, pengembangan pendidikan di Indonesia, pembinaan olahraga di Indonesia dan turut serta membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia, maka pengeluaran untuk sumbangan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i huruf j, huruf k, dan huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pengeluaran untuk sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam satu tahun oleh Wajib Pajak dibatasi sampai jumlah maksimum tertentu. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan Wajib Pajak, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Huruf a Yang dimaksud dengan “bencana nasional” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


Yang dimaksud dengan “badan penanggulangan bencana tingkat nasional“ adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional. Huruf b Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya yang merupakan program Pemerintah. Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi. Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian dan pengembangan” adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi. Huruf c Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan olahraga dan program pendidikan Pemerintah di bidang seni dan budaya. Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi. Huruf d Yang dimaksud dengan “lembaga pembinaan olahraga” adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi. Yang dimaksud dengan “olahraga prestasi” adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi


untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Huruf e Yang dimaksud dengan “infrastruktur sosial” adalah prasarana dan sarana, yang pembangunannya diwajibkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah bentuk pelaksanaan tangung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan. Termasuk dalam pengertian sumbangan dan/atau biaya dalam ayat ini adalah komponen tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan tidak boleh mengakibatkan kerugian. Contoh: 1. PT A, pada tahun 2009 memberikan sumbangan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada tahun tersebut, PT A mempunyai penghasilan neto fiskal sebelum dikurangkan dengan biaya sumbangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini, jumlah maksimal sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT A hanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan 2. PT B, pada tahun 2009 hanya melakukan pengeluaran untuk sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga menyebabkan pada tahun tersebut PT B mengalami kerugian fiskal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal ini, kerugian PT B akan dikoreksi menjadi 0 rupiah. PT B tidak dapat mengurangkan seluruh sumbangan olahraga di tahun 2009 tersebut, karena sumbangan itu telah menyebabkan PT B menderita kerugian.


Pasal 4 Contoh. PT. A Tbk. yang mempunyai beberapa anak perusahaan memberikan sumbangan fasilitas pendidikan kepada lembaga pendidikan yang merupakan salah satu anak perusahaannya. Sumbangan fasilitas pendidikan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena pihak pemberi sumbangan (PT A Tbk.) mempunyai hubungan istimewa dengan lembaga pendidikan sebagai penerima sumbangan. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Barang yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan. Jasa yang dimaksud pada ayat ini tidak terbatas pada jasa profesionalisme yang diberikan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan sepanjang jasa tersebut dibutuhkan oleh korban bencana nasional yang identifikasi kebutuhannya dilakukan oleh badan penanggulangan bencana tingkat nasional. Ayat (2) Barang yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan. Ayat (3) Barang yang dimaksud pada ayat ini harus sudah berbentuk bangunan fisik yang diserahkan kepada Pemerintah antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Contoh: Dokter A melaporkan kepada badan penanggulangan bencana tingkat nasional bahwa ia telah memberikan sumbangan jasa medis kepada korban bencana nasional dengan keterangan sebagai berikut:


• Penghasilan rata-rata bulanan dokter A dalam memberikan jasa profesionalismenya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); • Seluruh biaya transportasi menuju lokasi bencana nasional (pulang pergi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); • Biaya obat-obatan milik dokter A yang dikeluarkan selama pelayanan medis untuk korban bencana nasional sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan • Dokter memberikan sumbangan jasa pelayanan medis di lokasi bencana nasional selama 3 (tiga) bulan. Maka, besarnya nilai sumbangan dokter A dalam bentuk jasa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu diperoleh dari penjumlahan biaya transportasi pulang pergi ke lokasi bencana nasional ditambah dengan biaya obat-obatan yang telah dikeluarkan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Seandainya 1% (satu persen) dari peredaran usaha Wajib Pajak adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka jumlah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal hanya sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas


Pasal 14 Dalam hal jumlah 1% (satu persen) dari peredaran usaha Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka jumlah Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal hanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Contoh. Apabila PT. A yang mempunyai peredaran usaha sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut: 1. Membangun rumah ibadah dengan biaya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); dan 2. Membangun gedung sanggar seni budaya dengan biaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Maka, besarnya jumlah seluruh sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicatat sebagai biaya pembangunan infrastruktur sosial. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Apabila jumlah 4% (empat persen) dari penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka jumlah maksimal sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dan sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 17 Ayat (1) Apabila sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dan sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, termasuk pengeluaran untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diberikan Wajib Pajak berjumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka jumlah maksimal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ayat (2) Contoh. PT. A yang mempunyai peredaran usaha sebesar 250 milyar rupiah dan penghasilan neto fiskal sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar


rupiah), melakukan pengeluaran dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut: 1. Membangun rumah ibadah dengan biaya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah); 2. Menyumbang buku dan sarana belajar-mengajar dengan biaya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); 3. Membangun lapangan sepak bola dengan biaya sebesar Rp 300 .000.000 ( tiga ratus juta rupiah); dan 4. Menyumbangkan peralatan laboratorium dengan biaya sebesar Rp200.000.000 ( dua ratus juta rupiah). 5. Memberikan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional sebesar Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah). Total seluruh sumbangan dan biaya infrastruktur sosial yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebesar Rp 4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri dari sumbangan penanggulangan bencana nasional sebesar 2,5 milyar rupiah, pengeluaran untuk biaya infrastruktur sosial sebesar 1,2 milyar rupiah, dan sumbangan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas pembinaan olahraga,dan fasilitas penelitian pengembangan sebesar 1 milyar rupiah. Namun jumlah maksimal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 16, adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Bencana alam Infrastruktur sosial Pendidikan Olahraga Litbang

: : : : :

Total :

maksimum maksimum normal normal normal

Rp 2 milyar Rp 1 milyar Rp 500 juta Rp 300 juta Rp 200 juta Rp 4 milyar

Dalam hal ke lima jenis pengeluaran untuk sumbangan dan biaya infrastruktur sosial melampaui batas maksimum yang diperkenankan dalam pasal 17 ayat (1), Wajib Pajak diperkenankan menentukan sendiri jenis sumbangan mana yang akan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dan memenuhi ketentuan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 11, 14, dan 16 tersebut di atas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... c/agus/pjk6 II 2007/rpp sumbangan infra tanggal 15 april


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG

Recommend Documents