PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM Efan Setiadi Universitas Satya Negara Indonesia Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Hubungan Internasional
[email protected] Abstract The bilateral relationship between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam has existed long enough, starting with the opening of the Consulate R.I in Hanoi in 1955. At present, the two countries continue to build a strong partnership in various sectors through a Comprehensive Partnership. The result of this partnership can be seen from the progress of bilateral cooperation in various fields. To prevent the negative impact of advances in technology, science and other aspects necessary cooperation between countries which effectively conducted through agreements, both bilateral and multilateral, especially in the prevention and combating of crime, and to improve relations and effective cooperation, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam has signed an Extradition treaty in Jakarta on June 27, 2013, then the agreement is ratified in the "Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning the Ratification of the Extradition treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam (extradition treaty Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam) ". Method of research done in writing this journal is by using literature from a variety of references, both on-line media and print media, which can support the body text, and at the end, the author gives a conclusion. Keywords: bilateral relations, extradition, advances Abstrak Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam sudah terjalin cukup lama, diawali dengan pembukaan Konsulat R.I di Hanoi pada tahun 1955. Saat ini, kedua negara terus membangun kerjasama yang kuat di berbagai sektor melalui Kemitraan Komprehensif. Hasil dari kemitraan ini dapat dicermati dari kemajuan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan aspek lainnya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, dan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013, kemudian perjanjian tersebut disahkan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam)”. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka dari berbagai referensi, baik media on-line maupun media cetak, yang dapat mendukung isi tulisan, dan pada bagian akhir, penulis memberikan sebuah kesimpulan. Kata kunci : Hubungan bilateral, ektradisi, kemajuan I.
PENDAHULUAN Kedua negara baik Indonesia maupun Vietnam telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang. Hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua Negara, yang di laksanakan dalam bidang ekonomi, politik, pertanian, kesehatan, HANKAM dan IPTEK.
Terkait dengan perjanjian ektradisi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam, sudah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam), munculnya undang-undang tersebut tentunya dengan berbagai
1
pertimbangan yang sudah dinyatakan didalam UU No 5 tersebut, yaitu : a. Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. c. Untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan d. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013. e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam). II.
TINJAUAN PUSTAKA A. Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasitik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudera, maka Indonesia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Timur di pulau Timor. Sejak bekas provinsi Indonesia ini (Timor Timur) memutuskan untuk merdeka sebagai hasil referendum tahun 1999, yang berganti nama menjadi Timor Leste. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau besar dan kecil, lebih dari 6.000 pulau ini berpenghuni.
Pulau-pulau ini terbentang ibarat jembatan batu loncatan antara benua Asia dan benua Australia. Gunung-gunungnya menjulang tinggi dan sering mencapai ketinggian yang luar biasa di beberapa pulaunya. Gunung yang tertinggi terletak di pulau Irian (Irian Jaya), bahkan tertutup salju abadi. Banyak gunung di Indonesia adalah yang masih aktif dan terkenal di dunia seperti gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda, diantara Jawa dan Sumatera. Karena terletak tepat pada khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis. Meskipun bersuhu tinggi, biasanya sultu itu bervariasi sesuai dengan tinggirenciahnya letak daenth int terhadap pants laut. Karena kebanyakan kota besar berlokasi di sepanjang pantai atau di dataran rendah, cuaca di daaerah itu biasanya amat panas dan lembab sehingga sebagian penduduknya sering berekreasi. Indonesia yang pada mulanya terkenal sebagai negara rempah-rempah, adalah alasan mengapa Cristoper Columbus dan Ferdinand Magellan memulai pelaya ” itu. Berinula dari persaingan dengan para penjelajah portugis, pada awal abad ke-I6, para pencari rempah-rempah bangsa Belanda secara bertahap-tahap inenanainkan kekuasaannya pada wilayah ini dan kemudian menjadikannya wilayalt jajahan mereka yang terkenal dengan nama Hindia-Belanda, selama lebih dari 350 tahun. Selama perang dunia kedua negeri ini diduduki oleh bala tentara Dai Nippon. Di akhir perang, pada tanggal 17 Agustus 1945, negeri ini memproklainasikan kemerdekaannya menjadi Republik Indonesia. Akan tetapi, pemerintah Hindia-Belanda yang terkenal dengan nama NICA (Netherlands Indies Civil Administration), bermaksud inenanamkan kembali kekuasaannya. Oleh karena itu, teijadilah perafig kemerdekaan selama kurang lebilt 4 tahun (1945-1949). Setelah mealui berbagai perundingan, yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia mendapat pengakuandari bekas penjajahnya pada tahun 1949 dan terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Melalui perjuangan Tri Komando Rakyat (Trikora), Republik Indonesia menerima kembali Irian Barat (Irian Jaya) yang menjadi propinsi ke-27 Republik Indonesia. Disamping kaya dengan sumber alam, Republik Indonesia merupakan negar terbesar di Asia Tenggara serta negara herpenduduk terbesar nomor 5 terbesar didunia. Indonesia yang membemang diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memanjang dalam jarak yang lebih besar daripada jarak dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai baratnya. Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Sumatra dan Jawa sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. Kedatangan pedagang-pedagang Arab dari Gujarat, India kemudian membawa agama Islam yang akhirnya menjadi agama terbesar.
2
Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa negaranegara kecil. Negara-negara kecil ini dengan mudah dikuasai oleh orang-orang Eropa tersebut yang ingin mendominasi perdagangan rempahrempah. Pada abad ke-I 7, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Timur). Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke 19. Soekamo menjadi presiden pertama Indonesia dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme terhadap Soekarno yang kini sendiri makin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh dan keluarganya diusir ke luar negeri. 32 tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, dibandingkan dengan masa pemerintahan Soekarno yang disebut Orde Lama. Soeharto berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata, di Indonesia. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonomekonom lulusan departemen ekonomi University of California at Berkeley, yang dipanggil “Mafia Berkeley”. Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besarbesaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998. Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarno Putri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah sedang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, yaitu Aceh dan Papua. Timor Timur mendapatkan kemerdekaan pada tahun 2002 setelah 24 tahun dikuasai Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB. Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. B. Vietnam Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Kamboja, dan Laut China Selatan. Penaklukan memainkan peranan penting dalam kehidupan rakyat Vietnam
selama lebih dari 2000 tahun, secara bergantian mereka ditaklukkan bangsa lain dan menaklukkan oleh bangsa lain. Namun ada perbedaan akibat kekalahan bagi korban Vietnam dan bagi Vietnam sendiri, yang membedakan hanya semangat panlang menyerah bangsa Vietnam sendiri Bangsa yang ditaklukan Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi (Ha Nộí). Ada juga 4 munisipalitas yang berada di setiap tingkatan provinsi : Cân Tho, Ðá Nẵng, Hái Phóng, dan Kota Ho Chi Minh (Thánh phồ Hồ Chí Minh). Ho Chi Minh dulunya dikenal sebagai Saigon. Selain lion kota tersebut, negara ini dibagi menjadi 59 provinsi yaitu :[15] An Giang, Bắc Giang, Bắc Kan, Bắc Lieu, Bắc Ninh, Ba Ria-Vũng Tau, Bền Tre, Birth Ðinh, Binh Duong, Binh Phuóc, Binh Thuận, Ca Mau, Cao Bắg, Ðắk Lắk, Ðắk Nong, Ðiện Bien, Ðồng Nai, Ðồng Thap, Gia Lai, Ha Giang, Hái Durong, Ha Nam, Ha Tay, Ha Tinh, Hoa Binh, Hậu Giang, Hung Yen, Khanh Hoa, Kien Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Ðồng, Lang Son, Lao Cai, Long An, Nam Ðinh, Nghệ An, Ninh Binh, Ninh Tiniận, Phu Tho, Phu Yen, Quáng Binh, Quáng Nam, Quáng Ngai, Quáng Ninh, Quáng Tri, Soc Trăng, Son La, Tay Ninh, Thai Binh, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Thùa Thien-Huề, Tiền Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phuc, Yen Bai. Republik Demokratik Vietnam (RDV), biasa dikenal sebagai Vietnam Utara, adalah sebuah negara yang didirikan oleh Ho Chi Minh dan diakui oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet pada 1950. Setelah kekalahan Perancis dalam Pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954, Perancis secara resmi mengakui kedulatan negara tersebut dan negara itu pun terpecah menjadi dua; satunya lagi Vietnam Selatan. Setelah pemecahan tersebut, banyak warga di Utara yang melarikan diri ke Selatan, kebanyakan daripada mereka adalah umat Katolik yang mengklaim bahwa pemerintah Utara mempunyai kebijakan yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut. lbu kota Vietnam Utara berada di Hanoi dan diperintah oleh pemerintahan komunis yang mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Kedua negara ini membantu Vietnam Utara saat terjadinya Perang Vietnam melawan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Setelah jatuhnya pemerintah Vietnam Selatan pada 30 April 1975, kedua negara ini secara resmi bersatu pada 2 Juli 1976 menjadi sebuah negara bernama Republik Sosialis Vietnam atau yang biasanya dikenal sebagai Vietnam. Vietnam Selatan adalah negara antikomunis yang berdiri dari 1954 hingga 1976 di kawasan Vietnam tepatnya di bagian selatan garis Parallel ke-17. Sedangkan Vietnam Utara terletak di sebelah utara garis parallel ke- I 7. Republik Vietnam diproklamasikan di Saigon oleh Ngo Dinh Diem pada 22 Oktober 1955 setelah ia menggulingkan Kaisar Bao Dai. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Tetapi ada
3
debat mengenai eratnya hubungan antara Vietnam Selatan dengan AS yang mempakan pendukung utama negara itu. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan Viet Cong dalam waktu yang lama setelah AS keluar dari Vietnam Selatan. Namun, akhirnya dia menyerah kepada Vietnam Utara dan Front Liberasi Nasional (NLF) pada 30 April 1975. setelah itu, NLF berkuasa dan mendirikan Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976. Perang Vietnam, juga disebut Perang Indochina Kedua, adalah sebuah perang yang terjadi antara 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Penang Dingin. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan USSR dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara yang menipakan koniunis. Jumlah korban yang meniuggal diperkirakan adalah 280.000 di pihak Selatan dan 1.000.000 di pihak Utara. Perang ini mengakibatkan eksodus besarbesaran warga Vietnam ke negara lain, terutanianya Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Barat lainnya, sehingga di negara-negara tersebut bisa diteinukan komunitas Vietnam yang enkup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 1976. III. PEMBAHASAN Pertimbangan dalam butir a s/d e seperti yang sudah dijelaskan diatas secara umum dapat dijelaskan, bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (borderless), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun
multilateral. Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit), diharapkan semakin meningkat. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime). Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini b. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat c. Suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana politik e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum f. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya h. Orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum
4
ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan Ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali: 1. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya 2. Orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut 3. Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan Ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya i. Orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak
A. Hubungan di Bidang Ekonomi Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada Persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 21 Nopember 1990, dan telah diperbaharui pada tanggal 10 Nopember 2001. Total perdagangan Indonesia dengan Vietnam pada tahun 2004 sebesar USD 664 juta atau menurun sebesar 16.3% dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan total perdagangan tahun 2005 (Januari s/d Juli) sebesar USD 278.9 juta atau mengalami penurunan yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun 2004.
tidak mulia, kertas dan barang dari kertas dan damar tiruan bahan plastik, komoditi impor utama Indonesia-Vietnam adalah minyak mentah, beras giling, makan olahan, alat listrik, gula pasir, makanan ternak dan tekstil. Hal–hal yang menghambat ekspor impor kedua negara adalah sebagai berikut : 1. Hambatan ekspor tetap diberlakukan bagi garment oleh karena adanya pengenaan kuota dari negara pengimpor, Pada saat ini, pemerintah Vietnam sedang melakukan perudndingan untuk menghapuskan kuota. Sementara itu perbandingan antara jaminan kuota tekstil dan gartnen melalui tender terus meningkat setiap tahunnya. 2. Adanya persepsi dari sebagian besar pengusaha Indonesia yang masih menganggap bahwa Vietnam sebagai negara yang kurang potensial dan berbisn s di Vietnam sangat sulit. 3. Kegiatan perdagangan dan distribusi di Vietnam hanya diperuntukkan bagi perusahaan lokal. Oleh karena itu setiap perusahaan acing yang akan menjual barang-barang produksi diluar Vietnam harus menggunakan jasa agen distributor lokal. Dalam prakteknya perusahaan asing tersebut termasuk perusahaan Indonesia sering kali menemui kesulitan dalam memilih agen yang dapat dipercaya. 4. Hambatan perdagangan terhadap beberapa produk utama termasuk larangan bagi produk yang berbahaya seperti antara lain kimia beracun, senjata api, amunisi dll. 5. Pemerintah Vietnam masih memberlakukan kebijaksanaan yaitu menetapakan tujuh komoditi yang memMukan lisensi perdagangan dari Kementerian Perdagangan Vietnam, yaitu antara lain; bahan bakar minyak, kaca, besi, minyak goreng, gula, sepeda motor dan kendaraan roda empat dengan 9 tempat duduk/ kursi. 6. Indonesia harus mencantumkan label pada produk obat-obatan yang diekspor ke Vietnam.
Nilai ekspor pada tahun 2004 sebesar USD 360,6 juta, atau meningkat sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun 2003. Nilai ekspor tahun 2005 Januari-Juli sebesar USD 192,6 juta atau turun sebesar 10,18% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004. Nilai impor pada tahun 2004 mencapai USD 303,3 juta atau menurun 34,4% apabila dibandingkan tahun 2003. Nilai impor tahun 2005 (lanuari-Juli) sebesar USD 86,2 juta atau menurun 50,9% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Komoditi ekspor utama Indonesia-Vietnam adalah tekstil, bahan kimia, pupuk, barang dari logam
Beberapa agenda yang akan dilakukan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, Dina meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral antar kedua negara adalah sebagai berikut : 1. Menindakianjuti basil dad Sidang ke-3 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam di bidang perdagangan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada Sidang Komisi Bersama yang ke-4 adalah peningkatan perdagangan Bilateral menjadi LISDI milyar dalam waktu dekat. 2. Pertemuan bilateral dalam rangka pembahasan untuk disepakatinya Banking
Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam Sebelum adanya perjanjian ektradisi antara Indonesia dan Vietnam, kedua negara sudah membina hubungan yang di laksanakan dalam berbagai bidang :
5
3.
Payment Arrangement (BPA) Indonesia – Vietnam. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank BNI yang ditunjuk sebagai perbankan dari Indonesia perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pertemuan Joint Working Committee dan Joint Technical Working Group sebagai implementasi dari pada MoU Counter Trade yang telah ditandatangani pada tanggal 1 April 1999.
B. Hubungan di Bidang Politik Pertama kali dibuka hubungan politik Indonesia-Vietnam dibuka pada tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tanggal 10 Agustus 1965 hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar, namun setelah peristiwa G-30 S / PKI, Vietnam menarik Duta Besarnya di Jakarta yang kemudian ciiikuti oleh Indonesia menarik Dula Besarnya di Hanoi dan pada Tahun 1973 kedua negara menempatkan kembali Duta Besamya masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia telah tnembuka kembali perwakilan pada tingkat Konsulat Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan persetujuan Pemerintah Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI–Vietnam. Hubungan baik di bidang politik secara kongkrit antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap bantuan beras Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan pangan. 2. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua NonBlok. 3. Bantuan Indonesia didalam usaha penanganan program keluarga berencana, saran kebijaksanaan dalam bidang perminyakan, investasi, perbankan dan transpor. 4. Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam untuk menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. 5. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam berupa training dan pengembangan sumber daya manusia. 6. Berbagai kunjungan para pimpinan dan pejabat tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990 yang dinilai oleh pihak Vietnam sebagi kunjungan bersejarah pertama tokoh non-sosialis ke Hanoi sejak tahun 1975. 7. Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam adalah kunjungan PM Vietnam yang baru, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24 – 27 Oktober 1991.
C. Hubungan di Bidang Pertanian Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor pertanian yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi dengan lebih ditekankan pada : 1. Pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan teknologi dan informasi teknik pertanian. 2. Pertukaran penelitian, training dan study banding 3. Joint venture dalam bidang produksi, pemrosesan dan pemasaran komoditi pertanian. Pemerintah Vietnam menyatakan minalnya untuk belajar dan pengalaman Indonesia dalam bidang pembangunan pertanian pada umunya dan IPTEK pertanian, peternakan dan pertambakan udang pada khususnya, pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan Counter Tradel imbal beli, dimana komoditi yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah beras, sementara yang diharapkan dan pemerintah Indonesia adalah Pupuk. D. Hubungan di Bidang Kesehatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai telah menyetujui rencana kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral bidang ekonomi, perdagangan dan upaya memberantas flu burung, pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga telah menyetujui para menteri kesehatan kedua negara itu membahas langkahlangkah untuk memerangi wabah flu burung dalam bentuk kerjasama memasok vaksin anti virus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya untuk meningkatkan kerjasama antar pengusaha dari Indonesia dan Vietnam, yang merupakan bagian dari memperluas hubungan kedua pemerintahan dan masyarakat kedua negara. E. Hubungan di Bidang Pertahanan dan Keamanan Pada tanggal 27 Juni 2003 yang lalu, Vietnam dan Indonesia menandatangani kesepakatan tentang perbatasan maritim kedua negara di Laut China Selatan yang berpotensi kaya minyak setelah melalui perundingan yang berjalan selama 25 tahun. Penandatanganan itu dilakukan di Hanoi oleh Menlu Vietnam Nguyen Dy Nien dan Menlu Hassan Wirajuda. Acara itu disaksikan masing-masing kepala negara, Tran Duc Luong dan Megawati Soekarno Putri. Luong dan Megawati juga mencapai kata sepakat mengenai kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang politik dan ekonomi. “Dokumen ini memberikan panduan, arahan, dan prinsip-prinsip bagi hubungan Indonesia-Vietnam di masa yang akan datang. Karena itu, kesepakatan ini sangat
6
penting,” kata Luong. Selain itu, kedua negara juga menandatangani kesepakatan bilateral mengenai „kontra perdagangan‟ dan „penghapusan visa‟. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Istana Presiden itu, Presiden Megawati memuji „Kesepakatan Perbatasan Kontinental (BLK/ Batas Landasan Kontinen)‟. Perundingan untuk menentukan perbatasan itu telah dimulai sejak 1978. Wilayah yang dimasukkan di dalam perundingan itu terletak di wilayah selatan Laut China Selatan, di Uinta Semenanjung Malaysia, dan utara Pulau Kalimantan. Menyusul tercapainya kesepakatan itu, pemerintah Indonesia diperkirakan akan melanjutkan rencana eksplorasi cadangan minyak dan gas di perairan yang terletak di sekitar pulau Natuna. F. Hubungan di Bidang Ilmu Pengetahuan dalam Teknologi Senin 26 Februari 2006, Menteri Negara Ristek Kusmayanto Kadiman didampingi Deputi Bidang Program RIPTEK menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam HE Mr. NGUYEN Hoang An dan Delegasi Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau sebagai Wakil Direktur Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi dan Lingkungan, Komisi Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan serta 4 anggota. Kunjungan bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang masalah umum di bidang pengetahuan ilmu pegetahuan dan teknologi serta pemasaran iptek di Indonesia, baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas maupun LSM. Perjanjian Ektradisi Penulis perlu mengajak pembaca sekalian untuk mengetahui atau mengingat kembali, setidaknya yang terkait dengan : a. Syarat-Syarat Penahanan yang diajukan oleh Negara Peminta (Pasal 18 dan 19) b. Permintaan ektradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta (Pasal 22) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Pasal 18 (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia. (2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebutsegera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.
Pasal 19 (1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. (2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3). (3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan. Pasal 22 (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syaratsyarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatic kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai : a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarnegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta. (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai : a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta; b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan; c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan; d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
7
e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yangdimintakan ekstradisinya; f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan. IV. KESIMPULAN Bagi Indonesia, Perjanjian ektradisi yang sudah dilakukan dengan Vietnam merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit), diharapkan semakin meningkat.
Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung Syah Djalianus,. “Mengenal ASEAN dan Negaranegara anggotanya”, Jakarta PT. Kreasi Jaya Utama, 1996
DAFTAR PUSTAKA Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty. Grolier Intentalional. Inc.. “Negara dan Bangsa : jilid 3 edisi bahasa Indonesia“, Jakarta PT. Widyadara, 1998, 1990 http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/28/ind onesia-vietnam-tandatangani-perjanjianekstradisi. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016 http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2013/06/27 /240510/indonesia-vietnam-tandatanganiperjanjian-ekstradisiIndonesiaVietnam Diakses pada tanggal 14 Juni 2016
8
