PENGATURAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PERDAGANGAN ADIL REPUBLIK KOREA

PENGATURAN KERJA SAMA ANTARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PERDAGANGAN ADIL REPUBLIK KOREA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Komisi Perdagangan Adil Republik Korea (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Memperhatikan bahwa Para Pihak bertukar pandangan bahwa implementasi hukum persaingan yang efektif dan tepat merupakan suatu permasalahan yang penting bagi operasional pasar terkait yang efisien, sebagaimana kesejahteraan konsumen di kedua Negara dan hubungan ekonominya, Mengetahui bahwa kerja sama yang ditingkatkan melalui kolaborasi teknis dan pertukaran informasi hukum dan kebijakan persaingan usaha akan berkontribusi pada peningkatan dan penguatan kerja sama bilateralnya, Menghargai perbedaan tingkat perkembangan implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha dan karakter hukum domestic di kedua Negara, Mentargetkan pada peningkatkan kerja sama untuk penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang lebih baik, dan penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan hubungan kedua Negara, Mendasarkan diri pada prinsip keadilan dan manfaat bersama, Telah mencapai pengaturan sebagai berikut:

Pasal1 Tujuan dan Definisi 1. Tujuan Pengaturan ini adalah untuk berkontribusi kepada implementasi hukum persaingan usaha yang efektif dari tiap Pihak melalui promosi kerja sama di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha diantara Para Pihak. 2. Untuk tujuan Pengaturan ini, beberapa pengertian berikut akan digunakan: (a) lstilah "kegiatan-kegiatan anti-persaingan usaha" berarti setiap kegiatan yang dapat dikenakan berbagai sanksi atau ukuran lain termasuk perintah dan rekomendasi lembaga persaingan di bawah hukum persaingan usaha di tiap Pihak; (b) lstilah "hukum persaingan usaha" berarti: (i) Untuk Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan pelaksana dan perubahannya; dan (ii) Untuk Republik Korea, Undang-undang Peraturan Monopoli dan Perdagangan Adil, dan peraturan pelaksana dan perubahannya. Halaman

11 I

Pasal2 Cakupan dan lsi Kerja Sarna

Kerja sama antar Para Pihak di bidang hukum dan kebijakan persaingan termasuk: 1. Notifikasi penegakan hukum atas kegiatan-kegiatan anti-persaingan usaha yang dapat berdampak pada kepentingan subtantif Pihak Lainnya; 2.

Dialog bersama secara berkala antar Para Pihak untuk tujuan pertukaran informasi tentang upaya penegakan hukum terbaru dan isu utama terkait hukum persaingan usaha tiap Pihak, dan/atau atas isu ekonomi dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama;

3.

Komunikasi langsung dalam bertukar informasi yang tersedia atas berbagai isu besar yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk kajian sektoral, kegiatan atan pengalaman di bidang penegakan hukum, perkembangan kelembagaan dan peraturan yang terbaru, dan berbagai isu multilateral terkait persaingan usaha; dan

4. Bantuan-bantuan teknis yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha oleh tiap lembaga persaingan melalui pertukaran pegawai, penempatan pakar, program pengembangan kapasitas, dukungan atas advokasi persaingan usaha dan sosialisasi public, kontak kepada berbagai lembaga bantuan internasional tertentu, kolaborasi penelitian, dan berbagai bentuk lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal3 Kerja Sarna rnelalui Notifikasi

1. Para Pihak sebaiknya menotifikasi Pihak lainnya atas suatu kegiatan penegakan hukum terkait praktek anti-persaingan usaha jika dinilai bahwa kegiatan penegakan hukum tersebut dapat secara substansial mempengaruhi kepentingan utama Pihak lainnya. Para Pihak sebaiknya berupaya untuk menotifikasi pada tahapan awal kegiatan penegakan hukum dengan catatan ia tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha Para Pihak dan tidak mempengaruhi kegiatan penegakan hukum yang sedang berjalan.

2. Ketika salah satu Pihak percaya bahwa kegiatan anti-persaingan usaha yang dilaksanakan di wilayah Pihak lainnya secara berlawanan mempengaruhi kepentingan utama Pihak sebelumnya, Pihak sebelumnya dapat menotifikasi Pihak lainnya dan meminta untuk melaksanakan prosedur internal yang dibutuhkan atas sifat kegiatan antipersaingan usaha tersebut dan dampaknya atas kepentingan utama Pihak yang melakukan notifikasi, dan sebaiknya mencantumkan suatu tawaran atas informasi lanjutan atau kerja sama lain yang dapat disediakan oleh Pihak yang melakukan notifikasi.

3. Tidak satupun dalam pasal ini membatasi penilaian Pihak yang meminta di bawah hukum dan kebijakan persaingan usaha terkait diperlukan atau tidaknya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum sebagaimana kegiatan anti-persaingan usaha yang diidentifikasi dalam dalam permintaan, atau melarang Pihak yang meminta untuk membatalkan permintaannya.

Halaman

121

Pasal4 Kerja Sarna rnelalui Dialog Bersarna secara Berkala

1. Para Pihak sebaiknya berupaya untuk melaksanakan dialog bersama rutin antar pimpinan lembaga persaingan usaha dan bertemu secara berkala setiap dua tahun untuk bertukar informasi atas upaya penegakan hukum terbaru dan isu penting terkait hukum persaingan usaha tiap Pihak, dan/atau atas isu ekonomi dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama; 2. Para Pihak dapat melakukan pertemuan teknis atau pertemuan tingkat pegawai atas permintaan suatu Pihak; 3. Pertemuan sebaiknyadilaksanakan di salah satu Negara Pihak dimana tempat sebaiknya ditetapkan melalui komunikasi dan persetujuan sebelumnya; 4. Bahasa resmi pertemuan adalah Bahasa lnggris. Bahasa nasional dapat digunakan dengan penerjemahan yang diperlukan.

Pasal5 Kerja Sarna rnelalui Kornunikasi Langsung

1. Para Pihak sebaiknyamemiliki komunikasi langsung dalam mempertukarkan informasi yang tersedia atas isu besar yang mengangkut kepentingan bersama, termasuk kajian sektoral, pengalaman dan kegiatan di penegakan hukum, perkembangan kebijakan dan kelembagaan terbaru, dan isu terkait persaingan usaha multilateral, dengan tetap memperhatikan hukum nasional tiap Pihak. 2. Komunikasi sebaiknyadilaksanakan melalui penunjukan titik fokal dari tiap Pihak. Para Pihak setuju untuk menugaskan suatu penghubung sebagai berikut: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Perdagangan Adil

Kepala Bagian Kerja Sarna Luar Negeri Direktur untuk Divisi Kerja Sarna Internasional

Pasal6 Kerja Sarna rnelalui Berbagai Bantuan Teknis

1. Para Pihak sebaiknya mendukung satu sama lain dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha melalui hal-hal berikut: a. Pertukaran stat antar Para Pihak dengan tujuan untuk mendiseminasikan praktek terbaik, mempelajari pendekatan yang digunakan, dan meningkatkan kompetensi staf. Pertukaran dapat dilaksanakan untuk periode yang disepakati; b. Penugasan pakar dari satu Pihak ke Pihak lain untuk periode jangka pendek. Penugasan akan berdasarkan pada tema atau topic yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pihak yang menerima;

Halaman

131

c.

Berbagai program pengembangan kapasitas yang termasuk program lokakarya dan pelatihan yang disesuaikan;

d. Dukungan bagi advokasi kebijakan, sosialisasi public, dan penelitian yang dilaksanakan oleh suatu Pihak. Kegiatan tersebut sebaiknya diprioritaskan pada berbagai aktifitas yang memiliki manfaat besar bagi pemangku kepentingan kedua belah Pihak dan peningkatan kerja sama antar Para Pihak; dan e. Berbagai bentuk bantuan yang disepakati oleh kedua belah Pihak. 2. Berbagai bantuan teknis sebainya dilaksanakan berdasarkan ketersediaan sumber daya mereka. Para Pihak dapat mencari bantuan dari lembaga bantuan internasional dalam membantu berbagai kegiatan di atas. Para Pihak sebaiknya memberikan bantuan dalam membantu kontak kepada lembaga bantuan yang relevan dalam mempercepat implementasi kegiatan yang disetujui dalam area persaingan usaha.

Pasal7 Pertimbangan Kepentingan Utama

Para Pihak sebaiknya secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan utama Pihak lainnya dalam setiap tahapan penegakan hukum, termasuk putusannya atas pelaksanaan penegakan hukum, cakupan penegakan hukum, dan aspek penting dari sanksi atau ukuran lain yang diambil di setiap kasus, tanpa mengorbankan kedaulatan Para Pihak dalam mengimplementasikan hukum persaingan usahanya.

Pasal8 Kerahasiaan

1. Dipahami bahwa Para Pihak tidak akan diminta untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada Pihak lainnya, jika komunikasi tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengatur Para Pihak memegang informasi atau akan tidak sesuai dengan kepentingan utama Para Pihak. 2. Sepanjang informasi dikomunikasikan, Para Pihak sebaiknya, agar konsisten dengan hukum domestic yang relevan, berupaya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Pasal9 Penyelesaian Perselisihan

Dimana dimungkinkan, Para Pihak akan secara baik-baik menyelesaikan setiap perbedaan pandangan atau sengketa yang timbul dari kerja sama di bawah pengaturan ini hingga semaksimal mungkin.

Halaman

141

Pasal10 Kekuatan Tidak Mengikat

Pengaturan ini, ditandatangani untuk tujuan pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak, tidak akan menimbulkan hak atau kewajiban hukum mengikat apapun dan atau diinterprestasikan untuk memiliki pengaruh atas hak atau kewajiban tiap Pihak berdasarkan kepada perjanjian internasional dan hukum nasionallainnya.

Pasal11 Pasal Lain-lain

1. Pengaturan ini berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan efektif sejak tanggal penandatanganan. Para pihak akan melaksanakan evaluasi sebelum tanggal pengakhiran untuk menentukan kelanjutan pengaturan ini.

2. Setiap perubahan atau penghentian Pengaturan ini selama periode efektif sebaiknya dilaksanakan secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan keinginannya untuk merubah atau menghentikan Pengaturan ini.

Ditandatangani di Gwacheon, Republik Korea, secara duplikasi pada tanggal 8 November 2013 dalam bahasa Indonesia, Korea dan lnggris. Semua teks adalah sama otentiknya. Dalam hal perbedaan pandangan, teks dengan Bahasa lnggris akan digunakan.

Untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Republik Indonesia

Untuk Komisi Perdagangan Adil, Republik Korea

Signed

Signed

Muhammad Nawir Messi Ketua

Noh, Oae-lae Ketua

Halaman

151

°

78 ~~ ~~~ -%l ~ ~ t:J-A};(}" 2-}JL W) ~

Cj X Li1 A1 }-=§- :§:}~

(o1<5}

"oJ

78 ~~ ~ g {i ~ <5} Jl ~% ~ Cj _g_ ~ 4 °J t:J-~ ~ 7-11 ~1 ~J ~ "'-1 ~ R o} q ~ Z{;z.}~

Ol: t:}Al;z_lol (j 0 r ~~

7ii~Ul:l-] (j 0 l:'l

Oj=~ ~~~~

~Ad

ul 7:.

~ ~~ ~

-=§-Ad 7~ ~ ~ -%l ~

~4~ ~.£. ~ i>~ <5} ~

~ 01

~~~

~

~ Bl A} .:fA~

ri1 ~1 ~ {!

7it~UAi~ll (j 0 0 - ,

78 A-n~ Jf- _-§:_

g {{ o 1 o} JL,

cOl -;zjcol j
--1--

2{ A1 7-J- ~

Olrl~ .)._AL-j'-

:Ai-;-~1

o-'1,

g JLi9o}I?1Al,

78~~~ ~i>~ ~ Aa~ ~°F~l"'-1~ ~~ ~~4 OJ;z.}~l-11~ ~~g ~~

Jf- _-§:_~ Cj

~78 ~Ad

g

-&~ ~.£.,

- 1 -

CD 01

Q.}=:Aa ~ OJ= tS-A}A}~ ~A~~ ~ -5~ ~~~~ g x.2.o}j]_, zt t8-A}A}7} ~A~~ g y ~x~ 7l0ii>}~ ~ g_ &~..2..~ ~q.

7}.

~ ~

'lfl-~A~~

uti'-1-

-5~Sfl'TH_- ~l:lJ-

~A~ tS-~~1

:5:~1 ~AJ-o1 ~

~~

Y

78 ~

-gJ

~ 0 1=~1

"'1

K.l!}~..2..~ ~-5~W

t8-A}A} ~~OJ= t8-A}A}~ ~A~~~1 A1 :Aa ~ i@ .14 .:g j]_ ~ ~ A~1 An ~ ~

~ ~ 5!..~ -5~Sfl ~ ~~q.

Y-. CD


.J. A1-5~t8, J-1-5~lf~ ~ 7TI:Aa~~g_ ~ul~q.

C2)

~ ~lil ~ ~

J

~

.q-

Al-5~ ~, !-l-5~ lT~ ~

~A~~ ~ -5~ ~

78 ~

-tJ-:Aa 11 ~ ~1 ~~ 7~ ~ ~ ~ g_ .9-l Dl ~q.

&{} 1tA~1

~°F~1 ~ 01 A1

;Q-~ ~% 0 1 ~~~rt.

- 2 -

-gJ

t8-A}A} zi

~ ~ ~1 ~

~ ~.14

q g.!!}

~r

XC rzo ~~

o1fll -=
~

\f=

rt~ 0

~

lll\o

J1J 0~

~ o;J ~ o1 i\~ ~r r::::rio ?J"~ ~o

\~ •)0

.....,K r;t~ o8)or or

:n:n ;j3ll

:<w

~

,....1..

orrt

'?<

•\Oo

r-F:t

'F

o~ ~

0

qo\)

J1J ~0

0

~r

1\!r

~o ~==

?:!

rt= w

~1<>1

~:n

,..........

~

nir ;jO) UJ\o IU\Ill I

~r 1\!r n - o~r =o J1o ~ K K ;j30

P

•1<>1

:
~

w

M

r\1

UJ\o

-;nt

'"--"

•\0

~)

~ 1 ';j()) Kli ~ UJr ~or lill 0 ~ :n-1 ~ K"J ~!o\o •\0 ~

~P

\}-

~ ~0 ,..u..o o

1::11 Kto

~0

0

@

,..IT 'iT) .-,K N

:t

'K~~~

orn~,.....L

K rzo

?:O

o•K

W fir ru1J ?-\ Ko tJ

J1o

J1J

~ i\~

0

rt~

or

Kll X 'KT

ru1nJ

-
IJ\)

'ftJ

rtF

.-,K -=

o1r ~o
K

wr :< 0

~

r::::- o~ lll\o ~ i\~ -<1 ujo ..--L ~or' ~ lt\1r or •\0 ,. 1. 1. KJJ oo JJ
1'

rzo •\Op ~

~n.J

?if)

:rr~ XC ~ rzo :n-1

'"0

o

;jOP

KJlXCr:t rzo ,..1..1.0 o or

~

?J") :rr~ ~

o1

~r

KD oJr

I

'ftJ K

wr ~

~0 o•K o1ru

r.:H ~

r\J ~ J1J ~'0*'

•\0

~

~fl]

t\\fU

-;nt

UJ\o

ujo KJl 7)0\

o1fll ,..1..1.

•\00

'8"0

$) ~0

-<

,....1..0

~or 0

~~

Kll

li:rr

'ftJ 'K Ko qo

or ,.....L

~ tJ •\0

~ qo\J 'K ~

"'

or

,....~-o •\0

'i[)

';j()~

XC ujo

K

:t J1J KO ~o K $)

rzo lf)

~..--L

'ftJ

~

r::<.II

~0 ~ 0 ~0 ~

'N

rzo :n-1

'Uf~

§

'K

8

or ,.....L

K

,.....L

"<

0~

~

or ,.....L

o K ,.....L 1 "<

~

~0 J J ~0

8)

7i
\~

·

'&

•\Oo

o1fll

$~

'if

,..1..1.

'8"0

0

~

10

'K:IT J1J

$) n\

1\0

..-1--

oO -:,n:n 7il

,. 1. 1.

~0

.-1-o "' ,..u.o ~ U o\ill l! {f 0 'Uf o~ J1J ujo "' 0 r1 'K ~fl] o1fll ujo '& ,.....L 73r ~ o~ ' 8) .H •\0

r-<,:0

~

1K

$) p

$~wlll\o

~

0

'F ~

~

0

.-LL

-;:::=

o

"<

,.....L

,..l.' 0 lS'

•\0

,.....L

'K K

~

~)

U1

~ 0 ~

'HO ~ -i ~ ;t) UJ\o o1 ~

o1fll

~ ~0 '

~

r;\J

'i1

~r 0 XC,..~.,

~

rzo ,o

';I1

.-1-J

uo .-1-J •\0 J1J or ';I1 ,.....L ~ .-1J1J o llo ~ ~)S' 'Ufoo

K

,.....L

"< ;t) -:,n:n K uo o~ ru1nJ xc ";K Kfo o 7\0 o

~o

8

("'")

(ZJ ~ BJ- L:J- A} ;z} 7} £} BJ- L:J- A} ;z} ~ ~ ~ ~ 011 Al <5~ "8"R ~ lfl- ~ :A~ ~ <5~ ~ ~

7}

-9-,

~

BJ- '8- A} :A}~

lt~1 ~ ~ .5!. ~

~..8..~

o-} Pi,

0 1~011

ol ~ 011 Q{~ <S-J= ~ ul ~ q JL {1-Bo} ~ £1- BJ- '8- A} ;z} 011 o1~ ~..!! o-} JL zt zt ~

"8"R '8-

lfl- ~ :A~ ~

ul7-l~

~<S-J=01l

iL~a o-} ~ ~:A~ L:J-~o 1

~ ~011 ~~

®

~ iL ~

~71o}Oi ~_a~ ~-¥- ~~}~ ~i>~o}.£~

-TI-78011 0

:A}~~

:A11Ccl- ~

~% ~

~'6-R

:A1l :g- ~

iL78

-Aj ~ J1}' ~ .5!.

'8- A} ;z} ~

7}'o~

~ ~~

-"J--A1lol 71~"8"R 0 l= 4-7}78 ..!!~ J 91 ~

~w~r:t.

~ ~~ iL78~~ '8-A}:A}~ ~:A~L:J-~ 0 1 iL~a01l ~Al~ lfl-~:A~~ <5~~011 ~~ ~<5~~%~

~A1wA1

Oi-¥-011

~~ J

11 <5~ :Aa ~ -"J- AR 2J= ~ :A1l ~ o-} ;zl ?J- _2_ Pi , _a ~a o-} ~ "8"R ca- iL~a ~ ~ :§:1 o} ~ ~ ~ l=lJ-"8"R o-};zl.:s=. ?J- ~ r:t.

CD OJ= '8- A} :A} ~ 3:1 "2- ~ ~~ ~ ~ {J ~ ~ ~..!! ~ ~:AJ-

{}~

71-&0iol=

(ZJ

~ ~ ~q.

~ ~ <5~

Jil- OJ= '8- A} ;z} ~

-ca- A} :A} 7}

~ :A~ ~ J1}

Ol4f- ~ 0J~ ~ ~All ~ :Aj 7<1 ~ -"J- §_ ~{J A}011 Jl!.t}o}71 ~ -6R 2\1011 ~ ~ 1Q ~Y- 0J= ~:A~ L:J-~ oJ=;z} ~ ~ ~ ~ ~ 71 ~ ..2..~ 7R J;l -6"}~ ~ ~ ~ g_

~q.

J cJ"A};z}~ ~l:lJ- cJ"A};z}~ {J.!f-if :§:1 ~ ~ ~ ~ ~J q. 0

~~

~:A~~~

iL~a 0 l

- 4 -

~J~

~-9- 11~ :§:1~

:!£~

® 01

§1 ~ ~

J

0

!:JA}~}~ ~7} ~ ~*ell Al

~~

°F

-6}~, §1 ~

;AJ-~~ "'}~ ~ ~.lll~J!} %~ ~ ~t>R ~:Aa ~~oF ~rt.

@ §1 ~ ~ ~~

-3-~


g 0 1-§-o}Oi

01 ~

'2] 01 °1 rt.

"'}%~

y

cf rt A}~~

0


01 ~

~ 1i ~

~rt.

CD OJ '%"'}~} ~ ztzt ~ '%"'}~}~ ~~~ell li}tQ- ~ 0 1=~ R 0 1= ~r:t.

@ ~"'}~~~

Zf

'%"'}~}~

!:J"'};z}~ qgJ!} ~ 0 1

Al~~



:31l~~}7} W~l ~q.

:31l~;z}~ Al:Aa-6}~r~l %~~r:t.

- 5 -

OJ

- 9 -

.ft>l~ ro ~ ~

·n

I ~_L

..j

i.5?- -tO tv

tJ

~!?-Po-

::::1.

~ -t~ {y-& ~!?-l 0

~{.@~g.~

l'~ 0

l.L...J:!;.. :-. _L [0 -.r ~y o

2

2

ro%

-b

{9.

5-.

-.. W

_L

rv31.J?.. ~ lO

ro-t~ {y-& =t0o

-rR -ro

{i{~{y-f=t

~

'"A-:S:-

{i {~{y-& :fo

F-..£. 0

-.r 1..5?- ~i~

~

%-ti l0

-w ~

l~-£ ~

o2

-flli .{n

l E-..

L

lO 0

. Po-l~

-t:- ~

'-t~~ ~~

t?L ·12

· tfu r 2 " ~ ~L

tc l:o =: {.5?--t~ l i

~

tfc r2-rr -'Q ~

{1£~ E r~

· ft ~ ~ l~~ 1:@

=: :ii

l~~ ~

W1ft li

'fL{rr %-5bY: lip

·~ ~

llo 1f Eft

to2{~{y{':J.

~ lY -rv 2-o-&

to -2:- l~ -&

~

'-b

-tr:t

fL frr %

b3tr2{~{y{':J.

fRro '-b

·grc;-& ~k>-§-lo iO% Uli W-to~ =:~~% ~ IO to U -t~ =t0o =: {.5?- 2o ~ ~ ~ -t~=t~ ~ _c; to{~-&.-&

~!?- ~ ~

K ~L

':; i~

[-?fft -2- ~

·.pw. to

0

i Ft{3

~%-fa

g -b

~!?-Po-

~

to {z {z 'iY~

{o ~!?- ~Po-l~ 2

w~L

ro ~!?- ~

c~ ~

w-& -oro- l~~ lL) ":£

~ ?~

tY

{1£ ~ ~~ ~

9 l~

l~ {y ~ "21

~!?- ~

'{i

~ %~

=: -t~ {y-&. :fo CD

(2) 71{i_A1-%J_~

j: ra-A}_A}_9.j 7}%~ A~-%J_ ~~1Al ~<5~~<:>1ol= ~t:}.

0

c} ~A} :A}~ .sf19-J ~%

0

~%

g

~%.9-J

.fl~a ~

~ <5~

~) t:}.

y

g

g

7J-~-6}71

A1-%! W~1 ~J 01 ~ A~1 -%! ~71-T .£-¥- F1

OJ=

~A}/Z} ~

~~

.sf1 t>R Al

~A~

~ _9.j ~

-ft-ol=_9.j

-%!~71-T-91-~

_A1-%! -6}71 .sf1 ~ I~ g 71 %0i oF ~t:}.

OJ= 6}

~A} :A}~

Y-6} ~

CD zr

~A~~

~~

~A} :A}~

~ ~ ~1

.9l '8"TI

0J=~-6}.Al

~ <5~ ~1

t.B ~1 Al

~ <5~

~~

7TI J-1,

OJ=

~ A}/Z}~

~ <5~ .9l

Aa 5L.Jll ~ 6 1 Aa 5!..9l ~ A1 ~ 2 ~) ~ ~ -9--,

?J-~

~ ~

~

9-.:r! g .sf1,

A~1 A~

{J t>R "6}_A1 ~

/Z}~ .9l

g Tr %-6} ~

g: ~ :A}~~ ~ .fL ~

7dJf-~l~ F}BJ- l:J-A}7.}01l~l 1i.!J!.~

-"1 ;Aj

6 1~

31l-

A~l-=§-~ ~ 6 1

_9_-=Jl~_A1 ~~q.

(2)

1i .!i!_7}

j]l 3f}~ ~

~ .sf1 ~~1 Al

7S Jf-, OJ= 1:J- A} :A}~

~~

Aa .!i!_~ 11 ~ g %A1 -6}71 .sf1 ~

- 7 -

~t.B ~

I~

g

g

~y-6} ~

'8"TI 6 1= ~t:t.

J

0

t:J-A}:A} ~

01

~ ~ Q{~ ~1 u:} ~ ~ ~ Jit~ ~1 ~-~ ~~-~ W ~ ~J ~

~ ~ ~~ ~1

Y- if:- :A~ g

01

~

~~

~~1 ~ ~

Q{7
OJ

~_Q_~,

t:J-A}7-}~ ~cf~ ~ ~ ~

~~

~~ ~ ~ "6-}~1 -"~ ~ ~_Q_~ t>R~~;z1

Q)

~ ~ ~ Jf-_2_~ ~ ~ ~J-

Zf

~ C-1

~ lf- ~

g

~tR

tR ~ ~r:t.

7J-~o}71 ~ ~ -&~ _Q_~

~~-~ A17171 L} ~A~1

t:J-A}:A}~ ~ C-1 ~ ~ ~ lf-~1 q3 i>J= ~

~ 78 0

~

1~1 ~

°}Y ~q.

01 ~ ~
~-~ ~ ~ \f~ ~ ~ Q{ 7
~ A~

7lZ} ~~ 0 1 ~ ~Q{7<j~ _2_~ 7~7
~1 ~1

°1 ~ ~
_Q_.£


~ ~

.!8-<5R

0

1if-01 A~ 0 1=

- 8 -

~-ct.

1 Q.}=1j ~ 2013\:! 11-%1 8~ rl1 ~ 'il ~ 4~ oll -"i -"i ~ o} ~ .2- n=L %%-&-}7-ll 78 ~<{} <{} ~.1-il ;.1 °}~, ~~Oi, ~ Oi .£ Zf 2-!f-~ ~;.a 0

"5}~ ct. <)~ ~

AJ- ~ ;<} 0 ]7}

~~

trl1 oJl ~

~5.:.L1l Al o}~:§:}~

~ ~ ~O l ~~~ct.

ell ~ ~ ~

7J A~ {1- ~ ~ -%! ~ ~ ell R -&-} O:l

*

Aa 7-l cH ~ .
ell R o}O:l

Signed

Signed

~A~~~~.
.:g-78 7-l ~ ~ .
Nawir Messi

I.t:H~

- 9-

COOPERATION ARRANGEMENT BETWEEN THE KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FAIR TRADE COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Komisi Pengawas Persaingan Usaha of the Republic of Indonesia and the Fair Trade Commission of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"), Noting that the Parties share the view that the sound and effective implementation of competition law is a matter of importance for the efficient operation of their respective markets, as well as for consumer welfare of both countries and their economic partnership, Recognizing that the enhanced cooperation through technical collaboration and information

sharing on their competition law and policy will contribute to improving and strengthening their bilateral cooperation, Acknowledging the different level of development in competition

law and policy

implementation, and the characteristic of domestic laws in both countries, Aiming at enhancing cooperation to better enforce competition law and policy, and creating favorable conditions for the development of bilateral relations, Based on the principles of equality and mutual benefit, Have reached arrangement as follows:

Article 1 Purpose and Definitions

1. The purpose of this Arrangement is to contribute to the effective implementation of the competition laws of each Party through promoting cooperation in the field of competition law and policy between the Parties. 2. For the purposes of this Arrangement, the following definitions will apply: (a) the term "anti-competitive activities" means any activities that may be subject to sanctions or other relief measures including order and recommendation by competition authorities under the competition laws of each Party; (b) the term "competition laws" means: (i) for the Republic of Indonesia, the Law No.5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and its implementing regulations and amendments thereto, and (ii) for the Republic of Korea, the Monopoly Regulation and Fair Trade Act, and its implementing regulations and amendments thereto.

Page

11 I

Article 2 Scope and Content of Cooperation

Cooperation between the Parties in the field of competition law and policy includes: 1. Notification of law enforcement against anti-competitive activities that may have an effect on any substantial interest of the other Party; 2. Regular joint dialogue between the Parties for the purpose of information sharing on recent enforcement efforts and key issues regarding each Party's competition laws, and/or on economic and policy issues of mutual interest; 3. Direct communication in exchanging available information on major issues of mutual interest, including sectoral study, experiences and activities in competition law enforcement, new institutional and regulatory development, and multilateral competition related issues; and 4. Technical assistances for the purpose of enhancing each competition authority's competition law and policy enforcement capacity through exchange of personnel, secondment of expert, capacity building programs, support for competition advocacy and public outreach, contact to certain international aid agencies, research collaborations, and other forms mutually agreed upon by the Parties.

Article 3 Cooperation through Notification

1. The Parties shall notify the other Party of an enforcement activity regarding anticompetitive practices if it considers that such enforcement activity may substantially affect important interest of the other Party. The Parties shall endeavor to notify at an early stage of the enforcement activity provided that it is not contrary to the Parties' competition laws and does not affect any enforcement activity being carried out. 2. When one of the Parties believe that anti-competitive activities carried out in the territory of the other Party adversely affect important interests of the previous Party, the previous Party may notify the other Party and request to conduct necessary internal procedure according to its respective rules. The notification shall be as specific as possible on the nature of the anti-competitive activities and their effects on the important interests of the notifying Party, and shall include an offer of further information or other cooperation as the notifying Party is able to provide. 3. Nothing in this Article limits the discretion of the requested Party under its competition law and policies as to whether or not to undertake enforcement activities with respect to the anti-competitive activities identified in the request, or precludes the requesting Party from withdrawing its request.

Article 4 Cooperation through Regular Joint Dialogue

Page

121

1. The Parties shall endeavor to have regular joint dialogue between the head of competition authorities and meet periodically every two year to exchange information on recent enforcement efforts and key issues regarding each Party's competition laws, and/or on economic and policy issues of mutual interest; 2. The Parties may have technical meeting or working-level meeting on request of a Party; 3. The meeting shall take place in one of the Party's countries in which the venue shall be decided with prior communication and consent; 4. The official language of the meeting is English. National languages may be used with proper interpretation.

Article 5 Cooperation through Direct Communication

1. The Parties shall have direct communication in exchanging available information on major issues of mutual interest, including sectoral study, experiences and activities in competition law enforcement, new institutional and regulatory development, and multilateral competition related issues, pursuant to each Party's domestic law. 2. The communication will be carried out through appointed focal points of each Party. The Parties agrees to designate a contact point as follows: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Fair Trade Commission

Head of Foreign Cooperation Division Director of International Cooperation Division

Article 6 Cooperation through Technical Assistances

1. The Parties shall support each other with the purpose of enhancing the implementation of competition law and policy through the following: a. Exchange of personnel between Parties with the purpose of disseminating best practices, learning each approach, and increasing official's competencies. The exchange can be made for the agreed term; b. Secondment of expert from one Party to the other Party for short term period. The secondment will be based on the defined theme or topic based on the need of the recipient Party; c. Capacity building programs which include customized workshop and training programs; d. Support for competition advocacy, public outreach, and research conducted by a Party. The activity should be prioritized to activities creating greater benefit for stakeholders of both Parties and increased cooperation between the Parties; and e. Other form of assistances agreed by both Parties. 2. The technical assistances should be conducted according to the availability of their resources. The Parties may seek assistance from international aid agencies in supporting the above activities. Both Parties shall put their endeavor to assist the contact to the relevant aid agencies to foster the implementation of agreed activities in the area of competition.

Page

131

Article 7 Consideration of Important Interests

The Parties shall carefully consider important interests of the other Party in every law enforcement phase, including their decision on enforcement commencement, scope of enforcement and the essential aspects of sanctions or relief measures to be taken in each case, without sacrificing sovereignty of the Parties in implementing their competition laws.

Article 8 Confidentiality

1. It is understood that neither Party will be required to communicate information to the other, if such communication is prohibited by the laws of the Party possessing the information or would be incompatible with the Party's important interest. 2. Insofar as the information is communicated, the Parties should, to the extent consistent with relevant domestic laws, endeavor to maintain the confidentiality of such information.

Article 9 Resolution of Disputes

Wherever possible, the Parties will amicably settle any discrepancies or disputes arising from the cooperation under this Arrangement to the maximum extent possible.

Article 10 Non-binding Effect

This Arrangement, signed for the purpose of reinforced cooperation of the Parties, will not incur any legally binding rights or obligations nor be interpreted to have any influence over each Party's rights or obligations pursuant to international agreements and domestic law.

Article 11 Miscellaneous Provisions

1. This Arrangement applies for 5 (five) years' period and is effective from the date of signature. The Parties will conduct an evaluation prior to the termination date to decide the continuation of this Arrangement. 2. Any amendment or termination of this Arrangement during the effective period shall be made in writing to the other Party by mentioning its intention to amend or terminate the Arrangement.

Page

141

Signed in Gwacheon, Republic of Korea, in duplicate on 8 November 2013 in Indonesian, Korean, and English languages. All texts are equally authentic. In case of divergence of views, the English text shall prevail.

For the Fair Trade Commission of the Republic of Korea

For the Komisi Pengawas Persaingan Usaha of the Republic of Indonesia

Signed Signed Noh, Dae-lae Chairman

Muhammad Nawlr Messi Chairperson

Page 151