KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA AUDITED

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

AUDITED LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BA 108

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2015 Audited

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar Daftar Isi

i ii

Pernyataan Tanggung Jawab

iii

Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya VI. Lampiran dan Daftar

1

Daftar Isi

4 5 6 7 8 8 21 27 50 55 57 60

ii


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.277.700.519 atau mencapai 14.797,91 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp110.000.000. Realisasi Belanja Negara (neto) TA 2015 adalah sebesar Rp90.343.359.163 atau

mencapai

89,81

persen

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp100.591.000.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Nilai aset TA 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp9.701.475.363 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp738.570.253; aset tetap (neto) sebesar Rp8.221.748.724; piutang jangka panjang (neto) sebesar Rp9.057.223; dan aset lainnya (neto) sebesar Rp732.099.163. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp253.487.571 dan Rp9.447.987.792.

Ringkasan

-1-


3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang

diperlukan

untuk

penyajian

yang

wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp10.675.331.575,

sedangkan

jumlah

beban

adalah

sebesar

Rp100.647.522.034 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp89.972.190.459. Surplus kegiatan non operasional dan defisit pospos luar biasa masing-masing sebesar Rp6.074.641.116 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp96.046.831.575. 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan sebelumnya.

ekuitas

tahun

Ekuitas

Rp28.015.837.848,

pada

pelaporan tanggal

ditambah

1

dibandingkan Januari

Defisit-LO

2015

sebesar

dengan adalah

tahun sebesar

Rp96.046.831.575,

kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas senilai total Rp77.467.602.431, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp9.447.987.792.

Ringkasan

-2-


5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi

yang

diharuskan

dan

dianjurkan

oleh

Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan

tanggal

31

Desember

2015

disusun

dan

disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Ringkasan

-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) URAIAN

CATATAN

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

B.1

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH BELANJA

TA 2015 ANGGARAN

REALISASI

% thd Angg

110.000.000 110.000.000

16.277.700.519 16.277.700.519

14.797,9 14.797,91

26.532.100.000 70.395.550.000 3.663.350.000 100.591.000.000

21.563.599.302 65.257.685.511 3.522.074.350 90.343.359.163

81,27 92,70 96,14 89,81

TA 2014 REALISASI 9.661.851.785 9.661.851.785

B.2. B.3 B.4 B.5

Laporan Realisasi Anggaran

22.903.988.096 55.816.299.467 1.443.454.317 80.163.741.880

-4-


II. NERACA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Persediaan Jumlah Aset Lancar

CATATAN

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014

C.1 C.2 C.3

3.966.855 157.722.938 51.010.439.624

56.271.958.316

C.4

461.559.282

473.550.899

C.5 C.6

(51.296.605.761) 401.487.315 738.570.253

(44.084.574.716) 542.679.021 13.203.613.520

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang

C.7 C.8

15.544.255 (6.487.032) 9.057.223

61.102.058 (5.633.292) 55.468.766

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

C.9 C.10 C.11

26.499.523.861 2.474.517.748 (20.752.292.885) 8.221.748.724

24.536.645.401 1.705.165.655 (18.123.705.124) 8.118.105.932

C.12 C.13

658.349.163 73.750.000 732.099.163 9.701.475.363

6.878.242.861 6.878.242.861 28.255.431.079

ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

C.14 C.15

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

C.16

Neraca

3.966.855 249.520.716 253.487.571

239.593.231 239.593.231

253.487.571

239.593.231

9.447.987.792 9.447.987.792 9.701.475.363

28.015.837.848 28.015.837.848 28.255.431.079

-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

URAIAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Pendapatan PNBP Lainnya JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

31 DESEMBER 2015

(dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2014

D.1

10.675.331.575 10.675.331.575

-

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

21.563.599.302 1.899.362.916 32.839.006.596 2.890.837.789 30.660.330.160 319.830.584 2.172.500 3.264.913.051 7.207.469.136 100.647.522.034 (89.972.190.459)

-

5.700.000 (6.342.026.299) 261.685.183 (6.074.641.116) (96.046.831.575)

-

(96.046.831.575)

-

D.11

POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO

Laporan Operasional

-

-

-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Lain-lain -- Hibah Masuk/Keluar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

CATATAN E.1 E.2

31 DESEMBER 2015 28.015.837.848 (96.046.831.575)

E.3

E.4

E.5

Laporan Perubahan Ekuitas

31 DESEMBER 2014 -

10.596.087 -

-

(783.001) 77.467.602.431 (18.567.850.056) 9.447.987.792

28.015.837.848

-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dasar Hukum Entitas dan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Rencana

melalui pengawasan kegiatan persaingan usaha yang sehat.

Strategis

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Struktur organisasi dan tugas pokok KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat. KPPU

mempunyai

pengawasan

dan

tugas

dan

penegakan

fungsi

untuk

melakukan

hukum

persaingan

usaha

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang akan melahirkan efisiensi dan mendorong

timbulnya

inovasi

yang

akan

berujung

pada

kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan di atas KPPU berkomitmen dengan visi “Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Untuk mewujudkannya

akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut: 

Menegakkan hukum persaingan usaha; Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan

-8-




Melakukan pengawasan sektoral;



Melakukan harmonisasi kebijakan;



Melakukan pengawasan kemitraan;



Melakukan penguatan kelembagaan;



Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;



Menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui kebijakan dan regulasi (competition checklist);



Menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui pendidikan.

Struktur Organisasi KPPU terdiri dari : 1. Komisioner

Komisioner merupakan penanggung jawab yang memimpin dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

fungsi,

tugas

dan

mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU. 2. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan dukungan manajemen dan administratif di KPPU. 3. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan merupakan penyelenggara teknis di bidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Deputi Bidang Penegakan Hukum

Deputi

Bidang

Penegakan

Hukum

merupakan

unsur

penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum persaingan usaha.

Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan

-9-


5. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas dalam lingkup

KPPU

yang

kedudukannya

berada

di

bawah

Komisioner. 6. Kantor Perwakilan Daerah

Kantor

Perwakilan

membantu

Daerah

pelaksanaan

merupakan

tugas

unit

pokok

kerja

dan

yang

wewenang

Komisioner atas suatu wilayah kerja tertentu. 7. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja merupakan unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli

(profesional)

sesuai

bidang

masing-masing

yang

diperlukan dalam menangani perkara tertentu. 8. Kelompok Staf Ahli

Kelompok Staf Ahli merupakan unsur pendukung Komisioner yang

terdiri

dari

individu-individu

yang

ahli

dan

berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi dan atau bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum, ekonomi atau bidang lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU. 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Implementasi

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi Pemerintahan

Tahun 2015

Berbasis

KPPU

mulai

Tahun

Anggaran

2015

untuk

pertama

kali

Akrual Tahun 2015

mengimplementasikan penyusunan

laporan

akuntansi keuangannya

berbasis sesuai

akrual dengan

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi


- 10 -


Pemerintahan.

Dalam

implementasi

pertama

ini,

perlakuan

akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, KPPU tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan tahun 2014. 2. KPPU menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. 3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif.

Pembaca

memahami

bahwa

laporan

keuangan

penyandingan

diharapkan

tersebut

bukan

perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31

Laporan

Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh

Keuangan

aspek keuangan yang dikelola oleh KPPU. Laporan Keuangan ini dihasilkan

melalui

Sistem

Akuntansi

Instansi

(SAI)

yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.


- 11 -


Sedangkan informasi

SIMAK-BMN aset

tetap,

adalah

persediaan,

sistem dan

yang aset

menghasilkan lainnya

untuk

penyusunan neraca dan laporan operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi Basis Akuntansi

KPPU menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset

dicatat

sebesar

pengeluaran/penggunaan

sumber

daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


- 12 -


Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan

keuangan.

Kebijakan

diterapkan dalam laporan keuangan

akuntansi

yang

ini adalah merupakan

kebijakan yang ditetapkan oleh KPPU. Di samping itu, dalam penyusunannya

telah

diterapkan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan KPPU adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA Pendapatan -LRA

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan.

(2) Pendapatan- LO Pendapatan -LO

 Pendapatan-LO diakui pada saat

timbulnya hak

atas

pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran

masuk

pengakuan

sumber

daya

pendapatan-LO

ekonomi. pada

Secara

Komisi

khusus Pengawas

Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

pendapatan

denda

persaingan


usaha

diakui

saat - 13 -


putusan telah berkekuatan hukum tetap; pendapatan denda ikatan dinas diakui setelah pegawai

yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Ikatan Dinas; pendapatan

atas

pelunasan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh pegawai yang bersangkutan; pendapatan lain-lain diakui pada saat dikeluarkannya

surat

keputusan

denda

atau

dokumen

lain

yang

dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan.

(3) Belanja Belanja

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan

- 14 -


 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya

klasifikasi

berdasarkan

organisasi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar

Aset Lancar



Kas

dan

Setara

Kas

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan

ditetapkan

pemerintah

dalam

PMK

berdasarkan Nomor


aturan

yang

69/PMK.06/2014. - 15 -


Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas Piutang

Penyisihan

Uraian

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Macet

100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

 Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA)

dan

Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap Aset Tetap

 Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan

Aset

Tetap

didasarkan

pada

nilai

satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan


- 16 -


peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

beban

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman,

tidak

sesuai

dengan

kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset

Tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan sehubungan

Aset

Tetap

adalah

penyesuaian

nilai

dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.  Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset

Tetap

yang

dinyatakan

hilang

berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan

- 17 -


 Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu. 

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.



Masa

manfaat

berpedoman

Aset

Tetap

Keputusan

59/KMK.06/2013

tentang

ditentukan

Menteri Tabel

dengan

Keuangan

Masa

Nomor:

Manfaat

dalam

rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat.

Secara

umum

tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang

Jangka

Panjang

adalah

piutang

yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  Tagihan

Penjualan

Angsuran

Perbendaharaan/Tuntutan

(TPA),

Ganti

Rugi

Tagihan

Tuntutan

(TP/TGR)

dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.


- 18 -


Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.  Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.  Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar

nilai

buku

yaitu

harga

perolehan

dikurangi

akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban Kewajiban

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan

- 19 -


Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 20 -


B. PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Rp16.277.700.519 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.277.700.519. Rincian Estimasi

dan Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

ANGGARAN (Rp)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah

Realisasi

Pendapatan

KPPU

REALISASI (Rp)

0

5.700.000

0 110.000.000 0

6.005.084 15.680.914.536 108.237.064

0 0

424.255.199 52.588.636

110.000.000

16.277.700.519

TA

2015

% REALISASI ANGGARAN

-

14.255,38 14.797,91

adalah

sebesar

Rp16.277.700.519 atau sebesar 14.797,91 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan TA 2015 dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2014 terdapat kenaikan sebesar 68,47 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran denda persaingan usaha, antara lain pembayaran denda persaingan usaha sebesar Rp6.000.000.000 atas nama Perusahaan Gas Negara.

Catatan atas Laporan Keuangan – Realisasi Anggaran

- 21 -


Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN

REALISASI 2015 (Rp)

TA REALISASI 2014 (Rp)

TA

NAIK (TURUN) %

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)

5.700.000

17.000.000 (66,47)

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Iuran dan Denda

6.005.084

0

0,00

15.680.914.536

9.258.726.170

69,36

Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu) Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah

108.237.064

213.450.164 (49,29)

424.255.199

85.382.270 396,89

52.588.636

87.293.181 (39,76)

16.277.700.519

9.661.851.785

68,47

B.2. Belanja Realisasi Belanja

Realisasi Belanja KPPU TA 2015 adalah sebesar Rp90.343.359.163

Rp90.343.359.163 atau

89,81

persen

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp100.591.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

26.532.100.000 70.395.550.000 3.663.350.000 100.591.000.000 0

21.571.016.989 65.505.866.042 3.522.074.350 90.598.957.381 (255.598.218)

100.591.000.000

90.343.359.163

% REAL. ANGGARAN 81,30 93,05 96,14 90,07 89,81

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


- 22 -


70.395.550.000

80.000.000.000

65.257.685.511

70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000

26.532.100.000 21.563.599.302

30.000.000.000 3.663.350.000 3.522.074.350

20.000.000.000 10.000.000.000 0

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

ANGGARAN REALISASI

Grafik A. Komposisi Realisasi Belanja Negara Neto TA 2015

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja (neto) TA 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Netto Total Belanja

26.532.100.000 70.395.550.000 3.663.350.000 100.591.000.000

21.563.599.302 65.257.685.511 3.522.074.350 90.343.359.163

% REAL. ANGGARAN 81,27 92,70 96,14 89,81

100.591.000.000

90.343.359.163

89,81

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2015 adalah sebagai berikut:

PROGRAM

2015 ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

Program Pengawasan Persaingan Usaha

100.591.000.000

90.343.359.163

89,81

Total Belanja

100.591.000.000

90.343.359.163

89,81

Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,70 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan belanja barang (perjalanan dinas).


- 23 -


Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Belanja Pegawai

REALISASI TA 2015 (Rp)


NAIK (TURUN) %

21.563.599.302 65.257.685.511 3.522.074.350

22.903.988.096 55.816.299.467 1.443.454.317

(5,85) 16,92 144,00

90.343.359.163

80.163.741.880

12,70

B.3. Belanja Pegawai

Rp21.563.599.302 Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp21.563.599.302 dan Rp22.903.988.096 atau terjadi penurunan sebesar 5,85 persen. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya pegawai yang mengundurkan diri pada tahun 2015. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Belanja Uang Honor Tetap Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja

Belanja Barang

21.571.016.989 21.571.016.989 (7.417.687)

NAIK (TURUN) % 22.915.900.596 (5,87) 22.915.900.596 (5,87) (37,73) (11.912.500)

21.563.599.302

22.903.988.096



(5,85)

B.4. Belanja Barang

Rp65.257.685.511 Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp65.257.685.511 dan Rp55.816.299.467. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 16,92 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja perjalanan dinas.


- 24 -


Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014

URAIAN



Belanja Barang Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja

NAIK (TURUN) %

65.505.866.042 65.505.866.042 (248.180.531)

56.444.830.311 56.444.830.311 (628.530.844)

16,05 16,05 (60,51)

65.257.685.511

55.816.299.467

16,92

B.5. Belanja Modal Belanja Modal

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan TA 2014

Mesin Rp2.636.578.350

adalah

masing-masing

sebesar

Rp2.636.578.350

dan

Rp1.414.018.317. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan

sebesar

86,46

persen

dibandingkan

realisasi

tahun

sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh adanya peningkatan dalam pembelian PC Unit, paket meubelair dan alat pengolah data. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan Per TA 2014

URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja



NAIK (TURUN) %

2.636.578.350 2.636.578.350 0

1.414.018.317 1.414.018.317 0

86,46 86,46 0,00

2.636.578.350

1.414.018.317

86,46

Belanja Modal

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung dan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA

Bangunan

2014 adalah masing-masing sebesar Rp835.391.000 dan Rp0.

Rp835.391.000


- 25 -


Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA 2014 REALISASI TA 2015 (Rp)

URAIAN JENIS BELANJA


Naik (Turun) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

835.391.000

0

0,00

Jumlah Belanja Kotor

835.391.000

0

0,00

0

0

0,00

835.391.000

0

0,00

Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja

B.5.3 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya Rp50.105.000

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp50.105.000 dan Rp29.436.000. Realisasi Belanja Modal lainnya mengalami kenaikan sebesar 70,22 persen dibandingkan realisasi TA 2014. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembelian aplikasi Sistem Layanan Umum oleh Biro Organisasi dan SDM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA



NAIK (TURUN) %

Belanja Modal Lainnya

50.105.000

29.436.000

70,22

Jumlah Belanja Kotor

50.105.000

29.436.000

70,22

0

0

0,00

50.105.000

29.436.000

70,22

Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja


- 26 -


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai,

Rp3.966.855

dikelola

dan

menjadi

tanggung

jawab

Bendahara

Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang

belum

dipertanggungjawabkan

atau

belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.966.855 dan Rp0.

Hal ini disebabkan

karena terdapatnya kuitansi yang double pada bulan Oktober 2015.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Keterangan

31 Desember 2015

Saldo UP Kuitansi UP Jumlah

31 Desember 2014

3.966.855 -

0 0

3.966.855

0

Bendahara Pengeluaran telah menyetorkan sisa Uang Persediaan (UP) tersebut ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2016. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada lampiran.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp157.722.938 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan pengembalian kelebihan penggunaan belanja perjalanan dinas Tahun

Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca

- 27 -


Anggaran 2015 yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara per 31 Desember 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015.

Namun pada Tahun 2016, Bendahara Pengeluaran telah menyetorkan

pengembalian

kelebihan

penggunaan

belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 tersebut ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4

Tanggal Setor 08 Januari 2016 08 Januari 2016 03 Maret 2016 06 April 2016 Jumlah

Jumlah 48.299.389 44.922.317 4.266.500 60.234.732 157.722.938

NTPN 639D54LDM9RNKJM2 24F0C4LDFAB5PRM2 0E1F25PEP9S6Q3VI 677EC44O543E82R9

Keterangan Rincian Nomor SPM terlampir Rincian Nomor SPM terlampir SPM Nomor 02817 Rincian Nomor SPM terlampir

C.3 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan

Pajak

31 Desember 2014 masing-masing

Rp51.010.439.624

adalah sebesar

Rp51.010.439.624 dan Rp56.271.958.316.

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang

telah

diberikan

namun

belum

diselesaikan

pembayarannya.

Piutang

Bukan

Pajak

KPPU

berasal

dari

Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berada di KPPU berasal dari Piutang Denda atas Pelanggaran Persaingan Usaha. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi berwenang

menjatuhkan

sanksi

berupa

tindakan

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar


- 28 -


ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan atau membatalkan perilaku

yang

telah

terbukti

melanggar

hukum

persaingan usaha, penetapan ganti rugi dan dapat juga berupa denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk denda. Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan definisi tersebut, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPPU tahun 2008 merekomendasikan agar KPPU mencatat

semua

potensi

penerimaan

negara

yang

menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya (dalam hal ini denda pelanggaran persaingan usaha) dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008 denda

pelanggaran

persaingan

usaha

yang

belum

dibayarkan ke kas negara oleh pelaku usaha sesudah tanggal

jatuh

tempo

denda

dicatat

dalam

Neraca

Laporan Keuangan KPPU dalam akun Piutang Negara Bukan Pajak. Dalam

pencatatan

berpedoman

pada

Piutang

Bukan

peraturan

yang

Pajak,

KPPU

berlaku

terkait

dengan pencatatan piutang bukan pajak, yaitu UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara


- 29 -


Bukan Pajak, PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,

Pembayaran

dan

Penyetoran

Penerimaan

Negara Bukan Pajak, PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang

Pengurusan

Piutang

Negara,

PMK

Nomor

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang

Tak

Tertagih

Pada

Kementerian

Negara/Lembaga dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011

tentang

Penatausahaan

Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga.

Namun

demikian,

pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU tetap disesuaikan dengan kondisi piutang yang dikelola KPPU dan koridor yang digariskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pengelolaan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU: 1. Denda

pelanggaran

persaingan

usaha

sebagai

akibat Putusan KPPU, Putusan Keberatan (Putusan Pengadilan

Negeri),

Putusan

Kasasi

(Putusan

Mahkamah Agung) maupun Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) akan dicatat sebagai piutang ke dalam Buku Piutang. Berdasarkan Buku Piutang inilah dilakukan pengelolaan Piutang Negara Bukan Pajak KPPU.


- 30 -


2. Berdasarkan kesepakatan antara KPPU dengan Badan

Pemeriksa

Keuangan

dalam

pemeriksaan

Laporan Keuangan Tahun 2014, piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan keputusan inkracht yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: -

Piutang

dicatat

apabila

tidak

terdapat

keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara KPPU dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja

dari

diterimanya

pemberitahuan

petikan

Putusan Perkara KPPU kepada pihak terlapor. -

Terhadap

terdapat

proses

Putusan

Perkara

keberatan

dari

KPPU pelaku

yang usaha

terlapor, maka piutang dicatat pada saat staf Bagian Litigasi menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). 3. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

pelaku

usaha

menerima

pemberitahuan

putusan Komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan

tersebut

dan

menyampaikan

pelaksanaannya kepada Komisi.” Berdasarkan pasal tersebut, KPPU menginterpretasikan bahwa pelaku usaha yang dijatuhi sanksi denda wajib melakukan pembayaran denda tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan Komisi (jatuh tempo) dan pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus, bukan mengangsur. 4. Definisi jangka

piutang pendek

jangka

panjang

dan

berdasarkan

piutang Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011:


- 31 -


-

Piutang Jangka Panjang: piutang yang akan

jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. -

Piutang Jangka Pendek: piutang yang akan

jatuh tempo dan akan direalisasikan dalam jangka waktu

12

(dua

belas)

bulan

sejak

tanggal

pelaporan. -

Dengan mengacu kepada definisi tersebut,

piutang

denda

pelanggaran

persaingan

usaha

KPPU dapat dikategorikan ke dalam piutang jangka pendek karena jatuh temponya selama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam

Neraca,

piutang

denda

tersebut

dicatat dalam akun Piutang Negara Bukan Pajak. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian

31 Desember 2015

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah

31 Desember 2014

51.010.439.624

56.271.958.316

51.010.439.624

56.271.958.316

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Saldo per 31 Desember 2014

56.271.958.316

Mutasi Tambah: - Penambahan Putusan Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Mutasi Kurang: - Pembayaran Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha

10.564.742.136

- Pembayaran Piutang Lainnya a.n. PT BNI Life Insurance

15.635.914.532 190.346.296

Saldo per 31 Desember 2015

51.010.439.624

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan piutang bukan pajak sebagai berikut: 1. Terdapat

penambahan

Piutang

Bukan

Pajak

berupa penambahan putusan yang telah inkracht periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 sebesar Rp10.564.742.136;


- 32 -


2. Terdapat berupa

pengurangan

pembayaran

Piutang

piutang

Bukan

denda

di

persaingan usaha dari pelaku usaha Januari

2015

s.d.

31

Rp15.635.914.532. pembayaran

Desember

Nilai

yang

dilakukan

bidang

periode 1

2015

tersebut

Pajak

sebesar

terdiri dengan

atas cara

mengangsur; dan 3. Terdapat pengurangan Piutang Lainnya berupa pembayaran piutang atas nama PT BNI Life Insurance sebesar Rp190.346.296.

Selain itu perlu disampaikan pula bahwa pada Laporan Keuangan KPPU per 31 Desember 2015 ini terdapat 6 setoran senilai Rp120.000.000 yang belum diperoleh salinan

SSBP

pembayaran

dari

pelaku

piutang

membukukannya

ke

usaha.

Namun

tersebut

dalam

daftar

atas

KPPU

telah

piutang.

Dasar

pencatatan pembayaran piutang yang digunakan adalah berupa Nota Konfirmasi Penerimaan Negara hasil cetakan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI. Adapun rincian setoran tersebut terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6

Tanggal 28-01-2015 29-06-2015 13-10-2015 16-10-2015 11-11-2015 27-11-2015

C.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp461.559.282

Nama Debitur PT Karya Bukit Nusantara PT Bunda Global Pertama PT Kerinci Jaya Utama PT Kerinci Jaya Utama PT Credo Indoelektra PT Guna Era Distribusi Jumlah

Bagian

NTPN 0801060612030302 0404121309030709 0108061213070103 0307020903091110 0901080701030404 0712121003071405

Lancar

Tagihan

Jumlah 5.000.000 10.000.000 15.000.000 30.000.000 10.000.000 50.000.000 120.000.000

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Selain

berasal

dari

denda

pelanggaran

di

bidang

persaingan usaha, potensi penerimaan KPPU juga berasal dari: 1. Denda ikatan dinas yang dikenakan KPPU kepada


- 33 -


para pegawai yang mengundurkan diri dari KPPU selama

masa

ikatan

dinas

pegawai

yang

bersangkutan belum berakhir. Para pegawai tersebut wajib

membayar

ke

kas

negara

sesuai

dengan

perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dengan KPPU; dan 2. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2013, yaitu terdapat penetapan jumlah Staf Pengelola Anggaran yang melebihi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 serta kelebihan pembayaran honorarium kegiatan Tim

Penyelarasan

Berdasarkan

Program/Kegiatan

temuan-temuan

merekomendasikan

kepada

KPPU.

tersebut,

Ketua

KPPU

BPK agar

memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan

kepada

keuangan

2013

Tahun

petugas agar

pengelola

mengembalikan

honorarium sebesar Rp208.560.000 ke kas Negara dan

Tim

Tahun

Penyelarasan

2013

agar

Program/Kegiatan

mengembalikan

KPPU

kelebihan

honorarium sebesar Rp12.800.000 ke kas Negara. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga sesuai

dengan

sebelumnya keuangan

SKTJM

dengan Tahun

yang

KPPU,

2013

dan

telah petugas Tim

disepakati pengelola

Penyelarasan

Program/Kegiatan KPPU menyetorkan pengembalian honorarium ke kas Negara. 3. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2014 yaitu pembayaran honorarium tim yang tugasnya sesuai dengan tupoksi, kelebihan pembayaran honorarium tim,

kelebihan pembayaran ekses klaim asuransi

kesehatan serta

ketidaksesuaian perubahan plan


- 34 -


premi asuransi kesehatan.

Berdasarkan temuan-

temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan kepada pihak yang terkena TGR agar melakukan pengembalian ke kas Negara. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga sesuai dengan SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan

yang

telah

disepakati

sebelumnya

dengan KPPU, pihak yang terkena TGR sebagian telah menyetorkan pengembaliannya ke kas Negara.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait Piutang tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan dan pencatatan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh

Kementerian

Keuangan

sebagaimana

telah

dijelaskan dalam C.2. Piutang Bukan Pajak; 2. Berdasarkan masa jatuh tempo, Piutang Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penggolongan piutang jangka pendek atau piutang jangka

panjang

ditentukan

oleh

jangka

waktu

pembayaran piutang yang disepakati antara debitur dengan

KPPU

Kesediaan

(dalam

Pembayaran

bentuk Biaya

Surat Ikatan

Pernyataan Dinas

dan

SKTJM); 3. Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan


- 35 -


ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (aset lancar). Sedangkan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka panjang dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan TP/TGR (Aset Lainnya); 4. Pengukuran Piutang sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang, dilakukan sebagai berikut: a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; b. Disajikan

sebagai

piutang

jangka

panjang

terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengacu kepada PMK Nomor 69/PMK.06/2014.

Bagian

Lancar

Tagihan

TP/TGR

per

tanggal

31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp461.559.282 dan Rp473.550.899. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:


- 36 -


Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No Uraian 1 Bagian Lancar TGR

31 Desember 2015

Jumlah

31 Desember 2014

461.559.282

473.550.899

461.559.282

473.550.899

Rincian data dan perhitungan Bagian Lancar TP/TGR disajikan pada lampiran.

Penyisihan Piutang

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar

Tak Tertagih –

TP/TGR

Bagian Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

TP/TGR Rp51.296.605.761

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing

sebesar

Rp51.296.605.761

dan

Rp44.084.574.716. Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan perhitungan penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR: 1. Berkenaan dengan mekanisme penagihan piutang, dalam

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor

PER-

85/PB/2011 pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: a. Surat Penagihan (SPn) wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya piutang PNBP. b. Timbulnya piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: 

penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran;



wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran penerimaan

belum PNBP

melunasi yang

menjadi

penyetoran tanggung

jawabnya.


- 37 -


Selanjutnya dalam pasal 8 dan pasal 9 Perdirjen tersebut

dijelaskan

bahwa

setiap

kewajiban

penyetoran atas piutang PNBP sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn yang belum diselesaikan penyetorannya, pihak terutang wajib diberikan Surat Penagihan kedua dan ketiga. Sejak tahun 2013, KPPU telah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Piutang Denda Persaingan Usaha yang diwadahi dalam

Keputusan

Sekretariat

KPPU

Nomor

186/SJ/Kep/XII/2011 tentang Penetapan Standard Operating Procedure di Lingkungan KPPU. Dalam SOP tersebut

diatur

mengenai

mekanisme

penagihan

piutang denda pelanggaran persaingan usaha sebagai berikut:  Surat Pemberitahuan I diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang dan diberikan tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;  Surat Pemberitahuan II diterbitkan bagi setiap pelaku

usaha

yang

belum

menyelesaikan

kewajibannya membayar denda sampai dengan jatuh

tempo

Pemberitahuan

pembayaran I

dengan

pada

Surat

tenggang

waktu

pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;  Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

setelah

diterbitkan

Surat

Pemberitahuan II pelaku usaha belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Pemberitahuan III sebagai Surat Pemberitahuan terakhir. Tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan  Apabila

sampai

dengan


tanggal

jatuh

tempo

- 38 -


pembayaran

setelah

Pemberitahuan

III

diberikan

pihak

melakukan

pembayaran,

permohonan

eksekusi

Surat

terhutang maka

piutang

ke

belum

dilakukan Pengadilan

Negeri. 2. Penilaian kualitas piutang mengikuti aturan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya

penagihan

yang

dilakukan

pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Piutang KPPU digolongkan dalam kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan

terhitung

sejak

tanggal

Surat

Pemberitahuan I tidak dilakukan pelunasan. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan II tidak dilakukan pelunasan. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan III tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri/Panitia Urusan Piutang Negara.


- 39 -


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2015 Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Jangka Pendek

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

51.010.439.624 51.010.439.624

0,50% 10% 50% 100%

51.010.439.624 51.010.439.624

7.801.911 18.116.990 302.649.905 132.990.476 461.559.282

0,50% 10% 50% 100%

39.010 1.811.699 151.324.953 132.990.476 286.166.137

Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

51.471.998.906

51.296.605.761

C.6 Persediaan Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

Rp401.487.315

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31

Desember

Rp401.487.315

2014

masing-masing

adalah

sebesar

dan

Rp542.679.021

dengan

rincian

sebagai berikut: Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014 Persediaan

31 Desember 2015

Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Pita Cukai, Materai dan Leges Barang Persediaan Lainnya untuk dijual Bahan baku Persediaan Lainnya Jumlah

31 Desember 2014

229.330.667 14.015.209 127.772.650 190.000 30.178.789

401.437.336 15.831.400 144.000 92.561.034 231.000 32.474.251

401.487.315

542.679.021

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan disajikan pada lampiran Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).


- 40 -


Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Metode Penilaian Persediaan dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual menegaskan persediaan

bahwa

dalam

menggunakan

menilai

metode

semua

harga

jenis

perolehan

terakhir. Perhitungan dengan metode tersebut telah diakomodasi

oleh

Aplikasi

Persediaan.

Metode

ini

diterapkan mulai Tahun 2015 sampai dengan terdapat ketentuan lebih lanjut. Berikut

disajikan

rincian

mutasi

pada

Aplikasi

Persediaan per jenis transaksi pembelian dan pemakaian per 31 Desember 2015: Keterangan Barang Konsumsi

Pembelian TA 2015 Pemakaian TA 2015 1.741.195.201 1.922.771.131

Bahan untuk Pemeliharaan Pita Cukai, Materai dan Leges Barang Persediaan Lainnya untuk dijual Bahan baku Persediaan Lainnya Suku Cadang Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial Jumlah

156.092.102

161.756.194

886.000

-

347.276.500 11.439.500 82.928.423 2.145.000

11.581.700 87.411.686 2.145.000

8.690.000 2.350.652.726

2.185.665.711

Piutang Tagihan

C.7

Tuntutan

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan/

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31

Tuntutan Ganti Rugi Rp15.544.255

Piutang

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Desember 2014 masing-masing sebesar

Rp15.544.255

dan Rp61.102.058. Piutang Tagihan TP/TGR adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Tagihan TP/TGR terdiri dari


Piutang yang

- 41 -


berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU sebagaimana yang telah dijelaskan dalam C.3. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

per tanggal 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: No 1

2

Uraian

31 Desember 2015

Piutang Tagihan TP/TGR yang berasal dari Piutang Denda Ikatan Dinas Piutang Tagihan TP/TGR yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPPU TA 2013 dan TA 2014 Jumlah

31 Desember 2014

4.263.646

5.354.554

11.280.609

55.747.504

15.544.255

61.102.058

Penyisihan Piutang

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan

Tidak Tertagih –

Tuntutan

Tagihan Tuntutan

(TP/TGR)

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp6.487.032

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.487.032 dan Rp5.633.292. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut.


- 42 -


Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2015 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Jangka Panjang

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Nilai Penyisihan

0,50% 10% 50% 100%

2.137.248 5.897.451 3.245.910 4.263.646 15.544.255

Jumlah

C.9

% Penyisihan

10.686 589.745 1.622.955 4.263.646 6.487.032

15.544.255

6.487.032

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin

Mesin

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

Rp26.499.523.861

masing-masing

sebesar

Rp26.499.523.861

dan

Rp24.536.645.401. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

Rp

24.536.645.401

Rp Rp Rp

2.620.882.645 1.570.000 7.830.000

Rp Rp Rp Rp

667.404.185 -

Saldo per 31 Desember 2015

Rp

26.499.523.861

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

Rp

(19.911.969.072)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

6.587.554.789

Mutasi tambah: Pembelian Pengembangan Aset Saldo Awal berupa barang berlebih Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Penghapusan Transfer Keluar Koreksi Pencatatan

Mutasi

transaksi

penambahan

dan

pengurangan

Peralatan dan Mesin adalah berupa: a. Penambahan dari pembelian alat kantor, alat rumah tangga,

alat

studio,

alat

komunikasi,

alat

laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat khusus kepolisian,

komputer

unit,

peralatan

komputer,

sepeda motor, lemari besi/metal dan lemari kayu


- 43 -


senilai Rp2.620.882.645; b. Penambahan nilai dari Pengembangan Aset sesuai hasil temuan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI)

dimana

digunakan

belanja

untuk

pemeliharaan

pembelian

alat

Mainboard

kantor serta

belanja pemeliharaan pada KPD Surabaya yang menyebabkan terjadinya proses kapitalisasi atas nilai tersebut ke dalam aset sebesar Rp1.570.000; c. Penambahan nilai dari saldo awal berupa barang berlebih sesuai hasil temuan dari BPK pada tahun anggaran 2014 atas barang-barang inventaris eks Kantor Japan International Coorperation Agency (JICA) yang ada di KPPU sebesar Rp7.830.000. d. Pengurangan karena adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya

(penghapusan)

dari

Alat

Angkut

Darat

Bermotor, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Serta Peralatan Komputer sebesar Rp667.404.185. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 disajikan pada lampiran CaLBMN.

C.10

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

Lainnya

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan

Rp2.474.517.748

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.474.517.748 dan Rp1.705.165.655. Saldo per 31 Desember 2014

1.705.165.655

Mutasi tambah: Aset Tetap dalam Renovasi

835.391.000

Mutasi kurang: Transfer Keluar Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015


66.038.907 2.474.517.748 (840.323.813) 1.634.193.935

- 44 -


Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya adalah berupa: a. Penambahan nilai dari belanja modal pekerjaan renovasi

gedung

KPPU

milik

Kementerian

Sekretariat Negara RI sebesar Rp835.391.000; b. Pengurangan nilai dari transfer keluar atas 3 paket pekerjaan renovasi yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2014 dan telah dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik gedung kantor KPPU. Nilai Aset Tetap Renovasi sebesar Rp66.038.907.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi

Saldo

Penyusutan Aset

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

Tetap Rp20.752.292.885

Akumulasi

masing

Penyusutan

sebesar

Aset

Tetap

per

Rp20.752.292.885

31

dan

Rp18.123.705.124. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun

Aset

Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut

disajikan

rangkuman

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No

Aset Tetap

1 Peralatan dan Mesin 2 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

Rp Rp

26.499.523.861 Rp 2.474.517.748 Rp

19.911.969.072 Rp 840.323.813 Rp

6.587.554.789 1.634.193.935

Rp

28.974.041.609 Rp

20.752.292.885 Rp

8.221.748.724

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.


- 45 -


C.12 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Nilai Rp658.349.163

perolehan

Aset

Tak

Berwujud

(ATB)

per

31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masingmasing sebesar Rp658.349.163 dan Rp6.878.242.861. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada KPPU adalah sebagai berikut. Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - Pembelian - Pengembangan Mutasi kurang: - Penghentian aset dari penggunaan - Penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2015

Rp

6.878.242.861

Rp Rp

80.100.706 18.000.000

Rp Rp Rp

4.649.250.574 1.668.743.830 658.349.163

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan ATB adalah berupa: a. Penambahan

nilai

berupa

pembuatan

Aplikasi

Layanan Umum sebesar Rp36.850.000, pembuatan Aplikasi

Informasi

Monitoring

Anggaran

Rp14.300.000, serta pembelian Software Window Rp28.950.706. b. Pengurangan

nilai

Kajian/Penelitian reklasifikasi sebesar

dari

Penghapusan

sebesar

(penghentian

Rp1.668.743.830 aset

Rp4.649.250.574

dari

Hasil serta

penggunaan)

berupa

Hasil

Kajian/Penelitian dari aset tetap ke aset lainnya. Reklasifikasi

ini

dilakukan

dalam

rangka

menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas Laporan Keuangan KPPU TA 2014.


- 46 -


C.13 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp73.750.000 dan Rp0, merupakan deposit 7 (tujuh) buah

apartemen

Komisioner

KPPU

yang

belum

disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak Ketiga (Pemilik Apartemen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015. Deposit tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara setelah masa sewa berakhir dan dilakukan pemeriksaan fisik kelengkapan furnitur oleh pemilik apartemen.

Namun pada Tahun 2016, pemilik apartemen telah menyetorkan deposit tersebut ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut: No

Tanggal Setor

1 05 Februari 2016

2 12 Februari 2016 3 09 Februari 2016

4 04 Februari 2016

Jumlah

NTPN

11.000.000 E4A055CAA0QFTHSM

Keterangan

Pengembalian deposit sewa rumah Nomor Kontrak 794/PPK-3/kontrak/1/2015

Pengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 2015 Pengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 10.500.000 D443213M0HVS0B0I 2015 9.500.000 B63492ALG7VAKRA2

Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor 31.000.000 E06318CIJO20U862 Kontrak 01.2/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp10.000.000 Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor Kontrak 01.3/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp10.000.000

5 22 Januari 2016 Jumlah

Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor Kontrak 01.5/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp11.000.000 Pengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 11.750.000 F5A406ROGEV60KD2 2015 73.750.000

Uang Muka dari

C.14 Uang Muka dari KPPN

KPPN Rp3.966.855

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.966.855 dan Rp0, merupakan UP atau Tambahan UP (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih


- 47 -


berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31

Pihak Ketiga

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp249.520.716

Rp249.520.716

dan Rp239.593.231. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada KPPU, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja barang yang tagihannya belum dilunasi dan kewajiban

Negara

dalam

mengembalikan

kelebihan

setoran pembayaran denda persaingan usaha dan denda ikatan dinas. KPPU

akan

melakukan

pengurusan

pengembalian

kelebihan setoran Piutang Bukan Pajak kepada debitur sebesar

Rp237.168.400

kepada

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum melakukan pengurusan

pengembalian

tersebut,

KPPU

akan

berkoordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing debitur. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup KPPU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 48 -


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

Jumlah

Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 08/KPPU-L/2004 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 27/KPPU-L/2009 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 11/KPPU-L/2014 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Ikatan Dinas atas nama Desi Dwi Bastian Akrual Tagihan Listrik Bulan Desember 2015 Akrual Tagihan Telepon Bulan Desember 2015 Akrual Tagihan Air Bulan Desember 2015 Total

Rp

176.666.700

Rp

50.000.000

Rp

1.700

Rp

5.000.000

Rp

5.000.000

Rp

500.000

Rp Rp Rp

3.717.625 8.260.691 374.000

Rp

249.520.716

C.16 Ekuitas Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Rp9.447.987.792

adalah masing-masing sebesar Rp9.447.987.792 dan Rp28.015.837.848. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas

yang

kewajiban.

merupakan

Penjelasan

selisih

lebih

lanjut

antara

aset

tentang

dan

ekuitas

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 49 -


D. PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

OPERASIONAL Pendapatan

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Negara Bukan

Jumlah

Pajak

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember

Rp10.675.331.575

Pendapatan

pada

KPPU

untuk

periode

yang

2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.675.331.575 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN

TAHUN 2015

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

6.005.084

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

10.599.742.140

TAHUN 2014 -

NAIK (TURUN) % -

69.584.351

Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah

10.675.331.575

-

-

Beban Pegawai

D.2

Rp21.563.599.302

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal

Beban Pegawai

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masingmasing sebesar Rp21.563.599.302 dan Rp0, berupa Beban Uang Honor Tetap. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan

kecuali

pekerjaan

yang

berkaitan

dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Rp1.899.362.916

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Operasional

- 50 -


masing sebesar Rp1.899.362.916 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah

TAHUN 2015

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

85.716.755

-

-

1.899.362.916

-

-

1.800.777.586 1.732.000 11.136.575

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada

Jasa

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

Rp32.839.006.596

masing-masing sebesar Rp32.839.006.596 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Jumlah

TAHUN 2015

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

717.958.813 83.150.957 304.483.104 364.250.000 217.191.678 2.320.611.145 2.184.814.657 679.506.081 801.154.426 82.050.364 294.070 403.600.000 4.603.108.950 4.633.988.802 15.442.843.549 32.839.006.596

-

-

-

-

-

-

-

-


-

- 51 -


Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada

Rp2.890.837.789

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.890.837.789 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN

TAHUN 2015

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Beban Persediaan Suku Cadang

1.083.375.400 1.653.269.550 151.129.839 3.063.000 2.890.837.789

Jumlah

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

-

-

-

-

Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada

Rp30.660.330.160

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp30.660.330.160 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Beban Perjalanan Biasa

TAHUN 2015

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

20.484.028.198

-

-

498.874.000

-

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3.748.010.000

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

4.370.989.455 1.558.428.507

-

-

Jumlah

30.660.330.160

-

-

Beban Barang

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

untuk Diserahkan

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk

kepada

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan

Masyarakat


- 52 -


Rp319.830.584

31

Desember

Rp319.830.584

2014 dan

adalah Rp0.

masing-masing

Beban

tersebut

sebesar

merupakan

barang cetakan yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi dan publikasi yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Beban Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada

Rp2.172.500

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing tersebut berupa

sebesar

merupakan paper

bag

Rp2.172.500

barang yang

dan

sosialisasi akan

Rp0.

dan

Beban

publikasi

diserahkan

kepada

masyarakat.

Beban Penyusutan

D.9 Beban Penyusutan

Rp3.264.913.051

Beban Penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.264.913.051 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Beban Penyusutan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Penyusutan

TAHUN 2014

NAIK (TURUN) %

2.428.112.676 836.800.375

-

-

3.264.913.051

-

-

TAHUN 2015

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang

Piutang Tak

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember

Tertagih Rp7.207.469.136

2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.207.469.136 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa beban penyisihan piutang PNBP.


- 53 -


D.11 KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/Defisit

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

dari Kegiatan Non

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Operasional Rp6.074.641.116

2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.074.641.116 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan TA 2014 URAIAN

TH 2014

NAIK (TURUN) %

261.685.183

-

-

(6.074.641.116)

-

-

TH 2015

Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

5.700.000 (6.342.026.299) 0


- 54 -


E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 1 Januari

Rp28.015.837.848

2014 adalah masing-masing sebesar Rp28.015.837.848 dan Rp18.759.122.342. Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akunakun neraca sebagai berikut: Jenis Akun Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015

Nilai 12.964.020.289 15.051.817.559 28.015.837.848

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp96.046.831.575

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp96.046.831.575 dan Rp0. Defisit LO

merupakan

Operasional/Non

selisih

kurang

antara

Operasional

dengan

Pendapatan Beban

Operasional/Non Operasional.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada

Aset

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

Rp10.596.087

masing-masing sebesar Rp10.596.087 dan Rp0 berupa penyesuaian harga persediaan.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berupa:

Tetap Non

a. Koreksi atas nilai peralatan dan mesin yang disebabkan

Revaluasi Rp783.001

oleh pelimpahan peralatan dan mesin peninggalan Lembaga Donor JICA sesuai dengan rekomendasi dari

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

- 55 -


Badan

Pemeriksa

Keuangan

RI

atas

pemeriksaan

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar Rp783.000; b. Selisih rupiah hasil penerimaan Peralatan dan Mesin dari Aplikasi SIMAK BMN kepada Aplikasi SAIBA sebesar Rp1.

E.5 Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Rp9.447.987.792

adalah

masing-masing

sebesar

Rp9.447.987.792

dan

Rp28.015.837.848.

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

- 56 -


F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. F.1 KANTOR PERWAKILAN DAERAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Dalam rangka memperluas jangkauan kerja, KPPU memiliki 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yaitu: a. KPD Surabaya KPD Surabaya bertempat di Gedung Bumi Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 7, Surabaya. b. KPD Medan KPD Medan bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 9A, Medan. c. KPD Balikpapan KPD bertempat di Gedung BRI Lantai 7, Jalan Sudirman No. 37, Balikpapan. d. KPD Makassar KPD Makassar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Sulawesi Selatan. e. KPD Batam KPD Batam bertempat di Gedung Graha Pena Lantai 6, Jalan Raya Batam Center Teluk Tering, Nongsa-Batam. Fungsi kantor perwakilan daerah KPPU difokuskan pada upaya pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi. Dalam fungsi penegakan hukum, perwakilan daerah turut didukung oleh sumber daya di kantor pusat.

F.2 PENGGANTIAN MANAJEMEN Pada tahun 2015 terjadi pergantian pimpinan KPPU. Sesuai dengan hasil Rapat Komisi tanggal 1 Juli 2015 ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 16 Juli 2015 – 27 Desember 2017 adalah Dr. Muhammad Syarkawi Rauf dan R. Kurnia Sya’ranie,

Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Lainnya

- 57 -


S.H., M.H. yang menggantikan Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc. dan Saidah Sakwan, M.A.

F.3 HIBAH JASA YANG DITERIMA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pada tanggal 23 Februari 2015 KPPU mendapatkan hibah langsung

berupa

hibah

jasa

bertajuk

2014

KSP

System

Consulting on Sharing Korea Fair Trade Commission’s Experience in Competition Law and Policy Enforcement with Indonesia dengan nilai komitmen sebesar USD270.000. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme Pengelolaan Hibah, KPPU telah mengajukan permintaan nomor register

hibah

Setelmen

kepada

Direktorat

Evaluasi,

Akuntansi

dan

dengan surat Nomor 117/SJ-KPPU/VI/2015 perihal

Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah tanggal 8 Juni 2015.

Berdasarkan

surat

tersebut,

Direktorat

Evaluasi,

Akuntansi dan Setelmen telah menerbitkan surat Nomor S1136/PR.8/2015 mengenai Penerbitan Nomor Register untuk KPPU pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Nomor Register 2UCJ18FZ. Pada

Tahun

2015,

Rp3.467.982.694,00

KPPU

menerima

Ekuivalen

hibah

USD250.613

jasa

sebesar

sesuai

dengan

Berita Acara Serah Terima Nomor 1671/SJ/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Pengesahan Hibah telah dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan menerbitkan SP3HLBJS Nomor 0390/PR.8/2015 tanggal 4 November 2015. Atas penerbitan SP3HL-BJS tersebut KPPU melakukan pengesahan hibah kepada KPPN Jakarta VI dengan menerbitkan MPHL-BJS Nomor

03836/KPPU/MPHL-BJS/2015

tanggal

23

November

2015. Atas penerbitan MPHL-BJS tersebut KPPN Jakarta VI menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 2015175422810001


- 58 -


tanggal 25 November 2015.

Selain hibah dari KSP, KPPU juga menerima hibah langsung berupa jasa dari Japan International Cooperation Agency (JICA) bertajuk Project For Capacity Building for Partnership Supervision and Competition Law Enforcement dengan nilai komitmen sebesar Rp20.419.000.000 yang tertuang kedalam dokumen perjanjian hibah berupa Minutes of Meetings yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 5 Juni 2015. Atas perjanjian hibah tersebut, KPPU mengajukan permintaan nomor registrasi hibah melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 239/SJ/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah. Atas permintaan nomor registrasi tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan nomor registrasi 2XSCUN7A melalui Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor S-3702/PR.8/2015 tanggal 18 Desember 2015. Sampai dengan laporan ini disusun KPPU belum menerima realisasi penerimaan hibah dari JICA.

F.4 GUGATAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Saat laporan ini disusun, KPPU sedang menghadapi gugatan dari beberapa pelaku usaha dengan data rincian terlampir.


- 59 -

LAMPIRAN & DAFTAR

60

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LAMPIRAN DAFTAR PIUTANG Jenis Piutang PNBP: Piutang Bukan Pajak Yang berakhir pada 31 Desember 2015

No

Pelaku Usaha

Nomor Putusan

Tanggal Penetapan Denda

Tanggal Putusan Inkracht

Mutasi Tambah Saldo Awal 1 Januari 2015

Mutasi Kurang

Putusan Inkracht TA 2015

Pembayaran Piutang

Utang kepada pihak ketiga

Saldo Akhir 31 Desember 2015

Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2015) Tanggal Surat

Nomor Surat

Kualitas Piutang Kuali-tas Lancar

Kualitas Kurang Lancar

Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

Kode Perkiraan: 115211 (Piutang Penerimaan Negara Bukan pajak) 1

Konsorsium PT Mustika Indra Mas

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Konsorsium PT Multi Mega Service

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Konsorsium PT Senorotan Perkasa

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Konsorsium PT Tricipta Adimandiri

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

PT Nugraha 08/KPPU-L/2004 Karya Oshinda

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

119,957,430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/KPPU-L/2004

19-05-2008

19-05-2008

719,744,600

-

-

-

-

-

-

13/KPPU-L/2005

30-04-2009

10-09-2009

2,500,000,000

-

13/KPPU-L/2005

30-04-2009

10-09-2009

20/KPPU-L/2005

19-12-2008

12-08-2009

20/KPPU-L/2005

19-12-2008

20/KPPU-L/2005 20/KPPU-L/2005

7

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

Konsorsium PT Fulcomas Jaya Konsorsium PT Wahgo International Konsorsium PT Lina Permai Sakti PT Bhineka Usada Raya PT Wibisono Elmed PT Spektra Tata Utama PT Dinamika Prakarsa Elektrikal PT Aula Pratama Bersama PT Guna Era Distribusi CV Risa PT Binaco Group PT Anugerah Multi Perkasatama EMI Music South East Asia PT EMI Indonesia PT Alfatama Anugerah Sari Albaqi

119,957,430

-

719,744,600

-

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

12-08-2009

1,000,000,000

-

-

19-12-2008

12-08-2009

1,000,000,000

-

19-12-2008

12-08-2009

1,000,000,000

-

02/KPPU-L/2007

19-07-2007

10-08-2007

1,000,000,000

-

02/KPPU-L/2007

19-07-2007

10-08-2007

06/KPPU-L/2007

18-09-2007

13-12-2007

19/KPPU-L/2007

04-11-2010

04-11-2010

19/KPPU-L/2007

04-11-2010

04-11-2010

21/KPPU-L/2007

23-01-2009

22-07-2009

22

PT Putera Nusa Perkasa

06/KPPU-L/2008

09-12-2008

31-12-2008

23

PT Gaya Bella 09/KPPU-L/2008 Diantama

22-08-2011

22-08-2011

24

PT Uskarindo Prima

09/KPPU-L/2008

22-08-2011

22-08-2011

25

PT Mutiara Lautan Indah

12/KPPU-L/2008

11-08-2008

10-02-2012

26

PT Karya Bukit 12/KPPU-L/2008 Nusantara

11-08-2008

10-02-2012

-

2,500,000,000

-

SKTL: 17/KPPU/SKTL/XI/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

650,000,000

-

-

-

-

-

650,000,000

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000,000

-

5,000,000

-

95,000,000

-

-

-

-

-

95,000,000

1,000,000,000

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

505,000,000

-

-

-

505,000,000

-

-

-

-

-

505,000,000

49,000,000

-

2,500,000

-

46,500,000

-

-

-

-

-

46,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

425,000,000 10,000,000

-

23-11-2015

719,744,600

350,000,000

-

390,000,000

-

-

-

-

28-4-2015

SKTL: Nomor 10/KPPU/SKTL/IV/2015

-

-

-

23-06-2015

PUPN: 26/K/KPN/VI/2015

-

-

-

-

-

-

390,000,000 10,000,000


LAMPIRAN DAFTAR PIUTANG Jenis Piutang PNBP: Piutang Bukan Pajak Yang berakhir pada 31 Desember 2015 Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2015)

Kualitas Piutang



12/KPPU-L/2008

11-08-2008

10-02-2012

10,000,000

-

-

-

10,000,000

23-06-2015


-

-

-

10,000,000

12/KPPU-L/2008

11-08-2008

10-02-2012

100,000,000

-

-

-

100,000,000

23-06-2015


-

-

-

100,000,000

PT Linggahara 12/KPPU-L/2008 Pratama

11-08-2008

10-02-2012

10,000,000

-

-

-

10,000,000

23-06-2015


-

-

-

10,000,000

12/KPPU-L/2008

11-08-2008

10-02-2012

6,000,000

-

-

-

6,000,000 23-06-2015


-

-

-

6,000,000

12/KPPU-L/2008

11-08-2008

10-02-2012

-

-

-


-

-

-

13/KPPU-l/2008

15-10-2008

26-10-2008

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

13/KPPU-l/2008

15-10-2008

26-10-2008

250,000,000

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

250,000,000

13/KPPU-l/2008

15-10-2008

26-10-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/KPPU-l/2008

15-10-2008

26-10-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19/KPPU-L/2008

08-09-2008

08-10-2008

-

-

-

-

-

-

-

-

19/KPPU-L/2008

08-09-2008

08-10-2008

50,000,000

-

-

-

50,000,000

-

-

-

-

-

50,000,000

19/KPPU-L/2008

08-09-2008

08-10-2008

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

19/KPPU-L/2008

08-09-2008

08-10-2008

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

40

Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembanga n Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak 23/KPPU-L/2008 Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada

12-02-2010

13-12-2012

221,183,000

-

-

-

221,183,000

-

-

-

-

-

221,183,000

41

PT Sarana Indah Perkasa 23/KPPU-L/2008 Abadi

12-02-2010

13-12-2012

112,221,000

-

-

-

112,221,000

-

-

-

-

-

112,221,000

42


12-02-2010

13-12-2012

108,962,000

-

-

-

108,962,000

-

-

-

-

-

108,962,000

43

PT Lintas Benua Farma

30/KPPU-L/2008

18-12-2008

14-06-2012

380,460,285

-

-

-

380,460,285

-

-

-

-

-

380,460,285

30/KPPU-L/2008

18-12-2008

14-06-2012

88,536,700

-

10,000,000

-

78,536,700

-

-

-

-

-

78,536,700

30/KPPU-L/2008

18-12-2008

14-06-2012

1,169,531,700

-

-

-

1,169,531,700

-

-

-

-

-

1,169,531,700

PT Pring 30/KPPU-L/2008 Gading Kuning

241,412,385

-

-

-

241,412,385

-

-

-

-

-

241,412,385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No

27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

44 45 46 47 48 49 50

Pelaku Usaha PT Dipa Panalasa CV Kartika Indah Jaya

CV Toruan Nciho Corporation CV Enkarya jaya PT Care Indonusa Ferry Marpaung Young Aye Nehe Harris Aritonang PT Alya Ardin Mandiri PT Cipta Barabata PT Aswindo Putra Mandiri FA Matano Trading Coy

PT Bunda Global Pertama PT Graha Raya Utama

PT Sang Naga Berlian CV Kurnia Baru PT Madya Sejahtera PT Multipuri Sejahtera

Nomor Putusan

Saldo Awal 1 Januari 2015


-

350,000,000

Pembayaran Piutang



-

350,000,000

Tanggal Surat

23-06-2015

Nomor Surat

Kuali-tas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

-

350,000,000

18-12-2008

14-06-2012

30/KPPU-L/2008

18-12-2008

14-06-2012

30/KPPU-L/2008

18-12-2008

14-06-2012

47,998,200

-

-

-

47,998,200

-

-

-

-

-

47,998,200

38/KPPU-L/2008

12-01-2009

03-02-2009

836,000,000

-

-

-

836,000,000

-

-

-

-

-

836,000,000

38/KPPU-L/2008

12-01-2009

03-02-2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



No

Pelaku Usaha

55

PT Al Fajar Sejahtera PT Pelita Jaya Mandiri Abdu Wahid Soenge CV Pradhana Teknik CV Lotus

56

Adhi Metro JO

51 52 53 54

57 58 59 60

PT Nusa Inti Sharindo PT Avia Jaya Indah PT Dewi Padi Permai PT Dwitama Fortuna Perkasa

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang



38/KPPU-L/2008

12-01-2009

03-02-2009

41/KPPU-L/2008

06-12-2011

16-12-2011

41/KPPU-L/2008

06-12-2011

16-12-2011

42/KPPU-L/2008

02-02-2009

23-02-2009

42/KPPU-L/2008

02-02-2009

23-02-2009

62/KPPU-L/2008

15-05-2009

29-03-2012

04/KPPU-L/2009

22-06-2011

13-10-2011

1,000,000,000

-

04/KPPU-L/2009

22-06-2011

13-10-2011

800,000,000

-

06/KPPU-L/2009

08-09-2009

29-09-2011

120,000,000

-

Nomor Putusan


Putusan Inkracht TA 2015 -

1,900,000,000 -

Pembayaran Piutang


-

-

-

-

-

-


1,900,000,000


Nomor Surat



Kualitas Diragukan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kualitas Macet 1,900,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000,000

-

70,000,000

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

-

400,000,000

-

-

-

-

-

400,000,000

-

-

120,000,000

-

-

-

-

-

120,000,000

400,000,000

12/KPPU-L/2009

06-01-2009

14-06-2012

619,375,000

-

-

-

619,375,000

-

-

-

-

-

619,375,000

61

PT Graha Citra 12/KPPU-L/2009 Perdana

06-01-2009

14-06-2012

222,975,000

-

57,328,000

-

165,647,000

-

-

-

-

-

165,647,000

62

PT Eka Balingga

12/KPPU-L/2009

06-01-2009

14-06-2012

167,000,000

-

50,000,000

-

117,000,000

-

-

-

-

-

117,000,000

63

Agusta Ginting 13/KPPU-L/2009

21-12-2009

12-01-2010

50,000,000

-

-

-

50,000,000

-

-

-

-

-

50,000,000

11/KPPU-L/2009

04-12-2009

28-12-2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

270,000,000

-

-

-

270,000,000

-

-

-

-

-

270,000,000

-

-

213,000,000

-

-

-

-

-

213,000,000

-

409,000,000

-

-

-

-

-

409,000,000

64 65

PT Kartika Ekayasa PT Berkah Surya Abadi Perkasa

-

-

66

PT Swadarma Perkasa

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

213,000,000

-

67

PT Prima Abadi System

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

509,000,000

-

100,000,000

68

PT Mulyo Mukti

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

270,000,000

-

100,000,000

-

170,000,000

-

-

-

-

-

170,000,000

69

PT Gugah Perkasa Ripta

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

168,000,000

-

68,000,000

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

168,000,000

-

68,000,000

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

155,000,000

-

55,000,000

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

PT Indo Power Makmur 15/KPPU-L/2009 Sejahtera

23-03-2011

23-08-2011

522,000,000

-

-

-

522,000,000

-

-

-

-

-

522,000,000

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

105,000,000

-

-

-

105,000,000

-

-

-

-

-

105,000,000

15/KPPU-L/2009

23-03-2011

23-08-2011

144,000,000

-

-

-

144,000,000

-

-

-

-

-

144,000,000

75

PT Tri Tunggal 15/KPPU-L/2009 Abadi

23-03-2011

23-08-2011

454,000,000

-

-

-

454,000,000

-

-

-

-

-

454,000,000

76

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

18/KPPU-I/2009

23-03-2011

06-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

77

PT Pelayaran Samudrajaya 19/KPPU-L/2009 Niaga Perkasa

02-05-2012

26-03-2013

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

78

PT Taramulia Setia Pratama

01-06-2010

21-06-2010

200,000,000

-

-

-

200,000,000

-

-

-

-

-

200,000,000

70 71

72

73 74

PT Mulya Abadi Utama PT Graha Artha

PT Mega Indah Abadi PT Astria Galang Pradana

30/KPPU-L/2009

-

-

-



No

79

80

81

82 83 84

85

86 87 88 89 90 91 92 93

94

95

96

97 98 99 100 101

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang



32/KPPU-L/2009

28-03-2011

08-12-2011

-

-

32/KPPU-L/2009

28-03-2011

08-12-2011

-

32/KPPU-L/2009

28-03-2011

08-12-2011

-

32/KPPU-L/2009

28-03-2011

08-12-2011

32/KPPU-L/2009

28-03-2011

35/KPPU-L/2009

23-07-2010

27/KPPU-L/2009

13-04-2010

03-05-2010

22/KPPU-L/2008

11-02-2010

04-11-2010

22/KPPU-L/2008

11-02-2010

04-11-2010

04/KPPU-L/2010

13-07-2010

02-08-2010

04/KPPU-L/2010

13-07-2010

02-08-2010

-

-

04/KPPU-L/2010

13-07-2010

02-08-2010

-

07/KPPU-L/2010

27-07-2009

16-08-2010

-

07/KPPU-L/2010

27-07-2009

16-08-2010

-

08/KPPU-L/2010

09-02-2012

03-04-2013

10/KPPU-L/2010

25-01-2011

15-04-2013

10/KPPU-L/2010

25-01-2011

15-04-2013

10/KPPU-L/2010

25-01-2011

15-04-2013

PT Bintang 10/KPPU-L/2010 Selatan Agung

Pelaku Usaha Badan Pengusahaan Batam PT Jasa Raharja (Persero) Batam PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam PT Indodharma Corpora PT Senimba Bay Resort PT Ratu Biru Sejati Joint Operation Panitia Pengadaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka TA 2009 CV Menumbing Medika Jaya CV Cahaya Abadi PT Wardana Artha Guna PT Republika Nusantara Permai PT Alfindo Perkasa CV Global Inc CV Internasional PT Bungo Pantai Bersaudara PT Bungo Pantai Bersaudara PT Paesa Pasindo Engineering PT Riyah Permata Anugrah

PT Merangin Karya Sejati PT. Mustika Bintang Sakti PT. Tembesu Jaya PT. Bungo Pantai Bersaudara

Nomor Putusan


Kualitas Piutang



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000,000

-

25,000,000

-

-

-

-

-

-

08-12-2011

250,000,000

-

250,000,000

-

-

-

-

-

-

12-08-2010

525,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

150,000,000

1,460,000,000

-

-

-

1,460,000,000

-

-

-

-

-

1,460,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25-01-2011

15-04-2013

11/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013

14/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013

14/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013

14/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013



-

857,649,820 400,000,000

-

Pembayaran Piutang

-

400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000,000

-

-

480,000,000

475,000,000 525,000,000

-

857,649,820

-

Tanggal Surat

Nomor Surat

Kuali-tas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

475,000,000 525,000,000

-

857,649,820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000,000

-

-

-

-

-

70,000,000

480,000,000

480,000,000 -

102

PT. Kreasindo Kenari Mulya

14/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

103

PT. Dwi Karsa Rizki

14/KPPU-L/2010

19-03-2012

03-04-2013

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

104

PT. Samudera 14/KPPU-L/2010 Indah

19-03-2012

03-04-2013

70,000,000

-

-

-

70,000,000

-

-

-

-

-

70,000,000


LAMPIRAN DAFTAR PIUTANG Jenis Piutang PNBP: Piutang Bukan Pajak Yang berakhir pada 31 Desember 2015 Mutasi Tambah

Mutasi Kurang



105

PT. Jaya Abadi Sumber 14/KPPU-L/2010 Pasifik

19-03-2012

03-04-2013

-

-

106

PT. Arung Benua Nusantara

16/KPPU-L/2010

21-03-2013

21-03-2013

-

107

PT Riyan Dasri KSO PT arung Benua Nusantara

16/KPPU-L/2010

21-03-2013

21-03-2013

108

PT Heroperkasa Primamakmur

16/KPPU-L/2010

21-03-2013

16/KPPU-L/2010

No

109

110

Pelaku Usaha

PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu



Kualitas Piutang



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21-03-2013

-

-

-

-

-

28-4-2015


-

-

-

-

21-03-2013

21-03-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/KPPU-L/2010

21-03-2013

21-03-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nomor Putusan


Pembayaran Piutang

Tanggal Surat

Nomor Surat

Kuali-tas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

111

PT Putra Hadi

18/KPPU-L/2010

22-09-2010

05-10-2010

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

112

Ibrahim PT Sarana Asean PT Lingkar Nusa Raya

18/KPPU-L/2010

22-09-2010

05-10-2010

150,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

150,000,000

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

60,000,000

-

10,000,000

-

50,000,000

-

-

-

-

-

50,000,000

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000 300,000,000

113 114 115

PT Melayu Riau Persada

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

300,000,000

-

-

-

300,000,000

-

-

-

-

-

116

PT Neka Rita

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

75,000,000

-

-

-

75,000,000

-

-

-

-

-

75,000,000

117

PT Indra Sejati 19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

-

-

-

-

-

-

-

-

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

150,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

150,000,000

19/KPPU-L/2010

24-05-2011

13-10-2011

250,000,000

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

250,000,000

20/KPPU-L/2010

06-10-2010

06-02-2011

179,216,400

-

-

-

179,216,400

-

-

-

-

-

179,216,400

20/KPPU-L/2010

06-10-2010

06-02-2011

427,588,500

-

-

-

427,588,500

-

-

-

-

-

427,588,500

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

97,000,000

-

-

-

97,000,000

-

-

-

-

-

97,000,000

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

97,000,000

-

-

-

97,000,000

-

-

-

-

-

97,000,000

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

131,000,000

-

50,000,000

-

81,000,000

-

-

-

-

-

81,000,000

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Usaha Kita 25/KPPU-L/2010 Bersama

118 119 120 121 122 123

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

PT Rimbo Peraduan PT Superita Indo perkasa Kepala Dinas Bina Marga Bengkalis CV Yogi Pratama PT Putra Hari Mandiri PT Maju Bersama Sejati PT Yani Satria Perkasa PT Sepakat Tata Lestari PT Daya Bersama PT Tuah Bersama

PT Putra Rokan PT Bangun Cipta Nusa PT Faedah PT Seranggong Karya PT Syari Yulia Aryza

-

-

-

03-10-2011

10-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/KPPU-L/2010

03-10-2011

10-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/KPPU-L/2010

24-11-2010

14-12-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/KPPU-L/2010

24-11-2010

14-12-2010

62,200,000

-

40,000,000

-

22,200,000

-

-

-

-

-

30/KPPU-L/2010

24-11-2010

14-12-2010

33,600,000

-

33,600,000

5,000,000

-

33/KPPU-L/2010

05-11-2010

25-11-2010

50,000,000

-

-

-

50,000,000

31-3-2015 -

SKTL: Nomor 03/KPPU/SKTL/III/2015

-

-

-

-

-

-

-

22,200,000 50,000,000




33/KPPU-L/2010

05-11-2010

25-11-2010

33/KPPU-L/2010

05-11-2010

25-11-2010

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

13-11-2008

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

13-11-2008

-

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

13-11-2008

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

26/KPPU-L/2008

Nomor Putusan

134

PT Baresa Jaya Bersama

135

PT Sebelimbing Raya Cv Anen Jaya

136 137 138 139

140

141 142 143

CV Excel Elkendo CV Darmakusuma h PT Landaru Persada CV Centranusa Widya Pratama PT Bumi Swarga Loka CV Srikandi Sakti PT Saribina Jasa Kontrindo CV Atakana

Mutasi Tambah


Pelaku Usaha

No


Mutasi Kurang

Putusan Inkracht TA 2015 -

Pembayaran Piutang




Nomor Surat



Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

SKTL: Nomor 1/KPPU/SKTL/II/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000

-

-

-

-

-

1,205,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

1,205,000,000

-

-

-

1,205,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

13-11-2008

-

-

-

21-10-2008

13-11-2008

-

-

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

13-11-2008

-

26/KPPU-L/2008

21-10-2008

13-11-2008

-

30-1-2015

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

450,000,000

-

-

-

450,000,000

-

-

-

-

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

250,000,000

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

250,000,000

PT Intermatra Comperta

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

1,000,000,000

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

PT Kandis Raya Perkasa

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

175,000,000

-

-

-

175,000,000

-

-

-

-

-

175,000,000

151


28-04-2010

05-11-2010

21,000,000

-

10,000,000

-

11,000,000

-

-

-

-

-

11,000,000

152

PT Indobangun Megatama

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153

PT Bina Raya Gema Reksa

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154

PT Bumi Mangun Karya

34/KPPU-L/2008

28-04-2010

05-11-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49/KPPU-L/2008

02-03-2010

02-03-2010

-

-

-

-

-

28-04-2015


-

-

-

-

49/KPPU-L/2008

02-03-2010

02-03-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49/KPPU-L/2008

02-03-2010

02-03-2010

-

-

-

-

-

-

-

49/KPPU-L/2008

02-03-2010

02-03-2010

-

-

-

-

-

28-04-2015

29/KPPU-L/2010

23-11-2010

12-12-2011

-

-

-

144 145

146 147

148

149 150

155 156 157 158 159 160 161 162 163

PT Pondasi Karya Megah PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu PT Asdam Jaya PT Kayasa Bumi Utama

PT Tiara Kencana PT Bhakti Wira Husada PT Ilong Prayatna PT Kamara Idola PT Sumber Sinar Surya CV Simpati Jaya

-

1,500,000,000

-

1,500,000,000

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

450,000,000

-

1,500,000,000

29/KPPU-L/2010

23-11-2010

12-12-2011

500,000,000

-

-

-

500,000,000

-

-

-

-

-

500,000,000

CV Abadi Jaya 29/KPPU-L/2010

23-11-2010

12-12-2011

500,000,000

-

-

-

500,000,000

-

-

-

-

-

500,000,000

23-11-2010

12-12-2011

500,000,000

-

03-09-2010

23-09-2010

300,000,000

-

CV Sumber 29/KPPU-L/2010 Agro Hutama PT Putra Sami 06/KPPU-L/2010 Jaya

100,000,000

-

500,000,000

-

-

-

-

-

500,000,000

-

200,000,000

-

-

-

-

-

200,000,000



No

164

165 166 167 168 169 170

171

172 173 174

175

176

177

Pelaku Usaha

Nomor Putusan

PT Bunga Tanjung Raya

06/KPPU-L/2010

PT Saribina Jasa Kontrindo PT Atakana PT Bangun Bumi Pertiwi PT Supin Raya PT Karimun Bahagia PT Nuansa Megah Perkasa

Mutasi Tambah

Mutasi Kurang



03-09-2010

23-09-2010

50,000,000

-

-



Pembayaran Piutang




Nomor Surat



Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

-

50,000,000

-

-

-

-

-

50,000,000

28/KPPU-L/2010

22-11-2010

10-12-2010

1,000,000,000

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

28/KPPU-L/2010

22-11-2010

10-12-2010

500,000,000

-

-

-

500,000,000

-

-

-

-

-

500,000,000

08/KPPU-I/2011

18-11-2011

01-12-2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/KPPU-L/2011

01-10-2012

31-10-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

13/KPPU-L/2011

26-06-2012

28-08-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/KPPU-L/2011

26-06-2012

28-08-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Mandailing Tanjung Perkasa

13/KPPU-L/2011

26-06-2012

28-08-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Citra Makmur Abadi

13/KPPU-L/2011

26-06-2012

28-08-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/KPPU-L/2011

26-06-2012

28-08-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02/KPPU-L/2012

16-10-2012

06-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Juhdi Sakti 02/KPPU-L/2012 Engineering

16-10-2012

06-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02/KPPU-L/2012

16-10-2012

06-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Agung Prima Jaya PT Wijaya Kusuma Emindo

PT Lepen Kencana Utama PT Mitra Pinasthika Mustika

140,000,000

-

140,000,000

09/KPPU-M/2012

10-12-2012

14-02-2013

178

PT Karya 09/KPPU-L/2010 Murni Anugrah

20-10-2010

09-07-2013

400,000,000

-

-

-

400,000,000

-

-

-

-

-

400,000,000

179

KSO PT Citra Bangun Adigraha dan 03/KPPU-L/2011 PT Bima Putra Bangsa

09-11-2011

30-07-2012

651,000,000

-

-

-

651,000,000

-

-

-

-

-

651,000,000

24/KPPU-L/2007

29-05-2008

11-12-2013

325,000,000

-

325,000,000

-


-

-

-

24/KPPU-L/2007

29-05-2008

11-12-2013

750,000,000

-

600,000,000

-

150,000,000

-

-

-

-

-

150,000,000

57/KPPU-L/2008

20-04-2009

21-03-2014

200,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

-

-

-

-

100,000,000

57/KPPU-L/2008

20-04-2009

21-03-2014

250,000,000

-

-

-

250,000,000

-

-

-

-

-

250,000,000

57/KPPU-L/2008

20-04-2009

21-03-2014

160,000,000

-

-

-

160,000,000

-

-

-

-

-

160,000,000

57/KPPU-L/2008

20-04-2009

21-03-2014

160,000,000

-

-

-

160,000,000

-

-

-

-

-

160,000,000

Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan 57/KPPU-L/2008 Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Ca

20-04-2009

21-03-2014

-

-

-


-

-

-

180

181

182 183 184 185

186

PT Chandratex Indo Artha PT Anugrah Artha Abadi Nusa PT Mitra Megatama Perkasa CV Sumitama CV Mitra Terang Abadi CV Terang Terus

-

-

-

28-04-2015

28-04-2015

-

-





57/KPPU-L/2008

20-04-2009

21-03-2014

19/KPPU-L/2010

15-10-2012

01-10-2013

17/KPPU-L/2009

28-09-2012

11-02-2014

17/KPPU-L/2009

28-09-2012

11-02-2014

17/KPPU-L/2009

28-09-2012

11-02-2014

No

Pelaku Usaha

Nomor Putusan

187

Ir. Willer Marpaung (Manajer PT PLN Persero Cab. Kupang)

188 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199

200

201 202 203

204

PT Surya Gemilang Indah PT Fara Mutiara Roberto Nainggolan Jacob Tjandra PT Auna Rahmat PT Hari Maju


Mutasi Kurang


-

Pembayaran Piutang



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000,000


Nomor Surat



Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000 -

18/KPPU-L/2007

09-04-2008

16-11-2009

1,000,000,000

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

-

18/KPPU-L/2007

09-04-2008

16-11-2009

300,000,000

-

-

-

300,000,000

-

-

-

-

-

300,000,000

PT Sri Rahayu 07/KPPU-L/2009 Prasarana

21-10-2009

30-04-2014

400,000,000

-

-

-

400,000,000

-

-

-

-

-

400,000,000

07/KPPU-L/2009

21-10-2009

30-04-2014

150,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

150,000,000

10/KPPU-L/2013

24-06-2014

24-06-2014

-

-

-


-

-

-

02/KPPU-L/2011

23-08-2011

26-08-2013

-

10,000,000

-

-

-

-

-

PT Cipta Prasetya Group PT Trigels Indonesia PT Hatmo Nugroho PT Permata Hati PT Sumber Anugrah Raya

200,000,000

190,000,000

28-04-2015 -

1,000,000,000

190,000,000

02/KPPU-L/2011

23-08-2011

26-08-2013

100,000,000

-

10,000,000

-

90,000,000

-

-

-

-

-

90,000,000

02/KPPU-L/2011

23-08-2011

26-08-2013

100,000,000

-

10,000,000

-

90,000,000

-

-

-

-

-

90,000,000

02-06-2014

11-08-2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT Tiara 07/KPPU-M/2014 Marga Trakindo PT Prima 11/KPPU-L/2011 Persada Nusantara PT Bintang 11/KPPU-L/2011 Kadiri PT Credo 11/KPPU-L/2011 Indoelektra Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan 11/KPPU-L/2011 Jaringan Distribusi dan GTT PT PLN Jawa Timur

-

01-03-2012

29-04-2014

571,000,000

-

01-03-2012

29-04-2014

115,000,000

-

115,000,000

-

-

-

571,000,000 -

01-03-2012

29-04-2014

115,000,000

-

30,000,000

-

85,000,000

01-03-2012

29-04-2014

1,430,000,000

-

-

-

1,430,000,000

-

SPn-3: Nomor 126.11/D.2.3/V/2015

-

-

-

SKTL: 13/KPPU/SKTL/VI/2015

-

-

-

SPn-3: Nomor 126.8/D.2.3/V/2015

-

-

-

85,000,000

20-05-2015

SPn-3: Nomor 126.12/D.2.3/V/2015

-

-

-

1,430,000,000

20-05-2015 11-06-2015 20-05-2015

571,000,000 -

205

PT Sarana Gita Sentosa

9/KPPU-L/2014

11-12-2014

27-02-2015

-

1,100,000,000

1,100,000,000

-

-

30-11-2015

SKTL: 20/KPPU/SKTL/2015

-

-

-

-

206

PT Sinar Terang Lestari

9/KPPU-L/2014

11-12-2014

27-02-2015

-

375,000,000

375,000,000

-

-

30-11-2015


-

-

-

-

-

207 208 209

210

211 212 213

PT Sinar Karya Mega Persada PT Ericko Grant Dinarto PT Kelsri PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Surya Eka Lestari PT Wahyu Wide PT Sentosa Raya

9/KPPU-L/2014

11-12-2014

27-02-2015

-

295,000,000

295,000,000

-

-

27-04-2015

SPn-2: Nomor 102/D.2.3/IV/2015

-

-

-

9/KPPU-L/2014

11-12-2014

27-02-2015

-

153,000,000

153,000,000

-

-

30-11-2015


-

-

-

38/KPPU-L/2010

07-03-2011

24-02-2015

4,000,000,000

-

30,000,000

-

13-07-2015

SPn-3: 225/D.2.3/VII/2015

-

-

-

38/KPPU-L/2010

07-03-2011

24-02-2015

6,000,000,000

-

6,000,000,000

-

SPn-1: Nomor 18/D.2.3/II/2015

-

-

-

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

59,743,000

59,743,000

-

SKTL: 14/KPPU/SKTL/VI/2015

-

-

-

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

226,782,000

-

-

226,782,000

20-05-2015

-

-

-

226,782,000

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

659,123,000

-

559,123,000

20-05-2015

-

-

-

559,123,000

100,000,000

3,970,000,000

-

-

24-02-2015

29-06-2015

SPn-3: Nomor 126.7/D.2.3/V/2015 SPn-3: Nomor 126.4/D.2.3/V/2015

3,970,000,000

-

-



No

Pelaku Usaha

Nomor Putusan




Mutasi Kurang


Pembayaran Piutang




214

PT Cinta Famili

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

187,275,000

-

-

187,275,000

215

PT Alam Baru Persada

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

52,428,000

-

-

52,428,000

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

599,499,000

-

-

599,499,000

20-05-2015

-

-

449,844,000

20-05-2015

216 217

PT Surya Prima Abadi PT Bunga Mulia Indah

Nomor Surat



Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

20-05-2015

SPn-3: Nomor 126.3/D.2.3/V/2015

-

-

-

20-05-2015

SPn-3: Nomor 126.1/D.2.3/V/2015

-

-

-

52,428,000

-

-

-

599,499,000

-

-

-

449,844,000

SPn-3: Nomor 126.6/D.2.3/V/2015 SPn-3: Nomor 126.2/D.2.3/V/2015

187,275,000

26/KPPU-L/2010

15-11-2010

29-01-2015

-

449,844,000

218

PT Media Cipta Perkasa

19/KPPU-L/2014

14-04-2015

11-06-2015

-

816,786,102

231,786,102

-

585,000,000

28-09-2015

SPn-3: 320.1/D.2.3/IX/2015

-

-

-

585,000,000

219

PT Kerinci Jaya Utama

19/KPPU-L/2014

14-04-2015

11-06-2015

-

272,262,034

45,000,000

-

227,262,034

28-09-2015

SPn-3: 320.1/D.2.3/IX/2015

-

-

-

227,262,034

220

PT Gajah Mada Sarana

11/KPPU-L/2014

03-02-2015

14-03-2015

-

1,533,000,000

200,000,000

-

1,333,000,000

14-07-2015

SPn-3: 226.5/D.2.3/VII/2015

-

-

-

1,333,000,000

221

PT Bina Baraga Palembang

11/KPPU-L/2014

03-02-2015

14-03-2015

-

1,254,000,000

150,000,000

-

1,104,000,000

14-07-2015

SPn-3: 226.1/D.2.3/VII/2015

-

-

-

1,104,000,000

PT Gema 11/KPPU-L/2014 Pancoran Jaya

03-02-2015

14-03-2015

-

1,254,000,000

100,000,000

-

1,154,000,000

14-07-2015

SPn-3: 226.4/D.2.3/VII/2015

-

-

-

1,154,000,000

11/KPPU-L/2014

03-02-2015

14-03-2015

-

352,000,000

317,000,000

-

35,000,000

14-07-2015

35,000,000

11/KPPU-L/2014

03-02-2015

14-03-2015

-

100,000,000

100,000,000

5,000,000

-

222 223 224 225 226

227

228

PT Bina Hilir Utama Niaga PT Pratama Mandiri Sentosa PT Budiindah Muliamandiri PT Triperkasa Animindah PT Penata Karya Keluarga Utama PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi

09/KPPU-L/2011

01-05-2012

16-02-2015

-

500,000,000

100,000,000

-

09/KPPU-L/2011

01-05-2012

16-02-2015

-

100,000,000

100,000,000

-

09/KPPU-L/2011

01-05-2012

16-02-2015

-

100,000,000

-

-

09/KPPU-L/2011

01-05-2012

16-02-2015

-

125,000,000

-

-

-

400,000,000 18-12-2015

SPn-3: 226.2/D.2.3/VII/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

SPn-3: 410/D.2.3/XII/2015

-

-

-


-

-

-

100,000,000 18-12-2015

SPn-3: 411/D.2.3/XII/2015

-

-

-

100,000,000

125,000,000 18-12-2015

SPn-3: 409/D.2.3/XII/2015

-

-

-

125,000,000

-

10-11-2015

400,000,000 -

Kode Perkiraan: 115212 (Piutang Lainnya) 1

PT BNI Life Insurance

190,346,296

Total

56,271,958,316

-

10,564,742,136

190,346,296

15,826,260,828

-

10,000,000

-

-

51,010,439,624

-

-

-

0.100 -

0.500 -

Jumlah Piutang

Penyisihan TA 2015

Pendapatan Lain-Lain % Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Total Penyisihan Piutang

0.005 -

51,010,439,624 51,010,439,624 51,010,439,624 1.000 51,010,439,624 51,010,439,624


LAMPIRAN DAFTAR PIUTANG Jenis Piutang: Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi Yang berakhir pada 31 Desember 2015 No

Nama Pegawai

Nomor SPK Tanggal Pengund uran Diri / Tanggal Surat Keputusan Pembeba nan

Tanggal Jatuh Tempo

Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir Utang 1 Januari 2015 (Piutang 2015) (Pembaya-ran) kepada pihak 31 Desember ketiga 2015

Jumlah Angsuran

Juml ah Cicila n

Piutang Jangka Pendek/Bagian Lancar


Tanggal Surat

Nomor Surat

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan


Kualitas Macet

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

Pendapatan Anggaran Lain-Lain (Kode Akun.423999) 1

Bayu Seta 04.14/SPK/ 12-Feb-08 28-Mar-08 Aji DE/II/2007

13,081,819

0

-

13,081,819

90,909

153 -

-

-

-

-

8,818,173

-

-

-

2

Danang 04.15/SPK/ 30-Jun-08 14-Aug-08 Wicaksono DE/II/2007

13,354,545

0

-

13,354,545

13,900,000

1 -

-

-

-

-

13,354,545

-

-

-

-

3

Muhammad 4.51/SPK/D 30-Oct-08 14-Dec-12 Alis Tabri E/II/2007

13,900,000

0

-

13,900,000

13,900,000

1 -

-

-

-

-

13,900,000

-

-

-

-

4

Ali Nugroho

04.4/SPK/D 16-Dec-08 30-Jan-09 E/II/2007

12,990,909

0

-

12,990,909

13,900,000

1 -

-

-

-

-

12,990,909

-

-

-

-

5

Sulistyanto

11/SET/DE/ 1-Jun-09 VIII/2017

16-Jul-09

52,365,250

0

27,365,250

63,336,000

1 -

-

-

-

-

27,365,250

-

-

-

-

6

Pandoe 24/DE/SPK/ 25-Jun-09 9-Aug-09 Wicaksono II/2009

584,962

0

584,962

10,475,000

1 -

-

-

-

-

584,962

-

-

-

-

7

Puput 05/DE/SPK/ 2-Feb-10 Widyanarti II/2009

19-Mar-10

9,020,454

0

9,020,454

10,475,000

1 -

-

-

-

-

9,020,454

-

-

-

-

8

Tegar Yudha Pradhana

36/DE/SPK/ 27-Apr-10 11-Jun-10 1/2008

10,475,000

0

-

10,475,000

10,475,000

1 -

-

-

-

-

10,475,000

-

-

-

-

9

Dani 17/DE/SPK/ Karolustiaw 1-Mar-10 11/2009 an

15-Apr-10

10,293,182

0

-

10,293,182

10,475,000

1 -

-

-

-

-

10,293,182

-

-

-

-

10

Rian Andri Salam

30/DE/SPK/ 27-May-10 11-Jul-10 1/2008

4,588,636

0

4,588,636

-

10,475,000

SKTL: 1 11-12-2015 05/KPPU/SKTL/ XII/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Iman Anhardi

08/DE/SPK/ 4-Nov-10 II/2009

19-Dec-10

10,000,000

0

10,000,000

-

698,350

15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Gunawan Aribowo

34/DE/SPK/ 28-Dec-10 11-Feb-11 II/2009

10,020,454

0

-

10,020,454

1,047,500

10 -

-

-

-

-

10,020,454

-

-

-

-

500,000

0

-

500,000

698,350

15 -

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

Rakhma 13 Ajeng Witantri

823.1/SJ/S 1-Nov-11 PK/VII/2011

16-Dec-11

25,000,000

-

0

Page 1 of 4

4,263,646



14

Nama Pegawai


Tanggal Jatuh Tempo


Jumlah Angsuran

Juml ah Cicila n

Tanggal Surat

Pendapatan Anggaran Lain-Lain (Kode Anggita 823.1/SJ/S 10-Apr-13 25-May-13 Jogi PK/VII/2011

2,000,000

0

-

2,000,000

350,000



12 -

Nomor Surat

-

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan


Kualitas Macet

-

-

-

SKTL: 1 09-07-2015 04/KPPU/SKTL/ IV/2015

-

-

-

1 15-Jan-15

SKTL: 02/KPPU/SKTL/ I/2015

-

-

-

2,000,000

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Desi Dwi Bastias

823,1/SJ/S 2-Jan-14 PK/VII/2011

30-Nov-14

3,000,000

0

3,000,000

16

Hotmarasi Gultom

823.1/SJ/S 2-Jan-14 PK/VII/2011

31-Jan-14

3,500,000

0

3,500,000

17

Desy Andiani

823.1/SJ/S 15-Jan-14 28-Nov-14 PK/VII/2011

3,500,000

0

0

3,500,000

5,000,000

1 -

-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

18

Esti Aprilia 823.1/SJ/S 15-Jan-14 28-Nov-14 Kurniawati PK/VII/2011

3,500,000

0

0

3,500,000

5,000,000

1 -

-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

19

Budi 823.1/SJ/S 5-May-14 Hadiansyah PK/VII/2011

19-Jun-14

5,000,000

0

5,000,000

1 1-Apr-15

SKTL: 03/KPPU/SKTL/ I/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

30-Jan-15

30,000,000

0

0

30,000,000

30,000,000

SPn-2: 1 07-12-2015 266/B.3/XII/201 5

-

-

30,000,000

-

-

-

-

-

Berla 20 Wahyu Pratama

131/SJ/SPK 2-Sep-13 /IV/2011

500,000

-

-

-

5,000,000

-

-

21

Akbar Hariyadi

136/SJ/SPK 31-Oct-13 30-Jan-15 /VI/2011

72,000,000

0

0

72,000,000

72,000,000

SPn-2: 1 07-12-2015 266/B.3/XII/201 5

-

-

72,000,000

-

-

-

-

-

22

Wiwit Widodo

95.6/SJ/SP 2-Feb-14 K/VI/2010

30-Jan-15

67,000,000

0

0

67,000,000

67,000,000

SPn-2: 1 07-12-2015 266/B.3/XII/201 5

-

-

67,000,000

-

-

-

-

-

23

Verdy Ferdian

77.15/SJ/S 3-Feb-12 PK/VII/2012

30-Jan-15

43,000,000

0

0

43,000,000

43,000,000

SPn-2: 1 07-12-2015 266/B.3/XII/201 5

-

-

43,000,000

-

-

-

-

-

24

Faris Hardian

823.1/SJ/S 27-Oct-14 31-Jul-15 PK/VII/2011

5,000,000

0

1,000,000

4,000,000

5,000,000

-

-

4,000,000

-

-

-

-

-

25

Firdaussy 95.3/SJ/SP 7-Jan-15 Yustinigsih K/VI/2010

0

75,000,000

0

75,000,000

75,000,000

-

-

75,000,000

-

-

-

-

-

398,675,211

75,000,000

52,088,636

-

-

291,000,000

-

-

-

19-08-2015

500,000

1 16-6-2014

SPn-2: 84/B3/VI/2014

SPn-2: 1 07-12-2015 267/B.3/XII/201 5

421,586,575

126,322,929

4,263,646

Jumlah Piutang Denda Ikatan Dinas 417,322,929

Page 2 of 4

4,263,646



Nama Pegawai


Tanggal Jatuh Tempo


Jumlah Angsuran

Juml ah Cicila n



Tanggal Surat

Nomor Surat

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan


Kualitas Macet

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

Pendapatan Anggaran Lain-Lain (Kode Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Kode Akun. 423922) 01/SJ/SKP/ VII/2014 02/SJ/SKP/ VII/2014 03/SJ/SKP/ 3 VII/2014 04/SJ/SKP/ 4 VII/2014 06/SJ/SKP/ 5 VII/2014 07/SJ/SKP/ 6 VII/2014 08/SJ/SKP/ 7 VII/2014 10/SJ/SKP/ 8 VII/2014 11/SJ/SKP/ 9 VII/2014 13/SJ/SKP/ 10 VII/2014 14/SJ/SKP/ 11 VII/2014 15/SJ/SKP/ 12 VII/2014 16/SJ/SKP/ 13 VII/2014 17/SJ/SKP/ 14 VII/2014 18/SJ/SKP/ 15 Mayawati VII/2014 Syamsuddi 19/SJ/SKP/ 16 n VII/2014 21/SJ/SKP/ 17 Suwarta VII/2014 Lulu 22/SJ/SKP/ 18 Susanti VII/2014 23/SJ/SKP/ 19 Shofiyyah VII/2014 Sulaiman 24/SJ/SKP/ 20 Ekatama VII/2014 Aghi 25/SJ/SKP/ 21 Haryanto VII/2014 Siti Nani 26/SJ/SKP/ 22 Arifiyanti VII/2014 Edi 27/SJ/SKP/ 23 Purwanto VII/2014 1 2

24

Yogi S. Wibowo Inayati Rachmah Muriyat Sundewo Fajar Setiardi Yogi S. Wibowo Ahman Lekal Arif Bagus Widodo Gusbella Manda Andini Setiadi Yeni Septiarini Irena Yusnita Lukmanul Hakim Linda Yuliana Chitra Adillah

TGR LK TA 2014 (Honor Tim)

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

24-Jul-14

29-Aug-14

2015

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

0 0 0 0

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

8,341,449

0

6,000,000

9,766,236

0

2,866,236

8,491,557

0

3,600,000

9,765,836

0

2,480,000

9,000,000

0

5,150,000

9,661,557 6,600,000 6,241,813 6,450,000 2,002,937

0 0 0 0 0

9,661,557 6,600,000 6,241,813 6,450,000 2,002,937

8,074,605

0

4,700,000

6,159,913

0

0

7,618,605

0

6,000,000

7,146,605

0

2,100,000

5,846,605

0

5,846,605

7,374,605

0

900,000

7,178,605

0

1,200,000

1,149,184

0

1,149,184

1,307,634

0

800,000

0

12,460,283

12,460,283

SKTL: 63/SJ/SKTL/IV/ SKTL: 64/SJ/SKTL/IV/ SKTL: 65/SJ/SKTL/IV/ SKTL: 66/SJ/SKTL/IV/

-

246,154

13 16-Apr-15

-

246,154

13 16-Apr-15

-

246,154

13 16-Apr-15

-

246,154

13 16-Apr-15

2,341,449

451,727

24 -

-

6,900,000

305,321

36 -

-

4,891,557

305,321

36 -

-

7,285,836

305,321

36 -

-

-

-

-

3,850,000

457,982

24 -

-

305,321

36 21-Apr-15

-

757,718

12 21-Apr-15

-

378,859

24 18-Des-15

-

757,718

12 22-Jun-15

-

450,245

12 16-Apr-15

3,374,605

421,609

24 30-Jun-15

6,159,913

559,993

12 16-Mar-15

1,618,605

421,609

24 -

5,046,605 6,474,605 5,978,605 507,634

-

231,850

36 30-Sep-15

231,850

36 16-Apr-15

231,850

36 25-Feb-15

231,850

36 30-Jun-15

287,432

12 17-Mar-15

192,303

12 30-Sep-15

12,460,283

1 -

Page 3 of 4

SKTL: 81/SJ/SKTL/IV/ SKTL: 80/SJ/SKTL/IV/ SKTL: 242/SJ/SKTL/XI SKTL: 123/SJ/SKTL/VI SKTL: 67/SJ/SKTL/IV/ SPn-2: 134/SJ/VI/2015 Pelimpahan: 35/SJ/III/2015 SPn-2: 201.1/SJ/IX/201 SKTL: 68/SJ/SKTL/IV/ SPn-2: 29/SJ/II/2015 SPn-1: 135/SJ/VI/2015 SKTL: 36/SJ/SKTL/III/ SPn-3: 199.1/SJ/IX/201 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,148,588

-

-

-

3,850,000

2,341,449 2,754,309

4,762,752 -

2,137,248

2,137,248 2,137,248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,618,605

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,374,605

4,355,650

3,423,650 4,851,650

6,159,913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,622,955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

507,634

-

1,622,955

1,622,955

-

-



Nama Pegawai


Tanggal Jatuh Tempo


Jumlah Angsuran

Juml ah Cicila n



Tanggal Surat

Nomor Surat

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan


Kualitas Macet

Kualitas Lancar


Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

Pendapatan Anggaran Lain-Lain (Kode TGR LK TA 2015 25 2014 (Asuransi)

0

13,681,187

13,291,187

390,000

13,681,187

1 -

-

390,000

-

-

-

-

-

-

-

TGR LK TA 26 2014 (Asuransi)

0

1,634,801

937,253

697,548

1,634,801

1 -

-

697,548

-

-

-

-

-

-

-

135,977,746

27,776,271

108,237,055

2015

Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK TA 2013

0

55,516,962

7,801,911

18,116,990

11,649,905

6,667,547

2,137,248

5,897,451

3,245,910

44,236,353

Total

534,652,957

102,776,271

160,325,691

500,000

477,103,537

7,801,911 Jumlah Piutang Jk

18,116,990

302,649,905

132,990,476 461,559,282

2,137,248 Jumlah Piutang Jk Panjang

5,897,451

3,245,910

52,588,636

423921

46,616,781

423922

61,620,283

500,000

477,103,537

% Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang TA 2015

9

4,263,646 15,544,255

Jumlah Piutang

423999

0 11,280,609

Total Penyisihan Piutang

Page 4 of 4

0.005

0.100

0.500

1.000

0.005

0.100

0.500

1.000

39,010

1,811,699

151,324,953

132,990,476

10,686

589,745

1,622,955

4,263,646

286,166,137

6,487,032

LAMPIRAN GUGATAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No.

Nomor Perkara

Penggugat

Materi Gugatan

1

No.07/G/2014/PTUN.J

PT. Galih Medan

Gugatan

KT

Persada

diterbitkannya

Keterangan

Penggugat

atas Surat

Klarifikasi

Larangan

Perkara ini telah sampai

pada

tahap

akhir,

Mengikuti Tender PT. Galih

yaitu

Majelis

Medan Persada oleh KPPU

Hakim menolak

atas

dugaan

gugatan

22

Penggugat yang

dasar

pelanggaran

pasal

UU

No.5 Tahun 1999. Objek

Gugatan

:

Klarifikasi

Surat Larangan

dari

terdapat

dalam

Putusan

No.

7/G/2014/PTU N-JKT.

Mengikuti Tender PT. Galih Medan

Persada

Nomor

:

1710/SJ/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013. 2.

No.04/PDT.G/2014/PN.

Harry Lumentut

Gugatan

Penggugat

JKT.PST

(Direktur PT. Telaga

dikeluarkannya

Mega Buana)

KPPU

No.

atas

atas

Putusan

3/KPPU-L/2011

dasar

pelanggaran

pasal

Perkara

ini

dalam prosesnya telah

dicabut

dugaan

gugatannya oleh

22

Penggugat.

UU

No.5 Tahun 1999 terhadap PT. Telaga Mega Buana. Objek

Gugatan

KPPU

No.

:

Putusan

3/KPPU-L/2011

tanggal 9 November 2011. 3

No.468/PDT.G/2013/P

H. Supadi DS.

Gugatan

Penggugat

N.JKT.PST

(Direktur Utama PT.

diterbitkannya

Galih Medan

Klarifikasi

Persada)

atas Surat

Larangan


pada

tahap

akhir,

Mengikuti Tender PT. Galih

yaitu

Majelis

Medan Persada oleh KPPU

Hakim menolak

atas

dugaan

gugatan

22

Penggugat yang

dasar

pelanggaran

pasal

UU

No.5 Tahun 1999 dan adanya

terdapat

dari

dalam


Nomor Perkara

Penggugat

Materi Gugatan

Keterangan

Surat Kuasa Khusus yang

Putusan

ditujukan

468/PDT.G/201

kepada

Guntur

No.

Limbong, S.H. Tanggal 25

3/PN.JKT.PST.

November 2011.

Namun,

pihak

Penggugat Objek Gugatan :

menyatakan

1. Surat Larangan Tender

Klarifikasi

Banding

Mengikuti

terhadap

PT.

Galih

Putusan

Medan Persada oleh

tersebut. Proses

KPPU

Banding hingga

atas

dugaan pasal

dasar

pelanggaran 22

UU

No.5

kini

masih

berjalan.

Tahun 1999. 2. Surat Kuasa Khusus yang

ditujukan

kepada

Guntur

Limbong,

S.H.

Tanggal 25 November 2011.

4

No.470/PDT.G/2012/P

PT. Guna Era

Gugatan

Penggugat

N.JKT.PST jo. No.

Distribusi

dikeluarkannya

atas

Putusan


pada akhir

62/Srt.Pdt.Kas/2013/P

KPPU No. 20/KPPU-L/2005

tahap

N.JKT.PST

atas pelanggaran pasal 22

”Putusan

UU No.5 Tahun 1999 dimana

Kasasi”

PT.

Majelis Hakim di

Guna

merupakan pelaku

Era

Distribusi

salahah usaha

dimana

satu

Mahkamah

yang

Agung

melanggar pasal tersebut.

menolak

permohonan kasasi

Objek Gugatan : 1. Putusan

dari

Pemohon KPPU

No.

Kasasi/Penggug


Nomor Perkara

Penggugat

Materi Gugatan

Keterangan

20/KPPU-L/2005

at. Sebelumnya,

tanggal 26 Juni 2006

perkara

;

Jakpus

juga

diputus

ditolak

2. Putusan

Pengadilan

di

Negeri

Gugatan

No.3/KPPU/2006/PN.

Penggugat.

PN

JKT.PST ; 3. Putusan

MA

No.

631K/Pdt.Sus/2008 Tanggal

21 Agustus

2008; 5

Nomor

Sdr.

Larry

33/G/2014/PTUN-JKT

(Pemilik

Edith

Restoran

Roda Melayu)

Penggugat gugatan

mengajukan terhadap

Objek

gugatan

Surat

Komisi

Persaingan

ini

2509/SJ/XII/2013

KPPU.

Majelis

adalah

memutuskan

Pengawas

Usaha

Pada perkara ini

Nomor tanggal

hakim

menolak gugatan Penggugat yang

18 Desember 2013 tentang

terdapat

dalam

Perkembangan Laporan.

Putusan

No.

33/G/2014/PTU N-JKT. Kemudian Penggugat langsung mengajukan Banding

atas

Putusan tersebut

dan

sudah

sampai

tahap

akhir

yaitu Banding

Putusan No.

308/B/2014/PT


Nomor Perkara

Penggugat

Materi Gugatan

Keterangan .TUN.JKT dimana

Majelis

Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN /LEMBAGA : 108

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIE1T 29/04/16 1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 2015 1

Jumlah

2014

2

%

4

3

5

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(

3,966,855

0

3,966,855

0.00

157,722,938

0

157,722,938

0.00

51,010,439,624

56,271,958,316

(

5,261,518,692)

43,912,718,751)

(

7,097,720,873)

0

12,359,239,565

(

12,359,239,565) (

461,559,282

473,550,899

(

11,991,617)

171,855,965)

(

114,310,172)

51,010,439,624)

Piutang Bukan Pajak (Netto) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

(

(

9.35) 16.16 100.00)

(

2.53)

Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

(

286,166,137)

(

66.51

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

175,393,145

301,694,934

(

126,301,789)

(

41.86)

401,487,315

542,679,021

(

(

26.01)

738,570,253

13,203,613,520

(

(

94.40)

Peralatan dan Mesin

26,499,523,861

24,536,645,401

1,962,878,460

7.99

Aset Tetap Lainnya

2,474,517,748

1,705,165,655

769,352,093

45.11

2,628,587,761)

14.50

103,642,792

1.27

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

141,191,706) 12,465,043,267)

ASET TETAP


(

20,752,292,885)

JUMLAH ASET TETAP

(

18,123,705,124)

8,221,748,724

8,118,105,932

15,544,255

61,102,058

(

PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

(

45,557,803)

(

74.56)

Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

(

6,487,032)

(

5,633,292)

(

853,740)

15.15

9,057,223

55,468,766

(

46,411,543)

(

83.67)

9,057,223

55,468,766

(

46,411,543)

(

83.67)

658,349,163

6,878,242,861

(

90.42)

73,750,000

0

732,099,163

6,878,242,861

(

6,146,143,698)

(

89.35)

9,701,475,363

28,255,431,079

(

18,553,955,716)

(

65.66)

249,520,716

239,593,231

9,927,485

4.14

3,966,855

0

3,966,855

0.00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

253,487,571

239,593,231

13,894,340

5.79

JUMLAH KEWAJIBAN

253,487,571

239,593,231

13,894,340

5.79

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

(

6,219,893,698) 73,750,000

0.00

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN

EKUITAS

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN /LEMBAGA : 108

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIE1T 29/04/16 2



JUMLAH NAMA PERKIRAAN 2015 1

2

Jumlah

2014

%

4

3

5

EKUITAS Ekuitas

5,969,409,011

28,015,837,848

JUMLAH EKUITAS

5,969,409,011

28,015,837,848

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

6,222,896,582

28,255,431,079

Jakarta, 29 April 2016 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Barid Effendi NIP. 196405231991031001

( ( (

22,046,428,837) 22,046,428,837) 22,032,534,497)

(

78.69)

(

78.69)

(

77.97)

: Tanggal Kode Laporan: : Halaman

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

29/04/16 lu_loes1 1

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 108



JUMLAH URAIAN 1

2015

2014

2

3

Jumlah

%

4

5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

0

0

0

0

Pendapatan Cukai

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Lainnya

Barang Mewah

Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Bea Masuk

0

0

0

0

Pendapatan Bea Keluar

0

0

0

0

0

0

0

0

Pendapatan Sumber Daya Alam

0

0

0

0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

0

0

0

0

Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

10,675,331,575

0

10,675,331,575

0

10,675,331,575

0

10,675,331,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,675,331,575

0

10,675,331,575

0

21,563,599,302

0

21,563,599,302

0

1,899,362,916

0

1,899,362,916

0

32,839,006,596

0

32,839,006,596

0

2,890,837,789

0

2,890,837,789

0

30,660,330,160

0

30,660,330,160

0

319,830,584

0

319,830,584

0

PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat Beban Bunga

0

0

0

0

Beban Subsidi

0

0

0

0

Beban Hibah

0

0

0

0

Beban Bantuan Sosial

2,172,500

0

2,172,500

0

Beban Penyusutan dan Amortisasi

3,264,913,051

0

3,264,913,051

0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

7,207,469,136

0

7,207,469,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,647,522,034

0

100,647,522,034

0

89,972,190,459)

0

89,972,190,459)

0

Beban Transfer Beban Lain-Lain JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL

(

(


LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

29/04/16 lu_loes1 2

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)


: 108



JUMLAH URAIAN 1

2015

2014

2

3

Jumlah

%

4

5

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

0

5,700,000

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non

(

6,342,026,299

0

6,336,326,299)

0

0

0

(

5,700,000

0

6,342,026,299

0

6,336,326,299)

0

0

0

Lancar SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban

0

0

0

0

0

0

0

0

261,685,183

0

261,685,183

0

0

0

0

0

261,685,183

0

261,685,183

0

Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

(

6,074,641,116)

(

6,074,641,116)

OPERASIONAL POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

0

0

0

0

(

0

0

96,046,831,575)

0

(



96,046,831,575)

0


29/04/16 lu_lpesatker 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH)


: 108



JUMLAH URAIAN 2015 1

2

EKUITAS AWAL

Jumlah

2014 3

28,015,837,848

0

96,046,831,575)

0

783,001

0

Koreksi Nilai Persediaan

0

Selisih Revaluasi Aset Tetap

SURPLUS/DEFISIT - LO

(

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

%

4

5

28,015,837,848

0.00

96,046,831,575)

0.00

783,001

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0.00

783,001

0

783,001

0.00

0

0

0

0.00

73,999,619,737

0

73,999,619,737

0.00

22,046,428,837)

0

22,046,428,837)

0.00

5,969,409,011

0

5,969,409,011

0.00

(

AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

(



(

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)


108


2015 No

A A.I.1

2

PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Perpajakan

A.I.1.b

Penerimaan Negara Bukan Pajak HIBAH

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B B.I.1

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

3

4

5

6

7

8

9

10

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

A.I.1.a

A.I.2

2014

ANGGARAN

URAIAN

1

: LRAST : Friday, April 29, 1 : : lu_pastkt

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

110,000,000

16,277,700,519

16,167,700,519

14797.91

0

9,661,851,785

9,661,851,785

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

110,000,000

16,277,700,519

16,167,700,519

14797.91

0

9,661,851,785

9,661,851,785

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

110,000,000

16,277,700,519

16,167,700,519

14797.91

0

9,661,851,785

9,661,851,785

0.00

3,871,421,120)

95.39

85,811,904)

99.63

3,767,156,533)

93.68

18,452,683)

98.74

BELANJA NEGARA 100,591,000,000

90,343,359,163

(

10,247,640,837)

89.81

84,035,163,000

80,163,741,880

B.I.1.a

Belanja Pegawai

26,532,100,000

21,563,599,302

(

4,968,500,698)

81.27

22,989,800,000

22,903,988,096

B.I.1.b

Belanja Barang

70,395,550,000

65,257,685,511

(

5,137,864,489)

92.70

59,583,456,000

55,816,299,467

B.I.1.c

Belanja Modal

3,663,350,000

3,522,074,350

(

141,275,650)

96.14

1,461,907,000

1,443,454,317

B.I.1.d

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Pinjaman dan Hibah

0

0

0

0.00

0

449,402,349

449,402,349

0.00

B.I.2.a

Belanja Pegawai

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.b

Belanja Barang

0

0

0

0.00

0

449,402,349

449,402,349

0.00

B.I.2.c

Belanja Modal

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.d

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

100,591,000,000

90,343,359,163

10,247,640,837)

89.81

84,035,163,000

80,613,144,229

3,422,018,771)

95.93

B.I.2

Rupiah Murni

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C

PEMBIAYAAN

C.I

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

(

( ( ( (

(

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.1

Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.2

Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)


108


2015 No

1

2014

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

3

4

5

6

7

8

9

10

URAIAN

2

: LRAST : Friday, April 29, 2 : : lu_pastkt

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

C.II.1

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

C.II.1

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)



0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : :

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

108


-

-

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id REALISASI BELANJA

URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3

ANGGARAN SETELAH REVISI

4

BULAN INI

5

JUMLAH S/D BULAN INI

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI

6

7

JUMLAH NETO S/D BULAN INI

8

: LRBKB 02 : Friday, April 29, 2016 1 : : lu_lrabi1b % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

06

Program Pengawasan Persaingan Usaha JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

04

EKONOMI

01

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

06

Program Pengawasan Persaingan Usaha JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH BELANJA

52,424,569,000

54,948,080,000

9,021,010,132

47,638,860,708

(

18,317,987)

47,620,542,721

86.66

7,327,537,279

52,424,569,000

54,948,080,000

9,021,010,132

47,638,860,708

(

18,317,987)

47,620,542,721

86.70

7,327,537,279

52,424,569,000

54,948,080,000

9,021,010,132

47,638,860,708

(

18,317,987)

47,620,542,721

86.70

7,327,537,279

48,166,431,000

45,642,920,000

7,780,722,486

42,960,096,673

(

237,280,231)

42,722,816,442

93.60

2,920,103,558

48,166,431,000

45,642,920,000

7,780,722,486

42,960,096,673

(

237,280,231)

42,722,816,442

94.12

2,920,103,558

48,166,431,000

45,642,920,000

7,780,722,486

42,960,096,673

(

237,280,231)

42,722,816,442

94.12

2,920,103,558

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

90.07

10,247,640,837

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

90.07

10,247,640,837

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

89.81

10,247,640,837

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

90.07

10,247,640,837

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

89.81

10,247,640,837

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

(

255,598,218)

90,343,359,163

90.07

10,247,640,837

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01

KPPU

JUMLAH BELANJA

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT

JUMLAH BELANJA




108


-

-


URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51

BEBAN PEGAWAI

5121

Beban Honorarium

512111

Beban Uang Honor Tetap JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

52 5211

26,532,100,000

26,532,100,000

3,554,975,792

21,571,016,989

(

7,417,687)

21,563,599,302

81.27

4,968,500,698

26,532,100,000

26,532,100,000

3,554,975,792

21,571,016,989

(

7,417,687)

21,563,599,302

81.30

4,968,500,698

26,532,100,000

26,532,100,000

3,554,975,792

21,571,016,989

(

7,417,687)

21,563,599,302

81.30

4,968,500,698

2,228,689,000

1,807,641,000

183,030,920

1,777,998,512

0

1,777,998,512

98.36

29,642,488

90,000,000

90,000,000

0

83,150,957

0

83,150,957

92.39

6,849,043

BEBAN BARANG Beban Barang Operasional

521111

Beban Keperluan Perkantoran

521113

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

292,500,000

355,523,000

50,996,660

304,483,104

0

304,483,104

85.64

51,039,896

521115

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

460,220,000

401,240,000

76,860,000

364,250,000

0

364,250,000

90.78

36,990,000

521119

Beban Barang Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

5212

248,110,000

236,510,000

13,570,000

217,191,678

0

217,191,678

91.83

19,318,322

3,319,519,000

2,890,914,000

324,457,580

2,747,074,251

0

2,747,074,251

95.02

143,839,749

0

2,649,947,773

78.22

737,725,227

(

6,335,343)

2,184,814,657

84.77

392,380,343

0

0

0.00

0

(

6,335,343)

4,834,762,430

81.16

1,130,105,570

Beban Barang Non Operasional

521211

Beban Bahan

2,981,135,000

3,387,673,000

817,989,313

2,649,947,773

521213

Beban Honor Output Kegiatan

2,614,845,000

2,577,195,000

1,294,045,000

2,191,150,000

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

5218 521811

21,850,000

0

0

0

5,617,830,000

5,964,868,000

2,112,034,313

4,841,097,773

0

878,691,000

252,105,054

834,394,719

0

834,394,719

94.96

44,296,281

0

878,691,000

252,105,054

834,394,719

0

834,394,719

94.96

44,296,281

sub kelompok belanja tidak ada jenis belanja tidak ada JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218




108


-

-


URAIAN

KODE

1 5221

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

Beban Jasa

522111

Beban Langganan Listrik

522112

Beban Langganan Telepon

522113

Beban Langganan Air

522119

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

522131

Beban Jasa Konsultan

522141

926,400,000

856,385,000

73,037,027

678,876,156

0

678,876,156

79.27

177,508,844

1,092,600,000

906,948,000

133,234,690

802,312,977

0

802,312,977

88.46

104,635,023

108,000,000

115,620,000

13,252,437

82,094,253

0

82,094,253

71.00

33,525,747

2,640,000

1,600,000

0

294,070

0

294,070

18.38

1,305,930

515,034,000

455,100,000

246,700,000

421,600,000

0

421,600,000

92.64

33,500,000

Beban Sewa

5,298,301,000

5,226,718,000

264,446,617

4,676,912,950

54,000)

4,676,858,950

89.48

549,859,050

522151

Beban Jasa Profesi

4,191,775,000

5,404,458,000

1,205,308,160

4,633,988,802

0

4,633,988,802

85.74

770,469,198

522191

Beban Jasa Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

5231

9,051,748,000

12,990,844,000

3,475,944,122

11,989,160,855

21,186,498,000

25,957,673,000

5,411,923,053

23,285,240,063

(

(

0

11,989,160,855

92.29

1,001,683,145

54,000)

23,285,186,063

89.70

2,672,486,937

0

1,083,375,400

98.60

15,436,600

Beban Pemeliharaan

523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1,095,640,000

1,098,812,000

380,641,205

1,083,375,400

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1,926,359,000

1,845,785,000

247,024,015

1,654,839,550

0

1,654,839,550

89.66

190,945,450

3,021,999,000

2,944,597,000

627,665,220

2,738,214,950

0

2,738,214,950

92.99

206,382,050

25,069,701,000

21,097,020,000

1,578,865,786

20,862,611,650

220,860,514)

20,641,751,136

97.84

455,268,864

808,130,000

619,370,000

95,370,000

498,874,000

0

498,874,000

80.55

120,496,000

3,691,010,000

3,881,566,000

762,400,000

3,748,910,000

900,000)

3,748,010,000

96.56

133,556,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 5241

Beban Perjalanan Dalam Negeri

524111

Beban Perjalanan Biasa

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

524114

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524119

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

5242 524219

(

(

7,878,923,000

4,585,815,000

655,636,224

4,391,018,786

(

20,029,331)

4,370,989,455

95.32

214,825,545

37,447,764,000

30,183,771,000

3,092,272,010

29,501,414,436

(

241,789,845)

29,259,624,591

97.74

924,146,409

2,447,885,000

1,575,036,000

91,440,186

1,558,429,850

(

1,343)

1,558,428,507

98.95

16,607,493

2,447,885,000

1,575,036,000

91,440,186

1,558,429,850

(

1,343)

1,558,428,507

98.95

16,607,493

73,041,495,000

70,395,550,000

11,911,897,416

65,505,866,042

248,180,531)

65,257,685,511

93.05

5,137,864,489

Beban Perjalanan Luar Negeri Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

(




108


-

-


URAIAN

KODE

1 53 5321 532111

2

533121

536111

4

BULAN INI

5



6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

sub kelompok belanja tidak ada jenis belanja tidak ada

984,195,000

2,712,818,000

693,775,010

2,636,578,350

0

2,636,578,350

97.19

76,239,650

984,195,000

2,712,818,000

693,775,010

2,636,578,350

0

2,636,578,350

97.19

76,239,650

0

900,000,000

627,829,400

835,391,000

0

835,391,000

92.82

64,609,000

0

900,000,000

627,829,400

835,391,000

0

835,391,000

92.82

64,609,000

33,210,000

50,532,000

13,255,000

50,105,000

0

50,105,000

99.16

427,000

33,210,000

50,532,000

13,255,000

50,105,000

0

50,105,000

99.15

427,000

1,017,405,000

3,663,350,000

1,334,859,410

3,522,074,350

0

3,522,074,350

96.14

141,275,650

100,591,000,000

100,591,000,000

16,801,732,618

90,598,957,381

255,598,218)

90,343,359,163

90.07

10,247,640,837

sub kelompok belanja tidak ada jenis belanja tidak ada JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

5361

3


kelompok belanja tidak ada

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 5331

ANGGARAN SEMULA

: LRBKB 02 : Friday, April 29, 2016 4 : : lu_lrabi1b

sub kelompok belanja tidak ada jenis belanja tidak ada JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

JUMLAH BELANJA

(

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : :


108


-

-

: LRBKB 02 : Friday, April 29, 2016 1 : : lu_lrapbi1b


URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

5

BULAN INI

6


7


8

SISA ANGGARAN

9

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

06

Program Pengawasan Persaingan Usaha JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01

04

EKONOMI

01

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

06

Program Pengawasan Persaingan Usaha JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

0

0

9,606,687

8,711,300

18,317,987

0.00

0

0

0

9,606,687

8,711,300

18,317,987

0.00

0

0

0

9,606,687

8,711,300

18,317,987

0.00

0

0

0

88,783,223

148,497,008

237,280,231

0.00

0

0

0

88,783,223

148,497,008

237,280,231

0.00

0

0

0

88,783,223

148,497,008

237,280,231

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01

KPPU


III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT


LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : :


108


-

-

: LRBKB 02 : Friday, April 29, 2016 2 : : lu_lrapbi1b


URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

5


BULAN INI

6

7


8

SISA ANGGARAN

9

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 5121 512111

PENGEMBALIAN BEBAN PEGAWAI sub kelompok belanja tidak ada Pengembalian Beban Uang Honor Tetap JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5121 JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

52 5212 521213

522141

7,417,687

0

7,417,687

0.00

0

0

7,417,687

0

7,417,687

0.00

0

0

0

7,417,687

0

7,417,687

0.00

0

0

0

1,777,500

4,557,843

6,335,343

0.00

0

0

0

1,777,500

4,557,843

6,335,343

0.00

0

0

0

0

54,000

54,000

0.00

0

0

0

0

54,000

54,000

0.00

0

sub kelompok belanja tidak ada Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

sub kelompok belanja tidak ada Pengembalian Beban Sewa JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221

5241

0

0

PENGEMBALIAN BEBAN BARANG

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5221

0

sub kelompok belanja tidak ada

524111

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

0

0

84,631,580

136,228,934

220,860,514

0.00

0

524114

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

0

900,000

0

900,000

0.00

0

524119

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

0

3,661,800

16,367,531

20,029,331

0.00

0

0

0

89,193,380

152,596,465

241,789,845

0.00

0

0

0

1,343

0

1,343

0.00

0

0

0

1,343

0

1,343

0.00

0

0

0

90,972,223

157,208,308

248,180,531

0.00

0

0

0

98,389,910

157,208,308

255,598,218

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 5242 524219

sub kelompok belanja tidak ada Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN(TRANSAKSI KAS) UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

: -


KD. LAPORAN : LRPK.B02 : 29/04/16 TANGGAL : 1 HAL

-

PROG. ID : REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

BULAN INI 4

: lui_pend01

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI

6

% REAL. PEND 8

7

I. IKHTISAR MENURUT MAP I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PNBP LAINNYA

4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

42312

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Jumlah Penerimaan

42312

Jumlah Penerimaan 4231 4237

Pendapatan Iuran dan Denda

42375

Pendapatan Denda

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

423755

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

Jumlah Penerimaan

42375

Jumlah Penerimaan 4237

0

0

5,700,000

0

5,700,000

0.00

0

0

5,700,000

0

5,700,000

0.00

0

0

5,700,000

0

5,700,000

0.00

6,005,084

0.00

0

6,005,084

6,005,084

0

110,000,000

7,184,416,000

15,680,914,536

0

15,680,914,536 14,255.37

110,000,000

7,190,421,084

15,686,919,620

0

15,686,919,620 14,255.37

110,000,000

7,190,421,084

15,686,919,620

0

15,686,919,620 14,255.37

2,411,813

46,616,781

0

4239

Pendapatan Lain-lain

42392

Pendapatan Pelunasan Piutang

423921

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

0

423922

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

0

0

61,620,283

0

2,411,813

108,237,064

Jumlah Penerimaan

42392

46,616,781

0.00

0

61,620,283

0.00

0

108,237,064

0.00

42395

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0

0

392,806,836

0

392,806,836

0.00

423953

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

0

0

31,448,363

0

31,448,363

0.00

0

0

424,255,199

0

424,255,199

0.00

Jumlah Penerimaan 42399

Pendapatan Lain-lain

42395

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN(TRANSAKSI KAS) UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 : -




-

PROG. ID : REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain

Jumlah Penerimaan

42399

Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan Jumlah Penerimaan

423

42

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

BULAN INI 4

PENDAPATAN


0

5,454,545

0 0

: lui_pend01

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI

6

8

7

52,588,636

0

5,454,545

52,588,636

7,866,358

585,080,899

110,000,000

7,198,287,442

110,000,000

7,198,287,442

110,000,000

% REAL. PEND

52,588,636

0.00

0

52,588,636

0.00

0

585,080,899

0.00

16,277,700,519

0

16,277,700,519

0.00

16,277,700,519

0

16,277,700,519

0.00

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519

0.00

110,000,000

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519

0.00

110,000,000

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519 14,797.90

110,000,000

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519 14,797.90

110,000,000

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519 14,797.90

110,000,000

7,198,287,442

16,277,700,519

0

16,277,700,519 14,797.90

II. IKHTISAR MENURUT ESELON 01

KPPU

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH 0199

PUSAT

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108




-

PROG. ID :

: -

: lui_penblank

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH

---.---.---.---.---.---

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 4

---.---.---.---.---.---

BULAN INI 5

---.---.---.---.---.---


---.---.---.---.---.---

% REAL. PEND 7

---.---

BAGIAN ANGGARAN 108.01.422810

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2015 (AUDITED) I. PENDAHULUAN Tertib administrasi pengelolaan BMN merupakan prasyarat penting bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyajikan data BMN yang handal dan akurat dalam neraca laporan keuangan. Untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian, yang menggambarkan siklus berkesinambungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki 1 (satu) Satuan Kerja dan 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) sebagai Kantor Pembantu yang tersebar di beberapa kota, yaitu KPD Medan, KPD Batam, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, dan KPD Makassar dengan Kode Bagian Anggaran 108 dan Kode Satker 422810. Barang Milik Negara di KPPU berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang dibiayai dari APBN. Untuk itu seluruh pencatatan transaksi yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN harus dilaporkan kepada Pengelola Barang yang tertuang dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) setiap semester dan tahunan. LBMN KPPU Tahun Anggaran 2015 tersajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar hukum penyusunan Laporan BMN: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

1

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tetang Bagan Akun Standar;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tetang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN;

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tetang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

17.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

18.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

19.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014;

20.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;dan

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-57/PB/2013.

2

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Pengguna Barang secara periodik diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. LBMN Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang telah menerapkan penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014. LBMN Pengguna Barang Tahunan untuk Tahun Anggaran 2015

telah menerapkan

penyusutan BMN berupa Aset Tetap dalam rangka menyesuaikan nilai BMN berupa Aset Tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kebijakan penyusutan Aset Tetap tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014. 1. Nilai Penyusutan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014. Ketentuan mengenai teknis perhitungan dan penyajian penyusutan BMN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 145/KM.6/2014. Ketentuan yang diatur ulang sehubungan dengan perubahan kebijakan penyusutan adalah sebagai berikut : 1.

Perhitungan penyusutan pertama kali atas objek penyusutan berupa Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005; dan

2.

Perhitungan sisa masa manfaat atas objek penyusutan berupa Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005.

3.

Adapun asumsi dalam melakukan perhitungan penyusutan sebagaimana KMK Nomor 145/KM.6/2014 adalah sebagai berikut :

a.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1)

Koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai Semester II Tahun 2010.

2)

Koreksi penyusutan dihitung berdasarkan sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I.

3)

Dalam hal tidak terdapat sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010, maka nilai Aset Tetap disusutkan seluruhnya.

3

b.

Aset Tetap yang diperoleh sejak Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1)

Koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai perolehan Aset Tetap.

2)

Koreksi Penyusutan dihitung berdasarkan Tabel Masa Manfaat I.

c.

Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sampai dengan 1 (satu) semester sebelum diberlakukannya penyusutan.

d.

Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai penambahan nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurangan nilai ekuitas pada neraca.

e.

Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal periode berjalan.

f.

Koreksi penyusutan Aset Tetap dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester diberlakukannya penyusutan Aset Tetap.

g.

Seluruh Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian. Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap dalam Neraca adalah sebagai berikut: Tabel 1 Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap dalam Neraca SIMAK – BMN Per 31 Desember 2015 Uraian Akun

Nilai

Akumulasi

Nilai

Neraca

BMN (Rp)

Penyusutan (Rp)

Buku (Rp)

Peralatan dan Mesin Aset Tetap dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya

26.499.523.861

(19.911.969.072)

6.587.554.789

835.391.000

(835.391.000)

0

1.639.126.748

(4.932.813)

1.634.193.935

0

0

0

0

0

0

28.974.041.609

(20.752.292.885)

8.221.748.724

Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan JUMLAH

Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan Aset Tetap. Nilai perolehan Aset Tetap, jumlah penyusutan dan akumulasi serta nilai buku per jenis Aset Tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan Ringkas atas Laporan Barang Milik Negara adalah kebijakan yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya. 3. Masa Manfaat Yang Digunakan Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014. Tabel 2 Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Masa Manfaat 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)

4 tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPPU. Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015 ini adalah sebesar Rp26.577.488.221,00, yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal 1 Januari 2015 sebesar Rp Rp24.613.794.761,00, nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.631.097.645,00, serta nilai mutasi kurang yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp667.404.185,00. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

5

Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode Tahun Anggaran 2015

ini disusun

menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntansi - BMN sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode Semester I Tahun Anggaran 2015 ini terdiri atas: 1.

Neraca;

2.

Laporan Barang Persediaan;

3.

Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4.

Laporan Aset Tak Berwujud; ;

5.

Laporan Kondisi Barang;

6.

Laporan Penyusutan;

7.

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

8.

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

9.

Arsip Data Komputer (ADK).

10. Informasih Tambahan IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 Desember 2015 1. Saldo Awal 1 Januari 2015 Nilai BMN KPPU per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp26.318.960.416,00 yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp26.241.811.056,00 dan BMN Ekstrakomptabel senilai Rp77.149.360,00. 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun Anggaran 2015 Mutasi BMN pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp401.487.315,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp542.679.021,00, selama periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi tambah sebesar Rp35.211.616,00, dan mutasi kurang sebesar Rp176.403.322,00. Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

6

Barang - barang

Tabel 3 Laporan Mutasi Barang Persediaan Per 31 Desember 2015 Uraian

Barang konsumsi Bahan untuk pemeliharaan Suku Cadang Pita Cukai, Materai dan Leges

Saldo

Mutasi

Mutasi

Saldo

Awal

Tambah

Kurang

Akhir

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

401.437.336

0

172.106.669

229.330.667

15.831.400

0

1.816.191

14.015.209

0

0

0

0

144.000

0

144.000

0

92.561.034

35.211.616

231.000

0

41.000

190.000

32.474.251

0

2.295.462

30.178.789

0

0

0

0

542.679.021

35.211.616

176.403.322

401.487.315

Persediaan untuk dijual dan/atau diserahkan

0

127.772.650

kepada masyarakat Bahan baku Persediaan lainnya Bansos JUMLAH

b. Tanah Sampai dengan Periode Tahun Anggaran 2015, KPPU tidak memiliki aset berupa tanah. Tanah yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor PERJ15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Dengan demikian saldo tanah per 31 Desember 2015 adalah nihil. c. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.499.523.861,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp24.536.645.401,00. Mutasi tambah sebesar Rp2.630.282.645,00, terdapat mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin untuk Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp667.404.185,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Alat Bantu (3.01) Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.478.570.600,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.474.070.600,00. Terdapat mutasi tambah Sebesar Rp4.500.000,00. Tidak terdapat mutasi kurang selama Periode Tahun Anggaran 2015. Sehingga saldo Alat Bantu per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.478.570.600,00. Rincian Mutasi Alat Bantu tersebut meliputi :

7

Tabel 4 Mutasi Tambah Alat Bantu Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp)

Ekstrakomptabel (Rp)

Pembelian

4.500.000

0

JUMLAH

4.500.000

0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Bantu dari Pembelian berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

Stationary Water Pump

1

4.500.000

JUMLAH

1

4.500.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Bantu sebagai berikut : Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

5

1.478.570.600

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

2) Alat Angkutan (3.02) Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.466.656.300,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp9.382.065.300,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp130.491.000,00, dan mutasi kurang sebesar Rp45.900.000,00. Sehingga saldo Alat Angkutan Per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.466.656.300,00. Rincian Mutasi Alat Angkutan tersebut meliputi : Tabel 5 Mutasi Tambah Alat Angkutan Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp)


Pembelian

130.491.000

0

JUMLAH

130.491.000

0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Angkutan dari Pembelian berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Sepeda Motor

8

129.833.000

2

Baggage Trolly

1

658.000

JUMLAH

9

130.491.000

8

Tabel 6 Mutasi Kurang Alat Angkutan Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp)

Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya JUMLAH


45.900.000

0

45.900.000

0

Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Angkutan dari Reklasifikasi berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

Sepeda Motor

6

45.900.000

JUMLAH

6

45.900.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Angkutan sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

55

9.466.656.300

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

3) Alat Bengkel (3.03) Saldo Alat Bengkel pada Laporan Barang Pengguna Per 31 desember 2015 adalah sebesar Rp15.800.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp15.800.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Bengkel Per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp15.800.000,00. Berdasarkan status kondisinya pada

Alat Bengkel

adalah sebagai berikut : Tabel 7 Kondisi Barang Alat Bengkel Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

13

15.800.000

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

9

4) Alat Pengolahan (3.04) Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.350.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp9.350.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Pengolahan per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp9.350.000,00. Berdasarkan status kondisinya pada Alat Pengolahan adalah sebagai berikut : Tabel 8 Kondisi Barang Alat Pengolahan Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

2

9.350.000

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.100.841.223,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp6.481.129.237,00. Terdapat mutasi tambah pada Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp799.934.786,00, dengan rincian penambahan kuantitas berupa pembelian barang dengan nilai sebesar Rp790.984.786,00, dan penambahan nilai pada saldo awal atas barang berlebih yang terdapat di KPPU sebesar Rp8.645.000,00. Nilai tersebut

dikelompokan

kedalam

Intrakomptabel

sebesar

Rp7.830.000,00,

dan

Ekstrakomptabel sebesar Rp815.000,00. serta penambahan nilai dari pengembangan aset sebesar Rp1.120.000,00,-. Sebagai tambahan informasi mutasi tambah atas aset tersebut terdiri dari saldo awal barang berlebih yang disebabkan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pada tahun anggaran 2014 atas barangbarang inventaris eks Kantor Japan International Coorperation Agency (JICA) yang ada di KPPU, yang ditindak lanjuti oleh KPPU dengan berkorespondensi dengan KPKNL Jakarta III,

berdasarkan

Berita

Acara

Inventaris

Barang

Milik

Negara

Nomor

:

BA-

02/WKN.07/KNL.03/2015. KPPU memasukan barang berlebih tersebut sebagai Aset serta pengembangan aset berupa Meja Rapat KPD Surabaya. Terdapat mutasi kurang pada Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp180.222.800,00. Sehingga saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.100.841.223,00. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

10

Tabel 9 Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp)


Pembelian

790.984.786

Saldo Awal

7.830.000

815.000

Pengembangan Nilai Aset

1.120.000

0

JUMLAH

0

799.934.786

815.000

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Pembelian berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

1

Mesin Ketik Elektronik/Selektrik

1

2.000.000

2

Lemari Besi/Metal

4

7.902.510

3

Lemari Kayu

9

214.305.000

4

Filing Cabinet Besi

2

2.998.000

2

2.096.000

2

4.832.500

5

6

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor lainnya CCTV-Camera Control Television System

Harga (Rp)

7

White Board

2

1.500.000

8

Alat Penghancur Kertas

2

2.373.000

9

Mesin Absensi

2

8.760.000

10

Laser Pointer

3

3.210.451

11

LCD Projector/Infocus

7

43.416.204

7

7.796.119

12

Alat Perekam Suara (Voice Pen)

13

Proyektor Spider Bracket

4

5.500.000

14

Meja Kerja Kayu

1

1.650.000

15

Kursi Besi/Metal

88

75.520.000

16

Sice

3

20.240.000

17

Meja rapat

6

46.310.000

18

Meja Resepsionis

2

13.050.000

19

Partisi

1

63.145.000

20

A.C Split

12

73.755.000

21

Televisi

2

32.890.000

22

Loudspeaker

4

40.700.000

11

No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

23

Microphone Table Stand

2

990.000

24

Mic Conference

16

70.950.002

25

Dispanser

1

400.000

26

Lambang Instansi

3

16.595.000

27

Karpet

2

1.300.000

28

Panggung

2

7.300.000

29

Lampu

1

1.400.000

30

Alat Rumah Tangga Lainnya

4

18.100.000

197

790.984.786

JUMLAH

Penambahan Saldo Awal Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Lemari Besi/Metal

2

2.229.000

2

Brandkas

1

2.969.000

3

Meja Kerja Kayu

2

894.000

4

Meja Rapat

2

1.738.000

JUMLAH

7

7.830.000

Penambahan Saldo Awal Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Meja Kerja Kayu

1

297.000

2

Kursi Besi/Metal

2

518.000

Jumlah

3

815.000

Penambahan Pengembangan Aset Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

Meja Rapat

1

1.120.000

Jumlah

1

1.120.000

12

Tabel 10 Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp)


Reklasifikasi

180.222.800

0

JUMLAH

180.222.800

0

Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Reklasifikasi berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Overhead Projector

1

12.500.000

2

A.c Split

31

167.722.800

JUMLAH

32

180.222.800

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas

Baik

Nilai (Rp)

2.823

7.100.841.223

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

6) Alat Studio dan Komunikasi (3.06) Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp897.075.069,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp536.252.590.00. Terdapat mutasi tambah pada Alat Studio sebesar Rp371.368.479,00. Serta mutasi kurang pada Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp10.546.000,00. Sehingga saldo Alat Studio dan Komunikasi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp897.075.069,00. Rincian Mutasi Alat Studio and Komunikasi tersebut meliputi: Tabel 11 Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi Uraian Jenis Transaksi Pembelian

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

(Rp)

(Rp)

371.368.479

0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Studio dan Komunikasi dari Pembelian berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Audio Mixing Console

2

4.400.000

2

Audio Amplifer

2

11.000.000

3

Microphone/Wireless Mic

3

17.902.500

13

No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

4

Microphone/Boom Stand

2

990.000

5

Audio master Contorl Unit

2

33.000.000

6

Encoder/Decoder

2

9.262.500

7

Lensa Kamera

2

51.804.489

8

Layar Film/Projector

4

34.980.000

9

Camera Digital

5

33.338.990

10

Video Conference

2

164.670.000

11

Telphone (PABX)

1

4.520.000

12

Facsimile

1

3.025.000

13

Conector

1

2.475.000

JUMLAH

29

371.368.479

Tabel 12 Mutasi Kurang Alat Studio dan Komunikasi Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

(Rp)

(Rp)

10.546.000

0

Aset Lainnya Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Studio dan Komunikasi dari Reklasifikasi berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

Camera Digital

1

3.429.000

2

Facsimile

3

7.117.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Studio dan komunikasi adalah sebagai berikut : Uraian Kondisi

Kuantitas

Baik

142

Nilai (Rp) 897.075.069

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

7) Alat Kedokteran (3.07) Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp50.534.500,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp50.534.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Kedokteran Per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp50.534.500,00. Berdasarkan status kondisinya pada Alat Kedokteran adalah sebagai berikut :

14

Tabel 13 Kondisi Barang Alat Kedokteran Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

28

50.534.500

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

8) Alat Laboratorium (3.08) Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp238.197.770,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp229.405.498,00.

Terdapat

mutasi

tambah

pada

Alat

Laboratorium

sebesar

Rp8.792.272,00,-. Selama Tahun Anggaran 2015 tidak ada mutasi kurang pada pada Alat Laboratorium. Sehingga saldo Alat Laboratorium Per 31 Desember 2015 sebesar Rp Rp238.197.770,00. Rincian Mutasi Alat Laboratorium meliputi: Tabel 14 Mutasi Tambah Alat Laboratorium Intrakomptabel

Uraian Jenis Transaksi

(Rp)

Pembelian


8.792.272

0

Penambahan Intrakomptabel Alat Laboratorium karena Pembelian berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

Uninterupted Power Suply

Harga (Rp)

10

(UPS)

8.792.272

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Laboratorium adalah sebagai berikut : Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

66

238.197.770

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

9) Alat Persenjataan Non Senjata Api (3.09) Saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp50.092.600,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp42.092.600,00. Terdapat mutasi tambah pada alat Persenjataan Non Senjata Api sebesar Rp8.000.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terjadi mutasi

kurang. Sehingga saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api Per 31

Desember 2015 sebesar Rp50.092.600,00. Rincian mutasi Alat Persenjataan Non Senjata Api meliputi:

15

Tabel 15 Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api Intrakomptabel


(Rp)

Pembelian


8.000.000

0

Penambahan Intrakomptabel Alat Persenjataan Non Senjata Api karena Pembelian berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

Background

1

Harga (Rp) 8.000.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Persenjataan Non Senjata Api adalah sebagai berikut : Uraian Kondisi

Kuantitas

Nilai (Rp)

Baik

5

50.092.600

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

10) Alat Komputer (3.10) Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.192.405.799,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo Per 1 Januari 2015 sebesar Rp6.315.945.076,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi tambah pada Alat Komputer sebesar Rp1.307.196.108,00, dengan rincian penambahan kuantitas berupa pembelian barang dengan nilai sebesar Rp1.306.746.108,00, serta penambahan nilai dari Pengembangan Aset sebesar Rp450.000,00. Sebagai tambahan informasi, mutasi tambah atas Pengembangan Aset tersebut disebabkan karena adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dimana belanja pemiliharaan alat kantor digunakan untuk pembelian Mainboard yang meyebabkan terjadinya proses kapitalisasi atas nilai tersebut kedalam aset. Tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Komputer. Sehingga saldo Alat Komputer Per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.739.947.056,00. Rincian mutasi pada Alat Komputer tersebut meliputi : Tabel 16 Mutasi Tambah Alat Komputer Intrakomptabel

Uraian Jenis Transaksi Pembelian Pengembangan Aset JUMLAH

16


(Rp) 1.306.746.108

0

450.000

0

1.307.196.108

0

Penambahan Intrakomptabel Peralatan Komputer dari Pembelian berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

PC Unit

67

543.404.952

2

Lap Top

15

146.497.348

3

Net Book

6

60.819.932

4

Ultra Mobile P.c

1

4.999.000

5

Printer

6

16.290.000

6

Scanner

8

79.043.074

7

External/Portable Hardisk

9

23.301.406

8

Server

5

296.311.378

9

Rak Server

1

10.625.954

10

Wireless Access Point

7

25.578.721

11

Switch

8

77.363.188

12

Peralatan Jaringan Lainnya

5

22.511.155

JUMLAH

138

1.307.196.108

Penambahan Intrakomptabel Alat Komputer karena Pengembangan Aset berupa: No. 1

Nama Barang

Jumlah

PC Unit

Harga (Rp)

1

450.000

Tabel 17 Mutasi Kurang Alat Komputer Intrakomptabel



(Rp) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya JUMLAH

430.735.385

0

430.735.385

0

Pengurangan Intrakomptabel Peralatan Komputer dari Pembelian berupa: No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1

PC Unit

46

353.302.145

2

Printer

17

51.161.940

3

Scanner

4

23.301.300

4

Wireless Access Point

1

2.970.000

JUMLAH

68

430.735.385

17

Berdasarkan status kondisinya pada Alat computer adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas

Baik

Nilai (Rp)

891

7.192.405.799

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

11) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sesuai dengan KMK 145/KM.6/2014 Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Peralatan dan Mesin dalam Neraca adalah sebagai berikut: Tabel 18 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Nilai Perolehan

Akumulasi

Nilai Buku

(Rp)

Penyusutan (Rp)

(Rp)

26.499.523.861

(19.911.969.072)

6.587.554.789

d. Gedung Dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. Bangunan yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. e. Aset Tetap dalam Renovasi Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp835.391.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi Tambah sebesar Rp835.391.000,00. Saldo tersebut merupakan hasil dari Renovasi Ruang Gedung Kantor yang digunakan untuk keperluan Pemeriksaan dan Persidangan terkait dengan Tugas dan Fungsi dari KPPU sebagai pengemban UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : Tahun Perolehan

NO

URAIAN PEKERJAAN

Jumlah (Rp)

1

Renovasi Ruang Pemeriksaan dan Persidangan (Termin I dan II )

2015

760.041.000

2

Jasa Konsultan Pengawas

2015

31.350.000

3

Jasa Konsultan Perencana JUMLAH

2015

44.000.000 835.391.000

Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi kurang sebesar Rp66.038.907,00. Saldo tersebut merupakan 3 paket pekerjaan renovasi yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2014 dan telah dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik gedung kantor KPPU yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor PERJ15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Maka Aset Tetap Dalam Renovasi

18

tersebut harus dikapitalisasikan ke pemiliknya berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor : 110/KPPU/SJ/B3/V/2014 tanggal 12 Mei 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : NO

Tahun Perolehan

URAIAN PEKERJAAN

Jumlah (Rp)

1

Renovasi Ruang Rapat Inovasi I

2014

14.026.782

2

Renovasi Ruang Rapat Inovasi II

2014

24.552.000

3

Renovasi Ruang Rapat Entry Barier JUMLAH

2014

27.460.125 66.038.907

Sehinga saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp Rp835.391.000,00,-. Berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, penyusutan dilakukan pada obyek Aset Tetap Renovasi sehingga nilai Aset Tetap Renovasi setelah dilakukan penyusutan sebesar Rp0,00. f. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.639.126.748,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.639.126.748,00,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 desember 2015 sebesar Rp1.639.126.748,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01) Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.633.489.248,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.633.489.248,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan Per 31 Desember 2015

tetap

sebesar

Rp1.633.489.248,00.

Berdasarkan

status

kondisinya

Bahan

Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan, adalah sebagai berikut : Tabel 19 Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi Uraian Kondisi

Kuatitas

Nilai (Rp)

Baik

99

1.633.489.248

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

19

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02) Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.637.500,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp5.637.500,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Barang Bercorak Kesenian Per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp5.637.500,00. Berdasarkan status kondisinya Barang Bercorak Kesenian adalah sebagai berikut : Tabel 20 Kondisi Barang Bercorak Kesenian Uraian Kondisi

Kuatitas

Nilai (Rp)

Baik

1

5.637.500

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya dalam Neraca adalah sebagai berikut : Tabel 21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Nilai Perolehan


Nilai Buku

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1.639.126.748

(4.932.813)

1.634.193.935

d. Aset Lainnya 1) Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp658.349.163,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp6.878.242.861,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.747.351.280,00, dengan rincian dari penambahan kuantitas berupa pembelian software sebesar Rp80.100.706,00, serta dari pengembangan Sistem Aplikasi Manajamen Aset sebesar Rp18.000.000,00,

dan dari transaksi penggunaan kembali

sebesar Rp4.649.250.574,00. Akumulasi mutasi kurang Selama Periode Tahun Anggaran 2015

pada

Aset

Tak

Berwujud

berupa

Hasil

Kajian/Penelitian

sebesar

Rp10.967.244.978,00. Dikarenakan adanya Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya. Sebagai tambahan informasi, mutasi kurang atas Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya adalah Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang menyatakan bahwa masa manfaat aset tak berwujud belum dapat diyakini kewajarannya. Sehingga saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 sebesar Rp658.349.163,00. mutasi pada Aset Tak Berwujud berupa:

20

Rincian

Tabel 22 Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

Intrakomptabel

Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya


(Rp) 10.967.244.978

0

Berdasarkan status kondisinya Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuatitas

Nilai (Rp)

Baik

28

658.349.163

Rusak Ringan

0

0

Rusak Berat

0

0

1) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Saldo Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00. Sebagai tambahan informasi terkait dengan Reklasifikasi Aset Tetap lainnya telah diajukan proses berupa usulan penghapusannya kepada Penggelola Barang. 3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2015 a. BMN per akun neraca Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp32.508.395.835,00. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Tak Berwujud. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

21

Tabel 23 BMN Per Akun Neraca Per 31 Desember 2015

No I

Uraian Neraca

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Gabungan

Rp

%

Rp

%

Rp

%

401.487.315 401.487.315

1,34 1,34

-

-

401.487.315 401.487.315

1,33 1.33

-

-

-

-

-

-

26.499.523.861

88,23

77.964.360

100

26.577.488.221

88,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.474.517.748

8,24

-

-

2.474.517.748

8,22

28.974.041.609

96

77.964.360

100

29.052.005.969

96,48

Aset Lancar 1

II

Persediaan Sub Jumlah (1) Aset Tetap

1

Tanah

2 3

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

4 5

Aset Tetap Lainnya

6

KDP Sub Jumlah (2)

III

Aset Lainnya 1

2 3

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah Sub Jumlah (3) Total

-

-

-

-

658.349.163

2,19

-

-

658.349.163

2,19

658.349.163

2,19

-

-

658.349.163

2,19

100,00

77.964.360

100

30.033.878.087

-

30.111.842.447

-

100,00

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut : Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan

No I

Uraian Neraca

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Gabungan

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

19.911.969072

95,95

61.864.666

100,00

19.973.833.738

95,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aset Tetap Lainnya

840.323.813 20.752.292.885

4,05 100,00

61.864.666

100,00

840.323.813 20.814.157.551

4,04 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.752.292.885

100,00

61.864.666

100,00

20.814.157.551

100,00

Aset Tetap 1 2 3

4

Sub Jumlah (I) II 1

Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga

2

-

Aset yang dihentikan dari penggunaan Sub Jumlah (II) Total

22

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada Laporan Barang Pengguna Periode Tahun Anggaran 2015 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 per akun Neraca adalah sebagai berikut : Tabel 25 Perbandingan Nilai BMN No

Uraian Neraca

1

Persediaan

2

Tanah

3

Peralatan dan Mesin

4

Gedung dan Bangunan

5

Jalan, Irigasi dan Jaringan

6

Aset Tetap Lainnya

7

KDP

8

Aset Tak Berwujud

9

Aset Lain-lain*) Total

Laporan Barang

Laporan

(Rp)

Keuangan (Rp)

401.487.315

401.487.315

-

Selisih (Rp)

-

-

-

26.499.523.861

26.499.523.861

-

-

-

-

-

-

-

2.474.517.748

2.474.517.748

-

-

-

-

658.349.163

658.349.163

-

30.033.878.087

30.033.878.087

-

V. INFORMASI BMN LAINNYA 1. Perkembangan Nilai BMN Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama

5

(lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 26 Perkembangan Nilai BMN Perkembangan No

Periode Laporan

Nilai BMN (Rp) Rupiah

%

1

Tahun Anggaran 2011

23.838.168.994

21.376.248.391

868,28

2

Tahun Anggaran 2012

25.620.714.899

1.782.545.905

7,48

3

Tahun Anggaran 2013

26.199.375.860

578.660.961

2,26

4

Tahun Anggaran 2014

26.318.960.416

119.584.556

0,46

5

Tahun Anggaran 2015

29.052.005.969

2.733.045.553

10,38

2. Informasi Pengelolaan BMN A. Penetapan Status Penggunaan BMN Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Pengguna periode Tahun Anggaran 2015 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 27 Informasi Pengelolaan BMN No

Sudah Ditetapkan

Uraian

Status Pengunaan (Rp)

Dalam Proses Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)

1

Tanah

-

-

2

Peralatan dan Mesin

-

2.620.882.645

23

No

Sudah Ditetapkan

Uraian

Status Pengunaan (Rp)

Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)

3

Gedung dan Bangunan

-

-

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

-

5

Aset Tetap Lainnya

-

80.100.706

-

2.700.983.351

Total

Pengelolaan

Dalam Proses

BMN

yang

sedang

dalam

proses

penetapan

status

penggunaan

sebesar

Rp2.700.983.351,00,-, merupakan perolehan pada tahun anggaran 2015. B. Pengelolaan BMN pada Laporan Barang Pengguna Pada Periode Tahun Anggaran 2015 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015: 1) KPPU telah melakukan rekonsiliasi data BMN untuk Semester II dan Tahun Anggaran 2015 dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dengan hasil rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN Nomor: BAR-312SMT2/WKN.07/KNL.05.2 /2016 (BAR terlampir); 2) Selama Tahun Anggaran 2015 KPPU memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil Penghapusan

berupa Penjualan Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme

Pelelangan Non Eksekusi. Tindak lanjut penghapusan atas Surat Persetujuan Penjualan BMN yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2014 oleh KPKNL Jakarta III S09/MK.06/WKN.07/KNL.03/2015 dan ditindaklanjuti Pelelangan Non Ekseskusinya pada Tahun Anggaran 2015. PNBP yang didapat dari proses tersebut sebesar Rp 5.700.000.00. (dokumen terlampir); 3) Penghapusan Barang Milik Negara Selama Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : a) KPPU telah melaksanakan Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dengan nilai perolehan sebesar Rp45.900.000,- nilai tersebut terdiri dari 6 (enam) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua). Pelaksanaan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) tersebut dalam rangka optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara mengingat kondisi barang Rusak Berat sehingga membebani biaya pemiliharaan maka secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabilah dijual (dipindahtangankan), hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggelolaan Barang Milik Negara, untuk mendapatkan nilai wajar atas aset tersebut KPPU bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Tranportasi Unit Pengeloaan Pengujian Kendaraan Bermotor DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan

terlampir (Surat Keterangan Pemeriksaan/Penilaian

Teknis Kendaraan Nomor :09/-1.811.311), menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut KPPU mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Pemindahtangan BMN Nomor 197.1/SJ/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, pada tanggal 23 Oktober 2015 melaui surat Nomor S-2318/WKN.07/KNL.05/2015 disebutkan bahwa terdapat kekurangan dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dalam surat

24

permohonan yang diajukan oleh KPPU, menindaklanjuti hal tersebut KPPU melengkapi dokumen

permohonan

216/SJ/XI/2015,

pada

dengan

Surat

tanggal

2451/WKN.07/KNL.05/2015

09

tertanggal

November

disebutkan

bahwa

4

2015

November melalui

Berdasarkan

2015

surat

Nomor

Nomor

Peraturan

S-

Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Penggelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN dengan tahapan apabila diperlukan, malakukan penilaian fisik untuk mencocokan data administratif yang ada termasuk melakukan penilaian berdasarkan hal tersebut KPKNL Jakarta V memandang perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Penilai KPKNL Jakarta V (dokumen terlampir); b) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola Barang Kepada

Pengguna

Barang

serta

Keputusan

Sekretaris

Jenderal

Nomor

111.1/SJ/KEP/VIII/2015 Tentang Penetapan Standar Oprasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut KPPU telah melaksanakan proses penghapusan dengan Mekanisme Pemindahtanganan atas barang-barang inventaris kantor dengan nilai total perolehan sebesar Rp621.504.185.00,- yang diawali dengan Surat Permohonan Nomor 289/B3/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretaris Jenderal KPPU telah mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 241/SJ/XII/2015 perihal Persetujuan Penghapusan BMN dengan

Tindak Lanjut Pemindahtanganan, bahwa

berdasarkan surat persetujuan tersebut KPPU mengirimkan Surat Permohonan Lelang Nomor 243/SJ/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Kepala Kantor KPKNL Jakarta V, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta V Nomor S2760/WKN.07/KNL.05/2015

tanggal

29

Desember

2015

Pelaksanaan

Lelang

dijadwalkan tanggal 8 Januari 2016 (dokumen terlampir); c) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola Barang Kepada

Pengguna

111.1/SJ/KEP/VIII/2015

Barang

serta

Tentang

Keputusan

Penetapan

Sekretaris

Standar

Jenderal

Operasi

Nomor

Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) KPPU telah melaksanakan pemusnahan atas barang persediaan dengan nilai perolehan sebesar Rp11.507.398.00,- yang terdiri dari 7 (tujuh) buah tonner printer yang kondisinya sudah Usang/Kadaluarsa dan tidak dapat digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi oprasional KPPU, berasarkan ketentuan tersebut penghapusan dengan mekanisme pemusnahan diawali dengan Surat Permohonan Nomor 195/B3/IX/2015 tanggal 16 September 2015, berdasarkan surat permohonan

tersebut

Sekretaris

Jenderal

KPPU

mengeluarkan

Surat

Nomor

188/SJ/IX/2015 perihal Persetujuan Penghapusan Dengan Mekanisme Pemusnahan,

25

berdasarkan surat persetujuan tersebut dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 114/SJ/KEP/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Persediaan dimana Penghapusan Barang Persedian dilaksanakan dengan mekanisme dimusnahkan pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/BAHP/F-BP/XII/2015 (dokumen terlampir); d) Berdasarkan rekomendasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor :

01/SPI/BAP/VI/2015 telah dilakukan Kapitalisasi

berupa Pengembangan Aset atas Pekerjaan Pemeliharaan Alat Perkantoran pada Kantor Perwakilan Daerah Batam berupa pembelian Main Board yang menambah nilai aset. Nilai pemeliharaan BMN yang dikapitalisasi tersebut sebesar Rp450.000.00. (dokumen terlampir); C. Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1) Tindak lanjut atas Temuan BPK berupa Aset Tetap Renovasi atas Gedung Milik Sekretariat Negara RI. KPPU telah melakukan proses Serah Terima Aset Renovasi Gedung dan Bangunan milik Kementerian Sekretariat Negara dengan mekanisme Transfer Keluar pada Aset Tetap berupa 3 paket pekerjaan renovasi gedung senilai Rp66.038.097,00 yang dikapitalisasi ke dalam neraca SIMAK-BMN Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Dalam

Renovasi Nomor :

110/KPPU/SJ/B3/V/2014 tanggal 12 Mei. (BAST terlampir); 2) Tindak Lanjut atas Temuan BPK berupa barang inventaris kantor milik JICA. KPPU telah berkorespondensi dengan Tim Penilaian Aset KPKNL Jakarta III dan berdasarkan Berita Acara Inventaris Barang Milik Negara Nomor : BA-02/WKN.07/KNL.03/2015 KPPU memasukan barang berlebih tersebut sebagai aset. Dengan penambahan nilai pada saldo awal atas barang berlebih yang terdapat di KPPU sebesar Rp8.645.000,00. Nilai tersebut dikelompokan kedalam Intrakomptabel sebesar Rp7.830.000,00, dan Ekstrakomptabel sebesar Rp815.000,00. 3) Tindak lanjut atas rekomendasi BPK berupa Nilai Neraca pada Aset Tak Berwujud Hasil Kajian/Penelitian belum dapat diyakini kewajarannya. a) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola Barang Kepada Pengguna Barang serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 111.1/SJ/KEP/VIII/2015

Tentang

Penetapan

Standar

Operasi

Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) KPPU telah melakukan penghapusan atas Barang Milik Negara berupa Hasil/Kajian Penelitian dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp1.668.743.830.00,- (dokumen terlampir); b) KPPU telah melaksanakan proses penghapusan berupa Hasil/Kajian Penelitian dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp4.649.250.574.00,- nilai keseluruhan tersebut per unit/per barangnya diatas 100.000.000 (seratus) Juta. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggelolaan Barang Milik Negara Penghapusan dengan nilai perolehan per unit/perbarang diatas 100.000.000

26

(seratus) juta, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari penggelola barang, adapun dalam hal ini KPPU telah mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Nomor 244/SJ/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 ke Direktorat Penggelolaan Kekayaan Negara dan Sisitem Informasi (PKN-SI) (dokumen terlampir). 3. Informasi Terkait BMN yang telah dan akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang a) KPPU telah melakukan penghapusan barang inventaris kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp621.504.185.00,-, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta V Nomor S-2760/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 29 Desember 2015 Pelaksanaan Lelang dijadwalkan tanggal 8 Januari 2016. b) KPPU telah melakukan proses usulan penghapusan berupa Hasil/Kajian Penelitian ke Direktorat Penggelolaan Kekayaan Negara dan Sisitem Informasi (PKN-SI) dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp4.649.250.574.00,-. 4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain : Dikarenakan pada Periode berjalan KPPU sedang dalam proses pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pelimpahan kewenangan penghapusan Barang Milik Negara sampai dengan 100 (seratus) Juta berdasarkan ketentuan PMK 4/PMK.06/2015 menyebabkan proses penghapusan di KPPU mengalami keterlambatan karena diperlukannya peraturan internal sebagai landasan penatausahaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan BMN. a) Penggunaan

Aplikasi

berbasis

Akrual

(versi

15)

pada

periode

berjalan

yang

mengakibatkan terkendalanya proses rekonsiliasi (karena data yang berubah-ubah yang disebabkan penggunaan aplikasi) b) Kurangnya kesadaran dalam hal pemeliharaan BMN. c) Terlalu seringnya perpindahan BMN karena sarana pendukung yang tidak lengkap di setiap ruangan. d) Sering terjadi kesalahan pada klasifikasi belanja antara belanja modal dengan belanja barang atau sebaliknya. 5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain: a) KPPU

akan

Melakukan

Koordinasi

lebih

intensif

dengan

Penggelola

Barang

(DJKN/KPKNL) dalam proses penatausahaan BMN serta pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pelimpahan kewenangan penghapusan Barang Milik Negara sampai dengan 100 (seratus) Juta berdasarkan ketentuan PMK 4/PMK.06/2015. b) Peningkatan kesadaran pegawai untuk memelihara dan merawat Barang Milik Negara dengan melakukan pendekatan melalui sosialisasi peraturan-peraturan terkait Barang Milik Negara.

27

c) Menginventarisasi BMN yang kurang lengkap dalam satu ruangan, lalu mengalokasikan anggaran untuk belanja modal, agar tidak perlu lagi memindahkan BMN dari satu ruangan ke ruangan lain.

d) Memaksimalkan penggunaan Sistem Manajeman Aset (SIMAS) sebagai aplikasi pendukung dari SIMAK BMN dalam penatausahaan BMN yang mana terdapat beberapa menu yang tidak lengkap pada aplikasi SIMAK BMN tetapi dilengkapi dengan fasilitas yang ada di SIMAS, seperti pemeriksaan fisik, Berita Acara Serah Terima, cetak label, penggolongan barang berdasarkan nama pegawai dan lokasi. Komisi Pengawas PersaingarrUsaha

QaA^\X Muhammad Syarkawi Rauf

28

LAMPIRAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA AUDITED

Recommend Documents