SATUAN KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SATUAN KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DEPARTEMEN PERDAGANGAN PANITIA PENGADAAN SATUAN KERJA

BERITA ACARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PENJELASAN PEKERJAAN

PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

Nomor

: 01/BA-KB/Pangda/X/2006

Tanggal

: 4 Oktober 2006

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan Oktober, tahun 2006, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 08/Kep/KPA-KPPU/VII/2006 melaksanakan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dalam pekerjaan tersebut di atas. 1. Rapat dipimpin oleh Sdr. Asep Djamaludin, Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker KPPU; 2. Panitia Pengadaan meminta kesediaan wakil peserta lelang untuk menandatangani Berita Acara Penjelasan yaitu : a.

Sdri. Hennie Purwanti dari PT Selaras Nusa Abadi;

b.

Sdr. Marjohan dari PT Jafa Serly Pratama

3. Pokok-pokok penjelasan, perubahan, penambahan, dan pertanyaan dari peserta serta jawaban dari Panitia atas Dokumen Lelang (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) adalah sbb : BAB I Pasal 1, 2, 3 Penjelasan Perubahan/penambahan

: Cukup jelas : Tidak ada

BAB II Pasal 4 Penjelasan Perubahan/penambahan


Pasal 5 Penjelasan Perubahan/penambahan

: Cukup jelas : Pasal 5 diubah menjadi sbb : Pasal 5 PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PESERTA LELANG

(1) (2)

Pelelangan dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan. Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam pengadaan ini adalah : a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, dalam hal ini SIUP; b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;

c. d.

e.

f.

g. h.

i. j.

l.

(3) (4)

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; Dalam hal penyedia barang akan melakukan kemitraan, wajib memiliki perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 bulan yang lalu; Selama 4 tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/ pekerjaan sejenis (kendaraan bermotor roda empat) baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang yang baru berdiri kurang dari 3 tahun; Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan dan subbidang pekerjaan yang sesuai; yaitu memenuhi KD = 5 NPt (KD adalah kemampuan dasar; NPt adalah Nilai Pengalaman Tertinggi) pada subbidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir; Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); Memiliki surat dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai proyek; Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;

m. Termasuk dalam penyedia barang yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; n. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. Kualifikasi peserta lelang adalah termasuk golongan bukan usaha kecil dan bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor (dibuktikan dengan SIUP); Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

Pasal 6 Penjelasan : Cukup jelas Perubahan/penambahan : 3. Pemasukan Dokumen Penawaran terakhir hari Jumat, 13 Oktober 2006 pukul 13.30 WIB di Kantor KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 4.

Pembukaan Dokumen Penawaran Waktu : Jumat, 13 Oktober 2006 pukul 13.35 WIB Tempat : Kantor KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat





BAB III Pasal 9 Penjelasan Perubahan/penambahan

: Cukup jelas :

(3) (4)

(5)

b. b.

Dokumen Administrasi dan Teknis Surat Kuasa (bila diperlukan) apabila yang menandatangani Surat Penawaran Harga bukan personel yang secara hukum berwenang/memliki kapasitas menandatangani kontrak;

c.

Surat Penawaran Harga dibuat menggunakan kertas dengan kop perusahaan yang ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama (tanda tangan asli), dst…. dst….

a1. Pakta Integritas (asli) h. Surat Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai proyek; j. Yang dimaksud adalah fotokopi SPK/SPMK/Kontrak pekerjaan sejenis (kendaraan bermotor roda empat); n. Surat Dukungan dari Principal/Pabrikan/Manufacture/Pemegang Merk/Main Dealer; r. s.

Daftar Jaringan atau Jumlah Bengkel Resmi untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jadebotabek); Daftar Jaringan Spare Parts/Onderdil Asli untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jadebotabek).


: Cukup jelas : 1. Ayat (2) Dokumen penawaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 asli dan 1 fotokopi. 2. Ayat (4) seharusnya tertulis “Pada sampul/amplop dokumen penawaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) dst …..dst ….. “





BAB IV Pasal 13 Penjelasan Perubahan/penambahan

(1)

: Cukup jelas : Pasal 13 diubah menjadi sbb : Pasal 13 Metode Evaluasi

Metode Evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai (Merit Point System), dengan urutan evalusi sebagai berikut: a. Evalusi administrasi, merupakan penilaian kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang meliputi : • Surat penawaran; • Surat jaminan penawaran; • Surat kuasa (bila ada); dan • Dokumen-dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang.

b. Penilaian teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran. c. Faktor-faktor berikut bobotnya yang menjadi pertimbangan dalam penilaian Teknis dan harga meliputi : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Unsur Penilaian Harga Penawaran Jumlah jaringan bengkel resmi Jumlah jaringan onderdil asli Penawaran telah memenuhi spesifikasi Waktu penyerahan Total Peringkat

Nilai Bobot

Perusahaan Perusahaan “A” “B”

Dst

40 30 10 10 10 100

(3)

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independent

(4)

Apabila peserta lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) (setelah perubahan) dinyatakan gugur.

(5)

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, bila perlu dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam Formulir Isian Kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah, bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.


: Cukup jelas : Pasal 14 diubah menjadi sbb : Pasal 14 PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMENANG LELANG

(1) Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang; b. Penawaran tersebut mendapat nilai/skor tertinggi dalam evaluasi teknis dan harga, sesuai dengan matriks yang ditetapkan panitia pengadaan. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang yang mendapatkan nilai/skor yang sama, maka panitia pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangan mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. (3) Panitia pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ayat (4) dan (5) tetap/tidak berubah. Pasal 15 Penjelasan Perubahan/penambahan BAB V Pasal 16


Penjelasan Perubahan/penambahan





: Cukup jelas : 1. Seharusnya tertulis “Keterlambatan penyelesaian/ penyerahan pekerjaan (dst) …. seperti dalam Pasal 16 …..







BAB V Pasal 22 Penjelasan : Cukup jelas Perubahan/penambahan : 12. Tahun pembuatan : 2006 13. Kondisi : 100% baru (All New) 14. Penyerahan barang : Jakarta Asuransi tidak diminta/dihapus. Pasal 23 Penjelasan

: Cukup jelas

Perubahan/penambahan

: Tidak ada Jakarta, 4 Oktober 2006

Wakil Peserta Lelang 1 Sdri. Hennie Purwanti PT Selaras Nusa Abadi 2 Sdr. Marjohan PT Jafa Serly Pratama

Panitia Pengadaan Barang Jasa Satker KPPU ………………

1 Asep Djamaludin Ketua

……………………..

………………

2 Utami Pudjiastuti Anggota

……………………..

3 Anthony Mahar Anggota

……………………..

4 Syamsudin Anggota

……………………..

5 Budiyanto Anggota

……………………..

SATUAN KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Recommend Documents