PERSETUDJUAN MENGENAI KERDJASAMA EKONOHI DAN TEHNIK SERTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA

PERSETUDJUAN MENGENAI

KERDJASAMA EKONOHI

DAN TEHNIK SERTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA.

MENGINGAT hubungan bersahabat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea serta antara rakjatnja masing2, BERH.ASRAT untuk meningkatkan hubungan tersebut, MENJADARI keuntungan-2 jang dapat diperoleh da ri makin eratnja kerdjasama ekonomi dan tehnik maupun d .... ri perluasan perdagangan , TELAH BERSEPAK.AT sebagai berikut: Pasal 1 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, selandjutnja disebut Fihak-fihak pada Persetudjuan, akan mengambil segala tindakan jang lajak untuk meningkatkan hubungan ekonomi, tehnik dan perdagangan antara kedua negara, chususnja dengan upaja mengembangkan penanaman modal, pertukaran modal, ahli-2 dan pengetahuan tehnik serta dengan meneembangkan tingkat perdagangan seluas mungkin. BAGIAN I - KERDJASAMA EKONOMI Pasal 2 Masing-2 Fihak pada Persetudjuan akan mendorong dalam rangka Persetudjuan ini dan berdasarkan undang-2 dan peraturan-2 jang berlaku dinegara masing-2 , penanaman modal langsung oleh para warganegara atau perseroan-2 daripada negara •..•...•

- 2 -

negara jang lainnja. Pasal 3 Untuk maksud Bagian I ini : a) istilah

11

warganegara" adalah orang-orang jang menurut hukum

masing-2 Fihak pada Persetudjuan dianggap sebagai warganegara daripada negara tsb.; b) istilah "perseroan-perseroan" adalah: 1) Dalam hubungan dengan Republik Korea, badan-2 hukum atau tiap-2 perseroan atau perserikatan dengan atau tanpa pertanggungan terbatas dan bertudjuan untuk mendapatkan laba ataupun tidak, berbadan hukum dan berada dibawah undang-2 dan peraturan-2 Republik Korea atau dalam mana warganegara Republik Korea mempunjai kepentingan utama jang langsung atau tidak langsung; 2) Dalam hubungan dengan Republik Indonesia, perseroan-2 terbatas jang berbadan hukum dalam Republik Indonesia, atau badan-2 hukum jang didirikan dengan sah sesuai dengan perundang-undangannja. c) istilah "penanaman modal" mentjakup segala kekajaan dan lebih chusus, sekalipun tidak semata-mata: l) barang-2 bergerak dan tidak bergerak maupun segala hak lain atas benda, seperti hipotik, hak gadai, hak tjagaran, hak pungut hasil dan hak-2 serupa; 2) sero-sero atau kepentingan-2 lain dalam perseroan-2 3) tagihan-2 atas uang atau atas sesuatu usaha jang mempunjai

nilai ekonomis; 4) hak-hak pentjipta, hak- hak milik dibidang industri, proses-2 tehnis, ........ .

- 3 tehnis, keahlian, merek-2 dagang dan goodwill; 5) hak-hak idzin usaha berdasarkan undang-2 negara, ter-

masuk idzin-2 usaha untuk meneliti, menggali atau mengusahakan sumber-2 alam. Pasal 4 (1). Masing-2 Fihak pada Persetudjuan akan mendjamin perlakuan jang pantas dan adil terhadap penanaman-2 modal, barang-2, hak-2 dan kepentingan-2 warganegara-2 atau perseroan-2 daripada negara fihak jang lain dan tidak akan merugikan dengan tindakan-2 jang tidak adil dan diskriminatip penglolaan, perawatan, penggunaan, penikmatan atau pelepasan daripada hal-2 tsb. diatas oleh warganegara-2 atau perusahaan-2 itu. (2)

Lebih chusus lagi, masing-2 Fihak pada Persetudjuan akan memberikan kepada penanaman-2 modal, barang-2, hak-2 dan kepentingan-2 sedemikian itu, djaminan dan perlindungan jang sama seperti apa jang diberikan kepada warganegara-2 serta perseroan-2-nja sendiri atau kepada warganegara-2 dan perseroan-2 Negara-2 ketiga, jang mana sadja jang lebih menguntungkan bagi si penanam modal. Pasal 5

(1)

Tiap Fihak pada Persetudjuan mengakui pemindahan (transfer) bebas kenegara kediaman daripada warganegara-2 dan perseroan-2 negara f ihak jang lain dalam dollar Amerika Serikat atau mata uang convertible jang lainnja dana-2 - laba •••

sbb.~

- 4 - laba bersih, bunga, dividen-2, penjusutan aktiva-2 modal dan segala sesuatu penghasilan jang sedang berdjalan, jang berasal dari kegiatan-2 penanaman modal jang dilakukan oleh warganegara-2 atau perseroan-2 daripada negara fihak jang lain; - hasil-2 jang diperoleh dari likwidasi sebagian atau keseluruhan dari penanaman modal apapun, termasuk kenaikan dalam atau tambahan-2 pada penanaman-2 modal tsb., jang dibuat oleh warganegara-2 atau perseroan-2 dari negara f ihak jang lain; sebagian jang lajak daripada penghasilan-2 warganegara-2 dari salah satu Fihak pada Persetudjuan jang diidzinkan untuk bekerdja diwilajah negara fihak jang lain; - dana-2 sebagai pembajaran kembali hutang-2 jang oleh Fihak-2 pada Persetudjuan diakui sebagai penanaman-2 modal; (2) Setiap otorisasi untuk pemindahan dana-2 tersebut diatas akan dikeluarkan dan pemindahan itu akan dilaksanakan tanpa hambatan-2 jang tak perlu, sesuai dengan ketentuan-2 dan peraturan-2 jang paling menguntungkan jang berlaku diwilajah Fihak-2 pada Persetudjuan jang bersangkutan. Pasal 6 Tidak ada satu dari Fihak-2 pada Persetudjuan akan mengambil sesuatu tindakan, jang setjara langsung atau tidak langsung, merugikan warganegara-2 atau perseroan-2 dari negara fihak jang lain dalam penanaman-2 modalnja, barang-2, hak-2, kepentingan-2 ••••

- 5 -

kepentingan-2 atau dana-2 lainnja sebagaimana tertera pada pasal 5 dari Persetudjuan ini ketjuali djika sjarat-2 berikut ini dipenuhinja: (a) tindakan-2 itu diambil demi untuk kepentingan umum dan melalui proses hukum jang lajak; (b) tindakan-2 itu tidak bersifat diskriminatip atau bertentangan dengan sesuatu djaminan jang mungkin telah diberikan oleh salah satu daripada Fihak pada Persetudjuan kepada jang lain; (c) tindaka.n-2 itu disertai dengan ketentuan-2 mengenai pembajaran kompensasi jang lajak.

Kompensasi sede-

mikian itu harus meliputi nilai jang sesungguhnja daripada penanaman-2 modal, barang-2, hak-2, kepentingan-2, atau dana-2 lainnja jang ikut tersangkut, harus dibajar tanpa hambatan-2 jang tak perlu dan harus dapat dipindahkan (transferable) sedemikian rupa hingga merupakan efectip bagi warganegara-2 dan perseroan-2 jang berhak menerimanja. Pasal 7 (1)

Warganegara-2 dan perseroan-2 dari salah s a tu negara

jang mengalami kerugian-2 dalam hubungan penanaman-2 modalnja jang telaa disetudjui jang disebabkan oleh peperangan atau konflik bersendjata lainnja, revolusi, keadaan darurat nasional, atau pemberontakan dalam wilajah Fihak pada Persetudjuan

. ... . . ... . . . .

- 6 -

Persetudjuan jang lain, akan diberikan perlakuan jang tidak kurang menguntungkan daripada apa jang oleh Fihak pada Persetud juan jang disebut terachir itu diberikan kepada warganegara-2 dan perseroan-2nja sendiri atau kepada warganegara-2

dan perseroan-2 negara-2 ketiga berkenaan

dengan penjerahan kembali, penggantian, pembajaran gantikerugian atau pertimbangan2 lain serupa jang berharga. Pembajar~n-2

(2)

demikian harus bebas untuk di transfer.

Ketentuan-2 ajat (1) diatas akan berlaku djuga bagi

barang-2, hak-2, kepentingan-2, dan lain-2 dana jang disebut dalam Pasal 5 daripada Persetudjuan ini.

Pasal 8 (1)

Djikalau salah satu Fihak pada Persetudjuan mengadakan

pembajaran kepada warganegara-warganegaranja atnu perseroanperseroannja berdasarkan suatu djaminan jang diperoleh berkenaan dengan suatu penanaman modal dalam wilajah Fihak pada Persetudjuan jang lain, maka Fihak pada Persetudjuan tersebut terachir ini, tanpa mengurangi hak-hak daripada Fihak pada Persetudjuan tersebut dahuluan jang tertjantum dibawah Pasal 10 akan mengakui pemindahan daripada setiap sesuatu hak atau hak kekuasaan warganegara-warganegara atau perseroanperseroan demikian kepada Fihak pada Persetudjuan tersebut dahuluan dan pemindahan (subrogasi) dari Fihak pada Persetudjuan tersebut dahuluan terhadap sesuatu hak atas kekuasaan (kepentingan jang diserahkan) jang akan mendj adi wewenang Fihak pada Persetudj uan itu untuk menggunakannja dengan

- 7 -

dengan keleluasaan jang sama dengan Fihak sah jang mendahuluinja. Mengenai pemindahan pembajaran-pembajaran jang harus dilakukan berdasarkan penjerahan

kepentingan kepada

Fihak pada Persetudjuan pada Persetudjuan jang bersangkutan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 9 akan berlaku tanpa perobahan. (2)

Masing-masing Fihak pada Persetudjuan akan, tanpa ke-

lambatan jang tak perlu, memberitahukan setjara tertulis kepada Fihak pada Persetudjuan jang lainnja setiap kali bilamana ia telah menerima suatu djaminan untuk sesuatu penanaman modal dalam wilajah Fihak pada Persetudjuan jang lain itu.

Pasal 9 (1) Ketentuan-ketentuan termaktub dalam Bagian I daripada Persetudjuan ini berlaku : a) di Republik Indonesia hanja terhadap penanaman-penanaman modal oleh

wargane gara~warganegara

atau perseroan-

perseroan dari Republik Korea, jang telah disetudjui oleh Peme.!'intah Indonesia berdasarkan atas undangundang penanaman modal asing jang berlaku (UndangUndang No .l Tahun 1967 beserta amandellien-amandetJ.G'.J. berikutnja). b) di Republik Korea hanja terhadap penanaman-penanaman modal oleh warganegara-wargane gara atau perseroanpers eroan dari Republik Indonesia , jane telah disetudjui oleh Pemerintah Republik Korea berdasarkan atas

. . . . ... . . . . .

- 8 atas Undang-undang Penarikan Modal Asing (Undangundang No. 1802 tertanggal 3 Agustus 1966 beserta amendemen-amendeman berikutnja). (2) Ketentuan-2 jang lebih menguntungkan daripada apa jang ada pada Persetudjuan ini jang telah disepakati oleh salah satu Fihak pada Persetudjuan dengan warganegarawarganegara atau perseroan-perseroan dari negara fihak jang lain tidak akan dipengaruhi oleh Persetudjuan ini. Pasal 10 Fihak pada Persetudjuan dalam wilajah mana seorang warganegara atau perseroan d2ri negara fihak jang lain telah mengadakan atau sedang dalam proses untuk mengadakan penanaman modal, akan menjetudjui setiap permintaan dari seseorang warganegara atau perseroan sedemikian dan .setiap warganegara atau perseroan sedemikian harus memenuhi setiap permintaan dari Fihak pada Persetudjuan tersebut dahuluan, untuk mengadjukan, untuk keperluan konsiliasi dan arbitrasi, kepada Pusat jang didirikan oleh Konvensi mengenai Penjelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara-negara dan Warganegara dari Negara-negara lain tertanggal 18 Maret 1965, setiap perselisihan jang mungkin akan timbul dalam hubungannja dengan penanaman modalnja.

Pasal 11 Masing-masing Fihak pada Persetudjuan akan memberikan kepada penanaman-penanaman modal dari warganegara-warganegara dan •.....•.•..•...

- 9 -

dan perseroan-per seroan dari negara fihak jang lain perlakuan jang tidak kurang menguntungkan daripada apa jang berlaku bagi negara ketiga manapun berkenaan dengan pengurangan atau pembebasan padjak-padjak,

bea~bea

ataupun beaja-

beaja jang dibebankan atas atau berlaku terhadap penghasilan, modal, tra nsaksi, aktivitas-aktivitas atau hal-hal lain apapun, atau terhada p keperluan-keper luan dalam penetapan dan pengumpulannja.

Pasal 12 Untuk mempermuda h kerdjasama ekonomi untuk penf embangan ekonomi kedua negara, konsultasi-2 pada berbagai tingkat akan diadakan antara pedjabat-pedjabat jang bersangkutan bilamana sadja diperlukan.

BAGIAN II KERDJASAM.A TEHNIK Pasal 13 Fihak-fihak pada Persetudjuan akan berusaha sekeraskerasnja dalam rangka Persetudjuan ini untuk mendorong, mempermudah dan memadjukan kerdjasama tehnik sebagai berikut: (1) pertukaran guru-guru besar daripada universitas-universitas, lembaga-lembaga, dsb., guru-guru sekolah, tjendekiawan-tjendekiawan dan tenaga-tengga ahli; (2) pertukaran penerbitan-penerbitan ilmiah dan tehnis dan bahan-ba han ris et; (3) pertukaran trainees tehnik untuk dilatih pada berbagai lerabaga t ehnik. Pasal 14 •..•

- 10 -

Pasal 14 Tiap-tiap Fihak

pada Persetudjuan akan berusaha untuk

menjediakan, bilamana diminta oleh Fihak pada Persetudjuan jang lain, djasa-djasa dari ahli-ahli atau misi-misi djangka pendek sebagai konsultan-konsultan atau penasehat-pensehat dalam berbagai bidang dibawah pengaturan-pengaturan tersendiri jang akan dibuat pada waktu-waktu jang tepat.

Pasal 15 Fihak-fihak pada Persetudjuan akan mendjeladjagi tjaratjara efektip jang lain untuk kerdjasama tehnik jang mungkin dapat mendorong kelandjutan daripada tudjuan-tudjuan daripada Persetudjuan ini.

BAGIAN

III

PENGENBAHGAN PRq])A GANG.:\N

Pasal 16 Masing-m~sing

perlakuan jang tak

Fihak pada Persetudjuan akan memberikan kur~ng

menguntungkan daripada apa jang ber-

laku bagi negara ketiga manapun dalam s emua hal jang berkenaan dengan bea pabean dan bea-bea lain apapun jang dibebankan atas atau berkenaan dengan imper atau ekspor atau dibebankan atas pemindahan internasional daripada pembajaran- pembajaran untuk impor atau ekspor, jang berkenaan dengan tjara penetapan bea-bea dan beaja-beaja, jang berkenaan dengan peraturanperaturan serta formalitas-formalitas jang berhubungan dengan impor ekspor. Pasal 17 ... ---·

-'

- 11 Pasal 17 Ketentuan-ketentuan sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 16

tersebut diatas akan tidak berlaku untuk memberikan atau meland jutkan sesuatu : (1) preferensi-preferensi jang diberikan oleh salah satu daripada Fihak pada Persetudjuan terhadap barangbarang dan commodities jang diimpor divawah rantjangan bantuan jang diberikan kepada salah satu Fihak pada Persetudjuan oleh negara anggota manapun dari Pe r ser ikatan Bangsa-Bangsa atau Badan-badan hukumnja atau Perhimpunan-perhimpunannja, dan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ata u Specialized Agencies-nja atau organisasi-organisasi jang berafiliasi dengannja; (2) keuntungan-keuntungan sebagai akibat dari persatuan pabean (customs union) atau daer _h bebas dagang atau pengaturan-pengaturan segional dalam mana salah satu daripada Fihak pada Persetudjuan mungkin akan mendjadi anggota; (3) keuntungan-keuntungan jang dib erikan berkenaan dengan

persetudjuan-persetudjuan ekonomi multilateral jang dimaksudkan untuk meliberalisasikan keadaan-keadaan perdagangan interna sional; da n

(4) larangan-larangan atau restriksi-restriksi jang didjalankan untuk melindungi

keseha t~ n

umum atau untuk

melindungi tanaman-tanaman atau hewan-hewan terhadap penjak it, kemunduran keturunan atau pemunahan. Pasal 18 ...

- 12 Pasal 18 Fihak-fihak pada Per setudjuan bersepakat untuk mendjeladjagi djalantdjalan dan tjara-tjara serta mengambil langkah-langkah jang diperlukan untuk pengangkutan jang paling mudah dan ekonomis bagi commodities dan barang-barang antara kedua negara. Pasal 19 Pembajaran-pembajaran dan beaja- beaja lainnja jang berkenaan dengan imper dan ekspor commodities serta bara ngbarang maupun pembajaran-pembajaran lain antara kedua negara akan dilakukan atau diselesaikan dalam dollar Amerika Serikat atau mata uang konvc rtibel lainn ja jang dapat disepakati antara Fihak-fihak pada Persetudjuan. Pasal 20 Masing-masing Fibak pada Persetudjuan akan memberikan pertimbanGan penuh kepada sara n-saran jang sewaktu-eaktu mungkin akan diberikan oleh Fihak pada Persetudjuan jang lain untuk mempermudah impor ke salah satu negara daripada commodities jang tersedia untuk diekspor dari negara jang lain serta untuk diversifik't Si dari pada mat j am commodities dan barang-barang jang dapat diperdagangkan antara kedua negara.

BAGIAN IV

PENGACHIRAN

Pasal 21 (1) Persetudjuan ini akan mulai berlaku pada hari pada mana kedua

- 13 -

kedua Fihak pada Persetudjuan bahwa sjarat-sjarat konstitusionil untuk berlakunja Persetudjuan ini telah d ipenuhi dan akan tetap berlaku untuk djangka waktu tiga (3) tahun dan akan terus berlaku dari I

t~hun

ke tahun setelah itu,

ketjuali djikalau pengachirannja dimintakan oleh

salah

satu antara Fihak-fihak pada Persetudjuan dengan

pemberi-

tahuan setjara tertulis sembilanpuluh (90) hari sebelum tanggal berachirnja.

(2) Masing-masing Fihak pada Persetudjuan dapat pada setiap

saat minta penindjauan kembali , amandeman, atau perooahan dalam keseluruhan atau sebagian daripada Persetudjuan ini, dalam hal mana Fihak-fihak pada Persetudjuan akan mengadakan per undingan-perundingan melalui saluran-saluran jang lazim.

(3) Dalam hal pengachiran daripada Persetudjuan ini ketentuan-

ketentuan mengenai penanaman-penanaman modal, kerdjasama tehnik, pengemb2ngan perdagangan, dsb ., akan tetap berl aku untuk djangka waktu berlakunja kontrak-kontrak dan peneaturan-pengaturan jang diadakan antara Fihak-fihak pada Persetudjuan sebelum pemberitahuan mengenai akan diachirinja Persetudjuan ini.

Dibuat di Djakarta pada tanggal 24 April 1971 dalam enam rangkap jang aslinja, dua rangkap masing-masing dalam ............. .

- 14 dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Korea. Djikalau terdapat perbedaan dalam interpretasi, maka naskah dalam bahasa Inggris jang berlaku terlebih dahulu.

I

~tuk

Pemerintah Republik

I~nesia Signed

Adam Malik Menteri Luar Ne geri

Untuk Pemerintah Republik Korea Signed ·Jwa"'h l{y'uiilKlm

Konsul Djenderal dengan pangkat Duta Besar

I

'

I

I

'

III

I•

Ii

~]

2

fil]

3

I

I

i

- 2 -

7'11

5

- 3 -

I I

I I

?:J]

.!f-;r.}, ~}-f;-, lJ~J,

0 ]~]

-5}7] &.zjC>l] Jf-~}£];r.J

0

6

1=.£..i::- ~ !J~i ;r.;]5 &.C>l] 6fJ.]~] 7]i:} ;r.}-#g_ }t..]%}i::- ~' ~J~i i=-£..i::- {}~i~i.Q..~ ~}~}!_}

- 4 I

!

I

II I

II

;t:Jj

7

I I

c

I

I I I

I

- 5 -

- 9 -

•{:i·{~ c:-% ao~~ ha

O J'-

L,.

o

-..

.....L

-..o

'{II.

[oµ5[k[~

a [o [lo-c-J.y-J.:i-to lk -li:da L..o

L,.

-J.g-J.:i-ir

OL..

'.....Lo

ao

-..1:1

oli -J.g{'.:i-ir o?Fr

o

ot-

..::i..L,.

oa

-J.gk:i [lo-l~ a h'[lo k-d~'O l.-0 [o -c-J.y-J.:i~o [k {A-la o -c-J.y-J.:i=io [k -1.A [o

(

Z

•-J.:i [~ %~ l0 ~~ -t_L-

IiI I

[or6 [';; l '9

'7 [k ~l:o-J.g-J.! [lo Rlo lo-l[~ ~!~l:o-J..g.k~

's

L,. o to, I _ L.. [IL [lo -C-J.y-J.:i=t o [k [ll..{c. FQ-J.g 1-..o ao[o[o

o

•

:!i~o

-.. o -.. -J.:i-J..g.k 1o

a

t:A

"Ot1-

[..J-

ok:i

L,. o to a -.. o t:A ..::i.. t:A [o-c-J.y-J.:i=io[k {A[o -J.g k:i [lo ( [L..o[o:!i~oo ) h-?[at<1-:S:-:i [at'-

~['6 '7 -l~-1.Yk~ %{-;i [-6" ~ -lg_k~ h-a-J.~-lh- !:o-J.g.k:i [lo h- ~ [a [l [o -l--J.y-J.~:fo [~ {~ [~ [L R -.. L,.

L,.

o

-to :s:-~~

[oh- ~ [a !l ~:s:-:i [a !l lo -lY [S:

o

[o µ5 [o-{.g.kg t~ a[a t<- [o -z::--J.y-J.:i

a

-J.1 [o [11 -C [o -c-J.y{:i -1.A [o

o

:1

'{II.

1:1

1:1

t:A

a

to a -.. -.. ..::i..L,. o o =io l~-1.A [o [L ~~ fa [o [lo rOqk o -c-J.y-J.:i -1.A-la

'.....Lo

o lL

L,.

o

..::i..

o

1-l&k&

~-l[~ llo+i["g -l.1[0 [-;i-l- [o-l--t~ -la-l:i:i [lo ~Fr -l;-l~-ir l:o -J..g.-J.t [lo-J.~

.....L

-..o

L..o

01-

L,.

o

L,.

01-

oa

a -J..g.k.g. h'llok11--0l.-O -c-J.y-J.:i=io[~{A{a [ o-c-J.y-J.:i=io[~ -1.A[o ""=\~

r

8 •

:;i.oL..

(~

[he ao

a

¥

-J.:i [:i ~~~ [IL-J..g. [o :1 :!i[lo T-{~ -la [l. [11

[~ [o '[alt '%-t~ [~[Y~ [lor S°[k ~~~ -1l" ~~~-.t:- lo-l~ qk [L~

(Z

?.i]

9

I I

?.i]

10

I

- 7 -

~l

11

~l

13

~l

14

- 8 -

I~

16

?
17

- 9-

I

I

: I :

;1.ij

~1

~1

18

19

20

I

I

- 10 -

I

I

~l

I

~~'6}Q]

21

Ljg_ oj~~iS}zj~ g_ ~}3-.. ~?;]%}i::- g_]?;}OJ] ~}LiS}:L,

I

il

I

I

?;:i c}iS} -,ou

1,

~~_g_ !£_ iS}°1 ..JL~.Q.. ~l-] o

a

o

l:la

I

-

11 -

iS}c} u •

I

I

i

II

~11;_..l ;_1 l'>-l l;l 71· OJ] ;_10171 ri.,1 0 r f:.1-c- '-' r 0 rr

o] .Q...

.;.;1.-a

-b

o o]] r1-

.;1.-

otl1-1,_ l'>-l .N... 01 o ;,..l ~}i::l .,-,,_:_i,_ r.

0

II II

I

I

Signed

Signed

I I

olII

;1il

1:1~

el

.EL

,\.

•

}-

~H

,i.1-

1] "'2

ft ~

J1 ,l.1-

11

I Ii

I

II

- 12 -·

- --

AGREEMENT REGARDING ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION AND TRADE PROMOTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea having in mind the friendly relations existing between the two Governments and their peoples, Being desirous of furtherning these relations, Recognizing the benefits to be derived by both countries from closer economic and technical cooperation as well as from expansion of trade, Have agreed as follows :

ARTICLE

1

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea, hereinafter referred to as the Contracting Parties, will take all appropriate measures to further economic, technical and trade relations between the two countries, in particular by means of promoting investment, interchange of capital, technicians and technical know-how and by development of trade volume to the fullest possible extent .

PART

I ....

- 2 -

PART I

ECONOMIC COOPERATION ARTICLE

2

Each Contra cting Party shall encourage within the framework of the present Agreement and subject to the prevailing laws and regulations of their respective countries, direct investment by nationals or companies of the other country.

ARTICLE

3

For the purpose of this Part 1 a) the term "nationals" are physical persons who, according to the

law of each Contracting Party, are considered

as citizens of that country; b) the term "companies" are : 1) With respect to the Republic of Korea, juridical persons or any companies or associates whether or not ~ith

limited liability and whether or not for pecuniary

profit, incorporated and existing under the laws and regulations of the Republic of Korea or in which nationals of the Republic of Korea have directly or indirectly a substantial interest; 2) With respect to the Republic o:t: lndonesia, companies with a limited liability incorporated in the Republic of Indonesia, or juridical persons lawfully constituted in accordance with its legislation. c) the term

..........

- 3 -

c) the term "investment" shall comprise every kind of asset and more particularly, though not exclusively : 1) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights; 2) shares or other kinds of interest in companies; 3) titles to money or to any performance having an

economic value; 4) copyrights, industrial property rights, technical

processes, know-how, trade marks, trade names and goodwill; 5) business conc 0 ssions under public law, including

concessions to search for, extract or exploit natural resources.

ARTICLE

4

(1) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment to the investment, goods, rights and interests of nationals or Companies of the other country and shall not impair, by unjustified or discriminatory measures, the management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those nationals or companies. (2) More particularly, each Contracting Party shall accord to such investment, goods , rights and interests the same security and protection as it accords either to those of its own nationals or companies or to those of third States, whichever is more favourable to the investor.

ARTICLE

5

- 4 ARTICLE (1) Each Contracting

~arty

5

recognizes the free transfer to

the country of residence of nationals or companies of the other country in United States dollar or any other freely convertible currency of the following funds : - the net profits, interest, dividends, royalties, depreciation of capital assets and any current income, accruing from investment activities of nationals or companies of the other

country;

- the proceeds of the total or partial liquidation of any investment, including possible increases in or additions to these

investment, made by nationals or

companies of the other country; an appropriate portion of the earnings of nationals of a Contracting Party who are authorized to work in the territory of the other Contracting

~arty;

- funds in repayment of loans which the Contracting Parties have recognized as investments; (2) Any authorization to transfer above-mentioned funds shall be issued and the transfer thereof shall be carried out without undue delay, in conformity with the most favourable relevant rules and regulations in force in the territory of the Contracting Party concerned.

ARTICLE

6

- 5 -

ARTICLE

II I

6

Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, nationals or companies of the other country of their investments, goods, rights, interests or the other funds mentioned in Article 5 of the present Agreement unless the following conditions are complied with: (a) the measures are taken in the public interest and under due process of law; (b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the former Contracting Party may have given ; (c) the measures are accompanied by provision for mhe payment of just compensation. Such compensation shall represent the genuine value of the investments, goods, rights, interests, or the other funds affected, shall be paid without undue delay and shall be transferable to the extent necessary to make it effective for the nationals or companies entitled thereto.

ARTICLE

7

(1) Nationals or companies of either country who suffer losses in relation to such approved investment owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, or revolt in the territory of the other Contracting Party, shall be accorded treatment no less favourable than that which the latter Contracting Party ........... .

- 6 Party accords to its own nationals and companies or Nationals and companies of third countries as regards restitution, indemnification, compensation or other similar valuable consideration. Such payments shall be freely transferable. (2) The provisions of paragraph (1) above shall like wise apply to the goods, rights, interests, and the other funds mentioned in Article 5 of the present Agreement . ARTICLE

8

(1) If either Contracting Party makes payments to its nationals or companies under guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 10 recognize the transfer of any right or title of such nationals or companies to the former Contracting Party and the subrogation of the former Contracting Party to any such right of title (devolved interest) which the former Contracting Party is entitled to exercise to the same extent as its predecessor in title. As regards the transfer of payments to be made by virtue of the devolved interest to the Contracting Party concerned, provisions of Articles 4, 5, 6, 7, and 9 shall apply mutatis mutandis. (2) Either Contracting Party shall, without undue delay inform in writing the other Contracting Party whenever it has .... . ... . .

- 7 it has assumed a guarantee for an investment in the territory of the latter Contracting Party. ARTICLE

9

(1) The provisions contained in this Part

I of the present

Agreement shall apply : a) in the Republic of Indonesia only to investments by nationals or companies of the Republic of Korea, which have been approved by the Indonesian Government in accordance with the foreign capital investment legislation in force (Law No. 1 of the year 1967 and subsequent amendments). b) in the Republic of Korea only to investments by nationals or companies of the Republic of Indonesia, which have been approved by the Government of the Republic of Korea in accordance with the Foreign Capital Inducement Law (Law No. 1802 of August 3, 1966 and subsequent amendments). (2) Provisions more favourable than those of this Agreement

which have been agreed upon by either of the Contracting Parties with nationals or companies of the other country shall not be effected by the present Agreement. ARTICLE

10

The Contracting Party in the territory of which a national or a company of the other country made or is in the process of making an investment, shall assent to any demand on the

.............

- 8 -

on the part of such national or company and any such national or company shall comply with any request of the former Contracting P<1rty, to submit, fo r conciliation or arbitration, to the Centre established by the Convention on the Settlement of Inves:tment Dis put es between States P.nd National of Other States of March 18th 1965 , any disputes

t~at

may arise in

connection with the investment . ARTICLE

11

Each Contracting Party shall accord to investments by nationals and companies of the other country no less favourable treatment than that applying to any third coun"'cry with respect to reduction or exemption of taxes , fees or charges imposed upon or applies to income, capital , transaction, activities or any other object, or to requirements as to the levy and collection thereof . ARTICLE

12

In order to facilitate the economic cooperation for the development of the economies of the two countries, consultations at various levels shall be held betv1een the autbori ties concerned ·whenever necessary . PART

II

TECHNICAL COOPERATION A..FtT I CLE

13

The Contracting Parties shnll endeavour to the beet of their ability within the framework of the present Agreement,

encourage ..•.••.••.••

- 9 encourage, facilitate and promote the following technical cooperation : (1) exchange of professors of universities, institutes, etc., school teachers, scientists and skilled personnel; (2) exchange of scientific and technical publications and

research materials; (3) exchange of technical trainees for training at various

technical institutions. ARTIDLE

14

Each Contracting Party shall endeavour to make available, upon request by the other Contracting rarty, the services of experts or short-term missions as consultants or advisors in various fields und er separate arrangements to be made at ~·

I

appropriate times. ARTICLE

15

The Contracting Parties shall explore other effective methods of technical cooperation which may be conducive to the furthereance of the purposes of the present Agreement. PART

III

TRADE PROMOTION

ARTICLE

16

Each Contracting Party shall accord no less favourable treatment than that a pplying to any third country in all matters with respect to customs duties and charges of any kind ............. .

- 10 -

kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, with respect to the method of levying such duties and charges, with respect to the rules and formalities connected with importation and exportation . ARTICLE

17

The provisions set forth in Article 16 above shall not apply to

grant or continuance of any :

(1) preferences accorded by either Contracting Party to the goods and commodities which are imported under aid programmes extended to either Contracting Party by any member country of the United Nations or its Corporations or Associations, and by the United Nations or its Specialized Agencies or its affiliated organizations; (2) advantages resulting from any custom union or free trade zone or regional arrangements of which either Contracting Party may become a member; (3) advantages accorded by virtue of multilateral

economic agreements designed to liberalise conditions of international commerce; and

(4) prohibitions or restrictions imposed for the protection of public health or for the protection of plants or animals against desease, degeneration of extinction. ARTICLE

18

- 11 ARTICLE

18

The Contracting Parties agree to explore ways and means and take necessary steps for the most convenient and economical transportation of commodities and goods between the two countries.

ARTICLE

19

Payments and other charges in connection with the import and export of commodities and goods as well as other payments between the two countries shall be made or discharged in United States Dollars or any other convertible currencies as may be mutually agreed upon by the Contracting Parties .

ARTICLE

20

Each Contracting Party shall give full consideration to suggestions that may be made from time to time by the other Contracting Party for facilitating import into one country of commodities which are available for export from the other and for diversification of items of commodities and goods tradeable between the two countries .

PART

rv

TERMINATION

ARTICLE

21

(1) The present Agreement shall enter into force on the day the two Contracting Parties notify each other that their .. ... . .. .. .

- 12 -

their constitutional requirements for the entering into force of the Agreement have been fulfilled and remain

I

valid for a period of three (3) years and shall continue

I•

I

in force from year to year thereafter, unless its

I

termination is requested by either Contracting Party upon notice in writing ninety (90) days before the date of its expiry. (2)

Each Contracting Party may at any time request revision, amendment, or change in whole or in part of this Agreement, in which case the Contracting Parties shall

I

enter into negotiations through appropriate channels. I

(3)

In case of termination of the present Agreement the provisions relevant to investments, technical cooperation, trade promotion etc., shall continue to be effective for the period of validity of contracts and arrangements concluded between the Contracting Parties prior to the

, I

notification of termination of the present Agreement. I

Done at Djakarta on April 24, 1971, in six originals, two each in the English, Indonesian, and Korean languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

I

FOR THE GOVERNNENT OF THE REP\fBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

II

Signed

Signed

II

Adam Malik Minister for Foreign Affairs Ii

Jwa!rKyum Kim Consul General with Ambassadorial Rank

I I I

t

.,.,,

•'

. '

•I

No.

D. 0270/ 71/22 .

t

~I.le J.!~ • rlrt~e.nt

Repi.tbl t c of·

Of l?oreign

·Indone~irt P!?{JG •1'f:a

to C:lrl1e.r ta . . .c.ues:101w and

ffv..1rs Of t11C

its co pli.L-ieo.to to tho

he1..cby \•1olrna t-0 confirm the underot nflin

ard1n .o

Hl

not prejudice or be-mree

nd T chnical Coo

et~tua

r tion

xil 24, 1971, does

to bo .1 nel on

ffect the

that the

of r 1.utionn oxioting

c t\'. o countries until now.

t

I

cono ic

o~~on

t o subject,

corr~epondencea 011

ir cinoerely hopec tl t the Co:rrnulf te :-en t e above underat ndin

will aonf1

Tho to convoy

nt BV' ila itC">l

o h

o sulo.te

n r

on v

l

<:'-

l

he

l

ttcr . 0 • 1,IJ..,.'t'}J. t

t

m

nc

o

hi h consleer tion . ~jak'llrt

~o

•

The Consulate Republ.1.c o! in

) J A

l of tbe orca

, April 21,

1~71 .

its

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF KOREA DJAKARTA

KCG -

1 4 ;l 4 The Consul c- te Genercil of the itepublic of Ko rea

presents its compliments to the Department of Foreign i•ffairs of the Republic of Indonesia and , with re ference to the l atter 's note No . ~ o 027C/71/22 , dated April 21 , 1971, wishes to confirm the mutual underst~nding

that the Agreement tlegPrdi ng

and Technical Cooperation and

Tr~~e

~conomic

lromotion to be

signed on April 24 , 1971 , does not p r ejudice or affect the sta tus of relations existing between the two countr ies until now . The Consula te Genera l avails itself of this opportunity to convey to the Department of 1•'oreign l\ffci irs the assura nces of its hi g h considera tion .

April 21 , 1971

The Lepartment of Forei Gn Affairs of the Republic of Indonesi a Vj <;1 karta .