.g m
PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN JASA BERDASARKAN PERSETUJUAN
ha
KERANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PEMERINTAH
ep
ku
m
NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA
LAMPIRAN MENGENAI JASA KEUANGAN
1. Cakupan dan Definisi
(a) Lampiran ini berlaku bagi kebijakan yang mempengaruhi pasokan jasa keuangan. Rujuan terhadap jasa keuangan dalam Lampiran ini wajib diartikan sebagai pasokan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 (hh) Persetujuan ini.
(b) Untuk maksud-maksud Pasal 1 (bb) Persetujuan ini,
“jasa yang dipasok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan” diartikan sebagai berikut: (i) kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral atau lembaga keuangan atau oleh setiap entitas publik lainnya sesuai dengan kebijakan moneter atau kebijakan nilai tukar;
(ii) kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari sistem suatu pendirian sistem jaminan sosial atau jaminan hari tua; dan
(iii) kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh suatu entitas publik untuk rekening atau dengan jaminan atau dengan menggunakan sumber-sumber keuangan Pemerintah.
(c) untuk maksud-maksud Pasal 1(bb) Persetujuan ini, apabila suatu Pihak mengijinkan kegiatan-kegiatan yang dirujuk pada sub-ayat (b) (ii) atau (b) (iii) dari ayat ini akan dilakukan oleh para pemasok jasa keuangan yang bersaing dengan suatu entitas publik atau pemasok jasa keuangan, “jasa” wajib meliputi kegiatan-kegiatan dimaksud. (d) Pasal 1(cc) dari Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk jasa yang tercakup dalam Lampiran ini.
2. Kebijakan kehati-hatian, Nilai Tukar, dan Stabilitas Keuangan
www.djpp.depkumham.go.id
.g m
(a) meskipun telah diatur dalam ketentuan-ketentuan lain dari Persetujuan ini, suatu Pihak
ha
wajib tidak dihalangi untuk mengambil tindakan dengan alasan kehati-hatian, termasuk untuk perlindungan para penanam modal, penyimpan, pemegang kebijakan atau pihak-pihak yang bertugas di bidang fidusia yang dimiliki oleh pemasok jasa keuangan; untuk memastikan
m
integritas dan stabilitas sistem keuangan atau untuk memastikan stabilitas nilai tukar 1,
ep
ku
termasuk untuk mencegah aliran modal spekulatif, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
(i) apabila kebijakan-kebijakan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari
Persetujuan ini, kebijakan dimaksud tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari komitmen-komitmen atau kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini;
(ii) untuk Kebijakan-Kebijakan memastikan stabilitas nilai tukar termasuk untuk menghalangi aliran-aliran modal spekulatif, kebijakan dimaksud wajib tidak lebih dari yang diperlukan, dan menghilangkan secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun atau pada saat keaadan tidak adil lagi bagi pelembagaan atau pemeliharaannya; dan
(iii) untuk kebijakan memastikan stabilitas nilai tukar termasuk untuk menghalangi aliranaliran modal spekulatif, kebijakan dimaksud wajib diberlakukan berdasarkan Azas Perlakuan yang Sama.
(b) tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mempersyaratkan suatu Pihak untuk mengungkapkan informasi terkait dengan hubungan dan rekening masing-masing nasabah atau setiap kerahasiaan atau informasi kepemilikan terhadap kepemilikan entitas publik.
3. Pengakuan
(a) suatu pihak dapat mengakui kebijakan kehati-hatian dari setiap negara lainnya yang menentukan bagaimana kebijakan Pihak tersebut yang terkait dengan jasa keuangan wajib diberlakukan. Pengakuan dimaksud, yang dapat dicapai melalui penyelarasan atau sebaliknya, dapat didasarkan atas suatu perjanjian atau pengaturan dengan negara terkait atau dapat diberikan secara otonom.
(b) setiap Pihak yang merupakan Pihak pada suatu perjanjian atau pengaturan dimaksud 1
Kebijakan-kebijakan untuk memastikan stabilitas Kurs Valuta termasuk untuk mencegah aliran modal spekulatif wajib tidak diambil atau dipelihara untuk maksud perlindungan suatu sektor penting.
www.djpp.depkumham.go.id
.g m
sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a), baik yang akan ada atau yang telah ada, wajib
ha
memberikan peluang yang memadai bagi para Pihak lainnya yang berkepentingan untuk merundingkan asesinya terhadap perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan dimaksud, atau untuk merundingkan dengan pihak-pihak yang sebanding, berdasarkan
m
kekhususan dimana akan menjadi peraturan yang setara, pengawasan, pelaksanaan
ep
ku
dari peraturan-peraturan dimaksud, dan apabila sesuai, prosedur-prosedur berkenaan dengan pembagian informasi antara para Pihak untuk perjanjian atau pengaturan tersebut. Apabila suatu pihak memberikan pengakuan secara otonom, ia wajib memberikan peluang memadai untuk setiap Pihak lain untuk menunjukkan bahwa keputusan dimaksud tetap ada.
(c) apabila suatu Pihak mempertimbangkan sesuai pengakuan terhadap kebijakan kehatihatian dari setiap negara lainnya, ayat 4(b) dari pasal 7 wajib tidak berlaku.
4. Penyelesaian Sengketa Majelis untuk sengketa mengenai isu-isu kehatian-hatian dan hal-hal keuangan lainnya wajib memiliki keahlian yang diperlukan yang relevan dengan jasa keuangan khusus yang disengketakan.
5. Definisi Untuk maksud-maksud Lampiran ini:
(a) Jasa keuangan adalah setiap jasa yang memiliki sifat keuangan yang ditawarkan oleh pemasok jasa keuangan dari suatu Pihak. Jasa keuangan meliputi seluruh asuransi dan jasajasa terkait asuransi, dan seluruh perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi). Jasa keuangan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Asuransi dan jasa-jasa terkait asuransi (i) asuransi (termasuk asuransi pendukung):
(A) jiwa (B) non-jiwa (ii)reasuransi dan retrosesi;
(iii) perantara asuransi, seperti pialang dan agen; (iv) jasa-jasa penunjang asuransi, seperti konsultasi, aktuaria, penilaian resiko dan jasa penyelesaian gugatan.
www.djpp.depkumham.go.id
.g m
Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi)
ha
(v) penerimaan deposito dan dana yang harus dibayar kembali dari masyarakat; (vi)segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit hipotik, anjak piutang dan
ep
ku
m
transaksi perdagangan keuangan;
(vii) lembaga pembiayaan; (viii) segala pembayaran dan jasa pengiriman uang, termasuk kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debet, cek perjalanan dan bankers drafts; (ix) Penjaminan dan komitmen; (x) perdagangan atas rekening sendiri atau atas rekening pelanggan, baik dalam pasar bursa atau sebaliknya, sebagai berikut: (A) perangkat pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito; (B) valuta asing; (C) produk-produk turunan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, turunanturunan yang akan datang dan turunan-turunan pilihan; (D) perangkat nilai tukar dan perangkat suku bunga, seperti pengalihan hutang, perjanjian forward rate; (E) surat berharga yang dapat diperdagangkan; (F) perangkat yang dapat diperdagangkan dan aset-aset keuangan, termasuk emas batangan. (xi) Keikutsertaan dalam penerbitan segala bentuk surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum maupun secara privat) dan bunga atas jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan dimaksud; (xii) pialang uang (xiii) pengelolaan aset, seperti pengelolaan uang tunai atau portofolio, segala bentuk pengelolaan
penanaman
bersama,
pengelolaan
dana
pensiun,
jasa
pengawasan, jasa penyimpanan dan jasa perwalian; (xiv) jasa penyelesaian dan jasa kliring untuk aset-aset keuangan, termasuk suratsurat berharga, produk-produk turunannya, serta perangkat yang dapat diperdagangkan lainnya; (xv) bunga dan pengalihan informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait dengan para pemasok jasa keuangan lainnya; (xvi) jasa penasihat, jasa perantara dan jasa-jasa pendukung keuangan lainnya dalam segala kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum pada sub-ayat (v) sampai (xv), termasuk
rujukan dan analisa kredit, penelitian dan saran
penanaman modal dan portofolio, saran atas akuisisi dan
mengenai
www.djpp.depkumham.go.id
.g m ha
restrukturisasi dan strategi korporasi.
(b) pemasok jasa keuangan adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum dari salah satu Pihak yang berkeinginan untuk memasok atau sedang memasok jasa keuangan, tetapi
m
syarat “pemasok jasa keuangan” tidak mencakup entitas publik.
ep
ku
(c) entitas publik adalah:
(i) suatu pemerintah, suatu bank sentral, atau suatu lembaga keuangan dari salah satu Pihak, atau suatu entitas b yang dimiliki atau dikontrol oleh suatu Pihak, yang secara prinsip terikat dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan pemerintahan untuk maksud-maksud pemerintahan, tidak termasuk suatu entitas yang secara prinsip terikat dalam memasok jasa keuangan berdasarkan syaratsyarat komersial; atau
(ii) suatu entitas privat, yang melaksanakan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral atau lembaga keuangan, pada saat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
www.djpp.depkumham.go.id
