PERSETUJUAN ANTARA PEMERI~~AH
REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERI~~AH
KERAJAAN INGGERIS RAYA
DAN IRLANDIA UTARA MENGENAI KERJASAMA
IL~U
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggeris Raya dan Irlandia Utara (selanjutnya disebut sebagai Pihak-pihak yang bersetuju);
Berkeinginan untuk memperkokoh hubungan persahabatan dan mendorong kerjasama di bidang
ilmu
teknologi antara kedua negara;
Telah menyetujui sebagai berikut:
pengetahuan
dan
PASAL 1
Kedua Pihak yang bersetuju akan mendorong dan mengembangkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi
antara kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.
PASAL 2
Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Persetujuan ini, berdasarkan persetujuan bersama dan atas
dasar
timbal balik, dapat meliputi bentuk-bentuk kegia tan sebagai berikut: (a)
Pertukaran
data dan informasi
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi. (b)
Pertukaran kunjungan dan studi tour oleh delegasi khusus,
peneliti
ilmiah,
trainee, ilmuwan dan
teknisi
lain, dan juga mahasiswa pasca sarjana. (c)
Penyelenggaraan seminar dan pertemuan
bilateral
atas
dasar kepentingan bersama
teknologi
dan
di
bidang
ilmiah. (d)
Mengadakan riset bersama mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
(e)
Bidang-bidang kerjasama tertentu yang tercantum
dalam
Lampiran pada Persetujuan ini. (f)
Bentuk-bentuk kerjasama ilmu dan teknoloqi lainnya y anq dapat disetuiui oleh kedua Pihak vanq bersetuiu.
PASAL 3
Kedua Pihak yang bersetuju akan mendorong bantu terjalinnya hubungan dan kerjasama
dan
langsung
memantara
badan-badan pendidikan tinggi, organisasi-organisasi riset serta perusahaan-perusahaan
dan,
dimana
p e rlu pembuatan
perjanjian dan kontra k terpisah.
PASAL 4
Pengaturan keuangan atau persyaratan kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini tetapkan secara t e rpisah dalam
program-program
di-
k e rj as ama
yang akan disetujui, ata u dalam perjanjian-perjanjian
dan
k o ntrak-kontrak yang ditanda tangani oleh badan-badan yang bersangkutan.
PASAL 5
Ketentuan dalam Persetujuan ini
dilaksanakan
dengan peraturan perundang-undangan dan
sesuai
prosedur-prosedur
yang berlaku masing-masing di Indonesia dan di Inggeris.
PASAL 6
Untuk mencapai tujuan dari
Persetujuan
wakil yang ditunjuk keoua Pemerintah akan temuan
pada waktu dan tempat
yang
ini,
wakil-
mengadakan
disetujui
per-
bersama
di
Indonesia atau di Inggeris untuk: (a)
membicarakan masalah kebijaksanaan utama
yang
berhu-
bungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini; (b)
meninjau kembali
kegiatan-kegiatan
dan
hasil-hasil
dalam rangka Persetujuan ini; (c)
membicarakan program kerja yang akan datang.
PASAL 7
Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan
ini
tidak me-
ngurangi pengaturan kerjasama antara kedua Pemerintah lainnya yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
PASAL 8
Semua hal yang timbul antara kedua Pemerintah mengenai masalah-masalah yang tidak tercakup
dalam
pengaturan
kerjasama tersendiri dibicarakan sesuai dengan Pasal 6.
PASAL 9
Perselisihan mengenai interpretasi atau
pelaksanaan
Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat lui konsultasi antara kedua Pernerintah.
mela-
PASAL 10
(a)
Masing-masing Pihak yang bersetuju harus Pihak lain mengenai telah dipenuhinya an konstitusional masing-masing bagi
memberitahukan
ketentuan-ketentuberlakunya
Perse-
tujuan ini. (b)
Persetujuan ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir dan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.
(c)
Kecuali jika salah satu Pihak yang bersetuju
mengakhiri
Persetujuan ini dengan cara memberitahukan tertulis tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Persetujuan
ini,
maka Persetujuan ini dengan sendirinya diperpanjang berturut-turut untuk masa satu tahun berikutnya. (d)
Berhenti b e rlakunya Persetujuan ini
tidak
mempengaruhi
masa berlakunya proyek-proyek yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL 11
Persetujuan sewaktu-waktu
ini
atas
dapat
dasar
diamendir
atau
ditambah
persetujuan kedua Pihak
yang
bersetuju.
SEBAGAI BUKTI,
yang bertanda
tangan dibawah
ini,
dengan kuasa dari Pemerintah masing-masing, te1ah menanda tangani Persetujuan ini.
DIBUAT
da1am rangkap dua di London tangga1 10 Ju1i
1985 da1am bahasa
Indonesia
dan
Inggeris, kedua naskah
mempunyai kekuatan yang sama.
Atas nama Pemerintah
Atas nama Pemerintah
Repub1ik Indonesia:
Kerajaan Inggeris Raya dan Ir1andia Utara:
Signed
Signed
Signed
LAMPIRAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGERIS PAYA DAN IRLANDIA UTARA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Bidang-bidang kerjasama yang termasuk dalam Persetujuan ini: (a)
Teknologi perhubungan darat, laut, udara dan komunikasi.
(b)
Pengembangan hasil sumber kekayaan alam tropis.
(c)
Bioteknologi.
(d)
Ilmu dan teknologi kelautan.
(e)
Ilmu dan teknologi elektronik.
(f)
Teknologi pasca panen hasil pertanian.
(g)
Teknologi ruang angkasa.
(h)
Teknologi pertambangan.
(i)
Ilmu dan teknologi yang cocok sebagai landasan pembangunan in d ustri.
(j)
Sistem pengolahan informasi ilmu pengetahuan, dan
(k )
Bidang-bidang lain yang dapat dis e tujui bersama.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government Northern
of
the United
Ireland
Kingdom of Great Britain
( hereinafter
referred
to
as
and the
Contracting Parties ) ;
Desiring to strengthen encourage
friendly
relations and
cooperation in science and technology
the two countries;
Have agreed as follows:
to
between
ARTICLE 1
The Contracting Parties shall encourage and develop cooperation the
two
in the fields of science and technology between
countries
on
the
basis
of
equality and mutual
benefit.
ARTICLE 2
Cooperation in scienc e and technology provided under the
present
Agreement
may include, by mutual agreement and
on a reciprocal basis, the following forms: (a)
Exchange
of
scientific
of
visits
and
technological information
and data. (b)
Exchange
delegations,
and
scientific
study and
tours
technical
by
specialised
personnel,
as
well as graduate students. (c)
Organisation
of
bilateral scientific and technological
seminars and meetings of mutual interest. (d)
Joint research on subjects of mutual interest.
(e)
Specific
areas
of
cooperation
listed in the Annex to
this Agreement. (f)
Other
forms of scientific and technological cooperation
upon which the Contracting Parties may agree.
ARTICLE 3
The Contracting
Parties shall encourage and support
the establishment of direct their
institutions
organisations, appropriate,
of
higher
companies the
links and cooperation between
and
education,
research
enterprises and, as may be
conclusion of separate
agreements
and
contracts.
ARTICLE 4
The cooperation Agreement
financial involved
arrangements in
shall be settled
the
or
other
implementation
separately in the
terms of
this
programmes
of cooperation to be agreed on, or in agreements and contracts signed by the bodies concerned.
of
ARTICLE 5
The
provisions
accordance
of this Agreement shall be applied in
with the laws,
regulations
and
procedur e~
in
force respectively in Indonesia and the United Kingdom.
ARTICLE 6
For the achievement of the aims of this Agreement, the appointed meetings at
representatives of the two Governments shall have mutually agreed times and places
in
Indonesia
or the United Kingdom in order to: (a)
discuss major policy issues relating to the implementation of this Agreement;
(b)
review activities and accomplishments under this Agreement;
(c)
discuss future programme.
ARTICLE 7
Nothing prejud ice
in
other
two Governments
this
Agreement
arrangements for existing at
force of this Agreement.
the
shall
be
construed
cooperation between date
of
to the
the coming into
ARTICLE 8
All questions arising between matters not covered by
individual
the two
Governments
cooperation
on
arrangements
shall be for discussion in accordance with Article 6.
ARTICLE 9
Disputes concerning the interpretation
or
of this Agreement shall be resolved amicably by between the two Governments.
application consultation
ARTICLE 10
(a)
Each Contracting Party
shall
fulfillment
respective
requirements
of
their
for
the
entry
notify
the other on
the
constitutional
into force of the present
Agreement. (b)
The present Agreement shall enter into force on the date of the last notification of either Contracting Party and shall remain in force for a period of three years.
(c)
Unless either Contracting Party terminates the Agreement by giving notice in writing three months before the of the period of validity of the present
end
Agreement,
shall be automatically extended thereafter for successive perio ds of one year. (d)
Termination of the present Agreement shall not affect the validity or dur ation of any project made under the present Agreement.
ARTICLE 11
This Agreement may be amended and suppleme nte d at any time as agreed betwee n the Contracting Parties.
it
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being
duly
authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE
in
duplicate
at
London, this tenth day of
July, 1985, in the Indonesia and English languages, both texts being equally authoritative.
For the Government of
For the Government of
the Republic of
the United Kingdom and
Indonesia:
Northern Ireland:
Signed
Signed
Signed
ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION
Areas of cooperation under this Agreement: (a)
Air, sea and land transportation and communication technology;
(b)
Natural product development of tropical resources;
(c)
Biotechnology;
(d)
Marine science and technology;
(e)
Electronics science and technology;
(f)
Post harvest technology of Agricultural products;
(g)
Aerospace technology;
(h)
Mining technology;
(i)
Science and technology suitable to provide a basis for industrial development;
(j)
Processing systems for scientific information; and
(k)
Other areas as may be mutually agreed.
Whereas, arranging
for the
certain
matters
discussion,
or which
between the
Government
Great
and
Britain
Government of the to scientific
may
Northern
are
now
United Kingdom of Ireland
and
the part of the
and
Sir Richard Edward
it
should be invested
the said discussion on
Government of the
Britain
the
Indonesia relative
and technological co- operation, fit persons
in
into discussion,
come
of the
with Full Power to conduct
Great
which
Republic of
is expedient that
of
better treating of and
United Kingdom
Northern
Geoffrey Howe,
Ireland:
I,
Knight, One of
Her Majesty's Counsel learned in the Law, a Member of Her Majesty's
Most Honourable
&c., &c.,
Her Majesty's
State for
Foreign
hereby
certify
Privy
Principal
Secretary
of
Affairs,
do
and Commonwealth
that
Norman
Council,
Beresford
Tebbit,
Esquire, a Member of Her Majesty's Most Honourable Privy Council, etc., etc., Her Majesty's Secretary of State for Trade and Industry and Richard Napier Luce, Esquire, a Member of Parliament,
a Minister
of State for Foreign and Commonwealth Affairs, are
by these Presents named, constituted and appointed as Plenipotentiaries
and Representatives
having,
jointly and severally, Full Power and Authority to agree and conclude with
such
Representative
be
as
may
Power and Authority on the of
the
Republic
Convention,
of
Plenipotentiary and vested
with
similar
part of the Government Indonesia
Agreement,
Protocol
any
Treaty,
or
other
Instrument that may tend to the attainment above-mentioned severally, United
end,
for
Kingdom
of
Ireland everything
and
to
Gover·nment
Great
Britain
so agreed upon
shall be so transacted
subject
if
and Northern Ireland, accepted
United
by
Kingdom
of
Ratification
said
Great
Northern
by the said
Representatives to
the
and concluded.
by
the
acknowledged
Government Britain
Ireland in the fullest manner.
shall,
of Great Britain
be agreed to,
the
and
and concluded
and
necessary
of
or
that whatever things
Government of the United Kingdom
and
jointly
the
Further, I do hereby certify
Plenipotentiaries
sign,
of the
and
of
the
Northern
In witness
whereof
I
have signed these
Presents and affixed hereto my Seal. Signed
and
sealed
Commonwealth Office, London,
at
the
Foreign and
the 2nd day of July,
One thousand Nine hundred and Eighty- five.
Signed
