MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN SADAN ENERGI INTERNASIONAL (IEA) TENT ANG KERJA SAMA KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI DAN KERJASAMA TEKNOLOGI BERSIH DALAM KERANGKA PUSAT KEUNGGULAN ENERGI BERSIH
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
("KESDM") dan
Sadan Energi
lnternasional ("IEA")), selanjutnya disebut sebagai Para Pihak secara kolektif atau Pihak secara individu . MEMPERTIMBANGKAN
adanya minat bersama dari IEA dan KESDM untuk
meningkatkan sektor efisiensi eneryi di Indonesia dan penyebaran efektif teknologi energi bersih ;
MENGAKUI pentingnya saran kebijakan, alih pengetahuan , pelatihan dan peningkatan
MENGINGINKAN
kapasitas
bagi
pemerintah
Indonesia;
adanya kerja sama yang erat antara Para Pihak dan
mendukung pembangunan dan operasional Pusat Keungguian Energi Bersih Indonesia untuk Energi Bersih, yang akan menjadi bagian dari program efisiensi energi dan energi terbarukan Indonesia; dan
MEMBANGUN kerja sama yang telah dibentuk pada tahun 2009 dan 2012 dalam
Surat Pernyataan Minat dan dalam Program Kerja Bersama yang ditandatangani pada tahun 2011, 2013, dan 2015 antara Para Pihak. Telah mencapai pengertian-pengertian sebagai berikut:
PASAL1 Tuj uan
Para
Pihak
berupaya
rnelaksanakan
kegiatan
kerja
sama
melalui
Pusat
Keunggulan untuk Energi Bersih (Pusat), yang akan didirikan di Bali, Indonesia, guna memperkuat dan meningkatkan kebijakan efisiensi energi dan teknologi energi bersih serta menjadikan Pusat sebagai sumber kepiawaian energi bersih di Indonesia.
PASAL2 Li ngkup Kerjasam a
2.1 Ruang lingkup kerja sama antara Para Pihak meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Upaya KESDM untuk meningkatkan efisiensi energi dan penyebaran teknologi energi bersih; b. Kegiatan-kegiatan kerja sama dalam rangka Program Kerja Bersama
antara Para Pihak tahun 2016-2017; c. Kegiatan kerja sama Indonesia dan Badan Energi lnternasional dalam rangka Program Efisiensi Energi Badan Energi lnternasional di NegaraNegara Kekuatan Ekonomi Baru(E4) ;dan d. Peningkatkan kerja sama teknologi energi Badan Energi lnternasional (selanjulnya disebut sebagai "Perjanjian Pelaksanaan"). 2.2
Badan Energi lnternasional berniat mendukung pembentukan kegiatankegiatan Pusat dan yang bersifat substanstif, termasuk:
a. Memberikan bimbingan untuk pengembangan portfolio Pusat terkait analisis energi efisiensi dan kebijakan energi terbarukan ; b. Bekerja secara erat dengan Pusat tersebut untuk mendukung entri data kebijakan Pangkalan
efisiensi energi dan Data
Kebijakan
lndone~i a
energi terbarukan
dan
Langkah-langkah
Badan
dalam Energi
lnternasional (PAMS). Data mengenai Indonesia dapat dipublikasikan dalam situs Pusat dan keterhubungan dengan entri mengenai Indonesia dalam situs PAMS dengan persetujuan lebih lanjut dari KESDM ; c. Memfasilitasi kerja sama penelitian mengenai keberlanjutan teknologi berbagai energi bersih sesuai dengan iklim dan lingkungan di lndoneseiterrnasuk daratan, air, dan udara; d. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan partisipasi dalam kegiatankegiatan
dalam
rangka
Perjanjian
Pelaksanaan
yang
mendukung
pengembangan dan penyebaran teknologi energi bersih di lndonesia;dan e. Mendukung Pusat dalam upayanya untuk meningkatkan penyebaran teknologi internasional terkait teknologi energi berkelanjutan dan untuk menyelaraskan standar teknis untuk pasokan dan pemeliharaan energi bersih . 2.3 Ruang lingkup kerja sama antara Para Pihak meliputi isu energi lainnya sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
PASAL 3 Bentuk Kerjasama Kerja sama antara Para Pihak dalam MSP ini dapat meliputi bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut : a. Kerja sama dalam penelitian dan analisis terkait dengan efisiensi energi dan penyebaran teknologi energi bersih;
b. Kerja sama dalam pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas yang bertujuan mempercepat pelaksanaan kebijakan efisiensi energi dan teknologi energi berkelanjutan; c. Fasilitasi partisipasi Pusat dalam Perjanjian Pelaksanaan; d. Kegiatan bersama;dan e. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak.
PASAL4
Bia ya
4.1
Kecuali Para Pihak menentukan lain dalam perjanjian tertulis yang terpisah, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya yang ditimbulkan dari partisipasinya dalam kegiatan berdasarkan MSP ini, termasuk semua biaya administrasi , biaya overhead, biaya ketenagakerjaan, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya yang serupa.
4.2
Para
Pihak
menyadari
bahwa
Badan
Energi
lnternasional
akan
membutuhkan pendanaan eksternal melalui kontribusi sukarela ataupun dana bantuan sebelum dapat memulai atau melaksanakan kegiatan apapun dalam rangka MSP ini.
PASAL 5 Pelaksanaan
Para Pihak perlu menentukan bidang kerja sama dan kegiatan yang terkait atas kesepakatan bersama. Ketentuan rinci yang berkaitan dengan bentuk dan metode, kewajiban keuangan serta kondisi bidang kerja sama yang disepakati dapat
ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan atas dasar proyek per proyek
PASAL6
Koord inator Pelaksa naan (Focal Point)
6.1
Berbagai Direktorat Jenderal dalam lingkup KESDM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini. Badan Penelitian
dan
Pengembangan
ESDM
akan
menjadi
koordinator
pelaksanaan untuk KESDM dalam segala kegiatan dalam rangka MSP ini.. 6.2
Program Badan Energi lnternasional untuk Asia Tenggara (IEA SEA) akan menjadi koordinator pelaksanaan untuk Badan Energi lnternasional dan akan bergilir memberikan masukan dari kantor Badan Energi lnternasional yang terkait.
6.3
Untuk pelaksanaan harian atas MSP ini, Para Pihak telah menunjuk koordinator pelaksanaan. Pemberitahuan dan komunikasi lainnya terkait MSP ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirim nelalui e-mail kepada koordinator pelaksanaan sebagai berikut:
KESDM
Sadan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dan Direktorat .Jenderal
Energi
Baru
dan
Terbarukan dan Konservasi Energi
Badan Energi lnternasional:
Manajer Program Asia Tenggara Dan Kepala Program Efisiensi Energi di Negara-Negara Kekuatan Ekonomi Baru
6.4
Salah satu Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis apabila terdapat perubahan atas kontak data perwakilan yang ditunjuk tersebut di atas.
PASAL 7
Hak Kepemiikan lntelektual
7.1
Para Pihak perlu menyepakati hak kepem ilikan intelektual yang tepat yang disediakan untuk masing-masing kegiatan berdasarkan sifat dari kegiatan tersebut. Jika kegiatan tersebut menghasilkan hak kepemilikan intelektual, maka hak kepemilikan intelektual tersebut menjadi milik bersama dan penggunaannya tunduk pada pengaturan terpisah yang antara Para Pihak.
7.2
Setiap bahan yang disediakan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain hanya dapat digunakan untuk kegiatan bersama yang ditetapkan dalam MSP ini. Untuk tujuan lain, Pihak penerima harus memperoleh persetujuan tertulis terlebuh dahulu dan, persetujuan yang diberikan tersebut, harus secara jelas menyebutkan Pihak penyedia sebagai sumber bahan tersebut
7.3
Guna menghindari keragu-raguan , Para Pihak wajib untuk mempertahankan kepemilikan hak kekayaan intelektual setiap materi yang ada yang disediakan untuk kegiatan bersama.
PASAL 8
Kerahasiaan
8.1
Semua dokumen , data dan informasi lainnya yang belum masuk dalam ranah publik dan disediakan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya, baik dalam bentuk tertul is atau elektronik, sehubungan dengan MSP ini perlu diperlakukan sebagai rahasia dan tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun selain tujuan yang diungkapkan atau seperti yang telah disetujui
secara tertulis. Tidak satupun Pihak dapat membuka atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Ketentuan ini tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku atau dilakukan pengakhiran MSP ini. 8.2
Pada acara-acara publik, konferensi atau pertemuan-pertemuan media apapun , perwakilan dari Paa Pihak tidak dapat berbicara tentang kegiatan kerja sama dalam rangka MSP ini tanpa otorisasi tertulis dari Pihak lainnya.
PASAL 9
Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan , kontroversi atau bantahan yang timbul dari atau terkait dengan MSP ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau ketidakabsahan , akan diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
PASAL10 Pemb atasan Kerja Sama
10.1
MSP ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan secara hukum ·antara Para Pihak atau mengenakan kewajiban formal pada Para Pihak selain menghormati kewajiban masing-masing Pihak yang diatur dalam Pasal 7 (Hak Kepemilikan lntelektual), Pasal 8 (Kerasahasiaan) dan Pasal 12 (Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran) dalam MSP ini. Para Pihak mengakui bahwa MSP ini bukan merupakan komitmen yang mengikat secara hukum oleh salah satu Pihak untuk melakukan kewajiban atau tanggung jawab dan I atau untuk memberikan dukungan kepada setiap proyek atau kegiatan.
10.2
MSP ini tidak dapat ditafsirkan untuk mengganggu dengan cara apapun dengan pengambilan keputusan otonomi secara independen Para Pihak berkenaan dengan urusan dan operasional masing-masing.
10.3
Tidak ada suatu apapun yang terkar.dung dalam atau terkait dengan MSP ini dianggap sebagai pengabaian, pengungkapan atau menunjukan, salah satu hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki IEA.
PASAL11 Amand emen
Ketentuan dalam MSP ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Par3 Pihak.
PASAL12 Mulai Berlaku , Durasi , da n Pengakhiran
12.1
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.
12.2
MSP ini akan
tetap
berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
penandatanganan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak paling tidak 60 hari sebelum jangka waktu pertama berakhir. 12.3
MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya akan niatnya untuk mengakhiri MSP ini selambatlambatnya dimaksud.
90
(sembilan
puluh)
hari
sebelum
tanggal
pengakhiran
12.4
Pengakhiran MSP ini tidak akan memperngaru hi keabsahan dan jangka waktu setiap program yang sedang berlangsung atau proyek yang dilakukan di bawah MSP ini sampai penyelesaian program atau proyek kecuali jika Para Pihak sepakat untuk melakukan sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI,
yang bertanda tangan dibawah ini telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian.
DITANDATANGANI di Paris pada tanggal 17 November 2015 dalam rangkap dua
asli, dalam Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
maka
naskah berbahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN ENERGI DAN
BADAN ENERGI INTERNASIONAL
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
(IEA)
INDONESIA
D - ---
Q:.":
(j2.~ Fatih Birol
id Menteri Energi dan Sumber Daya
Direktur Eksekutif Badan Energi
Mineral
lnternasional
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ON ENERGY EFFICIENCY POLICY AND CLEAN TECHNOLOGY COOPERATION UNDER THE BALI CENTER OF EXCELLENCE FOR CLEAN ENERGY
The Ministry cf Energy and Mineral Resources (MEMR) of the Republic of Indonesia and the International Energy Agency (IEA}, collectively referred to as the Parties or individually as a Party, CONSIDERING the mutual interest of the IEA and MEMR in increasing the energy efficiency of Indonesia's energy sector and the effective deployment of clean energy technologies; ACKNOWLEDGING the importance of policy advice, knowledge transfer, training and capacity building for the government of Indonesia; and
DESIRING to strengthen cooperation between the Parties and to support the establishment and operation of Indonesia's Centre of Excellence for Clean Energy, wh ich will be part of Indonesia's energy efficiency and renewable energy programme. BUILDING on cooperation that was established in the 2009 and 2012 Letters of Intent between the Parties and in the Joint Programmes of Work between the Parties signed in 2011 , 2013 and 2015, Have agreed to conclude the following Memorandum of Understanding (MoU):
ARTICLE 1 Objective
The Parties endeavor to carry out co-operative activities through the Centre of Excellence for Clean Energy (the Centre), which is to be established in Bali, Indonesia, to strengthen and enhance energy efficiency policies and clean energy technologies and to help the Centre become the source of clean energy expertise in Indonesia.
ARTICLE 2
Scope of Cooperation 2.1 The scope of cooperation between the Parties is intended to include the following: a. MEMR's efforts to enhance energy efficiency and deploy clean
energy
technologies; b. Collaborative activities under the Joint Work Programme between the Parties for 2016-2017; c. Indonesia and IEA collaboration under the IEA's Enargy Efficiency in Emerging Economies (E4) programme;and d. Enhanced energy technology cooperation under the IEA (hereinafter referred to as "Implementing Agreements"). 2.2 The IEA intends to support the establishment and substantive activities of the Centre, including by: a. Providing guidance on development of the Centre's portfolio of energy efficiency and renewable policy analysis; b. Working closely with the Centre to support entry of Indonesian energy efficiency and renewables policies in the IEA Policies and Measures Databases (PAMS). The data on Indonesia could be published on the
Centre's website and link to the entry on Indonesia on the PAMS website with a further agreement from MEMR; c. Facilitating collaborative research on the sustainability of different cleanenergy
technologies
in
accordance
with
Indonesia's
climate
and
environment - including land, water, and air; and d. Facilitating knowledge exchange and participation in activities of the Implementing Agreements that support the development and deployment of clean energy technologies in Indonesia. e. Supporting the Centre in its efforts to improve the transfer of international knowledge on sustainable energy technologies and to harmonize technical standards for clean energy supply and maintenance. 2.3
The scope of cooperation between the Parties may include other energyrelated issues to which the Parties agree.
ARTICLE 3 Forms of Cooperation
Collaboration between the Parties under this MoU may include the following forms , as appropriate: a. Collaboration on research and analysis related to energy efficiency and clean energy techn ology deployment; b. Joint training and capacity building cooperation aimed at accelerating the implementation
of
energy
efficiency
policies
and
sustainable
technologies; c. Facilitation of the Centre's participation in the Implementing Agreements; d. Joint outreach events;and e. Any other forms of cooperation agreed upon by the Parties.
enegy
ARTICLE 4 Costs 4.1
Unless the Parties otherwise determine in a separate written agreement, each Party is responsib le for the costs it incurs in participating in activities under th is MoU , including all administrative costs, overhead expenses, labor costs, insurance costs, travel expenses and similar costs.
4.2
The Parties recogn ise that the IEA will requ ire external funding in the way of volu ntary contributions or grants befo re it can commence or implement any activities under th is MoU .
ARTICLE 5 Implementation The Parties shall determ ine specific areas of cooperation and its related activities by mutual consent. The detailed provisions relating to forms and methods, financial obligations ·as well as the conditions of the agreed areas of cooperation may be set out in an implementing arrangement via a separate agreement on a project per project basis.
ARTICLE 6 Focal Points 6.1
The various relevant directorate generals within MEMR will be responsible for implementing activities undertaken within the scope of this MoU . The Agency of Research and Development of Energy and Mineral Resources will take the lead for MEMR on all activities under this MoU .
6.2
The IEA's Southeast Asia Programme (IEA SEA) will serve as the primary focal point for the IEA, and will in turn channel inputs from IEA's relevant offices.
6.3
For the day-to-day implementation of th is MoU . the parties have identified focal points. Notices and other communications related to this MoU will be in writing and will be sent via email to the following focal points:
For MEMR
The Agency of Research and Development of Energy and Mineral Resources And Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation
For IEA
Southeast Asia Programme Manager And Head of the Energy Efficiency in Emerging Economies Programme
6.4
A Party shall advise the other Party in writing if the contact details of its representative (s) change from those set out above.
ARTICLE 7
Intellectual Property Rights 7.1
The Parties shall agree upon appropriate intellectual property provisions in relation to products resulting from activities under this MoU . Intellectual property in such products may be jointly owned if agreed in the relevant implementing arrangement or separate agreement.
7.2
Any material provided by one Party to the other Party shall only be used for j oint activities set out in this MoU. For any other purposes, the receiving Party must obtain prior written consent and, where such consent is granted, must clearly and prominently cite the providing Party as the source of such material.
7.3
For the avoidance of doubt, the Parties shall retain ownership of the intellectual property rights in any existing material that is provided for joint activities.
ARTICLE 8 Confidentiality 8.1
All documents, data and other information which is not already in the public domain and provided by one Party to the other Party, whether in written or electronic form, in connection with this MoU shall be treated as confidential and shall not be used for any purpose other than the purpose for which they were disclosed or as otherwise agreed in writing. Neither of the Parties shall release nor disclose any such confidential information to any third parties
without the prior written consent of the other Party. This provision shall continue in effect despite the expiry or termination of this MoU. 8.2
At
public
events,
media
conferences
or
meetings
of
any
kind ,
representatives of a Party may not speak about coll aborative activities under this MoU without the prior written authorization of the other Party.
ARTICLE 9 Settlement of Disputes Any dispute, controversy or claim arising out of or related to this MoU, or the breach, termination or invalidity thereof, will be settled amicably between the Parties. ARTICLE 10 Limits to Cooperation 10.1
This MoU is not intended to create legal relations between the Parties or to impose forma l obligations on them other than in respect of the obligations of each Party set out in Clauses 7 (Intellectual Property), 8 (Confidentiality), and 12 (Entry Into Force, Duration and Termination) of this MoU. The Parties acknowledge that th is MoU does not create any obligation under international law nor constitute a legally binding commitment by either Party to undertake any obligation or responsibi lity and/or to provide support to any project or activity.
10.2
This MoU will not be construed to interfere in any way with the independent decision-making autonomy of the Parties with regard to their respective affairs and operations.
10.3
This MoU does not establish any exclusive relationship between the Parties. Neither Party is restricted in any way from engaging a third party or parties to pursue the objectives and activities described in this MoU independently of the other Party.
ARTICLE 11 Am endment The provisions in this MoU may be amended at any time by written agreement between the Parties:
ARTI CLE 12
Entry Into Force, Duration, Term ination 12.1
This MoU shall enter into force on the date of signature.
12.2
This MoU shall remain in force for a period of 2 (two) years and may be extended for subsequent additional periods of 2 (two) years if both Parties agree in writing at least 60 (sixty) days before the end of the first period .
12.3
Either Party may terminate this MoU at anytime by giving written notification to the other Parties at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination.
12.4
Termination of this MoU will not affect the validity and duration of any ongoing activities or projects under this MoU until the completion
of
such
activities or projects unless the Parties agree otherwise in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU . DONE in Paris on 17 November 2015, in four (4) original copies, two in each of the Indonesian and English languages, with all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE INTERNATIONAL ENERGY AGEN CY
Sudirman Said
Fatih Birol
Minister of Energy and Mineral
Executive Director of the International
Resources
Energy Agency
