MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNITED CEREBRAL PALSY WHEELS FOR HUMANITY TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
2011
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN UNITED CEREBRAL PALSY WHEELS FOR HUMANI1Y TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kementerian) dan United Cerebral Palsy Wheels for Humanity (selanjutnya disebut sebagai UCPWFH), bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak; Mempertimbangkan keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia; Mempertimbangkan bahwa UCPWFH adalah organisasi kemanusiaan, nirlaba dan non politis; Menyatakan bahwa kerjasama yang telah ada di antara kedua belah pihak telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia; Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan ·yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dW1 kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik intemasional; Telah mencapai suatu kesepahaman timbal balik sebagai berikut PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum bagi kerjasama antar kedua pihak untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, ras, emis, danjender. PASALII RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerjasama dari Memorandum Saling Pengertian ini mencakup : desain dan produksi kursi roda, pelatihan pembuatan alat bantu untuk penyandang cacat, dan pelatihan kegiatan olah raga untuk pengguna kursi roda di Indonesia.
1
PASALIII WKASI KERJASAMA 1. Para pihak sepakat bahwa lokasi kegiatan dalam kerjasama ini meliputi provinsi: a. DKI Jakarta; b. Jawa Barat; c. Jawa Tengah; d. DI Yogyakarta; e. Jawa Timur; f. Bali; g. Nusa Tenggara Timur. 2. Setiap perubahan dalam lokasi kegiatan harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
PASALIV PELAKSANAAN 1.
Kedua belah pihak wajib bekerjasama untuk menjalankan program-program kesejahteraan sosial secara komprehensif menggunakan metodologi yang mempromosikan pembangunan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan di area-area yang telah disetujui.
2.
Kedua belah pihak harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa penerima manfaat di masyarakat memperoleh bantuan dalam rangka meningkatkan kemandiriannya.
3.
Program kerjasama yang dituangkan dalam Arahan Program sebagaimana terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Naskah Kerjasama ini.
4.
Kedua belah pihak wajib menyepakati Rencana Induk untuk periode tiga tahun dan Rencana Kerja Tahunan yang menjelaskan detil kerjasama. Seluruh dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dari naskah kerjasama ini.
5.
Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan harus disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah terkait lainnya.
6.
Setiap perubahan dalam rencana kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak.
PASALV KEWAJIBAN 1. Kementerian akan: a. memfasilitasi UCPWFH dengan Dinas Sosial di daerah; b. bersama lembaga pemerintah terkait lain melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebagaimana disusun dalam kerjasama ini; c. memfasilitasi dalam menyediakan ijin yang diperlukan untuk memasuki dan meninggalkan Indonesia, seperti ijin kerja dan ijin tinggal yang diperlukan oleh staf asing dan tenaga ahli yang disetujui dibawah mekanisme kerjasama ini. Ijin-
2
tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan IJin
d. memfasilitasi pengecualian pajak dan bea cukai. Pembebasan pajak dan bea masuk harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. UCPWFH akan : a. menyampaikan kepada Kementerian surat rekomendasi dari Dinas Sosial di daerah tentang inisiasi kegiatan sebagaimana terdapat dalam naskah kerjasama ini; b. menyampaikan mitra lokal seperti staf manajerial dan tenaga ahli pada saat dibutuhkan, untuk mentransfer keterampilan,, pengetahuan dan teknologi. Setiap penambahan dan pengurangan staf manajerial dan tenaga ahli harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Kementerian; c. menyediakan bantuan finansial untuk pelatihan, peralatan yang dibutuhkan, kendaraan dan material lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun impor, untuk kepentingan implementasi program dan proyek yang disetujui bersama. Perlengkapan, kendaraan, dan material yang digunakan tersebut diupayakan merupakan produk dalam negeri Indonesia; d. berkonsultasi dan menyampaikan permohonan persetujuan kepada Kementerian segala hal yang terkait dalam publikasi data dan informasi yang dihasilkan dari aktifitas dalam kerangka kerjasama ini; e. menyediakan pelatihan kepada mitra lokal dalam manajemen program-program pengembangan masyarakat; dan f.
menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Kementerian. PASALVI PARTISIPASI LEMBAGA LAIN DAN WILAYAH KERJA
1. Para pihak setuju untuk melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam area dimana UCPWFH mengimplementasikan program yang disetujui sebagaimana terdapat Arahan Program. 2. Organisasi sosial lokal yang disetujui oleh para pihak untuk mengimplementasikan program dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial di daerah dan terdaftar secara resmi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia. PASALVII STATUS PERLENGKAPAN DAN BARANG
Setelah berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini maka peralihan kepemilikan peralatan, barang dan kendaraan yang digunakan selama pelaksanaan ini akan diputuskan atas kesepakatan bersama Para Pihak.
3
PASAL VIII KORESPONDENSI 1. Untuk keperluan komunikasi, seluruh korespondensi ditujukan ke alamat berikut ini: a. untuk Kementerian, adalah, 1) Lembaga Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia 2) Alamat JI. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat 3) Telp./Fax (021) 310030g/ Fax (021) 3100309 b. untuk UCPWFH, adalah, 1) Organisasi United Cerebral Palsy Wheels for Humanity 2) Alamat Jl. Kaliurang Km 4,5 Gang Sumilir Yogyakarta 3) Telp./Fax (0274) 552324, 552313/ Fax (0274) 552312 2. Setiap terjadi perubahan alamat korespondensi UCP-WFH harus disampaikan kepada Kementerian. PASALIX KODEETIK 1. UCPWFH menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini akan: a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. menghargai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. menghargai kebiasaan, tradisi, dan agama masyarakat setempat; d. tidak melakukan aktivitas politik dan komersial; e. tidak melakukan aktivitas pengumpulan dana dari individu dan atau lembaga di Indon~sia dalam melaksanakan kegiatannya; f. tidak melakukan penyebaran agama dan/ a tau pengalihan agama; dan g. tidak terlibat dalam kegiatan intelejen/kegiatan terselubung. 2. Setiap pelanggaran terhadap ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan ijin serta tindakan lain kepada UCPWFH atau personilnya, sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku, dan penghentian program. PASALX PERPANJANGAN 1. Jika para pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama, UCPWFH akan mengajukan lokasi dan program untuk MoU periode berikutnya minimal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku Mo U yang sedang berjalan. 2. Kementerian akan berkonsultasi dengan mitra pemerintah terkait perihal penerimaan lokasi dan program Mo U berikutnya.
4
.....
PASALXI MONITORING DAN EV ALUASI 1. Para pihak setuju untuk melaksanakan kunjungan lapangan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan secara rutin atau pada saat dibutuhkan. 2. Para pihak setuju untuk melaksanakan Pertemuan Tahunan untuk : a. mengevaluasi pencapaian terhadap Rencana Kerja yang disepakati; b. mendiskusikan Rencana Kerja Tahunan periode berikutnya, dan membahas perubahan..perubahan jika diperlukan; dan c. menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan ketjasama. PASALXII PERUBAHAN Memorandum saling pengertian ini dapat di amandemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen tersebut wajib berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh para pihak.
PASALXIII PENYELESAIAN PERBEDAAN Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
PASALXIV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Dalam hal pengaturan khusus, program-program atau proyek-proyek yang berimplikasi pada hak cipta, Para Pihak harus memasukkan pengaturan secara tersendiri dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
PASALXV MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksud.
5
3. Penghentian Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mengakhiri program atau kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, kecuali para pihak memutuskan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini; DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, tanggal 30 bulan Juni tahun 2011 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kedua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Bila ada perbedaan pemaknaan terhadap Memorandum ini, maka teks berbahasa Indonesia yang akan berlaku.
Unhtk Kementerian Sosial Republik Indonesia
Unhtk United Cerebral Palsy Wheels for Humanity
fJlli-
Michael Allen Direktur Operasional
Mu'man ana M.Sc. Ph.D. Kepala Biro Perencanaan
6
LAMPIRAN ARAHAN PROGRAM I. LATAR BELAKANG Tujuan United Cerebral Palsy Wheels for Humanity adalah untuk mendukung orang dengan kecacatan, dengan tanpa membedakan sebab dan lingkungan yang menyertai situasi tersebut Kementerian dan United Cerebral Palsy Wheels for Humanity bekerjasama untuk membantu masyarakat tersebut melalui Memorandum Saling Pengertian yang ditetapkan dalam Arahan Program. II. PROGRAM Ruang lingkup program untuk ketjasama ini adalah untuk melaksanakan program kemandirian bagi orang dengan kecacatan yang akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melaksanakan hak, martabat dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, melalui : 1. Desain dan Produksi UCPWFH akan bekerja dengan produsen-produsen lokal untuk mendesain dan memproduksi kursi roda anak maupun dewasa secara lokal. Kursi roda-kursi roda ini akan diproduksi di dalam wilayah Indonesia. 2. Pelatihan UCPWFH akan melatih para tenaga profesional lokal di bidang Layanan dan Penyediaan Kursi Roda. Pelatihan-pelatihan ini akan membangun kapasitas lokal dalam penyediaan alat bantu mobilitas secara bertanggung jawab dan mengembangkan kapasitas bagi organisasi-organisasi lokal untuk menerapkan dan menjalankan Iayanan dan pelatihan ini. 3. Pengiriman Layanan Dengan dukungan dari mitra-mitra lokal, UCPWFH akan mendukung pengembangan model-model pengiriman Iayanan alat bantu mobilitas yang berkelanjutan. 4. Pelatihan Kegiatan Olah Raga Dalam usahanya untuk meningkatkan integrasi masyarakat, UCPWFH akan mendukung pengembangan pelatihan kegiatan olah raga bagi para pengguna kursi roda.
7
III. MANAJEMEN PROGRAM A. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) 1. UCPWFH menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dalam rangka pelaksanaan program, yang memuat a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pendahuluan Tujuan Sasaran Hasil yang diharapkan Kegiatan dan durasi. Tenaga Kerja / Tenaga Ahli Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran Pembiayaan dan donatur Jadwal pelaksanaan program
2. Rancangan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dibahas
bersama dengan Kementerian. 3. Tugas dan Fungsi Kementerian adalah untul<: a. menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Dinas Sosial di daerah di wilayah ketja masing-masing; b. mengkoorclinasikan Dinas Sosial di daerah dan UCPWFH dalam mempersiapkan Rencana Kegiatan Tahunan di wilayah kerja masingmasing; c. mendistribusikan Laporan Tahunan UCPWFH kepada lembaga Pemerintah yang terkait; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan UCPWFH selama masa kerjasama 4. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) ditandatangani
bersama oleh Kepala Biro Perencanaan sebagai mitra kerja dan Direktur Perwakilan UCPWFH. 5. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan disampaikan kepada Dinas Sosial di daerah di wilayah kerja masing-masing. B. Rencana Kegiatan Tahunan 1. UCPWFH menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai
rujukan dalam pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing, yang memuat a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Basil yang diharapkan e. Kegiatan dan durasi. 8
f. g. h. i. j.
Tenaga Kerja / Tenaga Ahli Mitra Kerja Lokal Lokasi dan Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran Pembiayaan dan donatur Jadwal Pelaksanaan Program
2. Rancangan Rencana Kegiatan Tahunan dibahas dengan Kementerian selaku mitra kerja dan disetujui oleh para pihak secara tertulis. 3. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi UCPWFH dan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja. C. Pembiayaan Program Pembiayaan pelaksanaan program UCPWFH berasal dari anggaran UCPWFH yang diperkirakan sebesar USD $1,250,000 selama 3 (tiga) tahun. D. Lokasi Pelaksanaan Program 1. Lokasi pelaksanaan program UCPWFH meliputi provinsi: a. DKI Jakarta: Jakarta Timur; b. Jawa Barat Bandung; c. Jawa Tengah: Semarang, Solo; d. DI Yogyakarta: Yogyakarta, Bantul; e. Jawa Timur: Surabaya; f. Bali: Denpasar; g. Nusa Tenggara Timur: Kupang. 2. Perubahan terhadap lokasi kerjasama wajib dikonsultasikan untuk disetujui bersama oleh Para Pihak. IV. PELAKSANAAN A. Kementerian 1. Kementerian akan menyampaikan Provinsi/Kabupaten Kota tentang dilaksanakan di daerahnya.
informasi kepada Dinas Sosial program dan kerjasama yang
2. Kementerian akan berkoordinasi kepada Dinas Sosial setempat dalam mengembangkan Rencana Induk dan Rencana Kegiatan Tahunan. 3. Kementerian akan berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama. 4. Kementerian akan memberikan fasilitas kepada staf dan tenaga asing yang membutuhkan, berupa ijin masuk dan meninggalkan Indonesia serta ijin tinggal dibawah mekanisme kerjasama ini dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 5. Kementerian akan memfasilitasi pembebasan pajak dan bea cukai. Pembebasan pajak dan bea cukaiharus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 9
B. UCPWFH 1. UCPWFH akan menyampaikan dokumen dan informasi terkait dengan staf dan tenaga ahli kepada Kementerian. 2. UCPWFH akan menyuampaikan surat rekomendasi kepada Kementerian dari Dinas Sosial lokasi perihal rencana proyek sebagaimana tertuang dalam MoU. 3. UCPWFH akan berkonsultasi secara rutin kepada Kementerian tentang pelaksanaan program dan kegiatannya. 4. UCPWFH akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. 5. UCPWFH berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikepakati. 6. UCPWFH akan menjamin proses alih keterampilan, pengetahuan, dan teknologi kepada masyarakat lokal dan mitra lokal. 7. UCPWFH akan menjamin ketersediaan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disepakati. 8. UCPWFH tidak akan menyebarluaskan data dan informasi yang dihasilkan dari aktifitas dalam kerangka Kesepakatan Ketjasama ini tanpa ijin tertulis dari Kementerian. 9. UCPWFH akan bermitra dengan mitra lokal yang disetujui oleh Dinas Sosial di daerah dan ter~aftar secara resmi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
V. MONITORING & EV ALUASI
1. Kementerian dan UCPWFH menyepakati program/ proyek dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi. 2.
Kementerian dan Dinas Pemerintah yang terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program UCPWFH sekali dalam setahun pada proyek dan lokasi yang telah disepakati atas biaya UCPWFH.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 menjadi masukan kepada UCPWFH untuk perbaikan dan peningkatan ketjasama. 4. Kementerian dan Instansi Pemerintah terkait dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring sewaktu-waktu ketika dianggap perlu. VI. PELAPORAN & PUBLIKASI A. Pelaporan 1. UCPWFH mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Kementerian 2. UCPWFH akan menyampaikan kepada Kementerian dan mitra pemerintah terkait lainnya tentang pencapaian program sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kerjasama ini setahun sekali.
10
3. Laporan Tahunan memuat a. b. c. d. e. f. g. h.
Pendahuluan Tujuan Sasaran Keluaran/Hasil yang Dicapai Program dan Durasi. Lokasi dan Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan Tenaga Ketja/Tenaga Ahli 1. Mitra Ketja Setempat j. Pembiayaan dan donatur k. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 3. Bila diperlukan, UCPWFH dapat menyampaikan laporan insidental sesuai kebutuhan kepada Kementerian selaku mitra ketja. B. Publik.asi 1. UCPWFH bersama-sama dengan Kementerian dan Dinas Sosial di daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang basil pelaksanaan program dan kegiatan. 2. UCPWFH akan berkonsultasi dengan Kementerian perihal pengungkapan data dan informasi rahasia yang terkait dengan atau yang dihasilkan dari aktifitas program. 3. Publikasi dan pengungkapan data dan informasi tersebut diatas wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian.
11
-
------ -
-
-
.- '! \
~~
~
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED CEREBRAL PALSY WHEELS FOR HUMANITY CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2011
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BE1WEEN TIIE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED CELEBRAL PALSY WHEELS FOR HUMANITY CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT
The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Ministry) and United Cerebral Palsy Wheels for Humanity (hereinafter referred to as UCPWFH), collectively hereinafter referred to as the Parties; Considering their mutual intention to develop social welfare for the needy in Indonesia; Noting that UCPWFH is humanitarian, non profit, and non political organization. Acknowledging that the existing cooperation between the Parties provide significant contribution for the development of social.welfare for the needy in Indonesia ;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation; Have reached mutual understanding as follows: ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to provide legal framework for cooperation between the Parties to improve social welfare development in Indonesia regardless the religion, race, ethnicity or gender.
ARTICLE II SCOPE
The scope of this Memorandum of Understanding is in the area of wheelchairs design and product, vocational and, sport training activities for the wheelchair users in Indonesia
12
ARTICLE III GEOGRAPHICAL AREAS 1.
The Parties agree that the location of projects under this MoU are Provinces of: a. b. c. d. e. f. g.
DKI Jakarta; WestJava; Central Java; DI Yogyakarta; East Java; Bali; East Nusa Tenggara.
2. Any change of the location of projects shall be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE IV IMPLEMENTATION 1. The Parties shall cooperate to carry out programs for the comprehensive development of social welfare using methodologies of promoting an integrated, sustainable and community-base development in such agreed areas.
2. The Parties shall take appropriate steps to ensure that targeted beneficiaries on the community received the intended assistance as well as encourage the target group to become self relience. · 3. The programs of the cooperation are defined in Program Direction which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. 4. The Parties shall conclude Master Plan for period of three years and Annual Plan of Operation which specify detail project of cooperation. Such documents form as an integral part of this Memorandum of Understanding. 5. The Master Plan and Annual Plan of Operation shall be submitted to the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia and other related government institutions. 6.
Any changes of Plan of Operation shall be mutually agreed by The Parties.
ARTICLEV OBLIGATIONS 1. The Ministry shall:
a.
act as facilitator between UCPWFH and the local social offices;
b. with the other relevant government institutions conduct supervision, monitoring and evaluation of programs and projects carried out within this Memorandum of Understanding; c. facilitate in obtaining the required permits to enter anu leave Indonesia, whenever necessary, as well as working and stay permits as needed by the approved expatriate staffs and experts working under the mechanism of this
13
Memorandum of Understanding. Such permit shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; d. facilitate in arranging tax exemption and customs duty relief. Tax Exemption and customs duty relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. 2. UCPWFH shall: a. provide the Ministry the letter of recommendation from local social offices prior to the initiation of the project carried out within this MoU; b. provide local counterparts as well as managerial staffs and experts, when it deems necessary, to transfer skills, knowledge and technology. Any assignment and deployment of managerial staffs and experts shall be consulted with and subject to approval of the Ministry; c. provide financial assistance for trainings, necessary equipments, vehicles and other materials, either purchased within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects. Such necessary equipment, vehicles and other materials to the fullest extent shall be local products; d. consult with and subject to approval of Ministry in all matters relating to the publication of all data and information resulted from the activities under the framework of this Memorandum of Understanding; e. provide trainings to local counterparts and partners on the management of community development programs; and f. submit annual report and financial report to the Ministry. ARTICLE VI PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS AND WORKING AREAS
1. The Parties agree to involve the Provincial and District / City Governments in the areas where UCPWFH implements the agreed programs as described in the Program Direction. 2. Local social organizations appointed by the Parties to implement the programs and projects shall be recommended by the respective Local social office and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE VII STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS
After the completion of this Memorandum of Understanding, transfer of title of any equipments, materials and vehicles used during the !mplementation of this Memorandum of Understanding shall be decided by the Parties.
14
ARTICLE VIII CORRESPONDENCY
1. for the communication reason, all correspondences shall be addressed to the following: a. for the Ministry is 1) Institution Planning Bureau of Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia JI. Salemba Raya 28, Central Jakarta 2) Address (021) 3100309 3) Phone/Fax b. for UCPWFH is United Cerebral Palsy Wheels for Humanity 1) Institution Kaliurang Km 4,5 Gang Sumilir - Yogyakarta 2) Address (0274) 552324, 552313/ Fax (0274) 552312 3) Phone/Fax 2. any change of the address of UCPWFH shall be notified to the Ministry. ARTICLE IX CODE OF CONDUCT
1. UCPWFH assures that all its activities and personnel under this cooperation shall: a. observe, respect and -comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; c. respect the customs, traditions, and religions of the local communities; d. refrain from engaging in any political and commercial activities; e. refrain from conducting fund raising from individual and/ or institution in Indonesia for the implementation of the projects; f. refrain from conducting any religious propagation and / or religious conversions; and g. refrain from involving in any intelligence / clandestine activities. 2. Any violations of the requirements in paragraph 1 of -this article may result in the revocation of all permits of the personal concerned and other measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia and termination of the program. ARTICLEX EXTENTION
1. If the Parties agree to continue the cooperation, UCPWFH shall propose the location and the programs for the next MoU at least 1 (one) year before the expiration date of the present MoU. 2. The Ministry shall consult with other related government institutions prior to the acceptance of the location and programs for the next MoU.
15
ARTICLE XI MONITORING AND EVALUATION 1. The Parties agree to conduct field visit to monitor the implementation of the projects annually or when considered necessary. 2. The Parties agree to conduct an Annual Meeting for: a. evaluating achievements and concerns regarding the Plan of Operation; b. discussing the next Annual Plan of Operation, proposing amendments as needed; and c. providing the recommendations to improve performance and sustainability of the cooperation.
ARTICLE XII AMENDMENTS This Memorandum of Understanding may be amended at any time by written consent of the Parties. Such amendment shall constitute as an integral part of this Memorandum of Understanding and shall come into effect on the date mutually determined by The Parties.
ARTICLE XIII SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.
PASALXIV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS In case of specific arrangement, programs or projects may result in intellectual property, the Parties shall conclude separate arrangements in accordance with the Indonesian prevailing laws and regulations.
ARTICLE XV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and remain in force for 3 (three) years period and may be extended by mutual written consent of the Parties. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party by giving written notification to the other Party on its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
16
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of existing programs or projects as agreed upon in the Annual Plan of Operation no later than 3 (three) months unless the Parties decide otherwise.
IN WITNESS whereof, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding; DONE in duplicates at Jakarta, on the 30 day of June in the year 2011 in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text shall prevail.
For United Cerebral Palsy Wheels for Humanity
For The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia
(
