MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN CORD AID DALAM RANGKA KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Departemen Sosial Republik Indonesia, (yang selanjutnya disebut sebagai DEPARTEMEN) dan CORDAID (yang selanjutnya disebut sebagai CORDAID), keduanya selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK"; Mengingat keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang sangat membutuhkan di Indonesia: Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teimik luar negeri ; Telah mencapai pemahaman sebagai berikut: PASAL I Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.
meningkatkan
PASAL II I. PARA PIHAK akan bekerjasama dalam melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang komprehensif dengan mengutamakan metode penciptaan pendamaian, pembangunan berbasiskan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dalam bidang-bidang yang disepakati bersama. 2. Dalam melaksanakan kerjasama ini, PARA PIHAK akan menerapkan metode swadaya, berkesinambungan dan partisipatif untuk mendorong kelompok sasaran menjadi mandiri. 3. PARA PIHAK akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar sasaran penerima pelayanan menerima bantuan sesuai dengan yang direncanakan.
PASAL III 1. Program dan mekanisme kejasama didefinisikan dalam Arahan Program yang disusun
dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Arahan Program menjadi pedoman untuk seluruh kegiatan CORDAID 2. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing program dan proyek kesejahteraan sosial akan dirnasukkan dalarn Rencana Kegiatan. Rencana Kegiatan tersebut disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan disetujui oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. 3. Para Pihak akan menentukan waktu evaluasi tahunan dan rencana pertemuan (I) mengevaluasi pencapaian terakhir dari rencana kerja , (2) menyetujui rencana kerja berikutnya, sebagai usulan untuk arahan program, (3) meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak.
PASAL IV CORDAID akan : I. Meningkatkan program untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui kegiatan pembangunan dan program penciptaan perdamaian dengan prioritas pada program dan proyek yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Indonesia melalui organisasi sosial setempat atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial.
2. Berkonsultasi dan mempersiapkan bersama-sama dengan DEPARTEMEN untuk pengesahan kegiatan-kegiatan bantuan Memorandum Saling Pengertian ini.
CORDAID
yang
diusulkan
dalam
3. Memberikan bantuan dalam kerjasama tersebut dengan cara : a. Menyediakan staf, tenaga ahli dan asisten lokal dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan, dan teknologi; b. Menyediakan bantuan keuangan bagi pelatihan, peralatan, kendaraan serta bahanbahan lain yang diperlukan baik dibeli di dalam negeri atau didatangkan dari luar negeri untuk pelaksanaan program dan proyek yang disepakati; c. Menyelenggarakan pelatihan bagi mitra kerja lokal tentang managemen pembangunan masyarak
4. Mentaati hukum yang berlaku, peraturan, prosedur serta kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL V DEPARTEMEN akan:
I. Berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, monitoring dan evatuasi program dan proyek yang ditaksanakan datam memorandum sating pengertian ini; 2 Melakukan evatuasi mengenai kerjasama ini secara periodik jika dan ketika diperlukan 3. Membantu mengusahakan perizinan untuk masuk dan meninggalkan Indonesia ketika diperlukan, izin kerja dan izin tinggal yang diperlukan oteh staf expatriate dan tenaga ahti asing yang bekerja di bawah memorandum sating pengertian ini.
PASAL VI I. CORDAID setuju berkerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di daerah dimana CORDAID metaksanakan progam- programnya. Penjelasan lebih tanjut di jetaskan pada Arahan Program. 2. DEP ARTEMEN akan menentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat petaksanaan proyek.
PASAL VII Organisasi sosial setempat yang akan di setujui oleh PARA PIHAK untuk bekerjasama dalam melaksanakan program dan proyek harus di rekomendasikan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten I kota setempat dan sudah terdaftar secara resmi sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
PASAL VIII Pemanfaatan peralatan, alat-alat serta kendaraan yang disediakan oleh CORDAID akan diputuskan bersama-sama o\eh PARA PIHAK. Setelah berakhirnya kerjasama ini, maka semua peralatan, alat-alat dan kendaraan dimaksud selama petaksanaaan kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini harus dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL IX CORDAID menJamm bahwa semua kegiatan dan tenaga asmg yang terlibat dalam kerjasama ini akan: I. Mematuhi, menghormati dan mengikuti hukum dan peraturan-peraturan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; 2. Sejalan dengan kepentingan nasional Negara Indonesia; 3. Menghormati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan separatis; 4. Menghormati adat-istiadat, tradisi dan agama masyarakat setempat; 5. Tidak akan terlibat dalam kegiatan politik dan kegiatan komersial; 6. Tidak akan melakukan kegiatan penyebaran ag::ima dan/atau penggantian agama. 7. Tidak akan terlibat dalam kegiatan intelijen; 8. Tidak akan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; 9. Tidak akan melaksanakan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
PASAL X I.
DEPARTEMEN dapat meminta penjelasan, investigasi, diskusi, proses pemecahan masalah apabila DEPARTEMEN menilai pihak CORDAID, staf dan tenaga asingnya melakukan pelanggaran atas program, proyek atau kegiatan yang disepakati dan Pasal IX dari pada Memorar.dum Saling Pengertian ini.
2. Apabila pemecahan masalah pelanggaran yang dapat disetujui kedua pihak tidak dapat dilakukan setelah masa diskusi dan negosiasi yang cukup maka DEPARTEMEN akan menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini beserta program dan proyek didalamnya.
PASAL XI Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau perundingan antara PARA PIHAK. PASAL XII
Se1iap perubahan atau peninjauan terhadap Memorandum Saling Per.gertian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah konsultasi dan melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK. Setiap perubahan atau peninjauan akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
PASAL XIII I. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan berlaku selama 3 ( tiga ) tahun; 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang atau diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelumnya. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi dari program dan proyek yang ada sebagaimana yang telah disepakati dalam Rencana Kegiatan.
SEBAGAI BUKTI, Memorandum Saling Pengertian ini telah ditandatangani: DIBUAT rangkap di Jakarta, pada tanggal 1 Af ri dan bahasa lnggris, semuanya sama-sama sah.
\
2007 dalam bahasa Indonesia
CORD AID
Kilal'-i
m
riyo Nugroho
Kepak1'erwakilan Indonesia
LAMPIRAN 1 MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN CORD AID DALAM RANGK.\ PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
ARAHAN PROGRAM
I. PROGRAM: A. Komponen-komponen.
I. Kesejahteraan sosial terpadu dan berbasis masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan, melalui Proyek Rehabilitasi dan Tanggap Darurat, Pelayanan Kesehatan, Akses ke Pasar dan seluruh program pembangunan sosial. 2. Program Rehabilitasi dan Bantuan melalui mitra dan pemerintah setempah, penyediaan layanan keschatan dengan memperkust sistem kesehatan yang ada, mendorong kesehatan berbasis masyarakat dan sekolah, program mikro ekonomi, dll. Pembangunan kesejahteraan sosial dicapai melalui penguatan kemitraan dengan mitra dan pemerintah setempat. 3. Pemberian pelatihan praktis/ peningkatan keterampilan dalam bidang: managemen resiko bencana, pelayanan kesehatan dasar, akses pasar, pengembangan masyarakat dan pelatihan-pelatihan lain yang relevan. 4.
Bidang-bidang yang mendapat prioritas adalah orang-orang yang rawan teriladap bencana, kelompok paling rentan yang meliputi pencegahan, pertolongan, rehabilitasi dan pembangunan.
B. Bantuan Teknis. Bantuan teknis akan diberikan bagi seluruh organisasi sosial setempat yar.g didasarkan pada penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh mitra kerja setempat. CORDAID akan membantu menciptakan perdamaian lokal dan organisasi pengembangan masyarakat guna meningkatkan kemampuan kelembagaan mereka dalam mengatur semua aspek pelaksanaan program secara profosional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan program dan proyek akan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang menghadapi konflik atau paska konflik atau di situasi yang membutuhkan bantuan untuk mencegah kontlik. Tempat-tempat ini akan disetujui bersama oleh CORDAID dan DEPARTEMEN.
11. MEKANISME I. CORDAID terlebih dahulu berkonsultasi dengan DEPARTEMEN sebelum
melaksanakan programnya di Indonesia dan program tersebut disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk diketahui dan kemungkinan tindak lanjutnya. 2.
CORDAID harus berkonsultasi dengan Kepala Daerah setempat (tingkat
Propinsi dan Kabupaten/ Kota ) dalam persiapan dan perencanaan program atau kegiatan sesuai dengan strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah Daerah setempat. 3. Masing-masing program atau proyek yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Sosial atau intansi pemerintah setempat disepakati bersama oleh CORDAID dan pemerintah daerah setempat. Dalam situasi darurat akibat bencana alam terutama yang berskala nasional, CORDAID dapat langsung mendistribusikan bantuan darurat yang dibutuhkan kepada korban dengan berkoordinasi dengan SATKORLAK setempat. 4. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing program dan proyek akan ditetapkan dalam Rencana Kegiatan, dan akan disusun bersama oleh CORDAID setelah berkonsultasi dengan organisasi sosial setempat dan Pemerintah Daerah setempat. Rencana kegiatan akan berisi penjelasan mengenai tujuan, sasaran, kegiatan, konstribusi dari masing-masing pihak, pelaporan, organisasi dan manajemen, jadwal program atau proyek. 5.
CORDAID akan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Program Tahunan kepada DEPARTEMEN kemudian DEPARTEMEN akan menyampaikan
kepada Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan. 6.
Suatu kesepakatan kerja untuk melaksanakan program atau proyek dalam rencana kegiatan yang telah disetujui, akan ditetapkan antara CORDAID dan organisasi sosial setempat yang ditunjuk, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Sosial.
7.
CORDAID
8.
Kantor Pusat CORDAID di Belanda dan badan-badan yang ditunjuknya mempunyai otoritas dan menyetujui kerangka kerja untuk program
akan membina hubungan yang erat dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanaan program atau proyeknya.
instansi
CORDAID di suatu negara dan dukungan yang berkaitan dengan keuangan, karyawan dan logistik bagi semua program dan proyek dijelaskan di dalam Rencana Kegiatan . 9.
Kepala Perwakilan CORDAID dan wakil dari organisasi sosial setempat yang ditunjuk akan menandatangani Kesepakatan Kerja untuk program atau proyek dimaksud untuk menjamin pelaksanaan setiap program atau proyek dan penggunaan dana dijalankan secara tepat dan bertanggungjawab.
I0. Pemutusan setiap program atau proyek harus terlebih dahulu dikonsultasikan antara CORDAID, DEPARTEMEN dan Pemerintah Daerah setempat. I I.
Kcberatan terhadap suatu program atau proyek yang d isebabkan beberapa hal akan dikonsultasikan secara tertulis kepada DEPARTEMEN. Apabila penghentian suatu program atau proyek berdampak negatif, maka keputusan mengenai kegiatan yang sedang berjalan tersebut tetap dilaksanakan hingga waktu pemutusan yang ditentukan oleh CORDAID dan DEPARTEMEN.
II I. LAPO RAN
CORDAID harus menyerahkan Laporan Tahunan dan Tengah Tahunan Kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Negara dan Pemerintah Daerah Setempat, yang mencakup: I. Program dan proyek yang sudah selesai dan yang sedang berjalan ; 2. Kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan dan perkiraan masalah yang akan muncul ; 3. Laporan keuangan, mengenai pengeluaran untuk program dan proyek termasuk biaya peralatan, administrasi dan tenaga ahli ; 4. Rekomendasi ; 5. Lain-lain.
IV. EVALUASI
Evaluasi program atau proyek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: I. DEPARTEMEN, Sekretariat Negara dan CORDAID setiap tahun akan menyepakati program atau proyek yang dipilih secara random untuk dievaluasi ; 2. Suatu tim evaluasi akan dibentuk yang terdiri dari wakil-wakil DEPARTEMEN. Sekretariat Negara, CORDAID dan institusi lain yang terkait yang dianggap perlu; 3. Biaya evaluasi tersebut diatas ditanggung oleh CORDAID. 4. Tindak lanjut sesudah evaluasi dikonsultasikan antara DEPARTEMEN, Sekretariat Negara, CORDAID dan Pemerintah Daerah setempat bila dianggap perlu. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 1 A~r i \ bahasa lnggris yang semuany::i san.
2007, dalam bahasa Indonesia dan
ME,IORANDF\l OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CATHOLIC ORGANIZATIO:\ FOR RELIEF AND DEVELOPMENT ON
THE SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT IN INDONESIA CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT
The Ministf)· of Social Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Ministry) and Cordaid (hereinafter referred to as Cordaid). both hereinafter referred to as the .. Parties .. : Considering their mutual intention to develop social 11·el/are j(Jr needy /Jeopf <1 in
Indonesia Pursuant to the rrerniling la1.\s and regulations in Indonesia, as well as the procedures and polices of tht? Go\ ernment of Indonesia, concerning international technical cooperation: Have reached an understanding as follows: ARTICLE I
The Objective or this \kmorandum of Understanding
IS
to improve social welfare
development in Indonesia.
1.
2. . 3.
ARTICLE II The Parties shall cooperate to carry out programs for the development of comprehensive social \\elfare with emphasis on methodologies that promote peacebuilding and integrated. community-based development. in such agreed areas In the implementation of the cooperation. the Parties shall apply self-supportive. sustainable and participatory methodologies to encourage the target groups to become self-reliance. The Parties shall take necessary steps to ensure that targeted beneficiaries on the community received the intended assistance. ARTICLE III
and mechanisms of the cooperation are defined in Program 1. The programs Directions which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Program Directions serves as an overall guiddine for Cordaid efforts, 2. A detailed description of individual social welfare programs or projects shall be
included in a Plan of Operation. The Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties and Indonesia.
approved by the State Secretariat of the Republic of
3. Both parties will decide on a time for an Annual Review and Planning Meeting ( l) to revie\\ past achievements and concerns under the Plan of Operation. (2) to agree to the next Annual Plan of Operation. to propose amendments to the Program Directions, as needed, and (3) to raise concerns important for maintaining a positive and supportive relationship.
ARTICLE IV Cord aid shall: I. Promote programs to undertake social welfare through development and peace-
building programs, giving priority to programs and projects for the needy in Indonesia through local social organizations and/er government bodies which work in the field of social welfare. 2. Consult and make arrangements with the Ministry for the endorsement of proposed Cordaid activities under this Memorandum of Understanding. 3. Contrib11te assistance in such cooperation by means of: a) Pro\'iding staff and experts and local assistants to transfer skills. knowledge and technology ; b) Pro\ iding financial assistance for trainings, necessary equipments. 1·ehicles. and other materials, either purchased within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects; c) Pro\'iding trainings to local counterparts and partners on the management of community development and peace-building programs; d) Pro,·iding Annual report and financial report to the Ministry of Social Affairs of Indonesia. e) Pro,·iding monitoring and evaluation. 4. Abide by the prevailing laws, regulations, procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia.
ARTICLE V The 'Ministry, shall.
l. Actively participate in planning, supervision. monitoring and evaluation of programs and projects undertaken within this Memorandum of Understanding: 2. Make the evalution toward the situation of the cooperation periodically as and when deemed necessary; 3. Assist in arranging the requir~d permits to enter and leave Indonesia. whenever necessary, as well as working and stay permits as needed by the approved expatriate staffs and experts working under this Memorandum of Undersianding;
ARTICLE VI
1. The Parties agree to cooperate with the Provincial and District Governments in the areas where Cordaid implements programs. Further information is described in the Program Direction.
2. The Ministry shall designate the provinces or districts of the projects implementation.
ARTICLE VII
Local social organizations. which shall be agreed upon jointly by the Parties to implement the programs and projects. should be recommended by the respective Provincial and District Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Renublic of Ir.donesia.
ARTICLE VIII The utilization of any equipment, materials and vehicles provided by Cordaid shall be decided by mutual consent of the Parties. After the completion of the cooperation. any equipments. materials and vehicles used during the implernentation of this Memorandum of Understanding must be transferred to the Government of Republic of Indonesia.
ARTICLE IX Cordaid assures that all its activities and personnel under this cooperation shall :
I. Observe. respect and comply with the laws and regulations. and policies of the Government of the Republic of Indonesia; 2. Be in line with the Indonesian national interests; 3. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain
from supporting any separatist movements; 4. Respect the customs, traditions, and religions of the local community; 5. Refrain from engaging in any political and commercial activities; 6. Refrain from conducting any religious propagation and/or religious convertions. 7. Refrain from involving in any inteligence/ clandestine activities; 8. Refrain from raising any funds inside Indonesia to support its programs and acti\ ities; 9. Refrain frcm conducting any activities other than those agreed upon by the Parties. ARTICLE X I. The Ministry may ~sk for clarification, investigation, discussion, resolution process, in any case that the Ministry evaluates that Cordaid, its staff and experts have violated agreed programs, projects, or activities and Article IX of this memorandum of understanding.
2. If mutually agreeable solutions to the violation cannot be found after a reasonable period of discussion and negotiation, the Ministry shall choose to terminate this
memorandum of understanding and such_ofthe programs or projects. ARTICLE XI Any differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties. ARTCLE XII Any amendments or reviews to this Memorandum of Understari.ding can only be made in writing and after the consultation and by mutual consent of the Parties. Such amendment or review shall come into force on the date of its signing. ARTICLE XIII I. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (thrree) years: 2. This Memorandum of Understanding may be extented or terminated by either Part)' at least 6 ( six) months in advance; 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any existing programs or projects as agreed upon in the Plan of Operation until the completion of such programs or projects. In Witness Whereof, the undersigned. have signed this Memorandum of Understanding.
.Af,.f.\~ ~~.~ ... ........... 2007
Done in duplicate at Jakarta, on ...... .. .... and English languages, all texts being equally authentic.
in Indonesian
For Cordaid
roho Country Representative
ANNEX I TO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CORDA ID CONCERNING THE SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT IN INDONESIA
PROGRAM DIRECTION I. THE PROGRAMS: A. Components
1. lntegrati\'c Social ''elfare and community basis in urban and village area. through Emergency and Rehabilitation Projects. Health services. Acces to market. and overall social development programs. 2. Relief aml Rehabilitation Program through local partners and government. provision of health services by strengthening the existing health system, school based and community based hyiegcne promotion. micro economic program. etc. Socia! development aimed through strengthening partnership
'' ith local partners and the government. 3. Provision of practical trainings/capacity bui Iding in the areas of: disaster risk management. basic health services, acces to market , community development and other relevant trainings. 4. Priority areas are those who are prone to disaster, to whoa re most vulnerable. which cover pre,·entive. relief. rehabilitation and development.
5. Technical Assistance Technical Assistance will be provided fo:- ali local social 01ganizations based upcn a needs assessment with local partner agencies. Cordaid will assist local peace and community development organizations to improve their institutional capacity to manage all aspects of program implementation in a professional, transparent and accou11table manner.
Program and project activities will be carried out in regions facing conflict or postconflict situations, or in situations which might help prevent conflict. These sites will be agreed upon by the Cordaid and the Ministry.
II. MECHANISM 1. Cordaid should consult with the MINISTRY before implementing its programs in Indonesia and the programs should be extended to the State Secretariat for its acknowledgements and possible follow up actions. 2. Cordaid should consult with the Head of the respective Local Governments (Provincial and District Level) in the preparation and planning of the programs or activities in line with the development strategy, policy and priority of the respective Local Governments. 3. Individual programs or projects shall be implemented by tile local Social Organization or government bodies as jointly agreed by Cord aid and the respective Local Gov~rnment. In the case of emergency situation resulting from natural disasters p::irticularly of national magnitude. Cordaid could directly distribute the needed emergency assistance to the victims by having coordination with the existing local SATKORLAK. 4. Detailed description of the individual programs or projects shall be set forth in the Plan of Operation, and shall be drawn up jointly by Cordaid in consultation with involved local social organizations and the respective Local Government. The Plan of Operation shall consist of the description of the objective(s). target(s). activity(s). contributions of each party. reporting, organization and management. and the schedule of programs or projects. 5. Cordaid shall submit the Plan of Operation and Annual Programs to the MINISTRY. which will forward the documents to the State Secretariat for approval. 6. A working agreement on program or project implementation, pursuant to the approved Plan of Operation. shall be established between Cordaid and the appointed local social organization. in consultation with the respective Local Government through the Social offices. 7. Cordaid shall maintain a close cooperation with the respective concern Local Government's institution in the implementation of the programs or projects. 8. The Headquarter Office of Cordaid in Australia, and its designated governing
bodies have authority and approve the framework for Cordaid Country Program, and the related financial, personnel and logistical support needed for all programs and projects as specified in the Plan of Operation . . 9. The Country Representative of Cordaid and the authorized representative of the appointed local social organizations shall sign a Working Agreement for the programs or projects to ensure the implementation of its programs or projects, and the proper and accountable use of funds. 10. Termination of any programs or projects should be consulted in advance between Cordaid , the MINISTRY and respective Local Government. 11. Complaints about any programs or projects from any source shall be submitted in writing to the MINISTRY. If a program or project ceases to have impact on account of negative accusations, the provision for the existing activities should be further carried out ur.til its termination date, which is to be decided by Cordaid and the MINISTRY.
III. REPORTING:
The Annual and Semi Annual Report shall be drawn up by Cordaid and submitted to the Minister of Social Affairs, with the copies to the Secretary General, Director General for Social Assistance, the State Secretariat, and the respective Local Government, containing; I. Completed and on going Programs or projects; 2. Difficulties faced during the implementation and unforeseen problems; 3. Financial Report, regarding expenditures for the program and project including equipment and administration and expert's expenses; 4. Recommendations; 5. Other comments
IV. EVALUATiON:
Evaluation of program or projects shall be carried out as set forth below: I. The MINISTRY, State Secretariat and Cordaid shall each year agree on random programs or projects to be evaluated;
2. An evaluation team shall be formed, consisting of representatives of the MINISTRY, State Secretariat. Cordaid and other relevant institution. as deemed necessary: 3. The approwd expenses for the above mentioned evaluation shall be borne by the Cordaid: 4. foliow up action shall be taken in consultation between the MINISTRY, State Secretariat. Cordaid, and respective Local Government, if considered necessary. UONE in Jakarta on 2007 in 4 (four) original. two each in the An~ fl. l J.~ s-t Indonesia and English languages. all texts being equally authentic.
