MEM ORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KE M EN T ERIA N SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN AMERICAN FRIENDS SERVICE CO M MITTEE TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
2010
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN AMERICAN FRIENDS SERVICES COMMITTEE TENT ANG KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kementerian) dan American Friends Services Committee (selanjutnya disebut sebagai AFSC). Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Mempertimbangkan keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia; Mempertimbangkan bahwa AFSC adalah organisasi kemanusiaan, nirlaba dan non politis; Memperhatikan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Sosial Republik Indonesia dan American Friends Service Committee Dalam Rangka Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31Juli2006 yang telah berakhir. Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik internasional;
PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.
adalah
untuk
meningkatkan
PASAL II RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ketjasama dari Memorandum Saling Pengertian ini mencakup penyediaan bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku atau gender.
PASAL III MEKANISME 1. Para Pihak akan beketjasama untuk melaksanakan program-program pengembangan kesejahteraan sosial yang komprehensif dengan menekankan pada metodologi yang meningkatkan pembangunan yang terintegrasi, berbasiskanmasyarakat di daerah-daerah yang disepakati bersama.
1
2. Pelaksanaan ketjasama, para Pihak akan menerapkan metode swadaya, berkelanjutan dan partisipasi untuk mendorong kelompok sasaran menjadi mandiri. 3. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin agar masyarakat yang menerima manfaat program menerima manfaat bantuan sesuai yang direncanakan. PASALIV PELAKSANAAN 1. Program dan mekanisme ketjasama dijelaskan dalam Arahan Program yang disusun sebagai Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Arahan Program berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan AFSC. 2. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masi.ng program atau proyek kesejahteraan sosial akan dimasukkan dalan1 dokumen Rencana Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum saling pengertian. 3. Rencana Kegiatan disusun dan disepakati oleh Para Pihak dan disampaikan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia. 4. Setiap perubahan dalam rencana ketja harus didiskusikan w1tuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
PASAL V KEWAJIBAN 1. Kementerian akan :
a. membantu dalam perencanaan program dan proyek, penghubung antara AFSC dan pemerintah daerah setempat;
serta
menjadi
b. dengan lembaga pemerintah terkait lainnya melaksanakan superv1s1, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program dan proyek yang dilaksanakan dalam Memorandum sating Pengertian ini; c. membantu dalam memperoleh perizinan yang diperlukan untuk masuk dan meninggalkan Indonesia, ketika diperlukan, serta izin tinggal dan ketja yang diperlukan oleh staf dan ahli asing yang disetujui berdasarkan mekanisme dari Memorandum saling Pengertian ini; d. membantu dalam mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak. Pembebasan Bea masuk dan pajak berlaku sesuai dengan peraturan perundangundangan Pemerintah Republik Indonesia.
2
2. AFSC akan : a. menyediakan staf dan tenaga ahli dan pendamping lokal w1tuk alih ketrampilan, pengetahuan dan teknologi; Setiap penugasan dan penempatan staf dan tenaga ahli harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Kementerian. b. menyediakan bantuan finansial untuk pelatihan, peralatan yang diperlukan, kendaraan dan barang lain, baik yang dibeli di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri untuk pelaksanaan program dan proyek yang tela11 disepakati; c. menyediakan pelatihan bagi mitra lokal tentang manajemen program pengembangan masyarakat; d. berkonsultasi untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian untuk segala publikasi data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini e. menyerahkan laporan tahunan dan laporan keuangan ke Kementerian.
PASAL VI PARTISIPASI LEMBAGA LAIN DAN WILAYAH KERJA 1. Para Pihak sepakat untuk melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah di mana AFSC melaksanakan program-programnya. Informasi Iebih lanjut dijelaskan dalam Arahan Program. 2. Organisasi sosial lokal, yang wajib disepakati bersama oleh Para Pihak untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan telah terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. 3. Kementerian akan memberi arahan tentang prioritas Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan program dan proyek.
PASAL VII EVALUASI Para Pihak setuju untuk melaksanakan Pertemuan Ta11unan untuk : a. mengevaluasi kemajuan dan kendala berdasarkan Rencana Kegiatan; b. membahas Rencana Kegiatan Tahw1an yang akan datang, mengusulkan perubahan yang diperlukan; c. mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program atau proyek; d. memberikan rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dan nntuk menentukan kelangsungan kerjasama. 3
PASAL VIII STATUS PERLENGKAPAN DAN BARANG
Penggunaan perlengkapan, barang dan kendaraan yang disediakan oleh AFSC. Setelah berakhirnya ketjasama, maka peralihan kepemilikan peralatan, barang dan kendaraan yang digunakan selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diputuskan atas kesepakatan bersama Para Pihak. PASALIX KODE ETIK
1. AFSC menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam ketjasama ini akan: a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. menghargai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. menghargai kebiasaan, tradisi, dan agama masyarakat setempat;
d . tidak melakukan aktivitas politik dan komersial; e. tidak melakukan penyebaran agama dan/ a tau pengalihan agama;
f.
tidak terlibat dalam kegiatan intelejen/ kegiatan terselubung;
g. tidak menghimpun dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. tidak melakukan kegiatan selain dari yang disepakati bersama Para Pihak. 2. Setiap pelanggaran terhadap ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan ijin serta tindakan lain kepada orang tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku dan penghentian program. PASAL X PERUBAHAN
Memorandum saling pengertian ini dapat di amandemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen tersebut wajib berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh para pihak.
4
PASALXI PENYELESAIAN PERBEDAAN Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
PASALXII MULAI BERLAKU, JANGKA W AKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini paling lan1bat 6 (enam) bulan sebelum penghentian. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan jangka waktu program atau proyek yang ada sebagaimana clisepakati dalam Rencana Kerja sampai berakhirnya program atau proyek tersebut kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini telall menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini; DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, Dibuat rangkap dua di Jakarta, tanggal 11 bulan Maret tal1un 2010 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kedua naskall tersebut memiliki keabsahan yang sama.
5
LAMPIRAN ARAHANPROGRAM I. LATAR BELAKANG Indonesia memiliki banyak penduduk baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan yang perlu ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Kementerian dan AFSC bekerjasama w1tuk membantu masyarakat tersebut melalui Memorandum Saling Pengertian yang ditetapkan dalam Arahan Program. II. PROGRAM A. FOKUS PROGRAM Fokus utama dari ketjasama antara Kementerian dan AFSC, adalah adalah untuk merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan sosial di Indonesia. B. RUANG LINGKUP PROGRAM Ruang lingkup program kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial bagi penduduk Indonesia dengan memberikan konstribusi terhadap : 1. Inisiatif transformasi konflik yang anti-kekerasan bagi komunitas, bail< yang sedang berselisih atau pasca perselisihan. 2. Kemah Perdamaian untuk pelajar SMU, mahasiswa-mahasiswi dan pemudapemudi. 3. Program peningkatan dan pemulihan sumber daya ekonomi masyarakat marjinal. 4. Pemulihan trauma bagi anak-anak, orang muda dan tokoh masyarakat, melalui pelatihan dan pendidik.an non-formal. 5. Pemberdayaan sosial kelompok partisipasi masyarakat sipil.
rawan konflik
w1tuk
meningkatkan
6. Program dialog dan pertukaran pembina damai sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sipil.
7. Membangun kapasitas organisasi lokal agar ke depan lebih mampu mandiri.
III. MANEJEMEN PROGRAM A. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) 1. AFSC menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dalam rangka pelaksanaan program, yang memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Hasil yang diharapkan e. Kegiatan 6
f. Tenaga Ketja / Tenaga Ahli g. Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran h. Pembiayaan
2. Rancangan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dibahas bersama dengan Kementerian. 3. Tugas dan Fungsi Kementerian adalah untuk: a. menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja masing-masing; b. mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dan AFSC dalam mempersiapkan Rencana Kegiatan Tahunan di w ilayah kerja masingmasing; c. mendistribusikan Laporan Tahunan AFSC kepada lembaga Pemerintah yang terkait; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan AFSC selama masa kerjasama 4. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) ditandatangani bersama oleh Kepala Biro Perencanaan sebagai mitra kerja dan Direktur Perwakilan AFSC. 5. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja masing-masing. B. Rencana Kegiatan Tahunan 1. AFSC menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan Tahw1an sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing, yang memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Hasil yang diharapkan e. Kegiatan f. Tenaga Kerja / Tenaga Ahli g. Mitra Kerja Lokal h. Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran i. Pembiayaan j. Jadual Pelaksanaan Program 2. Rancangan Rencana Kegiatan Tahunan dibahas dengan Kementerian selaku mitra kerja dan disetujui oleh para pihak secara tertulis. 3. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi AFSC dan mitra ketja
dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing w ilayah kerja. 7
C. Pembiayaan Program
Pembiayaan pelaksanaan program AFSC berasal dari anggaran AFSC yang diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000.000 selama 3 (tiga) tahun. D. Lokasi Pelaksanaan Program 1. Tingkat Propinsi Lokasi pelaksanaan program AFSC meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalan1, Sumatra Utara, DI Yogyakarta, Maluku dan Nusa Tenggara Timur 2. Tingkat Kabupaten/ Kota
Lokasi pelaksanaan program di Kabupaten/ Kota dalam masing-masing Propinsi sebagaimana disebut dalam butir D.l, terdiri dari: Nanggroe Aceh Darussalam : Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Sabang ; Sumatera Utara : Kota Medan; DI Yogyakarta : Kota Yogyakarta, Bantul, Steman ; Maluku: Maluku Tengah, Kota Ambon ; Nusa Tenggara Timur : Kota Kupang, Kota Soe, Timor Tengah Selatan, Timar Tengah U tara, Belu 3. Perubahan terhadap lokasi kerjasama wajib dikonsultasikan untuk disetujui bersama oleh Para Pihak IV. PELAKSANAAN A. Tingkat Pusat 1. Kementerian selaku mitra kerja wajib berupaya mengefektifkan pelaksanaan program kerjasama. 2. AFSC harus berkonsultasi dengan Kementerian terkait dengan penugasan dan penempatan staf dan tenaga ahlinya. 3. Untuk penempatan dan perpanjangan penugasan bagi tenaga asing AFSC yang telah disetujui, Kementerian wajib bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dalam memproses administrasi yang diperlukan. 4. Kementerian membina instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial B. Tingkat Propinsi 1. Instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial berupaya w1tuk mensukseskan pelaksanaan program kerjasama dengan AFSC secara efektif. 2. Dalam rangka perpanjangan tenaga ahli asing AFSC, instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial menyampaikan rekomendasi tertulis tentang tenaga ahli asing tersebut kepada Kementerian selaku mitra kerja. 8
C. Mitra Kerja Setempat 1. Organisasi sosial setempat yang telah disetujui bersama-sama oleh Kementerian dan AFSC untuk melaksanakan program dan proyek harus direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan sudah tedaftar secara resmi sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku.
2. AFSC memberitahukan secara tertulis kepada instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial tentang peran serta mitra ketja lokal dalam kegiatan-kegiatan AFSC. 3. MONITORING & EVALUASI 1. Kementerian dan AFSC menyepakati program/ proyek dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau d an dievaluasi
2. Kementerian dan Instansi Pemerintah yang terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan p rogram AFSC sekali dalam setahun pada proyek dan lokasi yang telal1 disepakati atas biaya AFSC 3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 menjadi masukan kepada AFSC untuk perbaikan dan p eningkatan ketjasama. 4. Kementerian dan lnstansi Pemerintah terkait dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring sewaktu-waktu ketika dianggap perlu. V. PELAPORAN & PUBLIKASI
A. PELAPORAN 1. AFSC mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kementerian selaku mitra ketja, untuk diteruskan kepada instansi Pemerintah terkait 2. Laporan Tahunan memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Keluaran/ Hasil yang Dicapai e. Lokasi dan Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran. f. Kegiatan yang telah dilaksanakan g. Tenaga Ketja/ Tenaga Ahli h. Mitra Ketja Setempat i. Pembiayaan J· Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 3. Bila diperlu kan, AFSC dapat menyampaikan laporan insidental sesuai kebutuhan kepada Kementerian selaku mitra ketja. 9
B. PUBLIKASI 1. AFSC bersama-sama dengan Kementerian selaku mitra kerja serta instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama. 2. AFSC wajib berkonsultasi dengan Kementerian untuk mendapatkan persetujuan tentang keinginan untuk menyingkap data-data rahasia terkait dengan maupun dihasilkan dari program dan aktifitas program. 3. Publikasi dan penyingkapan d ata sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 di atas wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian.
10
MEMORANDUM O F UN DERSTAN DING BETWEEN THE MINISTRY O F S OCIAL AFFAI RS OF THE REPUBLIC O F INDON ESIA AND AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE CONCERNING COOPERATIO N I N SOCIAL WELFARE DEVE LOPM EN T
MINISTRY OF S OCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2010
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BE1WEEN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTE CONCERNING COOPERATION IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT
The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Ministry) and American Friends Service Committee (hereinafter referred to as AFSC). Both hereinafter referred to as the Parties; Considering their mutual intention to develop social welfare for the needy m Indonesia; Noting that AFSC is humanitarian, non profit, and non political organization. Taking into account Memorandun1 of Understanding between the Ministry of Social Affairs of The Republic of Indonesia and American Friends Service Committee Concerning The Social Welfare Development in Indonesia sign in Jakarta on 3151 July 2006 which expired. Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia, concerning international technical cooperation; Have reached an understanding as follows ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to improve social w elfare development in Indonesia. ARTICLE II SCOPE
The scope of this Memorandum of Understanding includes the provision of social assistance, social rehabilitation and social empowerment to the needy in Indonesia regardless of their religion, race, ethnicity or gender. ARTICLE III MECHANISM 1. The Parties shall cooperate to carry out programs for the development of
comprehensive social welfare w ith emphasis on methodologies of promoting an integrated, community-based development in such agreed areas. 1
2. In the implementation of the cooperation, the Parties shall apply self-supportive, sustainable and participatory methodologies to encourage the target groups to become self-reliance. 3. The Parties shall take appropriate steps to ensure that targeted beneficiaries on the community received the intended assistance. ARTICLE IV IMPLEMENTATION 1. The programs and mechanisms of the cooperation are defined in Program Direction which is set out as an Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Program Direction serves as an overall guideline for AFSC efforts; 2. A detailed description of individual social welfare program or project shall be included in a Plan of Operation documents which shall be integral part of this Memorandum of Understanding. 3. The Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties and submitted to the State Secretariat of the Republic of Indonesia. 4. Any changes of plan of operation shall be discussed to be agreed by The Parties. ARTICLEV OBLIGATIONS 1. The Ministry shall:
a. assist in planning programs and projects and will act as mediator between AFSC and the local government; b. with the other relevant government institutions conduct supervIS1on, monitoring and evaluation of programs and projects undertaken within this Memorandum of Understanding; c. assist in obtaining the required permits to enter and leave Indonesia, w henever necessary, as well as working and stay permits as needed by the approved expatriate staffs and experts w orking under the mechanism of this Memorandum of Understanding; d . assist in obtaining custom relief and tax exemption. Tax Exemption and custom relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Republic of Indonesia.
2
2. AFSC shall : a. provide staffs and experts and local assistants to transfer skills, knowledge and technology. Any assignment and deployment of staffs and experts shall be consulted with and subject to approval of the Ministry; b. provide financial assistance for trainings, necessary equipments, vehicles and other materials, either purchased within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects; c. provide trainings to local counterparts and partners on the management of community development programs; d. consult with and subject approval of Ministry in all matters relating to the publication of all data and information resulted from the activities under the the framework of this Memorandum of Understanding e. submitting annual report and financial report to the Ministry.
ARTICLE VI PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS AND WORKING AREAS 1. The Parties agree to involve the Provincial and District / City Governments in the areas w here AFSC implements programs. Further information is described in the Program Direction. 2. Local social organizations, which shall be agreed upon jointly by the Parties to implement the programs and projects, should be recommended by the respective Local Govemment and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of th e Government of Republic of Indonesia. 3. The Ministry shall give guidance on the priority of the provinces and districts / city for the implementation of programs and projects.
ARTICLE VII EVALUATIONS The Parties agree to conduct an Annual Meeting for: a. evaluating achievements and concerns regarding the Plan of Operation; b. discussing the next Annual Plan of Operation, proposing amendments as needed; c. solving the existing obstacles in programs or projects implementation; d. provide the needed recommendations to improve performance and sustainability of the cooperation. 3
PASAL VIII STATUS PERLENGKAPAN D AN BARANG Penggunaan perlengkapan, barang dan kendaraan yang disediakan oleh AFSC. Setelah berakhirnya kerjasama, maka peralihan kepemilikan peralatan, barang dan kendaraan yang digunakan selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diputuskan atas kesepakatan bersama Para Pihak. PASAL IX KODE ETIK 1. AFSC menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini akan: a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. menghargai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. menghargai kebiasaan, tradisi, dan agama masyarakat setempat; d . tidak melakukan aktivitas politik dan komersial; e. tidak melakukan penyebaran agama dan/ atau pengalihan agama;
f.
tidak terlibat dalam kegiatan intelejen/ kegiatan terselubung;
g. tidak menghimpun dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. tidak melakukan kegiatan selain dari yang disepakati bersama Para Pihak. 2. Setiap pelanggaran terhadap ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan ijin serta tindakan lain kepada orang tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku dan penghentian program. PASAL X PERUBAHAN Memorandum saling pengertian ini dapat di amandemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen tersebut w ajib berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh para pihak.
4
ARTICLE XI SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.
ARTICLE XII ENTRY INTO FORC E, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing and remain 3 (three) years period and may be extended by mutual written consent of the parties. 2. 1bis Memorandum of Understanding may be terminated by either Party in w ritten
notification of its intention to terminate this Memorandun1 of Understanding at least 6 (six) months prior to the date of the termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any existing programs or projects as agreed upon in the Plan of Operation until the completion of such programs or projects unless the Parties decide otherwise. In Witness
Whereof, Understanding;
the
undersigned
have
signed
this
Memorandum of
Done in duplicates at Jakarta, on the 11th Day of March in the year 2010 in Indonesian and English languages, both texts being equally au thentic.
5
ANNEX PROGRAM DIRECTION I. BACKGROUND
Indonesia has many populations either living in urban or rural areas whose social welfare condition needs to be improved. The Ministry and AFSC collaborate to assist those populations through the Memorandum of Understanding which is set out in Program Direction. II. PROGRAM A. PROGRAM FOCUS The primary focus of the cooperation between the Ministry and AFSC is to carry out social welfare programs in Indonesia. B. PROGRAM SCOPE The scope of the program for this cooperation is to carry out social welfare programs for Indonesian citizens by contributing to the: 1. Non-violence, conflict transformation initiative for community in or after the conflict. 2. Peace Camp for upper secondary and collage students and young adult. 3. Income-generation for community recovery and development in hard-toreach areas. 4. Non-formal education and skill training for children, youth, young adult and comm.unity leaders needing recovery from trauma and conflict. 5. Social empowerment of vulnerable people to enhance their civic participation 6. Dialog and people-to-people exchange for the promotion of security and peaceful civic societies. 7. Capacity development for local partner to be more self sustain in the future. III. PROGRAM MANAGEMENT A. Master Plan of Operation (Three-Year Plan); 1. AFSC shall prepare a Master Plan of Operation (Three-Year Plan) for the program implementation, containing : a. Introduction b. Objectives c. Goals d. Expected Outcome e. Activities f. Employees / Experts g. Locations and Beneficiaries / Target Groups; h. Financing.
6
2. The design of the Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall be discussed jointly with The Ministry. 3. The tasks and duties of the Ministry are to: a. distribute information on the cooperation to the Local Governments in each respective working area; b. coordinate the Local Goverrunents and AFSC in preparing an Annual Operational Plan in each respective working areas; c. distribute AFSC Annual Reports to the Government Institution concerned and; d. conduct monitoring and evaluation of AFSC activities during the period of cooperation. 4. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall be signed jointly by the Head of Planning Bureau as the Counterpart and Country Director of AFSC. 5. TI1e Master Plan of Operation (Tiuee-Year Plan) shall become a reference for the formulation of Annual Plan(s) of Operation, and shall be submitted to the Local Government in each respective working areas. B.
Annual Plan of Operation 1. AFSC shall prepare the design of the Annual Plan of O peration as a reference for implementation of program(s) in the respective working areas, containing: a. Introduction; b. Objectives; c. Goals; d. Expected Outcomes; e. Activities; f. Employees / Experts; g. Local Counterpart; h. Locations & Beneficiaries / Target Groups; i. Financing; j. Schedule of Implementation Program.
2. The Annual Plan(s) of Operation shall be discussed with the Ministry as a counterpart and agreed by the parties in writing. 3. Annual Plan(s) of Operation shall become a reference for AFSC and the counterpart in the implementation of activities in the respective working areas.
7
C. Program Financing The financing for the implementation of AFSC programs is derived from AFSC and estimated at Rp. 15.000.000.000 over 3 (three) years.
D. Locations of Program Implementation 1. The Province Level; The locations of program implementation of AFSC shall cover the Provinces of: Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, DI Yogyakarta, Maluku and Nusa Tenggara Timur. 2. The District Level TI1e locations in terms of districts / cities for implementation of program within each Province mentioned in point D.l, shall consist of : Nanggroe Aceh Darussalam : Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Sabang ; North Sumatera : Kota Medan; DI Yogyakarta : Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman ; Maluku : Maluku Tengah, Kota Ambon, Nusa Tenggara Timur : Kota Kupang, Kota Soe, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu. 3. Any change of the location shall be consulted to be agreed by the Parties IV. IMPLEMENTATION A. Central Level 1. The Ministry as the counterpart shall be make an effort to make the implementation of the cooperation effective. 2. AFSC shall consult with subject to be approved by the ministry concerning the assignment and deployment of its staffs and experts. 3. For the placement and extension of approved AFSC foreign experts, the Ministry shall jointly with the authorized agency facilitate the processing of necessary administration. 4. The Ministry assists local government institution which works in the field of social welfare. B. Provincial Level 1. Local Government instihltion which work in the field of social welfare will make an effort to succeed the implementation of cooperation program with AFSC effectively. 2. For the extension of AFSC foreign expert, the local Government institution w hich work in the field of social welfare shall submit written recommendation of such foreign expert to the Ministry.
8
C. Local Counterpart
1. Local social organizations which shall be agreed upon jointly by the Ministry and AFSC to implement the programs and projects should be recommended by the respective Local Government and legally registered in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Indonesia. 2. AFSC shall inform in writing the local Government institution which work in the field of social welfare regarding the participation of local counterpart in AFSC activities.
V. MONITORING & EVALUATION 1. The Ministry and AFSC shall agree upon programs / projects and location to be monitored and evaluated. 2. The Ministry with the other Government Institutions concerned shall undertake monitoring and evaluation of the progress of AFSC program implementation once a year in the agi·eed upon projects and locations at AFSC expenses . 3. The result of monitoring and evaluation stated in point 2 will be input to the AFSC for the improvement and development of the cooperation 4. The Ministry w ith the other Government Institutions concerned may undertake incidental monitoring and evaluation as deemed necessary.
VI. REPORTING & PUBLICATION A. REPORTING 1. AFSC shall prepare and submit an Annual Report to the Ministry as the counterpart, to be distributed to the concerned Government Institutions. 2. The Annual Report shall contain: a. Introduction; b. Objectives; c. Goals; d. Outputs / Expected Outcomes; e. Location and Beneficiaries / Target Group; f. Implemented Activities; g. Employees / Expert; h. Local Counterpart; i. Financing; j. Problems and Solutions. 3. AFSC may, if necessary, submit an incidental report on a need basis to the Ministry as the counterpart.
9
B. PUBLICATION 1. AFSC together with the Ministry as the counterpart and the Local Government institutions which work in the field of social welfare may
jointly publish the result of the cooperation program. 2. AFSC shall consult with the Ministry about tl1e intention to disclosure the confidentiality data and information relating to or resulted by the program activities. 3. The publication and disclosure of data and information stated at above points shall require approval by the :ministry.
10
