REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN FEDERAL PERTAHANAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENT ANG PERLINDUNGAN BERSAMA INFORMASI RAHASIA
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pertahanan Republik Federal Jerman ("Para Pihak"),
Kementerian
Federal
Bermaksud untuk menjamin perlindungan informasi rahasia yang dipertukarkan antara otoritas berwenang dari Para Pihak atau melalui lembaga berwenang masing-masing serta dengan kontraktor di wilayah Pihak lainnya atau antara kontraktor dari Para Pihak, Berkeinginan meletakkan pengaturan tentang perlindungan bersama informasi rahasia yang berlaku untuk semua pengaturan kerja sama yang ditandatangani di antara Para Pihak dan kontrak yang melibatkan pertukaran informasi rahasia , Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL1 PENGERTIAN
Untuk tujuan Persetujuan ini: 1.
lnformasi rahasia adalah a.
Di Republik Federal Jerman, fakta , barang-barang atau intelijen yang, terlepas dari bagaimana mereka disajikan, harus dirahasiakan dari kepentingan umum . Mereka
2 harus diklasifikasikan oleh, atau oleh permintaan dari, suatu lembaga resmi sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka; b.
Di Republik Indonesia, informasi, termasuk barang-barang , dan/atau kegiatan yang harus dilindungi sesuai dengan prosedur operasi standar, jika pengetahuan tentang itu oleh orang (orang-orang) yang tidak berhak dapat membahayakan kedau latan , keutuhan dan keamanan Republi k Indonesia
2.
Kontrak rahasia adalah kontrak antara otoritas atau perusahaan dari negara salah satu Pihak (pejabat pembuat kontrak) dengan suatu perusahaan dari negara Pihak lain (kontraktor); di mana menurut kontrak tersebut, informasi rahasia dari negara pejabat pembuat kontrak diserahkan kepada kontraktor, yang akan dikembangkan oleh kontraktor atau yang akan dapat diakses oleh anggota staf kontraktor yang akan melakukan tugas-tugas di fasi litas pejabat pembuat kontrak
3.
Tingkat klasifikasi keamanan didefinisikan sebagai berikut: a.
b.
Di Republik Federal Jerman, informasi rahasia adalah 1)
GEHEIM jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tid ak berhak dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan Republik Federal Jerman atau salah satu negara bagiannya , atau dapat menyebabkan kerusakan parah pada kepentingan mereka,
2)
VS-VERTRAULICH jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tidak berhak dapat merusak kepentingan Republik Federal Jerman atau salah satu negara bagiannya ,
3)
VS-NUR fClr den DIENSTGEBRAUCH jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tidak berhak dapat merugikan kepentingan Republik Federal Jerman atau salah satu negara bagiannya.
Di Republik Indonesia, informasi rahasia adalah 1)
RAHASIA, jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan , kedau latan , dan integritas nasional ,
2)
KONFIDENSIAL, jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan ancaman terhad ap keamanan nasional dan fungsi negara dan pemerintah.
3)
TERBATAS, jika pengetahuan tentang hal itu oleh orang yang tidak berhak dapat merugikan kepentingan instansi terkait.
3 PASAL 2 PERBANDINGAN
Para Pihak menetapkan bahwa klasifikasi keamanan informasi rahasia berikut ini, termasuk informasi rahasia NATO, akan dibandingkan: JERMAN
INDONESIA
INGGRIS
NATO
GEHEIM
RAHASIA
SECRET
VS-VERTRAULICH
KONFIDENSIAL
CONFIDENTIAL
VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH
TERBATAS
RESTRICTED
NATO SECRET NATO CON Fl DENTIAL NATO RESTRICTED
PASAL 3 PEMBERIAN TANDA
1.
lnformasi rahasia yang dikirimkan harus ditandai dengan klasifikasi keamanan nasional yang sebanding sebagaimana diatur dalam Pasal 2 oleh, atau oleh permintaan dari, pejabat yang berwenang dari penerima. Ketika tanda tersebut tidak dikomunikasikan, Pihak pengirim wajib memberitahu Pihak penerima secara tertulis klasifikasi keamanan nasionalnya. lnformasi rahasia NATO, yang dipertukarkan antar Para Pihak, akan dilindungi berdasarkan ketentuan Persetujuan dan tidak kurang ketat daripada yang diminta oleh standar keamanan NATO yang berlaku.
2.
lnformasi rahasia yang dihasilkan di negara penerima sehubungan dengan kontrak rahasia, serta salinan yang dibuat di negara penerima, juga harus ditandai.
3.
Klasifikasi keamanan wajib, atas permintaan dari pihak berwenang dari negara asal, diubah atau dicabut oleh, atau atas permintaan dari, pejabat yang berwenang dari penerima terhadap informasi rahasia yang diberikan. Pejabat berwenang dari negara asal wajib, enam minggu di muka, menginformasikan pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengubah atau mencabut klasifikasi keamanan.
PASAL 4 TINDAKAN-TINDAKAN DI TINGKAT NASIONAL
1.
Dalam lingkup undang-undang nasional mereka masing-masing, Para Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin perlindungan keamanan informasi rahasia yang dihasilkan, dipertukarkan atau dimiliki menurut ketentuan Persetujuan ini. Mereka akan memberikan informasi
4 rahasia tersebut tingkat perlindungan keamanan sekurang-kurangnya sama dengan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Pihak penerima untuk informasi rahasianya sendiri yang sebanding tingkat klasifikasi keamanannya. 2.
lnformasi rahasia hanya boleh digunakan untuk tujuan yang ditentukan. Pihak penerima tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan, atau mengizinkan pengungkapan atau penggunaan, setiap informasi rahasia kecuali untuk tujuan dan dalam batasan yang dinyatakan oleh atau atas nama Pihak asal. Pemilik awal informasi rahasia harus memberikan persetujuan tertulisnya terlebih dahulu bagi setiap pengaturan yang bertentangan.
3.
Akses terhadap informasi rahasia dapat diberikan hanya untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk tahu berdasarkan tugasnya dan kecuali dalam hal informasi rahasia pada tingkat "VS-NUR DEN FUR DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS" - yang telah diberikan kewenangan untuk memiliki akses terhadap informasi rahasia dari tingkat klasifi kasi keamanan yang sebanding. lzin keamanan harus diberikan hanya setelah selesainya pemeriksaan keamanan dengan standar yang tidak kurang ketat daripada yang diterapkan untuk akses ke informasi rahasia nasional dengan tingkat klasifikasi keamanan yang seband ing.
4.
Akses terhadap informasi rahasia pada tingkat "VSVERTRAULICH/KONFIDENSIAL" atau lebih tinggi oleh orang yang memegang kewarganegaraan tungga l dari salah satu Pihak dapat diberikan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemerintah asal.
5.
ljin Keamanan Pribadi untuk warga negara dari salah satu Pihak yang tinggal, dan membutuhkan akses terhadap informasi rahasia, di negara mereka sendiri harus dilakukan oleh otoritas keamanan nasional mereka/otoritas keamanan yang ditunjuk atau otoritas nasional lainnya yang berwenang.
6.
Namun, ljin Kemanan Pribadi bagi warga dari salah satu Pihak yang menetap secara sah di negara Pihak lain dan melamar pekerjaan dengan derajat keamanan yang sensitif di negara itu akan dilakukan oleh otoritas keamanan berwenang dari negara itu, dengan melakukan pemeriksaan di luar negeri bilamana diperlukan.
7.
Para Pihak wajib, masing-masing dalam wilayahnya sendiri, memastikan bahwa pemeriksaan keamanan yang diperlukan dilaksanakan dan bahwa Persetujuan ini dipatuhi.
5 8.
Ketentuan-ketentuan berikut dari Persetujuan ini tidak berlaku terhadap pad a tingkat "VS-NUR tor den informasi rahasia DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS": Pasal 5 dan Pasal 6.
PASAL 5 PEMBERIAN KONTRAK RAHASIA
1.
Sebelum pemberian kontrak rahasia, pejabat pembuat kontrak, melalui otoritas berwenangnya, mendapatkan ljin Keamanan Fasilitas dari pejabat yang berwenang dari kontraktor untuk memperoleh kepastian apakah calon kontraktor tunduk pada pengawasan keamanan oleh yang otoritas yang berwenang dari negara ini dan apakah calon kontraktor tersebut telah mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan untuk menjalankan kontrak tersebut. Apabila kontraktor belum tunduk pada pengawasan keamanan, aplikasi dapat dibuat untuk tujuan itu.
2.
ljin Keamanan Fasilitas juga harus didapatkan jika perusahaan telah diminta untuk mengajukan penawaran dan jika informasi rahasia harus diberikan sebelum pemberian kontrak menurut prosedur lelang.
3.
Dalam hal sebagaimana disebut dalam ayat 1 dan 2 di atas, prosedur berikut harus diterapkan: a.
Permintaan dari negara sifat, ruang yang akan olehnya.
untuk penerbitan ljin Keamanan Fasilitas untuk kontraktor Pihak lain harus memuat informasi tentang proyek serta lingkup dan tingkat klasifikasi keamanan informasi rahasia diberikan kepada kontraktor atau yang akan dihasilkan
b.
Selain nama lengkap perusahaan, alamat suratnya, nama pejabat keamanan, telepon dan nomor faks dan, jika mungkin, alamat surat elektroniknya. ljin Keamanan Fasilitas harus mencakup informasi khususnya pada sejauh mana, dan hingga tingkat klasifikasi keamanan apa, tindakan keamanan telah diambil oleh perusahaan masing-masing berdasarkan peraturan keamanan nasional.
c.
Otoritas berwenang dari Para Pihak akan saling memberitahukan setiap perubahan dalam fakta-fakta yang dicakup dalam ljin Keamanan Fasilitas yang dikeluarkan.
d.
Pertukaran informasi tersebut antara otoritas yang berwenang dari Para Pihak akan berlaku baik dalam bahasa nasional dari otoritas tersebut atau dalam bahasa lnggris.
6 e.
ljin Keamanan Fasil itas dan perm intaan yang ditujukan kepada otoritas berwenang dari Para Pihak untuk penerbitan ljin Keamanan Fasilitas akan dikirimkan secara tertu li s.
PASAL 6 PELAKSANAAN KONTRAK RAHASIA 1.
Kontrak rahasia harus memuat klausul persyaratan keamanan dimana kontraktor berkewaj iban untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk melindungi informasi rahasia sesuai dengan peraturan keamanan nasional negaranya.
2.
Selain itu, klausul persyaratan keamanan harus memuat ketentuan berikut: a.
definisi dari istilah "informasi rahasia" dan tingkat-tingkat yang seband ing dari tanda-tanda pengaman dan klasifikasi keamanan dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini;
b.
nama-nama dari otoritas berwenang dari masing-masing Para Pihak yang diberikan kuasa untuk mengotorisasi pemberian dan mengkoordinasikan pengamanan informasi rahasia yang berkaitan dengan kontrak;
c.
saluran yang akan digunakan untuk mengirim informasi rahasia antara otoritas berwenang dan kontraktor yang terlibat;
d.
prosedur dan mekanisme untuk mengkomunikasikan perubahan yang mungkin timbul sehubungan dengan informasi rahasia yang disebabkan karena perubahan dalam tanda pelindung atau karena perlindungan tidak lagi diperlukan;
e.
prosedur untuk persetujuan kunjungan, atau akses, oleh personil dari kontraktor;
f.
prosedur untuk peng1nman informasi rahasia kepada kontraktor di mana informasi tersebut akan digunakan atau dimiliki;
g.
persyaratan bahwa kontraktor harus memberikan akses terhadap informasi rahasia hanya untuk orang yang memiliki kepentingan-untuktahu dan telah diberi tanggung jawab untuk, atau berkontribusi terhadap, pelaksanaan kontrak dan - kecuali dalam kasus informasi rahasia pad a tingkat "VS-NUR fUr den DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS" - telah diberikan ijin keamanan pada tingkat yang sesuai terlebih dahulu;
7
h.
persyaratan bahwa informasi rahasia hanya boleh diungkapkan, atau pengungkapan informasi rahasia hanya boleh diizinkan , kepada seseorang apabila hal ini telah disetujui oleh Pemerintah asal;
i.
persyaratan bahwa kontraktor harus segera memberitahukan otoritas berwenangnya tentang kerugian nyata atau dugaan, kebocoran atau pengungkapan yang tidak sah dari informasi rahasia yang dicakup oleh kontrak.
3.
Otoritas berwenang dari pejabat pembuat kontrak harus menyediakan pemegang kontrak daftar terpisah (panduan klasifikasi) dari semua catatan dokumen yang membutuhkan klasifikasi keamanan, harus menentukan tingkat klasifikasi keamanan yang diperlukan dan harus mengatur daftar ini untuk disertakan sebagai lampiran kontrak rahasia. Otoritas berwenang dari pejabat pembuat kontrak juga harus mengirimkan , atau mengatur untuk pengiriman , daftar tersebut kepada otoritas berwenang dari kontraktor.
4.
Otoritas berwenang dari pejabat pembuat kontrak harus memastikan bahwa kontraktor akan diberikan akses terhadap informasi rahasia hanya setelah ljin Keamanan Fasilitas yang bersangkutan telah diterima dari otoritas berwenang dari kontraktor.
PASAL 7 PENGIRIMAN INFORMASI RAHASIA 1.
Sebagai hal yang pnns1p, informasi rahasia pada tingkat "VSVERTRAULICH/ KONFIDENSIAL" dan "GEHEl M/RAHASIA" harus dikirimkan dari satu negara ke negara lain dengan kurir resmi. Para Pihak dapat menyepakati jalur pengiriman alternatif. Penerimaan informasi rahasia harus dikonfirmasikan oleh , atau atas permintaan dari , otoritas berwenang dan informasi rahas ia tersebut harus disampaikan kepada penerima sesuai dengan peraturan keamanan nasional.
2.
Untuk proyek khusus tertentu, otoritas berwenang dapat menyetujui - secara umum atau tunduk pada pembatasan - bahwa informasi rahasia pada tingkat "VS-VERTRAULICH/KONFIDENSIAL" dan "GEHEIM/RAHASIA" dapat dikirimkan melalui jalur selain kurir resmi jika ketergantungan pada jasa kurir resm i tersebut dapat menyebabkan kesulitan yang tidak semestinya untuk transportasi tersebut atau untuk pelaksanaan kontrak. Dalam keadaaan terse but: a.
pembawa haru s diberi kewenangan untuk mendapatkan akses terhadap informasi rahasi a dengan tingkat kl asifikasi keamanan yang sebanding;
8 b.
daftar informasi rahasia yang dikirimkan harus disimpan oleh agen pengiriman; salinan daftar ini harus diserahkan kepada penerima untuk diteruskan kepada otoritas berwenang;
c.
barang-barang informasi rahasia harus dikemas sesuai dengan peraturan yang mengatur transportasi dalam batas-batas nasional;
d.
barang-barang dengan informasi rahasia harus dikirimkan dengan bukti penerimaan;
e.
pembawa harus membawa sertifikat kurir yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari badan yang mengirim atau yang menerima.
3.
Dalam hal pengiriman informasi rahasia dalam jumlah besar, sarana transportasi, rute, dan pengawalan harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan atas dasar rencana transportasi rinci oleh otoritas berwenang.
4.
Transmisi elektronik informasi rahasia pada tingkat "VS-VERTRAULICH I KONFIDENSIAL" dan lebih tinggi tidak dapat dilakukan dalam bentuk tidak terenkripsi. lnformasi rahasia pada tingkat klasifikasi keamanan ini hanya dapat dienkripsi dengan perangkat enkripsi yang disetujui oleh kesepakatan bersama oleh otoritas keamanan berwenang dari Para Pihak.
5.
lnformasi rahasia pada tingkat "VS-NUR DEN FUR DIENSTGEBRAUCH/ TERBATAS" dapat dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya kepada penerima di dalam wilayah Pihak lainnya, dengan memperhatikan peraturan keamanan nasional.
6.
lnformasi rahasia pada tingkat "VS-NUR DEN FUR DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS" dapat dikirimkan secara elektronik atau disediakan melalui perangkat enkripsi komersial yang disetujui oleh otoritas nasional berwenang dari Para Pihak. lnformasi rahasia pada tingkat keamanan ini hanya dapat dikirimkan dalam bentuk tidak terenkripsi dengan ketentuan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan peraturan keamanan nasional , bahwa tidak ada perangkat enkripsi yang disepakati yang tersedia, transmisi dapat dilakukan hanya dalam jaringan tetap dan pengirim dan penerima telah menyepakati terlebih dahulu usulan pengiriman tersebut.
PASAL 8 KUNJUNGAN 1.
Sebagai hal prinsip, hanya dengan izin dari otoritas berwenang dari Pihak yang negaranya akan dikunj ung i bahwa pengunjung dari wilayah salah satu Pihak akan, di wil ayah Pihak lainnya, diberikan akses terhadap informasi rahasia dan fasilitas di mana informasi rahasia sedang ditangani. lzin
9 tersebut akan diberikan hanya kepada orang yang mempunyai kepentinganuntuk-tahu dan - kecuali dalam hal informasi militer rahasia pada tingkat "VSNUR DEN FUR DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS" - yang telah diberikan kewenangan untuk memiliki akses informasi rahasia. 2.
Permintaan untuk berkunjung harus disampaikan, secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dari Negara yang wilayahnya akan dikunjungi, kepada otoritas berwenang dari Pihak tersebut. Pihak berwenang harus saling memberi informasi mengenai rincian permintaan tersebut dan harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi.
3.
Permintaan untuk berkunjung disampaikan dalam bahasa negara yang akan dikunjungi atau dalam bahasa lnggris dan harus memuat informasi berikut: a.
nama pertama dan nama keluarga pengunjung, tanggal dan tempat lahir, dan nomor paspor atau kartu id entitasnya;
b.
kewarganegaraan pengunjung;
c.
sebutan pangkat pengunjung , dan nama otoritas atau badan induknya;
d.
tingkat izin keamanan pengunjung untuk mengakses informasi rahasia;
e.
tujuan kunjungan, tangga l yang diusulkan dan lama kunjungan;
f.
lembaga yang akan dituju, orang-orang yang dapat dihubungi dan instalasi yang akan dikunjungi.
PASAL 9 KONSULTASI 1.
Para Pihak wajib memperhatikan ketentuan yang mengatur perlindungan informasi rahasia yang berlaku di dalam wilayah Pihak lain.
2.
Untuk memastikan kerjasama yang erat dalam pelaksanaan Persetujuan ini, otoritas berwenang akan saling berkonsultasi atas permintaan salah satu dari pihak berwenang tersebut.
3.
Setiap Pihak wajib, sebagai tambahan, mengijinkan otoritas keamanan nasional atau otoritas keamanan yang ditunjuk dari Pihak lain atau otoritas keamanan lain yang ditunjuk sesuai kesepakatan bersama, untuk mengunjung i wilayahnya untuk membahas, dengan otoritas keamanannya, prosedur dan fasilitasnya untuk perlindungan informasi militer rahasia yang diterima dari Pihak lainnya. Setiap Pihak wajib membantu otoritas tersebut dalam memastikan apakah informasi rahasia yang telah disediakan oleh
10 Pihak lainnya cukup terlindungi. Rincian kunjungan akan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
PASAL10 PELANGGARAN KETENTUAN YANG MENGATUR PERLINDUNGAN BERSAMA INFORMASI RAHASIA
1.
Manakala pengungkapan yang tidak sah dari informasi rahasia tidak dapat diabaikan atau jika pengungkapan tersebut dicurigai atau dipastikan , Pihak lain harus segera diberitahu.
2.
Pelanggaran ketentuan yang mengatur perlindungan informasi rahasia harus diselidiki, dan tindakan hukum yang tepat harus diambil , oleh pejabat yang berwenang dan pengad il an dari Pihak tersebut yang memiliki kewenangan hukum , sesuai dengan hukum yang berlaku di Pihak tersebut. Pihak lain harus, jika diminta, mendukung penyelidikan tersebut dan harus diberitahu tentang hasilnya .
PASAL11 BIAYA-BIAYA
Masing-masing Pihak wajib membayar biaya yang dikeluarkannya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini .
PASAL12 OTORITAS BERWENANG
Para Pihak akan saling memberitahukan mengenai otoritas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
PASAL13 HUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN, NOTA KESEPAHAMAN DAN PENGATURAN LAINNYA
Setiap Persetujuan, Nata Kesepahaman dan Pengaturan yang ada antara Para Pihak atau pejabat yang berwenang tentang perlindungan informasi rahasia tidak akan terpengaruh oleh Persetujuan ini sejauh mereka tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.
11
PASAL14 KETENTUANPENUTUP 1.
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
Persetujuan ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
3.
Salah satu Pihak dapat, melalui jalur diplomatik, mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya. Jika terjadi pembatalan, informasi rahasia yang telah dikirimkan, atau dihasilkan oleh kontraktor, atas dasar Persetujuan ini akan terus diperlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 di atas untuk sepanjang waktu yang ditentukan oleh adanya klasifikasi keamanan.
4.
Persetujuan ini dapat diamandemen secara tertulis melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak. Salah satu Pihak dapat setiap saat mengajukan permohonan tertulis untuk amandemen Persetujuan ini. Jika permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu Pihak, Para Pihak akan memulai perundingan mengenai amandemen Persetujuan ini.
5.
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, akan diselesaikan melalui konsultasi antara para Pihak dan tidak akan dirujuk ke pengadilan nasional atau internasional atau pihak ketiga untuk penyelesaiannya.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Berlin pada tanggal 4 Maret 2013 dalam dua rangkap asli, masingmasing dalam bahasa Indonesia, Jerman dan lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari teks bahasa Indonesia dan Jerman, maka teks bahasa lnggris yang akan berlaku.
Untuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Untuk Kementerian Federal Pertahanan Republik Federal Jerman
SJAFRIE SJAMSOEDDIN
RODIGER WOLF
WAKIL MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS NEGARA
Signed
Signed
REPUBLIK INDONESIA
ABKOMMEN ZWISCHEN DEM VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM DER REPUBLIK INDONESIEN
UNO DEM BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND OBER DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON VERSCHLUSSSACHEN
Das Verteidigungsministerium der Republik lndonesien und Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland Vertragsparteien"),
das (,,die
in der Absicht, den Schutz van Verschlusssachen zu gewahrleisten, die zwischen den zustandigen Behorden der Vertragsparteien oder Ober deren bevollmachtigte Stellen sowie mit Auftragnehmern im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei oder zwischen Auftragnehmern beider Vertragsparteien ausgetauscht werden, van dem Wunsch geleitet, eine Regelung Ober den gegenseitigen Schutz van Verschlusssachen zu schaffen, die auf alle zwischen den Vertragsparteien zu schliel1enden Abkommen Ober Zusammenarbeit und auf Vertrage, die einen Austausch van Verschlusssachen mit sich bringen, Anwendung findet, sind wie folgt Obereingekommen:
ARTIKEL 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Im Sinne dieses Abkommens 1.
sind Verschlusssachen
2
2.
a.
in der Bundesrepublik Deutschland im offentlichen lnteresse geheimhaltungsbedurftige Tatsachen , Gegenstande oder Erkenntnisse, unabhang ig von ihrer Darstellungsform. Sie werden entsprechend ihrer Schutzbedurftigkeit von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung eingestuft;
b.
in der Republik lndonesien im Einklang mit den standigen Dienstanweisungen zu schutzende lnformationen, einschlieBlich Gegenstande und/oder MaBnahmen, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Souveranitat, lntegritat und Sicherheit der Republik lndonesien gefahrden kann.
ist ein Verschlusssachenauftrag ein Vertrag zwischen einer Behorde oder einem Unternehmen aus dem Staat der einen Vertragspartei (Auftraggeber) und einem Unternehmen aus dem Staat der anderen Vertragspartei (Auftragnehmer); im Rahmen eines derartigen Vertrags sind Versch lusssachen aus dem Staat des Auftraggebers dem Auftragne hmer zu uberlassen , von dem Auftragnehmer zu entwicke ln oder Mitarbe itern des Auftrag nehmers , die Arbeiten in Einrichtungen des Auftraggebers durchzufUh ren haben , zugang lich zu machen. Fur die Geheimhaltungsgrade gelten die fo lgenden Begriffsbestimmungen: a.
b.
In der Bundesrepublik Deutschland sind Verschlusssachen 1)
GEHEIM , wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Lander gefahrden oder ihren lnteressen schweren Schaden zufUgen kann,
2)
VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte fUr die lnteressen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Lander schadlich sein kann,
3)
VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte fUr die lnteressen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Lander nachteilig sein kann.
In der Republik lndonesien sind Versch lusssachen 1)
RAHASIA, wenn die Ke nntnisnahme durch Un befu gte eine ern sth afte Bedrohung fUr die nationale Sicherheit, Souvera nitat und lntegritat darstellen kann ,
3 2)
KONFIDENSIAL, wenn die Kenntn isnahme durch Unbefugte eine Bedrohung fOr die nation ale Sicherheit und das Funktionieren des Staates und der Reg ierung darstell en kann,
3)
TERBATAS, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte fOr die lnteressen der betroffenen Einrichtungen nachteilig sein kann.
ARTIKEL 2 VERGLEICHBARKEIT
Die Vertragsparteien legen fest, dass folgende Geheimhaltungsgrade, auch der NATO-Verschlusssachen, vergleichbar sind : BUNDESREPUBLIK DEUTSCH LAN D GEHE IM
REPUBLIK INDON ES IEN RAHASIA
ENGLISCHE ENTSPRECHUNG SECRET
VS-VERTRAULICH
KONFIDENSIAL
CONFl DENTIAL
VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH
TERBATAS
RESTRICTED
NATO NATO SECRET NATO CONFIDENTIAL NATO RESTRICTED
ARTIKEL 3 KENNZEICHNUNG
1.
Obermittelte Verschlusssachen werden von der fur ihren Empfanger zustandigen Behorde oder auf deren Veran lassung mit dem nach Artikel 2 verg leichbaren nationalen Geheimhaltungsgrad gekennzeichnet. Wird diese Kennzeichnung nicht mitgeteilt, so unterrichtet die herausgebende Vertragspartei die empfangende Vertragspartei schriftlich Ober ihren nationalen Geheimhaltungsgrad. Zwischen den Vertragsparteien ausgetauschte NATO-Versch lusssachen werden nach den Bestimmungen dieses Abkommens und mindestens so streng geschotzt, wie es die geltenden NATO-Sicherheitsstandards vorgeben.
2.
Die Kennzeichnungspflicht gilt auch fOr Verschlusssachen, die im Empfangerstaat im Zusammenhang mit Verschlusssachenauftragen entstehen, und fOr im Empfangerstaat hergestellte Kopien .
4 3.
Geheimhaltungsgrade werden van der tor den Emptanger der betreffenden Verschlusssache zustandigen Behorde oder aut deren Veranlassung aut Ersuchen der zustandigen Behorde des herausgebenden Staates geandert oder autgehoben. Die zustandige Behorde des herausgebenden Staates setzt die zustandige Behorde der anderen Vertragspartei sechs Wochen im Voraus Ober ihre Absicht in Kenntnis, einen Geheimhaltungsgrad zu andern oder autzuheben.
ARTIKEL 4 INNERSTAATLICHE MARNAHMEN
1.
Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschritten alle geeigneten Mar.inahmen, um den Geheimschutz van Verschlusssachen zu gewahrleisten, die nach diesem Abkommen entstehen, ausgetauscht oder autbewahrt werden. Sie gewahren diesen Verschlusssachen mindestens den gleichen Geheimschutz, wie er van der Regierung der emptangenden Vertragspartei tor eigene Verschlusssachen des vergleichbaren Geheimhaltungsgrads gefordert wird.
2.
Die Verschlusssachen werden ausschlier.ilich tor den angegebenen Zweck verwendet. Die emptangende Vertragspartei dart Verschlusssachen weder bekannt geben oder nutzen noch ihre Bekanntgabe oder Nutzung gestatten, es sei denn, dies geschieht tor die Zwecke und im Rahmen etwaiger Beschrankungen, die van oder im Auttrag der herausgebenden Vertragspartei testgelegt warden sind. Einer gegenteiligen Regelung muss der Herausgeber der Verschlusssache schrittlich zugestimmt haben.
3.
Die Verschlusssachen dOrfen nur Personen zuganglich gemacht werden, die autgrund ihrer Autgaben die Bedingung ,,Kenntnis nur, wenn notig" erfOllen und die aur.ier im Fall van als VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS eingestuften Verschlusssachen - zum Zugang zu Verschlusssachen des vergleichbaren Geheimhaltungsgrads ermachtigt sind. Die Ermachtigung setzt eine SicherheitsOberprOtung voraus, die mindestens so streng sein muss wie diejenige, die tor den Zugang zu innerstaatlichen Verschlusssachen des vergleichbaren Geheimhaltungsgrads durchgetohrt wird.
4.
Der Zugang zu Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrads VSVERTRAULICH/KONFIDENSIAL und hoher durch eine Person mit der alleinigen Staatsangehorigkeit einer Vertragspartei wird ohne vorherige Genehmigung der herausgebenden Regierung gewahrt.
5 5.
Sicherheitsuberprufungen van Staatsangehorigen einer Vertragspartei, die ihren Aufenthalt im eigenen Land haben und dart Zugang zu Verschlusssachen benotigen, werden van deren Nationalen Sicherheitsbehorden beziehungsweise Beauftragten Sicherhe itsbehorden oder anderen zustand igen innerstaatlichen Behorden vorgenommen.
6.
Sicherheitsuberprufungen van Staatsangehorigen einer Vertragspartei , die ihren rechtmal'1igen Aufenthalt im Staatsgebiet der anderen Vertragspartei haben und sich dart um eine sicherheitsempfindliche Tatigkeit bewerben, werden hingegen van der zustandigen Sicherheitsbehorde dieses Staates durchgefOhrt, wobei gegebenenfalls Sicherheitsauskunfte im Ausland eingeholt werden.
7.
Die Vertragsparteien sorgen innerhalb ihres Hoheitsgebiets DurchfOhrung der erforderlichen Sicherheitsinspektionen und Einhaltung dieses Abkommens.
8.
Fur Verschlusssachen des Geheimhaltungsg rads VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS find en Artikel 5 und 6 dieses Abkommens keine Anwendung.
fOr fOr
die die
ARTIKEL 5 VERGABE VON VERSCHLUSSSACHENAUFTRAGEN
1.
Var Vergabe eines Verschlusssachenauftrags halt der Auftraggeber Ober die fOr ihn zustandige Behorde bei der fOr den Auftragnehmer zustandigen Behorde einen Sicherheitsbescheid ein, um sich vergewissern zu konnen, ob der in Aussicht genommene Auftragnehmer der Geheimschutzaufsicht durch die zustandige Behorde seines Landes unterliegt und ob er die fOr die AuftragsdurchfOhrung erforderlichen Geheimschutzvorkehrungen getroffen hat. Unterliegt ein Auftragnehmer noch nicht der Geheimschutzaufsicht, so kann dies beantragt werden.
2.
Ein Sicherheitsbescheid ist auch dann einzuholen , wenn ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert warden ist und im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens bereits var Auftragsvergabe Verschlusssachen Oberlassen werden mussen.
3.
In den Fallen der Absatze 1 und 2 wird das folgende Verfahren angewendet: a.
Antrage auf Ausstellung eines Sicherheitsbescheids fOr Auftragnehmer aus dem Staat der anderen Vertragspartei enthalten Angaben Ober das Vorhaben sowie die Art, den Umfang und den Geheimhaltungsgrad der
6 dem Auftragnehmer voraussichtlich zu uberlassenden oder bei ihm entstehenden Versch lusssachen. b.
Sicherheitsbescheide mussen neben der vollstandigen Bezeichnung des Unternehmens, seiner Postanschrift und dem Namen seines Sicherheitsbevollmachtigten, der Telefon- und Faxverbindung und gegebenenfalls der E-Mail-Adresse insbesondere Angaben daruber erhalten, in welchem Umfang und bis zu welchem Geheimhaltungsgrad bei dem betreffenden Unternehmen Geheimschutzma13,nahmen auf der Grundlage innerstaatlicher Geheimschutzvorschriften getroffen worden sind.
c.
Die zustandigen Behorden der Vertragsparteien teilen es einander mit, wenn sich die den ausgestellten Sicherheitsbescheiden zugrunde liegenden Sachverhalte andern.
d.
Der Austausch dieser Mitteilungen zwischen den zustandigen Behorden der Vertragsparteien erfolgt in der Landessprache der zu unterrichtenden Behorde oder in englischer Sprache.
e.
Sicherheitsbescheide und an die jeweils zustand igen Behorden der Vertragsparteien gerichtete Antrage auf Ausstellung von Sicherhe itsbescheiden sind schriftlich zu ubermitteln.
ARTIKEL 6 DURCHF0HRUNGVONVERSCHLUSSSACHENAUFTRlGEN
1.
Verschlusssachenauftrage mussen eine Geheimschutzklausel enthalten, der zufolge der Auftragnehmer verpflichtet ist, die zum Schutz von Verschlusssachen erforderlichen Vorkehrungen in Obereinstimmung mit den innerstaatlichen Geheimschutzvorschriften seines Landes zu treffen.
2.
Au13,erdem sind aufzunehmen:
folgende
Bestimmungen
in
die
Geheimschutzklausel
a.
die Bestimmung des Begriffs ,,Verschlusssachen" und der vergleichbaren Geheimschutzkennzeichnungen und Geheimhaltungsgrade der beiden Vertragsparteien in Obereinstimmung mit diesem Abkommen;
b.
der Name der jeweils zustandigen Behorde der beiden Vertragsparteien, die zur Genehmigung der Oberlassung von Verschlusssachen , die mit dem Auftrag in Zusammenhang stehen , und
7 zur Koordinierung des Schutzes dieser Verschlusssachen ermachtigt ist;
3.
c.
die Wege, Ober die Verschlusssachen zwischen den zustandigen Behorden und beteiligten Auftragnehmern weiterzugeben sind;
d.
die Verfahren und Mechanismen for die Mitteilung von Anderungen, die sich moglicherweise in Bezug auf Verschlusssachen aufgrund von Anderungen ihrer Geheimschutzkennzeichnungen oder wegen des Wegfalls der SchutzbedOrftigkeit ergeben;
e.
die Verfahren fOr die Genehmigung von Besuchen oder des Zugangs von Personal der Auftragnehmer;
f.
die Verfahren fOr die Obermittlung von Verschlusssachen an Auftragnehmer, bei denen solche Verschlusssachen verwendet oder aufbewahrt werden sollen;
g.
die Forderung, dass der Auftragnehmer den Zugang zu einer Verschlusssache nur einer Person gewahren darf, die die Bedingung ,,Kenntnis nur, wenn notig" erfOllt und mit der DurchfOhrung des Auftrags beauftragt oder daran beteiligt ist und - au~er im Fall von als VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS eingestuften Verschlusssachen zuvor bis zum entsprechenden Geheimhaltungsgrad sicherheitsOberprOft warden ist;
h.
die Forderung, dass Verschlusssachen an eine Person nur weitergegeben beziehungsweise ihre Weitergabe nur gestattet werden darf, wenn die herausgebende Regierung dem zugestimmt hat;
i.
die Forderung, dass der Auftragnehmer seine zustandige Behorde unverzOglich Ober jeden erfolgten oder vermuteten Verlust sowie jede begangene oder vermutete lndiskretion oder unbefugte Bekanntgabe der unter den Auftrag fallenden Verschlusssachen zu unterrichten hat.
Die tor den Auftraggeber zustandige Behorde benennt dem Auftragnehmer in einer gesonderten Aufstellung (Einstufungsliste) samtliche Vorgange, die einer Verschlusssacheneinstufung bedOrfen, legt den erforderlichen Geheimhaltungsgrad fest und veranlasst, dass diese Aufstellung dem Verschlusssachenauftrag als Anhang beigefOgt wird. Die fOr den Auftraggeber zustand ige Behorde Obermittelt diese Aufstellung auch an die fOr den Auftragnehmer zustand ige Behorde oder veranlasst deren Obermittlung.
8 4.
Die fLir den Auftraggeber zustandige Behorde stellt sicher, dass dem Auftragnehmer Verschlusssachen erst dann zuganglich gemacht werden, wenn der entsprechende Sicherheitsbescheid der tor den Auftragnehmer zustandigen Behorde vorliegt.
ARTIKEL 7 UBERMITTLUNG VON VERSCHLUSSSACHEN
1.
Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH/ KONFIDENSIAL und GEHEIM/RAHASIA werden von einem Staat in den anderen grundsatzlich auf amtlichem Kurierweg befOrdert. Die Vertragsparteien konnen alternative Obermittlungswege vereinbaren. Der Empfang von Verschlusssachen wird von der zustandigen Behorde oder auf deren Veranlassung bestatigt und die Verschlusssachen nach MaBgabe der innerstaatlichen Geheimschutzvorschriften an den Empfanger weitergeleitet.
2.
Die zustandigen Behorden konnen tor ein genau bezeichnetes Vorhaben allgemein oder unter Festlegung von Beschrankungen - vereinbaren, dass Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH/ KONFIDENS IAL und GEHEIM/RAHASIA auf einem anderen als dem amtlichen Kurierweg befOrdert werden dOrfen, sofern die Einhaltung des amtlichen Kurierwegs den Transport oder die AusfOhrung eines Auftrags unangemessen erschweren wOrde. In diesen Fallen a)
muss der BefOrderer zum Zugang zu Verschlusssachen vergleichbaren Geheimhaltungsgrads ermachtigt sein;
b)
muss ein Verzeichnis der Obermittelten Verschlusssachen bei der absendenden Stelle verbleiben; ein Exemplar dieses Verzeichnisses ist dem Empfanger zur Weiterleitung an die zustandige Behorde zu Obergeben;
c)
mOssen die Verschlusssachen nach den fLir die lnlandsbefOrderung geltenden Bestimmungen verpackt sein;
d)
muss die Obergabe der Empfangsbescheinigung erfolgen;
e)
muss der BefOrderer einen Kurierausweis mit sich tohren, den die tor die absendende oder die empfangende Stelle zustandige Behorde ausgestellt hat.
Verschlusssachen
des
gegen
9 3.
Fur die Betorderung von Verschlusssachen von erheblichem Umfang werden Transportmittel, Transportweg und Begleitschutz in jedem Einzelfall durch die zustandigen Behorden auf der Grundlage eines detaillierten Transportplans festgelegt.
4.
VS-VERTRAULICH/ Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrads KONFIDENSIAL und hoher durfen auf elektronischem Wege nicht unverschlOsselt Obermittelt werden. Fur die VerschlOsselung von Verschlusssachen dieser Geheimhaltungsgrade dOrfen nur VerschlOsselungssysteme eingesetzt werden, die von den zustandigen Sicherheitsbehorden der Vertragsparteien in gegenseitigem Einvernehmen zuge lassen warden sind.
5.
Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrads VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS konnen unter BerOcksichtigung der innerstaatlichen Geheimschutzvorschriften an Empfanger im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei mit der Post oder anderen Zustelldiensten Obermittelt werden.
6.
Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrads VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS konnen mittels handelsOblicher VerschlOsselungsgerate, die von einer zustandigen innerstaatlichen Behorde der Vertragsparteien zugelassen warden sind, elektronisch Obertragen oder zugang lich gemacht werden. Eine unverschlusselte Obermittlung von Verschlusssachen dieses Geheimhaltungsgrads ist nur zu lassig, wenn innerstaatliche Geheimschutzvorschriften dem nicht entgegenstehen, ein zugelassenes VerschlOsselungssystem nicht verfugbar ist, die Obermittlung ausschlief3ilich innerhalb von Festnetzen erfolgt und Absender und Empfanger sich zuvor Ober die beabsichtigte Obermittlung verstandigt haben.
ARTIKEL 8 BESUCHE
1.
Besuchern aus dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wird im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Zugang zu Verschlusssachen und zu Einrichtungen , in denen Verschlusssachen bearbeitet werden, grundsatzlich nur mit vorheriger Genehmigung der zustand igen Behorde der Vertragspartei gewahrt, deren Land besucht werden soil. Diese Genehmigung wird nur Personen erteilt, die die Bedingung "Kenntnis nur, wenn notig" erfullen und auf3ier im Fall von als VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS eingestuften militarischen Verschlusssachen zum Zugang zu Verschlusssachen ermachtigt sind.
10 2.
Besuchsantrage werden rechtzeitig und nach den Vorschriften des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Besucher einzureisen wunschen, bei der zustandigen Behorde der betreffenden Vertragspartei eingereicht. Die zustandigen Behorden teilen einander die Einzelheiten solcher Antrage mit und stellen den Schutz personenbezogener Oaten sicher.
3.
Besuchsantrage werden in der Sprache des zu besuchenden Landes oder in englischer Sprache und mit folgenden Angaben versehen eingereicht: a.
Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort sowie die Pass- oder Personalausweisnummer des Besuchers;
b.
Staatsangehorigkeit des Besuchers;
c.
Dienstbezeichnung des Besuchers und Name der Behorde oder Stelle, die er vertritt;
d.
Grad der Ermachtigung Verschlusssachen;
e.
Besuchszweck, vorgesehenes Datum und Dauer des Besuchs;
f.
Angabe der Stellen, Ansprechpartner und Einrichtungen , die besucht werden sollen.
des
Besuchers
fUr
den
Zugang
zu
ARTIKEL 9 KONSULTATIONEN
1.
Die Vertragsparteien nehmen von den im Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertragspartei geltenden Bestimmungen uber den Schutz von Verschlusssachen Kenntnis.
2.
Um eine enge Zusammenarbeit bei der DurchfUhrung dieses Abkommens zu gewahrleisten, konsultieren die zustandigen Behorden einander auf Ersuchen einer dieser Behorden.
3.
Jede Vertragspartei erlaubt daruber hinaus der Nationalen oder Beauftragten Sicherhe itsbehorde der anderen Vertragspartei oder jeder im gegenseitigen Einvernehmen bezeichneten anderen Behorde, Besuche in ihrem Hoheitsgebiet durchzufUhren, um mit ihren Sicherheitsbehorden ihre Verfahren und Einrichtungen zum Schutz von militarischen Verschlusssachen, die ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfugung gestellt wurden, zu erortern. Jede Vertragspartei unterstutzt diese Behorde
11 bei der Feststellu ng , ob solche Verschlusssachen, die ihr van der anderen Vertragspartei zur VerfOgung gestellt warden sind , ausreichend geschOtzt werden . Die Einzelheiten der Besuche werden van den zustand igen Behorden festgelegt.
ARTIKEL 10 VERLETZUNG DER BESTIMMUNGEN UBER DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON VERSCHLUSSSACHEN
1.
Wenn eine unbefugte Bekanntgabe van Verschlusssachen nicht auszuschlieBen ist, vermutet oder festgestellt wird, ist dies der anderen Vertragspartei unverzOglich mitzuteilen.
2.
Verletzungen der Bestimmungen Ober den Schutz van Verschlusssachen werden van den zustandigen Behorden und Gerichten der Vertragspartei, deren Zustand igkeit gegeben ist, nach dem Recht dieser Vertragspartei untersucht und verfolgt. Die andere Vertragspartei soll diese Ermittlungen auf Ersuchen unterstotzen und ist Ober das Ergebn is zu unterrichten.
ARTIKEL 11 KOSTEN
Jede Vertragspartei tragt die ihr bei der DurchfOhrung dieses Abkommens entstehenden Kosten.
ARTIKEL 12 ZUSTANDIGE BEHORDEN
Die Vertragsparteien unterrichten einander darOber, welche Behorden tor die DurchfOhrung dieses Abkommens zustandig sind.
ARTIKEL 13 VERHAL TNIS ZU AN DEREN UBEREINKUNFTEN, ABSPRACHEN UNO VEREINBARUNGEN
Alie bestehenden ObereinkOnfte, Absprachen und Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien oder den zustand igen Behorden Ober den Schutz van
12 Verschlusssachen bleiben von diesem Abkommen unberuhrt, soweit sie diesem nicht entgegenstehen.
ARTIKEL 14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1.
Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.
2.
Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
3.
Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten auf diplomatischem Wege schriftlich kundigen. Im Fall der Kundigung sind die aufgrund dieses Abkommens ubermittelten oder beim Auftragnehmer entstandenen Verschlusssachen weiterhin nach Artikel 4 zu behandeln, solange das Bestehen der Einstufung dies rechtfertigt.
4.
Dieses Abkommen kann einvernehmlich in Schriftform von den Vertragsparteien geandert werden. Jede Vertragspartei kann jederzeit schriftlich eine Anderung dieses Abkommens beantragen. Stellt eine entsprechenden Antrag, so nehmen die Vertragspartei einen Vertragsparteien Verhandlungen Ober die Anderung des Abkommens auf.
5.
Streitigkeiten Ober die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden durch Kons ultationen zwischen den Vertragsparteien beigelegt und nicht an ein nationales oder internationales Gericht oder einen Dritten zur Schlichtung verwiesen.
ZU URKUND DESSEN, haben die unterzeichneten, hierzu gehorig befugten Bevollmachtigten dieses Abkommen unterschrieben. Geschehen zu Berlin am 4. Marz 2013 in zwei Urschriften, jede in indonesischer, deutscher, und eng li scher Sprache , wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des indonesischen Wortlauts ist der eng lische Wortlaut mar.igebend. Fur das Verteidigungsministerium der Republik lndonesien
Signed SJAFRl'E SJAMSOEDDIN VICE-VERTEIDIGUNGSMINISTER
Fur das Bundesmini sterium der Verteidigung det. Bundesreoublik Deutsch land
Signed RUDIGeR WOLF STAATSSEKRETAR
...?"
......_
' ~ REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany ("The Contracting Parties"), Intending to ensure the protection of classified information that is exchanged between the competent authorities of the Contracting Parties or through their authorized agencies as well as with contractors in the territory of the other Contracting Party or between contractors of the two Contracting Parties, Desirous of laying down an arrangement on the mutual protection of classified information that sha ll apply to all arrangements on cooperation to be concluded between the Contracting Parties and to contracts involving an exchange of classified information, Have agreed as follows:
ARTICLE 1 DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement: 1.
Classified information is a.
In the Federal Republic of Germany, facts, items or intelligence which, regardless of how they are presented, are to be kept secret in the public interest. They shall be classified by, or at the instance of, an official agency in accordance with their need for protection;
2
b.
In the Republic of Indonesia, information, including items, and/or activities to be protected in accordance with the standard operating procedures, if knowledge of it by unauthorized person(s) may endanger the sovereignty,
integrity and
security of the
Republic of
Indonesia 2.
A classified contract is a contract between an authority or an enterprise from the country of one Contracting Party (contracting officer) and an enterprise from the country of the other Contracting Party (contractor); under such contract, classified information from the country of the contracting officer is to be released to the contractor, is to be developed by the contractor or is to be made accessible to members of the contractor's staff who are to perform tasks in facilities of the contracting officer.
3.
The levels of security classification are defined as follows: a.
In the Federal Republic of Germany, classified information is 1)
GEHEI M if knowledge of it by unauthorized persons may pose a threat to the security of the Federal Repub lic of Germany or one of its states, or may cause severe damage to their interests,
2)
VS-VERTRAULICH if knowledge of it by unauthorized persons may be damaging to the interests of the Federal Republic of Germany or one of its states,
3)
VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH if knowledge of it by unauthorized persons may be disadvantageous to the interests of the Federal Republic of Germany or one of its states.
b. In the Republic of Indonesia, classified information is 1)
RAHASIA, if knowledge of it by unauthorized persons may pose a serious threat to the national security, sovereignty, and integrity.
3
2)
KONF IDENSIAL, if knowledge of it by unauthorized persons may pose threat to the national security and the functioning of the state and government.
3)
TERBATAS, if knowledge of it by unauthorized persons may be disadvantageous to the interests of the related institutions.
ARTICLE 2 COMPARABILITY
The Contracting Parties stipulate that the following security classifications of classified information, including NATO classified information, shall be comparable:
GERMAN
INDONESIAN
ENGLISH
NATO
GEHEIM
RAHASIA
SECRET
NATO SECRET
VS-VERTRAULICH
KONFIDENSIAL
CONFIDENTIAL
NATO CONFIDENTIAL
VS-NUR FOR DEN
TERBATAS
DIENSTGEBRAUCH
RESTRICTED
NATO RESTRICTED
ARTICLE 3 MARKING
1.
Transmitted classified information shall be marked with the comparable national security classification as provided under Article 2 by, or at the instance of, the competent authority of the recipient. When such marking is not communicated, the originating Party shall advise the recipient Party in writing of her national security classification. NATO classified information, exchanged between the Contracting Parties, will be protected under the provision of this Agreement and no less stringent than requested by the applicable NATO security standards.
4
2.
Classified information wh ich is generated in the receiving country in connection with classified contracts , as well as copies made in the receiving country, shall also be marked.
3.
Security classifications shall, at the request of the competent authority of the originating country, be amended or revoked by, or at the instance of, the competent authority of the recipient of the given classified information. The competent authority of the originating country shall, six weeks in advance, inform the competent authority of the other Contracting Party of its intention to amend or revoke a security classification.
ARTICLE 4 MEASURES AT THE NATIONAL LEVEL
1.
Within the scope of their national legislation, the Contracting Parties shall take all appropriate measures to guarantee the security protection of classified information generated , exchanged or held under the terms of this Agreeme nt. They shall afford such classified information a degree of security protection at least equal to that requ ired by the Government of the receiving Contracting Party for its own classified information of the comparable level of security classification.
2.
The classified information shall be used solely for the designated purpose. The receiving Contracting Party shall not disclose or use, or permit the disclosure or use of, any classified information except for the purposes and within any limitations stated by or on behalf of the originating Contracting Party. The originator of the classified information must have given his written consent to any arrangement to the contrary.
3.
Access to classified information may be granted only to persons having a need-to-know on account of their duties and - except in the case of classified
information
at
the
"VS-NUR
FOR
DEN
DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS"level - having been authorized to have access to classified information of the comparable level of security classification. Security clearance shall be granted only after completion
5
of security screening under standard s no less stringent than those applied for access to national classified information of the comparable level of security classification. 4.
Access
to
classified
information
at
the
"VS-
VERTRAULICH/KONFIDENSIAL" level or higher by a person holding the sole nationality of a Contracting Party shall be granted without prior authorization of the originating Government. 5.
Personal Security Clearances for nationals of the Contracting Party residing, and requiring access to classified information, in their own country shall be undertaken by their National Security Authorities (NSAs)/Designated Security Authorities (DSAs) or other competent national authorities.
6.
However, Personal Security Clearances for nationals of one Contracting Party who are legally resident in the country of the other Contracting Party and apply for a security-sensitive job in that country shall be undertaken by the competent secu rity authority of that country, conducting overseas checks as appropriate.
7.
The Contracting Parties shall, each within its territory, ensure that the necessary security inspections are carried out and that this Agreement is complied with.
8.
The following provisions of this Agreement shall not apply to classified information
at
the
"VS-NUR
FOR
DEN
DIENSTGEBRAUCH/
TERBATAS" level: Article 5 and Article 6.
ARTICLE 5 AWARD OF CLASSIFIED CONTRACTS 1.
Prior to the award of a classified contract, the contracting officer shall , through his competent authority, obtain a Facility Security Clearance from the competent authority of the contractor in order to obtain
6
assurance as to whether the prospective contractor is subject to security oversight by the competent authority of this country and whether he has taken the security precautions required for discharging the performance of the contract. Where a contractor is not yet subject to security oversight, an application may be made to that end. 2.
A Facility Security Clearance shall also be obtained if an enterprise has been requested to submit a bid and if classified information will have to be released prior to the award of a contract under the bid procedure.
3.
In the cases referred to in paragraphs 1 and 2 above, the following procedure shall be applied: a.
Requests for the issuance of a Facility Security Clearance for contractors from the country of the other Contracting Party shall contain information on the project as well as the nature, the scope and the level of security classification of the classified information expected to be released to the contractor or to be generated by him.
b.
In addition to the full name of the enterprise, its postal address, the name of its security official , its telephone and fax number and, if applicable, its e-mail address. Facility Security Clearances must include information in particular on the extent to which, and the level of security classification up to which, security measures have been taken by the respective enterprise on the basis of national security regulations.
c.
The competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other of any changes in the facts covered by issued Facility Security Clearances.
d.
The exchange of such information between the competent authorities of the Contracting Parties shall be effected either in the national language of the authority to be informed or in English.
7
e.
Facility Security Clearances and requests addressed to the respective competent authorities of the Contracting Parties for the issuance of Facility Security Clearances shall be transmitted in writing.
ARTICLE 6 PERFORMANCE OF CLASSIFIED CONTRACTS
1.
Classified contracts must contain a security requirement clause under which the contractor is under an obligation to make the arrangements required for the protection of classified information pursuant to the national security regulations of his country.
2.
In addition, the security requirement clause shall contain the following provisions: a.
the definition of the term "classified information" and of the comparable levels of protective markings and security classifications of the two Contracting Parties in accordance with the provisions of this Agreement;
b.
the names of the competent authority of each of the two Contracting Parties empowered to authorize the release and to coordinate the safeguarding of classified information related to the contract;
c.
the channels to be used for the transfer of classified information between the competent authorities and contractors involved;
d.
the procedures and mechanisms for communicating changes that may arise in respect of classified information either because of changes in its protective markings or because protection is no longer necessary;
e.
the procedures for the approval of visits, or access, by personnel of the contractors;
8
f.
the procedures for transmitting classified information to contractors where such information is to be used or held;
g.
the requirement that the contractor shall grant access to classified information only to a person who has a need-to-know and has been charged with , or contributes to, the performance of the contract and - except in the case of classified information at the "VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCHffERBATAS" level - has been security-cleared to the appropriate level in advance;
h.
the requirement that classified information shall only be disclosed, or the disclosure of classified information shall only be permitted, to a person if this has been approved by the originating Government;
i.
the requirement that the contractor shall immediately notify his competent authority of any actual or suspected loss , leak or unauthorized disclosure of the classified information covered by the contract.
3.
The competent authority of the contracting officer shall provide the contractor with a separate list (classification guide) of all documentary records requiring security classification , shall determine the required level of security classification and shall arrange for this list to be enclosed as an appendix to the classified contract. The competent authority of the contracting officer shall also transmit, or arrange for the transmission of, the list to the competent authority of the contractor.
4.
The competent authority of the contracting officer shall ensure that the contractor will be given access to classified information only after the pertinent Facility Security Clearance has been received from the competent authority of the contractor.
9
ARTICLE 7 TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1.
As a matter of principle, classified information at the "VSVERTRAULICH/ KONFIDENSIAL" and "GEHEIM/RAHASIA" levels shall be transmitted from one country to another by official courier. The Contracting Parties may agree on alternative channels of transmission. Receipt of classified information shall be confirmed by, or at the instance of, the competent authority and the classified information shall be forwarded to the recipient in accordance with national security regulations.
2.
For a specifically designated project, the competent authorities may agree - generally or subject to restrictions - that classified information at the "VS-VERTRAULICH/KONFIDENSIAL" and "GEHEIM/RAHASIA" levels may be transmitted through channels other than official courier if reliance on the official courier service would cause undue difficulties for such transportation or for the execution of a contract. In such cases a.
the bearer must be authorized to have access to classified information of the comparable level of security classification;
b.
a list of the items of classified information transmitted must be retained by the dispatching agency; a copy of this list shall be handed over to the recipient for forwarding to the competent authority;
c.
items of classified information must be packed in accordance with the regulations boundaries;
governing
transportation
within
national
d.
items of classified information must be delivered against receipt;
e.
the bearer must carry a courier certificate issued by the competent authority of the dispatching or the receiving agency.
10
3.
Where large volumes of classified information are to be transmitted , the means of transportation , the route, and the escort shall be determined on a case-by-case basis and on the basis of a detailed transport plan by the competent authorities.
4.
The electronic transmission of classified information at the "VSVERTRAULICH/ KONFIDENSIAL" level and higher must not take place in an unencrypted form. Classified information of these levels of security classification may only be encrypted by encryption means approved by mutual agreement by the competent security authorities of the Contracting Parties.
5.
Classified information at the "VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/ TERBATAS" level may be transmitted by post or other delivery services to recipients within the territory of the other Contracting Party, taking into account national security regulations.
6.
Classified information at the "VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/ TERBATAS" level may be electronically transm itted or made available by means of commercial encryption devices approved by a competent national authority of the Contracting Parties. Classified information of this level of security classification may only be transmitted in an unencrypted form provided that this is not in contradiction with national security regulations, that no approved encryption means are available, transmission is effected within fixed networks only and the sender and the recipient have reached agreement on the proposed transmission in advance.
ARTICLE 8 VISITS 1.
As a matter of principle, it is only with the prior perm1ss1on of the competent authority of the Contracting Party the country of which is to be visited that visitors from the territory of one Contracting Party will , on the territory of the other Contracting Party, be granted access to
11
classified information and to facilities in which classified information is being handled. Such permission shall be given only to persons having a need-to-know and - except in the case of classified military information at the "VS-NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH/TERBATAS" level having been authorized to have access to classified information. 2.
Requests for visits shall be submitted, on a timely basis and in accordance with the regulations of the Contracting State whose territory such visitors wish to enter, to the competent authority of that Contracting Party. The competent authorities shall inform each other of the details regarding such requests and shall ensure that personal data are protected.
3.
Requests for visits shall be subm itted in the language of the country to be visited or in Eng lish and shall contain the following information: a.
the visitor's first name and surname, date and place of birth , and his/her passport or identity card number; •
b.
the visitor's nationality;
c.
the visitor's service designation , and the name of his/her parent authority or agency;
d.
the level of the visitor's security clearance for access to classified information;
e.
the purpose of the visit, the proposed date and the duration of the visit;
f.
the designation of the agencies, the contact persons and the installations to be visited.
12
ARTICLE 9 CONSULTATIONS
1.
The Contracting Parties shall take note of the provisions governing the protection of classified information that apply within the territory of the other Contracting Party.
2.
To ensure close cooperation in the implementation of this Agreement, the competent authorities shall consult each other at the request of one of these authorities.
3.
Each Contracting Party shall, in addition , allow the National or Designated Security Authority of the other Contracting Party or any other authority designated by mutual agreement to visit its territory in order to discuss, with its security authorities, its procedures and facilities for the protection of classified military information received from the other Contracting Party. Each Contracting Party shall assist that authority in ascertaining whether such classified information which has been made available by the other Contracting Party is adequately protected. The details of the visits shall be laid down by the competent authorities.
ARTICLE 10 VIOLATIONS OF PROVISIONS GOVERNING THE MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1.
Whenever unauthorized disclosure of classified information cannot be ruled out or if such disclosure is suspected or ascertained, the other Contracting Party shall immediately be informed.
2.
Violations of provisions governing the protection of classified information shall be investigated, and pertinent legal action shall be taken, by the competent authorities and courts of the Contracting Party having jurisdiction, according to that Contracting Party's law. The other Contracting Party should, if so requested , support such investigations and shall be informed of the outcome.
13
ARTICLE 11 COSTS
Each Contracting Party shall pay the expenses incurred by it in implementing the provisions of this Agreement.
ARTICLE 12 COMPETENT AUTHORITIES
The Contracting Parties shall inform each other of the authorities to be responsible for the implementation of this Agreement.
ARTICLE 13 RELATIONSHIP WITH OTHER AGREEMENTS, MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND ARRANGEMENTS
Any existing Agreements, Memorandum of Understanding and Arrangements between the Contracting Parties or the competent authorities on the protection of classified information shall be unaffected by the present Agreement in so far as they do not conflict with its provisions.
ARTICLE 14 FINAL PROVISIONS
1.
This Agreement shall enter into force on the date of signature thereof.
2.
This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
3.
Either Contracting Party may, through diplomatic channels, denounce this Agreement by giving six months' written notice. In the event of denunciation, classified information transmitted, or generated by the contractor, on the basis of this Agreement shall continue to be treated in accordance with the provisions of Article IV above for as long as is justified by the existence of the security classification.
14
4.
This Agreement may be amended in writing by mutual agreement between the Contracting Parties. Either Contracting Party may at any time submit a written request for the amendment of this Agreement. If such a request is submitted by one of the Contracting Parties, the Contracting Parties shall initiate negotiations on the amendment of the Agreement.
5.
Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. Done at Berlin on March 4th, 2013 in two originals, each in the Indonesian, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretations of the Indonesian and German texts, the Eng lish text shall prevail.
For the Ministry of Defence
For the Federal Ministry of Defence
of the Republic of Indonesia
of the Federal Republic of Germany
Signed
Signed
SJAFRIE SJAMSOEDDIN
RUDIGER WOLF
VICE MINISTER FOR DEFENCE
STATE SECRETARY
