PROFIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Merdeka Barat 13 -14, Jakarta http://www.kemhan.go.id
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
.
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Merdeka Barat 13 -14, Jakarta http://www.kemhan.go.id
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN SEKAPUR SIRIH
Prinsip Clean Government dan Good Governance, secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Sebagai bagian unsur pelaksana pemerintahan, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan program reformasi yang dicanangkan pemerintah.
.
Dimulai pada tahun 2008, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan reformasi birokrasi internal dengan agenda reformasi birokrasi mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (manajemen) dan penataan sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2009, Kementerian Pertahanan melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) yang menghasilkan rumusan agenda reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu: Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih; Organisasi Kementerian Pertahanan masih terlalu gemuk sehingga kurang efektif dan efisien; Tatalaksana belum optimal dalam implementasi SOP dan pemanfaatan e-government; Sistem Manajemen SDM Aparatur belum optimal, karena penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; Pengawasan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu ditingkatkan kualitasnya; Akuntabilitas Kinerja belum optimal dan perlu ditingkatkan; Pelayanan Publik perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan standar pelayanan publik; serta pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Konsolidasi program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan melalui identifikasi permasalahan yang meliputi: Kondisi awal, Agenda prioritas, dan Quick wins. Sedangkan proses pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan meliputi: rencana aksi, penentuan langkah-langkah pembenahan dan pencapaian quick wins. Salah satu langkah penting proses pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan dengan menetapkan dan menargetkan pencapaian quick wins, yaitu : bidang organisasi, dengan menyusun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); bidang tatalaksana, dengan menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat; serta bidang SDM, dengan menerapkan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi dalam rangka menjaring pegawai yang berkualitas. Proses Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan diharapkan dapat mewujudkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Dalam mengatasi permasalahan di atas, berturut-turut pada Tahun 2010 sampai dengan 2014, Kementerian Pertahanan melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2010-2014 yang mencakup 9 program yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi. Tahapan kerja dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan guna pembenahan birokrasi Kementerian Pertahanan.
1
2
KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Organisasi Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Satker/Subsatker. Organisasi Kementerian Pertahanan masih terlalu gemuk, sehingga kurang efektif dan efisien. Masih ada Subsatker yang mempunyai fungsi rangkap selaku perencana, pelaksana dan pengawas serta pengendalian kegiatan. Masih ada Satker/Subsatker yang seharusnya sebagai pelaksana kebijakan, namun turut serta menyusun dan merumuskan kebijakan di luar tugas dan fungsinya.
Tatalaksana Standard Operating Procedure (SOP) telah disusun dan diuji coba, serta sudah ditetapkan sebagai pedoman dengan Keputusan Menteri, namun belum dilaksanakan secara optimal. Struktur jaringan teknologi informasi belum terbangun secara terintegrasi, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. E-government masih perlu dikembangkan, mengingat masih adanya kendala dari berbagai sistem aplikasi yang ada di Satker/Subsatker.
.
Sistem Manajemen SDM Aparatur Peraturan Perundang-undangan
3
Masih ada Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih. Peraturan Perundang-undangan masih belum dipahami secara menyeluruh. Penerapan Peraturan Perundang-undangan masih banyak yang belum dijabarkan ke dalam peraturan pelaksanaan dan teknis. Peraturan pelaksanaan yang dipedomani saat ini masih ada beberapa yang mengacu Peraturan Perundang-undangan yang lama. Banyak terdapat draft RUU yang sudah disusun tetapi terkendala dalam pembahasan di DPR. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan masih belum dilaksanakan secara optimal.
Jumlah Pegawai Kementerian Pertahanan secara umum melebihi DSP Organisasi. Di dalam struktur organisasi masih terdapat kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi, karena tidak memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Kualitas SDM Kementerian Pertahanan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan organisasi. Pelaksanaan rekruitmen pegawai belum dilaksanakan sepenuhnya secara terbuka dan transparan. Perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sudah dibuat, tetapi belum diterapkan secara optimal. Dalam penempatan suatu jabatan masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai
4
AGENDA PRIORITAS
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Pengawasan Terjadi temuan berulang dalam pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Satker/Subsatker. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi quality assurance dan consulting. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum berjalan dengan baik tuntas. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan belum seragam karena ketentuan pertanggungjawaban keuangan belum tersosialisasi dengan baik.
Akuntabilitas kinerja
.
Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome). Dokumen Penetapan Kinerja (PK) belum mengacu sepenuhnya dengan dokumen RKT dan belum dilakukan pemantauan terhadap pencapaiannya secara berkala. Rumusan IKU belum seluruhnya spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian target jangka menengah, pencapaian tentang IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
Pelayanan publik Standar pelayanan informasi publik telah disusun, namun standar pelayanan lainnya perlu disusun dan ditetapkan serta diimplementasikan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tata cara penyebarluasan informasi pertahanan dan daftar informasi pertahanan negara yang dikecualikan belum ditetapkan.
Monitoring dan evaluasi (monev) reformasi birokrasi
BIDANG
KEGIATAN
Peraturan Perundangundangan
Pemetaan/identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Organisasi
Identifikasi tugas dan fungsi Satker/Subsatker.
Tatalaksana
Menyusun SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan.
Sistem Manajemen SDM Aparatur
Menyusun rencana perubahan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi untuk menjaring calon pegawai yang berkualitas.
Pengawasan
Penerapan SPIP.
Akuntabilitas Kinerja
Menerapkan Pertahanan.
Pelayanan Publik
Menerapkan standar pelayanan publik pada Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Monitoring dan Evaluasi
Menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal Kementerian Pertahanan.
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian
Data dan informasi Monev belum tersedia. 5
6
RENCANA AKSI
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN QUICK WINS
BIDANG
QUICK WINS KEMHAN ORGANISASI
TATALAKSANA
SISTEM SDM APARATUR
Terwujudnya struktur organisasi Tersedianya SOP pelak- Terbangunnya sistem rekruitmen yang tepat fungsi dan tepat sanaan tugas dan fungsi yang terbuka dan transparan untuk ukuran (right sizing), dan pejabat. mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi. menghindari tumpang tindih pada pelaksanaan tugas, fungsi melalui penyempurnaan dan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan
Peraturan Perundangundangan.
RENCANA AKSI Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif,
dalam
pelaksanaannya
melalui
pembenahan
dan
penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan.
Organisasi.
Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dalam pelaksanaan tugas, fungsi melalui penyempurnaan dan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan.
Tatalaksana.
Membangun sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsi-prinsip good governance dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui impelementasi
.
manajemen
e-government/e-office,
mutu
termasuk
dan
prosedur
penerapan
standar
sistem
kerja,
guna
mendukung kinerja lembaga dalam mengelola aktivitas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, aset (intangible dan
tangible), maupun perangkat pendukung lainnya.
Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur.
Meningkatkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable
(cakap/mampu),
profesional,
berkinerja
tinggi
dan
sejahtera.
Pengawasan.
Meningkatkan tata kelola pengawasan dan pemeriksaan yang handal, terpercaya, efektif dan efisien, serta taat pada peraturan menuju terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
7
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
.
LANGKAH-LANGKAH PEMBENAHAN REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Akuntabilitas Kinerja.
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kementerian Pertahanan yang efektif melalui diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Peningkatan pelayanan Publik.
Meningkatkan mutu pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan pegawai dan masyarakat.
Monitoring dan Evaluasi
Mengevaluasi dan melaporkan transfaran dan akuntabel.
Reformasi
Birokrasi
secara
Peraturan Perundang-undangan Pembenahan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan. Melakukan koordinasi dengan DPR secara berkelanjutan untuk pembahasan dan penyelesaian RUU bidang pertahanan. Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Satker/Subsatker
Organisasi Melakukan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi Satker/Subsatker. Penguatan Satker/Subsatker yang menangani fungsi dibidang organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat.
9
10
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Tatalaksana Merevisi SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kementerian Pertahanan yang telah ada menjadi SOP AP penyelenggaraan fungsi pemerintahan sesuai arahan kemen PAN RB. Membangun dan mengembangkan e-government secara terpadu dan terintegrasi. Sistem Manajemen SDM Aparatur Melakukan identifikasi berbagai permasalahan rekruitmen pegawai dan need assessment pegawai sesuai kebutuhan kompetensi serta menerapkan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. Menyusun analisa jabatan. Menyusun evaluasi jabatan. Menyusunan standar kompetensi jabatan dan menetapkan serta menerapkannya. .
Melaksanakan assessment terhadap seluruh pegawai Kemhan. Penerapan sistem penilaian kinerja individu, sehingga jenjang karier pegawai lebih jelas, serta penempatan suatu jabatan sesuai dengan kompetensi pegawai.
Akuntabilitas kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja Kemhan. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pelayanan publik Menyusun standar pelayanan publik dan penerapannya. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan survey external untuk mengetahui partisipasi masyarakat (index kepuasan masyarakat) Optimalisasi pelayanan publik.
Pembangunan/pengembangan database pegawai. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Pengawasan
11
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi Monitoring. Menyusun laporan monitoring.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing satker.
Evaluasi. Dilakukan setiap tahun sekali.
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
Evaluasi menyeluruh. Dilakukan pada semester pertama 2014.
12
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
PENCAPAIAN QUICK WINS
Program penataan dan penguatan organisasi. Tahun Anggaran 2010, telah dilaksanakan restrukturisasi organisasi Kementerian Pertahanan dengan memvalidasi struktur organisasi dan tata kerja Departemen Pertahanan (Pemenhan Nomor: PER/01/M/VII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan diganti dengan Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan). Hal ini dilaksanakan karena masih adanya fungsi yang belum terwadahi, memisahkan fungsi perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan serta pengelompokan fungsi. Tahun 2013 telah dilaksanakan revisi terhadap Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan dengan yang menitik beratkan pada:
Pada Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan penyusunan organisasi unit layanan pengadaan terstruktur pada Organisasi dan Tata Kerja Kemhan, sebagai perwujudan dari amanat peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Hal ini dilaksanakan sebagai antisipasi dari batas akhir pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi..
Program Penataan Tatalaksana Pada Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 890 Tahun 2010 sampai dengan Nomor 902 Tahun 2010 mengenai Standard Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pertahanan, sesuai Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 tentang
.
- Penajaman tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang ada di Satker/Subsatker.
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Hal ini
- Perubahan nomenklatur jabatan pada beberapa Satker/Subsatker yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
dilaksanakan dalam rangka membakukan berbagai proses penyelenggaraan administrasi
- Mewadahi fungsi penanganan BMN U.O. Kemhan pada kewenangan Setjen Kemhan. - Mengakomdasi fungsi PNBP pada Subdit dengan me-regrouping beberapa fungsi yang ada. - Mensinkronisasikan seluruh tugas dan fungsi yang cenderung bersinggungan. Pada Tahun Anggaran 2013, telah dilaksanakan Revisi Permenhan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan. Hal ini dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara jumlah pengawak organisasi dengan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan. 13
pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pada Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1115/XI/2013 tentang Penataan Tatalaksana Kementerian Pertahanan, sesuai Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process). Hal ini dilaksanakan dalam rangka pembuatan atau perbaikan standar operasional prosedur termasuk didalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi serta
pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan. 14
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Pada Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1288/XI/2013 tentang Standar Opersional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretrariat Jenderal Kementerian Pertahanan (pengembangan SOP AP pengganti Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 890 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Setjen Kemhan), berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
CAPAIAN PELAKSANAAN BIROKRASI
KEGIATAN
PROGRAM
REFORMASI
Program Penataan Peraturan Perundang – undangan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangundangan diarahkan pada penataan Peraturan Perundang-undangan dan perumusan serta penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pembakuan pemahaman dan variasi format SOP AP. Pada Tahun Anggaran 2014, telah dikembangkan SOP AP di lingkungan Kementerian Pertahanan secara menyeluruh dalam rangka proses penyelenggaraan aktivitas organisasi yang lebih efektif dan efisien .
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pada tahun anggaran 2008, membuat Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan. Sejak Desember tahun 2008, pelaksanaan rekruitmen terlebih dahulu disusun rencana
kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan diusulkan ke Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2010 melaksanakan rekruitment/pengadaan pegawai dengan sistem on line melalui website www.kemhan.go.id sehingga pengadaan pegawai terselenggara secara terbuka, 15
transparan dan akuntabel serta berbasis kompetensi.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang- undangan (pencapaian rata-rata 90,09%) Penataan Peraturan Perundang-undangan Perumusan dan penyusunan Peraturan (100%) Perundang - undangan (80,18%) Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang- undangan dengan target menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundangundangan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Perundangundangan. Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Target 1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundangundangan.
Pencapaian 100
Bobot 70%
Nilai 70,00
Indikator Adanya SOP pedoman penyusunan Peraturan Perundang-undangan. SOP mengakomodir langkah penyusunan Peraturan Perundang-undangan yg tepat. 16
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Pelaksanaan proses pengkajian dan penyusunan peraturan telah didukung routing slip/laporan/simpulan. Telah dilakukan pemetaan atas Peraturan Perundang-undangan yang diidentifikasi tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti.
.
Produk Indikator Pemenuhan SOP mengakomodir langkah penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tepat sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Tersedianya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan. Tersedianya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan. Tersedianya dokumen pemetaan atas Peraturan Perundang-undangan yang diidentifikasi tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir dari hasil identifikasi.
17
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Perundangundangan
75
30%
22,50
Arsip dan indeks peraturan telah dikelola secara tertib, lengkap dan informatif.
Produk Indikator Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Aplikasi peraturan ini informatif tetapi belum lengkap. Pengarsipan hardcopy/softcopy laporan Peraturan Perundang-undangan tersimpan terpisah di dua tempat yaitu di TU Ditkum Strahan dan Subdit Peraturan Ditkum Strahan. Penyimpanan file atau hardcopy peraturan tersimpan secara lengkap dan tertib salah satunya dengan adanya Takah. Pendistribusian dan pensosialisasian secara memadai pada peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan mekanisme formal untuk menindaklanjuti pengaduan/masukan terhadap peraturan yang bermasalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan pengaplikasian di Kemhan melalui SOP yang ada di Ditkum Strahan Ditjen Strahan Kemhan.
18
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi diarahkan pada restrukturisasi/penataan Tugas dan fungsi Satker/Subsatker dan Penguatan Satker/Subsatker yang menangani fungsi Organisasi, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi (pencapaian rata-rata 89,87%) Restrukturisasi/penataan Tusi PenguatanSatker/Subsatker yang Satker/Subsatker menangani fungsi Organisasi, Tatalaksana, (rata-rata 86,00%) Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat (rata-rata 93,75%) .
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi dengan target menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kemhan serta meningkatnya kapasitas Kemhan melaksanakan Tugas dan fungsi.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Target 1. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kemhan. 19
Pencapaian 75,00
Bobot 50%
Nilai 37,50
Indikator Struktur organisasi dengan pembagian Tusi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Terbentuknya organisasi dengan ukuran yang tepat (right size).
Produk Indikator Struktur organisasi dengan pembagian Tusi yang jelas dan tidak tumpang tindih: - Dokumen hasil evaluasi tumpang tindih Tusi kelembagaan internal Kemhan berupa Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan. - Dokumen hasil evaluasi tumpang tindih menginformasikan hasil evaluasi atas Tusi yang ada berupa revisi Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemenuhan terbentuknya organisasi dengan ukuran yang tepat (right size): - Dokumen hasil kajian pengembangan organisasi Kemhan
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi Target Pencapaian 2. Meningkatnya 96,50 kapasitas Kemhan melaksanakan tugas dan fungsi
Bobot 50%
Nilai 48,25
Indikator Terbentuknya unit kerja yang menangani kelembagaan, ketalaksanaan, kepegawaian, pelayanan publik dan Diklat. Terselenggaranya antar unit kerja
koordinasi
Produk Indikator Pemenuhan struktur organisasi dengan pembagian Tusi yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan adanya: - Penguatan fungsi organisasi sesuai dengan Road Map RB Kemhan. - Penguatan fungsi tatalaksana sesuai dengan Road Map RB Kemhan. - Sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan organisasi, baik formasi maupun kompetensinya secara up to date. 20
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN - Sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan organisasi, baik formasi maupun kompetensinya secara up to date. - Pengelolaan website Kemhan dan dapat difungsikan secara efektif yaitu kemhan.go.id.
Program Penataan Tata Laksana. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana diarahkan pada penyusunan SOP AP penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan Pembangunan atau Pengembangan e-government. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana (pencapaian rata-rata 97%) Penyusunan SOP AP penyelenggaraan Pembangunan atau Pengembangan Tusi Kemhan e-government (rata-rata 94%) (rata-rata 100%)
- Pengelolaan Diklat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pemenuhan terselenggaranya koordinasi antar Satker/Subsatker dengan adanya: - Dokumen Rakornis setiap tahun.
- Terdapat laporan hasil koordinasi yang telah memadai.
.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana dengan target meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kemhan dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Kemhan serta meningkatnya kinerja di Kemhan Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana Target 1. Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kemhan
Pencapaian 100,00
Bobot 30%
Nilai 30,00
Indikator Terlaksananya seluruh Tusi Kementerian sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan
Produk Indikator 21
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Cyber Defence. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan dan hardware. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sisfohanneg. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rakornis Teknologi Informasi Kemhan dan TNI. 22
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana Target 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Kemhan.
Pencapaian 90,00
Bobot 50%
Nilai 45,00
Indikator Terbangunnya manajemen pemerintahan berbasis TI. MENHAN RI PADA SAAT LAUNCHING SISTEM LPSE DI LINGKUNGAN KEMHAN SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI MENUJU SISTEM E-GOVERMENT
Produk Indikator Kepmenhan Nomor: KEP/997/XII/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Kemhan. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor:KEP/913/IX/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kemhan. Tersedianya dokumen evaluasi terhadap harmonisasi dan kelengkapan SOP di Kemhan. .
Kepmenhan Nomor: KEP/1288/XI/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Tata Laksana Target 3. Meningkatnya kinerja di Kemhan.
Pencapaian 100,00
Bobot 20%
Nilai 20,00
Indikator Terbangunnya IKU yang selaras dengan Renstra Kemhan
WORKSHOP PENYUSUNAN SOP AP DI LINGKUNGAN U.O KEMHAN TH. 2014
Produk Indikator Penetapan Kinerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Pertahanan Tahun 2012
23
Meningkatnya hasil pemeriksaan LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012 dari opini WDP menjadi opini WTP
24
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur diarahkan pada penataan Sistem Rekruitmen Pegawai, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Assessment Individu Kinerja Berdasarkan Kompetensi, penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu, Pembangunan/pengembangan database pegawai, dan Pengembangan Diklat pegawai berbasis kompetensi. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (pencapaian rata-rata 97,12%) Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai, persentase rata-rata 100%. Analisis Jabatan, persentase rata-rata 100%. Evaluasi Jabatan, persentase rata-rata 100%. .
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, persentase rata-rata 100%. Assessment Individu Kinerja Berdasarkan Kompetensi, persentase rata-rata 87,50%. Persiapan Sistem Penilaian Kinerja Individu, persentase rata-rata 95,00%. Pembangunan/pengembangan database pegawai, persentase rata-rata 100,00%. Pengembangan Diklat pegawai berbasis kompetensi, persentase rata-rata 94,44%. Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dengan target meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Kemhan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur Kemhan, meningkatnya disiplin SDM aparatur di Kemhan, meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada Kemhan dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Kemhan.
25
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 1. Meningkatnya 100,00 20% 20,00 Pengelolaan SDM telah ketaatan terhadap mengacu pada Peraturan pengelolaan SDM Perundang-undangan. aparatur pada Kemhan. Produk Indikator Kepmenhan Nomor: KEP/1117/XI/2013 tentang Penetapan Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon II Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Berita Acara Evjab Pejabat Struktural Eselon II. Kepmenhan Nomor: KEP/1206/XI/2013 tentang Penetapan Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon III Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Berita Acara Evjab Pejabat Struktural Eselon III. Kepmenhan Nomor: KEP/1004/XII/2012 tentang Penetapan Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon IV Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Berita Acara Evjab Pejabat Struktural Eselon IV. Kepmenhan Nomor: KEP/1116/XI/2013 tentang Penetapan Analisis Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dan Berita Acara Evjab Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu. Permenhan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kemhan.
26
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 2. Meningkatnya transpa- 100,00 20% 20,00 Terbangunnya sistem rekruitmen ransi dan akuntabilitas pegawai yang terbuka, transpengelolaan SDM paran dan akuntabel. Aparatur Kemhan Pola karir pegawai, mutasi dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan.
Produk Indikator Pemenuhan terbangunnya sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel dengan adanya: - Tersedianya Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan rekruitmen. .
- Tersedianya Surat Keputusan Pimpinan tentang panitia rekruitmen. - Pengumuman Sekjen Kemhan Nomor: Peng/01/IX/2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kemhan T.A. 2013. - Renbut formasi CPNS Produk Indikator Pemenuhan pola karir pegawai, mutasi dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan dengan adanya: - Permenhan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kemhan.
27
-
Tersedianya dokumen sosialisasi pola karir kepada pegawai di lingkungan Kemhan.
-
Permenhan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tataran Kewenangan di lingkungan Kemhan.
- Permenhan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Baperjakat di lingkungan Kemhan. - Permenhan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengurusan Dosir PNS dan TNI di lingkungan Kemhan. - Tersedianya dokumen sosialisasi pola mutasi, rotasi dan promosi pegawai di lingkungan Kemhan. - Dosir pegawai TNI dan PNS di lingkungan Kemhan
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Kemhan
100,00
20%
20,00
Penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Produk Indikator Pada tahun 2011 diadakan sosialisasi tentang PP 53 Tahun 2010. Permenhan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemenuhan terbangunnya sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel dengan adanya Permenhan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
28
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada Kemhan
100,00
20%
20,00
Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
Produk Indikator Pemenuhan tersedianya indikator kinerja individu yang terukur dengan adanya: .
- Permenhan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Rancangan Permenhan tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Kemhan. - Tersedianya dokumen kertas kerja SKP dan laporan hasil penilaian kinerja. - Tersedianya dokumen pembayaran tunjangan kinerja.
Pemenuhan tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat dengan adanya:
- Pengembangan database kepegawaian berupa SIMPEG, Dosir pegawai, dan finger print. 29
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 5. Meningkatnya profe100,00 20% 20,00 Tersedianya dokumen sionalisme SDM standar kompetensi jabatan. Aparatur Kemhan Tersedianya peta profil kompetensi individu. Terbangunnya sistem dan proses Diklat pegawai berbasis kompetensi
Produk Indikator Pemenuhan tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan dengan adanya: - Kepmenhan Nomor: KEP/963/XI/2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kemhan. - Permenhan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Baperjakat. Produk Indikator Pemenuhan tersedianya peta profil kompetensi individu dengan adanya: - Permenhan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penilaian Kompetensi Individu. - Petunjuk Pelaksanaan Sekjen Kemhan Nomor: Juklak/14/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Assessment Center di lingkungan Kemhan. Pemenuhan terbangunnya sistem dan proses Diklat pegawai berbasis kompetensi dengan adanya: - Juklak Sekjen Kemhan Nomor: Juklak/01/II/2011 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Kemhan. - Sistem training dan development sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. - Sistem pendidikan dan pelatihan sudah sesuai dengan kompetensi pegawai. 30
Program Penguatan Pengawasan.
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan diarahkan pada penerapan SPIP pada masing-masing Satker dan Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting.
MENTERI PERTAHANAN RI MERESMIKAN ASSESMENT CENTER KEMHAN
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan (pencapaian rata-rata 100%) Penerapan SPIP pada masing-masing Satker, persentase rata-rata 100%. Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting, persentase rata-rata 100%. Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan dengan target meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kemhan, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kemhan dan meningkatnya status opini BPK Kemhan serta menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan
.
Target
1. Meningkatnya kepatuhan PEMBUKAAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DI KEMHAN
31
terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kemhan
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
95.63
25%
23,91
Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Kemhan sesuai dengan aturan yang berlaku Terselenggaranya SPIP sesuai PP 60/2008. Meningkatnya peran APIP 32
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Produk Indikator Pemenuhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Kemhan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti adanya: - Permenhan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI. - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Kemhan.
- Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tim Wasrik Itjen Kemhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran U.O. Kemhan.
- Surat Sekjen Kemhan perihal Laporan Monitoring Realisasi DIPA U.O. Kemhan.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 2. Meningkatnya 100,00 25% 25,00 Laporan hasil pengaefektivitas pengelolaan wasan dan pemerikkeuangan negara pada saan Tim Wasrik Kemhan Kemhan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran U.O Kemhan. Laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
33
Pemenuhan kegiatan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan Tim Wasrik Kemhan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran U.O Kemhan dengan adanya:
- Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Itjen Kemhan.
.
Produk Indikator
Surat Sekjen Kemhan perihal Laporan Monitoring Realisasi DIPA U.O. Kemhan.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
3. Meningkatnya status opini BPK Kemhan.
93,75
25%
23,44
Meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini WTP oleh Kemhan. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kemhan meningkatkan status opini Laporan Keuangan.
34
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Pemenuhan meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini WTP oleh Kemhan dengan adanya: - Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2012 Nomor: 29a/HP/XIV/05/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI berupa opini WTP- DPP (dengan paragraf penjelas). Pemenuhan meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kemhan meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara dengan adanya: - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Kemhan.
Pemenuhan meningkatnya implementasi e-procurement barang dan jasa dengan adanya: - Pengumuman Sekjen Kemhan perihal Pelelangan Pengadaan Barang Jasa. Pengumuman ini dapat diakses pada website Kemhan. - Printscreen pengumuman LPSE Kemhan 2013 yang dapat diakses pada website Kemhan. - Surat Kabaranahan Kemhan kepada BPK RI Nomor: B/490/I/2014/Baranahan tanggal 23 Januari 2014 tentang Undangan e-audit dan e-procurement.
- Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Kemhan.
.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pengawasan Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 4. Menurunnya tingkat 82,50 25% 20,63 Implementasi program penyalahgunaan anti korupsi wewenang Meningkatnya implementasi eprocurement barang dan jasa
Produk Indikator Pemenuhan implementasi program anti korupsi dengan adanya: - Surat Irjen Kemhan Nomor: B/1309/X/2012 tentang Laporan PIAK Kemhan T.A. 2012 telah memperoleh rata-rata 6,87 dan rata-rata PIAK K/L 5,51. - Nota Dinas Irjen Kemhan Nomor: B/ND/108/IX/2013 perihal Laporan Mengikuti Diskusi Peran APIP dan Sosialisasi, Pelatihan Whitsle Blowing System dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 35
MENHAN RI PADA SAAT MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN LKKL TAHUN 2012 DARI KETUA BPK RI DENGAN PENCAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 36
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Program Penguatan Akuntabilitas.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Akuntabilitas diarahkan pada penguatan Akuntablilitas Kinerja Kemhan dan pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi, serta penyusunan IKU. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Akuntabilitas (pencapaian rata-rata 94,44%) Penguatan Akuntablilitas Kinerja Kemhan, persentase rata-rata 100%. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi, persentase rata-rata 83,33%. Penyusunan IKU, persentase rata-rata 100%. Penilaian pelaksanaan kegiatan Penguatan Akuntabilitas dengan target meningkatnya kinerja Kemhan, dan meningkatnya akuntabilitas Kemhan. .
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
1. Meningkatnya kinerja Kemhan
100,00
50%
50,00
Produk Indikator Pemenuhan tersedianya IKU Kemhan dengan adanya: - LKj U.O. Kemhan. - LAKIP U.O. Kemhan - Rancangan Permenhan tentang Penetapan IKU Kemhan dan TNI. 37
- Keputusan Sekjen Kemhan tentang Rencana Kinerja U.O.Kemhan Tahun 2014.
Indikator tersedianya Kemhan
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 2. Meningkatnya akuntabili86,25 50% 43,13 Terwujudnya sistem yang tas Kemhan mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas. Produk Indikator Pemenuhan terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur dengan adanya: - Keputusan Sekjen Kemhan Nomor:KEP/1096/XII/2012 tentang Revisi Rencana Strategis U.O. Kemhan Tahun 2010-2014
IKU
- Petunjuk Pelaksanaan Sekjen Kemhan Nomor: JUKLAK/02/VI/2013 tentang Penetapan IKU Satker/Subsatker di lingkungan U.O.Kemhan. - Rancangan Permenhan tentang Penetapan IKU Kemhan dan TNI. - Petunjuk Pelaksanaan Sekjen Kemhan Nomor: JUKLAK/03/VIII/2013 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Satker/Subsatker di lingkungan U.O. Kemhan. Pemenuhan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas dengan adanya: - Surat MENPAN dan RB Nomor: B/3821/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 Nov 2013 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Permenhan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI
38
Program Peningkatan Pelayanan Publik.
Produk Indikator
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik diarahkan pada penerapan standar pelayanan publik Kemhan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kemhan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik (pencapaian rata-rata 89,58%) Penerapan standar pelayanan publik Kemhan, persentase rata-rata 100%. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kemhan, persentase rata-rata 83,33.
.
Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan target meningkatnya pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan mudah dijangkau) dan meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan serta meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat . Penilaian Pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik
39
Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
1. Meningkatnya pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan mudah dijangkau).
87,50
40%
35,00
terselenggaranya pelayanan publik yang murah/terjangkau, pasti waktunya, dan jelas prosedur layanannya.
Pemenuhan terselenggaranya pelayanan publik yang murah/terjangkau, pasti waktunya dan jelas prosedur layanannya didukung dengan adanya: - Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan. - Permenhan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik. - Tampilan website, optimalisasi peran PPID, desk information, ruang akses internet, formulir permohonan informasi, daftar informasi pertahanan, telepon, fax, kotak pos 2500 dan DMC (Defence Media Center).
Penilaian Pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik Target 2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan.
Pencapaian 50,00
Bobot 20%
Nilai 10,13
Indikator unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan prima.
Produk Indikator
Terpenuhinya unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan prima didukung adanya: - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11, dengan mendapat nilai Rumah Sakit Umum Kelas B. - Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan. - Permenhan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik. - Profil dan Panduan Informasi Standar Pelayanan RS dr. Suyoto. 40
•KONDISIPenilaian AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik Pencapai Target Bobot Nilai Indikator an 3. Meningkatnya Indeks 75,00 40% 30,00 Terimplementasikannya Kepuasan Masyarakat. metode survei kepuasan pelanggan yang efektif (SK Menpan Nomor 25/MP/ PAN/2004 tgl. 24-2-2004). Terbangunnya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan. Terbangunnya strategi kehumasan untuk peningkatan citra Kemhan.
KUNJUNGAN WAPRES RI BUDIONO DAN MENKES RI DI RS. DR. SOEYOTO PUSREHABCAT KEMHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT UMUM/BPJS
Produk Indikator .
41
Pemenuhan terimplementasinya metode survey kepuasan pelanggan yang efektif dengan adanya: - Tersedianya BA Hasil Penilaian Sementara Kinerja Unit Pelayanan Pusat Komunikasi Publik Kemhan oleh Kementerian PAN dan RB tanggal 26 Agustus 2013. (sesuai Kepmenpan RB Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah) Pemenuhan terbangunnya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan dengan adanya: - Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan. - Perbaikan jaringan komputer dan internet untuk menunjang kinerja Pemenuhan terbangunnya strategi kehumasan untuk peningkatan citra Kemhan dengan adanya: - Tersedianya BA Hasil Penilaian Sementara Kinerja Unit Pelayanan Pusat Komunikasi Publik Kemhan oleh Kementerian PAN dan RB tanggal 26 Agustus 2013. - Majalah "WIRA" mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) tahun 2013.
MAJALAH "WIRA" MENDAPATKAN PENGHARGAAN PADA AJANG INDONESIA INHOUSE MAGAZINE AWARD (InMA) TAHUN 2013.
42
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Program Manajemen Perubahan.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan diarahkan pada pembentukan Tim yang bertugas menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi serta melaksanakan sosialisasi maupun internalisasinya. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan (pencapaian rata-rata 69,05%) Pembentukan Tim Penyusunan Strategi Manajemen Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan Perubahan dan Strategi Manajemen Perubahan dalam (100%) Komunikasi rangka RB (75%) (100%) Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan dengan target meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Kemhan dalam melaksanakan RB, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Kemhan dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. . Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan
43
Target
Pencapaian
Bobot
Nilai
Indikator
1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Kemhan dalam melaksanakan RB
90.5
40%
36,20
Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan Kemhan. Tersusunnya strategi manajemen perubahan Kemhan. Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan.
Produk Indikator Terbentuknya tim manajemen perubahan Kemhan dengan penetapan tim manajemen perubahan di lingkungan Kemhan yang melaksanakan fungsi berupa: - Mendesain teknis manajemen perubahan - Pelaksana program manajemen perubahan - Penjaminan mutu program manajemen perubahan. - Penetapan role model sebagai agen perubahan pada tingkat Satker/Subsatker Tersusunnya Strategi Manajemen Perubahan Kemhan dengan adanya: - Penetapan dokumen Road Map RB Kemhan. - Penetapan Work Plan (Renja Tahunan/RKT) RB Kemhan. - Tersusunnya kode etik (aturan perilaku pegawai). Tersusunnya Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan dengan adanya: - Dokumen strategi pelaksanaan. - Jadwal kegiatan komunikasi dan informasi RB. - Data dari hasil penelitian terhadap media komunikasi melalui penyebaran kuisioner kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan. Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 2. Terjadinya perubahan 90 30% 27,00 Terbangunnya komitmen, pola pikir dan budaya partisipasi, dan perubahan kerja Kemhan perilaku yang diinginkan. Produk Indikator Hasil survei penilaian perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai amanat RB. Hasil survei penilaian indeks persepsi terhadap partisipasi pegawai dalam pelaksanaan RB. 44
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN Penilaian pelaksanaan kegiatan Program Manajemen Perubahan Target Pencapaian Bobot Nilai Indikator 3. Menurunnya resiko 92,50 30% 27,75 Adanya analisis resiko dan kegagalan yang disekomunikasi kepada seluruh babkan kemungkinan staf untuk mengurangi tingkat timbulnya resistensi kegagalan dan meningkatkan terhadap perubahan kepuasan pegawai. Produk Indikator Adanya daftar area kritis yang resisten terhadap perubahan. Pelaksanaan sosialisasi Manajemen Perubahan kepada change agent. Hasil survei penilaian kepuasan pegawai terhadap organisasi yang bersangkutan
.
Pencapaian pelaksanaan program RB Kemhan Tahun 2010-2014: Pencapaian pelaksanaan kegiatan per program RB No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . 8.
Nama Program
Pencapaian%
Program Manajemen Perubahan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program Penataan Tatalaksana Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program Penguatan Pengawasan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Publik
91,00% 90,09% 89,87% 97,00% 97,12% 100% 94,44% 89,58%
Pencapaian rata-rata pelaksanaan kegiatan program RB.
93,64%
Monev Monev
Monev
Tahap I 2010 WORKSHOP DAN SOSIALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTAHANAN 45
Monev
Tahap II 2011
Evaluasi menyeluruh
Tahap III
Tahap IV
Tahap V
2012
2013
2014 Agenda perubahan tercapai
46
•KONDISI AWAL REFORMASI BIROKRASI KEMHAN
Penilaian Pelaksanaan Program RB KemhanTahun 2010-2014 sesuai pembobotan:
Pencapaian pelaksanaan kegiatan per program RB Kemhan. No.
Nama Program
Nilai
Bobot
Penilaian (%) (nilai x bobot)
90,95
10%
9.09
92.5
10%
9.25
85.7
15%
12.86
1.
Program Manajemen Perubahan
2.
Program Penataan undangan
3.
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
4.
Program Penataan Tatalaksana
95
15%
14.25
5.
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
100
20%
20.00
6.
Program Penguatan Pengawasan
89.8
10%
8.98
7.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
93.1
10%
9.31
8.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
75
10%
7.50
Peraturan
Perundang-
Nilai
91.24
Tingkat pencapaian nilai akhir pelaksanaan kegiatan program RB Kemhan pada kegiatan Evaluasi Menyeluruh tahun 2010-2014 adalah 91.24. Nilai pencapaian ini dikategorikan skor kualitas sangat baik (90 < X ≤ 100).
47
48
