PROFIL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PROFIL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

isi dikutip dari: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/Kmk.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating

Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan • Website Resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat terkait

30 Oktober



Hari Oeang Indonesia

www.kemenkeu.go.id

Sejarah

keuangan sehari-hari. Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629), diberi hak octrooi yang salah satunya adalah mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. Sejak tahun 1600-an, VOC mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC), contingenten (pajak hasil bumi, pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi, dan

preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi). Akibat terjadinya keadaan ekonomi yang memprihatinkan dikarenakan adanya peraturan agraria Laissez faire laissez

passer - perekonomian diserahkan pada pihak swasta (kaum kapitalis) - yang dilakukan atas desakan kaum Humanis Belanda, pemerintahan Hindia Belanda membentuk Departement van

Financien dibentuk. Tempat pengelolaan keuangan dipusatkan di istana Daendles, dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan pemasukan dan pengeluaran negara. Pada masa pendudukan Jepang di tanah air, Jepang menjadikan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Gedung Departement

of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari dan pengolahan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang. Pada tahun 1946 Jepang juga melakukan

invasion money di pulau Jawa. Tujuan invasion money ini adalah menghancurkan nilai mata uang Belanda yang sudah terlanjur beredar di Hindia Belanda. Pasca Kemerdekaan R.I Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Gedung Department

of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan

Jepang. Permasalahan ekonomi ini menyebabkan diadakannya rapat tanggal 2 september 1945 oleh BPKKP dan BKR di karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan kekuatan dana untuk membiayai perjuangan. Kabinet presidensial pertama R.I 19 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan. Ketika itu beliau mendapatkan informasi bahwa di dalam Bank Escompto Surabaya terdapat uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Kedekatannya dengan pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, sehingga dapat digunakan untuk perjuangan. Pada 26 September 1945 Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis. 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari

Usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya emisi pertama uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia) pada tanggal 30 Oktober 1946.

Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya ORI dimana uang Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Mata uang yang dicetak tersebut ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947). Pada akhirnya, 30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Indonesia oleh Presiden R.I. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of

Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan

data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan

selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat

teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff

menjalankan tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan

Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage

akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 gedung Menteri

Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan.

Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di

Menteri pun melakukan penetapan pembentukan Panitia

seberang gedung A.A Maramis.

Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Akhirnya, uang ORI (Oeang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang

Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak. Upaya percetakan

Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun

ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli. Pada 6

2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

Maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East

serta merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Departemen

Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang

Keuangan Nomor SE-11 MK.1/2010 tentang perubahan

dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya

Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian

untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk

keuangan, maka sejak 2009, Departemen Keuangan resmi

mengedarkan ORI.

berubah nama menjadi Kementerian Keuangan.

www.kemenkeu.go.id

Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca).

17 Padi dan 10 Kapas Cita-cita upaya untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia

Sayap Melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas

Gada Daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara

Ruang segi lima Dasar negara Pancasila

Arti keseluruhan Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan

Visi “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu: a.

Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; c.

Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; e.

Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

www.kemenkeu.go.id

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan

Integritas

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan

berkualitas

benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral Pelayanan Profesionalisme

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan

kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,

penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

akurat dan aman

Sinergi

Kesempurnaan

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk

produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

menjadi dan memberikan yang terbaik

Struktur Organisasi Kementerian Keuangan R.I Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Inspektorat Jenderal

Staff Ahli Menteri

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Investasi Pemerintah

Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Komite Pengawasan Pajak

www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian

Muhamad Chatib Basri Anny Ratnawati

Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan

Berdasarkan UU No.17 tahun 2003, Menteri Keuangan memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu, sebagai pengelola fiskal, menjadi wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan sebagai pengguna anggaran/barang.

Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara)

Fungsi • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara • Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas sebagai berikut: • Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

Kementerian Keuangan • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah

• Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN

• Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

• Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

• Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan • Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Wakil

• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara

Menteri Keuangan bertugas untuk membantu Menteri Keuangan

• Menyusun laporan keuangan yang merupakan

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN • Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Purwiyanto

Andin Hadiyanto

Rionald Silaban

Isa Rachmatarwata

Bobby Achirul Awal Nazief

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang IT

Tugas Memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri Fungsi • Pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional • Penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf • Pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri • Pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri www.kemenkeu.go.id

Sekretariat Jenderal

Tugas Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan Fungsi • Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan • Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan • Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,

Kiagus Ahmad Badaruddin Sekretaris Jenderal

kerja sama, dan hubungan masyarakat • Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum • Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara

Gedung E (Gedung Juanda 1), Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 344.9230, (021) 384.0651, (021) 351.0055 F. (021) 384.4784 www.setjen.depkeu.go.id Call Center (021) 351.2221 Desk Info (021) 386.1489

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Sekretariat Jenderal memiliki beberapa Biro yang terdiri dari: • Biro Perencanaan Keuangan • Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan • Biro Hukum • Biro Bantuan Hukum • Biro Sumber Daya Manusia • Biro Komunikasi dan Layanan Informasi • Biro Perlengkapan • Biro Umum • Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan • Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan • Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai www.kemenkeu.go.id

• Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Perencanaan

• Pusat Investasi Pemerintah

dan Keuangan

• Sekretariat Pengadilan Pajak* • Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan*

Organisasi dan Ketatalaksanaan • Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan

Sekretariat Jenderal juga membawahi beberapa badan atau pusat

berdasarkan usulan unit organisasi Eselon I

yang memiliki tugas dan fungsi khusus yang berbeda dengan Biro. Badan atau Pusat dibentuk untuk melaksanakan tugas dari Menteri Keuangan sehingga Badan atau Pusat ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Namun karena pembinaan administratif dilakukan dibawah Sekretariat Jenderal,

Hukum • Penelaahan Perumusan Rancangan Peraturan PerundangUndangan • Pengelolaan dan pengembangan content dan penemuan

maka dalam struktur organisasi, Badan dan Pusat tersebut berada

kembali (Retreaval System) informasi peraturan perundang-

di dalam naungan Sekretariat Jenderal.

undangan bidang keuangan dan kekayaan negara melalui website JDI Hukum.

* Berbeda dengan Pusat-Pusat yang lain, dalam kinerjanya

• Penerbitan pendapat hukum (Legal Opinion) atas:

Sekretariat Pengadilan Pajak dan Sekretariat Komite Pengawas

- Pinjaman/hibah luar negeri pemerintah

Perpajakan tidak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

- Purchase Agreement/Indenture/Subsricption Agreement/

Secara operasional Sekretariat Pengadilan Pajak berada di

Sertificate of Authorization untuk penerbitan/penjualan

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Pajak.

Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di pasar perdana

Sedangkan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, secara

internasional

fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan. Namun secara administratif keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Layanan Unggulan Perencanaan dan Keuangan • Penyelesaian usulan revisi satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 20XY Kementerian Keuangan BA 15 pada Biro Perencanaan dan Keuangan • Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkungan Sekretariat Jenderal • Bimbingan teknis penyelenggaraan SAI dan penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan pemeriksaan BPK

- Certificate Purchase Agreement/Declaration of Trust untuk penerbitan/penjualan Surat Berharga Syariah

Hubungan Masyarakat (saat ini menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi)

Negara dalam Valuta Asing di pasar perdana internasional.

• Pengelolaan dan pengembangan news website

Penerbitan pendapat hukum (Legal Opinion) Atas Surat

• Penyiapan dan penyelenggaraan konferensi pers

Jaminan Pemerintah (Letter Of Guarantee (LOG)), Surat

• Penyusunan resume berita harian

Persetujuan Pemerintah (Letter Of Consent(LOC)) Atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar batubara untuk proyek 10.000 MW. Bantuan Hukum • Pendampingan menteri/pejabat/pegawai dan/atau mantan menteri/pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dalam

Umum • Penatausahaan dan pelaporan pembayaran langsung belanja pegawai dan non belanja pegawai. • Penatausahaan produk hukum peraturan menteri keuangan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai • Pelayanan penyelesaian perizinan akuntan publik dan penilai publik

kasus hukum. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sumber Daya Manusia • Proses penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan

• Pelayanan helpdesk pada LPSE • Pelayanan verifikasi calon penyedia pada LPSE • Pembentukan admin agency pada Kementerian/Lembaga

www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Anggaran

ASKOLANI Direktur Jenderal Anggaran

Gedung “D” (Gedung Sutikno Slamet), Lt. 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 384.9315 F. (021) 384.7157 www.anggaran.depkeu.go.id

Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran

Negara Bukan Pajak (PNBP) atau revisi yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga • Penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP pada Kementerian/Lembaga untuk RAPBN tahun anggaran yang

Fungsi • Perumusan kebijakan di bidang penganggaran

akan datang atau revisi target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBNP tahun anggaran berjalan

• Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran • Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Anggaran membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari: • Sekretariat Direktorat Jenderal • Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • Direktorat Anggaran I • Direktorat Anggaran II • Direktorat Anggaran III • Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak • Direktorat Sistem Penganggaran • Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Layanan Unggulan • Pelayanan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpes) tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat beserta lampirannya (SAPSK) • Pelayanan penyelesaian revisi SAPSK (non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) • Pelayanan penyelesaian Standar Biaya Khusus (SBK) • Pelayanan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jenis dan tarif atas Penerimaan www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Pajak

A. Fuad Rahmany Direktur Jenderal Pajak

Gedung Utama Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 T. (021) 529.60791 F. (021) 520.3184 www.pajak.go.id Email Pengaduan [email protected] Kring Pajak, Call Center (021) 500.200 SMS Center 0813 178 PAJAK (0813 178 72525)

Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Pelayanan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Pelayanan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan

Fungsi • Perumusan kebijakan di bidang perpajakan • Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan • Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak (SPMKP) • Pelayanan penyelesaian permohonan keberatan penetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah • Pelayanan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor • Pelayanan penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB • Pelayanan pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor

Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Pajak membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari: • Sekretariat Direktorat Jenderal

• Pelayanan penyelesaian Mutasi Seluruhnya Obyek dan Subjek PBB • Pelayanan penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23

• Direktorat Peraturan Perpajakan I

• Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas

• Direktorat Peraturan Perpajakan II

(SKB) pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan

• Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun

• Direktorat Intelijen dan Penyidikan

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

• Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian • Direktorat Keberatan dan Banding • Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan • Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat • Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan • Direktorat Kepatuhan Internal dan transformasi Sumber Daya Aparatur • Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi • Direktorat Transformasi Bisnis

• Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas pnghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan • Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu • Pelayanan penyelesaian permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan • Pelayanan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi • Pelayanan penyelesaian permohonan pengurangan atau

Layanan Unggulan

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

• Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Agung Kuswandono

Tugas

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan

Gedung Utama

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Jl. Achmad Yani

Menteri dan mengamankan kebijaksanaan

T. (021) 489.0308 ext 821/822 F. (021) 475.0805 www.beacukai.go.id

pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Fungsi • Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai

• Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai

Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan dalam rangka

• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

KITE

kepabeanan dan cukai • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

• Pelayanan penerbitan SK pembebasan dalam rangka KITE dengan menggunakan media penyimpan data elektronik • Pelayanan penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara manual • Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur

Susunan Organisasi

MITA prioritas dengan PIB yang disampaikan melalui sistem

Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Bea

PDE Kepabeanan

Cukai membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari:

• Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur

• Sekretariat Direktorat Jenderal

hijau dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE

• Direktorat Teknis Kepabeanan

kepabeanan

• Direktorat Fasilitas Kepabeanan • Direktorat Cukai • Direktorat Penindakan dan Penyidikan • Direktorat Audit

• Pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak pada Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok • Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan

• Direktorat Kepabeanan Internasional

pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/

• Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

atau cukai (Vooruitslag) pada Kantor Pelayanan Utama tipe A

• Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Tanjung Priok • Pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan

Layanan Unggulan • Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan

pendahuluan (Pre-Notification) pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

benih untuk pembangunan dan pengembangan industri

• Pelayanan penyelesaian barang awak sarana pengangkut

pertanian, peternakan dan perikanan

• Pelayanan penyelesaian barang pribadi penumpang yang

• Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi • Pelayanan pemberian keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa • Pelayanan permohonan penyediaan pita cukai minuman mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) • Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara manual • Pelayanan laporan penyelesaian barang/bahan asal impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian

tiba bersama penumpang • Pelayanan penyelesaian barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang dengan menggunakan

customs declaration • Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa internal DJBC • Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC • Pelayanan permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau (P3C) pengajuan awal secara elektronik • Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Marwanto Harjowiryono Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Perbendaharaan I (Gedung Prijadi Praptosuhardjo I), Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 384.2234, (021) 345.0959, (021) 344.9230 F. (021) 345.7490 www.perbendaharaan.go.id Pengaduan (021) 381.4411 [email protected]

Ditjen Perbendaharaan melaksanakan pelayanan terhadap

• Direktorat Sistem Perbendaharaan

pencairan anggaran, penatausahaan penerimaan negara, serta

• Direktorat Transformasi Perbendaharaan

pertanggungjawaban APBN dalam bentuk laporan keuangan. Layanan Unggulan Ditjen Perbendaharaan juga mengemban tugas sebagai

Dengan diprogramkannya Layanan Unggulan diharapkan seluruh

pengelola kas negara. Pengelolaan kas negara dilakukan agar

Kanwil Ditjen Perbendaharaan mampu memberikan layanan

tidak terjadi idle money yang mengakibatkan hilangnya potensi

publik yang sekurang-kurangnya memenuhi kaidah kepastian

penerimaan negara karena timbulnya biaya kesempatan

layanan, transparan, norma waktu yang jelas (cepat), akuntabel,

(opportunity cost).

dan tanpa biaya. • Pelayanan penelaahan dan pengesahan Daftar Isian

Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat • Pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja non pegawai (UP/TUP/GUP/LS) pada KPPN percontohan

Fungsi • Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara • Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara

• Pelayanan revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan • Pelayanan pengajuan permintaan ambahan Uang Persediaan (TUP) padakantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan • Pelayanan rekonsiliasi tingkat KPPN

• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari: • Sekretariat Direktorat Jenderal • Direktorat Pelaksanaan Anggaran • Direktorat Pengelolaan Kas Negara • Direktorat Sistem Manajemen Investasi • Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum • Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Hadiyanto Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Gedung PAIK (Gedung Syafrudin Prawiranegara) Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 344.9230, F. (021) 384.7742, (021) 344.8390 www.djkn.depkeu.go.id

Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

• Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pusat DJKN

teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

• Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa

Fungsi

• Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa

tanah dan/atau bangunan pada Kantor Wilayah DJKN • Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang • Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

tanah dan/atau bangunan pada KPKNL • Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pusat DJKN • Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Kantor Wilayah DJKN • Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) • Penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas/selesai • Penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual melalui

Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara membawahi beberapa direktorat yang terdiri

bendahara penerimaan • Pelayanan permohonan penebusan barang jaminan senilai/di atas nilai pengikatan

dari: • Sekretariat Direktorat Jenderal • Direktorat Barang Milik Negara • Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan • Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain • Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi • Direktorat Penilaian • Direktorat Lelang • Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Layanan Unggulan • Pelayanan permohonan keringanan utang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) • Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL • Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara • Pelayanan Pelaksanaan Lelang www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Boediarso Teguh Widodo Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Gedung ”D” (Gedung Sutikno Slamet), Lt. 16 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 350.9442, (021) 343.57758 F. (021) 350.9443 www.djpk.depkeu.go.id

Tugas

semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

Keuangan

teknis di bidang perimbangan keuangan Susunan Organisasi Fungsi

Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal

• Perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan

Perimbangan Jeuangan membawahi beberapa direktorat yang

• Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan

terdiri dari:

• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kewenangan Dari fungsi tersebut, DJPK memiliki kewenangan untuk: • Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah

• Sekretariat Direktorat Jenderal • Direktorat Dana Perimbangan • Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah • Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Layanan Unggulan • Pelayanan penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) • Pelayanan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah

Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

• Pelayanan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan

• Pelayanan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak

perundang-undangan yang berlaku

• Pelayanan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

• Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) • Pelayanan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) transfer ke daerah

• Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus) • Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah • Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah • Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada www.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Robert Pakpahan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Gedung A.A. Maramis II (d/h. Gedung Utama) Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 381.0175, 350.0841 F. (021) 384.6635 www.dmo.or.id

Pemerintah Indonesia menerapkan anggaran defisit untuk

• Direktorat Pinjaman dan Hibah

memacu pertumbuhan ekonomi. Sumber pembiayaan defisit

• Direktorat Surat Utang Negara

anggaran sampai saat ini masih didominasi oleh utang, yaitu

• Direktorat Pembiayaan Syariah

melalui penerbitan surat berharga dan pengadaan pinjaman

• Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

Pemerintah. Di samping untuk menutup defisit anggaran, utang

• Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

juga dimanfaatkan untuk membiayai investasi Pemerintah dan penjaminan.

Layanan Unggulan • Pelayanan pengadaan pinjaman program

Dengan demikian, jumlah utang dapat lebih tinggi dari besaran defisit anggaran. Pengelolaan utang perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapainya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menyusun suatu pedoman pengelolaan utang jangka menengah. Dokumen ini memuat target portofolio dan risiko utang yang hendak dicapai pada akhir

• Pelayanan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan penyelesaian transaksinya • Pelayanan penerbitan/penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana • Dalam negeri dengan cara bookbuilding dan penyelesaian transaksinya

periode dan disertai pernyataan strategis. Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang Fungsi • Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang membawahi beberapa direktorat yang terdiri dari: • Sekretariat Direktorat Jenderal www.kemenkeu.go.id

Inspektorat Jenderal

V. Sonny Loho Inspektur Jenderal

Gedung “F” (Gedung Juanda II), Lt. 6 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Kotak Pos 21 T. (021) 345.4236 F. (021) 352.3252 www.itjen.depkeu.go.id www.wise.depkeu.go.id SMS Pengaduan Ketik INFO kirim ke 0815.9966662

Peran intern audit menurut the Institute of Internal Auditors

Susunan Organisasi

adalah untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen

Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, Inspektorat Jenderal

risiko, pengendalian, dan tata kelolaorganisasi. Untuk

dibagi menjadi beberapa direktorat yang terdiri dari:

mewujudkannya, Itjen terus melakukan transformasi proses

• Persentase Sekretariat Inspektorat Jenderal;

bisnis. Transformasi ditempuh melalui perubahan mindset dari

• Inspektorat I

suatu lembaga yang memiliki kemampuan untuk menyingkap

• Inspektorat II

kekurangan, kelemahan, dan penyimpangan, menjadi lembaga

• Inspektorat III

yang menyodorkan solusi atas masalah yang dihadapi.

• Inspektorat IV • Inspektorat V

Peran konsultatif lebih dikedepankan Itjen dengan memposisikan

• Inspektorat VI

diri sebagai strategic business partner bagi Eselon I lain. Output

• Inspektorat VII

akhir dari pengawasan bukan lagi sekedar jumlah temuan,

• Inspektorat Bidang Investigasi.

namun sejumlah policy recommendation yang dapat mengatasi permasalahan utama dari tiap TPU.

Layanan Unggulan Pelayanan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Jenderal

Tugas Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan Fungsi • Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan • Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan • Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; • Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal

www.kemenkeu.go.id

Badan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk dapat mencapai sasaran pembangunan. Melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan, pemerintah Republik Indonesia tengah berupaya melakukan peningkatan dalam hal kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan untuk peningkatan pembangunan. BKF selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam lingkup internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Hal ini ditempuh dalam rangka akselerasi penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan untuk mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tugas Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal

Andin Hadiyanto Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Fungsi • Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal

Gedung “B” (Gedung R.M. Notohamiprodjo) Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 348.33486

• Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal • Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal

F. (021) 384.8049 www.fiskal.depkeu.go.id

Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, BKF dibagi menjadi beberapa direktorat yang terdiri dari: • Sekretariat Badan • Pusat Kebijakan Pendapatan Negara • Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • Pusat Kebijakan Ekonomi Makro • Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal • Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral • Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral www.kemenkeu.go.id

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara Fungsi • Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara • Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Susunan Organisasi Untuk mendukung tugas dan fungsi-nya, BPPK dibagi menjadi beberapa direktorat yang terdiri dari:

Kamil Sjoeib Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan

• Sekretariat Badan • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 T. (021) 739.4666, (021) 722.3009 F. (021) 726.1775 www.bppk.depkeu.go.id

Perbendaharaan • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Layanan Unggulan • Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) • Seleksi program pascasarjana • Pemanfaatan e-learning BPPK

www.kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia 22.04.2013 - sekarang Kabinet Indonesia Bersatu II

22.04.2013 - 21.05.2014

Muhamad Chatib Basri

Kabinet Indonesia Bersatu II

20.05.2010 - 22.04.2013

(Plt. Menteri Keuangan)

Kabinet Indonesia Bersatu II

07.12.2005 - 20.05.2010

Hatta Rajasa

Agus D.W. Martowardojo

Kabinet Indonesia Bersatu

29.10.1999 - 28.08.2000

Sri Mulyani Indrawati

Kabinet Persatuan Nasional

23.05.1998 – 09.10.1999

Bambang Sudibyo

Kabinet Reformasi

16.03.1998 – 23.05.1998

Pembangunan

Kabinet Pembangunan VII

.03.1993 – .03.1998

Bambang Subianto

Fuad Bawazier

Kabinet Pembangunan VI Mar’ie Muhammad

17.10.1967 - 06.06.1968 Kabinet Ampera yang

25 .07.1966 - 17.10.1967

disempurnakan

Kabinet Ampera

28.03.1966 - 25.07.1966

Frans Seda

Frans Seda

Kabinet Dwikora yang

27.08.1964 - 28.03.1966

disempurnakan

Kabinet Dwikora

(Koordinator)

(Koordinator)

Sumarno

Sumarno

09.04.1957 - 10.07.1959 Kabinet Karya

24.03.1956 – 09.04.1957

Sutikno Slamet

Kabinet Ali Sastroamidjojo II

12.08.1955 – 24.03.1956

Jusuf Wibisono

Kabinet Burhanuddin

30.07.1953 – 12.08.1955

Harahap

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Sumitro Djojohadikusumo

Ong Eng Die

21.01.1950 – 06.09.1951 Kabinet Halim Lukman Hakim

20.12.1949 – 06.09.1950 Kabinet R.I.S.

14.11.1945 – 12.03.1946

Sjafruddin Prawiranegara

Kabinet Sjahrir I

14.11.1945 – 12.03.1946

Surachman Tjokrodisurjo

Kabinet Sjahrir I Sunarjo Kolopaking diganti oleh Surachman Tjokrodisurjo

21.10.2004 - 07.12.2005 Kabinet Indonesia Bersatu

10.08.2001- 21.10.2004

Jusuf Anwar

Kabinet Gotong Royong

13.07.2001 - 10.08.2001

Boediono

Kabinet Persatuan Nasional

28.08.2000 – 13.07.2001

Rizal Ramli

Kabinet Persatuan Nasional

03.1988 - 1993

Prijadi Praptosuhardjo

Kabinet Pembangunan V

31.03.1983 – 21.03.1988

Johannes Baptista

Kabinet Pembangunan IV

27.03.1973 – 31.03.1983

Sumarlin

Radius Prawiro

Kabinet Pembangunan II

06.06.1968 - 27.03.1973

Ali Wardhana

Kabinet Pembangunan I

& Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura

Ali Wardhana

13.11.1963 – 27.08.1964 Kabinet Kerja IV

06.03.1962 – 13.11.1963

(Koordinator)

Kabinet Kerja III

18.02.1960 – 06.03.1962

Sumarno

R.M Notohamiprodjo

Kabinet Kerja II

10.07.1959 - 18.02.1960

H. Djuanda &

Kabinet Kerja I

R.M Notohamiprodjo

H. Djuanda

03.04.1952 – 30.07.1953 Kabinet Wilopo

27.04.1951 – 03.04.1952

Sumitro Djojohadikusumo

Kabinet Sukiman-Suwirjo Jusuf Wibisono

19.08.1945 – 14.11.1945 Kabinet Presidensial Samsi diganti oleh A. A Maramis

06.09.1950 – 27.04.1951 Kabinet Natsir

20.09.1949 – 21.01.1950

(Kabinet Negara Kesatuan

Kabinet Susanto

yang pertama)

Lukman Hakim

Sjafrudin Prawiranegara

Gedung Keuangan Negara Gedung Keuangan Negara (GKN) merupakan kantor perwakilan vertikal Kementerian Keuangan yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. GKN memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah bersangkutan. GKN tersebar di 16 ibukota propinsi dan 4 ibukota kabupaten/ kota. Seluruh GKN tersebut secara administratif berada dibawah koordinasi unit Sekretariat Jenderal, dan pembinaannya selama ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan. Sedangkan untuk pengelolaan GKN di daerah, telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.01/1983 tanggal 7 Februari 1983 tentang kedudukan, Tugas/Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Perwakilan Departemen Keuangan dan Kepala Rumah Tangga GKN.

GKN Ambon

GKN Jayapura

GKN Semarang II

Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon

Jl. A. Yani No. 8 Jayapura , Prov. Papua

Jl. Imam Bonjol No. 1d Semarang

T. 0911311373

T. 0967537102

T. 0243542161

F. 0911344354

F. 0967353963

F. 0243567922

GKN Balikpapan

GKN Kupang

GKN Singaraja

Jl. A. Yani No. 68 Balikpapan

Jl. El- Tari II Walikota-Baru Kupang

Jl. Udayana No. 10 Singaraja

T. 0542420285

T. 0380823501

T. 036227380

F. 0542428768

F. 0380823509

F. 036226595

GKN Banda Aceh

GKN Manado

GKN Sorong

Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk

Jl. Bethesa No. 6-8

Jl. Basuki Rachmat KM.7 Sorong

T. 065131070

T. 042621279

T. 0951321096

F. 065131069

F. 0431853128/863713

F. 0951321263

GKN Bandung

GKN Makassar

GKN Surabaya I

Jl. Asia Afrika No. 114 Kelurahan Cikawao

Jl. Urip Sumiharjo Km. 4 Makassar

Jl. Indrapura No. 5 Surabaya

Kec. Lengkong,Kodya Bandung 4062

T. 041456954

T. 0313525229

T. 0224230129

F. 0411456853

F. 0313523096

GKN Medan

GKN Surabaya II

GKN Biak

Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A Medan

Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya

Jl. Majapahit No. 1 Biak

T. 0614153035

T. 0315615395

T. 09812611

F. 0614538638

F. 0315615389

F. 0224207148

F. 098121367 GKN Palembang

GKN Yogyakarta

GKN Denpasar I

Jl.Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang

Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta

Jl Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar

T. 0711317146

T. 0274512304

T. 0361236616

F. 0711358158

F. 0274512305

F. 0361263892/233364 GKN Semarang I GKN Denpasar II

Jl. Pemuda No. 2 Semarang

Jl. Kapten Tantular No. 4 Denpasar

T. 0243515989

T. 0361263891

F. 0243514782

F. 0361222844/3523096 www.kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung E (Gedung Juanda I), Lt. 11 Jl. Dr.Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 T. (021) 350.0849 F. (021) 3844784 www.kemenkeu.go.id Oktober 2014