KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pemberian Insentif untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Bentuk-Bentuk Insentif Fiskal dan Nonfiskal dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Daerah
Disampaikan oleh: DR. Boediarso Teguh Widodo, ME Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Jakarta, 23 November 2016
POKOK BAHASAN 1
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik
2
3
Desentralisasi sebagai Instrumen untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Keterkaitan Sistem Insentif dengan Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Pelayanan Publik
4
Jenis-Jenis Insentif (Fiskal dan Nonfiskal)
5
Kebijakan Dana Insentif Daerah 2
Desentralisasi ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat TUJUAN Kesejahteraan masyarakat
(Musgrave, 1983) Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
Lebih Akuntabel
Kerelaan Masyarakat membayar pelayanan yang diberikan
Pembangun an dari bawah
DESENTRALISASI Mendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat
Desentralisasi POLITIK
Desentralisasi ADMINISTRASI
Desentralisasi FISKAL
Desentralisasi EKONOMI
3
Konsepsi Desentralisasi Fiskal dan Praktek Desentralisasi di Berbagai Negara Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal • Kewenangan Perpajakan (local taxing power); • Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment); • Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (budget discretion); dan • Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain, dan lain-lain.
• Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan pada desentralisasi di sisi pengeluaran. • Penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan belanjanya lebih banyak ditopang oleh transfer dari Pusat. 4
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Kewenangan Pungutan
PEMERINTAH PUSAT
Transfer dari APBN
a. Dana Transfer Umum b. Dana Transfer Khusus SUMBER PENDANAAN
KEWENANGAN: Tugas/urusan
c. Dana Insentif Daerah d. Dana Otsus dan DIY e. Dana Desa Kewenangan Pinjaman
PEMERINTAH DAERAH
4
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Uraian (1)
APBNP 2016
APBN 2017
Selisih
%
(2)
(3)
(4)=(3)-(2)
(5)=(4)/(2
729,27
704,92
(24,35) -3,3%
705,46
677,08
(28,38) -4,0%
A. Dana Transfer Umum
494,44
503,63
1 Dana Bagi Hasil
109,08
92,79
(16,29) -14,9%
a. Pajak
68,62
58,57
(10,04) -14,6%
b. Sumber Daya Alam
40,46
34,22
(6,24) -15,4%
2 Dana Alokasi Umum a. DAU Murni b. Kurang Bayar DAU
385,36 385,36 211,02
410,84 401,13 9,71 173,45
25,48 6,6% 15,77 4,1% 9,71 (37,58) -17,8%
89,81
58,34
(31,47) -35,0%
121,21
115,11
(6,11) -5,0%
5,00
7,50
2,50 50,0%
18,81
20,35
1,53
8,2%
18,26
19,55
1,28
7,0%
0,55
0,80
0,25 46,1%
46,98
60,00
13,02 27,7%
776,25
764,92
(11,33) -1,5%
Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan
B. Dana Transfer Khusus 1 Dana Alokasi Khusus Fisik 2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana Desa J U M L A H
9,19
1,9%
5
Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, Insentif, dan Pelayanan Publik
APBD yang transparan dan akuntabel Penetapan APBD yang tepat waktu PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
APBD yang tepat sasaran
Mendorong daerah untuk berkinerja dengan baik INSENTIF
PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk 6
Jenis-Jenis Insentif INSENTIF
Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi
CONTOH: • insentif bea masuk dan bea keluar • insentif pajak dan retribusi, transfer ke daerah, dan subsidi
Insentif nonfiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik.
CONTOH: pelayanan (e-procurement, eplanning, PTSP), pelatihan, keamanan, lokasi, dan infrastruktur.
7
Tax Revenue
Insentif Fiskal Dalam Perpajakan Daerah The Laffer Curve
Tarif pajak tinggi tidak selalu meningkatkan pendapatan, namun dapat pula menurunkan pendapatan perpajakan
Tax Rate (%)
Pemberian insentif fiskal berupa pajak dan retribusi dapat mendorong peningkatan investasi di daerah
meningkatkan pendapatan daerah
Contoh Insentif Pajak: 1. Tax holiday,; 2. Tarif rendah untuk UMKM; 3. Insentif/keringanan tarif pada awal kegiatan usaha; dst
meningkatkan pelayanan publik
Contoh Insentif Retribusi: Pembebasan atau pengurangan tarif retribusi yang terkait dengan dunia usaha
8
Insentif Fiskal Dalam Transfer Ke Daerah LAMA
EXISTING
PERBAIKAN KE DEPAN (2018)
DAK FISIK BERBASIS KINERJA Bersifat topdown, berdasarkan pada formula based; Kinerja penyerapan tahun sebelumnya tidak menjadi dasar dalam pengalokasian; Penyaluran DAK tidak ada persyaratan minimal realisasi penyerapan Target output tidak menjadi dasar dalam pengalokasian DAK
DAK dialokasikan berbasis usulan kebutuhan daerah dan prioritas nasional (proposal based); Kinerja penyerapan dana tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam pengalokasian; Penyaluran DAK dilakukan berbasis kinerja penyerapan dana; Target output yang dicapai menjadi dasar dalam pengalokasian DAK.
Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang, kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan capaian output/outcome daerah; Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dana dan realisasi pencapaian output.
Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja (kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, penyediaan layanan dasar publik, dan perekonomian daerah dan kesejahteraan) Desain penilaian kinerja dihitung dan dituangkan dalam bentuk pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan
Penyempurnaan kriteria pemberian Dana Insentif Daerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi.
DANA INSENTIF DAERAH (DID) Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria kinerja utama, kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan Penggunaan terikat pada fungsi pendidikan
9
Penyaluran Dak Fisik Berbasis Kinerja Tujuan perubahan penyaluran DAK Fisik: o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK; o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun; dan o Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap.
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK
2015 Per triwulan
I II III IV (30%) (25%) (25%) (25%)
2016 Per triwulan
I II III IV (30%) (25%) (25%) (25%)
Ke Depan Per triwulan
I II III IV (25%) (25%) (25%) (25%)
SYARAT PENYALURAN
-
kinerja penyerapan dana per bidang
-
kinerja penyerapan dana per-bidang realisasi pencapaian output Penyederhanaan laporan 10
Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:
1. Memberikan reward kepada daerah berkinerja baik 2.Penggunaan alokasi DID ditujukan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
1.Mengelola keuangan dengan lebih baik 2.Menetapkan APBD tepat waktu 3.Berkinerja lebih baik
KEBIJAKAN ALOKASI DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA
KABUPATEN BERDASARKAN
Opini Badan Pemeriksa Keuangan; Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KOTA KRITERIA KINERJA
Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; Kinerja pelayanan dasar publik; dan Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
11
Desain Formulasi Dana Insentif Daerah KRITERIA BARU
LAMA KINERJA UTAMA KINERJA KEUANGAN
Opini BPK Perda APBD Tepat waktu
KINERJA PENDIDIKAN
KRITERIA UTAMA
Opini BPK Perda APBD Tepat waktu
KRITERIA KINERJA
Kesehatan fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah: 11 Komponen
KINERJA EKONOMI & KESEJAHTERAAN
Pelayanan dasar publik: 7 Komponen: Ekonomi dan Kesejahteraan: 4 Komponen
ALOKASI DAN PENGGUNAAN PAGU RELATIF KECIL
PAGU DIPERBESAR
PENGGUNAAN TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN
PENGGUNAAN TIDAK TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN
PASSING GRADE PENILAIAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI DARI MASINGMASING KRITERIA.
TERINTEGRASI DENGAN PEMERINGKATAN DAERAH 12
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID : Kriteria Utama Kriteria utama : kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah penerima DID DAERAH DENGAN OPINI WTP DENGAN APBD TEPAT WAKTU
Opini WTP (312 daerah)
279 Daerah
DAERAH DENGAN OPINI WTPATAU WDP DENGANAPBD TEPAT WAKTU
Perda APBD tepat waktu (444 daerah)
DID 2017
Opini WTP/WDP (499 daerah)
419 Daerah
Perda APBD tepat waktu (444 daerah)
DID 2016
Opini WTP/WDP (481 daerah)
422 Daerah
Perda APBD tepat waktu (464 daerah)
Keterangan: Opini BPK 2015 dan Penetapan Perda APBD 2016
Opini WTP (251 daerah)
Perda APBD tepat waktu (464 daerah)
228 Daerah
Keterangan: Opini BPK 2014 dan Penetapan Perda APBD 2015
DID 2017
DID 2016
Opini No
Daerah
1 2
Provinsi 26 7 Kab/Kota 225 223 Jumlah 251 230
WTP WDP TMP TW Jumlah 1 18 19
0 4 4
34 470 504
Perda APBD Tepat Waktu
DAERAH LAYAK
31 433 464
30 392 422
Opini No
Daerah
1 2
Provinsi 29 5 Kab/Kota 283 182 Jumlah 312 187
WTP WDP TMP TW Jumlah 0 30 30
0 4 4
34 499 533
Perda APBD Tepat Waktu
DAERAH LAYAK
23 421 444
23 396 419 13
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID : Kriteria Kinerja No
Kriteria Ke Depan (New)
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kriteria Kinerja : Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja suatu daerah
Kriteria Kinerja : Kinerja kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 50%; o Kinerja pelayanan dasar publik dengan bobot 25%; dan o Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan bobot 25%. o
Sumber Data
50%
1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah
1-4
APBD
2.
Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD
1-4
APBD
1-4
APBD
3.
(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)
4.
Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)
1–4
APBD
5.
Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas
1–4
APBD
6.
Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
APBD
7.
Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
APBD
8.
Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD
1–4
APBD
9.
Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD
1–4
APBD
10.
Defisit APBD/Total Pendapatan APBD
1–4
APBD
11.
Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
APBD
Kinerja Pelayanan Dasar Publik
25%
1.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar
1-4
BPS
2.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
1-4
BPS
3.
Angka Melek Huruf
1-4
BPS
4.
Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi
1-4
BPS
5.
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
1-4
BPS
6.
Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak
1-4
BPS
7.
Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak
1-4
BPS
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan
14
Bobot/ Skor
25%
1.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
1-4
BPS
2.
Penurunan Tingkat Kemiskinan
1-4
BPS
3.
Penurunan Tingkat Pengangguran
1-4
BPS
4.
Pengendalian Tingkat Inflasi
1-4
BPS
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID : Perhitungan Alokasi Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja
Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja
Alokasi Minimum (AM)
Alokasi Kinerja (AK)
Pemberian AM bagi daerah yang: • Memiliki Opini WTP atas LKPD; dan • Telah menetapkan Perda APBD tepat waktu.
1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkan dari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+ s.d DD-). 2. Penetapan batas nilai sebagai passing grade penerima berdasarkan kelas atau tingkatan nilai daerah. 3. Batas Minimum Nilai Kinerja (Passing Grade) yang mendapat Alokasi Kinerja adalah yang memiliki kategori nilai di atas atau sama dengan (≥) kategori BB.
Kategori ditetapkan 12 (dua belas) interval :
Kategori Rentang Nilai AA+
93,67 -100,00
AA
87,33 – 93,67
AA-
81,00 – 87,33
BB+
74,67 – 81,00
BB
68,33 – 74,67
BB-
62,00 - 68,33
CC+
55,67 – 62,00
CC
49,33 – 55,67
CC-
43,00 – 49,33
DD+
36,67 – 43,00
DD
30,33 – 36,67
DD-
24,00 – 30,33
15
RINGKASAN HASIL PERHITUNGAN DID TA. 2017
Uraian Pagu Alokasi Alokasi Minimum (AM) Total AM Total Alokasi Kinerja (AK) Persentase AM Thdp Pagu Passing Grade Daerah Penerima AM – Daerah Penerima Hanya AM – Daerah Penerima AM dan AK Daerah Penerima Hanya AK Daerah Penerima DID – Provinsi – Kota – Kabupaten Daerah Lulus Passing Grade Maksimum
DID TA 2016 5.000.000 5.000 1.140.000 3.860.000 22,8% BB 228 162 66 43 271 28 56 187 109 45.035
DID TA 2017 7.500.000 7.500 2.092.500 5.407.500 27,9% BB 279 196 83 38 317 21 64 232 121 65.337
Ket. Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp
Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Juta Rp
Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari : − Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 Triliun Diberikan kepada daerah yang memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu. − Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 Triliun Diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi batas minimum nilai kinerja yaitu BB (nilai kinerja ≥ 68,33) Total daerah penerima DID tahun 2017 sebanyak 317 daerah, terdiri dari: − 21 provinsi, − 232 kabupaten, dan − 64 kota DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA
Hanya AM (196 daerah)
AM + AK
Hanya AK
(83 daerah)
(38 daerah)
JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH 16
PERKEMBANGAN PAGU DID, 2011-2017
8,000
7,500.0
7,000
dalam miliiar rupiah
6,000 5,000.0
5,000 4,000 3,000 2,000
1,387.8
1,387.8
1,387.8
1,387.8
2011
2012
2013
2014
1,664.5
1,000 0 2015
2016
2017
17
Alokasi DID Tahun 2017 No Se-Provinsi No Se-Provinsi 1 Kalbar 2 Kalteng 3 Kalsel 4 Kaltim 5 Kaltara Jumlah
Alokasi DID 2017 AM AK Total 60,0 0,0 60,0 75,0 133,7 208,7 105,0 179,7 284,7 60,0 89,1 149,1 22,5 0,0 22,5 322,5 402,5 725,0
1 2 3 4 5 6
Sulteng Sulut Sulsel Sultra Gorontalo Sulbal Jumlah
Alokasi DID 2017 AM AK Total 37,5 57,8 95,3 90,0 172,4 262,4 120,0 86,8 206,8 No Se-Provinsi 60,0 89,6 149,6 1 Maluku 52,5 0,0 52,5 2 Papua 37,5 128,7 166,2 3 Maluku Utara 397,5 535,3 932,8 4 Papua Barat Jumlah
Alokasi DID 2017 AM AK Total 30,0 265,0 295,0 37,5 43,1 80,6 22,5 88,3 110,8 67,5 0,0 67,5 157,5 396,4 553,9
Maluku
No Se-Provinsi 1 Aceh 2 Sumut 3 Sumbar 4 Riau 5 Jambi 6 Sumsel 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Babel 10 Kep. Riau Jumlah
Alokasi DID 2017 AM AK Total 142,5 583,8 726,3 22,5 131,7 154,2 97,5 446,6 544,1 22,5 0,0 22,5 22,5 42,5 65,0 82,5 89,5 172,0 7,5 133,4 140,9 75,0 137,3 212,3 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 480,0 1564,8 2044,8
Bali
No Se-Provinsi 1 DKI Jakarta 2 Jabar 3 Jateng 4 DIY 5 Jatim 6 Banten Jumlah
Nusa Tenggara
Alokasi DID 2017 AK Total 0,0 0,0 0,0 142,5 319,4 461,9 150,0 949,9 1099,9 45,0 225,8 270,8 202,5 479,5 682,0 37,5 43,1 80,6 577,5 2.017,7 2.595,2
AM
No Se-Provinsi 1 Bali 2 NTB 3 NTT Jumlah
Alokasi DID 2017 AM AK Total 67,5 134,3 201,8 75,0 179,2 254,2 15,0 177,3 192,3 157,5 490,8 648,3
18
Jumlah Daerah Penerima Alokasi DID Tahun 2017 No Se-Provinsi 1 Kalbar 2 Kalteng 3 Kalsel 4 Kaltim 5 Kaltara Jumlah
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 8 0 0 8 1 2 10 0 4 7 1 1 3 0 0 36 2 7
No Se-Provinsi 1 2 3 4 5 6
Sulteng Sulut Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Jumlah
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 4 0 1 9 1 3 15 1 1 6 0 2 7 0 0 2 0 3 43 2 10
No Se-Provinsi 1 Maluku 2 Papua 3 Maluku Utara 4 Papua Barat Jumlah
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 3 5 1 4 0 1 2 1 1 9 0 0 18 6 3
Maluku
No Se-Provinsi 1 Aceh 2 Sumut 3 Sumbar 4 Riau 5 Jambi 6 Sumsel 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Babel 10 Kep. Riau Jumlah
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 6 0 13 1 1 2 7 4 6 3 0 0 3 1 0 11 0 0 1 2 0 7 0 3 0 3 0 1 0 0 40 11 24
Bali
No Se-Provinsi 1 DKI Jakarta 2 Jabar 3 Jateng 4 DIY 5 Jatim 6 Banten Jumlah
Nusa Tenggara
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 0 0 0 14 2 5 2 6 15 1 0 5 20 4 7 4 0 1 41 12 33
No Se-Provinsi 1 Bali 2 NTB 3 NTT Jumlah
Daerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK 6 0 3 7 1 3 2 4 0 15 5 6
19
e-Planning, e-procurement, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) E-Planning
Keuntungan, a.l.:
Sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.
1. Penyusunan laporan bisa selesai dalam waktu hitungan detik. 2.Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPASKUA/PPAS Perubahan - RKPD Perubahan. 3.Dapat diakses oleh masyarakat.
E-Procurement
Keuntungan, a.l.:
Proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.
1. Cukup satu kali registrasi. 2. Komunikasi dilakukan secara online. 3. Menjamin kualitas barang dan jasa. 4. Pemerataan pekerjaan. 5. Adanya optimasi waktu proses pengadaan barang/jasa.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Keuntungan, a.l.:
Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat (UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal)
1. Memotong prosedur birokrasi. 2. Mempercepat proses perizinan. 3. Meningkatkan dan menyederhanakan prosedur investasi. 4. Mengurangi biaya administrasi. 20
Kebijakan Dana Insentif Daerah ke Depan No
Perihal
Kebijakan Ke Depan
1
Kriteria
Penyempurnaan kriteria perhitungan DID, antara lain : • Memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi; • Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukur kinerja pelayanan dasar publik, yang merupakan bagian dari Kriteria Kinerja; • Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh pemerintah daerah sebagai Kriteria Utama
2
Penggunaan
DID digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
21
Usulan Penambahan Kriteria DID dari KPK KONDISI
IMPLIKASI
TINDAK LANJUT
• e-planning, eprocurement dan PTSP merupakan kriteria perlu atau necessary condition, karen a lebih bersifat stagnan, • Sesuai dengan kharakteristikny a, maka kriteria tersebut lebih tepat sebagai kriteria utama
Daerah penerima alokasi DID akan menjadi jauh lebih ketat dan sangat selektif, artinya hanya daerah-daerah yg sudah eplanning, eprocurement dan PTSP saja yang akan memperoleh alokasi DID
• penyiapan regulasi yang mengatur semua daerah memakai ketiga kriteria tersebut • memberikan advokasi yang intensif kepada daerah agar dapat menerapkan ketiga hal tersebut; • melakukan sosialisasi secara luas dan masif agar daerah memahami dengan baik kebijakan tersebut, serta daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan eplanning, e-procurement dan PTSP, sehingga apabila akan dilakukan penilaian, masing-masing daerah sudah siap dengan standar nilai yang ditentukan. • meningkatkan capacity building aparat Pemda • menetapkan instansi yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan data daerah dan menilai capaian kinerja daerah yang telah menerapkan e-planning, e-procurement dan PTSP, karena pada dasarnya DID adalah insentif terhadap kinerja suatu daerah. • menerapkan masa transisi sebelum diberlakukannya kriteria
No
22
Jenis Pelayanan
Instansi Penanggung jawab
1
e-planning
Kemendagri
2
e-procurement
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
3
PTSP
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Kegiatan • Menyiapkan regulasi • Melakukan Advokasi dan Sosialisasi • Mempersiapkan Ketersediaan data • Menilai Capaian kinerja
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan Gedung Radius Prawiro Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443 www.djpk.depkeu.go.id
DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958 Alamat Kantor
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan 2000-2001
Kepala Pusat Analisa Belanja Negara, Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2001-2004
Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2004-2012
Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu
Magister Ekonomi Keuangan Publik (Perencanaan dan Kebijakan Publik) Universitas Indonesia
2012-2013
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kemenkeu
Sep 2013Nov 2013
Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu
Doktor Ilmu Ekonomi Ekonomi Publik Universitas Indonesia
2013-2014
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
1970
SD Negeri Kutohardjo V, Rembang
1973
SMP Negeri II Rembang
1976
SMA Negeri II Rembang
1982
Sarjana Ekonomi Ekonomi Umum Universitas Diponegoro
2005
2012
: Gedung Radius Prawiro Lt. 9 Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat
