KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Perhitungan Dana Alokasi Umum TA 2017 DAMPAK PENGALIHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014
Langkah-langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penataan Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sebagai Implikasi Pemberlakuan Penyerahan Urusan Pasca Ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Jakarta, 6 Desember 2016
1
ARAH, TUJUAN DAN FORMULA DAU TA 2017
ARAH
Formulasi Perhitungan DAU
Meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.
TUJUAN Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
2
PAGU DAN PEMBAGIAN PROPORSI
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN . (Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004 )
Dalam hal penentuan proporsi DAU antara provinsi dan kab/kota yang dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan prov dan kab/kota belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.
PAGU DAU NASIONAL
26 % X PDN NETO
BAGIAN PROVINSI
BAGIAN KAB/ KOTA
10%
90%
(Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 55/2005 )
3
KEBIJAKAN DAU TA 2017 UNDANG-UNDANG APBN TA 2017 Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
1
Memperhitungkan dampak pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah Menerapkan kebijakan alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto. Memenuhi kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016.
STRICTLY CONFIDENTIAL
BOBOT ALOKASI DASAR DAN VARIABEL CELAH FISKAL DALAM PERHITUNGAN DAU TA 2017
Bobot AD terhadap porsi DAU provinsi sebesar 40% dan DAU kabupaten/kota sebesar 45%, dan AD tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD Bobot luas wilayah laut untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% dan untuk kabupaten/kota naik dari 45% menjadi 50%
JENIS, WAKTU, DAN PENYEDIA DATA DAU TA 2017
Alokasi Dasar
Kebutuhan Fiskal
Gaji PNSD
Juni 2016
Daerah & Kemenkeu
Jml Penduduk
2016
Kemendagri/BPS
IKK
2016
Formasi PNSD
Luas Wilayah IPM
PDRB Per Kapita TBR
Kapasitas Fiskal
PAD
DBH Pajak DBH SDA
Juni 2016
2015 2015
Kemenpan-RB
Kemendagri & BIG (Badan Informasi Geospasial)
BPS BPS
2015
BPS & Kemendagri
2015
Daerah & Kemenkeu
2015 2015 2015
Daerah & Kemenkeu
Kemenkeu
Kemenkeu
6
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (1) Data yang digunakan untuk penghitungan alokasi DAU bersumber dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. ALOKASI DASAR (AD) AD dihitung berdasarkan data jumlah belanja gaji PNSD. Data dasar yang digunakan berupa gaji induk bulan Juni 2016 yang terdiri atas komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, dan Tunjangan Beras, yang bersumber dari daerah. Belanja gaji PNSD memperhitungkan pemberian gaji dan tunjangan bulan ke-13, pemberian tunjangan hari raya, dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Bagi daerah yang tidak menyampaikan data dasar belanja gaji PNSD, digunakan data dasar bulan Juni 2015 yang diolah berdasarkan kebijakan terkait penggajian TA 2017. Data formasi CPNSD bersumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Belanja gaji PNSD untuk provinsi memperhitungkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014, terutama kewenangan pendidikan SMA/SMK yang dihitung berdasarkan data guru dan tenaga kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (2) KEBUTUHAN FISKAL (KbF) Jumlah Penduduk, tahun 2016, bersumber dari Kemendagri. Luas wilayah, tahun 2015, yang meliputi data luas wilayah darat (administratif) bersumber dari Kemendagri dan data luas wilayah laut bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), tahun 2016, bersumber dari BPS. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2015, bersumber dari BPS. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tahun 2015, bersumber dari BPS (diluar sektor pertambangan dan penggalian; dan industri pengolahan). PDRB per kapita dihitung dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang datanya bersumber dari Kemendagri. Untuk daerah yang PDRB per kapita-nya terlalu tinggi atau pencilan (outlier), nilainya dihitung sama dengan PDRB per kapita daerah tertinggi di dalam kelompok (layer) di bawahnya, agar hasil perhitungannya bisa mencerminkan pemerataan yang lebih baik. Total Belanja Rata-rata (TBR), dihitung berdasarkan data belanja daerah yang bersumber dari Pemda provinsi dan kab/kota dengan mempertimbangkan beban pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi. Untuk daerah yang TBR-nya terlalu tinggi atau pencilan (outlier), nilainya tidak dimasukkan dalam penghitungan TBR, agar hasil perhitungannya bisa mencerminkan tingkat kewajaran dan pemerataan yang lebih baik. 8
DATA UNTUK PENGHITUNGAN ALOKASI DAU (3)
KAPASITAS FISKAL(KpF) Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari laporan realisasi APBD TA 2015 yang disampaikan oleh Pemda provinsi dan kab/kota kepada Kementerian Keuangan. DBH Pajak, bersumber dari realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBH CHT TA 2015 kepada daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. DBH SDA, bersumber dari realisasi penyaluran DBH SDA TA 2015 kepada daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
9
URUSAN PEMERINTAHAN DIALIHKAN PORSI & BOBOT ALOKASI DASAR DANYANG VARIABEL CELAH FISKAL BERDASARKAN UU NO.DAU 23 TAHUN 2014 DALAM PERHITUNGAN TA 2017 NO
URUSAN
PERALIHAN URUSAN/KEWENANGAN
1
Pengelolaan Pendidikan Menengah
Kab./Kota ke Provinsi
2
Kehutanan
Kab./Kota ke Provinsi
3
Ketenagakerjaan
Kab./Kota ke Provinsi
4
ESDM
- Kab./Kota ke Provinsi - Kab./Kota ke Pusat - Provinsi ke Pusat
5
Perhubungan
- Kab./Kota ke Provinsi - Kab./Kota ke Pusat - Provinsi ke Pusat
6
Perikanan
- Kab./Kota ke Pusat - Provinsi ke Pusat
7
BKKBN
Kab./Kota ke Pusat
8
Metrologi Legal
Provinsi ke Kab./Kota
Berdasarkan Perka BKN yg telah diterbitkan saat pengalokasian DAU
Data saat ini yang tersedia: Data belanja pegawai guru dan tenaga kependidikan menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalihan Pegawai ke Pusat Dengan tidak adanya pengalihan pegawai daerah ke Pemerintah Pusat, maka belanja pegawai daerah tersebut agar tetap dialokasikan melalui APBD.
PENGALOKASIAN DAU TA 2017 (1) Pengalihan Kewenangan Kab./Kota ke Provinsi Rp15,4 T
PDN Neto Rp1.326,91 T Alokasi DAU 2017 Rp410,84 T
DAU Formula Rp380,82 T
Tambahan Alokasi Kab./Kota Rp4,84 T
(28,7% PDN Neto)
DAU MURNI Rp401,13 T KB Penundaan DAU 2016 Rp9,71 T
Kurang Bayar atas Penundaaan DAU TA 2016 Rp9,71 T
PENGALOKASIAN DAU TA 2017 (2) Prov pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi (15,47 T)
DAU FORMULA
AD
CF
40%
60%
Total Alokasi Provinsi
DAU 2017
DAU FORMULA
DAU TA 2017
Hasil
Hasil
6 prov value naik Rp0,75 T
33 prov value naik Rp15,02 T
27 prov value turun Rp1,20 T
0 prov value turun 0
1 prov
1 prov
Rp38,08 T (10% dari Rp380,82 T)
Rp53,55 T ( 13,35% dari Rp401,13 T)
12
Data Pengalihan Kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi terhadap Beban Belanja Gaji PNSD
13
ARAH PENGGUNAAN DANA TRANSFER UMUM (DTU) TA 2017 LATAR BELAKANG Penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur daerah pada tahun 2015 Rasio Belanja Infrastruktur terhadap DTU Jumlah Daerah
< 25%
> 25%
119
423
Rata-rata
35,8%
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTU
TUJUAN KEBIJAKAN
Dalam UU APBN TA 2017, DTU diarahkan ≥ 25% untuk
Memperbaiki kualitas belanja APBD Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DTU Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana/prasarana layanan publik
belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka: meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
HASIL PENDATAAN PENGALIHAN PERSONIL KEMENTERIAN
URUSAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional
ESDM
Inspektur Tambang
BKKBN
Pengelolaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
PERHUBUNGAN
TOTAL
Pengelolaan Terminal Penumpang tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
JUMLAH PERSONIL
(%)
572
2,54
3.201
14,21
999
4,44
15.777
70,06
1.970
8,75
22.519
100
Sumber: Kemendagri, diolah
