KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Strategi Penguatan Fiskal Daerah dan Ruang Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dalam Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bambang P.S. Brodjonegoro Wakil Menteri Keuangan II

Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Manado, 11 Agustus 2014 1

POKOK BAHASAN 3 1 2 3 22 3 23 3 24

UPDATE KONDISI PEREKONOMIAN DOMESTIK ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SKEMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS KERJA SAMA PEMERINTAH – SWASTA (KPS)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2

1.

.

.

.

.

.


UPDATE KONDISI PEREKONOMIAN DOMESTIK

3

UPDATE PEREKONOMIAN DOMESTIK Indikator

Kinerja

Nilai Tukar

• • • •

Per 31 Desember 2013 : Rp12.171/USD depresiasi 19,54%(ytd) Per 2 Januari 2014: Rp12.160 depresiasi 0,09% (ytd) Per 04 Agustus 2014: Rp11.761 apresiasi 3,49% (ytd) Periode 2 Jan – 04 Agustus 2014à Terkuat Rp11.293/USD -- Terlemah Rp12.240/USD

IHSG

• • • •

Per 31 Desember 2013 : 4.274,18 melemah 0,98% (ytd) Per 2 Januari 2014: 4.327,27 menguat 15,5% (ytd) Per 04 Agustus 2014: 5.119,25 menguat 19,77% (ytd) Periode 2 Jan –04 Agustus 2014à Tertinggi 5.119,25 – Terendah 4.175,81

Inflasi

• Inflasi sepanjang tahun 2013 sebesar 8,38% (ytd, yoy), rata-rata inflasi 2013: 6,97%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 2012: 4,28% (SBH 2007) • Inflasi Juli 2014 : 0,93% (mtm) , 2,94% (ytd) atau 4,53% (yoy)

Harga Minyak Mentah Indonesia

• Per Juni 2014 ICP mencapai US$108,95 per barel • Per Januari 2014 ICP mencapai US$105,8 per barel • Rata-rata tahun 2013 sebesar US$105,9 per barel • Total capital inflow 2013 sebesar Rp36,0T. Saham = net outflow 20,6T; SUN net inflow 53,3T; SBI = net inflow 3,3T.

Arus Modal Masuk

Yield SUN


• Selama Juli 2014: Sahamàinflow Rp13,07 triliun, SUNà Inflow Rp51,31 triliun (s.d 27 Juli) • Selama 2014 (ytd) : Saham (s.d 4 Agt ) àinflow Rp55,25 triliun; SUNà inflow Rp88,38 triliun (s.d.4 Agst) • Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 4 Agst 2014 adalah sebesarRp 412,03 T • • • •

Per 31 Des 2013: Yield SUN 10Yà 8,47%, Yield SUN 5Y à 8,07%. Per 2 Jan 2014: Yield SUN 10Y à 8,57%, Yield SUN 5Y à 8,09% Per 04 Agst 2014: Yield SUN 10Y à 8,12%, Yield SUN 5Y à 7,94% Periode 1 Jan – 04 Agst 2014 : Yield SUN 10Yà Tertinggi 9,18% -- Terendah 7,83% Yield SUN 5Y à Tertinggi 8,67% -- Terendah 7,56%

4

4

LANJUTAN …. Indikator Pertumbuhan PDB

Kinerja • Pada Semester I-2014 PDB tumbuh sebesar 5,17% (yoy). • Sepanjang 2013 : 5,78% (yoy). PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8%. • Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3.3% • Realisasi PMA/PMDN Q2 2014 mencapai Rp116,2T atau naik 16,34% (yoy) ü PMA : Rp 78,0T naik 16,9%(yoy) ü PMDN : Rp 38,2T naik 15,4%(yoy) • Realisasi PMA/PMDN semester I 2014 mencapai Rp222,8T atau naik 15,56% (yoy) ü PMA : Rp 150,0T naik 13,5%(yoy) ü PMDN : Rp 72,8T naik 20,2%(yoy)

Investasi Langsung

Perdagangan Internasional

• Jan – Des 2013: Ekspor tumbuh -3.93% (yoy). Impor tumbuh -2,64% (yoy) • Juni 2014 : Ekspor naik 4,45% (yoy) menjadi US$15,42 miliar, sementara impor naik 0,54% (yoy) menjadi US$15,72 miliar. Defisit neraca perdagangan sebesar US$305,1 juta • Semester 1 2014 : ekspor turun 2,46% (yoy) menjadi US$88,83 miliar, sementara impor turun 4,7% (yoy) menjadi 89,98 miliar. Defisit perdagangan sebesar US$1,15 miliar. •

Neraca Pembayaran

• •


Pada Q1-2014 Defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4.2 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$4.3 miliar (2.1% PDB). Surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi US$7.8 miliar yang berasal dari defisit investasi lainnya. BoP Q-1 2014 masih surplus US$3.6 miliar. 5

5

.

2.

.

. .


.

ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH : REFORMASI FISKAL DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

6

TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN APBN Fiscal space terbatas (22-24%)

Diefisienkan

Porsi subsidi yang besar (27,5%)

Dioptimalkan & proporsional tiap kuartal KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Quality spending

Penyerapan kurang optimal & pola menumpuk Q4

Diperlebar

Mandatory spending. Anggaran pendidikan 20% & TKD 30%)

Tambahan mandatory spending dikendalikan

7

ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH Tema Kebijakan Fiskal Penguatan Ketahanan dan Produktifitas APBN untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal dalam rangka Peningkatan Kapasitas Produksi dan Daya Saing Perekonomian Nasional

Strategi Produktivitas & Daya Saing

Ketahanan & Keberlanjutan 1. Fiscal buffer (SAL, Cadangan Risiko Fiskal); 2. Flexibility (memperlebar fiscal space, respon kebijakan, crisis preparedness); 3. Fiscal risks management (Defisit, debt ratio, primary balance, debt service ratio)


1. Quality of spending § Efficiency à sinergis (minimalisir overlapping), flat policy , pembatasan kegiatan kurang produktif, Meningkatkan ketepatan sasaran (subsidi dan bansos); § Productivityà belanja modal infrastruktur (MP3EI); § Effectivenessà penyederhanaan mekanisme (pengadaan, revisi dan pencairan); 2.

Pembiayaan untuk percepatan infrastruktur (utang untuk produktif, penjaminan infrastruktur);

3.

Insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis..

Kesejahteraan 1. Sinergisitas dan efektivitas program pro poor (MP3KI); 2. Perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antar daerah (kesenjangan ekonomi).

8

KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA JANGKA MENENGAH Arah Kebijakan: Iklim Investasi

Optimalisasi pendapatan

Konservasi lingkungan

§ Optimalisasi pendapatan; § Iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha terjaga; § Konservasi lingkungan terjaga.

Strategi untuk optimalisasi Pendapatan: 1. Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis untuk mendukung iklim investasi; 2. Penguatan sistem dan administrasi dalam rangka peningkatan kepatuhan setiap WP; 3. Memperluas tax base dengan Penggalian potensi sektor unggulan; 4. Menyederhanakan golongan dan struktur tarif CHT; 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan ; 6. Penggalian WP orang pribadi; 7. Pemanfaatan data pihak ketiga sebagai pembanding dengan memanfaatkan SIN; 8. Mendorong meningkatan PNBP SDA melalui efisiensi cost recovery dan peningkatan lifting dengan tetap menjaga konservasi lingkungan; 9. Review skema perpajakan & royalty dari penerimaan SDA; 10.Perbaikan tata kelola migas dalam rangka penguatan manfaat jangka panjang; 11.Review jenis dan tarif PNBP KL dengan tetap menjaga peningkatan kualitas pelayanan publik; 12.Mendorong peningkatan kinerja BUMN; 13.Peningkatan lifting minyak dengan mendukung pengembangan sumur baru melalui pemberian insentif fiskal ; KEMENTERIAN KEUANGAN RI

9

KEBIJAKAN BELANJA NEGARA JANGKA MENENGAH Arah kebijakan: Short term spending •

Flexible spending

Long term spending

Target

Welfare

1. Mendorong efisiensi; 2. Meningkatkan produktifitas; 3. Meningkatkan fleksibilitas

Strategi untuk peningkatan quality spending: 1. Short term strategy : Mengarahkan belanja untuk menjaga daya beli, kelancaran kegiatan operasional, efisiensi birokrasi & pemeliharaan aset ; 2. Long term strategy : di fokuskan untuk meningkatan daya saing, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi perekonomian, keamanan dan politik & peningkatan kapasitas perekonomian serta pengurangan kesenjangan & kemiskinan (MP3KI)à pembangunan infrastruktur (MP3EI), ketahanan energi, ketahanan pangan, kualitas dan akses pendidikan,kesehatan dan pengembangan iptek dan SDM, . 3. Penguatan fleksibilitas belanja untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui penyediaan fiscal buffer (SAL, Cadangan risiko fiskal)yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuanggan negara à pelebaran fiscal space à efisiensi belanja barang (flat policy), efisiensi subsidi dan bansos, . KEMENTERIAN KEUANGAN RI

10

3.

.

.

.

.

.


DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

11

3.1. Insentif Fiskal APBN


12

INSENTIF FISKAL PERPAJAKAN PP NOMOR 52 TAHUN 2011 Diberikan fasilitas pajak penghasilan bagi industri yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu berupa: 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (selama 6 thn) 2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat 3. pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku 4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 thn tetapi tidak lebih dari 10 thn PP NOMOR 94 TAHUN 2010 Fasilitas perpajakan (TAX HOLIDAY) bagi industri sumberdaya terbarukan berupa: 1. Pembebasan pajak 5 s.d 10 tahun sejak produksi komersial; 2. Pengurangan pajak sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 thn. Pelaksanaan PP tersebut diatur dalam PMK No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

FASILITAS PPN PP NOMOR 31 TAHUN 2007

Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Ø

Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis : § barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.

FASILITAS BEA MASUK PMK NOMOR 76/PMK.011/2012 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

PMK NOMOR 11/PMK.011/2014 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014 . Peningkatan Daya Saing

13

INSENTIF BEA KELUAR ATAS EKSPOR PRODUK MINERAL YANG MEMBANGUN SMELTER ( PMK 153/2014)

Tarif Bea Keluar (%) No

Tingkat Kemajuan Pembangunan

2015

2014

2016-2017

Sejak berlaku Sejak 1 Jan s/d Sejak 1 Juli s/d Sejak 1 jan 2016 Sejak 1 Juli 2016 s/d s/d 31 Des 30 Juni 31 Des s/d 30 Juni 2016 12 Jan 2017

1 Tahap I (Tingkat kemajuan s/d 7,5%)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

2 Tahap I (Tingkat kemajuan 7,5% s/d 30%)

5

5

5

5

5

3 Tahap I I (Tingkat kemajuan lebih dari 30%)

0

0

0

0

0


14

3.2 Anggaran Belanja Infrastruktur dan Program Prioritas untuk Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Pusat


15

PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR


16

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM TRILIUN RUPIAH….

Pendidikan (BOS)


17

3.3. Penguatan Fiskal Pemerintah Daerah

18 KEMENTERIAN KEUANGAN RI

18

ALUR PENGELUARAN DANA APBN KE DAERAH Pemerintah Pusat PENDAPATAN

Pemerintah Daerah Mendanai kewenangan 6 Urusan

Melalui Anggaran K/L Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan

Belanja Pemerintah Pusat Melalui Anggaran Non K/L

APBN

BELANJA

Dana Vertikal di Daerah Dana Dekon Dana Tgs Pembantuan PNPM, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan

APBD Hibah

Transfer ke Daerah PEMBIAYAAN Cat: 6 urusan pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

• Dana Perimbangan • Dana Otsus dan

Penyesuaian

Pinjaman 19

BESARAN DANA APBN YANG TELAH DISERAHKAN KE DAERAH MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 700

Triliun Rupiah

600 500 400 300 200 100 0 2001 DAU

DAK

Komponen PAD DAU DAK DBH Dana Otsus dan DIY Dana Penyesuaian Total Transfer ke Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2004 DBH

2009

Dana Otsus dan DIY

2001 15,2 60,3 20,7 81,1

2004 32,3 82,1 2,8 37,9 1,6 5,2 129,7

2013

2014

Dana Penyesuaian

2009 67,6 186 24,7 76,1 9,5 11,8 308,5

2013 140,3 311 31,7 103 13,4 70,4 529,3

PAD

2014 180,1 341 33 117,7 16,7 87,9 596,5

Selisih ‘14 – ‘01 164,9 280,7 33,0 97,0 16,7 87,9 515,4 20

RINGKASAN APBD KONSOLIDASI NASIONAL TAHUN 2013 - 2014 Uraian Pendapatan PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pend. Daerah yang Sah Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Lain-lain Surplus/defisit Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan SiLPA TA sebelumnya Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2013 2014 Rp Miliar % Total Rp Miliar % Total 653.512 100,0% 759.476 116,2% 140.328 21,5% 180.347 27,6% 433.213 66,3% 482.221 73,8% 79.971 12,2% 96.908 14,8% 707.890 100,0% 817.674 115,5% 296.818 41,9% 326.737 46,2% 148.171 20,9% 182.523 25,8% 175.808 24,8% 213.670 30,2% 87.093 12,3% 94.745 13,4% (54.378) 54.814 66.819 61.373 2.864 12.005 1.065 8.002 1.971

91,8% 4,7% 8,9% 66,7% 16,4%

(58198) 59.197 74.617 70.687 94,7% 2.192 3,1% 15.420 0,1% 583 4,9% 12.137 101,1% 2.297 19,1% 21

TANTANGAN DALAM PERJALANAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL Yang Akan Datang 2005-sekarang Revisi UU 33/2004

20012004 UU 33/2004 UU 25/1999 Jumlah Pemda: 367 Daerah Transfer: Rp81 T PAD: Rp15 T Volume APBD: Rp100 T

Jumlah Daerah (2014) : 539 Daerah Transfer (2014): Rp596 T PAD (2014): Rp180 T Volume APBD (2014): Rp759 T

Jumlah Daerah : 548 dan terus bertambah Transfer/PAD/Vol APBD terus meningkat ü Demand on good governance ü Demand on improvement in the quality of spending

Kompleksitas dan tantangan yg terus meningkat memerlukan perbaikan terus menerus pada aspek “elemen desfis” maupun “management” KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22

TANTANGAN SAAT INI: 1. POTENSI PAD YANG KURANG MERATA Rasio Pajak terhadap PDRB per Wilayah %

Sumber: APBD 2013 (Diolah), *) Tidak termasuk DKI Jakarta

• Secara rata-rata rasio pajak per wilayah sebesar 1,57%. Rasio pajak di wilayah Sulawesi merupakan yang paling tinggi dibandingkan 4 wilayah lainnya, yaitu sebesar 1,92% dan rasio pajak yang terendah terdapat di wilayah Nusa Tenggara Maluku Papua yaitu sebesar 1,13%. • Hal ini menunjukkan belum meratanya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD-nya. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

23

TANTANGAN SAAT INI:

2. STRUKTUR BELANJA APBD YANG KURANG OPTIMAL Trend Belanja Daerah 50.00% 45.00%

46.52%

46.25%

44.12%

43.46%

41.94%

40.00% 35.00% 27.60%

30.00% 25.00%

22.53% 19.21%

19.17%

20.00% 15.00%

9.78%

10.00%

11.74%

22.92% 21.04%

24.83%

23.22% 20.65%

20.93% 12.30%

12.01%

9.78%

5.00% 0.00% 2009

Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Lain-Lain Total KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

180,439

198,562

229,081

79,600

82,007

114,598

§ Proporsi terbesar belanja daerah adalah 39.5% belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% (untuk provinsi di 26.1% 22.3% kisaran 20% dan untuk Kab/Kota di kisaran 12.1% 50%) namun kecenderungannya menurun. 2014

2013

2014

261,153

296,540

322,627

104,221

122,225

148,012

181,929

96,179

113,523

137,438

175,578

212,676

40,594

50,110

48,449

71,071

86,953

98,675

415,232

426,857

495,274

591,887

707,083

815,907

§ Proporsi belanja modal relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2012, 2013 dan 2014.

24

TANTANGAN SAAT INI: 3. PENYERAPAN BELANJA APBD RELATIF LAMBAT 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00

Belanja Modal

20.00 0.00 tw1 Tot Belanja

B. Pegawai B. Barang&Jasa B. Modal B. Lainnya Total Belanja

• Penyerapan Belanja Modal di Tw I-III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November-Desember.

• Ada beberapa belanja yang termasuk tw2 tw3 tw4 belanja lainnya yang B. Pegawai B.Lainnya B. Barang jasa B. Modal tidak dianggarkan di APBD murni, (Tahun 2013 Dalam %) sehingga mempunyai TW 1 TW 2 TW 3 TW 4* 10.61 28.92 55.33 99.00 reliasasi diatas 100%. 16.13 6.78 1.69 16.29

* Triwulan IV menggunakan data tahun 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN RI

38.27 26.68 11.88 35.25

66.12 49.53 31.10 77.35

99.97 98.60 94.91 107.09 25

TANTANGAN SAAT INI: 4. BESARAN DANA PEMDA DI PERBANKAN § Bulan Desember merupakan titik terendah besaran simpanan pemda di Bank umum dan BPR, sehingga besaran teresebut menunjukkan dana benar-benar tidak tergunakan pada tahun berkenaan § Desember tahun 2013 posisi Dana Idle adalah Rp 94,31 T lebih rendah dari tahun 2012 sebesar Rp 99,24 T, dimana salah satu penyebabnya adalah transfer pemerintah pusat yang lebih rendah dari alokasi awal. • Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dari simpanan berjangka, Giro dan Tabungan. • Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank)

193,0

206.4

169,6

99,9

100,7

127,8

117,0 102,5

• Besaran dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami tren yg meningkat secara signifikan Data update: Mei 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN RI

26

STRATEGI PENGUATAN FISKAL DAERAH • Perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah. • Perbaikan formulasi kebijakan di bidang belanja daerah: • meningkatkan kualitas belanja daerah, antara lain melalui penyusunan pedoman pengelolaan dana transfer dan percepatan penyampaian informasi alokasi Dana Transfer. • menerapkan sanksi terhadap K/L dan Daerah yang mendanai kegiatan yang bukan urusannya. • mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar. • Perbaikan formulasi kebijakan di bidang pembiayaan daerah antara lain dengan membuka terobosan untuk pembiayaan melalui Regional Infrastructure Development Fund (RIDF), penerbitan Obligasi Daerah, dan pengembangan instrumen pembiayaan daerah lainnya seperti: pinjaman antar daerah, pinjaman lunak, penerusan pinjaman, Public Private Partnership (PPP), Viability Gap Funding (VGF) dan SUN/SUKUK-based on regional project • Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

27

ARAH PERBAIKAN KEBIJAKAN MELALUI REVISI UU NOMOR 33/2004 Ø Pengendalian pemekaran daerah o Pengalokasian Dana Perimbangan kepada daerah otonom baru, dilakukan pada tahun kedua. Ø Pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan o Kontrol terhadap dana idle daerah, terutama pembatasan terhadap simpanan Pemda di Bank dalam bentuk simpanan berjangka., agar daerah lebih fokus pada belanja untuk peningkatan public service delivery, dan mengurangi fokus pada investasi financial; Ø Surveillance serta reward and pubishment: o surveillance dilakukan secara berkala, sebagai salah satu alat untuk memberikan reward and punishment kepada daerah yang didasarkan pada kinerja keuangannya. Ø Reformulasi Sumber Pendanaan APBD o Menghapus alokasi dasar (belanja pegawai daerah) formula DAU, sehingga formula DAU hanya didasarkan pada Fiscal Gap, yaitu selisih antara Fiscal Needs dan Fiscal Capacity daerah. o Reformulasi DAK agar lebih fokus pada pencapaian SPM di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ke-PU-an (jalan, jembatan, air minum dan irigasi). o Penerapan kerangka pendanaan jangka menengah pada DAK untuk mengurangi komplikasi penyusunan APBD sebagai akibat sempitnya jarak waktu antara penetapan DAK dengan tenggat waktu penetapan APBD. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

28

3.4. Optimalisasi Pemanfaatan APBD


29

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAERAH KTI:

PDRB Proporsi Perekonomian Per Wilayah 2009 - 2012 58.58

60.0

57.62 2009

50.0 Persen

PDRB daerah-daerah di kawasan timur Indonesia menyumbang sekitar 18,72% (2009) à 18,61% (2014), dari total PDRB seluruh daerah.

2010

2011

2012

40.0 30.0

Kawasan Timur Indonesia

23.77

22.69

20.0

9.21

10.0

2.76

9.30

2.51

4.74

4.46

2.29

2.06

Sumatera

Jawa

Bali dan Nusa Tenggara

Sumber: BPS, diolah Persen 18.0

Kalimantan

Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012

Maluku dan Papua

15.85


16.0 14.0 12.0

10.41 9.26

10.0

8.21

8.0 6.0

5.21

7.44

6.22 6.35

6.60 6.48 6.53 6.21 6.15 6.34 6.01 5.72 5.32

7.86 7.74

7.27 5.84

6.68

7.81

6.65

5.73

6.66 5.43

6.23

3.98

3.55

4.0

8.37

9.00

1.08

2.0 0.0

PAPUA BARAT

PAPUA

MALUT

MALUKU

SULTRA

SULBAR

SULSEL

SULTENG

GORONTALO

Nasional

SULUT

-1.13

NTT

NTB

BALI

KALTIM

KALSEL

Pertumbuhan Ekonomi

KALTENG

KALBAR

JATIM

DIY

JATENG

BANTEN

JABAR

DKI

LAMPUNG

BENGKULU

BABEL

SUMSEL

JAMBI

KEPRI


RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

-2.0

30


IPM Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2012 80.0


78.33 76.90 76.20 75.1374.70

76.0

76.75 75.46

73.99

73.93 73.78 72.45

73.78 72.51

76.95

76.71

73.36

73.11

71.49

72.0

73.29

73.49

72.83

72.70 72.42 72.14 71.31 70.7371.05 69.98

71.08

70.31

70.22

68.28

68.0

66.89 65.86

64.0 PAPUA BARAT

PAPUA

MALUT

MALUKU

SULTRA

SULBAR

SULSEL

SULTENG

GORONTALO

SULUT

NTT

NTB

BALI

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

JATIM

IPM

DIY

JATENG

BANTEN

JABAR

DKI

LAMPUNG

BENGKULU

BABEL

SUMSEL

JAMBI

KEPRI

RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

Sumber: BPS, diolah

Nasional

• Sebagian besar daerah di kawasan timur Indonesia memiliki IPM di bawah angka IPM nasional. • Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sangat diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

31


PENGANGGURAN & KEMISKINAN Pengangguran Terbuka per Wilayah 2009 - 2013 5.7

6.00

4.8

Juta Jiwa

5.00 4.00


3.00 2.00

1.8

1.5 0.4

1.00

0.2

0.4

0.3

0.5

0.4

0.2

0.2

Sumatera

Jawa

Sumber: BPS, diolah

Bali dan Nusa Tenggara 2010

2009

Kalimantan 2011

Sulawesi 2012

Maluku dan Papua 2013

Penduduk Miskin per Wilayah 2010 - 2014 20.0

17.3 15.5

Juta Jiwa

15.0 10.0

6.7


6.1

5.0

2.2

2.0

1.0

1.0

2.3

2.2

1.5

1.6

Sumatera

Jawa 2010


Bali dan Nusa Tenggara 2011

Kalimantan 2012

2013

Sulawesi

Maluku dan Papua

2014

32

PENDAPATAN APBD PEMDA DI KTI*

• Pendapatan pemda-pemda di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus meningkat, dari Rp164,6 triliun (2010) à Rp270,3 triliun (2014). • Kontribusi PAD dalam APBD di daerah KTI masih relatif rendah à 11,1% (2010) dan 14,2% (2014). • Masih terbuka potensi besar untuk meningkatkan PAD. * pemda di KTI meliputi pemda-pemda di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

33

BELANJA APBD PEMDA DI KTI*

Ø Belanja pemda-pemda di Kawasan Timur Indonesia terus meningkat, dari Rp160,8 triliun (2010) à Rp294,4 triliun (2014). Ø Belanja pegawai PNSD masih dominan dalam APBD Pemerintah Daerah Kawasan Timur Indonesia tahun 2010 – 2014 à 40,23% (2010) dan 36,31% (2014). Ø Pemda perlu terus meningkatkan kualitas belanja APBD diantaranya melalui alokasi belanja modal infrastruktur yang lebih besar, serta mengurangi alokasi belanja pegawai dan belanja yang tidak prioritas. * pemda di kawasan timur Indonesia meliputi pemda-pemda di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

34

4.

.

.

.

.

.


SKEMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS KERJA SAMA PEMERINTAH – SWASTA (KPS)

35

TANTANGAN DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (PERSPEKTIF LEMBAGA2 KEUANGAN) Tantangan : n Asset liability mismatch – kebutuhan dana jangka panjang vs periode waktu pinjaman n Diperlukan sumber daya dengan skala besar dalam satu proyek yang padat modal n Risiko yang tinggi dalam kerjasama penyediaan infrastruktur n Efektivitas penegakan kontrak (Contract Enforcement)

Risiko-Risiko: n Political risk & Implementation risks n Risiko Kegagalan Pembayaran Pinjaman n Risiko Suku Bunga n Risiko Nilai Tukar dan Fluktuasinya KEMENTERIAN KEUANGAN RI

36

Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur } Pihak Swasta dapat berperan dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/Public Private Partnership (PPP) } Pengalaman Internasional: 1. PPP adalah pola pengadaan proyek infrastruktur yang didasarkan pada kontrak tertulis antara Pemerintah sebagai pemilik proyek Kerjasama dengan pihak sponsor/investor dari swasta yang berdasarkan pada: § Skema pembagian risiko dan return yang fair; § Spesifikasi layanan infrastruktur yang dibutuhkan. 2. Ciri-ciri dari proyek-proyek PPP internasional: § Nilai investasi yang besar/sangat besar; § Punya dampak nasional; § Transformatif (hanya pemerintah yang baik yang bisa menyediakan layanan infrastruktur). } Dasar Hukum Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia: Perpres 67/2005 j.o. Perpres 13/2010 jo. Perpres 56/2011: Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

37

Peran Kementerian Keuangan dalam Proyek KPS Bappenas

BKPM

Kementerian Keuangan

Fasilitasi Pelaksanaan Proyek KPS

• Kebijakan- kebijakan perencanaan KPS; • Penetapan PPP Book PIP

PT PII

PT SMI

Dana talangan Dukungan Pemerintah

Penjaminan Risiko Infrastruktur

Pelaksanaan Penyiapan Proyek

• Promosi dan Investor Relationship • Clearing house Agent

Peran Kementerian Keuangan: 1. Memfasilitasi pelaksanaan Proyek KPS terkait dukungan dan jaminan pemerintah melalui kegiatan: § Penyediaan Dana Talangan Dukungan Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah § Penjaminan Risiko Infrastruktur melalui PT Penjaminan Infastruktur Indonesia (Persero) § Pelaksanaan Penyiapan Proyek KPS melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2. Mengoordinasi keseluruhan instrumen penjaminan dan pembiayaan infrastruktur dengan skema KPS yang dilaksanakan oleh BKF Kementerian Keuangan KEMENTERIAN KEUANGAN RI

38

PENGATURAN TERKAIT KPS •

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 yang merupakan revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67/ Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur – Pemerintah dapat memberikan Dukungan dan Jaminan Pemerintah. – Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum. – Jaminan Pemerintah diberikan dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN. Dukungan Pemerintah:

Jaminan Pemerintah :

§ Karakteristik Proyek KPS layak secara ekonomi namun memiliki kelayakan finansial yang marjinal

§ Political risks dalam proyek yang tidak bisa dikendalikan oleh swasta

§ Dukungan diberikan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek

§ Kekhawatiran swasta dalam bertransaksi dengan kementerian/lembaga sebagai pemilik/penanggung jawab proyek

§ Dukungan dapat diberikan dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial sesuai aturan § Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(sovereign risk). Jaminan dalam bentuk kompensasi finansial diberikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78/2010 39

TERIMA KASIH

40 KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Perkembangan perekonomian global 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan 2013, namun masih terdapat Downside Risk… WEO-IMF

GDP

Trade Vol.

2013

World US Europe Tiongkok India ASEAN-5 Indonesia

3,0 1,9 -0,5 7,7 4,4 5,2 5,8

Oct'13 3,6 2,6 1,0 7,3 5,1 5,4 5,5

World

3,0

4,9

2014 Jan'14 3,7 2,8 1,0 7,5 5,4 5,1 n.a

Apr'14 3,6 2,8 1,2 7,5 5,4 4,9 5,4

4,5

4,3

Oct'13 4,0 3,3 1,3 7,0 6,3 5,5 6,0

Apr'14 3,9 3,0 1,5 7,3 6,4 5,4 5,8

5,4

5,2

5,3

Ket: update IMF per Juni 2014, perkiraan pertumbuhan AS 2014 sebesar 2,0%, sementara perkiraan pertumbuhan Eropa 2014 direvisi menjadi 1%. 2012 World Memo item: World (2010 PPP weights) High income Euro Area Japan United States Developing countries China Indonesia India

6,7


2,5 3,2 1,5 -0,6 1,4 2,8 4,8 7,7 6,3 4,5

2013e Jan-14 Jun-14 2,4 2,4 2,9 3,1 1,3 1,3 -0,4 -0,4 1,7 1,5 1,8 1,9 4,8 4,8 7,7 7,7 5,6 5,8 4,8 4,7

Consensus forecast June 2014

2015 Jan'14 3,9 3,0 1,4 7,3 6,4 5,6 n.a

Source: WEO-IMF

2014f Jan-14 Jun-14 3,2 2,8 3,7 3,4 2,2 1,9 1,1 1,1 1,4 1,3 2,8 2,1 5,3 4,8 7,7 7,6 5,3 5,3 6,2 5,5

41

2015f Jan-14 Jun-14 3,4 3,4 3,9 4,0 2,4 2,4 1,4 1,8 1,2 1,3 2,9 3,0 5,5 5,4 7,5 7,5 5,5 5,6 6,6 6,3

41

OUTLOOK ASUMSI MAKRO 2014 2012 realisasi Pertumbuhan Ekonomi 6.3 %, yoy Inflasi %, yoy %, ytd Nilai Tukar

2013 realisasi 5.8

2014 APBN

APBN-P OUTLOOK

2015

6.0

5.5

5.5

5.5 - 6.0

4.3

8.4

5.5

5.3

5.3

3.0 - 5.0

9384

10452

10500

11600

11700

11500 - 12100

3.2

4.5

5.5

6.0

6.0

6.0 - 6.5

• Rata-rata nilai tukar diperkirakan akan mencapai kisaran Rp11700/USD

112.7

105.7

105

105

105

95 - 110

ü pola musiman di akhir tahun

Rupiah per dolar AS, rata rata

Suku Bunga SPN 3 Bulan (% rata rata) ICP (USD per barel)

Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) Gas

• Masih terdapat potensi pertumbuhan <5,5%. Menunggu release PDB Q2 2014

860

1260

825

1215

870

1240

818

1224

804*

1224

830 - 900

1235 - 1260

• Inflasi masih bergerak pada perkiraan sebelumnya

• Lifting minyak diperkirakan hanya sanggup mencapai 804 ribu barel/hari. ü SKK Migas : Rapat Interdep 8 Juli 2014

(rb brl. setara minyak/hari) KEMENTERIAN KEUANGAN RI

42

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH Defisit terkendali dalam batas aman

Produktifitas

Risiko Debt Ratio turun dan mengarahkan kegiatan produktif

Strategi efisiensi Pembiayaan

Arah Kebijakan: 1. Fokus kegiatan produktif 2. Dikelola secara prudent 3. Penguatan daya tahan (resilience)

1. Kebijakan defisit untuk menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; 2. Pengendalian penambahan utang : pertumbuhan stock utang disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk meminimalisir risiko; 3. Mempertimbangkan kemampuan membayar (solvabilitas) dan kemampuan menyerap; 4. Mengarahkan agar pemanfaatan utang benar –benar untuk kegiatan produktif ; 5. Diarahkan agar memberi manfaat optimal bagi perekonomian domestik; 6. Secara bertahap menurunkan stock utang (penurunan debt ratio, net negative flow) 7. Bersumber dari pembiayaan yg cost of borrowing-nya relatif murah dan berisiko rendah; 8. Dapat mengoptimalkan peran pembiayaan sebagai instrumen untuk percepatan infrastruktur, peningkatan kinerja BUMN ; 9. Menjaga ketersediaan fiscal buffer yang memadai untuk memperkuat daya tahan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi alokasi KEMENTERIAN KEUANGAN RI

43

INSENTIF FISKAL UNTUK ENERGI TERBARUKAN Eksplorasi

Konstruksi

Operasi

1

Fasilitas Bea Masuk

✔

✔

✔

2

Fasilitas PPh

✔

✔

✔

3

Fasilitas PPN

✔

✔

✔

4

Pendanaan Eksplorasi untuk PLTP Melalui Fasilitas Dana Geothermal (FDG)

✔

--

--

5

Jaminan Pemerintah a. Fast-Track Program II (FTP II) : Off-take Guarantee (Surat Jaminan Kelayakan Usaha PLN )

--

--

✔

b. Proyek KPS (melalui PT PII)

--

✔

✔

Dasar Hukum: • 1,2, dan 3 : PMK 21 tahun 2010; •4 : PMK 03 tahun 2012; • 5.a. : PMK 139 tahun 2011; • 5.b. : Perpres 78 tahun 2010 dan PMK 260 tahun 2010. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

44

BEBERAPA BIDANG USAHA YANG MENDAPAT INSENTIF PPH SESUAI PP 52 TAHUN 2011 No.

Bidang Usaha

Cakupan Produk

1

Industri Kapal dan Perahu

2

Industri Pengolahan dan Semua jenis ikan (pisces) kecuali hiu Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng

Persyaratan

Kegiatan pembuatan dan perakitan macam-macam kapal dan Investasi > Rp. 50 M, Tng Kerja > 100 perahu komersil orang, Kapal diatas 500 DWT

Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng)

Kapasitas produksi minimal 30 ton/ha

3

Jasa Reparasi Kapal, Perahu Jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar,kapal Investasi > Rp. 50 M Tenaga Kerja > dan Bangunan Terapung atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan 300 orang Kapal diatas 50.000 DWT sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.

4

Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian

Industri oleokimia (fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty Investasi ≥ Rp. 300 M Tng kerja ≥ 100 nitrogen compound, glycerine, methyl ester dan/atau orang Industri yang terintegrasi turunannya) dalam satu wilayah dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan minyak nabati lainnya Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol Anhidrat) Industri Biolube


45

DISTRIBUSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER KAPITA Rp Juta/Kapita 16.00

Distribusi Realisasi TKD Per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2013

14.00 12.00

13.95

KTI

10.00 8.00 6.00

4.86

4.00 2.06

2.00 -

7.66 6.0

6.0 5.0

4.14

4.0 3.0 2.0

2.23

1.9 1.19

0.8

1.0

KTI

2011 2012

2.1

1.5

2010

3.01

3.0

2.71

PAPUA BARAT

Distribusi Realisasi TKD Per Kapita Menurut PulauTahun 2013

PAPUA

Rata-Rata/Kapita

MALUT

MALUKU

SULTRA

SULBAR

SULSEL

SULTENG

GORONTALO

SULUT

NTT

NTB

7.0

BALI

Juta Rp 8.0

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

JATIM

DIY

JATENG

BANTEN

JABAR

DKI

LAMPUNG

BENGKULU

BABEL

SUMSEL

JAMBI

KEPRI

RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

TKD/Kapita Se-Provinsi

2013

0.0 Sumatera


Jawa

Bali dan Nusa Tenggara

Kalimantan

Sulawesi

Maluku dan Papua

46

PENGUATAN FISKAL DAERAH : PAJAK & RETRIBUSI DAERAH Closed – List Pajak Daerah PROVINSI 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. 3. 4. 5.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok

KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Perdesaan & Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Closed -list system : • Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU 28/2009. • Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP. • Sistem closed list diberlakukan untuk menghindari banyaknya jenis pungutan pajak daerah yang dapat mendistorsi perekonomian daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

47

KARAKTERISTIK INFRASTRUKTUR • Merupakan proyek padat modal (capital-intensive) dengan jangka waktu pengembalian yang panjang (10 - 30 tahun); • Diperlukan investasi terusmenerus pada aset tetap untuk menjaga kinerja pelayanannya; • Struktur permodalan sebagian besar berasal dari porsi pinjaman (debt); • Investasi awal bagi pembangunan proyek sangat besar (high front-end capital outlays).


Infrastruktur rusak

Tingkat Pelayanan Rendah

Investasi Rendah

Lingkaran Keseimbangan Di Tingkat Dasar

Tingkat Pemeliharaan

Pengembalian

Rendah

Rendah

Kapasitas Rendah

48

JENIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR • Pengadaan oleh Pemerintah v Sumber pembiayaan utama untuk infrastruktur publik; v Dilakukan oleh Kementerian Teknis; v Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur Pemerintah Daerah.

• Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Mulik Daerah (BUMD) v Penugasan kepada PT PLN untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara dan energi terbarukan (Proyek 10.000 MW Tahap I dan II).

• Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) / Public Private Partnership (PPP) v Untuk menggeser paradigma pembangunan infrastruktur dari "pasokan bangunan ﬁsik" menjadi "penyediaan layanan infrastruktur“.


49

FASILITAS-FASILITAS PENDUKUNG PROYEK KPS 1. Dana Tanah (Land Fund) Dialokasikan untuk membantu investor dalam pembiayaan pengadaan tanah di muka dan mengatasi masalah ketidakpastian harga tanah 2. Dana Infrastruktur (Infrastructure Fund) Bertujuan untuk membantu investor memperoleh pembiayaan domestik baik dalam bentuk pinjaman maupun penyertaan modal 3. Dana Penjaminan (Guarantee Fund) Untuk memberikan penjaminan atas risiko-risiko infrastruktur yang dihadapi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Fasilitas-fasilitas pendukung dimaksud telah berdiri dan beroperasi secara penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.


50

LAND FUND q Land Capping

Ø Dukungan atas kenaikan harga tanah pada 28 proyek jalan tol Ø Dukungan Pemerintah dalam bentuk land capping dialokasikan sebesar Rp4,89 triliun sejak TA 2008 sampai dengan TA 2013 q Land Revolving Fund Ø Pertama, Pemerintah akan membiayai pengadaan tanah kemudian pemenang lelang akan membayar kembali kepada Pemerintah Ø Didanai dari APBN (sekitar Rp2,3 triliun) Ø Tambahan pendanaan dari APBN 2011 (Rp3,85 trilliun) dan APBN 2012 (Rp900 miliar) q Land Acquisition Fund Ø Untuk mendukung pengadaan tanah untuk beberapa Proyek KPS yang unviable.


51

PROJECT DEVELOPMENT SERVICES (PDF) • Pemerintah telah mendirikan Infrastructure Fund dalam bentuk BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF). • Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011, PT SMI ditugasi untuk memberikan fasilitasi penyiapan dua proyek KPS showcases, yaitu Kereta Api Bandara Soekarni HattaManggarai dan SPAM Umbulan. • Dalam penugasan tersebut, PT SMI wajib untuk memenuhi aktivitas berikut: – Memberikan konsultasi kepada Penangggung Jawab Proyek Kerjasama; – Menyiapkan pre-feasibility study; – Kegiatan Market Sounding; – Menyiapkan dokumen lelang; – Memberikan asistensi selama proses lelang; dan – Memberikan dukungan sampai dengan tercapainya financial close. KEMENTERIAN KEUANGAN RI

52

FASILITAS DANA GEOTHERMAL (FDG)

• Dimaksudkan untuk mendanai eksplorasi panas bumi (geothermal). Pengertian

Tujuan

Eligibility

Besaran

• Meningkatkan kontribusi sumberdaya energi terbarukan, khususnya energi panas bumi. • Membuat proyek panas bumi menjadi financially viable dan bankable dengan memberikan data eksplorasi yang diverifikasi oleh institusi internasional yang bereputasi. • Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kecukupan data pada WKP Panas Bumi sebelum pelelangan. • Pengembang panas bumi untuk melakukan eksplorasi .

• Rp 3 Trilliun (kumulatif di tahun 2013), direncanakan akan ditambahkan setiap tahun.


53

JAMINAN PEMERINTAH • Jaminan Pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). • PT PII sebagai “single window” dalam pemberian jaminan. • PT PII didirikan untuk memenuhi tujuan berikut: – Untuk memberikan jaminan atas political risk pada proyek infrastruktur dengan skema KPS – Untuk meningkatkan creditworthiness dan kualitas proyek infrastruktur dengan skema KPS melalui pemberian jaminan yang kredible atas political risk – Untuk meningkatkan governance dan transparansi pemberian jaminan – Untuk melindungi Pemerintah dari kewajiban kontijensi atas pemberian jaminan (ring-fencing eksposur kewajiban kontijensi terhadap APBN) KEMENTERIAN KEUANGAN RI

54

Alokasi APBN untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur Alokasi APBN untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur, 2008-2013 (Rp miliar) 2008 Keterangan

2010

APBNP

APBN

-

1.000,0

2.000,0 1.000,0

-

-

-

-

-

-

-

323,1

APBN Land Capping

2009 APBNP

2011 APBN

2012

APBN-P

APBN

2013

APBNP

APBN

APBN-P

APBN

1.200,0

1.000,0

890,2

610,0

500,0

500,0

500,0

-

-

2.300,0

-

3.850,0

900.0

900,0

-

-

-

-

1.126,5

1.126,5

876,5

876,5

1 .126,5

1.000,0 1.000,0

1.000,0

1.000,0

889,0

889,0

623,3

623,3

611,2

50,0

50,0

147,0

15,0

10,0

10,0

35,0

Non debt Financing Land Revolving Fund Fasilitas Dana Geothermal (FDG) Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Fast Track Project Phase I Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyediaan Air Minum Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada Central Java Power Plant KEMENTERIAN KEUANGAN RI

-

-

-

-

59,8

55

Moving Forward q

q

q

Viability Gap Fund (Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama) Ø Definisi: Dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian Biaya Pembangunan Proyek yang dilaksanakan melalui skema KPS. Ø Tujuan: meningkatkan kelayakan finansial Proyek KPS. Ø Untuk APBN 2013 telah dialokasikan dana VGF sebesar Rp.341 miliar untuk proyek infrastruktur air minum Umbulan dan Lampung. Project Development Facility (PDF) / Fasilitas Penyiapan Proyek Fasilitas ini dimaksudkan untuk: Ø menghasilkan kemasan proyek yang menarik minat investor Ø mewujudkan proses pengadaan badan usaha yang kompetitif, transparan dan akuntabel Ø Alokasi dana PDF dari tahun 2011 s.d 2013 masing-masing sebesar Rp. 132,65 miliar, Rp.397,36 miliar dan Rp.211,7 miliar Peningkatan Kapasitas Penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), melalui: Ø Peningkatan permodalan PT PII yang hingga saat ini telah memiliki Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp. 4,5 triliun; dan Ø Kerjasama PT PII dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis.


56

PETA SMELTER TEMBAGA DAN POTENSI KAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TEMBAGA

PT. Nusantara Smelting Corporation

PT. Batutua Tembaga Raya PT. Indosmelt PT. Freeport Indonesia

PT. Newmont Nusa Tenggara PT. Indovasi

PT. Smelting Gresik Mining Processing & Refining

Potensi lokasi kawasan industri

Downstream Industry On Progress investment

Diolah dari berbagai sumber KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PETA SMELTER NIKEL DAN POTENSI KAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NIKEL PT. Wedabay Nickel PT. Feni Haltim PT. Antam PT. Vale Indonesia PT. Sulawesi Mining Investment PT. Ibrish Mining PT. Putra Dermawan Pratama

PT. Bintang Fajar Sejahtera PT. Multi Baja Industri

Lokasi kawasan industri yang sedang dikembangkan KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Mining Processing & Refining Downstream Industry On Progress investment

Diolah dari berbagai sumber

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents