KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

··KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 667 /KM.l/2013 TENTANG PERUBAHAN '(ESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.Ol/2011 TENTANG STANDAR OPERASIGNAL PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATING PROCEDURES-LINK) KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP-13/Link/2012

Tanggal Penetapan: 28 Mei 2012

Tanggal Revisi [ke-L]:

A. Deskripsi Merupakan proses. kesinambungan antar SOP terkait (SOP - Link) pada masingrnasing unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai prosedur atas penanganan kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada level Waspada (aware), level Siaga (alert) atau Krisis (crisis).

B. Daftar Istilah 1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah suratberharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah Negara. 2. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahunanggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. 3. Surat Penetapan Rencana Kerja dan AnggaraJ} .Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SP RKA-BUN adalah dokumen penetapan alokasi anggaran menurut unit organisasi dan program serta dirinci ke dalam satuan kerja pada Bagian Anggaran Bendahara UmUm Negara.. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran. yang disusun oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara. 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi yang selanjutnya disebut SP-DIPA Revisi adalah surat pengesahan atas perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada halaman Surat Pengesahan, halaman I,halaman 11, halaman 11i, dan/atau halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administrasi. 6. Pembelian SBN di pasar sekunder adalah pembelian kembali SBN di pasar sekunder oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai 7. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN. 8. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) adalah forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2 -

-

c. Ruang LingkupRuang lingkup SOP penanganan kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara (SBN) meliputi beberapa kegiatan, antara lain: 1. Penetapan level kondisi Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis); 2. Pelaksanaan koordinasi dengan FKSSK dalam rangka penanganan kondisi krisis pasar SBN pada level waspada, siaga, atau krisis; 3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan- Kementerian BUMN dalam rangka penanganan kondisi krisis Pasar SBN pada level Siaga atau Krisis; 4. Pelaksanaan pembelian SEN menggunakan- dana DIPA Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan krisis pasar SBN; 5. Pelaksanaan pembelian SBN oleh Ditjen Perbendaharaan dan Zatau Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka penanganan krisis pasar SBN pada level Siaga atau Krisis; 6. Pelaksanaan pembelian SBN menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan kondisi pasar SBN pada level Krisis; 7_ Pencabutan level kondisi krisis Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis]. Adapun mekanismej'prosedur dimaksud antara lain:

dari

masing-masing

tata

cara.

penanganan

1. Penetapan Level Kondisi Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis) a. Pelaksanaan pemantauan pergerakan yield Surat Utang Negara (SUN) dan perhitungan indeksasi kondisi pasar Surat Berharga Negara sebagai indikasi awal untuk penyiapan rekomendasi penetapan level kondisi pasar SBN dan pengolahan data oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN; b. Penyediaan data transaksi harian SBN melalui Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan yang mengacu kepada SOP terkait dengan penelaahan transaksi obligasi harian sebagai bahan Direktorat Surat Utang Negara dalam penyiapan rekomendasi penetapan level kondisi pasar SBN; c. Penyampaian hasil qssesment atas perubahan harga/yield SUN, tren harga/yield SUN darr/atau hasil stress test sebagai bahan rekomendasi penetapan kondisi pasar SBNoieh Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN; d. Rapat penyusunan dan penyampaian rekomendasi penetapan kondisi pasar SBN dan penyiapan langkah-Iangkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar SBN oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, DJPU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang mengacu kepada SOP terkait .dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3 e. Penetapan kondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis dan langkah-langkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan yang mengacu kepada SOP terkait denganProtokol Manajemen Krisis Pasar SBN; f. Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil Penetapan kondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis dan langkah-Iangkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Menteri Keuangan yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN; g. Penyampaian surat Direktur Surat Utang Negara mengenai informasi Penetapan kondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Bidang Usaha JasaKementerian BUMN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Pusat lnvestasi Pemerintah (PIP), yangmengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen KrisisPasar SBN; h. Pemantauan secara intensif mengenai kondisi pasar Surat Utang Negara terkini baik dengan pelaku pasar maupun pemberitaan di media massa oleh Direktorat Surat Utang Negara, yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN.

2. Pelaksanaan koordinasidengan FKSSK dalam rangka penanganail kondisi krisis pasar SBN pada level waspada, siaga, atau krisis; a. Penyampaian informasi penetapan kondisi pasar SBN kepada Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) melalui surat Direktur Surat Utang Negara; b. Pelaksanaan komunikasi aktif dan penyampaian datajinformasi terkini terkait dengan kondisi pasar SBN secara harian pada hari kerja melalui email atau alat komunikasi lainnya kepada Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan. 3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam rangka perranganan kondisi Pasar SBN pada level Siaga atau Krisi" a. Penyiapan rapat koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan .koordinaei dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN; b. Penyiapan rekomendasi jumlah, seri dan timing pembelian SBN serta market update terkait rencana pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang rnengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN;


-4c. Penyiapan data mengenai kondisi Kas Umum Negara yang dapat digunakan untuk perrtbelian SBN oleh DJPB dalam rangka stabilisasi pasar SBN, oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB); d. Penyiapan data mengenai kondisi keuangan PIP yang dapat digunakan untuk pembelian SBN oleh PIP dalam rangka stabilisasi pasar SBN oleh PIP; e. Penyiapan data mengenai dana SAL yang dapat digunakan untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB; f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka penanganan kondisi krisis .Pasar SBN dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN; g. Penyampaian hasil rapat koordinasi dalam rangka penanganan kondisi krisis Pasar SBN dengan. unit .terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN; h. Persetujuan Menteri Keuangan untuk melaksanakan pembelian SBN dengan menggunakan dana Kas tJmum Negara, dana PIP, dan Zatau menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN, yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN; i. Dalam hal Persetujuan Menteri Keuangan untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN dengan menggunakan dana SAL, persetujuan Menteri Keuangan termasuk persetujuan untuk penyampaian usulan penggunaan dana SAL kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mengacu kepada SOP terkaitpelaksanaan Pembelian SBN dalam rangka penanganan krisis dengan menggunakan dana SAL.

4. Pelaksanaan pembelian SBN menggunakan dana DIPA Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan krisis pasar SBN a. Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dengan tujuan melaksanakan stabilisasi pasar SBN; b. Pemberitahuan rencana pelaksanaan transaksi SUN secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dengan tujuan melaksanakan stabilisasi pasar SBN; c. Pelaksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; d. Penandatanganan dan penyampaian surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia mengenai hasil


-5 -

e.

f.

g.

h.

pe1aksanaan transaksi SUN secara langsung dan Addendum· Terms and Conditions'SUN, yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi secara langsung dengan tujuan melaksanakan stabilisasi pasar SBN; Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait pelaksanaan setelmen transaksi. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh KPPN, DJPB yang mengacu kepada SOP yang terkait dengan penyelesaian Transaksi SBN; Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU melalui siaran pers yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen yang mengacu kepada SOP terkait dengan pembuatan dan pendistribusian siaran pers; Penyampaian nota dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN dan/ atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP) yang mengacu kepada. SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN. Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembe1ian SBN(digabungkan dalam 11aporan).

5. Pelaksanaan pembelian SBN oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka penanganan krisis pasar SBN pada level Siaga atau Krisis a. Koordinasi internal pada DJPB dan/ atau Pusat Investasi Pemerintah terkait persetujuan Menteri Keuangan atas rencana pembelian SBN oleh DJPB dari/ atau Pusat Investasi Pemerintah; b. Penyampaian permintaan kepada DJPU untuk melaksanakan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB; c. Penyampaian permintaan kepada DJPU untuk melaksanakan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan oleh Pusat Investasi Pemerintah; d. Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai permintaail DJPB atau Pusat Investasi Pemerintah, oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan Transaksi SUN secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; e. Pemberitahuan rencana pe1aksanaan transaksi SUN secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan Transaksi SUN secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; f. Pe1aksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN;


-6 g. Penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penyelesaian transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Pusat Investasi Pemerintah oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait . dengan pelaksanaan transaksi secara langsung dengan tujuan melaksanakan stabilisasi pasar SBN; h. Penandatanganan dan penyampaian surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan kepada B~k Indonesia mengenai hasil pelaksanaan .transaksi SUN secara langsung yang mengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi secara langsung dengan tujuan melaksanakanupaya stabilisasi pasar SBN; 1. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB dau/atau Pusat Investasi Pemerintah yang mengacu kepada SOP terkait pelaksanaan penyelesaian Transaksi SBN pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB darr/ atau Pusat Investasi Pemerintah; . J. Penyampaian informasi hasil pembelian SBN .kepada publik oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU melalui siaran persyang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen yang mengacu kepada SOP terkait dengan pembuatan dan pendistribusian siaran pers; k. Penyampaian nota dinas Direktur. Jenderal Pengelolaan Utang mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN danj' atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP) yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN. Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan basil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalam 1 laporan).

6. Pelaksanaan pembelian SBN menggunakan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan kondisi pasar SBN pada level Krisis a. Penyampaian surat Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk permintaan persetujuan pembelian SBN menggunakan SAL oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal; . b. Pelaksanaan pembahasan permintaan persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penggunaan dana SAL untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN, oleh Direktorat terkait pada DJA dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyampaian usulan penetapan revisi SP-RKABUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan usulan' pengesahan revrsi DIPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, DJPU yang mengacu pada SOP terkait pelaksanaan Pembelian. SBN dalam rangka penanganan krisis dengan menggunakan dana SAL; c. Pelaksanaan proses penetapan revisi RKA oleh DJA, yang mengacu pada SOP terkait dengan penyelesaian anggaran APBN-P;


-7 d.

Pelaksanaan proses pengesahan dokumen SP-DIPA revisi oleh DJPB, yang mengacu kepada SOP terkait dengan penelaahan dan pengesahan DIPA; e. Pelaksanaan pemindahbukuan dana Rekening Kas Saldo Anggaran lebih ke Rekening Kas Umum Negara oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB yang mengacu kepada SOP terkait dengan tata cara pengelolaan rekening Saldo Anggaran Lebih; f. Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SUN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN, oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan Transaksi pembelian SUN melalui lelang atau secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; g. Pernberitahuan rencana pelaksanaan transaksi pembelian SUN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Otoritas Jasa Keuangan, oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan Transaksi pembelian SUN melalui lelang atau secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; h. Pelaksanaan transaksi pembelian SBN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan Traneakai pembelianSUN melalui lelang atau secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; 1. Penandatanganan dan penyampaian surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pelaksanaan transaksi SUN secara langsung dan Addendum Terms and Conditions SUN yang rnengacu kepada SOP terkait dengan pelaksanaan transaksi secara langsung dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SBN; J. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait pelaksanaan Setelrnen Transaksi; k. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pernbelian SBN oleh KPPN Jakarta VI yang mengacu pada SOP terkait pelaksanaan penyelesaian TransaksiSBN; 1. Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPU melalui siaran pers yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Inforrnasi, Setjen yang rnengacu kepada SOP terkait dengan pembuatan dan pendistribusian siaran pers; m. Penyampaian nota dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai laporan hasil transaksi pernbelian SBN dan/ atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan ternbusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP) yang mengacu. kepada SOP terkait dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi Pasar SBN. Laporan penanganan krisis .pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalarn 1 laporan).


-87. Pencabutan level kondisi krisis Pasar SBN (Level Waspada, Siaga, atau Krisis) a. Pelaksanaan pemantauan pergerakan yield Surat Utang Negara (SUN) sebagai indikasi untuk penyiapan rekomendasi pencabutan level kondisi pasar SBN oleh. Direktorat Surat Utang Negara, DJPU yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN; b. Penyusunan dan penyampaian rekornendasi pencabutan kondisi pasar SBN oleh Direktorat Surat Utang Negara dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, DJPU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang mengacu kepada SOP terkait denganProtokol Manajemen Krisis Pasar SBN; c. Pencabutan level kondisi pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas : nama. Menteri Keuangan yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN; d. Penyampaian nota dinas kepada Menteri Keuangan mengenai laporan pencabutan level kondisi ·pasar SBN yang mengacu kepada SOP. terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN;. e. Penyampaian surat Direktur Surat Utang Negara mengenai informasi Pencabutan kondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Bidang Usaha .JasaKementerian BUMN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Pusat InvestasiPeinerintah (PIP) dan sekretariat FKSSK yang mengacu kepada SOP terkait dengan Protokol Manajemen Krisis Pasar.

D. Dasar Hukum 1. 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK08/2011; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMKOl/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 206/PMK05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo. Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK08/2011 tentang Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK08/2011 tentang Penetapan Level dan Indikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajernen Krisis Pasar Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK08/2011;


-9 9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.05/2011 tentang Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Untuk Melaksanakan Pembelian Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat. Berharga Negara; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404 /KMK.05/2011 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Melaksanakan Pembelian Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara.

E. Pihak yang terlibat 1. Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 2. Direktorat Strategi Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 3. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat .Jenderal Pengelolaan Utang; 4. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Anggaran; 8. Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK); 9. Direktorat Transaksi dan LembagaEfek, Otoritas Jasa Keuangan; 10. Bank Indonesia; 11. Deputi Bidang Usaha Jasa-Kementerian BUMN; 12. Pusat Investasi Pemerintah; 13. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal. F. Keluaran (Output) Keluaran SOP Penanganan Krisis SBN pada masing-masing tata cara sebagai berikut: 1. Penetapan level kondisi Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis) 1.

2.

3.

Pelaksanaan pemantauan pergerakan yield Surat Utang Negara (SUN) dan perhitungan indeksasi kondisi pasar Surat Berharga Negara Penyediaan data transaksi harian SBN dari, Otoritas Jasa Keuangan

Data dan Informasi pergerakan yield SUN, . indeks kondisi pasar SBN dan indikator pendukung lainnya Data trarisaksi harian SBN melalui sistem aplikasi PLTE Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan Penyampaian hasil assesmene Data dan hasil atas perubahan harga/yield ussesmenr atas SUN, tren harga/yield SUN perubahan harga/ yield


- 10 -

dari/jitau hasil stress test

SUN, tren harga/yield SUN dan/ atau hasil

Rapat penyusunan dan penyampaian rekornendasi penetapan kondisi pasar, SBN dan penyiapan langkah-langkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar Penetapan kondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis dan langkah-langkah pe1aksanaan penanganan kondisi pasar SBN Penyampaian nota dinas mengenai laporan penetapan kondisi pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Menteri Keuailgan Penyampaian informasi Penetapan kondisi pasar. SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis kepada Otoritas .Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Bidang Usaha JasaKementerian BUMN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). . Pemantauan kondisi pasar SUN terkini dengan pe1aku pasar maupun pemberitaan di media massa

Nota Dinas Bersama Direktur SUN dan Direktur SPU kepada Direktur Jenderal PU

stress test 4.

5.

6.

7.

8.

Dokumen / Form penetapan Level Kondisi Pasar SBN

Nota Dinas Dirjen PU kepada Menteri Keuangan

Surat Direktur SUN

Data dan informasi terkini terkait pasar SUN

2. Pelaksanaan koordinasi dengan FKSSK dalam rangka penanganan kondisi krisis pasar SBN pada level waspada, staga, atau krisis

1.

Penyampaian informasi Surat Direktur SUN penetapan kondisi pasar SBN kepada Sekretariat kepada Sekretariat Forum FKSSK Koordinasi Stabilitas Sistem


- 11 -

Keuangan (FKSSK) melalui surat Direktur SUN; Pelaksanaari komunikasi aktif 2. dan penyampaian datajinformasi terkini terkait dengan pasar SBN secara harian pada hari kerja melalui email atau alat komunikasi lainnya kepada Sekretariat . Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka koordinasi terkait Stabilitas Sisterri Keuangan;

Data dan Informasi terkini terkait pasar SUN, Surat Direktur SUN kepada Sekretariat FKSSK .

3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi krisis Pasar SBN pada level Siaga atau Krisis ,.- -- --',"" " - ... T " " . "I ' ' . ~;ffiM·',;lli . , 1.@,['lj"].\.1$'4\ !'RIi{:l~"'-""·-:~~~;ID)~~~~c;:;;;~~'~l: ,_,

J

1.

2.

3.

4.

i,

'

1

_"

_

~

___

"

Penyiapan rapat koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN Penyiapan rekomendasi jumlah, seri dan timing pembelian SBN serta market update terkait rencana pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Penyiapan data mengenai kondisi Kas Umum Negara oleh DJPB, data mengenai kondisi keuangan PIP oleh PIP, dan data mengenai dana SAL oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB yang dapat digunakan untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Rapat koordinasi dan penyampaian hasil rapat koordinasi dalarri rangka penanganan kondisi krisis Pasar SBN dengan unit terkait di lingkungan Kementerian

'.

l' •

_'

Undangan Rapat, Bahan presentasi, Voice recorder, daftar hadir dsb Bahan rekomendasi

Data dan Bahan rekornendasi

Notulen rapat dan Nota dinas kepada Menteri Keuangan dilampiri Notulen rapat dan konsep form persetujuan Menteri

,I

-

I

.1.1


- '- -..

- 12 l

~~r,,:

"i'--

"~"

~ ::~]:;":':

5.

6.

.

~--;--.T";-·r'

~\--'--:-

-',

.: :._·:~~:~~]Jg~(cC~'t~(·?t:l· ..'

. -::' _.-',' 'Ii:!-l\l~'ll~!'; .- '\ J_",",\_.~'.'...~-,.

~

____

Ii' '~l-)iji,n~i;fi~?~

~,"_.'",-."

~<

J'''':'~~lll~.,",e

Keuangan dan Kementerian Keuangan BUMN kepada Menteri Keuangan Persetujuan Menteri Keuangan Form persetujuan untuk melaksanakan pembelian Menteri Keuangan SBN dengan menggunakan dana Kas Umum Negara, dana PIP, danr atau menggunakan dana SAL daIam rangka stabilisasi pasar SBN Persetujuan Menteri Keuangan Surat Menteri terkait penyampaian usulan Keuangan kepada penggunaan dana SAL kepada Badan Anggaran, DPR Badan Anggarari DPR

4. Pelaksanaan pembelian SBN menggunakail dana DIPA Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan krisis pasar SBN '-. i~t~" jjt&~r~ 1~;;""l1·!;(·];i,:,r'fj1·'·,;~ t~illt~.(:.llt:~~ r~J ~ '. ~it~'{t~~li\ 1·~.t!~~~2 ... 0 • !:'~_""

.......

1.

_Jl~" ~.

"'.:...... _ ,

-

-.l

Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN daIam rangka stabilisasi pasar SBN

2.

Pemberitahuan rencana pe1aksanaan transaksi SUN secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan

3.

Pelaksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung Penandatanganan dan penyampaian hasil transaksi pembelian SBN kepada Bank Indonesia dan adendum .Terms and Conditions SUN

4.

5.

Pelaksariaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN pada

~-'I..

~

-- ..,

,_ '...J , •.....!.___

.. ... Ii;

, r"

•

'

,'I:::...'

Ujicoba infrastruktur, form persetujuan limit transaksi,

benchmark price, checklist evaIuasi SOP Surat Direktur SUN kepada Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan

Deal ticket, addendum terms and conditions SUN Surat Direktur JenderaI Pengelolaan Utang a.ri. Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia dilampiri dengan adendum Terms and. Conditions SUN SPM kepada KPPN Jakarta VI

- _'~'_:'_~_"?'~'"

').";1


- 13 -

rr;.f~o;~r-~~~:·~~ '''>-~t'~~jl~;~J~-l~~~~~~r" ~ ~~..1[ ~- ~~~'.-' ~~( ~i~~~~.:·~!~~:_ ~ _~ _~ r-~-_I ~~~~\~' -~-'>~'~:~~.i~. ~~! Direk;torat t Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPU Pe1aksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh KPPN. Jakarta VI

6.

.

SP2D Menteri Keuangan kepada BI untuk memindahbukukan dari rekening 501.002.006.980 (Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI) dalam Rupiah ke rekening pengeluaran SBN 502.000.001.980 (Rekening Kas Umum Negara]

7.

Penyampaian informasi hasil pembe1ian SBN kepada publik

8.

Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN danjatau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP)

Surat Direktur SUN kepada Kepala Biro KLI dan konsep siaran pers Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan

Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN {digabungkan dalam 1 laporan)

5. Pelaksanaan pembelian SBN oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka penanganan krisis pasar SBN pada level Siaga atau Krisis 1.

2.

Koordinasi internal pada DJPB danjatau PIP terkait persetujuan Menteri Keuangan Mas rencana pembelian SBN Penyampaian permintaan DJPB kepada DJPU untuk melaksanakan transaksi pembelian SBN dalam rangka

Notulen Rapat dan bahan rekomendasi

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur


- 14 -

~Rt~/ln:&'".~';Liuliji~ill]'~~t~:!'" _"1._,"":::,,_,,,. __ }~ "~t.:_ ..

3.

4.

~

j

___

:;' ,'1~,"~'": ~(s(,)tl;'I:U,i .,'~ i';;'l~~':;~!W~;q 1-" '. _

.·tc:..J_~ - '_" ::". - ""F_

stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan Penyanipaian permintaan PIP kepada DJPU untuk melaksanakan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN dalarn rangka stabilisasi pasar SBN sesuai permintaan DJPB atau PIP Pemberitahuan rencana pelaksanaan transaksi SUN secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan

_~_,

l

_" _

... ~.~.Iu

______ ,

~

--,_

.,'t'"

.Jenderal Pengelolaan Utang Surat Kepala PIP kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Ujicoba infrastruktur, form persetujuan limit transaksi, benchmark price, checklist evaluasi SOP 5. Surat Direktur SUN kepada Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan-Otoritas Jasa Keuangan Deal ticket, konsep 6. Pelaksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung surat ke Bank oleh Direktorat Surat Utang Indonesia Negara, D,JPU 7. Penyampaian dokumenDeal ticket dokumen yang diperlukan dalam rangka penyelesaian transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN' kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau PIP Penandatanganan dan . Surat Direktur 8. penyampaian hasil pelaksanaan Jenderal Pengelolaan transaksi SUN secara langsung Utang a.n. Menteri kepada Bank Indonesia Keuangan kepada Bank Indonesia Pelaksanaan proses Surat kepada Bank 9. penyelesaian transaksi Indonesia pembelian SBN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB Pelaksanaan proses Surat kepada Bank 10. penyelesaian transaksi Indonesia pernbelian SBN oleh PIP Nota dinas Direktur II. Penyampaian informasi hasil

.:


- 15 -

pembelian SBN kepada publik

SUN kepada Kepala Biro KLI dan konsep siaran pers Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan

12. Penyarnpaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN dan/ atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP)

Laporan penanganan . krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalam 1 laporan)

6. Pelaksanaan pembelian SaN menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh DU:jen Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan kondisi pasar saN pada level Krisis

'I' -",

I T~J~ I' , . C",

"

1.

I I

"'

"

-"I-""~?"--

... ""- -

-~....,-

--- -

T;1:!1Jr')~ ~']J 1./Sf;~,;r'OlC;.1~J

,-

-!"':;':-

Penyampaian surat Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR Pelaksanaan pembahasan . permintaan persetujuan Badan Anggaran DPR atas penggunaan dana SAL untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Penyampaian usulan penetapan revisi SP-RKABUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan usulan pengesahan revisi DIPA kepada Direktorat Jenderal Perbehdaharaan Pelaksanaan proses penetapan revisi SP-RKABUN oleh DJA ".

2.

3.

4.

5. 6.

- ".. , . ) l
';'-~II-"~"~

Pelaksanaan proses penetapan revisi RKA oleh DJA Pelaksanaan proses pengesahan dokumen SP-DIPA revisi oleh DJPB

"

:-~~~;,

~

-1

'--"-r-- .,' -,

Surat Menteri . Keuangan kepada Badan Anggaran DPR . Risalah/ dokumen tertulis persetujuan Banggar DPR atas penggunaan dana.8AL untuk stabilisasi pasar SBN Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan .Dokumen pembahasan dan Dokumen Revisi SPRKA-BUN Revisi RKA Dokumen pembahasan dan Dokumen SPDIPA Revisi

~~

~-~--""l11

. 1;.... ,iH l~-'~J~fl;i\

I

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

- 16 -

7.

Penyampaian dokumen SPDIPA revisi oleh DJPB kepada DJPU 8. Pelaksanaan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Saldo Anggaran lebih ke Rekening Kas Umum Negara Penyiapan pelaksanaan 9. transaksi pembelian SUN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar.SBN 10. Pemberitahuan rencana 'pelaksanaan transaksi pembelian SUN dengan menggunakari dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Otoritas Jasa Keuangan II. Pelaksanaan transaksi pembelian SBN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN 12. Penandatanganan dan penyampaian hasil transaksi pembelian SBN kepada Bank Indonesia dan adendum Terms and Conditions SUN

13. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan . Setelmen, DJPU 14. Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh KPPN Jakarta VI

Surat DJPB kepada DJPU dan dokumen SP-DIPA revisi Pemindahbukuan dana

Ujicoba infrastruktur, form persetujuan limit transaksi, benchmark price, checklist evaluasi SOP Surat Direktur SUN kepada Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan Deal ticket, konsep surat ke Bank Indonesia dankonsep adendum Terms and Conditions SUN Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia dilampiri dengan adendum Terms and Conditions SUN SPM kepada KPPN Jakarta VI

. SP2D Menteri Keuangan kepada BI untuk memindahbukukan dari rekening 501.002.006.980 (Rekening Pengeluaran KPPN


- 17 r.< cc I I.

;:r~~I'-'~-~',~,-,...,'.N--:r:l''';:'"i:'m-h-.~'

~!:VI:- -

....~.

_.

7

"7,:-r "<"" '-~""F"'\""

: :i'H.ttl~L\I;1f:)'H_-J _.

'" ,

r' I

~_

• "r1.

1 ~((J ~i~'

.... ~ >f:.~}\

q_

r --- - ,,-I

,J.

''-

h~1 _~.~~\~~.1:~~_tADd\ _

KhusUs Jakarta VI) dalam Rupiah ke rekening pengeluaran SBN 502,000.001.980 (Rekening Kas Umum Negara]'

15. Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik

16. Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN dan Zatau laporan perianganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP)

Surat Direktur SUN kepada Kepala Biro Komunikasi dan: Layanan Informasi dan konsep siaran pers Nota Dinas Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan

Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalam 1 laporan)

7. Pencabutan level kondisi krisis Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis) -, 1 --:.'"~ .' . . lI.1"~-, ".-.",'1 ,'-~---;'-Y I;~ 'l1r{'±r ' 'JI [~hJ;; t ,:.. rltt9';J.,y,j-,~i.\~~#,-"J.,J _,' I" - j;:\,; \!tHcf,' s U.~' ... "/. '1:
<

I

~

-''J'i~

~

~

-;

--;

~

.....

*.

"

-~--.-

1


- 18 -

mengenai laporan pencabutan level kondisi pasar SBN Penyarripaian informasi 5. Pencabutankondisi pasar SBN pada level Waspada, Siaga, atau Krisis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Bidarig Usaha JasaKementerian BUMN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan . Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekretariat FKSSK.

Keuangan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

.

G. Jimgka Waktu Penyelesalan Kegiatan Jangka waktu Penanganan Krisis SBN pada. masing-masing tata :cara adalah sebagai berikut: 1. Penetapan level kondisi Pasar SUN (level Waspada, Siaga, atau Krisis)

\,~i~j: It' , " f~'

_~I

1.

2.

3.

"

F

-

;1~t·t~f~·~·~:;,i; ;_~~lij .~

~'-_-"---'-..:

, . <.

.'2.,

'.

Pelaksanaan pemantauan pergerakan yield SUN dan pengolahan data Pehyediaan data transaksi harian SBN dari Otoritas Jasa Keuangan

1"

~IM~j1)~hl lH~=-f~~~F£(s(~L~tot)

l'

_

~~

~_.

Paling lambat I jam setelah data akhir hari diterima Pada pukul 17.00 WIB

Penyampaian hasil assesment Pada saat atas perubahan hargaj yield pelaksanaan rapat

r 1;«~t~C~!~~I:H:1=-~1'~ -:,1

-,Jl~_,

__

~

~_~._~

Data akhir hari (pukul 17.00 WIB) Dalam hal diperlukan data rind oleh Direktorat Surat Utang Negara, Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek, menyediakan data transaksi harian SBN pada saat pelaksanaan rapat penyusunan rekomendasi (level Krisis).


- 19 -

4.

5.

6.

7.

8.

2.

SUN, tren hargalyield SUN dan/ atau hasil stress test Rapat penyusunan dan penyampaian rekomendasi penetapan kondisi pasar SBN dan penyiapan langkah-langkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar Penetapan kondisi pasar SBN pada level waspada, siaga, atau krisis dan langkah-Iangkah pelaksanaan penanganan kondisi pasar SBN . Penyampaian nota dinas mengenai laporan penetapan kondisi pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Menteri Keuangan Penyarnpaian informasi Penetapan kondisi pasar SBN pada level waspada, siaga, atau krisis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Bidang Usaha JasaKementerian BUMN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pelaksanaan komunikasi intensif dengan pelaku pasar dan memantau pemberitaan di media massa mengenai kondisi terkini dan informasi yang relevan yang terjadi pada pasar SUN

penyUsunan rekomendasi Rapat dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemantauan sebagaimana butir 1 Paling lambat hari kerja berikutnya setelah pelaksanaan rapat Paling lambat 1 hari kerja setelah penetapan

Paling lambat 1 hari setelah penetapan

Paling lambat 1 hari setelah penetapan

Pelaksanaan koordinasi dengan FKSSK dalam rangka penanganan kondisi krisis pasar SBN pada level waspada, siaga, atau krisis;

1.

Penyampaian inforrnasi Hari yang sarna penetapan kondisi pasar SBN dengan penetapan kepada Sekretariat Forum level kondisi pasar

MENTERIKEUANGAN REPU8L1K INDONESIA

- 20 -

Koordinasi Stabilitas Keuangan (FKSSK) . surat Direktur SUN; 2.

Sistem SBN melalui

Pelaksanaan komunikasi aktif dan penyampaian datajinformasi terkini terkait dengan pasar SBN secara harian kepada Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka koordinasi terkait Stabilitas Sisterri Keuangan;

Harian setelah penetapan sampai dengan pencabutan level kondisi pasar SBN

3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan kondisi krisis Pasar SBN pada level Siaga atau Krisis 1.

2.

3.

4.

Penyiapan rapat koordinasi Paling lambat 1 hari dengan unit terkait di setelah penetapan lingkungan Kementerian level Keuangan dan Kementerian BUMN Penyiapan rekomendasi jumlah, Paling lambat 1 jam seri dan timing pembelian SBN sebelum rapat serta market update terkait koordinasi rencana pernbelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Paling lambat 1 jam Penyiapan data mengenai kondisi Kas Umum Negara oleh sebelum rapat DJPB, data mengenai kondisi koordinasi keuangan PIP oleh PIP, dan data mengenai dana SAL oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB yang dapat digunakan untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Penyampaian hasil rapat Paling lambat 1 hari koordinasi dalam rangka setelah rapat penanganan kondisi krisis koordinasi Pasar SBN dengan unit terkait di lingkungan Kementerian

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDD!'l,ESIA

- 21 r (~~.

'IF'''T;;~~;: --r-,~,

i'j_~K~)) I~

r

_

"

JL_

-,.

,,-0'l="""-"7' - --

~- -~

7";0- -,-"

--

- r

,'"

"

1

Ii'-

Keuangan dan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan PersetujuanMenteri Keuangan Paling larnbat 1 hari untuk melaksanakan pembelian setelah rapat SBN dengan menggunakan koordinasi dana Kas Umum Negara, dana PIP, darr/atau menggunakan dana, SAL dalarn rangka stabilisasi pasar SBN

5.

-

.

~

,-

,

L j~\,-Jill~)~·J·t:{·:'fi\

--'.

'\~r:..~'h:~V~lJ-~G1§Q}-GJ - v~. , _J' \i}f.·~f~"!.I1~{-h_~~Jt;-;}.j~'tl,,_~ ,_ __ __ ~ _

~, J

,

"

6.

Persetujuan Menteri Keuangan terkait penyarnpaian usulan penggunaan dana SAL kepada Badan Anggaran DPR

Pada hari yang sarna setelah Menteri Keuangan memberikan

persetujuan atas penggunaan dana SAL

4.

Pelaksanaan pembelian SBN menggunakan dana nIPA Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan krisis pasar SBN

[i1~J! ''':"'~, I_~

___ L __

L

2.

3. 4.

5.

6.

. -'!;t·iiJ~'[;J~,!,\ ~~'l;:r~,; , -

-,

.

')0

1'1

-

_ .:J

Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Pemberitahuan rencana pelaksanaan transaksi SUN secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan Pelaksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung Penandatanganan dan penyampaian hasil transaksi pembe1ian SBN dan Addendum Terms and Conditions SUN kepada Bank Indonesia Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPU Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh KPPN Jakarta VI

1

,-

'-.

__ -

,.

-"~

,-''''T''l-~''"

~~lhILr:1r;)J l5{-=-)l~~;A~ll:.·r~t:Et.J'l ___ _ _, _ _ __ _ __

~

i_

~

--

"1"':"

Ilr-·-~,~,-'1."'-'

i~:~:.)fF~\f·~Ut*ll\'

Paling lambat 1 hari setelah penetapan Paling lambat pada hari yang sama dengan hari transaksi Paling lambat 1 hari T+O=Transaksi setelah perietapan Paling lambat 1 hari , T+l kerja setelah transaksi

' Paling lambat 1 hari sebelum tanggal Setelmen

Paling larnbat 1 hari sebelum tanggal Setelmen


- 22 r~"

It'~'~Yj'

-.<

,

'

"'" -'-.,

~J-

5.

",". li:.(.lAj =i~:! ~i~~t~\I~l-LljEt;'

-,

IJ~~: t', ":, '.. ' 'Ht.:,~t:tq!l );,;....).\"'J."

-,

7.

Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik

8.

Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN darr/atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP)

r y"., k;iJ!:~ ~~~XJ

Paling larnbat pada hari yang sarna dengan hari transaksi Paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan level kondisi pasar SBN

Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalarn 1 laporan)

Pelaksanaan pembelian SBN oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Pusat Investasi Pemerintah dalam rangkapenanganan krisis pasar SBN pada level Siaga atau Krisis 1.

2.

3,

4.

5,

Koordinasi internal pada DJPB dan.Zatau PIP terkait persetujuan Menteri Keuangan atas rencana pembelian SBN Penyarnpaian permintaan DJPB kepada DJPU untuk rrielaksanakan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan Penyarnpaian permintaan PIP kepada DJPU untuk melaksanakan transaksi pembelian SBN dalarn rangka stabilisasi pasar SBN sesuai penugasan Menteri Keuangan oleh PIP Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN sesuai permintaan DJPB atau PIP Pemberitahuan rencana pelaksanaan transaksi SUN

Paling larnbat i hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi Paling larnbat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi

Paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi

Sebelum transaksi dilaksanakan

Pada hari yang sarna dengan pelaksanaan

MENTERIKEUANGAN REPUBlIK INDONESIA

- 23 -

~;-,~t'O.h~1f'~" :~·c~~ '"~t~·.~,(r~:~i:~~~i~~~ij' ~'~~~ -~ L

.

~_

_

_

__

"

~ k'

__'"

'_.

, •

secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan 6. Pelaksanaan transaksi pembelian SBN secara langsung oleh Direktorat Surat Utang Negara 7. Penyampaian dokumendokumen yang diperlukan dalam rangka penyelesaian transaksi pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Pusat Investasi Pemerintah 8. Penandatanganan dan penyampaian 'hasil transaksi pembelian SBN kepada Bank Indonesia 9. Pe1aksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB 10. Pelaksanaan proses ,

penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh PIP 11. Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik 12. Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN danl atau laporan periangarran krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (DJPB dan PIP)

Ii' -\~~~;..~ili!I!~ -j'~t~·'~~~~~t*1:,~i~1- T-~-~-~~g~~--~~'~:~;-i 1"

_

'.

I

I'

_

_

,>""

transaksi Sampai penutupan jam tranaaksi

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi

Paling lambat 1 hari kerjasetelah pelaksanaan transaksi Paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal Setelmen transaksi Paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal Setelmen transaksi Pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi Paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan level kondisi pasar SBN

Laporan penanganan krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasil transaksi pembelian SBN (digabungkan dalam 1 laporan)

'

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDO!'lESIA

- 24 -

6. Pelaksanaan pembelian SBN menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SALI oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka penanganan kondisi pasar SON pada level Krisis - ~\"

"I

l L-::l., 11 l.

2.

3.

4.

,.>oJ

' --~

_

"-l

•

-

:

:

'

-

1tt~ ;J:'I~IL l.:-nt,'l~1-~!;} ,. ~

--

---

-

-

Penyarnpaian surat Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR Pelaksanaan pembahasan permintaan persetujuan Badan Anggaran DPR atas penggunaan dana SAL untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN Penyarnpaian usulan penetapan revisi SP·RKABUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan usulan pengesahan revisi DIPA kepada Direktorat .Jenderal Perbendaharaan Pelaksanaan proses penetapan revisiRKA oleh DJA

5.

Penyarnpaian dokumen sp· RKABUN oleh DJA kepada DJPB

6.

Pelaksanaan proses pengesahan dokumen SP-DIPA revisi oleh DJPB

7.

Penyarnpaian dokumen dokumen SP-DIPA revisi oleh DJPB kepada DJPU

Pelaksanaan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara 9. Penyiapan pelaksanaan transaksi pembelian SUN dengan menggunakan dana SAL dalarn rangka stabilisasi pasar SBN 10. Pemberitahuan rencana

8.

;1 \~~~1l\1_, J ;"(,hNz;-H,CrI:§1'

0J, G'£-\llq~'~~i~:;~i'~j

Pada hari yang sarna dengan persetujuan Menteri Keuangan Paling larnbat 1 x 24 jarn sete1ah surat Menteri Keuangan diterima Badan Anggaran, DPR Paling lambat 1 hari kerja setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran, DPR

Paling lambat 1 hari kerja setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran, DPR Paling larnbat 1 hari kerj a setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran, DPR Paling larnbat 2 hari kerj a setelah diterimanya dokumen SP-RKABUN dari DJA Paling larnbat 2 hari kerja setelah setelah diterimanya dokumen SP-RKABUN dari DJA lhari kerja

Sebelum transaksi dilaksanakan

Pada hari yang sarna


- 25 -

11.

12.

13.

14.

15.

pelaksanaan transaksi pembelian SUN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN kepada Otoritas Jasa Keuangan Pelaksanaan transaksi pembelian SBN dengan menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN Penandatanganan dan penyampaian hasil transaksi pembelian SBN kepada Bank Indonesia dan adendum Terms and Conditions SUN Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, OJPU Pelaksanaan proses penyelesaian transaksi pembelian SBN oieh KPPN Jakarta VI Penyampaian informasi hasil pembelian SBN kepada publik

16: Penyampaian nota dinas mengenai laporan hasil transaksi pembelian SBN dan/atau laporan penanganan krisis pasar SBN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada unit eselon I dan eselon II terkait (OJPB dan PIP)

dengan pelaksanaan transaksi

Paling lambat 1 hari kerja setelah persetujuan Badan Anggaran, OPR . Paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi

Paling lambat 1 hari

Paling lambat 1 hari sebelum tanggal Setelmen· Pada hari yang sama dengan pelaksanaan transaksi Paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan level kondisi pasar SBN

Laporan penanganan .krisis pasar SBN dapat memuat laporan hasH transaksi pembelian SBN (digabungkan dalam 1 laporan)

7. Pencabutan level kondisi krisis Pasar SBN (level Waspada, Siaga, atau Krisis) Pemantauan pergerakan yield Surat Utang Negara (SUN)

Paling lambat 1 jam setelah data akhir hari


- 26:.

",,;-,~=--,:-,

'J$i:.'. II ... :.._"__ L_~,.

2.

3.

4.

5.

_ -, ~

"

"

~~,

T

,~->

,-

'

II

-

--

, •

~

-.-

T~t§i1WD!J\ ';-,':il:J'X-;,u _ ' " i' \)JI:'K
J[

,"

~r

_.'. ___

i

1}~{"-

sebagai indikasi untuk diterirna penyiapan rekomendasi pencabutan level kondisi pasar SBN Penyusunan dan penyampaian , Pada hari yang sama rekomendasipencabutan denganhari kondisi pasar SBN pemantauan sebagaimana butir I Pencabutan level .kondisi pasar Paling lambat 1 hari kerj a setelah hari SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama pemantauan sebagaimana butir 1 Menteri Keuangan Paling lambat 1 hari Penyampaian nota dinas kepada Menteri Keuangan kerja setelah mengenai laporan pencabutan penetapan level kondisi pasar SBN Penyampaian informasi Paling lambat 1 hari kerja setelah Pencabutan kondisi pasar SBN pada level waspada, siaga, atau penetapan krisiskepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia; Deputi Bidang Usaha .JasaKementerian BUMN, Direktorat J enderal Perbendaharaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Sekretariat FKSSK.

-' -- -, '\l

1I ~

;y ;1\i~~Ji~lJ,r:1Al~ _" _

• ..l. __

.'.......:.J'_J

,


- 27 -

H. Baganarus (flowchart)

......

~.

onamenldllHl..

_ . r...r K.n
'"

I.n. M.RIl.~ mol\lltlllpkOll

...

L"'~"-achIM ......

.....

SOPPenelmllll " ......I·bIIvnl

,"""'.......

.....

.......·""""'' 'lIoI...

~""''',."

LO\/Ill k iIII pu. SIN (Io'Qop s .. KriUo) d.., m.".,.,., ....

""'''~PLTE.,"IHII

-.. .,.. . .-11II..._1.-

_ _,I,n .............. kpdDlrj ... ........ NO

M

"..oQI ~ori... 58N

M....,."""I\II~.,."

•

..,

n_ -

.-,..,. ..........1IIp

••N

M

...

" " " _..

nlltlol••••'

PomonlllUl.M"n r

~",UIla"olI~p

, - ..... ... ,,_.nol_. ..........,SO!' 11IN..n.H,"" ... ~

....'-1

.....

_,__-..... KII~.p.'

SaN

........ ..

_ 1 1•• 411.1

.llH....... ho
,

uot

SOPf'nIlo"""""'"l,m.n ~.Po"'.8fl

Dela/ltllormlli

hrl
DiMon""""",.

Te.7Joi ltfrc.~ p••• ,SBN


- 28 -

-

.......... _01._ ..." ....... SOf'IIfkIlt

pononpmonl;D_ p•• 'PN

--...--,-..

Ibpal_... _

...

.....-

._.IIN

.......01'1_ ..........._ "

Mo"",lrn. don "'..)'MIll.....

. _p..,.....fMoIt.. , ..

pm •

Ke'"'"""""

i

SOl'

It.oo''''''''petlI!ILllIMtI Imndioi or SBN

.~

P.mbol

SeN

d... "" .....

.....llu.lp••• rSBH

" 1

P"'yl8p,. blllon

,op.I_.....

......,

..ua1 SOP lorbl

.-....

poI.knn ..... p".. ng""on

1Il

""*

P..,..".. datol",,"••

loondfllko........

",orn8"S8NAl... " " " 11....1"11 pqlll SllHI.""" AIo

mo",boIISIIN_..

KIlIu-.~,""V dip", dIgunM . . lnlult

1II.ngltl8ld

SAL

PIPprig

dill_loin""''' '",llIlti.lotlil.sl

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDON.ESIA

- 29 -

P'~lrIn"'.1

,-

......19111'

poI_lInn.on

tran,oIlli_

....

...... 11"11.""4 ...bllln .. p..... _

..-

--

- ...... konullol .....01

SOf>'-lOI\Ion '_01 SUN oI_.,I""n,U"I

Mm'/~Ht.1l1

1nI. ...... 10aI""

....guMbi/II..1

p_a8tl

-..

8uI"~. Bj din

no

.

-"""1111"",1,"'oon:!

I

on

.....,.,mplik...,h •• i p.notop.nlr.......1 .....1SliP pI.. liln" ... _01 SUN ....... 1.._ U'IlIllcll(_

Ill. . .Ii .... SIN

Ponylopondalwrrosn p."l'.......

IrInIlko1plmlHliln S81( ...... ISOP

letkolIPilokMM'R .oIIlmtn llanl.1

'"' '"

P•• yeI. ...... ~1",lIltl"""eIarI

SSN , ....11sO!'

,."'oIlpo.,.""". _uk,15IIN.'e,', SPlO .... llt

."

P' .. _IRdo. P._';~""." 81• .-1'...


- 30 -

Koo'd

1.... 1ll

IlJP"",Pd.,_

........"""'I.p•• """,,,oIIon81N

alllll ..naka lIo1ll11atl ••,SIt!

Ponyltp'nlrtnakli ••wolSOP

-.

pohk ....... lI"on,.I
...."'lang"""" BH

.......... pu

_

P.lak ..k

.

1

8::-u~~U~"" HC. . . . . "lI .... g

unlull"') .." ,"IliI•• oIp'. . UN OIlI1kt.,

',.1I.p,.I10."..0.

"""'."'.....

hOnll.po_ SDN 1....ol80P

l""'.l_........ InIn•• blBB'"

s.:~=':= f----t---------t-l

'"

Pombo.'ond,n

P....I... bonIon ...... P...

I!

It

I!

t,

I•I IiH "I',I •

Ii

Ii

J

!I; i

j!

II

Ii

Id

HI

·'i,l II I'' . n'll!it"ll 1If! • ! Ii! I

•

III

Ill', · I'! ~

~

· ut

I

!

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

fft!~ri\;i~~~'o1~b~~;TP'f~~~rm~~l'dl;r!lftvtmll1~'W;!"~il~Jli1!II;}l)f~;i;~t~t~~ ~<';'II'iII,<,:=!!;,,,;~. ~·I·::c..,:J,.., ;>;.il;:~_l.h.,l5_~\$',. dilk;,r ~d;''''"'~''~;it;'\~R..1f;;' ,. I, ,', .': .... ·7 .

"

."~"Oiljen. Pengel~aanUlang .

Di~'kt~r.Jerldefal

.", .' Menleri 1<euangan

"'"

Pengelol~an Utang

,

(DI(SUN) .,..••..

..

'::Oiljen, ','" .•.. :Wnitteri
t.l....i

"

')

1

I

Pemanlaullfl din P.~boho~

i'lkom•.,qul

.,

pclQtlutln IDYeI kondisl pIlWsaNl;II. .i SOP Proloml Mar.ajemeo

KIi.PlllrSBN

I P'''¥''N'I n6po"l''llIjI.''n

.

...

mo""pkllnPt..u:ll"rlan

f.hm.flIlulpo....~."_1

POll}OJs""'na,..fIIIIlI·... IIl:Drnlllllllolpo_ _

.n
~oMIIl pI"r Kplllijon

""IIIuINOHiuInI..lIIIi 5Of'1'mIa... M. . . .n

..... kdNObllt....I ....i

KrililP.... S9N

KriIlir.P...,SfIN

SOI'I'rIllOblIllloM/l_

l~koocliIipnirS6N

(waspadl, SiagIlI'-> 1Vi1i1) d....menp~,~laparlrJ

Po...l:of>*'1 ~butlnkondili

-I

plHrSUN

t:J-

I--

1

~ ~ ......

t5:J

NO~por.ln

PenQbutJnknndisi pIlllrSUN

Pe<1C11bub1n kondisi paurSUN

(

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd. KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

J4,.... GIARTOj NIP 195904201984021001

·LAMPIRAN 1I KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR /KM.l/2013 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTER! NOMOR 339/KMK01/201l KEUANGAN C'ENTANG STANDAR OPERAS10NAL PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD

667

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDO!'li¥~IA

OPERATING

PROCEDURES.LINK)

KEMENTER!AN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA·

Nomor SOPTanggal Perietapan:

/Link/2013 Tanggal Revisi [ke- ... ):

A. Deskripsi Merupakan proseskesinambungan antar SOP yang bertautan (SOP -Link) pada masing-masing unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian : Keuangan sebagai panduan mengenai prosedur pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal (Itjen] pada Oirektorat Jenderal Anggaran (OJA).

B. Daftar Istilah 1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan seeara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecerrna.tan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan inforrnaai' pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

2. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seeara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas .nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 3. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 4. Pengendali Teknis adalah Auditor Muda atau Madya yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan pengawasan; 5. Pengendali Mutu adalah Auditor Utama yang. bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan pengawasan: 6. Koordinator kelompok adalah pejabat fungsional auditor, serendahrendahnya mempunyai peran sebagai Pengendali Teknis, yang dipilih untuk mengkoordinasikan ke1ompok jabatan fungsional auditor; 7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah reneana kerja yang dibuat setiap tahun yang menggambarkan


- 2-

jumlah auditi, jumlah auditor, hari pemeriksaan, dan biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit;

8. Entry Meeting adalah pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh auditor dengan auditi sebelum penugasan dimulai, yang bertujuan untuk menjelaskan .maksud dan tujuan penugasan serta manfaat yang akan diperoleh auditi dari penugasan tersebut; 9. Exit Meeting adalah perternuan yang diadakan antara auditor dengan auditi untuk membahas dan mengkonfirmasikan permasalahan yang diternukan dalam . pelaksanaan penugasan, sebab, akibat, dan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor, serta memberikan kesempatan auditi untuk memberikan tanggapan, dan mendiskusikan rencana tindak . (action plan) yang akan dilakukan auditi untukmenindaklanjuti permasalahan. Selanjutnya hasil pembahasan dituangkan ke dalam Daftar Temuan Audit dan Matriks Rencana Tindak Lanjut; 10. Closing Conference adalah pertemuan akhir antara auditor dengan auditi dan penyerahan serta penandatangan Daftar Temuan Audit dan Matriks . Rencana Tindak Lanjut oleh auditor dan auditi; 11. Daftar Temuan Audit, yang selanjutnya disingkat DTA, adalah daftar yang berisikan kondisi yang ada di auditi baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab terjadinya kondisi, dan akibat yang terjadi karena kondisi tersebut, serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor untuk memperbaiki kondisijsebab dan menindaklanjuti akibat yang terjadi; 12. Surat Hasil Audit, yang selanjutnya disingkat SHA, adalah ringkasan dari LHA yang berisikan temuan hasil audit yang bersifat material, yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan ditujukan kepada Pimpinan unit eselon I auditi; 13. Matriks rencana tindak lanjutadalah matriksjdaftar yang berisi rencanarencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 14. Laporan Hasil Audit, yang selanjutnya disingkat LHA, adalah tahap akhir kegiatan audit yang menginformasikan hasil penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi; LHA harus sesuai dengan norma audit dan harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama dampak negatif bagi auditor, auditi, serta pihak ketiga yang terkaitjterlibat.

c. Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran ini dimulai dari penyusunan usulan penugasan audit oleh Koordinator Kelompok kepada Inspektur V Itjen berdasarkan Program

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDON~SIA

- 3-

Kerja Pengawasan Tahunan (P~) sampai dengan penyusunan Laporan Hasil Audit, (LHA) dan Surat Hasil Audit (SHA), dengan tahapan prosedur sebagai berikut : .

1. Penyusunan usulan penugasan audit, berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektur V Itjen menugaskan Koordinator Kelompok untuk menyusun Nota Dinas Usulan Audit yang disertakan dengan Proposal Audit dan Daftar Penyelesaian Laporan Hasil Audit penugasan sebelumnya, atau menyertakan proposal untuk usulan perpanjangan Surat Tugas;

2. Persiapan penugasan audit, yaitu setelah membuat Nota Dinas Usulan Audit, Pengendali Teknis dan Tim Audit menyusun Program Audit sebagai pedomanjacuan dalam melakukan pemeriksaarr/uudit. Penyusunan Program Audit disusun berdasarkan: a. Program Audit, LHA dan SHA sebelumnya/Kajian/Hasil Survei jika ada; b. Pedoman audit atas Unit eselon I terkait; c. Tujuan audit; d. Ruang lingkup audit; e. Risikoyang ada; dan f. Peraturan perundang-undangan yang melandasinya. 3. Penerbitan Surat Tugas Pengawasan dan Surat Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal atas nama Inspektur Jenderal, yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait; 4. Pelaksanaan Audit, kegiatan ini berdasarkan pada Surat Tugas Audit kepada Pengendali Mutu untuk melaksanakan penugasan audit. Kegiatan ini dilakukan dengan Entry Meeting, antara Pengendali Teknia/Ketua Tim dan pimpinan DJA (auditi). Pada akhir exit meeting tim audit bersama dengan pimpinan DJA membahas permasalahan yang ditemukan selama penugasan termasuk sebab, akibat, dan saran perbaikan yang diusulkan oleh tim audit. Pada saat dosing conference, hasil temuan tim audit dituangkan dalam Daftar Temuan Audit berikut matriks rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh DJA yang selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan DJA dan tim audit; 5. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaanj'pembinaan Itjen pada Direktorat Jenderal Anggaran, terkait dengan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Audit. Dan pelaksanaan tindak lanjut atas permintaan data dan dokumen pada Sekretariat DJA yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 6. Pelaksanaan penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Surat Hasil Audit (SHA), kegiatan ini terkait .dengan daftar temuan audit yang telah ditandatangani Pimpinan DJA dan Tim Audit. LHA ditandatangani oleh


- 4-

V, sedangkan SHA ditandatangani Inspektur Jenderal. Kernudian LHA dan SHA tersebut disampaikan kepadapimpinan unit Eselon I yang bersangkutan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran.

Inspektur

D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor Pengendalian Intern Pemerintah;

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.09/2010 tentang Pemberian Data dan Informasi Dalam Rangka Pengawasan Oleh Inspektorat Jenderal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

7.

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER-14/IJ/2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok Jabatart Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

E, Pihak yang terlibat 1. Direktur Jenderal Anggaran; 2. Sekretaris Direktorat .Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran; 3. Direktur teknis, Direktorat J enderal Anggaran; 4. Sekretaris Inspetoratjenderal, Itjen; 5. Inspektur V, Inspektorat Jenderal.

F. Keluaran (Output) Keluaran akhir SOP Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderai Anggaran adalah Laporan Haail Audit (LHA), dan Surat Haail Audit (SHA), dan masing-masing tahapan proses mempunyai keluaran antara sebagai berikut:

1.

Usulan penugasan audit

2.

Persiapan penugasan audit

3.

Penerbitan Surat Tugas

Nota DinasUsulan Penugasan Audit Program Audit Surat Tugas, Surat

MENTERIKEUANGAN REPUBllK INDONESIA

- 5-

Pengawasan

Pemberitahuan dan Pakta Integritas

4.

Pelaksanaan audit

5.

Pelayanan pemeriksaarr/ pembinaan ltjen pada Direktorat Jenderal Anggaran

Berita Acara Serah _ Terima Dokumen bersama auditor j Itjen

6.

Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Surat Hasil Audit(SHA)

Laporan Hasil Audit (LHA), dan Surat Hasil Audit (SHA)

Daftar Temuan Audit berikut matriks rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh DJA

G. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Waktu penyelesaian SOP Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran, meliputi masing-masing kegiatan, antara lain:

1.

Usulan penugasan audit, '

2.

Persiapan penugasan audit

3.

Penerbitan Surat Tugas Pengawasan

4.

Pelaksanaan audit

5.

Pelayanan pemeriksaanjpembinaan Itjen pada Direktorat .Jenderal: Anggaran

5 hari kerja

20 hari kerja 5 hari kerja

permintaan dokumen awal secara resmi dari 11jen pada saat entry

meeting

6.

Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Surat Hasil Audit (SHA)

10 hari kerja

MENTERIKEUANOAN REPUBLIK INDONESIA

-6 -

.....

Bagan arus lflowchart)

Objen Anggaran

.\.,

SOP

S

Pltl.klNln~.n

Alldll

, PcI~...1IU1 pemeriksaan! pembina.... hjltn pad .. Direkt"rat J.nd"r'll Mgll'........

Dokumon

SOP P..ld,,,,,,, ••,, Audit

a.n.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

IhGIARTOj

NIP 195904201984021001

·LAMPIRAN 1Il KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 667/KM.l/2013 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 339/KMK.Ol/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PRGSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD

OPERATING

PROCEDURES·UNK)

KEMENTER!AN KEUANGAN



Nomor SOP-

Tanggal Penetapan:

/Link/2013 Tanggal Revisi (ke- ... ):

A. Deskripsi Merupakan proses kesinambungan antar SOP terkait (SOP - Link) pada masingmasing unit organisasi EselonI di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai prosedur permohonan pencegahan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri atas utang Pajak yang. belum dilunasi sekurang kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. B. Daftar IstUah

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. 2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 3. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, 4. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP Penyelesaian Permohonan Pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri dimaksud sebagai berikut: 1. Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan


-2- .

2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak. 3. Direktur Jenderal Pajak menandatangani dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dengan lampiran Verbal RKMK permohonan pencegahan dan Verbal surat rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM (rangkap 3) untuk diteruskan kepada . Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Biro Hukum-Setjen. 4. Pusat Analisis dan Harrnonisasi Kebijakan (PUSHAKA) yang membidangi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan meneruskan disposisi Nota Dinas RahasiaDirektur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat". 5. Sekretaris Jenderal menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan Pene1aahan Perumusan Rancangan Peraturan Perundang Undangan. 6. Kepala Biro Hukum.melakukan penelaahan hukum permohonan pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan me1alui Sekretaris Jenderal. 7. PUSHAKA menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan memberikan catatan pada lembar disposisi "Sangat Segera". 8. Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak, untuk diadministrasikan: a. Penomoran Surat Rahasia oleh PUSHAKA, dan b. Biro Umum terkait penomoran KMK mengenai Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak dan pengiriman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dana Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian. E. Pihak yang terlibat 1. Direktorat Jenderal Pajak; 2. Sekretariat Jenderal. F. Keluaran (Output) Keluaran SOP Penye1esaian Permohonan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:

Wajib

Pajakj

MENTERI KEUANGAN

AEPUBLIK INDONESIA

-3-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan pencegahan Wajib Pajak / Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi .dengan dokumen pendukungnya ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur Pemeriksaan dan 2. Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak 3. Direktur Jenderal Pajak menandatangani dan menyetujui Nota . Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan

1.

4.

5.

Surat permohonan

Konsep Nota Dinas Rahasia, Verbal permohorian pencegahan dan Verbal Surat Rahasia

Konsep Nota Dinas Dibuat Rahasia, Verbal rangkap 3 permohonan pencegahan (tiga) yakni dan Verbal Surat Rahasia kepada Menteri Keuangan RI, Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Disposisi. mendisposisi Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Paj ak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat' Sekretaris Jenderal Disposisi menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro


-4-

Hukum untuk dilakukan penelaahaan hukum.

6.

7.

8.

Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan hukum permohonan pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Sekretaris Jenderal menandatangani Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dan telaahan beserta verbal pengantar dan menyarnpaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkari. penetapan. Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasiadan KMK mengenai Pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Nota Dinas dan Telaahan RPMK mengenai .pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak .Nota Dinas dan Telaahan mengenai RPMK mengenai pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

KMK tentang pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM.

G. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu SOP Penyelesain Permohonan Pencegahan. Wajib Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:

1.

2.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan pencegahan Wajib Pajak / Penanggung Pajak bepergian ke Iuar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak

Paling lama 8 hari kerja

Pajak/

Sejak diterima ·lengkap di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan


-5-

3.

Direktur Jenderal Pajak menandatangani Paling lama 7 dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dan hari kerja Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan 4. Menteri Keuangan mendisposisi Nota 1 hari Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat" 5. . Sekretaris Jenderal menerima disposisi 1 hari Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukanpenelaahan masalah hukum. 6. Kepala Biro Hukum melakukan 4 hari penelaahan Keputusan Menteri Keuangan permohonan pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak. 7. Sekretaris Jenderal menandatangani 1 hari Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dan telaahan beserta verbal pengantar dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan. 1 hari 8. Menteri Keuangan . menandatangani Surat Rahasia dan KMK mengenai Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak. 9. PUSHAKA yang membidarigi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan memberikan nomor Surat Rahasia Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM. 1 hari Biro Umum memberikan Nomor KMK Pencegahan dan dibuat Salinan KMK Pencegahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM serta pihak-pihak terkait.


-6-

H. Bagan arus (flowchart) .• :'<;:',:'

,;I;;;,.

Pfrektur Jendenill

.' ..

. ;,.~:.

:",;. ;<,.P_aJ~kc'·.·." .. """~':::";'<'~:;""" ,'~:::.: ,:";:

'.: ,'.

,..'...,"" ,..._h.. 10

....

..

M... ~~ ... "'.~ ....I NoloOlol. . _._",," v...... p do .. ... ,...-pI! _

.....

WojIbPoI"IIIPMon.ggung

~,

','

?~,>,.,

..--..........._1Io••d.,

OInN_io~ ...

V4r1Hrl, .._

1'10>100 Din_. do..

V.,bll P.r""",,,,,O"

Pon""._"_"

sOPT.r.c:.,.

"'-

1'....."""".. WopIo Pojoll / "-_IPojM

• ..""

kfo-
_.tu.tnogo••

""*""' ""I ......... , _..", •• l>l
J._'.IP ......... O••k..' .. P ih••• d•• P.".~iII...

'ony.l... io"

PO""""O",""

PM*IIMI" Plf"I"..1

/'
IC...."'U11 ~.k.m

""1.klP.nlngg,,"•.

""I_k.ln.

Polok IIq6lll1in K
m••'IO"d.lIo ..... nl nDIo din•• b•••,10 vlOfb.1 ~.ng.nl ••

........ .

SOPP4Ml ............. ""

.

N... CIin•• _ooi.d••

p.,._p.,.,.j'"I

_1_' v."'ol~

don to ... ~

~

.

3)

," •• oID

Nolo Di••• ~.oIIlol.. ~.n, V..hIIlKMK d.n V."'.I 5u.. IIl.~..I.

M.n""dll.n••nl No. 01••• p.n••nlo' 101••" •• d.n "".v.11tMI( mon••no! p.nc . 1.''''11 W.jlb 1".1."'''' p.l.k d•• "" l.u..l , i. f'I.... Dlnuhl.sJI 1401••11111. AKMK

".,.,.1

din ."'b.I ....1,.ho.l.

M.n.n~.t.nR.nl

KMK

mo"g ...i Po.."",Oho.. W.jibP.lokl

po... nUil'll\; Pti.1I dl .. S .... I ok •• i.

'·1"'""· K""'''''ftt.!••,.,1 K

.I

'J"._""" " t.
K .. acIP 'ilSJ

Slld1nKMKm.nl"'ol Willb

"'••c•••".n

p.j.kIP"".......... Pllok

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, .

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.V. KEMENTERIAN

I'.

fh.-GIARTOi NIP 195904201984021001

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

. LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN NOMOR 667/KM.l/2013 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTER! KlmANGAN NOMOR 339/KMK.Ol/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATING PROCEDURES-liNK) KEMENTERlAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA


Nomor SOP-

Tanggal Penetapan:

/Link/2013

Tanggal Revisi [ke- ... ):

A. Deskripsi . Merupakan proses kesinambungan antar SOP terkait (SOP - Link) pada masingrnasingunit organisasi Eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan mengenai prosedur perrnohonan perpanjangan pencegahan terhadap Wajib Pajakj Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.

B. Daftar Istilah 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk rnelakukan kewajiban perpajakan, terrnasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. 2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan rnernenuhi kewajiban Wajib Pajak rnenurut ketentuan peraturan .perundang undangan perpajakan. 3. Utang Pajak adalah pajak yang rnasih hams dibayar terrnasuk sanksi adrninistrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercanturn dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 'ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 4. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sernentara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk ke1uar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Penyelesain Permoh6nan Perpanjangan Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri dirnaksud sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak rnengajukan permohonan perpanjangan pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokurnen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 2. Direktur Perneriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasta dan

MENTERI KEUANGAN REPUBlIK INDONESIA

-2-

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Verbal permohonan perpanjangan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menandatangani dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dengan lampiran Verbal RKMK permohonan perpanjangan pencegahan dan Verbal surat rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM (rangkap 3) untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Biro HukumSetjen. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) yang membidangi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan meneruskan disposisi Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat". Sekretaris .Jenderal menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahan masalah hukum. Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan hukum· permohonan perpanjangan pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris .Jenderal. PUSHAKA menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan memberikan catatan pada lembar disposisi "Sangat Segera". Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM. dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Perpanjangan Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak, untuk diadministrasikan: a. Penomoran Surat Rahasia oleh PUSHAKA, dan b. Biro Umum terkait penorrioran KMK mengenai Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak dan pengiriman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dana Tata Cara Perpajakan Sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 19 .Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun ::WOO; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. E. Pihak yang terlibat 1. Direktorat Jenderal Pajak; 2. Sekretariat Jenderal. F. Keluaran (Output) Keluaran SOP Penye1esaian Perrnohonan Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:


-3r...... - ",'

I',

-

.

:·~~~X '_'~~.

".<

-ll

--,-,~..

~~~~~tf~t-!'t l}1Jto) t-;H,

__

l _

Kepala Kantor Pelayanan Pajak meng~ukan permohonan perpanjangan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Perneriksaan dan Penagihan 2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti; memeriksa dan menandatangani . Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan perpanjangan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak Jenderal Pajak 3. Direktur menandatangani dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan perpanjangan . pencegahan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan

1.

4.

5.

6.

-

-

l~~~~i ~"3?t1

' "

•

-

, "

"

tl=~~~_~~o.p-~~~~

..

Surat permohonan

Konsep Nota Dinas Rahasia, Verbal permohonan . perpanjangan pencegahan dan Verbal Surat Rahasia

Konsep Nota Dinas Rahasia, Verbal permohonan perpanjangan pencegahan dan Verbal Surat Rahasia

Menteri Keuangan mendisposisi Disposisl. Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris .Ienderal untuk "teliti dan pendapat" Sekretaris Jenderal menerima Disposisi disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahaan. Kepala Biro Hukum melakukan Nota Dinas penelaahan hukum RKMK

dan

Telaahan mengenai

Dibuat rangkap 3 (tiga) yakni kepada Menteri Keuangan RI, Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal Kementeria n Keuangan


- 4-

l ,,'

-It

Lhl~£\!

7.

8.

,~"

J~ ~

~;;-

:

'_;:::-"r;~,~-~;- -~-~~-r-

~
~".,..-

1Jc.l~(l~l'.?it):i~fJ~~__'. ' ___

, -

J ., e'

-

I

_t

permohonan perpanjangan pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Paj ak. Sekretaris Jenderal menandatangani Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dim verbal telaahan beserta pengantar dan menyampaikannya kepada Keuangan untuk Menteri mendapatkan penetapan. Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasia dan KMK mengenai Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak.

-

'.~'J~~ ~~t,; \l ~t' )i..tl 1_- _

-

-

~ ~~ 1~'1,ft,~,t:-l>51J __;~;\]

perpanjangan pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak. Nota Dinas dan Telaahan RKMK mengenai perpanjangan pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak.

KMK tentang perpanjangan pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak dan Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM.-

G. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Jangka waktu SOP Penyelesain Permohonan Perpanjangan Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:

1.

2.

Diajukan-I (satu) bulan Kantor Pelayanan .Pajak 15 (lima belas] hari mengajukan permohonan terhitung sebelum perpanjangan pencegahan pencegahan Penanggung Wajib PajakjPenanggung Pajak berakhir Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur Pemeriksaan dan Paling lama 8 hari Sejak diterima lengkap di kerja Direktorat Pemeriksaan Penagihan, Direktorat dan Penagihan Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan perpanjangan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak

-


-5-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

'.'

Direktur .Jenderal Pajak Paling lama 7 hari Diajukan 20 (dua puluh] menandatangani dan kerja hari terhitung sebe1um menyetujui Nota Dinas pencegahan Penanggung Rahasia dan Verbal ,Pajak berakhir permohonan perpanjangan pencegahan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan Menteri Keuangan 1 hari mendisposisi Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat" Sekretaris Jenderal 1 hari menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahan hukum. Kepala Biro Hukum 2 hari melakukan penelaahan hukum permohonan perpanjangan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Sekretaris, J enderal 1 hari menandatangani Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dan telaahan beserta verbal pengantar dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan urituk mendapatkan penetapan. Menteri Keuangan 1 hari menandatangani Surat Rahasia dan KMK mengenai Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

MENTERI KEUANClAN REPUBLIKINDONESIA

- 6-

9.

PUSHAKA yang membidangi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan memberikan nomor Surat Rahasia Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM. Biro' . Umum memberikan Nomor KMK Perpanjangan Pencegahan dan dibuat Salinan KMK Pencegahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM serta pihak-pihak terkait.

1 hari

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pencegahan Penanggung Pajak berakhir, KMK Perpanjangan Pencegahan telah disampaikankepada Menteri Hukum dan HAM

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

-7-

H. Bagan arus lflowchartl

-_

.,

_ ...._ p ~.n ,,".o_nIll'OjlbPlIjIlrI .....ng..... 1'ajaII:

..............01 ....;....n

~_

-

WOjIopojoill

'_,-,'ojIk

....Hoi."~"""".nm a.,..

......-..V..k.. '

~

...-.~

..........

IIan ... ,.......Il.

_

....

.........., ""'''''..

.-......

Dill •• "' .. Vwloolpo_n",

~'",'"

Ilr=;;~~ii;;=l

..ojoIo~.,.,....

~M.nlklllli danptI

--

............ p."'h~'""ltll.·. "" 0""_ JOAd...1Pojok

_ 00_,..

OII, •• loi • t. . . . .

'
Plnola.hon ".,.1",... 1 Klpul.nn oukum

Ponc,"oIIan WoJib . ""jokIP..,.nllunll

poj.okHrlO

m....nd.'.n••nl ... q

.._."

'-.10k lIopofG".

& •• h •• rIavo"'o' POllllonlo, 5DI'_",.

"'"""*"'...._ n... ..",.. ... 00'l.

""'o"","",.n"""""gollotl WtjIbPtj.''''''''I\fI''''f

ko luI' NII'II KPO$1-l1001

.

, .......... FI...-. ...

'''''''''''''''''''0"''11 """'' IIon Nol;oDin.. huittolooh..., Vorbo! I'lKMKdln Vo"','

Su.-R.h....

....n.no.l.now Not. 0 ,.,. .hl"

'*,

"" ••• v... b.' KMK

mon'lnolp.rpanjo.'I. p."c.g~an

Wtjlb ".j.liJI".... ngll"ng "ljak don ""baltu,alroh••I.

SOP ' .......R..

............... y ....

..

"*""~_.uII

ManI..t

...

/IO'_IO!IIAHI lIu,ot'hh••I. M... lltl Ko~.ngu kcPa
Mlnto,1 Hu....m dIn HAM

_UUn Kop K .... ""

"""""ed IOU nIo/l

1(0

00

..

oWU

In

mongon.,

"O,pl"J"ng.."

""j"l
".ncegab.n w.,;b " .... n"U~ P Ik


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENT]j;RIAN

IhGIARTOj NIP 195904201984021001

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

..

LAMPIRANV . KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR /KM.l/2013 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 339/KMKOl/2011 TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD

OPERATING

PROCEDURES-UNK)

KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN REPUBlIK INDONESIA


Nomor SOPTanggal Penetapan:

/Link/2013 Tanggal Revisi (ke-... ):

A. Deskripsi Merupakan proses kesinambungan antar SOP terkait (SOP - Link) pada masingmasing unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai prosedur permohonan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri.

B. Daftar Istilah 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan penatur an perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk me1akukan kewajiban perpajakan, termasuk pernungut pajak atau pemotong pajak. 2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.. 3. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercanturn dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.· 4. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentusesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

c. Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP Penyelesain Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri dimaksud sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan pencabutan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Pajak me1alui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat JenderalPajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatanganiNota Dinas Rahasia dan


-2-

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Verbal permohonan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menandatangani dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dengan lampiran Verbal RKMK permohonan pencabutan pencegahan dan verbal surat rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM (rangkap 31 untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Biro HukumSetjen. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) yang membidangi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan meneruskan disposisi Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat" .. Sekretaris Jenderal menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukuin untuk dilakukan penelaahan masalah hukum. Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan hukum permohonan pencabutan pencegahanWajib PajakjPenanggung Pajak, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris .Jenderal, PUSHAKA menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan memberikan catatan pada Iembardisposisi "Sangat Segera". . Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM. dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Pencabutan Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak, untuk diadministrasikan: a. Penomoran Surat Rahasia oleh PUSHAKA, dan b. Biro Umum terkait penoinoran KMK mengenai Pencabutan Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak dan pengiriman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dana Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 28 Tahun2007; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pernerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

E. Pihak yang terlibat 1. Direktorat Jenderal Pajak; ·2. Sekretariat J enderal. F. Keluaran (Output)

Keluaran SOP Penyelesaian Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajakj Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:


-3-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permohonan pencabutan pencegahan Wajib Pajak /Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokurnen pendukungnya ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pemeriksaan dan 2. Direktur Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) .meneliti; memeriksa dan menandatangani . Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencabutan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak Jenderal Pajak 3. Direktur menandatangani dan menyetujui Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencabutan pencegahan untuk diteruskan kepada . Menteri Keuangan

1.

4.

5.

6.

Surat permohonan

Konsep Nota Dinas Rahasia, Verbal permohonan pencabutan pencegahan dan Verbal Surat Rahasia

Konsep Nota Dinas Rahasia, Verbal permohonan pencabutan pencegahan dan Verbal Surat Rahasia

Menteri Keuangan mendisposisi Disposisi. Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris .Jenderal untuk "teliti dan pendapat" Sekretaris Jenderal menerima Disposisi disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahaan, Kepala Biro Hukum melakukan Nota Dinas dan Telaahan penelaahan hukum RKMK mengenai pencabutan

Dibuat rangkap 3 (tiga) yakni kepada Menteri Keuangan RI, Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal Kementeria n Keuangan


-4-

7.

8.

permohonan 'pencabutan pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Sekretaris Jenderal menandatangani Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dim telaahan beserta verbal pengantar dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan. Menteri Keuangan menandatangani Surat Rahasia dan KMK mengenai Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

pencegahan Wajib Penanggung Pajak.

Pajak/

Nota Dinas : dan Telaahan RKMK mengenai pencabutan pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

KMK tentang pencabutan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Surat Rahasia kepada Menteri Hukum dan HAM.'

G. Jangka Waktu PenyelesaianKegiatan

Jangka waktu SOP Penyelesain Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri, sebagai berikut:

1.

2.

Kantor Pelayanan·. Pajak Diajukan.segera setelah utang pajak dilunasi atau mengajukan permohonan sebab lain pencabutan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya ke Direktur J enderal Paj ak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktur Pemeriksaan' dan Paling lama 8 hari Sejak diterima lengkap di kerja Direktorat Pemeriksaan Penagihan, Direktorat dan Penagihan Jenderal Pajak (Direktur P2 DJP) meneliti, memeriksa dan menandatangani Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencabutan pencegahan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDOf'l,ESIA

-5-

Direktur Jenderal Pajak Paling lama 7 hari menandatangani dan kerja menyetujui Nota Dinas Rahasia dan Verbal permohonan pencabutan pencegahan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan Keuangan 1 hari 4. Menteri mendisposisi Nota Dinas Rahasia Direkhir Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal untuk "teliti dan pendapat" 1 hari Jenderal 5. Sekretaris menerima disposisi Menteri Keuangan, kemudian mendisposisi kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahan hukum. Biro Hukuni 2 hari 6. Kepala melakukan penelaahan hukum permohonan pencabutan pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak. 7. Sekretaris Jenderal 1 hari menandatangani Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dan telaahan beserta verbal pengantar dan menyarnpaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan. Menteri Keuangan 1 hari 8. menandatangani Surat Rahasia dan KMK mengenai Pencabutan Pencegahan Wajib PajakjPenanggung Pajak.

3.

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

-6-

9.

PUSHAKA yang membidangi fungsi layanan administrasi Menteri Keuangan memberikan nomor Surat Rahasia Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM. memberikan Biro Umum Nomor KMK Pencabutan Pencegahan. dan dibuat Salinan KMK Pencegahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM serta pihak-pihak terkait.

1 hari

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

-7-

H. Bagan arus (flowchart)

Mo..-.......

~ .....ha

poroc_ nWajlbPojolrl

...............

....... OlI

_-

.......... " ........

........_p.nnl"..."

p

'oII.n\'flilllopoj.1lI

-,..."'

Noll DIN. _01 V.....

~

.. _

~

...

'''''-0'''''''0,_ '.trVI .... d......

-_. ....__."

_rikl ..... ,..... lJlN _ V_ _••

--

~

Nato. 0 .... d•• "'.tP."""~

....

Oi."".iol III ""

P'Ajl'-'~ ".,mahanln

Ponllalhl. PI,.luranl

...

...

.....

P ..... bu'.~

P'f\C
_- -

-"". ,,,.. ....... -pjo>koft~ ••

~

k~

g'

~ ....nb.ondl. P.~........

"'"noobub"

lW""",.......hum

PlnOllg,hl" WlIjib

''i'h.-rli

P'laltIPuOIIuun,

"'.n.nUIa.......Al .at.

"'-.1011 BI"",.II"

dl.aslHl••rlIYlrb", pon,...II'

K. luI' 1'11,"" Kf"D5''''002

lOP ........ "" ... ...........0""""""1...

Po,-"''''''''''''''' Unol""l'.

. 'n.... """.

V.",.I flKMK """ Vlrb,1 S«'IU'la/lI.'-

Menlndlll"llani Natl

0.... '·"8·"..'

lei..",. din Yl
..... ""t"luln Wajlb Poj ....... n.nggun' "'o).ok

dIn ""rbal .....1 ..h,l.

SOP ...... V·III P..... , ..... ""'''''''IK"''"''IIon ISOP_lmJAH)

..... R

u,.t

Ihas

MInt.

K'.I.V'" Kop.
M.aloln Hokum dIn H....M ••pr Kopuluu. Mo KwI"'l... ""

. ~

.................. ..."

u

~

_~J.

.. "Il_

Iltd..,KIIIK..o_ol P....lHII.nP.... WIjlb PollirJP",_ _


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGlAN T.U. KEMENT~RIAN

II....--

t

GIARTO NIP 195904201984021001

ttd. KIAGUS AHMAD BADARUDDlN

100"'01

i."'•••

.... I k .. ..-.. 1\1. . Ol Jot.l.,olp..... ........ 11I<_..

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents