IMPLEMENTASI TAHAPAN OFSET PERTAHANAN PADA PENGADAAN SIMULATOR SUKHOI DAN DEGAUSSING DI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA IMPLEMENTATION OF DEFENSE OFFSET STAGES ON PROCUREMENT OF SUKHOI IMULATORS AND DEGAUSSING IN THE REPUBLIC OF INDONESIA’S MINISTRY OF DEFENCE Siti Lutfiyanah, Jupriyanto, Danardono Sulistyo Adji Universitas Pertahanan Indonesia
Abstrak - Pengadaan Alpalhankam dengan mekanisme ofset pertahanan merupakan salah satu langkah pemerintah agar Industri Pertahanan dapat mandiri. Dengan mekanisme ofset diharapkan Industri Pertahanan dapat belajar teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi Alpalhankam untuk kemandirian Industri Pertahanan di masa mendatang. Pengadaan Simulator Sukhoi dan Degaussing merupakan salah satu pengadaan dengan mekanisme ofset pertahanan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dalam pengadaan tersebut; pra-implementasi, implementasi, dan paska implementasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014. Saat ini, pengadaan tersebut masih berada pada tahap pertama yaitu pra-implementasi. Penelitian ini menganalisa apakah tahapan ofset pertahanan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada tahapan ofset pertahanan pengadaan Simulator Sukhoi dan Degaussing dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan. Data diambil dari analisa dokumen pengadaan, studi literatur, dan wawancara. Temuan dalam penelitian ini adalah implementasi tahapan ofset pertahanan pada pengadaan simulator Sukhoi dan Degaussing yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan ofset pertahanan yang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Penelitian ini berfokus kepada tahapan praimplementasi pengadaan simulator Sukhoi dan degaussing. Penelitian tentang tahapan pengadaan Alpalhankam lain dibutuhkan agar mendapat hasil yang lebih kaya tentang pelaksanaan implementasi tahapan ofset pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Kata kunci: ofset pertahanan, pengadaan Alpalhankam, Simulator Sukhoi, degaussing, implementasi kebijakan, PP. No. 76 tahun 2014 Abstract - Defense equipment procurement by using defense offset mechanism is a government step towards self-reliant defense industry. By defense offset mechanism, it is expected that defense industries can learn required technology needed in the development of defense equipment technologies for future defense industries. Procurement of Sukhoi simulator and Degaussing is one of the defense procurement by offset mechanism that is being conducted by the Ministry of Defence. There are three (3) phases to be implemented in the procurement; pre-implementation, implementation, and post implementation. This is
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 49
based on Government Regulation No. 76/2014. Currently, the procurement is still at the first stage; pre-implementation. This study analyzes whether this defense offset phase has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a qualitative approach with case studies on the stages of defense offset procurement conducted in Sukhoi simulator and degaussing procurements by using the framework of policy implementation. Data was drawn from analysis of procurement documents, literature, and interviews. The study shows that pre-implementation stage in the procurement of Sukhoi simulator and Degaussing is in accordance with Government Regulation No. 76/ 2014. This study shows that the defense offset phase is in conformity with the existing policy. However, further researches on implementation stages on other defense equipment procurements are still needed in the future. Keywords: defense offset, defense equipment procurement, sukhoi simulator, degaussing, policy implementation, government regulation no. 76/2014
Pendahuluan
K
disusun
ebijakan
dan
strategi
dan
dirancang
berdasarkan
paradigma capability based planning, dan
pertahanan harus luwes dan
bukan
mampu
kekuatan (balance of power). Paradigma
kecenderungan
menghadapi perubahan
berbagai
ini
berdasarkan
kemudian
yang
perimbangan
memungkinkan
faktor. Oleh karena itu, hubungan antara
pembangunan
visi, misi, dan tujuan pembangunan
(bangkuathan) Indonesia ditujukan untuk
nasional penting untuk dikaitkan dengan
menjaga segenap kegiatan perekonomian
tujuan pembangunan pertahanan yang
dalam rangka mensejahterakan rakyat,
sifatnya
karena kegiatan perekonomian dapat
sektoral
lingkungan
dengan
mendukung kesejahteraan rakyat (butter)
berlangsung, namun tetap berpedoman
di satu sisi, dan pertahanan (gun) di sisi
pada lingkungan yang sifatnya hakiki. Hal
yang lain.
berarti,
kekuatan
yang
pertahanan
sedang
ini
strategis
perubahan
kekuatan
bahwa
pembangunan
Adapun capability based planning
pertahanan
(bangkuathan)
dibangun untuk menghadapi ancaman
diarahkan sebagai alat pertahanan yang
yang
defensif
agar
Negara
berskenario rigid, serta tidak terbatas
Kesatuan
Republik
(NKRI)
pada aktor negara, melainkan juga aktor
senantiasa terjaga sesuai dengan amanat
non-negara dan juga aktor non-manusia
UUD 1945 (Yusgiantoro, 2014). Oleh
(alam).
karena hal tersebut, Kekuatan Pokok
based planning, maka segala sumber daya
Minimum (Minimum Essential Force, MEF)
alam yang dimiliki Indonesia harus juga
Kedaulatan Indonesia
semakin
Untuk
50 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
dinamis
dan
mendukung
tidak
capability
dilindungi
guna
menuju
model
namun
tetap
melibatkan
industri
salah satunya
melalui
pemenuhan bangkuathan yang autarky,
dalam negeri
yakni model dengan asumsi kemandirian
mekanisme joint production, mekanisme
yang tinggi. Adapun Indonesia kini masih
ofset atau Imbal Dagang (counter trade)
bergantung pada siklus rantai pasokan
sesuai
global (Global Supply Chain) sebagai
Pertahanan No. 19 tahun 2012, Undang-
model pemenuhan bangkuathan.
Undang No. 16 tahun 2012 tentang
Salah satu cara yang dilakukan
Industri
Peraturan
Pertahanan,
Menteri
dan
Peraturan
pemerintah
Indonesia
meningkatkan
kapabilitas
Industri
Mekanisme
Pertahanannya
adalah
dengan
Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan
mekanisme
pertahanan.
ofset
untuk
dengan
Ofset
pertahanan merupakan jenis kewajiban kontra-perdagangan
yang
berkaitan
Pemerintah No. 76 tahun 2014 tentang Imbal
Dagang
Dalam
dan Keamanan Dari Luar Negeri. Pelaksanaan
mekanisme
ofset
pertahanan untuk pengadaan peralatan
dengan alih teknologi pertahanan yang
pertahanan
diperlukan
pengimpor
berlangsung sejak awal tahun 1960-an,
sebagai bagian dari kontrak pengadaan
meski secara efektif baru dilakukan ketika
besar untuk ekspor senjata, peralatan dan
IPTN, PT.PAL, dan PT. Pindad menjalin
layanan terkait (DAPA, 2010). Ofset
kerja sama dengan negara produsen
pertahanan telah dilaksanakan dalam
persenjataan dan industri strategis pada
perdagangan senjata global selama lima
pertengahan
dekade terakhir sejak ofset pertama
berbagai variasi persenjataan dan industri
antara AS dan Eropa dalam perdagangan
strategis, dari mulai persenjataan ringan,
senjata (Weida, 2001)
roket, helicopter, kapal cepat, korvet,
oleh
Kebijakan terkait
ofset
kebutuhan
negara
pemerintah dalam
Indonesia pemenuhan
Alat Peralatan Pertahanan
di
Indonesia
tahun
1970,
telah
dengan
hingga pesawat (Muradi, 2008). Akan tetapi,
praktik
Indonesia
ofset
belum
pertahanan
dapat
memenuhi
dan Keamanan (Alpalhankam) adalah
kebutuhan
mengutamakan produk dalam negeri,
secara integral, disebabkan oleh berbagai
apabila
industri
kendala yang melingkupi yakni: kesiapan
negeri
belum
menggunakan
pertahanan dalam mampu
produk
luar
maka negeri
sumber
persenjataan
di
daya
manusia
pertahanan
(SDM),
kemampuan anggaran, dan sumber daya
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 51
lainnya, seperti bahan dasar pembuatan
Implementasi
persenjataan seperti besi baja dan lain
administrasi
sebagianya.
komitmen kebijakan (Gerston, 2008).
Sesuai dengan rencana strategis
adalah dalam
Implementasi
kegiatan menafsirkan
merupakan
salah
satu
pertahanan negara, Indonesia saat ini
tahapan dalam kebijakan publik. Afan
sedang melakukan alih teknologi untuk
Gaffar
simulator
implementasi
Sukhoi
dan
degaussing.
(2009)
menyatakan merupakan
bahwa rangkaian
Permintaan untuk teknologi tersebut
aktifitas dalam rangka menghantarkan
belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh
kebijakan kepada masyarakat sehingga
produsen dalam negeri terkait kendala
kebijakan tersebut dapat membawa hasil
kemampuan
Oleh
sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian
karena itu, pemerintah melakukan joint
kegiatan tersebut mencakup persiapan
production
luar
seperangkat peraturan lanjutan yang
negeri untuk pemenuhan permintaan
merupakan interpretasi dari kebijakan
tersebut.
tersebut.
jumlah
dengan
produksi.
perusahaan
Ofset pertahanan merupakan hal yang
penting
dalam
pemenuhan
Van Meter dan Van Horn dalam Purwanto
dan
Suliyastuti bahwa
(2012)
Alpalhankam dan pengembangan Industri
menyebutkan
Pertahanan Indonesia. Ada beberapa
kebijakan
langkah yang dilakukan sebelum ofset
dilakukan oleh publik maupun individu
pertahanan dilakukan. Dari penjabaran
yang bertujuan mencapai tujuan yang
tersebut diatas, penelitian ini menganalisa
sudah ditetapkan berdasarkan kebijakan.
tentang bagaimana implementasi ofset
Hal ini mencakup upaya untuk mengubah
pertahanan Indonesia dengan studi kasus
keputusan menjadi istilah operasional
pada pengadaan simulator Sukhoi dan
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
degaussing.
dalam kebijakan.
mencakup
implementasi kegiatan
yang
Abdullah dan Smith dalam Tachjan Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Untuk dapat menganalisa implementasi tahapan ofset ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian implementasi.
(2006) menyebutkan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan terdiri dari unsur pelaksana (implementor), program yang dilaksanakan, dan target groups. Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam
52 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
Nugroho (2012) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan bekerja secara
Ofset Pertahanan dan Tahapan Ofset Pertahanan Indonesia
linear
U.S.
dalam
proses
kebijakan.
Department
of
Commerce
Selanjutnya Van meter dan Van Horn
mendefinisikan ofset sebagai praktik
menyatakan bahwa ada 6 (enam) variabel
kompensasi yang diperlukan sebagai
(atau kelompok variabel) yang harus
syarat pembelian untuk penjualan antar
diperhatikan
pemerintah dan pemerintah maupun
karena
mempengaruhi
dapat keberhasilan
pemerintah
dan
komersial
penjualan
implementasi, yakni, Tujuan Kebijakan
produk dan/atau jasa pertahanan. Secara
dan Standar yang jelas, Sumberdaya,
umum,
Kualitas Hubungan Inter-Organisasional,
pengaturan antara pemerintah nasional
Karakteristik
dan
Lembaga/organisasi
ofset
didefinisikan
pemasok
senjata
asing
sebagai
untuk
pelaksana, Lingkungan politik, sosial dan
memberikan arahan mengenai manfaat
ekonomi, dan Disposisi/tanggapan atau
dari kontrak pembelian senjata suatu
sikap para pelaksana. Sedangkan George
negara.
Edward
III
(dalam
Nugroho,
Ofset
2012)
dapat
diklasifikasikan
mengemukakan ada 4 (empat) faktor
berdasarkan jenisnya (langsung dan tidak
kritis yang mempengaruhi keberhasilan
langsung) (BIS Ofset Database, 2005).
atau kegagalan implementasi. Empat
Ofset
faktor
komunikasi,
kontrak
atau
sikap
pertahanan dan jasa yang disebut dalam
pelaksana implementasi, dan struktur
perjanjian penjualan untuk ekspor militer.
birokrasi.
Transaksi ini secara langsung berkaitan
tersebut
sumber
daya,
adalah disposisi
Dalam menganalisa implementasi
langsung yang
adalah
pengaturan
melibatkan
klausul
dengan barang pertahanan atau jasa yang
ini
diekspor oleh perusahaan pertahanan
menggunakan irisan variabel dari ketiga
biasanya dalam bentuk produksi bersama,
unsur kebijakan yang sudah disebutkan
subkontrak, alih teknologi, pelatihan,
diatas, yaitu, komunikasi, sumber daya,
produksi
disposisi/sikap pelaksana, karakteristik
pendanaan. Ofset tidak langsung adalah
instansi pelaksana, dan standar dan
pengaturan kontrak yang melibatkan
tujuan kebijakan.
barang pertahanan dan jasa terkait
tahapan
ofset,
penelitian
berlisensi,
atau
aktivitas
dengan ekspor direferensikan dalam Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 53
perjanjian penjualan. Transaksi ini tidak
penetapan faktor pengali, komunikasi
secara langsung berhubungan dengan
antar pemangku kepentingan KLO dan
barang
penetapan
pertahanan
atau
jasa
yang
nilai
KLO.
Untuk
dapat
diekspor oleh perusahaan pertahanan.
diberlakukan KLO
Jenis-jenis ofset yang dianggap tidak
Alpalhankam merupakan pengadaan dari
langsung termasuk pembelian, investasi,
luar
pelatihan,
keberlakuan KLO.
pendanaan,
bantuan
pemasaran/ekspor, dan alih teknologi. Ofset
pertahanan
negeri
Tahapan
Indonesia
maka pengadaaan
serta
terdapat
analisa
implementasi
dibagi
menjadi 3 kegiatan utama, yaitu kontrak
berupa ofset langsung dan tak langsung.
Kemhan
Ofset
principal dengan Industri Pertahanan, dan
yang
dilaksanakan
dalam
dengan
principal,
pengadaan simulator Sukhoi merupakan
penyelesaian
ofset langsung, sedangkan degaussing
paska implementasi merupakan tahapan
merupakan ofset tak langsung. Dalam
terakhir dan merupakan efek jangka
pelaksanaannya,
ofset
panjang yang diharapkan dalam proses
pertahanan Indonesia menggunakan PP
pengadaan ofset ini. Dari segi teknologi,
No. 76 tahun 2014. Tahapan ofset
ofset
pertahanan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu
menciptakan produk baru, meningkatkan
pra-implementasi,
pengetahuan dan keahlian, meningkatkan
tahapan
implementasi,
dan
paska implementasi.
lima
aktivitas
kegiatan,
yaitu
persyaratan Kandungan Lokal dan/Ofset (KLO),
penetapan
pertahanan
KLO.
Tahapan
diharapkan
dapat
metoda, fasilitas, alat bantu, adanya
Tahapan pra-implementasi terdiri dari
kontrak
kontrak
aktivitas
sertifikasi dan lain sebagainya. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar
KLO,
54 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
berikut:
Dokumen Persyaratan KLO
Pemaknaan Strategi KLO Penentuan Nilai KLO Mensyahkan Tim KLO
Database Industri
Proposal KLO Pabrikan
Evaluasi Proposal KLO
Perjanjian Program KLO
Kompetensi, Kemampuan Indhan Penerima KLO
Manfaat Optimal KLO
Penguasaan Teknologi Kunci
Implementasi Program KLO
Evaluasi & Kajian Program KLO
Pemantauan Akuisisi Teknologi Kunci Pengendalian Kinerja Program KLO
Audit & Pengkajian Program KLO
Penyelesaian Program KLO
Penutupan Program KLO
Klarifikasi & Negosiasi Audit Pasca Implementasi Audit Penerima KLO
Audit Pelacakan
Informasi Pasar Database Teknologi
DOKUMEN STRATEGI KLO PRA-IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI
PASCA IMPLEMENTASI
Gambar 1. Tahapan Ofset Pertahanan Indonesia Sumber: FX. Sudharmono. (2015). Seminar Kandungan Lokal dan Ofset Pertahanan. Kemhan
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 55
Vats et. al (dalam Kirchwehm, 2014) menyatakan
bahwa
dalam
ofset,
dapat tersebut
dilakukan.
Langkah-langkah
dibutuhkan
karena
Industri
pembangkit nilai bagi semua pihak yang
Pertahanan negara pembeli umumnya
terlibat adalah kunci dan dapat dicapai
masih pada tahap awal partisipasi dalam
melalui
rantai
proses
bertahap
yang
pasokan,
namum
merangkum semua pihak dalam mencapai
mempunyai
nilai ekonomi, komersial, dan kemampuan
mengembangkan dan menciptakan nilai
pertahanan.
(value).
Untuk
menggerakkan
ekonomi di negara pembeli, langkahlangkah
di
bawah
peluang
Berikut
besar
mereka
adalah
perkembangan dalam ofset:
ini
Gambar 2. Fase perkembangan ofset (Sumber: AT Kearney, 2013)
56 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
untuk
fase
Program ofset dapat memainkan
tahapan pra-implementasi tertanggal 29
bagian yang kuat dalam mempercepat
Januari sampai 29 September 2015. Selain
perkembangan, tetapi tidak ada satu
itu, data diambil dari wawancara dengan
ukuran yang tepat untuk semua set
tim ofset Kementerian Pertahanan RI dan
langkah-langkah
studi literatur.
dalam
menjamin
kesuksesan. Kesuksesan dalam program
Penelitian ini menggunakan cross
ofset memiliki kesamaan, bahwa program
case analysis dalam menganalisa studi
ini secara efektif dapat mengatasi 3
kasus
masalah,
negara
Wynsberghe (2008) menyatakan bahwa
dipilih,
cross case analysis merupakan metode
yaitu
menghadapi
bagaimana
strategi
yang
yang
disajikan.
Khan & Van
mengembangkan faktor enabler, dan
penelitian
bagaimana mewujudkan penawaran.
perbandingan persamaan dan perbedaan
memfasilitasi
kegiatan, proses, dan kejadian dari unit Metodologi Penelitian
yang
ini
menggunakan
metode
analisis dalam studi kasus.
kualitatif untuk mengetahui implementasi
Hasil dan Pembahasan
tahapan
Studi Kasus Simulator Sukhoi
ofset
dalam
pengadaan
Alpalhankam khususnya pada pengadaan
Simulator
simulator Sukhoi dan degaussing. Subjek
merupakan pengadaan Alpalhamkam luar
penelitian
negeri
Pertahanan
ini
adalah
Kementerian
khususnya
Direktorat
Sukhoi
dengan
barang/jasa
Su-27
dua
(principal)
dan
calon
Su-30
penyedia
JSC
Aviaton
Teknologi Industri Pertahanan Potensi
Holding Company Sukhoi, Rusia dan Poly
Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
Technologies, China. Tahapan ofset dalam
Sedangkan Objek dari penelitian ini
Simulator Sukhoi diawali dengan analisa
adalah
ofset
persyaratan Kandungan Lokal dan Ofset
Kementerian Pertahanan RI (dalam hal
(KLO). Berdasarkan UU No. 16 tahun 2012,
ini: tahapan pra-implementasi) dalam
pengadaan Simulator Sukhoi 27 & 30 ini
pengadaan
dan
termasuk dalam pengadaan luar negeri
degaussing. Dalam penelitian ini sampel
dan berlaku KLO (Kandungan Lokal dan
yang
Ofset).
implementasi
tahapan
Simulator
diambil
adalah
Sukhoi
dokumen
Kegiatan selanjutnya dalam tahapan
implementasi ofset dalam pengadaan simulator Sukhoi dan degaussing dalam
pra
implementasi
adalah
penetapan
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 57
aktivitas KLO yang terdiri dari identifikasi
Imbal Dagang terhadap pengembangan
Industri Pertahanan dan penerima KLO,
perekonomian nasional. Faktor pengali ini
identifikasi
dan
dibutuhkan untuk nilai item komponen
identifikasi aktivitas KLO. Pada identifikasi
dagang sebagai dasar dalam menentukan
Industri Pertahanan & penerima KLO
nilai perkiraan harga.
struktur
teknologi,
ditetapkan Industri Pertahanan yang
Simulator Sukhoi ini merupakan
sesuai untuk pengadaan teknologi ini
pengadaan
adalah PT. LEN, PT. Dirgantara Indonesia,
dalam pengadaan ini terdiri dari alih
PT. TES, dan PT. Infoglobal. Struktur
teknologi dari aplikasi negara asal ke
teknologi dalam pengadaan simulator
Industri
Sukhoi terdiri dari Full Mission Simulator
teknologi tersebut terdiri dari (a) semua
(FMS) dan Flight Training Device (FTD).
kode
Selanjutnya
dilakukan
pemetaan
ofset
langsung,
Pertahanan
sumber
kegiatan
Indonesia.
software
Alih
terintegrasi
dan/atau dikembangkan selama FMS
tentang lokal konten dan potensi lokal
PROGRAM,
konten serta kegiatan ofset yang belum
terkomputerisasi
secara penuh dikuasai oleh Industri
(online
Pertahanan dalam negeri. Lokal konten
Memberikan pelatihan dan dukungan
dan
teknis, dan (d) Berbagi data integrasi
potensi
lokal
konten
dalam
pengadaan simulator Sukhoi ini terdiri
(b)
jika
Berbagi dan
desain
rekayasa
data
memungkinkan),
(c)
komputerisasi secara interaktif.
dari Cockpit, Modelling, dan Visual system.
Setelah penentuan nilai ofset, maka
Kegiatan ofset terdiri dari subsistem
dilakukan komunikasi antar pemangku
simulator yang belum dikuasai secara
kepentingan
penuh oleh Industri Pertahanan, seperti,
pertama berupa Komunikasi Kemhan
Modelling (khususnya aircraft data (initial
dengan
data package)), Radar system, Control
(principal)
loading system, Motion system/G-seat, G-
Aanwijzing/Explanation Procurement Of
suit and Vibration Generation.
Simulator Sukhoi 27 & 30. Selanjutnya
Setelah
menentukan
struktur
KLO.
calon
adalah
komunikasi
penyedia dalam
komunikasi
yang
barang/jasa bentuk
Kementerian
teknologi yang dibutuhkan, selanjutnya
Pertahanan (Kemhan) dengan Industri
dilakukan
Pertahanan dalam hal ini rapat koordinasi
penetapan
faktor
pengali.
Faktor pengali ini merupakan nilai dari
di
Potensi
hasil perhitungan dampak komponen
Pertahanan (Pothan Kemhan) dengan PT
58 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
Pertahanan
Kementerian
LEN,
PT
Infoglobal,
Dirgantara
Setelah itu dilakukan penetapan
Indonesia, PT TES. Yang terakhir adalah
aktivitas KLO yang meliputi identifikasi
komunikasi
calon
(Poly
Industri Pertahanan, identifikasi struktur
Technologies,
Cina
Aviaton
teknologi, dan identifikasi aktifitas KLO.
Holding Company Sukhoi, Rusia) dengan
Dalam identifikasi Industri Pertahanan,
Industri Pertahanan.
tim
Setelah
PT
principal dan
JSC
komunikasi,
maka
ofset
menentukan
Pertahanan
dan
Industri
penerima
KLO
ditetapkanlah nilai KLO. Dalam tahapan
berdasarkan database teknologi yang
ini, pertama dilakukan evaluasi proposal
diperlukan sehingga dapat meningkatkan
dengan principal memasukkan semua
kemampuan
dan
proposal KLO dan melakukan identifikasi
Pertahanan
dalam
tawaran pada proposal KLO dengan
pengadaan
degaussing
aktivitas yang diinginkan dalam KLO.
Pertahanan
yang
Berikutnya adalah penentuan nilai KLO
pengadaan degaussing adalah PT PAL, PT
yang mencapai batas minimum 35%. Pada
LEN, dan PT Infoglobal.
saat pengambilan data, seluruh rangkaian
Struktur
kapasitas
Industri
negeri.
Dalam
ini,
ditetapkan
teknologi
dalam
yang
kegiatan ini telah selesai dan masih
diidentifikasi
menunggu dari pihak Poly China untuk
degaussing ini terdiri dari Degaussing
menyampaikan sanggahannya.
System; Services: FAT, Installation Setting
Degaussing merupakan salah satu Alpalhalkam yang diadakan melalui sistem dari
luar
negeri.
Pengadaan
Alpalhankam ini termasuk dalam ofset tidak
langsung.
Alpalhankam
ini
mempunyai 2 calon penyedia barang/jasa (principal), yakni ECA EN, Perancis; dan SAAB, Swedia. Dalam pelaksanaannya, tim ofset melakukan analisa terlebih dahulu mengenai kandungan lokal dan ofset.
pengadaan
to Work, HAT & SAT; Ranging Assistance; Studi Kasus Degaussing
ofset
untuk
Industri
Training;
Spare
Part;
dan
Portable
Magnetic Range. Dalam kegiatannya, ofset degaussing ini meliputi pelatihan desain dan integrasi degausser untuk corvet dan frigate TNI AL, pelatihan pemeriksaan kualitas
untuk
desain
terintegrasi
degaussing, pelatihan untuk desain dan teknologi deperming, sistem magnetic ranging,
dan
alih
teknologi
untuk
instrumen pengukuran mobile degausser. Setelah menentukan struktur teknologi
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 59
yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan
mempertimbangkan batas minimal KLO
penetapan faktor pengali.
sebesar 35%. Pada saat pengambilan data,
Apabila
faktor
sudah
seluruh rangkaian telah selesai dan
ditentukan, maka diadakan komunikasi
menunggu keputusan pemenang dari
antar
Menteri Pertahanan.
pemangku
pengali
kepentingan
KLO.
Komunikasi ini terdiri dari komunikasi Kemhan
dengan
calon
principal,
komunikasi Kemhan dengan Industri Pertahanan,
dan
komunikasi
calon
principal dengan Industri Pertahanan. Komunikasi
Kemhan
dengan
calon
principal berupa Aanwijzing/penjelasan mengenai pengadaan Degaussing Corvet Sigma Class. Komunikasi Kemhan dengan Industri
Pertahanan
berupa
rapat
koordinasi antara Kemhan (dalam hal ini Pothan Kemhan) dengan PT PAL, PT. LEN dan PT. Infoglobal. Setelah komunikasi tersebut adalah
dilakukan maka selanjutnya komunikasi
antara
Industri
Pertahanan penyedia (dari luar negeri) dengan Industri Pertahanan Indonesia, dalam hal ini antara ECA Prancis dan SAAB dengan Industri Pertahanan terkait. Penetapan nilai KLO merupakan kegiatan terakhir dalam tahapan praimplementasi ini. Kegiatan ini terdiri dari evaluasi proposal KLO dan perhitungan nilai KLO. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi tawaran pada proposal KLO dengan aktivitas yang diinginkan
dalam
KLO
dengan
Perbandingan
Pengadaan
Simulator
Sukhoi dan Degaussing Dalam praktiknya, walaupun degaussing merupakan ofset tidak langsung dan simulator
Sukhoi
langsung,
merupakan
implementasi
ofset tahapan
pelaksanaan ofset untuk simulator dan degaussing tidak terdapat perbedaan. Keduanya
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan PP No. 76 tahun 2014. Kegiatan tahapan pra implementasi ofset simulator Sukhoi dan degaussing dimulai
dengan
menentukan
jenis
pengadaan. Baik simulator Sukhoi dan degaussing pengadaan
keduanya luar
negeri
merupakan dengan
JSC
Aviaton Holding Company Sukhoi, Rusia dan Poly Technologies, China sebagai penyedia barang/jasa (principal) untuk simulator Sukhoi dan ECA EN (Perancis) dan SAAB (Swedia) sebagai principal untuk degaussing. Setelah penentuan jenis pengadaan, selanjutnya dilakukan analisa keberlakuan Kandungan Lokal dan Ofset (KLO). Dalam praktiknya,
60 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
kedua
pengadaan
ini
melakukan
analisa
keberlakuan
KLO
selanjutnya adalah menentukan aktivitas
seperti terlihat dalam dokumen yang
KLO.
didapat dalam penelitian.
berdasarkan identifikasi teknologi yang
Kegiatan penentuan
selanjutnya
industri
adalah
pertahanan
Aktivitas
KLO
ditetapkan
dapat diproduksi oleh masing-masing
dan
Industri Pertahanan. Dari segi aktivitas
penerima KLO. Dalam pelaksanaannya,
KLO, simulator Sukhoi dan degaussing
baik simulator Sukhoi dan degaussing
mempunyai perbedaan. Dalam simulator
melakukan identifikasi untuk menentukan
Sukhoi, aktivitas KLO berfokus kepada
industri
pertahanan
penerima
pengembangan teknologi yang belum
Setelah
identifikasi
ditetapkan
KLO. PT.
mampu
diproduksi
oleh
Industri
Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT: LEN
Pertahanan dalam negeri, sedangkan
Industri, PT. Technology & Engineering
dalam degaussing aktivitas KLO berupa
Simulation (PT. TES), dan PT. Infoglobal
pelatihan dan penelitian bersama karena
Teknologi
Industri Pertahanan Indonesia belum
Semesta
sebagai
industri
pertahanan dan penerima KLO untuk pengadaan simulator Sukhoi. Sedangkan
mampu memproduksi Alpalhankam ini. Penentuan
faktor
pengali
untuk degaussing, ditetapkan PT. PAL, PT.
merupakan kegiatan selanjutnya untuk
LEN dan PT. Infoglobal sebagai Industri
menentukan nilai item komponen dagang
Pertahanan penerima KLO.
sebagai dasar dalam menentukan nilai
Setelah
menentukan
Industri
perkiraan harga. Dalam pelaksanaannya,
Pertahanan dan KLO, maka selanjutnya
penentuan faktor pengali dilaksanakan
ditetapkan
baik dalam pengadaan simulator Sukhoi
struktur
teknologi
yang
dibutuhkan. Dalam kegiatan ini, baik simulator
Sukhoi
dan
degaussing
maupun degaussing. Kegiatan
selanjutnya
adalah
mengidentifikasi struktur teknologi yang
komunikasi antar pemangku kepentingan
dibutuhkan oleh masing-masing industri
dalam
pertahanan
kegiatan ini adalah komunikasi kemhan
untuk
memproduksi
simulator Sukhoi dan degaussing. Identifikasi merupakan
aktivitas
kegiatan
lanjutan
dengan
KLO.
Yang
calon
termasuk
principal,
dalam
komunikasi
KLO
kemhan dengan Industri Pertahanan, dan
dari
komunikasi
calon
principal
dengan
identifikasi struktur teknologi. Setelah
industri pertahanan. Dari data yang
struktur teknologi diidentifikasi, maka
diperoleh, dokumen untuk pengadaan
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 61
simulator Sukhoi menunjukkan adanya
simulator
komunikasi
mengembangkan
Kemhan
dengan
calon
dapat
membuat simulation
dan
software
principal dan industri pertahanan, juga
simulator secara mandiri. Hal ini juga
terdapat
dilakukan untuk memberikan kesempatan
komunikasi
antara
calon
principal dengan Industri Pertahanan.
dan akses kepada Industri Pertahanan
Kegiatan terakhir dalam tahapan
bidang simulator untuk melaksanakan
pra implementasi ini adalah evaluasi
aircraft data gathering pada pesawat yang
proposal KLO dan perhitungan nilai KLO.
dimiliki pemerintah, sehingga simulator
Dalam
telah
software tetap bisa dikembangkan seperti
dan
yang telah dikembangkan oleh Cina dalam
pengadaan
dilaksanakan
kedua
evaluasi
ini
proposal
perhitungan nilai KLO. Dari
segi
mengembangkan industri simulatornya.
kegiatan
yang
Berbeda dengan simulator Sukhoi,
dilakukan dalam pengadaan simulator
ofset pada degaussing melibatkan Industri
Sukhoi
terdapat
Pertahanan dalam negeri secara penuh
perbedaan dalam hal kegiatan ofset yang
mulai dari instalasi sistem degaussing dan
dilakukan. Pengadaan simulator Sukhoi
peralatan
Su-27dan
kepada
metode pengujian. Hal ini menyangkut
pengadaan produk dan alih teknologi
pemahaman terhadap prosedur kerja dan
yang dilakukan. Akan tetapi, berhubung
pengujian, pelaksanaan instalasi sampai
sebagian besar struktur produk dalam
dengan setting to work, pelaksanaan
pengadaan ini dapat diproduksi oleh
pengujian
Industri Pertahanan dalam negeri, maka
diacu dan sepenuhnya melibatkan industri
ofset yang diberlakukan berupa alih
lokal
teknologi dalam desain dan manufaktur
magnetic
yang
kemagnetan.
dan
degaussing
Su-30
belum
ofset
berfokus
dikuasai
oleh
Industri
ukurnya
sampai
berdasarkan
dalam
standar
pembangunan
ranging Alih
dengan
sebagai
yang
portable alat
teknologi
ukur juga
Pertahanan dalam negeri. Selain itu,
merupakan ofset yang dilakukan dalam
dalam hal aircraft data (initial data
pengadaan degaussing ini. Alih teknologi
package),
berfokus
Kementerian
Pertahanan
kepada
desain
salah satu prasyarat dalam kontrak
kapal, pengetahuan tentang deperming,
pengadaan pesawat. Hal ini dilakukan
dan pelatihan tentang magnetic ranging.
Industri
Pertahanan
bidang
62 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
engineering
tentang
memberlakukan hal tersebut sebagai
agar
dan
pelatihan
kemagnetan
Analisis Implementasi Kebijakan Dan Manfaat Ekonomi
Agar implementasi dapat berjalan, maka harus mempunyai tujuan kebijakan
Simulator Sukhoi merupakan
bentuk
dan standar yang jelas. Hal ini mencakup
degaussing
rincian mengenai sasaran yang ingin
merupakan bentuk ofset tak langsung.
dicapai melalui kebijakan beserta standar
Walaupun begitu, kedua bentuk ofset ini
untuk mengukur pencapaiannya. Dalam
mempunyai praktik yang sama dalam
tahapan ofset pertahanan ini mempunyai
tahapan
Yang
tujuan kebijakan dan standar yang jelas.
membedakan adalah bentuk ofset yang
Kebijakan tersebut diambil dari UU NO. 16
dilakukan oleh simulator Sukhoi dan
tahun 2012 dan PP No. 76 tahun 2014
degaussing.
sebagai
ofset
langsung
dan
pengadaannya.
Dalam
simulator
Sukhoi,
bentuk ofset terbatas pada kemampuan yang
belum
dimiliki
dalam
operasional
pelaksanaan ofset pertahanan.
Industri
Sumber daya yang dimaksud dalam
Pertahanan dalam negeri. Sedangkan
implementasi ini adalah staff, informasi,
dalam degaussing melibatkan Industri
kewenangan, dan fasilitas. Dari segi staf
Pertahanan dalam negeri secara penuh
pelaksana kegiatan ofset pertahanan ini
mulai dari instalasi sistem degaussing dan
hanya terdiri dari tim Kemhan yang
peralatan
berjumlah 4 (empat) tenaga ahli dan 3
ukurnya
oleh
dasar
sampai
dengan
metode pengujian. Dalam hal ini, ofset
orang
berupa joint research dan penguasaan
narasumber, sumber daya tersebut masih
teknologi.
kurang, karena belum mewadahi semua
Apabila dilihat dari implementasi
apakah
implementasi
Kemhan.
Menurut
kepentingan.
kebijakan, ada beberapa poin untuk menentukan
dari
Yang dimaksud dengan informasi disini
adalah
informasi
kebijakan berjalan dengan baik atau tidak
bagaimana
diantaranya, tujuan kebijakan dan standar
tersebut (berupa petunjuk pelaksanaan-
yang
kualitas
petunjuk teknis/juklak-juknis) dan data
inter-organisasional,
yang terkait dengan kebijakan yang akan
lembaga/organisasi
dilaksanakan. Untuk pengadaan tersebut,
pelaksana, lingkungan politik, sosial dan
juklak dan juknis mengacu pada PP No. 76
ekonomi,
tahun 2014. Dalam peraturan tersebut,
jelas,
sumber
hubungan karakteristik
pelaksana.
dan
daya,
disposisi
atau
sikap
melaksanakan
tentang kebijakan
juga memuat data-data yang dibutuhkan
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 63
untuk melaksanakan kegiatan agar sesuai juklak dan juknis.
Karakteristik
lembaga/organisasi
pelaksana merupakan komposisi dalam
Dari segi kewenangan, tim ofset
implementasi kebijakan. Komposisi dalam
Kemhan mempunyai kewenangan untuk
implementasi
memberikan penawaran kepada industri-
transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dari
industri
segi
Pertahanan,
berkomunikasi
kebijakan
komposisi,
terdiri
ofset
dari
pengadaan
dengan penyedia barang/jasa (principal),
simulator Sukhoi dan degaussing ini
melakukan
dilakukan
Industri
survei
dan
Pertahanan
menentukan
penerima
ofset.
sepenuhnya
oleh
Pothan
Kemhan.
Fasilitas yang digunakan untuk tim ofset
Dari dokumen pengadaan yang ada,
dalam mengimplementasikan kebijakan
dapat diketahui bahwa dalam komposisi
yang dilaksanakan menginduk kepada
ini kejelasan dan konsistensi dalam
Kemhan.
pelaksanaan sudah terlihat. Dari pihak
Jadi,
semua
fasilitas
yang
digunakan dalam menjalankan kebijakan
panitia
tersebut menggunakan fasilitas yang ada
dijalankan
pada Kemhan.
Pemerintah No. 76 tahun 2014 dengan
Kualitas
hubungan
organisasional
berkaitan
pengadaan, sesuai
prosedur dengan
sudah
Peraturan
inter-
Direktorat Potensi Pertahanan sebagai
dengan
pelaksana operasional pengadaan ofset
prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih
pertahanan. Dari dokumen yang tersedia, dapat
tinggi mengontrol agar implementasi
disimpulkan
berjalan
degaussing ini sudah sesuai dengan
sesuai
dengan
tujuan
dan
bahwa
standar yang telah ditetapkan. Dalam
prinsip
tahapan pengadaan simulator Sukhoi dan
disalurkan
degaussing, hal ini dapat terlihat dari
melaksanakannya.
bagaimana tim ofset Kemhan mengatur
komposisi pada
Lingkungan
pengadaan
dimana
kebijakan
pejabat
yang
akan
politik,
sosial
dan
hubungan antara penyedia barang dan
ekonomi
jasa dengan Industri Pertahanan dan
komponen dalam implementasi. Hal ini
bagaimana
mencakup apakah sumberdaya ekonomi
tim
ofset
memantau
komunikasi antar penyedia barang dan
mencukupi;
jasa dan Industri Pertahanan.
bagaimana
merupakan
seberapa kebijakan
salah
besar
satu
dan dapat
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi
64 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
yang ada; bagaimana tanggapan publik
dilaksananan sesuai dengan tahapan yang
tentang kebijakan tersebut; apakah elit
ada. Hal ini dapat dilihat dari dokumen
mendukung
lain
yang berisi tentang informasi industri
sebagainya. Dalam pengadaan simulator
penerima ofset, kunjungan atau survei
Sukhoi dan degaussing ini, lingkungan
berikut tanggapan atas informasi yang
politik sangat mendukung terutama dari
disampaikan. Hal ini menunjukkan respon
diterbitkanya Peraturan Pemerintah No.
dan tanggapan pelaksana atas kegiatan
76 tahun 2014 untuk mendukung Undang-
yang dilakukan.
Undang No. 16 tahun 2012. Hal ini
Ofset
menunjukkan bahwa pemerintah serius
diharapkan
dalam menjalankan ofset pertahanan.
kemandirian
Dari segi sosial, proses pengadaan ofset
Berdasarkan teori fase perkembangan
pertahanan ini disambut antusias oleh
ofset AT Kearney, Indonesia saat ini masih
Industri
berada
implementasi;
Pertahanan
meningkatkan
dan
karena
kapasitas
dapat
kemampuan
dalam
jangka
mampu
menciptakan
Industri
pada
level
panjang
Pertahanan.
1
dalam
fase
perkembangan ofset, yaitu seed phase.
Industri Pertahanan di masa depan.
Dalam
Sedangkan dalam sisi ekonomi, proses
melakukan
investasi
ofset ini merupakan rencana jangka
pembelian
barang
panjang yang hasilnya akan dinikmati di
teknologi inti yang akan dikembangkan di
masa mendatang.
negara pembeli.
Disposisi
dalam
fase
ini,
pemerintah finansial dan
masih dalam
penguasaan
implementasi
Ofset yang dilakukan Kemhan saat
merupakan sikap dan komitmen dari
ini masih merupakan tahapan awal dalam
pelaksana
menciptakan
terhadap
kebijakan
atau
kemandirian
Industri
program yang harus mereka laksanakan.
Pertahanan. Hasil dari segi ekonomi
Ada tiga unsur utama dalam disposisi ini
dalam
yaitu kognisi (pemahaman pelaksanaan
berpartasipasi
terhadap
kebijakan),
dan
global dan menjadi salah satu negara
tanggapan
pelaksana;
intensitas
dengan kemampuan ekspor pertahanan
arahan dan
respon dan tanggapan pelaksana. Dari
dokumen
panjang
dalam
rantai
seperti pasokan
belum dapat dirasakan secara langsung.
tersedia,
Akan tetapi, efek ekonomi dalam segi
disposisi dalam pengadaan simulator
jangka pendek seperti mulai dibentuknya
Sukhoi
KKIP merupakan salah satu efek ekonomi
dan
yang
jangka
degaussing
sudah
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 65
dari ofset pertahanan. Dalam siaran pers
Su-30
Kementerian
dengan prosedur yang tertuang dalam
Pertahanan
(01/03/2011),
KKIP mempunyai rencana program yang bersifat
normatif,
dinamis,
dan
degaussing
sudah
sesuai
Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014.
RUU
Perbedaan
dalam
tahapan
Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
pelaksanaan ofset langsung (simulator
dan Keamanan, produk strategis, dan
Sukhoi Su-27& 30) dan ofset tak langsung
evaluasi manajemen BUMNIP.
(degaussing) terletak pada kegiatan ofset
Program-program
ini
meliputi
yang
dilaksanakan.
langsung
Non Alutsista dan Kerjasama. Selain itu,
bersama dan alih teknologi komponen
pembentukan
yang belum dapat dikuasai ataupun
mewujudkan
bertujuan
revitalisasi
pengembangan
industri
untuk dan
diproduksi
oleh
kepada
ofset
bidang kebijakan, Litbangyasa, Alutsisa,
KKIP
berfokus
Kegiatan
Industri
produksi
Pertahanan
pertahanan
dalam negeri. Sedangkan kegiatan ofset
dengan memberikan peluang kepada
tak langsung berfokus kepada joint
BUMNIP bahwa produknya digunakan
research dan pendampingan pelatihan
untuk memenuhi sarana pertahanan.
dan penguasaan produk dari tahapan
Agar ofset pertahanan ini dapat berjalan
awal sampai menjadi produk utuh serta
sesuai dengan Undang Undang dan dapat
penjaminan penguasaan teknologi untuk
berkembang menjadi fase-fase berikutnya
penerima ofset pertahanan.
maka pengawasan yang ketat harus
Dalam hal implementasi kebijakan,
dilakukan.
tahapan-tahapan
yang
dilaksanakan
Kesimpulan
sudah sesuai dengan prosedur yang dapat
tertuang dalam Peraturan Pemerintah
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan
No. 76 tahun 2014. Sikap para pelaksana
dalam
kebijakan pun sudah sesuai dengan
Hasil
penelitian
pelaksanaan
ini
tahapan
ofset
pertahanan langsung dan tak langsung
prinsip-prinsip
seperti
pelaksanaan
dimana pelaksana kebijakan mempunyai
tahapan ofset pertahanan pada simulator
sikap dan komitmen untuk melaksanakan
Sukhoi Su-27dan Su-30 serta degaussing.
prosedur berdasarkan peraturan yang
Pelaksanaan
yang
ada. Hal ini juga didukung oleh lingkungan
dilakukan untuk simulator Sukhoi Su-27&
sosial, ekonomi dan politik yang kondusif.
terlihat
dalam
tahapan
ofset
66 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
implementasi
kebijakan
Pengadaan Alpalhankam yang ada saat
ini
masih
berfokus
kepada
kebutuhan untuk menggerakkan Industri Pertahanan belum fokus kepada core technology yang akan dikembangkan di masa mendatang. Hal ini terlihat dari ofset
yang
dilaksanakan
dalam
pengadaan simulator Sukhoi Su-27& Su-30 dan degaussing.
Daftar Pustaka Buku Bitzinger, Richard A. 2009. The Modern Defense Industry. California: Praeger Security Brandt, Craig M. 2005. Fundamentals of Miltary Logistics: A Primer of the Logistic Infrastructure. Ohio: Defense Institute of Security Assistance Management Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar. Gerston, Larry N. 2010. Public Policy Making: Process and Principles. London: M. E. Sharpe Nugroho, Riant. 2012. Public Policy for the Developing Countries. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Purwanto, Erwan A & Sulistyastuti, Dyah R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
Rogerson. 1995. “Incentive Models Of The Defense Procurement Process”. Handbook Of Defense Economics, hal. 318 Sadler, Todd & Hartley, Keith. 2007. Handbook of Defense Economics Vol 2, hal. 963, 982, dan 1161 Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad Wahab, Solichin A. W. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Wahyuni, Sari. 2012. Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Yusgiantoro, Purnomo. 2014. Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Jurnal A.T. Kearney. (2013). GCC-Defense Offset Programs: The Thrillion-Dollar Opportunity Bureau of Industry and Security. 2009. Ofsets in Defense Trade. Fourteenth Study Conducted Pursuant to Section 309 of the Defense Production Act of 1950, as Amended U.S. Department of Commerce Choi,
Hee Jun. (2009). Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model. The journal of Technology Studies
DAPA (2011). Defense Project Management Regulations, ROK Defense Acquisition Procurement Administration DISAM. (1996). The Management of Security Assistance. The Defense
Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi ... | Siti Lutifyanah | 67
Institute of Security Assistance Management, 16th Edition Guest, Greg, et.al. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Sage Publication Kirchwehm, Heinz. (2014). Why Failed So Often the Offset Part of a Defence Procurement Deal? – A Case Study Based Examination. Business Management and Strategy, Vol. 5, No. 2 Muradi. 2008. Praktik-praktik Defense Ofset di Indonesia. http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2013/08/praktik_de fense_ofset_indonesia.pdf, diakses pada 9 September 2015 Weida, W. (1986), Paying for Weapons: Politics and Economics of Counter trade and Offsets, Frost & Sullivan Press Yang, Chyan dan Colonel Wang, TsungCheng. (2006). Interactive DecisionMaking for the International Arms Trade: the Ofset Life Cycle Model. The DISAM Journal
Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Undang-Undang No. 16 tahun tentang Industri Pertahanan
2012
Undang-Undang No. 3 tahun tentang Pertahanan Negara
2002
Daring/Online Defense ofsets: From ‘contractual burden’ to competitive weapon, http://www.mckinsey.com/insights/ public_sector/defense_ofsets_from _contractual_burden_to_competitiv e_weapon, diakses pada 1 Juli 2015 Menhan RI : Meski Pejabat Telah Berganti Namun Cita-Cita Renstra Bangkuathan Harus Terus Berjalan, http://puskompublik.Kemhan.go.id/ post-menhan-ri---meski-pejabattelah-berganti-namun-citacitarenstra-bangkuathan-harus-terusberjalan.html, diakses pada 7 Juli 2015.
Perundang-undang Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara 2014 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 Peraturan Menteri Pertahanan 19 tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
68 | Jurnal Prodi Ekonomi Pertahanan | April 2017, Volume 3 Nomor 1
