REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
MENGENAI KERJASAMA PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DALAM MENDUKUNGPROYEKINFRASTRUKTUR
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Departemen Luar Negeri Ame1ika Serikat. selanjutnya secara individual disebut sebagai "salah satu Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kepentingan bersama melalui kerja sama
dalam percepatan pengembangan sektor industri yang mendukung proyek-proyek infrastrnktur berdasarkan kesetaraan dan sating menguntungkan;
MENGAKUI bahwa kerjasama tersebut mendorong ekonomi, perdagangan. dan
kerjasama komersial serta mendukung hubungan persahabatan antara dua negara;
MEMAHAMI bahwa ke1jasama tersebut mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh
Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono pada saat peluncuran secara resmi
Comprehensive Partnership Amerika Serikat - Indonesia pada bu Ian November 20 I 0 (sclanjutnya disebut "Comprehensive Partnership"), dan konsisten dengan kerangka acuan dari Comprehensive Partnership dan Commercial Dialogue;
SESUAI DENGAN ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing; TELAH TERCAPAI KESEPAKATAN sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan Nota Kesepahaman (selanjutnya discbut sebagai "MoU") ini adalah untuk mempercepat pengembangan sektor industri dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
PASAL2 LINGKUP KERJA SAMA Lingkup ke1jasama dari MoU ini telah diidentifikasi oleh Para Pihak meliputi: 1. Memperkuat kemitraan antara sektor publik-swasta dan kerjasama sektor
swasta, menuju kesepakatan
dan transaksi di bidang infrastruktur yang
melibatkan mitra-mitra dari Indonesia dan Amerika Serikat; 2. Fasilitasi akses modal dan pcmbiayaan proyek sebagaimana yang diperlukan dan apabila tersedia; 3. Melakukan kerjasama program dan proyek yang saling menguntungkan, tennasuk kunjungan dan pertukaran tenaga ahli yang diperlukan atau tenaga teknis; 4. Melakukan kerjasama organisasi pada tingkat intemasional dan regional terkait pengembangan infrastruktur dan logistik; 5. Mengorganisir dan berpartisipasi dalam konferensi, simposium, kursus-kursus, lokakarya, pameran dan pertemuan bersama lainnya sesuai kepentingan bersama; 6. Pertukaran tenaga ahli, saling bcrbagi pengalaman, dan informasi lainnya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi; 7. Penyelenggaraan program pelatihan I pendidikan bersama untuk meningkatkan kompetcnsi dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi, dan 8. Bentuk kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Para Pihak, termasuk pertemuan antara Para Pihak secara teratur.
PASAL3 PENGATURAN TEKNIS Setiap bentuk kegiatan kerjasama pada MoU ini harus ditetapkan
dalam bentuk
pengaturan pelaksanaan tertulis, yang terdiri dari laporan pekerjaan, periode waktu, biaya, skema pendanaan, dan ha1 lain yang diperlukan dalam kerjasama dimaksud.
PASAL4 BADAN PELAKSANA Untuk pelaksanaan MoU ini, Para Pihak hams menunjuk Badan Pelaksana sebagairnana berikut; 1. Untuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Ke1jasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian; 2. Untuk Departemen Luar Negeri Amerika Se1ikat: Kedutaan Besar Ame1ika Serikat di Jakarta
PASAL 5 SEKTOR PRIORITAS Kerjasama MoU ini dapat meliputi berbagai program dan proyek pada sektor-sektor be1ikut; l . Kawasan Industri;
2. Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Industri Pelabuhan Udara dan Peralatan Pendukung Pelabuhan Udara; 4. Industri Pelabuhan Laut dan Peralatan Pendukung Pelabuhan Laut; 5. Fasilitas Dermaga Kering (dry dock); 6. Industri Kereta Api dan Ja1ingan Transportasi Masal serta Peralatannya; 7. Industri Pembangkit Listrik dan Energi, serta Peralatannya; 8. Industii Pendukung Pengolahan Air Bersih, Limbah, dan Sistem Pengelolaan Sarnpah dan Peralatannya; 9. Industri Peralatan untuk mendukung Sistem Manajemen Lalu Lintas, baik untuk Jalan Raya dan Jmingan Rel Kereta Api; 10. Pengembangan Industri Ramah Lingkungan;
11. Segala bentuk kerjasama lainya yang ditetapkan oleh Para Pihak, termasuk pe1iemuan antara kedua Pihak secara berkala.
PASAL 6
PRIORITAS DAERAH Kerjasama MoU ini meliputi program dan proyek di daerah berikut; 1. Jawa Timur;
2. Kalimantan Timur; 3. Sumatera Utara; 4. Riau; 5. Sumatera Selatan, dan 6. Daerah lainnya yang dianggap memiliki prioritas sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL7
KONSULTASl DAN PERENCANAAN I . Para Pihak menyadari pentingnya konsultasi bersama dan proses perencanaan
dalam rangka mempercepat pengembangan sektor industri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Para Pihak diminta untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada dalarn melakukan konsultasi, perencanaan program dan proyek. 2. Konsultasi
meliputi
pertemuan secara berkala dengan dan
pemangku
kepentingan sektor publik dan swasta terkait infrastruktur dan iklim investasi di Indonesia, dengan sasaran untuk memberdayakan percepatan pengembangan infrastruktur dan investasi. 3. Perencanaan meliputi identifikasi peluang-peluang fast-track project, studi kelayakan,
perencanaan
dasar,
standar
kualitas,
jadwal
pelaksanaan,
pembiayaan, dan setiap unsur-unsur yang diperlukan untuk memastikan proyek dilaksanakan secara tuntas (end-to-end). 4. Konsultasi dijadwalkan secara berkala dan rencana perternuan harus didasarkan pada jalannya dan kemajuan dari program dan berlangsung.
proyek yang sedang
PASAL 8 BIA YA DAN PENGELUARAN
1. Para Pihak sepakat bahwa, kecuali diputuskan lain, oleh para pemangku kepentingan terkait (sektor publik dan I atau sektor swasta yang berkepentingan memutuskan untuk mengimplementasikan program atau proyek infrastruktur) diharapkan menanggung biaya dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan mereka sendiri. 2. Semua aktivitas kerjasarna di bawah MoU ini tunduk pada ketersediaan dana dan personil. Para Pihak bermaksud membuat pengaturan terpisah pada rincian pembiayaan sebelum dimulainya kegiatan. 3. Setiap aktivitas yang diusulkan dlluar pertukaran infonnasi teknis, kunjungan oleh para ahli teknis atau individu lain, maka Para Pihak harus menjelaskan aktifitas tersebut dalam Lampiran Proyek MoU ini, menjelaskan selengkap mungkin, aktifitas kegiatan, rencana kerja, persyaratan personil, perkiraan biaya, sumber pendanaan, dan rincian terkait lainnya yang tidak termasuk dalam MoU IIll.
PASAL 9 KERAHASIAAN
Para Pihak dirninta tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati kerahasiaan dari informasi
yang dipertukarkan di bawah MoU ini dan tidak
mengungkapkan informasi tersebut kepada Pihak ketiga tanpa seizin dari Para Pihak lainnya. Setiap Para Pihak diminta untuk berkonsultasi dengan yang lainnya, sebelum infonnasi tersebut yang diungkapkan sesuai aktifitas kerjasama yang ada dalam MoU !Ill.
PASALlO PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam aktifitas terkait MoU ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integiitas wilayah dari negara tuan rumah, dan
~
tr
harus menghindari aktifitas apapun yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan dari MoU ini.
PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKET A Setiap masalah tennasuk
kekayaan intelektua1 yang timbul dari penafsiran atau
pelaksanaan dari MoU ini diminta untuk diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak atau melalui kesepakatan bersama. Para Pihak tidak akan melakukan pertukaran kekayaan intelektual selama aktifitas kegiatan di bawah MoU ini.
PASAL 12 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN 1. MoU ini akan mulai berlaku pada saat penandatanganan, dan ditujukan untuk dilaksanakan selama jangka waktu tiga (3) tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak, atau diperpanjang melalui keputusan bersama Para Pihak. Setiap Para Pihak memberikan pemberitahuan awal keputusan untuk mengakhiri MoU tersebut; Pihak yang mengakhiri harus menyediakan Pihak lainnya sembilan puluh (90) hari pemberitahuan tertulis sebelum tanggal yang telah ditetapkan penghentiannya. 2. MoU ini dapat direvisi atau diubah setiap saat melalui keputusan bersama Para Pihak secara tertulis melalui pertukaran nota, yang harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Amandemen atau modifikasi yang ada akan menjadi bagian integral dari MoU ini. 3. Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari kerjasama yang sedang berlangsung antara Para Pihak kecuali disepakati lainnya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani MoU ini.
DITANDATANGANI di Jakarta, Indonesia pada 8 Agustus 2012 dalam rangkap dua
dalam bahasa lnggris dan Indonesia. Kedua naskah tersebut berkckuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIA'.'l PERINDUSTRIAI\ REPUBLIK l.'.\DONESIA:
Signed Agus~a~a
Direktur Jenderal Kii
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT:
Signed !roseFerrhmdez Assistant Secretary
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF STATE OF THE UNITED STA TES OF AMERICA FOR COOPERATION FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTORS TO SUPPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS
The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Department of State of the United States of America, hereinafter individually referred to as the "Participant" and collectively refened to as "the Participants"; DESIRING to promote their mutual interests through cooperation in the acceleration for the development of industrial sectors in order to suppo11 infrastrncture projects on the basis of equality and mutual benefit; RECOGNIZING that such cooperation promotes economic, trade, and commercial cooperation and suppo11s the friendly relationships between the two countries: UNDERSTANDING that such cooperation supports the goals of President Obama and President Yudhoyono when they formally launched the United States-Indonesia Comprehensive Pa11nership in November 20 I 0 (hereinafter referred to as "the Comprehensive Pa11nership"); and CONSISTENT with the terms of reference of the Comprehensive Partnership and Commercial Dialogue; PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries; HA VE REACHED the following understandings :
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter refen-ed to as the "MoU") is to accelerate the development of indushial sectors in order to support infrastructure projects on the basis of equality and mutual benefit. ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The: broad areas of cooperation of this MoU identified by the Pa1ticipants may include: I.
Fostering public-private pa1tnerships and private sector cooperation, leading to infrastructure deals and transactions involving U.S. and Indonesian partners;
2.
Facilitation of access to capital and project financing as needed and as available:
3.
Joint or cooperative programs and projects of mutual benefit, including visits and exchange of subject matter expe1ts or technical personnel:
4.
Mutual cooperation in international and regional organizations relating to infrastructure and logistics development;
5.
Organization of and participation in conferences, symposia, courses, workshops, exhibitions and other joint meetings of mutual interest;
6.
Exchange of technical expe1tise, best practices, and other information relating to the acceleration of infrastructure development and investment;
7.
Operation of joint training/education programs to raise competency in the acceleration of infrastructure development and investment; and
8.
Other forms of cooperation as determined by the Pa1ticipants, including meetings between the Participants on a regular basis.
ARTICLE3 TECHNICAL ARRANGEMENT Each cooperation activity under trus MoU shall be defined in due course in written implementing arrangement, which shall consist of statement of work, duration. cost, funding scheme, and other necessary tenns of cooperation activities. ARTICLE 4 IMPLEMENTJNG AGENCY For the implementation of this MoU, the Participants shall appoint implementing Agencies as follows: I.
For the Ministry of industry of the Republic of Indonesia: Directorate General of International Industrial Cooperation of the Ministry of Industry~
2.
For the Depai1ment of State of the United States of America: the U. S. Embassy in Jakarta. ARTICLE 5 PRIORITY SECTORS
Cooperation of this MoU may include programs and projects in the following sectors:
1.
Industrial Zones;
2.
Information and Communication Technology (ICT) industry;
3.
Airports and airp011 equipment industry;
4.
Seapo11s and seapo11 equipment industry;
5.
Dry dock facilities;
6.
Rail and mass transit networks and equipment manufacture;
7.
Power and energy, and equipment manufacture;
8.
Water supply. sewage, and waste management systems and equipment manufacture;
9.
Equipment manufacture to support traffic management systems for both road and rail networks;
10.
Green industry development;
I I.
Other forms of cooperation as detennined by the Paiticipants, including meetings between the two Participants on a regular basis.
ARTICLE6 PIUORITY REGIONS Cooperation of this MoU may include programs and projects in the following regions: I.
East Java;
2.
East Kalimantan;
3.
North Sumatra;
4.
Riau;
5.
South Sumatra; and
6.
Other regions deemed to have priority status as determined by the Participants.
ARTICLE 7 CONSULTATION AND PLANNING I.
Both Participants recognize the importance of regular joint consultative and planning processes in the acceleration for the development of industrial sectors in order to support infrastructure projects. The l)articipants intend to consider, where available, devoting the approp1iate resources in the consultation and planning of programs and projects.
2.
Consultation includes regular discussions with and among public and private sector stakeholders about infrastructure and investment climate related issues in Indonesia, with a goal of better enabling the acceleration of infrastructure development and investment.
3.
Planning includes the identification of fast-track project opportunities, feasibility studies, basic designs, quality standards, implementation schedules, financing
arrangements, and any other elements necessary to ensure a smooth end-to-end project or program implementation. 4.
Regularly scheduled consultation and planning meetings should take place based on the pace of programs and projects underway. ARTICLE 8 COST AND EXPENSES
I.
The Participants intend that, unless otherwise mutually decided, the appropriate stakeholders (public sector and/or private sector interests that decide to implement an infrastiucture program or project) are expected to bear the costs and expenses arising from the implementation of their own work.
2.
All cooperative activities under this MOU are subject to the availability of funds and personnel. The Participants intend to reach separate arrangements on financing details before the commencement of activities.
3.
Whenever proposed activities go beyond the exchange of technical information, visits by technical experts or other individuals, the Participants intend to describe these activities in a Project Annex to this MOU, describing, as appropriate, the nature of the activity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding source, and other relevant details not included in this MOU.
ARTICLE9 CONFIDENTIALITY
The Participants intend, consistent with applicable laws and regulations, respect the confidentiality of information exchanged under this MOU and not disclose such information to any third Pa11icipant without the permission of the other Participant. Each Pa1ticipant intends to consult with the other before any infonnation derived from cooperative activities under this MOU is disclosed. ARTICLE 10 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence. sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 11 ISSUE RESOLUTION
Any issues including intellectual property arising from the interpretation or implementation of this MOU are intended to be settled through consultations between the Participants or such other means as they may mutually decide. The Participants do not anticipate the creation of or exchange intellectual prope11y during the course of activities under this MOU.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERl\.UNATION
1.
This MOU shall enter into force upon signing, and is intended to continue for a period of three (3) years, unless terminated by either Participant, or extended by mutual decision of the Pa11icipants. Each Participant intends to provide advance notice of a decision to terminate this MOU and in such event a te1minating Pa11icipant should provide the other Pa11icipant ninety (90) days written notice.
2.
This MOU may be revised or amended at any time through mutual decision of the Participant in writing by exchange of note which shall be communicated through diplomatic channel. Such revision or amendment shall be an integral part of this MOU.
3.
The termination of this MOU shall not affect the validity of the on-going cooperation between the Participants unless agreed otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU. SIGNED at Jakarta, Indonesia in two originals on 8th of August, 2012 , in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE DEPARTMENT OF STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Signed
Signed
Agus Tja1'iajabd' Director General of UC
Jose Fernandez t\.ssistant Secretary
