( REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
THE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION OF THE REPUBLIC OF KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan The Board ofAudit and Inspection
o/The Republic ofKorea (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"), BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang telah terjalin melalui peningkatan kerja sama antara Para Pihak;
MERUJUK pada Persetujuan tentang Kerja Sarna Ekonomi dan Teknik dan Promosi Perdagangan antara RepubJik Indonesia dan Republik Korea yang clitandatangani di Jakarta pada 24 April 1971 ;
MEMPERTJMBANGKAN niJai-niJai dasar yang terdapat dalam Rencana Strategis
Organization ofSupreme Audit Institutions (INTOSAJ) dan Asian Organization of the Supreme Audit lnslilution (ASOSAI);
SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berJaku di masing-masing oegara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN Tujuan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan. memperkuat. meningkatkan, dan mengembangkan suatu kerangka kerja sama dan interaksi yang efisien di antara Para Pihak di bidang pemeriksaan sektor publik. atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama sesuai dengan huk:um, peraturan, clan kebijakan nasional, masing-masing Pihak.
PASAL2
BIDANG-BIDANG DAN BENTUK-BENTUK KERJA SAMA 1.
Para Pihak akan bekerjasarna dalam bidang-bidang berikut ini: (a)
pemeriksaan keuangan;
(b)
pemeriksaan kinerja;
(c)
pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
(d)
bidang-bidang lainnya dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman am sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.
2.
Bentuk-bentuk kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini meliputi: (a)
saJing berbagi mengenai metodologi pemeriksaan sektor publik;
(b)
penyebaran dan pertukaran informasi meJalui konsultasi. seminar, dan konferensi tentang isu-isu pcnting terkait dengan pemeriksaan sektor publik;
(c)
pelatihan profesional untuk pcningkatan standar profesional pegawai dari
kedua belah pihak, termasuk pelati ban dan penugasan para staf; (d)
pertukaran informasi dan keahlian di bidang kebijakan pemeriksaan, teknologi serta praktik yang baik melalui pelatihan dan pertukaran kunjungan yang saling menguntungkan;
(e)
penyelenggaraan proyek penelitian bersama pada bidang - bidang yang menjadi kepentingan bersama, dengan pengaturan yang disepakati bersama oleh Para Pihak;
(f)
pemeriksaan paralel; dan
(g)
bentuk-bentuk kerja sama lainnya dalam kerangka Nota Kesepahaman ini. sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL3 PELAKSANAAN
J•
Para Pihak dapat mengembangkan kerja sama atas dasar timbal balik serta dalam
kerangkalnternational Organization ofSupreme Audit Institutions (JNTOSAJ) dan Asian Organization o.fSupreme A udil Institution (A SOSA/). 2.
Nota Kesepahaman ini dapat diimplementasikan melalui pengaturan pelaksanaan secara terinci dan terpisah yang mengatur mengenai jadwal kegiatan, rencana proyek, jangka waktu, peodanaan dan ketentuan lain yang diperlukan.
3.
Peraturan pelaksanaan tersebut akan ditentukan bersarna oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4.
Komunikasi di antara Para Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepaharnan ini akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.
PASAL4 PENGATURANKEUANGAN
Semua aktivitas kerja sama di bawah Nota Kesepaharnan ini akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana, personi-1, dan sumber daya lain yang diperlukan dari Para Pihak.
PASALS KERAHASIAAN
1.
Setiap Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari Pihak lain. atau dihasilkan dibawah Nota Kesepahaman ini, atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2.
Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat l di atas tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.
3.
Ketentuan dari Pasal ini akan berlaku tanpa mengenyampingkan hukum dan peraturan yang berlaku dari Para Pihak.
PASAL6 PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONJL Warga negara dari saJah satu negara Pihak yang terlibat dalam kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini. yang berada di negara pihak lainnya, akan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL7 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau sengketa yang muncul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan setiap ketentuan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi langsung dan/atau negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL8 PERUBAHAN . I.
Setiap Pihak dapat meminta secara tertulis. perubahan dari seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini.
2.
Setiap perubahan yang diputuskan secara bersama oleh Para Pihak. akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mulai berlalru pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
3.
Setiap perubahan akan dilakukan tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban yang muncul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebelum atau sampai dengan tanggal perubahan tersebut.
PASAL9 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKH1RAN
I.
Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan untuk jangka waktu dua (2) tahun. Nota Kesepahaman ini dapatdiperpanjang dengan persetujuan
tertulis dari para pihak. 2.
Setiap Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada Pihak lainnya melalui pemberitahuan secara tertulis, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran ctimaksud.
3.
Kecuali ditentukan lain secara bersama. pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan/atau kegiatan dan/atau proyek yang telah disepakati secara bersama oleh Para Pihak sebelum tanggal pengakhiran tersebut.
DITANDATANGANI
dalam dua
rangkap
di
Seoul,
Republik
Korea,
pada
19 September 2016, dalam bahasa Indonesia, Korea dan lnggris. semua naskah memiliki keabsaban yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Badan Pemeriksa Keuangan
Untuk The Board ofAudit and Inspection
Republik Indonesia
of The Republic of Korea
'
Sapto Amal Damaodari
Wang Jung Hong
Wakil Ketua
Komisioner
( REPUBUK INDONESIA
~£~1Al 0} 4A}~3!} qJ~~~ 4A}~ -¥-~
1J--:g-4 A}
_fil -ft~
{!-9l
~ OJl ¥}- ~ 0J=~ zt Ai ( ~)
"t:J"A}.A}"ct ~q)~,
t:JA}.A} Z} ~~ ~~g :!8-"5Jl ~::<TI~ ~§_ ¥!-7-ll~
t:l*
~~Al7l7l~
~ PJ-°5} Jl.;
1971 \1 4-%1 24~ .A}7}gEJ-<>llA-i
,z.~J 7-11 ~A}~ Acf~ 9-](INTOSAI)
~
o}Al o}7t}A}~Acf~ ~(ASOSAI)9.l
~E:l=l-11~011 ~Al!i! ~{J 7}~1~ JJ..a:j"6}ol;
zf
it;;<j 011 a:}c}Ai;
~ ~ ~ .l!}
q g ~ ~0 1
w~ "6} ~ tj-. ~11~ ¥,-~
-ff ~I Aa ~ 011 rtj-c} .us ~ -11} §_ ~l O 1 g 71 ~ .Q.. .£ i?- -5- ~ OF zj· A} <>ll ~ e>1 t:J- A} .A} Z} ~ ~ ~
·~ iEl ~ ~ .3:l ~
-
zf
~ ~ 1ij I T{- ;;<j I
A*-~
~12~ fl~ ~Of ~
1.
J:
0
t:J"A}.A}~ tj-g~ ~OF<>llAi ~~~tj-.
: <TI .!f-
7t} A}
t..l-. Aa -11} q. ~?
7t} A}
7}.
~~ ~A}
UJ-1tj
~g~ 2~~ ~~~ {Z {~{yf_:i
fo
·.µ-wk~'(cS llo~~lo lo tY-tz~fo
lo ·v
· J.-. J' o I ..E....:::C...-1..... 1....1. L.g fY'C o Fl R
1@1f ~ lok-tz~fo
lo
'l=nt?-f~~ ~t~ {L{~{Y-?.i
·ti '(cS
=t°o
~&=to
~ ~~R ~~lo
W.l-2r
'£
llo f~=to
~~lo Th~ll~-r!:- lo:S:-~ ~{-
{3.lL: fa.
&ll~ 'f~ro '~lli ~{Y 'f~ro %~~~ ~tY-tzli~fo
'-bf<;
tYllo{O
~
loNfOSV fa.
lo ·z
~ ~lYR~ ~ ~~
I\fg)JNJ K{~iftlL'. llol~~i~ ~~{Y-?.i
fo
'I
~lo ~£l~
ty f Fl {3. lL ~{-
7"\
~
-;I;""
t-l
".""I.
'{y
'{Fl
'{a
7"\
llol~{Y~!S: fa ~lt '~f~ {Y{1: {@~ ~it~ -a--t°Fl ~i~ {zrf2~ ·f2 Pc!~ -a-~ -t:@l5 lL{~ ~ijL ~ ~ lL ~-a-~ lo~Th ~{Y-?.i fo ~{-
'-bi@-& If
~ {-
~ ~ -b ~
to* {3 lL'. fo ty llo lb l5" ~ lo ty -tz lt-2-fo lo ·f2
'l:nl=i
{L~lr
·-b-@ ~Y fFt lo l:2 ~ l-3-k 2 {'fr ft -@ to~ :@.fy lo -2:-=t°o f0~~1fr tof~to lo ~~~ ~"21 {2.to~ {L{~{y.f:i =t°o ·z ·t:irc; ~ ~~lr ~ &~ to&to lo ~i~{y.f':i -tz ·r
2o1iil-Y l:oi.glt:i llo*-kro
~~ lt'f~
&~ ;f8 l~
·t:iw~lig 2-0~~* l-Yl{g~ ~i~~ ~~
/IT"t2r ~{.g fvfFt
to~ ~-&-
IO~~~ to-fZ i~{y.f':i :t°o :S-{2lof-r:~ ti.lo{~ ~~ /K t2 r ~ lig tot~ :P ~ ~ to &to lo
l-Y llo «~lo
~~
fZ ffg.
~* ;fl l~
-t°Fl ft
~{y.f:i
~%«~ ~d" ~.fd l~{.gl~ro
toligln:
~ (6 K
1.g l:oftr
-w l~
·t:iw -to1f~ ~ ~~ to&to lo ~Iii~ to ~to lo l-Y llo~{y.f:i lt:i-t°v
llo%~
%~
IO liL ;f9 l~
·ti~~ l~{.g lig ~ ~ &f?t toi~{y.f':i =t°o ~ ~1~ to:;E lo "£ '-bE1%~ ~lit lo~tti~ -lo1r% to&:k> lo ~~ti lo:P lo ·z ·t:i-w.~~ ~ t~-Y- ca lR -tir~Y ca lL to-& l-3.lolt'.1 {3.lL: 'Ff& 'l-Y-E- -@fv~ llo{.g &=t'o ~15' i?l~-tr -br&to lo ~ ~ &to lo -bl-L'fb-W. &~ t3.*2{~{y-f:i lt:ii~ ~{~{y.f':i {z ·1
l~%
·-bs~~~ '~IO '.g.{~
[o{~{y.f':i
Fa lR
~S l~
12-ln llo-kl:o~·tL%lo =t°o ~ %~ ~ ~ ; d
&:to
toro-1~
to{.g
i2.lrlft i=tlL lo ~y{z ligfo
&~ ~t l~
~ 'f¢
-:i
~
-fo
~ l5-{ v{z ~~{2. lt:i 0
1i
1_ f /'1.. '
tF-b-ta-b -ia-lo 3~ {')( ~-k ~{Yi'Z {o lv ll=t :S-"[6
-
·-ti ~in lloitk> ~ ~llo-&-~ lO ~ -b llo fy lig lo% lft lo .{:J. {2. fY ~ lw-kZ {z °2 k> ~ K t°2 -C
k>{olvl~:S-[O 1<>-2:1~ 20-?t~ l-vl~k -2:-~-Th-lt:i ro61 1%-6 Pt9UX:
·ti~fJ l~~ ~:t~~ ~llo«glo lo~{y o~ /Kt°2-C %{l o~ /Kt°2r ~r:~n: 10% «g~ l=o{!?-lo~ {L'{~{yf:i fo llo~lo ro2% r}:'.'.=to :s:{2l-:i{.g2% lo&=to lo '{2. ~fJ l~t?-to~ ~-tCV 2-:s-~ ·-tirc; ::7 {.9.2% ~&to
20tiil-Y
llo~
fo-liL9
l=o{-2-R"% ~-lvlo2% lt:ifY ~{~{yf:i -tz
ro 2% {2.~g: lli llo{~{yf:i
·£
·z
•J.....,W
1....L LO
~ ~i~to ~~ ~to'% lo~~
{0%{}lL'
Iiik
~fy
.fZ
~Z ~-l?~yfR ~ ~~
{~{y.fhfo
f-1-k-B
i-lo
-Th-~k
·pf5~l-:t
o &=lo lo
·1
2% ~ -l}lL ' fv.{A ~ ~ :P6l~
·J.......::J..~ l....l -i. -[O
~~
l~J.Q. l-
~-ff to iE t2 Fl- t2. bi-2- ti.bi·l.g~yfR l-3.-k-20&-=to lo t~-t!L-l~-B lLflk>ro lo&-::7 {2.l-2-C o~ llo~lo of}:'.'.~ ;cs: .£
f\k>ro
o~ ~
REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION ON AUDITING IN PUBLIC SECTOR
The Audit Board of the Republic of Indonesia and the Board of Audit and Inspection of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Sides"),
DESIRING to enhance their existing friendly relations by promoting cooperation between the Sides;
REFERRING to the Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea signed in Jakarta on 24 April 1971;
TAK.ING INTO CONSIDERATJON the core values as stipulated in the Strategic Plan of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the Asian Organization of the Supreme Audit Institution (ASOSAI); and
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
!
PARAGRAPH 1 OBJECTIVE
The objective of the cooperation under this Memorandum of Understanding is to provide, strengthen, promote and develop a framework for cooperation and efficient interaction between the Sides in the area of public sector auditing, on the basis of equality and mutual benefit and in accordance with their respective national laws, regulations, rules and policies.
PARAGRAPH2 AREAS AND FORMS OF COOPERATION
1.
The Sides will cooperate in the following areas: (a)
financial audits;
(b)
performance audits;
(c)
specific purpose audits; and
(d)
any other areas within the scope of this Memorandum of Understanding that may be jointly decided upon by the Sides.
2.
The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding may include: (a)
sharing of methodology in public sector audits;
(b)
dissemination and sharing of information through consultations, seminars and conferences on key issues pertaining to public sector audits;
(c)
professional training for the improvement of professional standards of the personnel of the Sides, including training and staff secondment;
(d)
sharing of information and expertise on audit policies, technology and good practices through training and the mutual exchange of visits;
(e)
organization of joint research projects on audits in areas of common interest, with details to be jointly decided by the Sides;
(f)
parallel audits; and
(g)
any other forms of cooperation within the scope of this Memorandum of Understanding that may be jointly decided by the Sides.
PARAGRAPR3 IMPLEMENTATION 1.
The Sides may develop cooperation on a bilateral basis as well as within the framework of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI).
2.
This Memorandum of Understanding may be supplemented by separate detailed implementing arrangements containing provisions on activity schedules, project plans, timelines, funding and other arrangements as required.
3.
The arrangements wiU be jointly determined by the Sides. Such arrangements will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
4.
The communication between the Sides in the implementation of this Memorandum of Understanding will be in English.
PARAGRAPH4 FINANCIAL ARRANGEMENTS All cooperative activities under this Memorandum of Understanding will be carried out subject to the availability of funds, personnel and any other necessary resources of the Sides.
PARAGRAPHS CONFIDENTIALITY l.
Each Side will observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from the other Side, or generated under this
Memorandum of Understanding, or any other arrangements made pursuant to this Memorandum of Understanding. 2.
The provision of this Paragraph will continue to apply notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
3.
The provisions of this Paragraph will be without prejudice to the prevailing Jaws and regulations of the Sides.
PARAGRAPH6
LIMITATION OF PERSONNEL ACTMTIES Nationals of either country engaged
in activities under this
Memorandum
of
Understanding in the other country will avoid any activities that are inconsistent with the purpose and objectives of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH? SETTLEMENT OF DISPUTES Any differences or disputes arising from the interpretation and/or implementation of any of the provisions of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through direct consultation and/or negotiation between the Sides.
PARAGRAPHS AMENDMENT 1.
Either Side may request, in writing, an amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2.
Any such amendment jointly decided by the Sides will form an integral part of this Memorandum of Understanding and will come into effect on such date as may be jointly determined by the Sides.
3.
Any amendment will be without prejudice of the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding prior or up to the date of such amendment.
PARAGRAPH9 ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMJNATION
l.
This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signature and will remain in effect for a period of two (2) years. It may be extended with the mutual written consent of the Sides.
2.
Either Side may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Side of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing, at least six (6) months prior to the date of the intended termination.
3.
Unless otherwise jointly decided, the termination of this Memorandum of Understanding wilJ not affect the implementation of ongoing programs and/or activities and/or projects, which have been jointly decided upon by the Sides prior to the date of such termination.
SIGNED in duplicate in Seoul, Korea on l 9lh of September, 2016, in the Indonesian, Korean and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.
For the Audit Board of the Republic
For the Board of Audit and Inspection
of Indonesia
of the Republic of Korea
Sapto Amal Damandari
Wang Jung Hong
Vice Chairman
Commissioner
