r \
~
!liW
REPUBL.IK L~DO!'."ESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN AN T ARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH BELANDA TENTANG KERJA SAMA MARITIM
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda (selanjutnya secara individual disebut sebagai "Penandatangan" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Penandatangan"); MENCATAT Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Belanda. MENGAKUI peran penting pembangunan maritim untuk kemajuan kedua negara, dan visi Pemerintah Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. MENGAKUI di samping tanggung jawab pemerintah, kebijakan maritim yang berhasil membutuhkan upaya-upaya dari sektor swasta, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lnternasional. MEMPERHATIKAN Mixed Commission yang telah ada yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1968. MEMPERHATIKAN LEBIH LANJUT Catatan Pertemuan Sesi ke-21 Mixed Commission antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang diadakan di Den Haag pada tanggal 16 Maret 2015, ketika telah disepakati untuk membentuk sebuah Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Maritim. MENGUNGKAPKAN kebutuhan dan keinginan untuk (berdasarkan kerja sama yang ada di bidang Pengelolaan Air dan Pertahanan) menciptakan kerja sama maritim komprehensif yang baru berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan untuk untuk Pemerintah dan Rakyat kedua Negara.
.............
MERUJUK pada Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2013. :
i
BERKEINGINAN untuk mengembangkan pendekatan efektif dan holistik untuk
kerja sama antara Republik Indonesia dan Belanda dalam pembangunan maritim dan kegiatan terkait secara terintegrasi dan berkelanjutan.
j 1
I
BERTUJUAN untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, ilmiah, teknologi, sosial, dan publik dan kerja sama swasta antara kedua negara di bidang pengembangan maritim. SESUAI pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. TELAH MENCAPAI saling pengertian sebagai berikut: PARAGRAF I TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menciptakan sebuah kerja sama maritim yang komprehensif berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan, di bidang sebagaimana dimaksud dalam PARAGRAF II.
I';
Ii
Iii
PARAGRAF II BIDANG-BIDANG KERJA SAMA
~
1. Bidang kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: a. Legislasi, Peraturan dan Tata-Laksana Maritim. b. Keselamatan Maritim. c. Perlindungan Lingkungan Laut. d. Pengembangan lnfrastruktur dan lndustri Maritim , khususnya Pembangunan dan Perawatan Kapal, Perbaikan Ringan dan Berat, Penyediaan Peralatan Maritim untuk keperluan antara lain Perikanan dan Pariwisata laut. e. Pembangunan Pelabuhan dan Efisiensi Sistem Logistik. f. Konektivitas Maritim dan Konektivitas Pedalaman. g. Teknologi Energi Terbarukan di Lingkungan Kemaritiman termasuk : Pembangkit Energi Tenaga Angin dan Energi Laut. h. Pengembangan Kapasitas, termasuk Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan , dan Pengembangan Budaya Maritim. i. Memerangi Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur, dengan bekerja sama di bidang seperti Peralatan Maritim dan Pelatihan-Pelatihan. j. Bidang lainnya dalam konteks dimaksud yang disetujui bersama oleh Para Penandatangan .
I
...
,
.. ~
2. Bidang-bidang kerja sama dimaksud selanjutnya dapat ditentukan lebih lanjut dalam Forum Bilateral Maritim, sebagaimana disebutkan pada PARAGRAF Il l. Lampiran I berisi indikasi kerja sama khusus di bidangbidang tertentu dan akan menjadi dokumen yang bersifat dinamis. 3. Para Penandatangan dapat melibatkan pihak-pihak lain dalam kedua negara untuk berkontribusi di dalam kapasitas sebagai penasihat sementara.
PARAGRAF Ill BENTUK-BENTUK KERJA SAMA II
i
1. Bentuk-Bentuk Kerja Sama untuk melaksanakan kegiatan dalam PARAGRAF II Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan disepakati bersama kemudian oleh para Penandatangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. Pertukaran lnformasi. b. Pengembangan penelitian dan teknologi. c. Proyek-proyek percontohan. d. Pertukaran tenaga ahli/personil. e. Menyelenggarakan program-program pelatihan. f. Pengenalan/demonstrasi teknologi dan metodologi inovatif. g. Pengaturan pertemuan-pertemuan, simposia, konferensi-konferensi, dan lokakarya-lokakarya. h. Evaluasi program-program. i. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang disetujui bersama-sama oleh Para Penandatangan.
I
-1:
1 1
1 1
I
2. Untuk tujuan kerja sama, Para Penandatangan akan membentuk Forum Maritim Bilateral yang akan dipimpin bersama oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Mobilitas dan
Transportasi Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Kerajaan Belanda. Forum Bilateral Maritim akan melaporkan kegiatan-kegiatannya pada Mixed Commission. Kementerian-kementerian dan Lembaga-lembaga terkait diatur dalam Lampiran 2. 3. Untuk tujuan Forum Maritim Bilateral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Kerajaan Belanda akan menjadi instansi koodinator dan akan menyepakati secara terpisah terkait pelaksanaannya. '
·'
.
I
4. Para Penandatangan dapat meliputi lnstansi-instansi, Akademisiakademisi, dan Perwakilan-perwakilan Sektor Swasta terkait lainnya dalam pertemuan-pertemuan terkait yang dianggap sesuai oleh setiap Penandatangan.
~
PARAGRAF IV PENGATURAN PEMBIAYAAN
Para Penandatangan akan merujuk bahwa kerja sama yang ditetapkan dalam PARAGRAF II BIDANG-BIDANG KERJA SAMA ditentukan oleh kewajiban dan kemampuan keuangan masing-masing. Para Penandatangan memutuskan bersama pengaturan-pengaturan pembiayaan yang timbul berdasarkan kepada ketersediaan dana. PARAGRAFV KOORDINASI
Para Penandatangan akan melakukan segala upaya untuk memastikan, sejauh cukup layak dan sah, bahwa pelaksanaan kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini dijalankan secara adil dan segera dan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka memastikan pencapaian yang efektif dan efisien dari tujuan kerja sama. PARAGRAF VI HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Segala hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Penandatangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap menjadi milik Penandatangan tersebut. 2. Setiap Penandatangan melarang penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari Penandatangan yang lain pada setiap publikasi, dokumen dan/atau tulisan apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Penandatangan tersebut. 3. Program-program atau proyek-proyek yang menghasilkan segala kekayaan intelektual atau pemanfaatan pengetahuan tradisional, akan membutuhkan pengaturan terpisah sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan di setiap negara. Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan menghasilkan kegiatan apapun yang dapat mencakup sumber daya genetik. PARAGRAF VII KERAHASIAAN
Para Penandatangan akan memastikan bahwa data dan informasi yang saling disediakan atau disampaikan, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, tidak disampaikan atau disediakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Penandatangan.
'-4
PARAGRAF VIII PEMBATASAN KEGIAT AN PERSON IL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara Para Penandatangan, dan akan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
i ' '
I
PARAGRAF IX PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan-perbedaan atau sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara para Penandatangan terkait hal apapun di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Penandatangan. PARAGRAF X PERUBAHAN '
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau dan diubah setiap saat melalui persetujuan tertulis dari Para Penandatangan dengan memberikan pemberitahuan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Penandatangan. PARAGRAF XI KAIT AN DENG AN PERJANJIAN LAIN
Ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban di bawah perjanjian lain yang telah ada antara Para Penandatangan.
'
PARAGRAF X II MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
:
1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada saat tanggal ditandatangani dan berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun dari tanggal yang tersebut, termasuk dengan perubahan-perubahan yang disetujui. 2. Perpanjangan masa berlaku Memorandum Saling Pengertian akan disetujui bersama oleh para Penandatangan setelah evaluasi sebagaimana disebutkan pada PARAGRAF Ill. 3. Setiap Penandatangan dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis akan niatnya tersebut, 180 (seratus delapan puluh) hari sebelumnya kepada Penandatangan yang lain. ~
Dalam hal Memorandum Saling Pengertian ini tidak lagi berlaku karena diakhiri, maka pengakhiran tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan-kegiatan bersama yang sedang berlangsung .
Ditandatangani di Den Haag pada tanggal 22 bulan April tahun 2016, rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPU DONES IA
UNTUK PEMERINTAH BE LANDA
Environment
LAMPIRAN I BIDANG KERJASAMA ~
'
'
" 1:
"' II 1'1 1:1
Lampiran ini berisi indikasi bidang kerja sama tertentu dan akan menjadi dokumen yang dinamis. Bidang kerja sama dibawah Memorandum Saling ' Pengertian ini meliputi, tapi tidak terbatas pada: a. Legislasi dan Peraturan Maritim . b. Keselamatan Maritim. c. Perlindungan Lingkungan Laut. d. lnfrastruktur Maritim & Pengembangan lndustri, termasuk lndustri Perkapalan. ' e. Pembangunan Pelabuhan & Efisiensi Sistem Logistik. f. Konektivitas Maritim & Konektivas Pedalaman. g. Teknologi Energi Terbarukan di Lingkungan Kemaritiman termasuk Pembangkit Energi Tenaga Ang in dan Energi Laut. h. Pengembangan Kapasitas, termasuk Penelitian , Pelatihan dan Pendidikan dan Budaya Maritim. i. Mengatasi perikanan Tidak Sah, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, oleh kerja sama di dalam bidang peralatan maritim dan pelatihan-pelatihan. j. Area lainnya dalam konteks ini yang disetujui secara bersama oleh Para Penandatangan.
II II 11
II II
~ I i
"I:
i
.1 i-
.~
LAMPIRAN II KOMPOSISI FORUM BILATERAL MARITIM
Lampiran ini berisi Kementerian dan Lembaga terkait. Para Penandatangan dapat mengundang Otoritas dan Lembaga lainnya yang dianggap perlu. Pemerintah Indonesia 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Kementerian Pendidikan dan Budaya. 6. Kementerian Perhubungan . 7. Kementerian Pariwisata. 8. Sadan Keamanan Laut (BAKAMLA). 9. Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 10. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (UPI).
II
~
l
Ll
Pemerintah Belanda 1. Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Ekonomi. 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan llmu Pengetahuan. 5. Penjaga Pantai Belanda dan dapat didampingi oleh institusi pengetahuan terkait, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi perjanjian ini.
111
j
1
1
I '
II
ll
_,
-
~~<-
...
REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS ON MARITIME COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands {hereinafter individually referred to as "the Signatory" and collectively referred to as "the Signatories"); NOTING the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982; DESIRING to strengthen the bilateral relation between the Republic of Indonesia and the Netherlands. RECOGNIZING the significant role of maritime development in the advance of the two countries , and the vision of the Government of the Republic of Indonesia to transform into a global maritime fulcrum. ACKNOWLEDGING that besides the governmental responsibilities a successful maritime policy also needs the efforts of the private sector, taking into account the principles of international corporate social responsibility. TAKING INTO ACCOU NT the existing Mixed Commission established under Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands signed on 7 July 1968. TAKING FURTHER INTO ACCOUNT the Minutes of Meeting of the 21 51 Session of the Mixed Commission between Indonesia and the Netherlands, held in The Hague on 16 March 2015, where it was agreed to establish a Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. EXPRESSING the need and desire to (building on existing co-operations in the fields of Water Management and Defense) create a new comprehensive maritime cooperation based on the principal of equity, reciprocity and mutual benefit for both Governments and people. REFERRING TO the Joint Declaration by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on a Comprehensive Partnership established on 20 November 2013. DESIRING to develop an effective and holistic approach for the co-operation between the Netherlands and the Republic of Indonesia in maritime development and related activities in an integrated and sustainable manner.
"1
AJMING to promote economic, scientific, technological, social and public and private cooperation between the two countries in the field of maritime development.
~
PURSUANT to the applicable laws and regulations in their respective countries. :
~
HAVE COME to the following understanding:
' ~ ~
t'
11
~ ~
PARAGRAPH I OBJECTIVES
I~
The Objective of this Memorandum of Understanding is to create a comprehensive maritime cooperation based on principles of equality, mutual respect, trust and benefit, in the field as set forth in PARAGRAPH II.
•.."' I,
'-r j
; ~
Iii ~
PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION
:
1. The Areas of Cooperation under this Memorandum of Understanding may include, but are not limited to: a. Maritime Legislation, Regulation and Governance b. Maritime Safety c. Marine Environmental Protection d. Maritime Infrastructure & Industry Development, in particular Shipbuilding & Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Maritime Equipment Supply for a.o. Fishery& Marine Tourism e. Port Development & Logistics System Efficiency f. Maritime Connectivity & Hinterland Connectivity g. Renewable Energy Technologies in the Maritime Environment including Wind Power Plants and Ocean Energy h. Capacity Building, including Research, Training and Education and Maritime Culture Development i. Combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, by cooperating in such fields as marine equipment and trainings. j. Other areas within this context jointly consented upon by the Signatories 2. These areas of cooperation may be further specified by the Bilateral Maritime Forum, as mentioned in PARAGRAPH Ill. Appendix I contains an indication of specific areas of cooperation and will be a dynamic document. 3. The Signatories may call upon other Signatories in both countries to contribute in a temporary advisory capacity.
PARAGRAPH Ill FORMS OF COOPERATION
1.
The Forms of Cooperation to implement activities as contain in Paragraph II of this Memorandum of Understanding, subject to mutual agreements by the Signatories, may include but not limited to: a.
b.
Exchange of information Research and technology development
! ""~ ~
~
• /
~
ti"
c. d. e. f.
g. h. i.
Pilot projects Exchange of experts/ personnel Conducting training programs Introduction/ demonstration of innovative technologies and methodologies Organization of meetings, symposia, conferences and workshops Evaluation of programs. Other forms of cooperation as jointly consented upon by the Signatories.
2.
For the purpose of cooperation , the Signatories will establish a Bilateral Maritime Forum that will be co-chaired by the Deputy Minister of the Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Director-General for Mobility and Transport of the Ministry of Infrastructure and the Environment of the Netherlands. The Bilateral Maritime Forum will report its activities to the Mixed Commission. The related Ministries and Institutions are stipulated in Appendix 2.
3.
For the purpose of the Bilateral Maritime Forum, the Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and the Environment of the Netherlands will be the coordinating agencies and will agree separately on the implementation.
4.
The Signatories may include other related Authorities , Academics. and Private Sectors Representatives in relevant meetings as deemed appropriate by either Signatory.
PARAGRAPH IV FINANCIAL ARRANGEMENTS
The Signatories will refer that the cooperation set forth in the PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Signatories will jointly decide any financial arrangements arising therein subject to the availability of funds.
PARAGRAPH V COORDINATION
The Signatories will make every effort to ensure, as far as reasonably and lawfully expectable, that the implementation of the cooperation under this Memorandum of Understanding is executed fairly and expeditiously and to coord inate and to cooperate with related agencies in order to ensure the effective and efficient achievement of the objectives of the cooperation.
PARAGRAPH VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any intellectual property rights brought by one of the Signatories for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding will remain the property of the Signatory.
2. Either Signatory prohibits the use of the name, logo and I or official emblem of the other Signatory on any publication, document and I or paper without the prior written approval by this other Signatory. 3. Programs or projects generating any intellectual property or utilization of traditional knowledge will require separate arrangements in accordance with laws and regulations applicable in each country. This MoU will not create any activities that may include genetic resources.
PARAGRAPH VII CONFIDENTIALITY The Signatories will ensure that the data and information mutually provided or shared including the result of joint research carried out under this Memorandum of Understanding, are not transferred or supplied to a third party without prior written consent of the Signatories.
PARAGRAPH VIII LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the Signatories countries, and will avoid any activities inconsistent with the objectives of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH IX SETTLEMENT OF DISPUTES Any differences or disputes that may arise between the Signatories relating to any matters under this MoU will be settled amicably through consultation and negotiation between the Signatories.
PARAGRAPH X AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time by mutual written consent of the Signatories given at least 3 (three) months' notice in advance. The Amendment will come into effect on such date as will be determined by the Signatories.
PARAGRAPH XI RELATIONSHIP WITH OTHER AGREEMENTS The provisions of this Memorandum of Understanding will not affect any existing rights and obligations of the Signatories under other agreements between Signatories.
PARAGRAPH XII ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the last date of its
signing and is effective for a period of 3 (three) years from that date, including the approved amendments. 2. Extension of the period of the Memorandum of Understanding will be jointly consent upon by the Signatories after evaluation as mentioned in Paragraph Ill. 3. Either Signatory is allowed to terminate this Memorandum of Understanding by giving 180 (one hundred and eighty) days prior notification to the other Signatory of its intention to do so. In case the Memorandum of Understanding ceases to have effect on account of termination thereof, such termination will not prejudice the completion of existing joint activities. Signed in The Hague on the day of April 22 in the year 2016, in duplicate, in Indonesian and English Languages, both texts being equally valid . In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REP OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE NETi ERLANDS
NMi
APPENDIX I INDICATIVE AREAS OF COOPERATION
'
This Appendix contains an indication of specific areas of cooperation and will be a dynamic document. The areas of cooperation under this Memorandum of
•
Understanding include, but are not limited to: a. b. c. d.
I
I -
::
Maritime Legislation, Regulation and Maritime Governance Maritime Safety Marine Environmental Protection Maritime Infrastructure & Industry Development, in particular Shipbuilding & Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Maritime Equipment Supply for a.o. Fishery & Marine Tourism e. Port Development & Log istics System Efficiency f. Maritime Connectivity & Hinterland Connectivity g. Renewable Energy Technologies in the Maritime Environment including Wind Power Plants and Ocean Energy h. Capacity Building , including Research, Training and Education and Maritime Culture i. Combating Illegal, Unreported, and Unregulated(IUU) fishing , by cooperating in such fields as marine equipment and trainings. j. Other areas within this context jointly consented upon by the Signatories
.,
• II
~
-
APPENDIX II COMPOSITION OF BILATERAL MARITIME FORUM This Appendix contains the related Ministries and Institutions. The Signatories may invite other Authorities and Institutions as deemed necessary.
Government of Indonesia 1. Coordinating Ministry of Maritime Affairs 2. Ministry of Foreign Affairs 3. Ministry of Marine and Fisheries 4. Ministry of Energy and Mineral Resources 5. Ministry of Education and Culture 6. Ministry of Transport 7. Ministry of Tourism 8. Sadan Keamanan Laut (SAKAMLA) 9. Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (SPPT) I Agency for the Assessment and Application of Technology 10. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (UPI) I Indonesian Institute of Science Government of the Netherlands Depending on subject and objectives of the meeting, The Netherlands may be represented by one or more of the following ministries or government institutions: 1. Ministry of Infrastructure and the Environment 2. Ministry of Foreign Affairs 3. Ministry of Economic Affairs 4. Ministry of Education, Culture and Science 5. Netherlands Coastguard and may be accompanied by relevant knowledge institutes, private sector and non-governmental organizations to support the implementation of this cooperation.
II
1 n I
I : :
