REPUBLlK Th'DONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN EN ERG I DAN SU MB ER DAYA MINERAL (KESDM) DAN U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
" USAID" TENTANG PROYEK PENGEMBANGAN ENERGI BERSIH INDONESIA (ICED) II
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KESOM) dan the United States Agency for lnternaitonal Development (selanjutnya disebut sebagai USAID), KESDM
dan USAIO selanjutnya disebut masing masing sebagai PESERTA dan bersama-sama sebagai PARA PESERTA:
BAHWA, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah membangun hubungan kemitraan strategis yang sangat baik melalui berbagai program pembangunan yang telah dilakukan oleh USAID;
MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama
KESDM dan USAIO
dalam meningkatkan Pengembangan Energi Bersih di Indonesia;
BAHWA KESDM: a. Memiliki
tanggung
pemerintahan,
serta
jawab
untuk
membuat
meyelenggarakan
kebijakan
nasional,
urusan kebijaksn
pelaksanaan, dan kebijakan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk kebijakan di bidang energi terbarukan, konservasi energi, dan percepatan ketenagalistrikan.
b. Penyusunan norma, peraturan, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan. c. Pemberian bimbingan teknis, kegiatan evaluasi, dan koordinasi di sektor energi dan sumber daya mineral.
BAHWA USAID:
a. Adalah Lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang mengelola bantuan di Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia, sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, secara spesifik dalam: 1) Persetujuan Kementerian
Bantuan
dengan
Keuangan
Pemerintah
untuk
Indonesia
Penguatan
Indonesia
melalui dalam
Memajukan Pembangunan Nasional dan Global (USAID Assistance Agreement no. 497-AA-030, tanggal 29 September 2014), yang
mendeskripsikan kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia 1,
dan USAID;
I
I
dan 2) Surat lmplementasi dengan Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
sebagai
Lembaga
Pelaksana
untuk
Intermediate Results yang tercantum pada Persetujuan Bantuan
tersebut di atas. (Surat lmplementasi no. 4 tanggal 12 Maret 2015 ~
~ ~
beserta Amandemennya). b. Memberikan dukungan
kepada
Pemerintah
Indonesia dan para
pemangku kepentingan lainnya di berbagai bidang, termasuk dukungan pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi di Indonesia melalui bantuan teknis dan program pelatihan, termasuk namun tidak terbatas pada : 1) Proyek Pengembangan Energi Bersih Indonesia II (ICED II),
2) Program pertukaran and kerja sama di bidang kebijakan dan peraturan di
bidang ketenagalistrikan, energi terbarukan dan
konservasi energi, 3) Melakukan kajian kebutuhan pelatihan, Training of Trainers, dan pelatihan jangka pendek untuk staf KESDM, 4) Kegiatan lain yang disepakati kedua PESERTA.
ll
BAHWA, Proyek Pengembangan Energi Bersih Indonesia ("ICED II"):
a. Adalah
sebuah
proyek
diimplementasikan
oleh
yang
Tetra
didanai
Tech
ES.
oleh sebagai
USAID
dan
bagian
dari
Persetujuan Bantuan USAID sebagaimana tersebut di atas. Program ICED
II
bertujuan
untuk
mempercepat
pengembangan
energi
:
terbarukan di Indonesia dan dijadwalkan berlangsung mulai dari 8 Mei '
2015 sampai dengan 7 Mei 2020;
I
b. Melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, institusi keuangan, pengembang proyek dan mitra kerja lainnya melalui kegiatannya; dan c. Fokus pada program nasional di lima area dari wilayah fokus kerja
USAID yang mencakup Aceh , Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan
Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
BAHWA, KESDM dan USAID bermaksud mengadakan kerja sama
pengembangan energi bersih dan terbarukan di Indonesia melalui Proyek ICED II dan aktivitas-aktivitas lainnya;
SESUAI dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di negara masing-
I
masing; :
BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS , dengan ini PARA
PESERTA
sepakat
untuk
masuk
ke
dalam
Memorandum
Saling
Pengertian (MSP) ini untuk mengatur kesepahaman dan kehendak
bersama
PARA
PESERTA
berdasarkan Proyek ICED II.
terkait
kerja
sama
yang
dikehendaki
,
~
Pasal 1 Ruang Lingkup Kolaborasi
1. PARA PESERTA berkeinginan menguntungkan
untuk
untuk berkolaborasi yang
mempromosikan
pengembangan
saling dan
penggunaan energi terbarukan secara rasional untuk pembangkit listrik di Indonesia; 2. Ruang lingkup kolaborasi mencakup: a.
Peningkatan kebijakan dan pstunjuk teknis yang ada dari sistem pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga panas bumi, biomassa, biogas, tenaga angin, tenaga surya dan limbah perkotaan, dan juga efisiensi energi;
b.
Memfasilitasi dan memberikan saran teknis dan skema pendanaan terkait pengembangan tenaga listrik terbarukan dan interkoneksi dari proyek tenaga energi terbarukan yang independen;
c.
Menyusun Rencana Strategis untuk mencapai sasaran energi terbarukan sebesar 25 % dan membangun sistem pemantauan untuk program 35.000 MW;
d.
Menyusun suatu Model
Usaha dalam sistem off grid dan
memfasilitasi pemutakhiran kode jaringan distribusi kelistrikan dengan mengintegrasikan energi terbarukan; e.
Memberikan saran Kebijakan dan memfasilitasi perbaikan Rencana Umum Energi Nasional, serta menyusun kunsep gagasan Center of Excellence;
f.
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di KESDM rnelalui lokakarya, pelatihan, penyusunan kurikulum, dan pengembangan perangkat perencanaan dan pengelolaan seperti Sistem lnformasi Geografis (SIG).
g.
Bentuk kerja sama lain yang ("Japat disepakati oleh PARA PESERTA.
Pasal2 Hubungan PARA PESERTA
Kerja sama antara PARA PESERTA sebagaimana dituangkan dalam MSP ini bukan kemitraan atau bentuk lain dari suatu entitas atau subyek hukum. Setiap PESERTA menegaskan untuk menerima tanggung jawab untuk setiap
dan
semua
biaya
yang
dikeluarkan
oleh
masing-masing
sehubungan dengan pelaksanaan MSP ini. Dalam MSP ini tidak ada maksud untuk menggantikan atau mengganggu persetujuan atau kontrak yang telah disepakati oleh PARA PESERTA. baik sebelum ataupun setelah penandatanganan MSP ini. Setiap PESERTA secara khusus mengakui bahwa MSP ini bukan suatu kewajiban pendanaan, dan bukan merupakan komitmen yang mengikat secara hukum oleh PESERTA manapun atau menimbulkan hak pada pihak ketiga.
Pasal3 lmplementasi
PARA PESERTA wajib menentukan ruang lingkup kerja sama khusus dan kegiatan yang terkait berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan rinci yang berkaitan dengan bentuk, metode, kewajiban keuangan dan kondisi ruang lingkup kerja 3ama yang disepakati ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang terpisah oleh PARA PESERTA.
Pasal4 Focal Points
1. Berbagai direktorat jenderal yang relevan dalam
KESDM akan
bertanggung jawab untuk implementasi kegiatan yang dilakukan dalam lingkup MSP ini. 2. ICED II akan berfungsi sebagai focal points untuk USAID.
3. Pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang terkait dengan MSP ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dikirim melalui surat elektronik ke focal point berikut:
Untuk KESDM
: Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Gedung Migas, g th Floor JI. Rasuna Said Kav 85, Jakarta, Indonesia.
Untuk USAID
: Indonesia Clean Energy Development (ICED II) Chief of Party
Menara Jamsostek, North Tower 141h Floor JI. Gatot Subroto no.38, Jakarta 12710, Indonesia.
4. Setiap PESERTA wajib memberi saran kepada PESERTA yang lain secara tertulis apabila rincian kontak wakilnya berubah dari yang tersebut di atas.
Pasal5 Keakuratan Data
PESERTA manapun tidak mewakili atau menjamin atau bertanggungjawab atas keakuratan data yang disediakan kepada PESERTA yang lain, meskipun setiap PESERTA wajib melakukan upaya yang wajar untuk
rnemastikan keakuratan data yang disediakan untuk PESERTA lainnya terse but.
Pasal6 Biaya Setiap PESERTA setuju untuk bertanggung jawab atas biayanya sendiri yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini kecuali disepakati lain antara PARA PESERTA secara tertulis.
Pasal7 Pertukaran lnformasi
1. PARA PESERTA akan berupaya memberitahukan satu sama lain sebelum informasi yang diperoleh dari kegiatan bersama yang dilakukan berdasarkan MSP ini diungkapkan kepada pihak lain. 2. Semua data atau
informasi
yang
bukan
milik siapapun
yang
dikembangkan atau disusun berdasarkan kegiatan bersama yang dilakukan di bawah MSP ini dapat digunakan oleh salah satu PESERTA tanpa pembatasan sepanjang mengutip sumber data atau informasi sebagai Kerja sama KESDM - USAID.
Pasal8 Kerahasiaan
1. Setiap PESERTA wajib bertanggungjawab mengamati kerahasiaan dan keterbatasan dokurnen, informasi dan data rahasia lainnya yang diterima atau diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada PESERTA yang lain berdasarkan MSP ini. 2. Jika salah satu PESERTA berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia berdasarkan MSP ini l<epada pihak ketiga , PESERTA tersebut
harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PESERTA yang lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan. 3. Ketentuan-ketentuan ayat ini waj ib tidak mempengaruhi hukum dan peraturan PARA PESERTA yang berlaku. 4. PARA PESERTA setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat PARA PESERTA meskipun MSP ini telah diakhiri.
Pasal9 Hak Kekayaan lntelektual '
1. Kegiatan
yang
akan
dilakukan
berdasarkan
MSP
ini
dapat
menghasilkan produk yang menjadi subyek hak kekayaan intelektual. PARA PESERTA setuju untuk bernegosiasi dan menyetujui ketentuan kekayaan intelektual yang sesuai dalam setiap kasus, berdasarkan pada sifat kegiatan. 2. Setiap bahan yang disediakan oleh salah satu PESERTA kepada PESERTA yang lain wajib hanya digunakan untuk kegiatan bersama
i
yang ditetapkan dalam MSP ini. Untuk tujuan lain, PESERTA yang menerima
wajib
memperoleh
persetujuan
tertulis
dan,
~
apabila
~
persetujuan tersebut diberikan, harus secara jelas mengutip PESERTA
"'~~
yang menyediakan sebagai sumber materi tersebut. I
~
' F.
II
Pasal 10
,. ~
Penyelesaian Perbedaan
~
ii ~
~
Setiap perbedaan yang timbul dari penerapan atau interpretasi atas MSP
~
ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau
"'~
negosiasi antara PARA PESERTA, melalui saluran diplomatik.
~
Pasal 11 Amandemen i
i
MSP ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis
1
PARA PESERTA. Amandemen dapat mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA PESERTA. Amandemen wajib menjadi bagian
i
i i
integral dari MSP ini.
)
I
:
'
'
:
I
~
--~i.,~
,,..
~
Pasal 12 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua PESERTA dan berlaku hingga 30 September 2019. 2. Setiap PESERTA dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada
PESERTA yang
lain
mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 3. Pengakhiran tidak akan mempengaruhi validitas dan jangka waktu dari program atau proyek yang sedang dilaksanakan berdasarkan MSP ini hingga selesainya program atau proyek tersebut, kecuali disetujui lain oleh PARA PESERTA.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah, telah diberikan wewenang
oleh lembaga masing-masing, telah menandatangani MSP ini. DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal \ O f~btva~i .l:ilb dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sarna.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran. naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Untuk the U.S. Agency for International Development
Teguh Pamudji Sekretaris Jenderal
John Hansen Direktur Kantor Lingkungan Hidup
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES (MEMR) AND U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) CONCERNING INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT (ICED) II PROJECT
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, Indonesia (hereinafter referred to as MEMR) and The United States Agency for International Development (hereinafter referred to as USAID), are each hereafter referred to PARTICIPANT, and together as the PARTICIPANTS;
WHEREAS the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America have created a strong strategic relationship through the many successful development programs implemented by USAID;
CONSIDERING the mutual interest of MEMR and USAID in increasing Clean Energy Development in Indonesia;
WHEREAS MEMR:
a.
Has the responsibility to execute governance tasks, and to provide national, implementation, and technical policies on the energy and mineral resources sectors, including policies on renewable energy, energy conservation, and electricity acceleration;
b. Develop norms, regulations, standards, procedures, and criteria in the sectors of renewable energy, energy conservation. and electricity; and c.
Provide technical guidance, evaluation and coordinate activities in the sector of energy and mineral resources.
WHEREAS USAID:
a. Is an Agency of the United States Government that administers assistance in Indonesia for the benefit of the Indonesian people, pursuant to agreements with the Government of Indonesia, specifically: 1) Assistance Agreement (AA) with the Government or Indonesia through
the Ministry of Finance for the Achievement of A Stronger Indonesia Advancing National and Global Development (USAID Assistance Agreement no. 497-AA-030, dated September 29, 2014), that describes bilateral cooperation between the Government of Indonesia and USAID; and 2) Implementation Letter with the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS) as the Executing Agency for Intermediate Results of the above AA (Implementation Letter no. 4 dated March 12, 2015 and its Amendment).
I
Ii
b. Provides support to the Government of Indonesia and other stakeholders in various fields, including supporting development of renewable energy and
i :
.I
energy efficiency in Indonesia through technical assistance and training programs, including but not limited to: 1)
the Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) Project;
2)
an exchange and partnership program in policy and regulation on electricity, renewable energy, and energy conservation;
3)
the assessment of training needs, training of trainers, and the provision of short term training for MEMR staff;
4)
Other activities as determined by both PARTICIPANTS.
WHEREAS the Indonesia Clean Energy Development II Project (ICED II): a. 1:
Is a project funded by USAID and implemented by Tetra Tech Energy Services (Tetra Tech ES), under the above-referenced USAID AA. ICED II
II 1,1 1
lI
aims to accelerate the development of renewable energy in Indonesia and is scheduled to run from May 8, 2015 until May 7, 2020; •
b.
Engages national and local government agencies, financial institutions, project developers and other partners through its activities; and I
c.
Focuses on national programs in five of USAID's geographic focus areas, which include Aceh and North Sumatera, and three to be determined from West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Maluku, Maluku, West Papua, and Papua.
'
WHEREAS MEMR and USAID intend to cooperate in order to develop clean and
renewable energy in Indonesia by implementing the ICED II Project. among other activities.
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
BASED ON THE ABOVE , the PARTICIPANTS hereby enter into this Memorandum of Understanding (MOU) to set forth their mutual understandings and intentions with
regard to their intended cooperation under the ICED II Project:
Article 1
Scope of Collaboration
1.
The PARTICIPANTS intend to collaborate for their mutual benefit to promote the rational development and use of renewable energy for electricity generation in Indonesia.
2.
The scope of collaboration is expected to include:
a.
Improving the existing policy and technical guidelines for renewable energy power generation systems such as hydropower, geothermal, biomass, biogas, wind power, solar photovoltaic (PV), and urban waste, as well as energy efficiency;
b.
Facilitating and providing advisory assistance on technical issues and financing schemes related to renewable energy power generation and interconnection from independent renewable energy power projects;
c.
Developing a Strategic Plan for achieving 25 % renewable energy target share and develop monitoring system for the 35,000 Megawatt program;
d. Developing a Business model for off grid system, and facilitate distribution and grid code updates with renewable energy integration; e. Providing policy advice, facilitating improvement of the National Energy General Plan, and assisting with the development of a concept note on the Clean Energy Center of Excellence; f.
Building the human resource capacity of MEMR through workshops, training courses, educational curricula, and development of planning and management tools such as Geographic Information System (GIS); and
g.
Other forms of cooperation in which the PARTICIPANTS may wish to engage.
Article 2 Relationship of PARTICIPANTS
The cooperation between the PARTICIPANTS as outlined in this MOU is not a partnership or any other type of legal entity or personality.
Each PARTICIPANT
confirms that it accepts full and sole responsibility for any and all expenses incurred by itself relating to this MOU.
Nothing in this MOU is intended to supersede or
interfere with any agreements or contracts entered into between the PARTICIPANTS, either prior to or subsequent to the signing of this MOU.
The PARTICIPANTS
specifically acknowledge that this MOU is not an obligation of funds , nor does it constitute a legally binding commitment by any PARTICIPANT or create any rights in any third party.
Arti cle 3 Implementati on
The PARTICIPANTS shall determine specific areas of cooperation and related activities by mutual consent. The detailed provision of information , relating to forms, methods, financial obligations and the condition of the agreed-upon areas of cooperation. shall be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the PARTICIPANTS.
Article 4 Focal Points
1.
The various relevant directorates general within MEMR will be responsible for implementing activities undertaken within the scope of this MOU.
2.
The ICED II activity will serve as the primary focal point for USAID.
3.
Notices and other communications related to this MOU will be in writing and will be sent via email to the following focal points:
For MEMR
Head of Planning and Cooperation Bureau Gedung Migas. g th Floor JI. Rasuna Said Kav B/5 Jakarta, Indonesia
For USAID
USAID /Indonesia Clean Energy Development (ICED II) Chief of Party Menara Jamsostek, North Tower 141h floor JI. Gatot Subroto no. 38, Jakarta 12710, Indonesia
4.
A PARTICIPANT shall advise the other PARTICIPANT in writing if the contact details of its representative(s) change from those set out above
Article 5 Accuracy of the data
Neither PARTICIPANT represents or warrants nor shall be liable for the accuracy of the data it provides to the other, although each PARTICIPANT shall make reasonable efforts to ensure the accuracy of the data it provides to the other.
Article 6 Costs
Each PARTICIPANT agrees to be responsible for its own costs incurred for cooperative activities under this MOU unless otherwise agreed between the PARTICIPANTS in writing.
Article 7 Exchange of Information 1. The PARTICIPANTS will endeavor to inform one another before any information derived from joint activities conducted under this MOU is disclosed to any other party.
2.
All non-proprietary data or information developed or compiled under activities conducted under this MOU may be used by either PARTICIPANT without restriction provided it cites the source of the data or information as MEMRUSAID Cooperation.
Article 8 Confidentiality
1. Each PARTICIPANT shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of confidential documents. information and other data received or supplied directly or indirectly to the other PARTICIPANT under this MOU. 2. If either of the PARTICIPANT wishes to disclose confidential activities under this MOU to any third party, the disclosing PARTICIPANT must obtain prior consent from the other PARTICIPANT before any disclosure can be made. 3.
The provisions of this Paragraph shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the PARTICIPANTS.
4.
The PARTICIPANTS agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the PARTICIPANTS notwithstanding the termination of this MOU.
Article 9 Intellectual Property Rights
1. The work to be performed under this MOU may result in a product which will be subject to intellectual property rights. The PARTICIPANTS agree to negotiate and agree upon appropriate intellectual property provisions in each case, based on the nature of the activity.
2. Any material provided by one PARTICIPANT to the other PARTICIPANT shall only be used for joint activities set out in this MOU . For any other purposes. the receiving PARTICIPANT must obtain prior written consent and, where such consent
is
granted,
must clearly and
prominently
cite the
providing
PARTICIPANT as the source of such material.
Article 10 Settlement of Differences
Any differences arising from the application or interpretation of this MOU will be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the PARTICIPANTS, through diplomatic channels.
Article 11 Amendment
This MOU can be amended at anytime by mutual written consent of the PARTICIPANTS. Any amendments may come into force on the date agreed by the PARTICIPANTS. The amendments shall form an integral part of this MOU.
Article 12 Entry into Force, Duration and Termination
1. This MOU shall enter into force upon signature by both PARTICIPANTS and remains in operation until September 30, 2019.
2.
Either PARTICIPANT may terminate this MOU at any time by giving written notification to the other PARTI CIPANT regarding its intention to terminate this MOU at least 30 (thirty) days prior to the intended date of termination.
3. Termination of this MOU will not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects undertaken under this MOU until the completion of such programs or projects unless the PARTICIPANTS agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being fully authorized by their respective
agencies, have signed this MOU.
DONE in Jakarta on \O febrva.r~ '2Dl' in two original copies, in Indonesian and English
languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interterpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
FOR THE U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Teguh Pamudji Secretary General
John Hansen Director of Environment Office
