MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENTERIAN PANRB) REPUBLIK INDONESIA DAN

REPUBLIX INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENTERIAN PANRB) REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN DALAM NEGERI (MOGAHA) REPUBLIK KOREA DALAM HAL KERJA SAMA PEMBENTUKAN DAN PENGOPERASIAN PUSAT KERJA SAMA E-GOVERNMENT

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENTERIAN PANRB) Republik Indonesia dan Kementerian Administrasi Pemerintah an dan Dalam Negeri Republ ik Korea (MOGAHA) , selanjutnya masingmasing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; MENIMBANG

pentingnya e-Government, yang berfungsi

untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kedua negara; MENGHORMATI prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan ;

BERKEINGINAN untuk memperdalam dan mengembangkan kerja sama di bidang e-

Govemment melalui pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerja Sama EGovernment Korea-Indonesia ; MEMPERHATIKAN

Memorandum

Saling

Pengertian

antara

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan dan Administrasi Pemerintahan Republik Korea dalam hal Kerja Sama di Bidang Reformasi Birokrasi, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2013;

TELAH mencapai pemahaman bersama sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk memajukan kerja sama dan pertukaran dalam pengembangan E-

Government melalui pembentukan Pusat Kerja Sama E-Government (selanjutnya disebut sebagai "Pusat") sesuai dengan hukum nasional dan peraturan perundangundangan masing-masing Pihak, serta hukum internasional.

PASAL 2 PEN DIRIAN (LOKASI, DURASI, DAN KOORDINASI ) 1. Para

Pihak

sepakat

untuk membentuk Pusat

Kerja

Sama

E-Government

(selanjutnya disebut sebagai "Pusat") di Jakarta, Republik Indonesia. 2. Pusat ini akan didirikan dan beroperasi mulai tangga l 22 Februari 2016 hingga 31 Desember 2018.

3. Pengoperasian Pusat berada di bawah koordinasi Working Level Task Force Indonesia-Korea pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian .

PASAL 3 PENGOPERASIAN 1. Para Pihak akan mendukung dan mengelola pembentukan dan pengoperasian Pu sat.

2. Para Pihak akan membentuk Komite Kerja Sama E-Govemment (selanJutnya disebut sebagai "Komite") untuk menfasilitasi pengoperasian dan supervisi atas Pu sat.

I

3. Para Pihak dapat menunjuk lembaga khusus untuk mengoperasikan Pusat dan melaksanakan kegiatannya.

1

4. MOGAHA menunjuk National Information Society Agency (NIA) sebagai lembaga khususnya. 5. Para Pihak akan

memutuskan hal-hal lebih lanjut terkait organisasi dan

pengoperasian Pusat dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya MSP ini. Keputusan tersebut akan menjadi lampiran dari MSP ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini. PASAL 4 KOMITE KERJA SAMA E-G OVERNMENT

Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 angka 1 MSP ini, kegiatan dalam MSP ini akan didiskusikan dan dilaksanakan melalui kerangka kerja Komite Kerja Sama EGovemment Indonesia-Korea: (a)

Keanggotaan Kom ite tidak melebihi jumlah 10 anggota. Anggota terdiri dari Ketua, Pejabat Tinggi yang menangani E-Government, ahli, dan pejabat yang ditunjuk oleh Ketua.

(b) Komite akan diketuai secara bersama-sama oleh Wakil Menteri MOGAHA dan Deputi Menteri PANRB. (c) Komite akan mengarahkan hal-hal detail terkait pengoperasian Pusat seperti namun tidak terbatas kepada memprioritaskan sasaran, menetapkan prinsip dasar aktivitas kerja sama , penganggaran . perencanaan kegiatan, dan pelaporan pengoperasian dan laporan akhir keuangan. (d) Kom ite akan melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Pertemuan pertama akan dilaksanakan di Jakarta. (e) Para Pihak akan memutuskan hal-hal lebih lanjut terkait dengan pengoperasian Komite seperti waktu dan tempat pertemuan, aturan, dan hal-hal lainnya. PASAL 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama di bidang E-Government dalam MSP ini terdiri dari:

(a) Pengembangan proyek bersama seperti penyusunan master plan E-Govemment Indonesia; (b) Kegiatan

peningkatan

kapasitas

terkait E-Govemment seperti

pertukaran

pengetahuan dan personil; (c) Konsultasi keb ijakan dalam membangun e-Government, serta dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan; dan (d) Kerja sama dalam bentuk lain yang dapat diputuskan oleh Komite. PASAL 6 DANA PROGRAM BERSAMA

1. Para Pihak, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, akan menetapkan Dana Program Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Dana") untuk keperluan pembiayaan kegiatan kerja sama dalam MSP ini. 2. Masing-masing Pihak memberikan kontribusi sebesar 1 Juta Dolar Amerika Serikat selama 3 tahun periode pembiayaan. 3. Kontribusi sebagaimana disebut dalam Pasal 6 angka 2 bergantung kepada ketersediaan anggaran dari Para Pihak. PASAL 7 SUMBER DAYA MANUSIA

1. Setiap Pihak akan mengirimkan personil masing-masing ke Pusat dan masingmasing menanggung biaya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan nasional masing -masing .

2. Pengeluaran untuk biaya personil lainnya yang timbul dari pengoperasian Pusat seperti halnya namun tidak terbatas kepada penginterpretasian dapat ditanggung oleh Dana. 3. Para Pihak akan menjamin bahwa personil yang melaksanakan kegiatan di bawah MSP ini akan menghormati hukum dan peraturan negara tuan rumah. Mereka tidak akan mengganggu urusan dalam negeri negara tuan rumah dan menghindari kegiatan yang tidak sejalan dengan bidang kerjasama di bawah MSP ini.

PASAL 8 KERJA SAMA 1. Para Pihak dalam waktu dua kali dalam setahun akan mengadakan KoreaIndonesia E-Govemment Forum untuk level Direktur atau jabatan yang lebih tinggi untuk mempertimbangkan , dan jika perlu, mengambil keputusan dalam hal apapun yang terka it dengan kebijakan utama dan tekonologi E-Government. 2. Para Pihak dapat menyelenggarakan Konferensi E-Govemment Indonesia-Korea apabila dibutuhkan. Peserta dari konferensi tersebut terdiri dari, namun tidak terbatas

kepada

pejabat

pemerintahan,

akademisi,

lembaga

khusus

pengembangan dan perusahaan IT. 3. Para pihak dapat mendorong pelaksanaan kerjasama antara lembaga khusus

dibidang IT apabila dibutuhkan. PASAL9 KERAHASIAAN Setiap informasi yang merupakan hasil dari aktivitas kerjasama dari MSP ini akan digunakan secara eksklusif untuk para Pihak. lnformasi tersebut hanya dapat diungkapkan ke pihak ketiga melalui persetujuan tertulis dari para Pihak. PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan yang muncul dari interpretasi dan implemantasi dari MSP ini akan

diselesaikan secara musyawarah dengan konsultasi dan negosiasi antara para Pihak ta npa melibatkan pihak ketiga atau pengadilan internasional. Pasal 11 AMAN DEM EN MoU ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap waktu berdasarkan persetujuan tertu lis dari para Pihak. Setiap perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentu kan bersama oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

Pasal 12 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PEMUTUSAN 1. MoU ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum apapun bagi para Pihak berdasarkan hukum internasional. 2. MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan . 3. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun . 4. Setiap pihak memiliki hak untuk mengakhiri MSP ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 5. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi validitas atau jangka waktu setiap program atau aktivitas yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini, kecuali ditetapkan lain secara bersama oleh para Pihak. Ditandatangani di Jakarta, 24 Agustus 2015 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MSP ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.

Untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,

Untuk Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea,

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana,

Wakil Menteri Administrasi Pemarintahan dan Dalam Negeri,

Rini Widyantini

Chun g, Ch ae-gun 1

REPUBLIK INDONESIA

~~£1 ~l<S~ ,

L.;

-5-5 7-H:HlcJA·A-HJIA 0 1 ~~

f::~Jj]_ ~ ~;;z::~Jtg[~~ ~~"5~71

0 A-i.Q. O I Al-L 11 r o , -01 .¢. o ...LL o 2 L...: - , 0 r ~-

7'-jj\LA-i!:;=!. L...:

.II=! c: ..... 71Lr oo

Ar 0 010 I OJ o_._ 1-

E.1--<2.JLI

~i\~~¥

$~*1

L...:1

-o-LOJI r i,

~~~Ei

.::r1~

~

cH<5H

g~o~I

c~g.ll~

~OI

~ro 1~~cL l;:::j-i....:

r.

~ ~t>Hz,'"A1

(Ol-6~ "MOU" 2~ E)-C~) ~

tgjTf-O~I £17~"6~0i

E!--<2.JLI

~i\~l tgj

~

2,1- g-A~i\~£1 ~LH

~i\~~¥ ~~~Ei T~ ~ g~~ ~E)- ~~

1.

i\r7r 2 ErOil E..1--'2.!LI

~i\r~¥ t=l~i!JEi

(Olf>r

··t=i~i!JE-f'2r E_l-Cr)~

7H~E.l-cr.

2.

~~i!JEi::

2016lcJ

2~ 22~oiJ ~~ '

2018lcJ

12~ 31~77ri\I

g~.§cr.

")

.)

.

2.

"tl~i!l Ei£1 ~wE.I'

g~TI~

Y~ ~

~ ~.$fl~.£:1 (O If>~ " .$fl ~.£:1 " 2~ E.1-C~) ~

4.

cHti-12.J~

X l~tl-Cr.

~~i\rj;:l.!:f.OiJA-i::

.$f-Jf>H E.1- -'2.! LI

*

~i\r~¥

~ E.1-c~ .

E_l-~~~2~~~~

(NIA) ~

~@71£1-~

5. ~~~Ei 0 1 ~~ T~ ~ g~o11 E.1-E.I" A11¥Artr~ MOUx11~

~

67H~

~£ Tf-~0£ ~E..1-Cr.

~

OJLH011 ~~ tj2.J "5r011 MOU2.I ¥~ 0 £ ~¥ £109.

~

t!SJ~§ ~

A113~

MOU2.I

~

MOU011

MOU2.I

4-

it~~

OJ

~-gf-§cr.

1 "§"o1J 2.J7i"5rO~ ,

Sf-1-['j £.I 011A1 -r= 0 1"5r j l o1~Et cr. 7 r) Sf-J-[-j.£.J::: t::l~cS-r-c

6 s Sf-1-['j~, ~~ ~Ar~¥ E.1-~ j lSf-I ~¥-['j, 6 s csc:r-['j ~ ~§7r g 10'2.J olLH~ T~.!Bcr. cc L(.....1....L..

l.:::;i [H <3'f-DL...:--, L.:

CL)olo'=ILr T -r.:! .2. C

o;.,J I L.J

..A.OI

t:!:' T

;.,J;:i:::~

L] o,

0~1t1- 7~1~. Ar?J7~l~A1 ~~ ~ ~tJ-·g~~Jlr g.~011

cHE.f-

2r) Sf-1-r":!.£.!E

Sf-J-['j~o 1

.!:2..:ll g

~~~Ei

Ar"§"~ E.1-~E!-cr.

oH~

1£.I o ~

~71~ 0 ~

7~JE.rcr.

A111 £.I Sf-lr:!£.!E

7\~r 2 Efo~V\l 7~JE_H=~.

C>O:;j

L!:" C>

1.

::":;

o~ o OIL..

2,1" ~ A~::q.Q.~ ~LH tgj-Tt011 2.171-0~0~ ) ~ MOU.9-I ti~~§ ¥@0-~71

2.

-9-IE.I- -6-§ .u.£.::i'el 715

E.f- Cr) ~ ~ CC! E.f- C~. 2-f '6'" A~ i\~::: 3 LC1 LI"

~

( Olo~

"7l~"Ol2r

oI~r i oo e..i- ~ .AAJ 715 011 7 Io~ E.f-cL

1. ~~ ~ ~~~EiOil '2.J~~

;:,iLH ~n-011 £17io-ro~

2.

.§.O=I C> - ,

2,1-Ar ITrzjO-r.::i::!., '2.J:c!t:JI:::::: 2,1" gArAr.£1 2-fi\~ ¥ceJ-E.f"cr.

c 0

7 1.:::io;::::i CJ -.::C.

012.=I L...:-,

Z:S.cl-<51- .¢. olcL C> 0

2

1

AA

l•

3. ~ MOU.9.I ~~ti-§011 -E.f-7~1.§ '2J~ ~ OI 2?-7'H~ .9.I ~n ~ -23~ ~~

~~

e ti- 2.I E.f- cr.

S?I £1 '2J ~ ~ e 2?- 7\H ;:,i £1 ;:,i LH

A~~ 011

'tl-7 I ~

i

~ 7 I~ 0 .£

21

EJ- -'2.J LI 2SF1-s-. -5-Dt:r 21Ar

~Ar~¥

~ ~ ~ 1H~I EJ-cr.

2. ~2-"I

~¥ ,

2,'-7~1 ~

~At~¥ £,l-~.2.12.I"

[email protected]", IT71~

g

go1 ~O~f>r~ "El--LI

~~7t 21°1~ 7H~I~

3. ~ ~ ~ ~ ~ 0 I IT ~ ~ 7 1-E.I" {_I- .:LI!. -ff~~ ~

*

)?)er.

*

5?) Ct.

~~

l!

A I~~

ot:zs.01 01-

~ ~<5H:z./"1'12.I <5H~, 01~, ~§ Jlt~O~l1'1 ~~£1~ A~I

3Ar

x~

Sf.£~ 0 .£

~7'~1

<5H ~ EJ- cr.

AHE.1"~2.I

-E.f"o~

~201

~2.I

~

~~~

OI~~.

-§-<5H

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM (KEMENTERIAN PANRB) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF GOVERNMENT ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS (MOGAHA) OF THE REPUBLIC OF KOREA

ON COOPERATION IN THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF E-GOVERNMENT COOPERATION CENTER

The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KEMENTERIAN PANRB) of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA) of the Republic of Korea , hereinafter individually referred to as "the Side" and collectively as "the Sides"; CONSIDERING the importance of e-Government, wh ich serves to improve the quality of public governance and public services of the two countries; RESPECTING the principles of equality and mutual benefit; WISHING to deepen and develop cooperation in the area of e-Government through the establishment and operation of Korea-Indonesia E-Government Cooperation Center;

TAKING INTO ACOUNT the Memorandum of Understanding Between the Ministry of

Administrative Reform of the Republic of Indonesia and the Ministry of Security and Public Administration of the Republic of Korea on Cooperation in the Area of Administrative Reform , signed at Jakarta on July 4, 2013 HAVE reached the following understanding: PARAGRAPH 1 OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is to promote cooperation and exchange of experiences in the area of e-Government through the establishment and operation of e-Government Cooperation Center (hereinafter referred to as the "Center"), in accordance with national laws and regulations of each Side, as well as international law. PARAGRAPH 2 ESTABLISHMENT (LOCATION, DURATION AND COORDINATION)

1. The Sides agree to establish the Korea-Indonesia E-Government Cooperation Center (hereinafter referred to as the "Center") in Jakarta, the Republic of Indonesia. 2.

The Center will be established and operated from 22nd day of February, 2016 until 31 51 day of December, 2018.

3. The operation of the Center will be coordinated by the Working-Level Task Force Rl-ROK of the Coordinating Ministry of Economic Affairs of the Republic of Indonesia . PARAGRAPH 3 OPERATION

1. The Sides will support and manage the establishment and operation of the Center.

2.

The Sides will establish an E-Government Cooperative Committee (hereinafter referred to as the "Committee") to facilitate the operation and supervision of the Center.

3.

Each Side may designate its own specialized agency to operate the Center and carry out its businesses.

4.

MOGAHA designates the National Information Society Agency (NIA) as its specialized agency.

5.

The Sides will decide upon the details with regard to the organization and operation of the Center within 6 months of entry into force of this MoU. Such decision will be

attached as an annex and form an integral part of this MoU. PARAGRAPH 4

E-GOVERNMENT COOPERATIVE COMMITTEE Pursuant to the provisions of sub-paragraph 3.1 of this MoU, the activities under this MoU will be discussed and carried out in the framework of the Korea-Indonesia eGovernment Cooperative Committee:

(a) The Committee wil l comprise of not exceeding 10 members. The members will include the Chairs, the Senior Officials in charge of e-Government, experts, and government officials as may be designated by the Chairs; (b) The Committee will be co-chaired by the Vice Minister {or Deputy Minister) of MOGAHA and the Deputy Minister of Kernen PAN-RB; (c) The Committee wil l direct detailed matters in respect of the operation of the Center such as, including but not limited to, prioritizing target, establishing basic principles for cooperative activities, budgeting, making business plans and reporting on operation and final accounts; (d) The Committee will convene its meeting not less than once per year. The Committee wi ll first convene in Jakarta; (e) The Sides will decide upon other detailed matters in respect of the operation of the Committee such as its convening period and venue, its rules and others.

PARAGRAPH 5 SCOPE OF COOPERATION

Cooperation in the area of e-Government under this MoU will include: (a)

Development of joint projects such as thee-Government master plan;

(b)

E-Government related capacity building activities such as exchanges of knowledges and personnel interchanges;

(c)

Policy consu ltation in e-Government building, as well as in creating and amending related laws and institutions; and

(d)

Any other form of cooperation that may be decided upon by the Committee. PARAGRAPH 6 JOINT PROGRAM FUND

1. The Sides, in accordance with national laws and regulations, will establish a Joint Program Fund (hereinafter referred to as the "Fund") to bear the costs of the cooperative activities under this MoU. 2.

The Sides will each contribute total 1 million US dollars over a three (3)-year period to the Fund .

3.

The contribution referred to in sub-paragraph 6.2 of this MoU is subject to budget availability of the Sides. PARAGRAPH 7

HUMAN RESOURCES

1.

Each Side will send its own personnel to the Center and respectively bear the costs incurred in accordance with national laws and regu lations.

2. All other personnel costs incurred in operating the Center such as, including but not limited to, interpretation may be covered by the Fund.

3. The Sides Parties will ensure that their personnel engaged in the activities under this MoU will respect the laws and regulation of the host country. They will not interfere in the internal affairs of the host country and will avoid any activities inconsistent with the scope of cooperation under this

Mou_

PARAGRAPH 8 COOPERATION

1. The Sides wi ll biannually hold Korea-Indonesia E-Government Forum for Director-level or higher government officials in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to active exchange of major e-Government policies and technology. 2.

The Sides may hold Meeting of Experts such as the Korea-Indonesia EGovernment Conference, as necessary. The participants will be, including but not limited to, governments, academia, specialized IT agencies and IT companies.

3.

The Sides may support cooperation between their specialized IT agencies, as necessary.

PARAGRAPH 9 CONFIDENTIALITY

Any information produced as a result of the cooperative activities under this MoU wil l be used exclusively by the Sides. Such information may only be released to third parties by mutual written consent of the Sides. PARAGRAPH10 SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference arising from the interpretation or implementation of this MoU will be settled amicably through consultations and negotiations between the Sides without reference to any third party or international tribunal.

This MoU may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Sides. Any amendment will come into effect on such date as may be jointly determined by the Sides and will form an integral part of this MoU. PARAGRAPH12 ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION 1. This MoU is not intended to create any legal obligation for the Sides under international law. 2. This MoU will come into effect on the date of signature. 3. This MoU will remain in effect for a period of three (3) years. 4. Either Side has the right to terminate this MoU by means of written notice not less than three (3) months before the intended date of termination. 5. The termination of this MoU will not affect the validity or duration of any ongoing programs and activities made under this MoU , unless otherwise jointly decided by the Sides. Signed in duplicate at Jakarta on the 24 1h day of August, 2015, in the Korean , Indonesian and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation , the English text will prevail.

For the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia,

For the Ministry of Government Administration and Home Affairs of the Republic of Korea,

Deputy Minister for Institutional Affairs and Governance,

Vic e Minister,

--

/

r~,,.~

110-~

Rini Widyantini

Chung, Chae-gun