REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
THE NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION OF FRANCE
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kemenpan-RB") dan The National School of Administration of France (selanjutnya disebut "ENA"), untuk selanjutnya secara
bersama-sama disebut "Para Pihak".
Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama, membangun saluran komunikasi yang efisien dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara Kemenpan-RB dan ENA.
Merujuk
pac:Ja
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Reformasi Negara, Desentralisasi dan Pelayanan Publik Republik
Perancis mengenai Kerja Sama di Bidang Reformasi Birokrasi yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2013.
Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara maslngmasing.
Telah mencapai kesepahaman bersama sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan dari Memorandum Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "MKS") adalah untuk memberikan dasar dalam peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan.
Pasal2 1. ENA akan menawarkan program pendidikan yang ditujukan untuk pegawai negeri sipil Indonesia yang ditunjuk oleh Kemenpan-RB (selanjutnya disebut sebagai "peserta").
2. ENA akan
menunjuk
"petugas"nya
untuk
mengawasi
kerjasama
dan
berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait seluruh peserta dari Pemerintah Indonesia dan program akademisnya.
3. Program bagi peserta pelatihan dari Kemenpan-RB di ENA dapat mencakup topik-topik sebagai berikut: Hubungan lnternasional, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Studi Lokal dan Daerah, dan subyek lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal3 Para peserta dari Kemenpan-RB tidak akan dibebani dengan persyaratan tambahan untuk kurikulum yang diambil, tidak seperti siswa lain pada umumnya.
Pasal 4 Biaya pendidikan tidak boleh lebih besar dibandingkan dengan biaya pendaftaran program .
PasalS
1. ENA bekerjasama dengan Kemenpan-RB akan mempromosikan program yang ditawarkan serta menyedlakan informasi dan materi terkait tentang tawaran pendidikan dalam rangka mendorong para pejabat pemeri ntah di bawah naungan kemenpan-RB untuk mengikuti program ini.
2. ENA akan mendorong para peserta untuk menghadiri konferensi, seminar dan kegiatan sekolah lainnya terkait dengan studi internasional selama periode pelatihannya . ENA akan menginformasikan mengenai hal tersebut terlebih dahulu kepada Kemenpan-RB.
Pasal6 1. Petugas yang ditunjuk oleh ENA untuk bertanggungjawab dalam kerja sama dengan Kemenpan-RB akan membantu para peserta dalam pendaftaran program.
2. Petugas yang ditunjuk oleh ENA tersebut, dibantu oleh siswa dari ENA yang sedang mengikuti pelatihan magang di Kedutaan Perancis di Indonesia, akan membantu Kemenpan-RB dalam mempersiapkan kandidat potensial Indonesia yang merupakan pegawai negeri sipil untuk berpartisipasi dalam program pelatihan ENA.
3. Semua proses administrasi , termasuk pengiriman aplikasi akan ditangani oleh Kedutaan Perancis di Indonesia, dengan bantuan dari petugas ENA yang disebutkan di atas.
4. ENA akan menginformasikan kepada Kemenpan-RB mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan penolakan penerimaan peserta pelatihan.
5. Petugas ENA yang ditunjuk akan menglnformasikan kepada Kemenpan-RB mengenai perkembangan akademik para peserta dan hal-hal terkait lainnya dalam waktu yang wajar.
Pasal7 Dalam keadaan darurat, peserta harus dapat berkomunikasi dengan perwakilan yang ditunjuk ol,eh Kemenpan-RB. Dalam hal ini ENA juga akan melakukan komunikasi dengan Kemenpan-RB dalam waktu yang wajar.
Pasal8 1. Para Pihak akan membentuk Komite Pengarah yang bertugas untuk mengawasi jalannya program, mendiskusikan agenda-agenda yang relevan dan meningkatkan kualitas kerja sama. Komite pengarah ini terdiri dari orangorang yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
2. Komite
Pengarah
akan
bertemu
secara
reguler,
sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam setahun untuk mengkaji program yang ditawarkan pelaksanaan MKS ini dan isu lain yang terkait.
Pasal9 MKS ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak. Atas permintaan salah satu pihak, MKS ini dapat diubah dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan tersebut berlaku efektif pada tanggal yang disetujui kedua belah pihak.
Pasal 10
Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi dan implementasi MKSS ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara pihak.
Pasal 11
MKS ini berlaku efektif selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk 5 tahun selanjutnya, kecuali jika salah satu pihak ingin mengakhiri MKS ini dengan memberikan pemberitahuan secara tetulis kepada pihak lainnya. Pengakhiran
memorandum
ini
berlaku
efektif
dalam
3
bulan
setelah
pemberitahuan tertulis disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
Dibuat dalam rangkap dua pada tanggal 22 September 2015 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Deputi Bidang Kelembagaan
Director of The National School of
dan Tata Laksana
Administration of France
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Rini Widyantini
Nathalie Loiseau
REPUBLIJ[ INDONESIA
MEMORANDUM OF COOPERATION
BETWEEN
THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORMS OF THE REPUBLI C OF INDONESIA
AND
THE NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION OF FRANCE
IN THE FIELD OF EDUCATION AND TRAINING
The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reforms of the Republ ic of Indonesia (hereinafter referred to as "Kemenpan-RB) and the National School of Administration of France (hereinafter referred to as "ENA"), hereinafter referred to as "the Parties".
Desiring to promote cooperation, establish efficient communication channels and develop a mutually beneficial relationship between Kemenpan-RB and ENA.
Referring to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reforms of the Republic of Indonesia and the Ministry of State Reform, Decentralization and Public
~ervices
of the French
Republic on Cooperation in the Field of Bureaucratic Reform , signed in Jakarta on 1st August 2013.
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries.
Have reached the following understanding:
Article 1
The purpose of this Memorandum of Cooperation (hereinafter referred to as "MOC") is to provide a framework for enhancing cooperation in education and training fields.
Article 2
1. ENA will offer programs for Indonesian civil servants who are dispatched by Kemenpan-RB (hereinafter referred to as 'trainees').
2. ENA will designate an 'officer' from its side to oversee cooperation and work closely with Kemenpan-RB regarding all Indonesian government trainees and their academic programs.
3. The programs for trainees of Kemenpan-RB at ENA may cover the following topics: International Relations, Public Administration, Public Management, Regional and Local Studies, and any other subject agreed upon by both Parties.
Article 3
The trainees of Kemenpan-RB will have no additional requirements for the curriculum they take, as compared to other students.
Article 4
Tuition should be no more than the customary amount charged for enrollment for the program.
Article 5
1. In cooperation with Kemenpan-RB, ENA shall promote programs and provide information and related materials about its pedagogical offer in order to encourage government's officials under the auspice of Kemenpan-RB to apply for the program.
2. ENA will encourage trainees to attend conferences, seminars or any other school events related to international studies during their train ing period. ENA may notify Kemenpan-RB of such events in advance.
Article 6
1. The designated ENA officer in charge of the cooperation with Kemenpan-RB will assist trainees in applying for the program.
2. The designated ENA officer assisted by the ENA trainees who do an internship in the French embassy accredited to the Republic of Indonesia shall help Kemenpan-RB in preparing the Indonesia's potential candidates from the civil servants circle to participate in ENA's training program.
3.
All administrative processes including submitting application forms will be dealt with by the French Embassy accredited to the Republic of Indonesia , with the assistance of the above-mentioned ENA officer.
4. ENA will inform Kemenpan-RB of the reasons if it considers denying admission of a trainee.
5. The designated ENA officer will inform Kemenpan-RB on the trainees' academic progress and any other related matters within a reasonable time.
Article 7
A trainee should be able to contact the officer designated for Kemenpan-RB at any time in the case of an emergency. In such cases, ENA should notify Kemenpan-RB within a reasonable time.
A rtic le 8
1. The Parties will set up a steering committee in order to oversee the programs, discuss any relevant agenda and improve the quality of the cooperation. The steering committee will comprise those who are designated by the Parties respectively.
2. The steering committee will meet on a regular basis, at least once a year to review course offerings, the implementation of this MoC and any other issues.
Article 9
This MoC will come into effect on the date of signature by both Parties. At the request of either Party, the MoC may be amended by mutual written agreement signed by both Parties. An amendment will be effective on the date both Parties agree upon.
Arti cle 10
Any differences arising out of the interpretation and implementation of this MoC will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
Article 11
This MoC will remain in effect for 5 years and will be automatically renewed for another 5 years unless either Party notifies the other in writing of its desire to terminate the MoC. The termination will be effective 3 months after one Party notifies the other.
Signed in duplicate on the 22nc1 of September 2015 in the Indonesian and English language, all texts are being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation between the Parties, the English text will prevail.
Deputy Minister for Institutional Affairs
Director of The National School of
and Governance
Administration of France
of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reforms of The Republic of Indonesia,
Rini Widyantini
Nathalie Loiseau
