MEMORANDUM SAUNG PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA DENGAN THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON TENTANG KONSERVASI SPESIESSATWATERANCAM PUNAH DAN HABITATNYA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA) dan The Zoological Society of London (selanjutnya disebut sebagai ZSL), secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN adanya kesamaan kepentingan Para Pihak dalam upaya konservasi satwa liar Indonesia dan habitatnya, khususnya spesies satwa terancam punah melalui implementasi program pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
MENGINGAT
Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan ZSL yang ditandatangani pada 30 Mei 2011;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam rangka konservasi spesies satwa liar terancam punah dan habitatnya.
PASAL 2 RUANG UNGKUP Ruang lingkup kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi: (1)
Peningkatan kapasitas sumberdaya personil pengelola spesies satwa terancam punah dan habitatnya;
(2)
Peningkatan efektifrt:as pengelolaan spesies satwa terancam punah dan habitatnya di dalam dan di luar kawasan konservasi; PASAL 3 WILAYAH KERJA SAMA
(1)
Para Pihak sepakat bekerja sama di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
(2)
Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak.
PASAL4 ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM
(1)
Program dan mekanisme kerja sama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Pelaksaan Program (RPP) yang disusun dan disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak. RPP paling sedikit memuat program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan.
PASAL 5 PELAKSANA KERJA SAMA
(1)
Untuk melaksanakan kerja sama dalam MSP ini Kementerian Kehutanan menunjuk Ditjen PHKA sebagai pelaksana;
(2) The Zoological Society of London menunjuk ZSL di Indonesia sebagai pelaksana.
PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1)
DmEN PHKA akan :
a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana strategis Ditjen PHKA; b. Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja sama;
c. Mengkoordinasikan
program kerja sama sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
d. Mengkoordinasikan program kerja sama dengan para pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; e. Memfasilitasi dalam hal pengurusan visa, izin kerja, izin tinggal, izin keluar dan masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing yang ditugaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum peraturan perundangan-undangan Indonesia yang berlaku; f. Memfasilitasi dalam hal mendapat fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan Indonesia yang berlaku. (2)
ZSL akan: a. Bersama-sama dengan Ditjen PHKA menyusun rancangan Rencana Kerja, melaksanakan kegiatan, dan membuat laporan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini; b. Melibatkan staf Ditjen PHKA dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini; c. Menyediakan bantuan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas staf Ditjen PHKA serta UPT-nya melalui pelatihan, pertemuan, seminar dan kegiatankegiatan lainnya; d. Menyediakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan Ditjen PHKA untuk alih pengetahuan dan teknologi; e. Bersama pemerintah melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mendapat dukungan serta manfaat yang lebih baik dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan yang dilindungi;
f. Mendorong kerja sama serta dialog dengan instansi-instansi terkait, baik pada level nasional maupun internasional, serta para pihak lainnya; g. Mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam konservasi melalui pengembangan kampanye penyadartahuan untuk menjaga citra positif Indonesia melalui media lokal, nasional dan intemasional; h. Menjamin tersedianya dukungan dana yang bersumber dari luar negeri untuk pelaksanaan kegiatan selama periode Memorandum Saling Pengertian ini, dengan jumlah minimal sebesar US$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu US dolar). PASAL 7
KETERUBATAN PIHAK LAIN (1) Jika dipandang perlu, ZSL dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, tetapi termasuk instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini melalui persetujuan tertulis dari Kemenhut; (2) Kerja sama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL 8
STATUS PERALATAN DAN BARANG (1) Peralatan yang diadakan/dibeli oleh ZSL untuk mendukung pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; (2) Aset-aset yang dibeli oleh ZSL dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerja sama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhimya masa kerja sama harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia; (3) Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan/atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikan terlebih dahulu antara PARA PIHAK.
PASAL 9 HAK KE KAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video atau informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan ZSL berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga; (2)
Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan ijin sebelum menggunakan hasil dari kerja sama sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini;
(3)
Masing-masing pihak diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut bagi tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerja sama;
(4)
Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini;
(5)
Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerja sama harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan ZSL dan menyebutkan Ditjen PHKA dan ZSL sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, personel Para Pihak yang terlibat dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut;
(6)
ZSL akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba;
(7)
Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerja sama datam rangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan;
(8)
Jika salah satu pihak membutuhkan kerja sama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan ZSL, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerja sama maupun implikasinya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini;
(9)
Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, maka pengambil spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
(10) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hakhak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
PASAL 10 SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL (1)
Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif at.as penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak;
(2)
SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak;
(3)
Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil at.au terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan j uga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktekpraktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT;
(4)
Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri;
(5)
Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Para Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya, setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan at.au kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut;
(6)
Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait;
(7)
Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT;
(8)
Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 Pasal ini belum terjadi.
PASAL 11 PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL (1)
"Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unit-unit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional;
(2)
Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerja sama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak;
(3)
Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safetydan bio-prospectingyang tepat;
(4)
Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material;
(5)
Seandainya program atau proyek kerja sama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak;
(6)
Semua paspor data yang tersedia dan tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik yang diberikan;
(7)
Penerima material menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
(8)
Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan;
(9)
Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material
Transfer Agreement, (10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASAL 12 KERAHASIAAN (1)
Para Pihak menghormati kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diperoleh dari implementasi MSP ini. Pengungkapan dokumen, informasi dan data yang diperoleh dari implementasi MSP ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak;
(2)
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASAL 13 BATASAN KEGIATAN PERSONIL (1)
ZSL menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: a. Memperhatikan, menghormati, dan mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; d. Tidak tertibat dalam kegiatan intelejen/klandestin; e. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat;
f. tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial; g. tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan; h. tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif;
i. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya;
j. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; (2)
ZSL menjamin bahwa personil yang menggunakan fasilitas Negara terbatas pada ruang lingkup kerjasama atas ijin pemerintah.
(3)
Tidak melakukan pencurian material, sample atau bahan lain hasil pelaksanaan kegiatan;
(4)
Data informasi yang didapatkan dalam rangka MSP harus disampaikan kepada para pihak secara tertulis.
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSEUSIHAN Perselislhan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan disele.saikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prlnsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASAL 15
AMAN DE MEN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai ber1aku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 16 MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN (1)
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berlaku untukjangka wal
(2)
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhimya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
DITANDA TANGANI dalam dua rangkap di Jakarta pada hari Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua versi tersebut memiliki kekuatan yang sama, tetapi apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.
Atas nama Kementerian Kehutanan
Ir. Sd
Zoological Society of London
Partono, MM
Direktur lenderal PHKA
Country Manager ZSL Indonesia
Lampiran untuk:
Memorandum Saling Pengertian Antara
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Deng an
The Zoological Society of London Tentang
Konservasi Spesies Satwa Terancam dan Habitatnya
ARAHAN PROGRAM I.
PROGRAM
Untuk mewujudkan program Memorandum 5aling Pengertian ini, Ditjen PHKA dan ZSL akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi satwa liar terancam punah dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia melalui kegiatan yang mendukung: a. Peningkatan kapasitas pengelolaan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; b. Konservasi dan manajemen perlindungan sistem menggunakan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) untuk mendukung Resort Based Management (RBM), c. Pengkajian ekologi satwa liar pada tingkat lansekap; d. Pengembangan opsi-opsi pendanaan konservasi satwa liar melalui jasa lingkungan, yang hasilnya akan dimanfaatkan langsung oleh UPT Ditjen PHKA dalam meningkatkan pengelolaan/ perlindungan satwa liar dan habitatnya; e. Pengkajian dan pengembangan altematif pendanaan konservasi habitat satwa liar melalui Jasa Lingkungan atau Payment for Ecosystem Service dengan kegiatan seperti implementasi REDD+; f. Pengintegrasian antara pembangunan ekonomi regional dengan pelestarian satwa liar dan habitatnya; g. Pengembangan alternatif solusi dalam mitigasi konflik satwa liar;
h. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
i.
Pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan konservasi satwa liar dan habitatnya;
j. Desiminasi informasi yang terkait dengan upaya pelestarian satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; k. Perencanaan serta strategi pada tingkat nasional/regional/lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta mitigasi perubahan iklim berbasis kehutanan.
II.WILAYAH KERJA DAN SUMBER PENDANAAN (1)
ZSL berkantor pusat di Regent1s Park London, NWl 4RY, United Kingdom
(2)
Kantor ZSL di Indonesia dan alamat resmi untuk korespondensi bagi pelaksanaan kerja sama dalam rangka Nata Kesepahaman ini adalah: ZSL Indonesia, Jalan Papandayan No. 18, Bogor, Jawa Barat 16151;
(3)
Lokasi kegiatan ZSL di Indonesia dalam periode kerja sama ini akan berada di: Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa limur, Jawa Barat, dan Banten.
(4)
Apabila ZSL akan memulai program baru di lokasi lain di luar lokasi-lokasi yang dimaksud dalam ayat (3) untuk mencapai tujuan dari kerja sama ini, maka akan dikonsultasikan dengan Ditjen PHKA untuk mendapatkan persetujuan;
(5)
Kegiatan Program, Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan :
No
1
Program Prakarsa Karbon Berbak-5embilang
Lokasi (Provinsi) Jambi, Sumatera Selatan Sumatera Barat Jam bi
2
Konservasi Spesies Terancam Punah dan Habitatnya (Harimau, Macan Tutul, dll)
Sumatera Selatan Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat Jawa limur
Indikasi Anggaran (US$)
SumberDana
1,000,000 Norway REDD+, GIZ, Atelia, TFCA, 2,500,000 USAid 500,000 Segre, 1,500,000 Panthera, Taronga, Disney Conservation, GEF, TFCA Species, Rufford,
3
Lansekap Produksi/ Konservasi
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur
300,000 GIZ, Clua, RSPO 750,000
III. MEKANISME (1)
Kegiatan yang perlu dilaksanakan, disusun dalam Rencana Operasinal (RO) yang berlaku selama periode Memorandum Saling Pengertian berlangsung, yaitu untuk 3 (tiga) tahun. RO memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia. RO disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan dana yang tersedia. Perubahan RO dimungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
(2)
Usulan RO dapat disusun bersama dan atau oleh salah satu pihak untuk dikonsultasikan dan disepakati bersama guna memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau kabupaten, serta sesuai dengan rencana pembangunan nasional; dan selanjutnya, RO yang telah disepakati menjadi pedoman pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian.
(3)
Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh ZSL bersamasama dengan UPT Ditjen PHKA di daerah dan atau instansi terkait Eselon I Kementerian Kehutanan. Usulan RKT tersebut kemudian dipresentasikan bersama dalam forum tahunan untuk selanjutnya disahkan oleh Ditjen PHKA dan ZSL.
(4)
RKT tersebut dirinci dengan mencantumkan tujuan, jenis kegiatan, penanggung jawab, jangka waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, serta kontribusi yang akan diberikan oleh ZSL dan Ditjen PHKA/UPT serta pihak lain yang terkait.
(5)
Dalam pelaksanaan kegiatan, ZSL dan Ditjen PHKA akan melakukan koordinasi di seluruh jajarannya serta dengan pihak lain yang terkait.
(6)
Untuk pelaksanaan kerja sama ini lebih lanjut, Ditjen PHKA menunjuk Direktorat Konservasi Keanakaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan yang bersifat teknis, bersama Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA di daerah.
IV. PELAPORAN
(1)
Laporan akan disusun dan dikonsultasikan bersama untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait.
(2)
Bentuk dan periode penyarnpaian laporan :
a. Laporan Khusus Laporan Khusus disusun penanganan secara cepat.
berdasarkan kasus-kasus tertentu
yang
rnemertukan
b. Laporan Rutin Laporan rutin terdiri dari:
(/) Laporan Tahunan Laporan Tahunan disusun setiap tahun dan dikonsultasikan bersama untuk selanjutnya dipresentasikan dalam forum tahunan Ditjen PHKA-ZSL. Laporan Tahunan yang telah disetujui bersama disampaikan kepada instansi terkait Laporan Tahunan antara lain rnemuat status pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKT, hasil yang dicapai, personil tenaga ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang diadakan/ digunakan, perrnasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
(ii) Laporan Semesteran Laporan Semesteran disusun bersama setiap 6 (enam) bulan dan dikonsultasikan untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait. Laporan Semesteran antara lain memuat hasil kegiatan, personil tenaga ahli yang terlibat, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
(iii) Laporan Tdwulan Laporan Trlwulan dlbuat oleh petugas lapangan ZSL dan disampaikan kepada UPT setempat dengan materi laporan sama dengan materi Laporan Semesteran.
c. Laporan Akhir Laporan Akhir disusun bersama setelah lima tahun masa kegiatan akan berakhir dan disarnpaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan sebagai berikut: (I) Laporan mernuat hasil kegiatan (Output), personil lembaga yang terlibat, pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diadakan/ dipergunakan, akibat (outcome}dan dampak bagi upaya konservasi, kegiatan outreach, hambatan serta rekomendasi.
(ii) Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipresentasikan bersama di hadapan Ditjen PHKA dan pimpinan ZSL, yang setelah disepakati, dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggns. (iii) Laporan sebanyak 15 (lima belas) rangkap disampaikan kepada Ditjen PHKA dan sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap UPT dan instansi lembaga terkait di Daerah dan Pusat yang menjadi mitra kegiatan ZSL.
V. MONITORING DAN EVALUASI (1) Evaluasi akan dilaksanakan bersama oleh Ditjen PHKA dan ZSL dan atau apabila diperlukan dengan melibatkan instansi lembaga lain terkait.
(2) Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan Evaluasi Akhir akan dilakukan pada masa menjelang berakhimya Memorandum Saling Pengertian ini. (3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memonitor, mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan, dan menyesuaikan perencanaan kegiatan ke depan menurut pertimbangan kelayakan teknis serta kebijakan kedua belah pihak. (4) Evaluasi Akhir dilaksanakan enam bu Ian sebelum Memorandum Saling Pengertian 1rn berakhir, dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengan memperhatlkan pencapaian tujuan, efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama untuk meningkatkan upaya konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia. Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setaip waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling Pengertian inl. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung la near.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBUC OF INDONESIA AND THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON ON CONSERVATION OF THE ENDANGERED WILDUFE SPECIES AND THEIR HABITATS The Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia, appoint for implementation, the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (hereinafter "PHKA'') and The Zoological Society of London (hereinafter "ZSL''), which together shall be jointly referred to as the "Parties" ;
CONSIDERING a common interest of the Parties In the conservation efforts of Indonesian wildlife and their habitats, in particular endangered species, through the implementation of sustainable conservation programmes and natural resources management;
RECALLING the Memorandum of Understanding between PHKA and ZSL signed on May 3oin, 2011;
ACCORDING TO the Laws and Regulations of The Republic of Indonesia as well as procedures and policies of the Government of The Republic of Indonesia;
THE PARTIES have agreed to implement the Memorandum of Understanding (MOU) with the following provisions:
ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this cooperation is to support the efforts of the Ministry of Forestry to conserve endangered wildlife species and their habitats. 1
ARTICLE 2 SCOPE The scope of the cooperation in this MOU shall cover: (1)
Enhancing the capacity of the human resources managing endangered wildlife species and their habitats.
(2)
Enhancing the effectiveness of the management of endangered wildlife species and their habitats inside and outside conservation areas.
ARTICLE 3 WORKING AREA (1) The parties agreed to work together in the areas of: Jambi Province, South Sumatra Province, West Kalimantan, and Central Kalimantan. (2) Any changes of the working areas must be officially approved by the Parties.
ARTICLE4 PROGRAMME DIRECTIVE AND OPERATIONAL PLAN (1) The mechanism of the cooperation shall be provided under a Programme Directive which constitutes an inseparable part of this MOU. (2)
A detailed description of each programme or project shall be articulated in the Operational Plan (RPP) and agreed in writing by the Parties. The Operational Plan shall describe each activity or programme in detail, including the objectives, procedures, and financial management.
ARTICLE 5
IMPLEMETATION OF COLLABORATION (1) To carry out the collaboration in this MOU, The Ministry of Forestry of Indonesia appoints the PHKA as its representative. (2)
The ZSL Head Office in London appoints ZSL Indonesia as its representative and executor of this MOU.
ARTICLE 6 ROLES OF THE PARTIES (1)
The Directorate General (DG) of the PHKA shall :
2
a.
Provide direction in the planning and implementation of the programme in accordance with their duties and functions as well as the strategic plans of the DG of the PHKA.
b.
Assign the PHKA Technical Implementation Unit (UPT) to actively participate in the implementation of the shared programme.
c.
Provide coordination of the shared programme during the stages of planning, implementation and up to the evaluation of the activities completed.
d.
Provide coordination of the shared programme with other relevant stakeholders in the implementation of this MOU.
e.
Provide assistance in the issuance of visas, work permits, residency permits, exit and re-entry permits - for the foreign experts working under this MOU according to the applicable government regulations.
f.
Provide facilitation in terms of customs and taxation facilities in accordance with the Indonesian laws and regulations.
(2)
ZSL shall : a.
Together with the DG of the PHKA, design the programme Work Plan/ s, implement the programme activities and prepare the programme reports under this MOU.
b.
Involve the DG of the PHKA staff in implementing and monitoring the programme activities as listed under this MOU.
c.
Provide technical assistance and equipment, as well as capacity building for the DG of the PHKA staff and the UPT staff through training, meetings, seminars, and other activities.
d.
Provide qualified experts for the transfer of knowledge and new technologies to the DG of the PHKA.
e.
Provide an economic empowerment programme for local communities to gain support and benefit from biodiversity conservation and protected area management.
f.
Promote cooperation and mutual dialogue with relevant institutions at both the national and international level, as well as other stakeholders.
g.
Support the Government of the Republic of Indonesia in conservation 3
efforts through the development of awareness-raising campaigns to uphold the positive image of Indonesia through local, national and international media. h.
Ensure the availability of foreign-sourced funding to support the implementation of programme activities during the effective period of this MOU, with a minimum target amount of One Million and Five Hundred Thousand US Dollars (USO 1,500,000).
ARTICLE 7 THIRD-PARTY PARTICIPATION (1)
When necessary, ZSL may cooperate with any other third parties including, but not limited to, other non-governmental organisations, government agencies, private institutions, as well as academic and public institutions, to implement the activities as listed under this MOU with the written approval from Ministry of Forestry of Indonesia.
(2) The cooperation under paragraph (1) of this article must be approved by the DG of the PHKA and must be in full compliance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 8 THE ASSET STATUS (1) Any asset purchased by ZSL to support the implementation of the programme must be utilized solely for the benefit of programme implementation. (2) Any assets purchased by ZSL that are used for any project within the framework of this shared programme under this MOU will belong to the DG of the PHKA and at the end of the MOU period should be delivered to the DG of the PHKA and be utilized to support biodiversity conservation in Indonesia. (3) If before the end of the period of the MOU there is a change of utilization and/or removal of equipment and supporting material, a discussion amongst the Parties must first take place.
4
ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1)
Any intellectual property in the form of records, reports, maps, survey results, databases, scientific papers, photographs, videos or any other kinds of information, tangible or intangible, resulting from the shared activities between the Parties under this MOU shall be mutually owned by the Parties, except for when the intellectual property rights are legally held by third parties.
(2) The Parties shall, through consultation, obtain mutual agreement before using the results of the shared programme as set out under paragraph (1) of this article. (3)
Each Party is allowed to use the intellectual property rights with a view to maintaining, adjusting and improving the intellectual property for the purposes as stated under the scope of the shared programme.
(4)
Each Party shall be responsible for any claims of third parties over the validity of the ownership and use of the intellectual property rights that it brings to the implementation of the shared activities under this MOU.
(5)
Any publications during the implementation of the shared programme shall include the DG of the PHKA and ZSL logos and clearly mention both parties as the implementing partners. Based on their involvement, personnel from each of the Parties' can be individually accredited as the author of the publication and entitled to publication copies.
(6)
ZSL will use the intellectual property rights resulting from the shared programme with the DG of the PHKA (under this MOU) only for conservational purposes that are not for profit.
(7)
If a Party intends to disclose data and/or confidential information resulting from the shared programme under this MOU to any third parties, the disclosing Party shall obtain written consent from the other Party prior to the disclosure.
(8)
If either Party requires cooperation with other parties outside of the DG of the PHKA and ZSL, both Parties will consult on the form of the cooperation and its implications, particularly with regards to the intellectual property rights arising from the implementation of this MOU.
(9)
For the purposes of taking specimens for research activities, the activity shall
5
be carried out under the provision of regulations relating to the Matenal Transfer Agreement as adopted by the Government of the Republic of
Indonesia. (10) The termination of the MOU will not affect the rights and obligations set out in this article.
ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE (1)
The Parties shall recognise the va lues of Genetic Resources and Traditional Knowledge (GRTK) and recognise the rights of holders of GRTK for effective protection against the misuse and misinterpretation of GRTK by either of the Parties.
(2)
GRTK must be protected from abuse and distortion by the Parties.
(3)
Every acquisition, use, or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also indude taking commercial advantage from the acquisition, use, or utilization of the GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefits from GRTK.
(4)
Subject to compliance with the obligations under Paragraph (3) of this article each Party shall, in terms of intellectual property protection of GRTK and according to the region; (i) indigenous people who are nationals or residents in the region of any other Party and (ii) legal rights or individuals who, in the region of the other Party, has established real and effective protection, creation and transactions of GRTK, and the same treatment that it accords to its own citizens.
(5)
Any access to and use of GRTK by either party under the implementation of this MOU will require permits and approval from the relevant authorities. The Parties shall ensure that local communities shall give prior informed consent and agree with access to the information and results of the cooperative or collaborative activities that use GRTK. 6
(6)
When cooperative and collaborative activities under this MOU utilize GRTK for commercial purposes then the Party, on behalf of the local communities concerned, will be entitled to the intellectual property rights where applicable and the associated benefit sharing.
(7)
The benefit of GRTK protection is that the holder has the right to the fair and equitable benefit sharing arising from the commercial use of GRTK.
(8)
Legal support shall be made available for aiding GRTK holders in cases where the fair and equitable distribution of benefits, as outlined under Paragraph (7) of this article, has not yet happened.
ARTICLE 11 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (1)
,,Material" shall mean any materials from plants and animals, including viruses and reproductive and vegetative propagation materials, which contain functional units of heredity, and other materials relating to the GRTK.
(2)
Any research materials or resources used in the shared programme shall be transferred using the Standard Material Transfer Agreement {SMTA) to be decided between the provider and user. Such agreement shall be subject to approval by the relevant official authorities of the Parties.
(3) The materials or resources that will be transferred upon the signing of the SMTA will be subject to the appropriate laws, rules and regulations concerning bio-safety and bio-prospecting. (4)
Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials.
(5)
If a programme or project under this shared Agreement must involve the transfer of materials or resources, the Parties agree to facilitate the transfer under the conditions of this agreement, in accordance with the laws and regulations of each of the Parties, and in due consideration of international law and treaties to which the Parties are bound.
(6)
All available passport data and, subject to applicable law, any non-confidential descriptive information, must be made available with the Genetic Resources provided.
7
(7) The recipient of the materials shall only utilize or store the materials for the agreed purposes stated in the Agreement. (8)
Where the materials are transferred and the resources are developed for commercial purposes and utilization, the providing Party shall be entitled to the intellectual property rights and relevant benefit sharing.
(9)
In the case that the recipient transfers the Materials provided under this Agreement to another person or entity, the recipient shall do so according to the terms and conditions of the SMTA.
(10) The terms and conditions for the transfer of materials and/or resources to a designated third party are determined by the Parties.
ARTICLE 12
CONFIDENTIALITY (1) The Parties should respect the confidentiality of documents, information, and other data obtained from the implementation of this MOU. Disclosure of documents, information and data obtained from the implementation of this MOU must obtain the written consent of the Parties. (2)
The Parties agree that the provisions of this article shall continue to be binding even though this MOU has expired.
ARTICLE 13
UMITATION TO PERSONNEL ACTIVITIES (1)
ZSL will ensure that all activities of its personnel will: a.
pay attention and respect and comply with the laws and policies of
Government of the Republic Indonesia; b.
be in line with the national interests of the Republic of Indonesia;
c.
respect the unity of the Republic of Indonesia and avoid or not become involved in separatist activities;
d.
not engage in intelligence or clandestine activities;
e.
respect the culture, traditions and beliefs of local communities;
f.
not be involved in any political and/or commercial activities;
g.
not be involved in any activities relating to religious propaganda;
8
h.
not undertake activities in conflict areas and/or sensitive border areas;
i.
not carry out fund-raising activities in Indonesia for implementing its programmes and activities;
j.
not engage in activities beyond those that have been agreed upon by the Parties.
(2) ZSL ensure that personnel who use State facilities are limited to the scope of this cooperation and with the permission of the Government. (3) Do not commit theft of materials, samples, or other materials resulting from the implementation. (4) Data and information that was obtained under this MOU must be conveyed to both Parties in writing.
ARTICLE 14 DISPUTE RESOLUTION Disputes arising from differences in the interpretation or implementation of this MOU will be resolved by means of deliberation and consensus amongst the Parties, based on the principles of equality and mutual respect.
ARTICLE 15 AMENDMENT This MOU may be amended at any time by the written agreement of the Parties. The amendment shall enter into force on the date specified by the Parties and will be an integral part of this MOU.
ARTICLE 16
EFFECTIVE PERIOD, EXTENSION AND TERMINATION (1)
This MOU is valid as of the date signed and will be effective for three (3) years;
(2)
The MOU may be extended if agreed by the Parties. Either Party may propose for the extension of this MOU by submitting written notice to the other Party not less than six months prior to the MOU termination date and taking into account the results of an evaluation.
9
SIGNED in two copies in Jakarta on Wednesday, first of April two thousand and
fifteen, in two versions of Indonesian and English that shall be equally effective. In case of difference of interpretation, the Indonesian version shall prevail.
Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia
Ir. Sonny a
no, MM Director General PHKA
Zoological Society of London
Hadr~~~ ~astanro Indonesia Country Manager
SCHEDULE to: The Memorandum of Understanding by and between
The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation and
The Zoological Society of London on
CONSERVATION OF THE THREATENED WILDUFE SPECIES AND THEIR HABITATS THE PROGRAMME DIRECTIVE I.
PROGRAMME
To implement this MOU, the DG of the PHKA and ZSL will conduct activities relating to the sustainable conservation of Indonesian endangered wildlife species and their habitats through activities that promote: a.
Increasing the capacity of wildlife
management
inside and
outside
conservation areas; b.
Conservation and management of the Protection Area system using the Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMARl) to support Resort Based Management
(RBM); c.
The assessment of wildlife ecology at the landscape level;
d.
Developing
options
for
funding
wildlife
species
conservation
through
Environmental services, the results of which will be used directly by the TIU/PHKA in improving the management and protection of endangered wildlife species and their habitats; e.
Assessment and development of alternative funding for wildlife habitat conservation through Environment services or Payment for Ecosystem services through the implementation of activities such as REDD+;
f.
The integration between regional economic development with the conservation of wildlife and their habitats; 11
g.
Developing alternative solutions to mitigate wildlife conflict;
h.
Developing human resources capacity;
i.
Community empowerment related to the conservation of wildlife and their habitats;
j.
Dissemination of information related to wildlife conservation efforts inside and outside of conservation areas; Strategic planning at national/regional/local levels for the conservation of
k.
biodiversity and ecosystems, as well as forest-based climate change mitigation.
II.
THE WORK AREA AND FUND SOURCES
(1)
ZSL is headquartered in Regent's Park, London, NW1 4RY, United Kingdom.
(2)
The office of ZSL Indonesia and the official addres.s for correspondence for the implementation of this shared agreement under this MOU is: ZSL Indonesia, Jalan Papandayan No. 18, Bogor, West. Java 16151;
(3)
The location of ZSL's activities in Indonesia for the period of this shared Agreement will be in: West Sumatra, Jambi, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Java, West Java and Banten Provinces.
(4)
If ZSL wish to initiate a new programme outside the above mentioned locations/areas referred to in Paragraph (3) to achieve the objective of this shared agreement, it will consult with the DG of the PHKA for approval.
(5) The following are the Programme Activities, Budget Plan and Funding Sources:
No
1
2
Programme
Berbak-Sembilang Carbon Initiative
Location I Area ( Province) Jambi, South Sumatra
West Sumatra Conservation of the Critically Endangered Jambi Species and their South Sumatra Habitats (tiger, Bengkulu, rhinoceros, leopard, seahorse, etc.) Lampung,
Budgets (USO)
Fund Sources
1,000,000 Norway REDD+, GIZ, Althelia, 2,500,000 TFCA, USAid 500,000 Segre, 1,500,000 Panthera, Taronga, Disney Conservation, GEF, TFCA Species, 12
Banten, West. Java East Java
3
III. (1)
Production/Conservation Landscapes
South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan, Jawa Timur
Ruffo rd,
300,000 GIZ, Clua, RSPO 750,000
MECHANISM The activities that need to be implemented are prepared in an Operational Plan (''OP'') which will be effective for the period of the MOU which is 3 (three) years. The OP contains objectives to be achieved within three years, covering the planned outputs and outcomes, types of activities and their impacts on sustainable conservation of wildlife and their habitats in Indonesia. The OP is based on the identification, monitoring and evaluation of Issues and adjusted to the needs, opportunities and funds as they become available. The OP may be changed through the consultation and agreement of the Parties.
(2)
The proposed OP can be jointiy compiled by the Parties together or by either Party alone, to be consulted and agreed to ensure that the programme and activities are in accordance with the development strategies, policies and priorities of government or provincial or district government agencies and in accordance with National development plans; and furthermore, the agreed OP will guide the Implementation of the MOU implementation.
(3)
The proposed Annual Work Plan (''AWP'') is compiled by ZSL together with the DG of the PHKA/TIU in these areas and Echelon-1 -related institutions in the Ministry of Forestry. Further, the AWP proposed will then be presented at an annual forum for further validation by the DG of the PHKA and ZSL.
(4)
The detailed AWP will state the objectives, types of activities, persons in charge, duration, evaluation procedures, estimated cost.s and contributions to be made by ZSL and the DG of the PHKA/TIU and other relevant parties.
(5)
In the implementation of activities, ZSL and the DG of the PHKA will coordinate throughout their ranks as well as with other relevant parties.
(6)
For the implementation of this shared agreement, including for the handling of technical issues, the DG of the PHKA assigns The Directorate of Biodiversity 13
Conservation as the coordinator, together with the Technical Directorate under the DG of the PHKA and its TIU in the relevant geographical area .
IV. ( 1)
REPORTING The report will be compiled through joint consultation for further submission to the relevant parties.
(2) The reporting types and periods:
a.
Special report A Special report is made if there are special cases which require rapid action.
b.
Regular report Regular reports consist of:
(i)
Annual report An annual report is prepared each year through joint consultations and will be presented at the DG of the PHKA and ZSL's annual forum. The mutually agreed annual report will be submitted to the relevant institutions. It contains, amongst other things, the status of activities being implemented against the AWP, the outputs achieved, personnel/experts problems
and
involved, obstacles
tools
and
budget
encountered,
provided/ used, and
follow-up
recommendations.
(ii)
Semester report A semester report is prepared every six (6) months through joint consultations, for further submission to the relevant institutions. It contains,
amongst
other
things,
the
activity
results,
personnel/experts involved, problems and obstacles, and follow-up recommendations.
(iii) Quarterly report A quarterly report is prepared by ZSL field officers and submitted to the local TIUs. The content is similar to that of the Semester report.
c.
Final report A Final report is jointly prepared when the 3-year period of activities is due to end and will be submitted to the relevant parties under the 14
following terms:
(i)
The report will contain the results of the activities (outputs), personnel/institutions involved, funding, equipment and facilities provided/used, conservation
results
(outcomes),
efforts,
outreach
and
implications for the
activities,
obstacles
and
recommendations. (ii)
The report will be made in Bahasa (Indonesian) to be presented together in the presence of the leadership of the DG of the PHKA and ZSL. Once approved, it may be translated into English.
(iii) Fifteen (15) copies of the report will be submitted to the DG of the PHKA and respectively one (1) copy to the TIUs and the relevant institutions/agencies at local and national levels which are partners in ZSL's activities.
V.
MONITORING AND EVALUATION
(1) The evaluation will be jointly carried out by DG of the PHKA and ZSL and/ or, when necessary, involving other relevant institutions/agencies. (2)
An Annual Evaluation will be carried out every year, whilst the Final Evaluation will be done when this MOU period is about to expire.
(3)
The Annual Evaluation is carried out to monitor, direct and improve the implementation of activities and to adjust future activity planning according to technical feasibility and policy considerations on both sides.
(4)
The Final Evaluation will be carried out six months prior to the MOU's expiry date to assess and consider the continuance of the shared agreement by taking
into account achievements against the objectives, effectiveness and efficiency of the shared programme of activities to improve the efforts of sustainable conservation of wildlife and its habitat in Indonesia. Both Parties may terminate this MOU at any time by giving written notice to the other party at least six (6) months prior to the proposed new termination date. In the case of the MOU termination, the party which initiates the termination must make a termination plan to ensure that the handover of the Approved AWP will take place smoothly.
15
