REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
dan
PEMERINTAH
MALAYSIA
(selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak"),
MENGAKUI hubungan persahabatan yang telah terjalin di antara kedua negara;
BERHASRAT untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut kerjasama
di antara kedua negara dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat;
MENGAKUI
keperluan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama
serta koordinasi di berbagai bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat atas dasar timbal-balik dan menguntungkan bagi kedua negara;
MEYAKINI bahwa kerjasama dimaksud akan bermanfaat bagi kepentingan
bersama dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat kedua negara;
TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:
PASALI TUJUAN
Para Pihak, sesuai dengan ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, dan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara, sepakat untuk menetapkan, memperkuat, memfasilitasi, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama serta koordinasi dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.
PASAL II BIDANG-BIDANG KERJASAMA
1.
Masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum, peraturan perundangundangan dan kebijakan nasional serta kebiasaan masyarakat setempat yang berlaku di masing-masing negara, akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong, memfasilitasi dan meningkatkan
kerjasama
dalam
bidang
kesejahteraan
sosial
dan
pembangunan masyarakat.
2.
Bidang-bidang kerjasama yang dirujuk dalam Memorandum Saling Pengertian ini adalah sebagai berikut:
a)
Pertukaran informasi dan berbagi pengalaman tentang programprogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing negara dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat;
b)
Pertukaran kunjungan ke
lembaga-lembaga kesejahteraan dan
komunitas sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan keluarga, anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat untuk memperluas jaringan dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan; c)
Menyelenggarakan pelatihan
untuk
dan
berpartisipasi
meningkatkan
dalam
pengembangan
program-program kapasitas
dan
keterampilan sumber daya manusia dalam bidang pembangunan
masyarakat
khususnya
kegiatan
peningkatan
penghasilan,
pengentasan kemiskinan dan pembangunan keluarga; d)
Berbagi keahlian dan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik dalam
bidang
pekerjaan
sosial,
pelayanan
sosial,
pelayanan
masyarakat dan manajemen risiko bencana; e)
Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam lokakarya, seminar dan konferensi yang dilaksanakan untuk kepentingan dan pembangunan keluarga, anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat; dan
f)
Bidang-bidang kerjasama lainnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL Ill OTORITAS YANG DITUNJUK
Otoritas yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Sosial dan atas nama Pemerintah Malaysia adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
PASAL IV PELAKSANAAN
Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan merumuskan dan merekomendasikan tata cara, program-program spesifik, tugas, jadwal dan rencana kerjasama yang akan disepakati bersama.
PASALV KELOMPOK KERJA BERSAMA
Untuk
melaksanakan
bidang-bidang
kerjasama
yang
dirujuk
di
dalam
Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama pada Tingkat Pejabat Tinggi. Untuk pihak Indonesia, Kelompok Kerja Bersama akan diketuai oleh Pejabat dari Kementerian Sosial. Untuk pihak
Malaysia, Kelompok Kerja Bersama akan diketuai oleh Pejabat dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setahun sekali atau lebih dengan waktu yang akan ditentukan bersama oleh Para Pihak, secara bergantian di Indonesia atau di Malaysia, untuk mengevaluasi pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALVI PENGATURAN KEUANGAN
Pengaturan keuangan untuk membiayai kegiatan kerjasama yang diatur di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini akan disepakati bersama oleh Para Pihak atas dasar kasus per-kasus berdasarkan ketersediaan dana dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara yang akan ditentukan kemudian.
PASAL VII PERLIN DUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Perlindungan hak kekayaan intelektual akan ditegakkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara dan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
2.
Penggunaan nama, logo dan/atau lambang-lambang resmi dari masingmasing Pihak pada setiap publikasi, dokumen dan/atau kertas kerja dilarang jika tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak.
3.
Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual berkenaan dengan pengembangan teknologi, produk dan pengembangan pelayanan, akan dilaksanakan:
(a) secara bersama oleh Para Pihak, atau hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan bersama Para Pihak akan dimiliki bersama
oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama; dan (b) secara sendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak, atau hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya sendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak akan dimiliki sendiri oleh Pihak yang bersangkutan.
PASAL VIII KERAHASIAAN
1.
Masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau sesuai kesepakatan-kesepakatan lainnya berdasarkan
Memorandum Saling
Pengertian ini.
2.
Kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan dari Pasal ini tetap mengikat Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah dinyatakan tidak berlaku.
PASAL IX PENUNDAAN
Setiap Pihak, berdasarkan pertimbangan kemananan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum, berhak untuk menunda sementara, baik keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang penundaannya akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik.
PASALX PERBAIKAN, PERUBAHAN DAN AMANDEMEN
1.
Masing-masing Pihak dapat mengajukan perbaikan secara tertulis, perubahan atau amandemen seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Setiap perbaikan, perubahan atau amandemen yang disepakati oleh Para Pihak akan dibuat dalam bentuk tertulis dan akan menjadi bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Perbaikan, perubahan atau amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.
4.
Setiap perbaikan, perubahan atau amandemen tidak akan mengurangi hak
dan
kewajiban
Memorandum
Saling
yang
muncul
Pengertian
ini
dari
atau
sebelum
berdasarkan atau
sampai
pada pada
berlakunya perbaikan, perubahan atau amandemen tersebut.
PASALXI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau
pelaksanaan
dan/atau
penerapan
dari
setiap
ketentuan
dari
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak melalui jalur diplomatik, tanpa merujuk kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional.
PASAL XII MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak tanggal
penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
2.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan keinginannya secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lain sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
akan
mempengaruhi pelaksanaan dari kegiatan atau program-program yang masih berjalan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebelum tanggal pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
sampai
dengan
diselesaikannya kegiatan atau program-program tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan kuasa dari
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Putrajaya, Malaysia tanggal 18 bulan Desember tahun 2012 dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan lnggris,
semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku. ~'
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed DR. H. SALIM SEGAF AL JUFRI Menteri Sosial
.
"'
UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA
Signed DATO' SRI ANIFAH HJ. AMAN Menteri Luar Negeri
t ~· ~ - ~ .
':
~.,
.· .•
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON SOCIAL WELFARE AND COMMUNITY DEVELOPMENT
THE
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC
OF INDONESIA and THE
GOVERNMENT OF MALAYSIA (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"), RECOGNISING the existing friendly relations between the two countries;
DESIRING to strengthen and further develop co-operation between the two countries in the field of social welfare and community development;
RECOGNISING the need to develop and promote mutual co-operation and coordination in various areas of social welfare and community development on the basis of reciprocity and mutual benefit for both countries; BELIEVING that such co-operation would serve their common interests and contribute to the enhancement of the social welfare and community development of the people of both countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each country, agree to establish, strengthen, facilitate, promote and develop the cooperation and coordination in the field of social welfare and community development between the two countries on the basis of equality and mutual benefit. ARTICLE II AREAS OF CO-OPERATION
1.
Each Party will, subject to the laws, rules, regulations and national policies as well as local customs of the host country, from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage, facilitate and promote co-operation in the field of social welfare and community development.
2.
The co-operation referred to in this Memorandum of Understanding shall be as follows: (a)
Exchange information and share experiences on programmes and activities undertaken by both countries on social welfare and community development;
(b)
Exchange visits to welfare and community-based institutions serving the needs of famulies, children, elderly persons and persons with disabilities to promote networking and strengthen co-operation for mutual benefits;
(c)
Organise and participate in training programmes to enhance human capacity building and skills in the field of community development particularly on income-generating activities, poverty alleviation and family development;
(d)
Share expertise and knowledge on best practices in the field of social work, social service, community service and
disaster risk
management; (e)
Organise and participate in workshops, seminars and conferences organised for the benefit and development of families, children, the elderly and persons with disabilities; and
(f)
Any other areas of co-operation in the field of social welfare and community development to be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE Ill DESIGNATED AUTHORITY
The
designated
authority responsible for the
implementation of this
Memorandum of Understanding on behalf of the Government of the Republic of Indonesia shall be the Ministry of Social Affairs and on behalf of the Government of Malaysia shall be the Ministry of Women,
Family and Community
Development. ARTICLE IV IMPLEMENTATION
To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties shall formulate and recommend procedures, specific programmes, tasks, schedules and plan of co-operation to be mutually agreed.
ARTICLEV JOINT WORKING GROUP
In order to implement the areas of co-operation as referred to in this Memorandum of Understanding, the Parties shall establish a Joint Working Group at Senior Officials Level. On the Indonesian side, the Joint Working Group shall be chaired by a representative of the Ministry of Social Affairs. On the Malaysian side, the Joint Working Group shall be chaired by a representative of the Ministry of Women, Family and Community Development. The Joint Working
Group shall meet once a year or more often alternately in Indonesia or Malaysia as the Parties may otherwise mutually determine to review the implementation of this Memorandum of Understanding. ARTICLE VI FINANCIAL ARRANGEMENT
The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding shall be mutually agreed upon by the respective Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds and resources of respective countries which will be determined later. ARTICLE VII PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by both Parties.
2.
The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
3.
Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, and any products and services development, shall be carried out (a)
jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
(b)
solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the Party concerned.
ARTICLE VIII CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements
made pursuant to this
Memorandum of Understanding. 2.
Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. ARTICLE IX SUSPENSION
Each Party reserves the right, for reasons of national security, national interest, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels. ARTICLE X REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT
1.
Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2.
Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be reduced into writing and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.
3.
Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the Parties.
4.
Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations, arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.
ARTICLE XI SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels without reference to any third party or international tribunal.
ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of three (3) years and may be extended for a period as mutually agreed by the Parties.
2.
Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying in writting the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding through diplomatic channels three (3) months prior to its intention to do so.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of ongoing activities and/or programmes which have been agreed upon by the Parties prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Putrajaya, Malaysia on this 18th day of December in the year 2012 in the Indonesian, Malay and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed DR. H. SALIM SEGAF AL JUFRI Minister for Social Affairs
FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
Signed DATO' SRI ANIFAH HJ. AMAN Minister of Foreign Affairs
