KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188.42-6091 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, mengamanatkan agar masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun Rencana Strategis, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; Mengingat:
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; 11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri; 12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Setjen Kemendagri Tahun 2015-2019, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Setjen Kemendagri untuk periode 5 (lima) tahun.
KEDUA
: Renstra Setjen Kemendagri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dengan berpedoman pada: a. Arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019; dan b. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
KETIGA
: Renstra Setjen Kemendagri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan: a. Komitmen perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; b. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional Tahun 2015-2019; dan c. Landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM 1.1.1 Mandat, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri pada pasal 6 dan 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada pasal 6 dan 7, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada
seluruh
unit
organisasi
di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerjasama,
kepegawaian,
hubungan
keuangan,
masyarakat,
arsip
kerumahtanggaan, dan
dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dilakukan oleh satuan-satuan organisasi Sekretariat Jenderal yang terdiri dari 7 (tujuh) unit kerja Biro dan 3 (tiga) unit kerja Pusat. Adapun pokok-pokok cakupan Tugas dan Fungsi Sekretaris Jenderal yang melekat pada unit-unit Eselon II diatas, yaitu:
I-1
a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran
serta
monitoring,
evaluasi
dan
program dan
pelaporan
kinerja
pelaksanaan program dan anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tata laksana dan evaluasi kelembagaan di Lingkungan Kementerian Birokrasi
Dalam
serta
Negeri,
fasilitasi
fasilitasi
layanan
pelaksanaan
administrasi
di
Reformasi lingkungan
kementerian; d. melaksanakan
koordinasi
penyusunan
peraturan
perundang-
undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan
kebijakan
daerah,
litigasi
dan
advokasi
hukum,
serta
dokumentasi dan publikasi hukum; e. mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan BMN; f. melaksanakan penyiapan materi dan kebijakan pimpinan, urusan tata usaha pimpinan, dan urusan keprotokolan; g. mengelola
urusan
rumah
tangga,
sarana
dan
prasarana
perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa; dan h. menyelenggarakan
dukungan
yang
bersifat
substantif
kepada
seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri di
bidang
pengelolaan
data,
sistem
informasi,
komunikasi,
telekomunikasi, penerangan masyarakat, dan fasilitasi pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri. 1.1.2 Capaian Strategis 2010 – 2014 Sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan
dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang
I-2
dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 20152019 disusun dengan metodologi berupa pendekatan kesisteman yaitu merangkai tata cara atau prosedur-prosedur penyusunan rencana secara sistematis yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Analisis utama memperhatikan berbagai input yaitu: (1) Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2010-2014) dan (2) Kondisi internal lingkup Sekretariat Jenderal. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan Nasional yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang telah dapat diselesaikan. Selanjutnya, beberapa aspek capaian Kinerja Tahun 20102014, diuraikan sebagai berikut: a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama 1) Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
perencanaan
untuk
mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat Jenderal, telah disusun beberapa peraturan
perundangan
meliputi:
(1)
Regulasi
di
bidang
perencanaan berupa Permendagri sebagai dasar penetapan atas Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri; (2) Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri; (3) Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) Lingkup Kementerian Dalam Negeri; dan (4) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lingkup Kementerian Dalam Negeri. 2) Terkait program dan anggaran, telah dilakukan berbagai hal meliputi: (1) Restrukturisasi Program dan Kegiatan meliputi 5 (lima) Program Generik dan 8 (delapan) Program Teknis. Program Generik dilaksanakan oleh Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat (Litbang)
Jenderal,
dan
Badan
Badan
Penelitian
Pendidikan
dan
dan
Pengembangan
Pelatihan
(Diklat),
sedangkan untuk Program Teknis dilaksanakan oleh Unit Eselon I Direktorat
Jenderal
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
(Ditjen
Kesbangpol), Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM),
Direktorat
Jenderal
Otonomi
Daerah
(Ditjen
Otda),
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen
I-3
Bina Bangda), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda)
dan
Institut
Pemerintahan
Dalam
Negeri
(IPDN);
tersusunnya format restrukturisasi program dan kegiatan dari semula 32 Program pada tahun 2005 menjadi 13 program yang siap diimplementasikan tahun 2010; (2) Telah dilaksanakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yaitu keselarasan antara tugas dan fungsi organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program dan Hasil (Outcome) sampai pada Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK)
dan
Keluaran/Output;
(3)
Telah
dilakukan
percepatan penetapan dan penyerahan DIPA Kementerian Dalam Negeri kepada masing-masing Unit Eselon I sebelum tahun anggaran dimulai, yaitu sekitar minggu kedua bulan Desember tahun sebelumnya. Hal ini untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya; (4) Evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap tahunnya. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dokumen perencanaan
yang
menjadi
variabel
penilaian
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kualitas Renstra. Dalam penilaian tersebut dinyatakan bahwa dokumen Renstra
Kementerian
Dalam
Negeri
sebagian
besar
sudah
berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Selain itu, selama priode 2010-2014 sebagaimana dijabarkan dalam RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Dalam Negeri, rata-rata capaian target kinerja cukup tinggi. Untuk Prioritas Nasional hingga Desember 2014 telah tercapai 93,94%, Prioritas Bidang telah tercapai 94,62%, dan Prioritas Kementerian telah tercapai 100%; (5) Telah dihasilkan dokumen-dokumen
perencanaan
program,
anggaran,
dan
evaluasi antara lain: Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 (memuat kebijakan pembanguan jangka menengah sebagai acuan bagi seluruh komponen lingkup Kementerian Dalam
Negeri
dalam
menetapkan
kebijakan
program
pembangunan 5 (lima) tahunannya, dan untuk ditindaklanjuti ke dalam rencana kerja tahunan); (6) Meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.12.524.799.694.000,- pada T.A. 2010 menjadi sebesar Rp.13.974.816.393.000,- pada T.A. 2014, atau meningkat sebesar 11,58%; (7) Sinkronisasi Program dan I-4
Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 3) Beberapa pencapaian di bidang kerjasama luar negeri antara lain: (1)
Peningkatan
kapasitas
aparatur
Pemerintah
baik
di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan beasiswa dan training ke luar negeri atas bantuan pihak donor; (2) Tersusunnya pedoman-pedoman evaluasi program kerjasama teknik dengan pihak donor sesuai kebutuhan; (3) Tertatanya pengadministrasian dan tersedianya instrumen
pengukuran
kinerja
program-program
di
jajaran
Kementerian Dalam Negeri yang didanai dengan pinjaman maupun
hibah
dari
Lembaga
Keuangan
Internasional;
(4)
Terlaksananya koordinasi interdep dan evaluasi kegiatan terkait pelaksanaan kerjasama teknik bilateral, kerjasama Sister City dan Sister Province; serta (5) Telah diterbitkan regulasi meliputi Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing. b. Aspek Kelembagaan dan SDM 1) Dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
telah
diterbitkan
beberapa
regulasi
meliputi:
(1)
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (2) Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Dalam
Negeri;
(3)
Pedoman
Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (4) Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
(5)
Pedoman
Analisis
Jabatan
di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (6) Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (7) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah; (8) Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; (9) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
I-5
Praja Provinsi DKI Jakarta; dan (10) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2) Kegiatan yang telah dilakukan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja meliputi: (1) Penataan prosedur kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan telah disusun SOP dalam bentuk flowchart sebanyak 363 SOP dari 601 judul SOP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Selain itu SOP yang telah ditetapkan dengan ISO sebanyak 95 judul SOP dan telah ditetapkan sebanyak 8 SOP tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu;
(2)
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Kemendagri pada tahun 2013 mendapat kategori “B+”; (3) Terkait penataan kelembagaan pemerintah daerah telah dilakukan fasilitasi implementasi atas PP Nomor 41 Tahun 2007 dan telah dilaksanakan oleh semua Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; (5) Telah dilaksanakan pula Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan/Standar Kompetensi Manajerial. 3) Dalam bidang SDM Aparatur, telah dilakukan berbagai hal meliputi: (1) Pengadaan CPNS Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan e-announcement atau elektronik untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pengumuman hasil kelulusan pelamar seleksi pengadaan CPNS, dan pelaksanaan tes seleksi pengadaan CPNS melalui Tes Kompetensi Dasar (TKD) telah mengunakan sistem Computer Assisted Test (CAT); (2) Fasilitasi kegiatan Pemagangan PNS Putra/Putri Papua dan Papua Barat Lulusan Praja IPDN angkatan XX yang dimulai sejak Tahun 2013, sesuai amanat Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (3) Dalam rangka membangun database PNS Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 terus dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Dalam Negeri, yang semula berbasis desktop menjadi berbasis web, membangun jaringan SIMPEG antar komponen dengan kantor pusat secara terintegrasi sehingga data ter-up date bottom up dari masing-masing Satuan Kerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri; (4) Dalam rangka mendukung penilaian kinerja PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan I-6
sistem daftar hadir elektronik fingerprint berbasis web dengan penghitungan tunjangan kinerja secara elektronik, selain itu telah dipersiapkan
penyelesaian
penilaian
kinerja
melalui
sistem
informasi kinerja (e-SIKERJA) PNS Kementerian Dalam Negeri; (5) Telah disusun Human Capital Development Plan (HDCP) yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengimplementasikan fungsi utama dalam pengembangan SDM dan inisiatif dalam Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan melakukan peningkatan kapasitas PNS Kementerian Dalam Negeri melalui pendidikan gelar (degree) maupun non gelar (non degree) baik jangka pendek maupun jangka menengah; (6) Dalam rangka mendukung merit sistem sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibangun Assesment Center di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan (7) Telah diterbitkan beberapa regulasi meliputi: Permendagri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja, Permendagri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Pembayaran
Tunjangan
Kinerja
Pegawai
di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik 1) Dalam
rangka
tertib
perundang-undangan dilaksanakan
Program
administrasi khususnya Legislasi
penyusunan
peraturan
Permendagri,
Kementerian
Dalam
telah Negeri
(Prolegdagri). Dari Tahun 2010-2014 telah terealisasi prolegdagri sebanyak 18 UU, 16 Rancangan UU, 35 Peraturan Pemerintah, 24 Perpres, 429 Permendagri, dan 1 Rancangan Peraturan Pengganti UU. 2) Harmonisasi
Perundang-undangan
Pusat-Daerah
yang
merupakan amanat dari Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta merupakan suatu keharusan karena harmonisasi berpedoman I-7
bahwa
peraturan
perundang-undangan
merupakan
bagian
integral dari sistem hukum, peraturan perundang-undangan dapat diuji baik secara materiil maupun formal, dan menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi demi kepastian hukum. Dari Tahun 2010-2014 telah dilakukan klarifikasi sebanyak 20.000 Perda dan terdapat 1.501 Perda yang bermasalah. 3) Dalam rangka menghimpun peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota
seluruh
Indonesia,
telah
terbangun
website:www.jdih.setjen.kemendagri.go.id sebagai amanat dari Perpres Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan maksud untuk menjadi referensi peraturan daerah. Dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara terkait Kementerian Dalam Negeri, telah difasilitasi penyiapan upaya bantuan hukum Sidang Perkara Tata Usaha Negara dan Perdata pada Tingkat Pengadilan
Negeri/PTUN,
Tingkat
Banding,
Tingkat
Kasasi,
Peninjauan Kembali (PK), dan Inkracht. Dari Tahun 2010-2014, telah dilakukan penanganan perkara sebanyak 192 perkara. 4) Telah dilakukan kajian kebijakan strategis sejak Tahun 2010 s.d Tahun 2014 meliputi Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politisasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan Kajian Evaluatif tentang Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Pemahaman Konsep Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah Perbatasan Antar Negara; Kajian Evaluatif tentang Postur Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat; Program Spesifik Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; dan Implementasi Kebijakan Alokasi Belanja Daerah Untuk Peningkatan Pelayanan Publik; Dinamika Politik Lokal dalam Penetapan APBD Kabupaten/Kota; Peran Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Peningkatan Investasi dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Peluang dan tantangan pengelolaan keuangan desa dalam prespektif UU I-8
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Implementasi kebijakan MDG’S lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; dan Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan konflik sosial. 5) Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional reformasi birokrasi, telah ditetapkan 2 (dua) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: (1) Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; dan (2) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) program reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: a) Program Percepatan (Quick Wins). b) Program Manajemen Perubahan. c) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. d) Program Penataan dan Penguatan Organisasi. e) Program Penataan Tatalaksana. f) Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. g) Program Penguatan Pengawasan. h) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. i) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. j) Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Berdasarkan
seluruh
hasil
penilaian
dokumen
Reformasi
Birokrasi, mulai bulan Juli 2013 diberikan Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Dalam Negeri berpedoman pada Perpres Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sampai
dengan
tahun
2014
hasil
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi Kementerian Dalam Negeri telah mendapat penilaian dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Kementerian PAN-RB, dengan capaian tahun 2013 adalah 65,49 dan capaian tahun 2014 adalah 52,82. d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi dan Kehumasan 1) Dalam rangka pengelolaan data, informasi dan komunikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan berbagai hal, yaitu: (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri telah I-9
menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027.05-912011
tentang
Pembentukan
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik (LPSE). Jumlah paket dan besaran nilai paket kegiatan yang proses pelelangannya menggunakan e-Procurement dari tahun 2011-2014 sebanyak paket 895 dengan total nilai sebesar Rp.5.216.491.053.000,-; Kementerian tahunnya
Dalam
(2)
Jumlah
Negeri
pengunjung
website
(www.kemendagri.go.id)
setiap
cenderung meningkat. Pada tahun 2010 jumlah
pengunjung website sebanyak 624.881 pengunjung, tahun 2011 sebanyak 927.764 pengunjung, tahun 2012 sebanyak 1.750.324 pengunjung, tahun 2013 sebanyak 2.146.791 pengunjung, dan tahun 2014 sebanyak 1.602.846 pengunjung; (3) Dalam proses pengembangan e-office sebagai upaya meningkatkan efektivitas kerja, pada saat ini telah tersedia hardware dan software serta telah dilakukan sosialisasi diinternal Sekretariat Jenderal, serta diujicobakan pada Pusat AKLN dan Pusdatinkomtel. 2) Sebagai bentuk dukungan Kementerian Dalam Negeri akan semangat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diterbitkan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi dalam pembentukan PPID di daerah. Jumlah PPID di Pemda sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar 66,61%
atau
Pemerintah
361
Pemerintah
Provinsi,
245
Daerah
Pemerintah
dengan
rincian
Kabupaten
dan
31 85
Pemerintah Kota. 3) Melakukan perubahan fasilitas pengaduan/aspirasi masyarakat melalui
www.kemendagri.go.id,
dengan
menggantikan
nama
menjadi Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementerian Dalam Negeri (SaPA Kemendagri). SaPA Kementerian Dalam Negeri dimaksud menerapkan bentuk layanan komunikasi satu pintu yang mengakomodir dan memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat secara online melalui www.sapa.kemendagri.go.id terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian hanya ada satu I-10
layanan pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh komponen. Selain itu juga melakukan fasilitasi pengaduan secara tidak langsung, yaitu melalui media PO BOX, Kotak Pengaduan, Telepon, Faximile, Website, Media Cetak dan Media Penyiaran. e. Aspek Pengelolaan Keuangan, Aset, Serta Sarana dan Prasarana 1) Penataan Aset Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Satuan Kerja Pusat, UPT, Dekonsentrasi, Tugas dan Pembantuan Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2014 sebanyak
1.677
Satuan
Kerja
dengan
nilai
Rp.10.457.925.276.190,00 dengan rincian: (1)
BMN
Pusat
sebesar sebanyak
11 satker dengan nilai BMN sebesar Rp.5.178.703.212.730,00; (2) UPT
sebanyak
15
Satker
dengan
nilai
BMN
sebesar
Rp.3.431.206.222.595,00; (3) Dekonsentrasi sebanyak 141 Satker dengan nilai BMN sebesar Rp.82.754.460.070,00; (4) Tugas Pembantuan sebanyak 1.161 Satker dengan nilai BMN sebesar Rp.1.761.747.419.280,00; (5) Urusan Bersama sebanyak 349 Satker
dengan
nilai
BMN
sebesar
Rp.3.513.961.515,00.
Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 Januari 2010 s.d. 30 Desember
2014
telah
melaksanakan
hibah
BMN
kegiatan
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama kepada 67
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan
nilai
aset
sebesar Rp.230.930.792.279,00. 2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selanjutnya untuk tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penurunan Opini atas Laporan Keuangan tahun 2013 terkait dengan kelengkapan bukti pertanggungjawaban
belanja
barang,
realisasi
pembayaran
belanja barang dan modal sesuai dengan prestasi pekerjaan, dan pencatatan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Namun demikian secara keseluruhan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk tahun 2014, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri kembali mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI.
I-11
3) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, ULP Kementerian Dalam Negeri telah dibentuk pada tanggal 30 April 2014 dan telah aktif beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2014. ULP Kementerian Dalam Negeri sampai akhir tahun 2014 telah melaksanakan pelelangan sebanyak 99 paket, terdiri dari: (a) Pengadaan barang sebanyak 27 paket; (b) Pekerjaan Konstruksi
sebanyak
6
(enam)
paket;
(c)
Jasa
konsultasi
sebanyak 16 paket; dan (4) Jasa lainnya sebanyak 50 paket. 1.1.3 Isu Strategis Sekretariat Jenderal a. Dalam
upaya
meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), masih terdapat
kendala
dalam
penerapan
standar
akuntansi
pemerintah berbasis akrual yang mulai diterapkan tahun 2015 dan pengadministrasian, pengamanan, serta pemeliharaan BMN yang belum tertib. b. Dalam rangka penyediaan dan penyajian data/informasi yang tepat, akurat dan lengkap kepada pimpinan, masih terdapat kendala yaitu belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan sistem informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan data yang mengakibatkan masih kurangnya partisipasi dari setiap komponen/unit kerja untuk melakukan pemutakhiran dan penyampaian data/ informasi serta belum terintegrasinya secara keseluruhan sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. c. Dalam rangka implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, masih terdapat kendala yaitu adanya kesenjangan
antara
standar
kompetensi
jabatan
yang
dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki PNS sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja PNS. d. Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat kendala antara lain perlu dioptimalkannya secara konsisten antara perencanaan dengan implementasi pelaksanaan program dan anggaran, serta belum maksimalnya penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. I-12
e. Dalam upaya penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum, masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya tenaga legal drafter dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan belum efektifnya penyelenggaraan penanganan perkara dan perolehan data-data pendukung yang terkait dengan obyek gugatan. f. Dalam upaya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan aparatur pemerintah, masih terdapat kendala yaitu belum teridentifikasinya pengelolaan program kerjasama baik dari mitra dalam dan luar negeri sehingga pencapaian kegiatan kerjasama tidak maksimal. 1.2
POTENSI DAN PERMASALAHAN Manajemen dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil
apabila suatu organisasi memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan yang selalu berubah secara cepat. Hal ini
bisa
tercapai
apabila
organisasi
dapat
melihat
dan
mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan analisis jangka menengah terkait permasalahan, potensi, dan kelemahan dari lingkungan internal, serta peluang dan tantangan dari kondisi eksternal. Potensi dan masalah diidentifikasi sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat Jenderal. Berikut ini analisis potensi dan permasalahan Sekretariat Jenderal yang difokuskan pada sisi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan Sekretariat Jenderal dalam kerangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga, meliputi: 1.2.1 Potensi dan Peluang Potensi
utama
Sekretariat
Jenderal
adalah
keberadaan
kelembagaannya sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian I-13
Dalam Negeri dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kedudukan Sekretariat Jenderal tersebut merupakan kekuatan utama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015. Saat ini dukungan teknis administrasi oleh Sekretariat Jenderal dilakukan oleh 7 (tujuh) Biro, 3 (tiga) Pusat, 40 Bagian/Bidang dan 115 Subbagian/Subbidang. Sejalan dengan potensi tersebut, Sekretariat Jenderal juga memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya. Potensi dan peluang yang dimiliki Sekretariat Jenderal sesuai peran dan fungsinya, antara lain: a. Telah tersedianya berbagai regulasi bagi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; kejelasan struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai; dan sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga secara keseluruhan mendukung proses kerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Sekretariat Jenderal. b. Adanya reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran yang memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi
pada
efisiensi
dan
capaian
kinerja
di
setiap
komponen/unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri. c. Kementerian Dalam Negeri sesuai perannya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di bidang administrasi maupun teknis
kerjasama
kerjasama
melalui
termasuk
pembangunan
pemetaan
bank
wilayah
data
informasi
kerjasama
yang
komprehensif, melakukan penyempurnaan regulasi sebagai upaya menangkap peluang-peluang kerjasama yang dibutuhkan. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan efektifitas program kerjasama baik dengan antar pemerintah maupun mitra dalam dan luar negeri.
I-14
d. Terbitnya UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memiliki ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur
perekat
persatuan
dan
kesatuan
bangsa
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
merupakan
hal
yang
penting
dalam
rangka
mempersiapkan aparatur SDM Kementerian Dalam Negeri yang profesional
dengan
memiliki
kualifikasi
pendidikan
yang
dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan dan berkinerja yang baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, sebagai bukti keseriusan mendukung merit system di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal telah menyediakan assesment center dan penilaian kinerja PNS melalui sistem daftar hadir elektronik finger print dan sistem informasi kinerja (e-SIKERJA). e. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan kelembagaan dan pembinaan aparatur, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya
dalam
rangka
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
kelembagaan lingkup Kementerian Dalam Negeri. f. Banyaknya sistem informasi yang dikembangkan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan potensi dalam rangka pengelolaan data dan sistem informasi terintegrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan kebijakan keputusan pimpinan. g. Perkembangan yang pesat terkait keterbukaan informasi publik, semenjak diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 2 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Hal ini merupakan potensi baik bagi Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menjalin
mitra
kerja
yang
baik
terhadap
stakeholders
yang
membutuhkan informasi, Kementerian Dalam Negeri juga dituntut untuk dapat menyediakan dan menyajikan data/informasi secara benar, lengkap dan akurat.
I-15
h. Tingginya aktifitas penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri perlu disikapi dengan adanya respon yang cepat dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi, maupun tidak langsung melalui surat, website, kotak surat, dan pemberitaan media aktual. i. Meningkatnya kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntanbel dengan target peningkatan kualitas Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Laporan Keuangan tiap tahun dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 1.2.2 Permasalahan dan Tantangan Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi organisasi. Adapun permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tugas Sekretariat Jenderal, antara lain: a. Adanya
kebijakan
Pemerintah
di
bidang
perencanaan
dan
penganggaran yang memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam internal Kementerian Dalam Negeri diantaranya, seperti pembatasan rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, moratorium pembangunan gedung kantor baru, serta kebijakan penganggaran lainnya. b. Belum konsistennya antara perencanaan yang disepakati dengan implementasi pelaksanaan program dan anggaran oleh komponen sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. c. Belum
adanya
pedoman
yang
mengatur
tentang
tata
kelola
penyelenggaraan sistem informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri.
I-16
d. Masih terdapat kesenjangan antara standar komeptensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki PNS sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja PNS. e. Masih
kurangnya
tenaga
legal
drafter
dalam
mendukung
perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan belum efektifnya penyelenggaraan penanganan perkara dan perolehan data-data pendukung yang terkait dengan obyek gugatan sehingga menyebabkan penanganan perkara tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan. f. Belum teridentifikasi pengelolaan program kerjasama baik dari mitra dalam dan luar negeri sehingga pencapaian kegiatan kerjasama tidak maksimal. g. Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga
kendala
dan
permasalahan
yang
ditemukan
belum
sepenuhnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya. h. Belum optimalnya penerapan SOP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengakibatkan proses penyelenggaraan pemerintahan masih belum efektif dan efisien serta kualitas pelayanan terhadap stakeholders masih belum maksimal. i. Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan
dan
pemanfaatan
data
dan
informasi
strategis,
pengembangan sistem informasi dan jaringan komunikasi, media layanan informasi publik, fasilitas layanan pengamanan kelancaran berita
dan
informasi
yang
dikecualikan,
serta
government di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
I-17
pembinaan
e-
BAB-II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 2.1 VISI Perumusan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Visi ditetapkan merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Menjadikan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang handal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Visi
Sekretariat
Jenderal
tersebut
tidak
terlepas
dari
Visi
Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Harus Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, yang diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Visi Sekretariat Jenderal tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran strategis yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian peran dimaksud. 2.2 MISI Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, ditetapkan misi Sekretariat Jenderal, yaitu: a. Memantapkan pengelolaan perencanaan yang berbasis kinerja dan kerjasama Pemerintah dengan mitra dalam dan luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang lebih berkualitas. b. Memantapkan organisasi Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dengan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. c. Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
II-1
d. Memantapkan kualitas informasi, dokumentasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem informasi yang terintegrasi. e. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset untuk mendukung implementasi Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, serta peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan memadai. 2.3 TUJUAN Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 20152019, sebagai berikut: a. Meningkatnya
kualitas
penyusunan
perencanaan
dan
fasilitasi
kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri. b. Meningkatnya
kualitas
penataan
organisasi
dengan
didukung
ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik. c. Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri. d. Meningkatnya kualitas pengelolaan data, sistem informasi, dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik. e. Meningkatnya
akuntabilitas
pelaporan
keuangan
dan
BMN
Kementerian Dalam Negeri, pelayanan umum, serta dukungan sarana dan prasarana gedung kantor Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang memadai. 2.4 SASARAN Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Sekretariat Jenderal telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu: a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, laporan monitoring, evaluasi dan kinerja Kementerian Dalam Negeri. II-2
b. Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri. c. Terselenggaranya
peningkatan
kualitas
penataan
organisasi,
ketatalaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. d. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian untuk peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. e. Tersedianya
program
legislasi,
produk
hukum
dan
fasilitasi
penyelesaian sengketa serta advokasi hukum Kementerian Dalam Negeri. f.
Terselenggaranya pengelolaan dan penyajian data serta sistem informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.
g. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan perpustakaan. h. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan
BMN
Kementerian
Dalam
Negeri
yang
ditandai
dengan
diperolehnya Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. i.
Terselenggaranya pengelolaan dan dukungan administrasi pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
j.
Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan dan
fasilitasi
layanan
perkantoran
di
Lingkungan
Sekretariat
Jenderal. Tabel II-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Tujuan a. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan fasilitasi kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri.
Sasaran a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, laporan monitoring, evaluasi dan kinerja Kementerian Dalam Negeri. b. Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri.
II-3
Tujuan b. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dengan didukung ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik. c. Meningkatkan
kualitas produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri. d. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, sistem informasi, dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik. e. Meningkatkan
akuntabilitas pelaporan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri, pelayanan umum, serta dukungan sarana dan prasarana gedung kantor Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang memadai.
Sasaran c. Terselenggaranya peningkatan kualitas penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. d. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian untuk peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. e. Tersedianya program legislasi, produk hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa serta advokasi hukum Kementerian Dalam Negeri. f. Terselenggaranya pengelolaan dan penyajian data serta sistem informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri. g. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan perpustakaan. h. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan diperolehnya Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. i. Terselenggaranya pengelolaan dan dukungan administrasi pimpinan Kementerian Dalam Negeri. j. Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan dan fasilitasi layanan perkantoran di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
II-4
BAB-III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; f. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu: a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
III-1
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; f. Meningkatkan
produktivitas
rakyat
dan
daya
saing
di
pasar
internasional; g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik; h. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta i. Memperteguh
ke-bhinnekaan
dan
memperkuat
restorasi
sosial
Indonesia. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut: a. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem
politik
yang
demokratis
dan
berkedaulatan
rakyat
berdasarkan Pancasila, melalui strategi: 1) Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik; 2) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan; 3) Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta
lembaga
pendidikan
melalui
pendidikan
politik
dan
kewarganegaraan; 4) Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta 5) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri. b. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi: 1) Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan; 2) Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan
koordinasi
pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
III-2
dan
pengawasan
3) Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi; 4) Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar; serta 5) Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat. c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi: 1) Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah; 3) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; 4) Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 5) Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru; 6) Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan Otsus/keistimewaan daerah; serta 7) Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. d. Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi: 1) Mendorong penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu; 2) Mendorong
penetapan
Perda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu; 3) Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD; 4) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah; 5) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan
masyarakat,
terutama
untuk
pembangunan
infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
III-3
6) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD); serta 7) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah. e. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi: 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2) Mendorong
harmonisasi,
keselarasan,
dan
sinergitas
pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah; serta 3) Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan daerah. f.
Mempercepat
penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
di
Daerah, melalui strategi: 1) Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM; 2) Penerapan indikator utama SPM di daerah; 3) Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah, mencakup 6 (enam) urusan wajib dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non dasar, dan 8 (delapan) urusan pilihan; serta 4) Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan. g. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi: 1) Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah; 2) Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah; 3) Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); serta 4) Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
III-4
h. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi: 1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Peningkatan
akuntabilitas,
efektifitas,
dan
transparansi
pengelolaan keuangan dan aset desa; 3) Peningkatan
kapasitas
aparat
desa
dalam
manajemen
pemerintahan desa; 4) Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa; serta 5) Peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan
dan
aset
pemerintahan desa. i.
Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi: 1) Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; 2) Pemanfaatan NIK, database Kependudukan dan KTP-el secara nyata
dalam
pelayanan
publik,
termasuk
penyediaan
Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak; 3) Peningkatan
kualitas
pelayanan
dokumen
administrasi
kependudukan; serta 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. j.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi: 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur; 3) Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan; serta 6) Peningkatan
kualitas
pendidikan
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
III-5
dan
alumni
Institut
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL Dalam
rangka
pencapaian
Visi,
Misi,
Tujuan,
dan
Sasaran,
sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang juga mengacu pada Agenda Prioritas (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Program Lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Dari 9 (sembilan) penjabaran agenda prioritas (Nawa Cita) terdapat 1 (satu) agenda Nawa Cita/Agenda Prioritas dengan 2 (dua) fokus prioritas pembangunan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu: Nawa Cita 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Adapun 2 (dua) fokus prioritas pembangunan, meliputi: a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata
kelola
pemerintahan
yang
baik,
yang
ditandai
dengan:
terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh unit kerja serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. b. Meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional diberbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya meningkatkan
kelembagaan
birokrasi
kapasitas
pengelolaan
yang
efektif
reformasi
dan
efisien;
birokrasi;
dan
meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu meningkatkan
kualitas
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
melanjutkan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi antara lain: peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
penyediaan
sistem
informasi
yang
terintegrasi;
dan
peningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat Jenderal telah
III-6
menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019), yaitu: a. Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang
berbasis
kinerja,
serta
peningkatan
fasilitas
kerjasama
Pemerintah dengan mitra dalam dan luar negeri secara efektif dan efisien, melalui strategi: 1) Penyusunan rencana program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri; 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran Kementerian Dalam Negeri; 3) Penyusunan laporan kinerja Kementerian Dalam Negeri; 4) Penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan teknis dukungan substantif di bidang fasilitasi
pelaksanaan
serta
penatausahaan
kerja
sama
Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri; dan 5) Penyusunan pelaksanaan
pedoman
dan
administrasi
petunjuk
dan
teknis
serta
fasilitasi
kerja
sama
lembaga
teknis
keuangan internasional, organisasi internasional dan lembaga asing non pemerintah dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. b. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi: 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penataan struktur organisasi
dan
tata
kerja
Kementerian
Dalam
Negeri,
Unit
Pelaksana Teknis (UPT), dan instansi vertikal; 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Kementerian Dalam Negeri, UPT, dan instansi vertikal; 3) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan program dan evaluasi reformasi birokrasi serta layanan adminitrasi Kementerian Dalam Negeri; 4) Penyusunan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dan pelaksanaan pengadaannya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
III-7
5) Peningkatan kualitas layanan kepegawaian ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 6) Pelaksanaan penilaian kinerja ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 7) Pelaksanaan
pengembangan
karier
ASN
di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri; 8) Pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan 9) Penegakan disiplin dan kode etik ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. c. Memfasilitasi penataan produk hukum Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas guna terciptanya sinergi antar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan, melalui strategi: 1) Perumusan kebijakan umum penyusunan peraturan perundangundangan dibidang tugas pokok Kementerian Dalam Negeri; 2) Harmonisasi
terhadap
penyusunan
serta
pengkajian
produk
hukum Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan pemerintahan daerah; dan 3) Pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum Kementerian Dalam Negeri. d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta
kualitas
keterbukaan
penyelenggaraan
informasi
kehumasan
penyelenggaraan
dalam
pemerintahan,
konteks melalui
strategi: 1) Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas dukungan substantif dibidang data dan sistem informasi, komunikasi, telekomunikasi dan penerangan masyarakat Kementerian Dalam Negeri; 2) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi Kementerian Dalam Negeri; dan 3) Fasilitasi pengaduan masyarakat dan layanan informasi publik. e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual, pelayanan umum, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan, melalui strategi: 1) Perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; III-8
2) Pembinaan pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri; 3) Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMN lingkup Kementerian Dalam Negeri; 4) Penyusunan pelaporan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa. 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tentunya perlu didukung oleh
kelembagaan
Pemerintah
yang
efektif
dan
akuntabel
untuk
melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, mencakup
sedangkan para
sumber
pejabat
negara
daya dan
manusia aparatur
aparatur sipil
negara
negara yang
menjalankan organisasi tersebut. Dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri diatur bahwa Tugas Sekretariat Jenderal
adalah
menyelenggarakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di
Lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri.
Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi melalui koordinasi dan pembinaan serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal didukung oleh 10 (sepuluh) unit eselon II, yaitu (1) Biro Perencanaan; (2) Biro Kepegawaian; (3) Biro Organisasi dan Tatalaksana; (4) Biro Hukum; (5) Biro Keuangan dan Aset; (6) Biro Administrasi Pimpinan; (7) Biro Umum; (8) Pusat Data dan Sistem Informasi; (9) Pusat Penerangan; dan (10) Pusat Fasilitasi Kerja Sama.
III-9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. TARGET KINERJA Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal diukur dengan Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal sebagaimana yang tertuang dalam Renstra
Kementerian
Dalam
Negeri
2015-2019,
sebagaimana
disampaikan pada tabel IV-1. Tabel IV-1 Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Tujuan/ Target No Sasaran Indikator 2015 Strategis Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan negeri 1. Meningkatnya Opini BPK atas WTP akuntabilitas Laporan pengelolaan Keuangan keuangan Kemendagri Kemendagri 2. Meningkatnya Akuntabilitas LAPKIN kinerja dalam Kinerja kategori mendukung Kemendagri A Reformasi Indeks Reformasi kategori Birokrasi Birokrasi B Kemendagri
Unit Pelaksana Terkait pemerintahan dalam Target 2019
WTP
Itjen
LAPKIN kategori A kategori A
Itjen Seluruh Unit Kerja
Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 20152019, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan, Sekretariat Jenderal terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup
IV-1
pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan administrasi keuangan dan aset; pengelolaan administrasi pimpinan; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta sarana dan prasarana perkantoran; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pengelolaan kehumasan; serta penataan administrasi kerjasama. Berkenaan Sekretariat
dengan
Jenderal
hal
yaitu
tersebut, Program
telah
ditetapkan
Dukungan
Program
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri dengan sasaran
program
yaitu
meningkatnya
koordinasi
dan
sinergitas
pelaksanaan tugas lintas unit kerja dibidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya. Program ini diukur dari: a. Persentase capaian program prioritas dan kualitas capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri; b. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan BMN; c. Tingkat
kepuasaan
pengelolaan
Sumber
Daya
Manusia
dan
pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri; d. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; e. Penyediaan data dan informasi Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi; dan f. Persentase penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri. Untuk teknis pelaksanaannya, Program dijabarkan lebih lanjut kedalam 10 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu: a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Pelaksana kegiatan adalah Biro Perencanaan, dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan
IV-2
pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Persentase
Konsistensi
Rencana
Program
dan
Anggaran
Kementerian Dalam Negeri; 2) Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri; dan 3) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan. b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pelaksana kegiatan adalah Biro Kepegawaian, dengan sasaran yaitu meningkatnya
kualitas
pengelolaan
pegawai
di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan Perundangundangan; 2) Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pengelolaan SDM Kementerian Dalam Negeri; 3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Penilaian Kompetensi Pegawai; dan 4) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian. c. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi Pelaksana kegiatan adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana, dengan
sasaran
yaitu
meningkatnya
kapasitas
kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri; 2) Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri; 3) Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 4) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Organisasi dan Tata Laksana. IV-3
d. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Pelaksana kegiatan adalah Biro Hukum, dengan sasaran yaitu meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundangundangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi; 2) Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang masuk Prolegdagri; 3) Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum; dan 4) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Hukum. e. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Pelaksana kegiatan adalah Biro Keuangan dan Aset, dengan sasaran yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri; 2) Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dapat diproses; 3) Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Tepat Waktu; 4) Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kementerian Dalam Negeri; 5) Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang Tepat Waktu; dan 6) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Keuangan dan Aset. f. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pimpinan Pelaksana kegiatan adalah Biro Administrasi Pimpinan, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan IV-4
dalam rangka penyiapan materi dan kebijakan, tata usaha, serta keprotokolan, yang diukur dari: 1) Tingkat
Ketepatan
Waktu
Operasionalisasi
Ketatausahaan
Pimpinan; 2) Persentase
terlaksananya
Koordinasi
Pimpinan
dan
Penyelenggaraan Keprotokolan; dan 3) Persentase Penyiapan Materi Rapat, Materi Persidangan, dan Materi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri. g. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pelaksana kegiatan adalah Biro Umum, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan, yang diukur dari: 1) Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keamanan sesuai Kebutuhan; 2) Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Dalam Negeri; 3) Persentase
Ketersediaan
Sarana
dan
Prasarana
sesuai
Operasional
Kerja
Kebutuhan; dan 4) Persentase
Penyelesaian
Pelayanan
(Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Lingkup Sekretariat Jenderal yang Tepat Waktu. h. Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaksana kegiatan adalah Pusat Data dan Sistem Informasi, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta
pelayanan
komunikasi
dan
telekomunikasi
lingkup
Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri; 2) Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kementerian Dalam Negeri; 3) Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
IV-5
4) Operasionalisasi Infrastruktur TIK Lingkup Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Pelaksanaan Rapat Regulars via Teleconference Pusat dan Daerah. i. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan Pelaksana kegiatan adalah Pusat Penerangan, dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat, serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian, yang diukur dari: 1) Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat; 2) Persentase Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi; 3) Persentase
Pengelolaan
Perpustakaan
Kementerian
Dalam
Negeri; dan 4) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan. j. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Pelaksana kegiatan adalah Pusat Fasilitasi Kerja Sama, dengan sasaran
yaitu
meningkatnya
penataan
fasilitasi
kerjasama
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Mitra Dalam dan Luar Negeri, yang diukur dari: 1) Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri; dan 2) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama. 4.2. KERANGKA PENDANAAN Pendanaan
merupakan
prasyarat
utama
dalam
pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja Program dan masing-masing Kegiatan. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). IV-6
Berdasarkan
Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019,
kerangka pendanaan Sekretariat Jenderal selama periode 5 (lima) tahun ke
depan
yaitu
tahun
2015-2019,
adalah
sebesar
Rp.1.121.702.000.000,- dan kerangka pendanaan dimaksud tidak termasuk Pagu Belanja Operasional (Belanja Pegawai (001) dan Belanja Barang Penyelenggaraan Satker (002)). Pagu Sekretariat Jenderal T.A 2015
didasarkan
pada
pagu
Rp.162.601.996.000,-
dan
didasarkan
Alokasi
Pagu
Pagu
APBN-P
Sekretariat
Anggaran
2015
Jenderal T.A
2016
sebesar T.A
2016
sebesar
Rp.145.772.392.000,-. Dengan ditetapkannya pagu Sekretariat Jenderal T.A 2015 dan T.A 2016, total anggaran 5 (lima) tahun (2015-2019) menjadi sebesar Rp.1.045.374.388.000,- (tidak termasuk Pagu Belanja Operasional). Kebutuhan anggaran tersebut untuk mendanai 10 (sepuluh) kegiatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan rincian kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan beserta target per indikator kinerja kegiatan sebagaimana table IV-2.
IV-7
Tabel IV-2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019 TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
243,000
262,000
1.045.374
16,926
18,280
Biro Perencanaan
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
162,602
145,772
232,000
14,024
13,000
16,120
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 1 Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri 2 Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri
3 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan
100%
100%
100%
100%
100%
100% tercapai program prioritas
100% tercapai program prioritas
100% tercapai program prioritas
100% tercapai program prioritas
100% tercapai program prioritas
LAPKIN kategori A
LAPKIN kategori A
LAPKIN kategori A
LAPKIN kategori A
LAPKIN kategori A
100%
100%
100%
100%
100%
IV-8
TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
20,058
21,662
Biro Kepegawaian
10,419
12,012
Biro Organisasi dan Tata Laksana
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14,850
19,800
19,103
6,445
6,000
10,089
2
3
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Perundangundangan
100%
100%
100%
100%
100%
2 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pengelolaan SDM Kemendagri
100%
100%
100%
100%
100%
3 Jumlah PNS yang Mengikuti Penilaian Kompetensi Pegawai
1.300
3.700
2.000
2.000
2.000
4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, DAN REFORMASI BIROKRASI 1 Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri 2 Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri
3 Dokumen
-
-
-
-
125 SOP
150 SOP
175 SOP
200 SOP
225 SOP
70% pelaks hasil Anjab
85% pelaks hasil Anjab
90% pelaks hasil Anjab
95% pelaks hasil Anjab
100% pelaks hasil Anjab
IV-9
TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
14,044
Biro Hukum
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
70% (Kategori Nilai B)
70% (Kategori Nilai B)
80% (Kategori Nilai B)
90% (Kategori Nilai A)
100% (Kategori Nilai A)
100%
100%
100%
100%
100%
8,000
8,000
12,383
14,183
3 Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana 4
PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 1 Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi
100%
100%
100%
100%
100%
2 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri
60 Ranc PerUU
60 Ranc PerUU
60 Ranc PerUU
60 Ranc PerUU
60 Ranc PerUU
3 Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum
100%
100%
100%
100%
100%
4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Hukum
100%
100%
100%
100%
100%
IV-10
TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
16,910
Biro Keuangan dan Aset
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11,724
12,000
15,035
15,701
5
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET 1 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
2 Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemendagri yang dapat Diproses
100%
100%
100%
100%
100%
3 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Tepat Waktu
100%
100%
100%
100%
100%
4 Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri
100%
100%
100%
100%
100%
5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
6 Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset
100%
100%
100%
100%
100%
IV-11
TARGET
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10,140
11,300
14,964
15,658
16,824
6
7
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
14
15
Biro Administrasi Pimpinan
1 Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan
100%
100%
100%
100%
100%
2 Persentase Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolan
100%
100%
100%
100%
100%
3 Persentase Penyiapan Materi Rapat, Materi Persidangan, dan Materi Kebijakan Kemendagri
100%
100%
100%
100%
100%
PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SERTA SARANA PRASARANA PERKANTORAN
35,304
1 Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
2 Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kemendagri
100%
100%
100%
100%
100%
3 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
IV-12
33,035
93,315
97,496
106,526
Biro Umum
TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
26,949
Pusat Data dan Sistem Informasi
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Operasional Kerja (operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) lingkup Setjen yang Tepat Waktu
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
44,103
26,037
25,239
25,901
8
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri
11 Dokumen kebijakan
11 Dokumen kebijakan
2 Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri
30 data 40 data informasi/ informasi/ pokok pokok
11 Dokumen kebijakan
11 Dokumen kebijakan
11 Dokumen kebijakan
45 data 50 data 50 data informasi/ informasi/ informasi/ pokok pokok pokok
3 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri
10 aplikasi
10 aplikasi
17 aplikasi
19 aplikasi
20 aplikasi
4 Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri
75% infrastruktur TIK
85% infrastruktur TIK
85% infrastruktur TIK
90% infrastruktur TIK
95% infrastruktur TIK
5 Pelaksanaan Rakor regular via teleconference Pusat dan Daerah
10 bulan layanan
10 bulan layanan
10 bulan layanan
10 bulan layanan
10 bulan layanan
IV-13
QW 2015
TARGET
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
13
14
15
14,863
16,053
Pusat Penerangan
11,795
12,740
Pusat Fasilitasi Kerja Sama
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
PENGELOLAAN KEHUMASAN
10,235
10,100
14,520
7,777
6,500
11,232
1 Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat 2 Persentase Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi
100%
100%
100%
100%
100%
100% fasilitasi pengaduan
100% fasilitasi pengaduan
100% fasilitasi pengaduan
100% fasilitasi pengaduan
100% fasilitasi pengaduan
100% 100% 100% 100% 100% pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan informasi informasi informasi informasi informasi
10
3 Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri
100%
100%
100%
100%
100%
4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan
100%
100%
100%
100%
100%
PENATAAN ADMINISTRASI KERJASAMA 1 Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri
100%
100%
100%
100%
100%
IV-14
TARGET
ALOKASI (Rp. X 1.000.000)
NO
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
2015 1)
2016 2)
2017 3)
2018 3)
2019 3)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
100%
100%
100%
100%
100%
2 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerjasama
Catatan: 1) Pagu Program T.A 2015 berdasarkan Pagu APBN-P Tahun 2015. 2) Pagu Program T.A 2016 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016. 3) Pagu Program T.A 2017 – T.A 2019 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.
IV-15
UNIT ORGANISASI
K/LN-BNSBS
14
15
IV-16
BAB V PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sasaran strategis Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2015-2019
diarahkan
dan
dikendalikan
oleh
Sekretaris
Jenderal, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. 3. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam
Negeri
2015-2019
berasal
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi ditingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Sekretariat Jenderal dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja. 6. Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2015-2019
dilakukan
dengan
tertib
dan
obyektif
serta
disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Sekretaris Jenderal yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Sekretariat Jenderal, sekaligus sebagai pertimbangan
dalam
penyiapan
Rencana
Strategis
periode
selanjutnya. 7. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2015-2019
disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
V-1
