KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 ini merupakan perwujudan kewajiban segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolok ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2010-2014. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja sasaran strategis tahun 2012. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di

i

lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Harapan saya, kiranya kinerja kita semakin meningkat di Tahun 2013 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pejabat publik dapat kita pertanggungjawabkan penuh, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Maret 2013 DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

A. TANRIBALI L.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR --------------------------------------------------------------------------------------DAFTAR ISI

i

--------------------------------------------------------------------------------------------

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF --------------------------------------------------------------------------------

iv

BAB I

PENDAHULUAN--------------------------------------------------------------------------

1

A. LATAR BELAKANG -----------------------------------------------------------------

1

B. DASAR HUKUM --------------------------------------------------------------------

2

C. MAKSUD DAN TUJUAN -----------------------------------------------------------

3

D. GAMBARAN ORGANISASI ---------------------------------------------------------

4

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ------------------------------------------------

4

 STRUKTUR ORGANISASI ----------------------------------------------------

5

 SUMBER DAYA ORGANISASI ------------------------------------------------

10

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI -----------------------------------------------

11

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN -------------------------------------------------------

14

PERENCANAAN STRATEGIS ----------------------------------------------------------

16

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 ------------------------------

16

 Visi ------------------------------------------------------------------------------

17

 Misi ------------------------------------------------------------------------------

18

 Tujuan Strategis --------------------------------------------------------------

18

 Sasaran Strategis -------------------------------------------------------------

19

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 -----------------------------------------------

20

 Rencana Kinerja Tahunan ---------------------------------------------------

20

 Indikator Kinerja Utama -----------------------------------------------------

22

 Penetapan Kinerja ------------------------------------------------------------

24

 Pengukuran Pencapaian Sasaran -------------------------------------------

26

AKUNTABILITAS SASARAN -----------------------------------------------------------

38

A.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ----------------------------------

38

B. ANALISA PERBANDINGAN CIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2012 --------

80

BAB II

BAB III

BAB IV

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 -----------------------------------

82

PENUTUP --------------------------------------------------------------------------------

85

A.

KESIMPULAN ----------------------------------------------------------------------

85

B.

SARAN ------------------------------------------------------------------------------

85

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012

BAB I PENDAHULUAN

A A.. LLA ATTA AR RB BEELLA AK KA AN NG G

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, penyelenggara

dimana Negara

merupakan dalam

salah

satu

wujud

komitmen

mempertanggungjawabkan

organisasi

pengelolaan

dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggara tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Kementerian Dalam Negeri, khususnya bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu kepada visi dan misi Ditjen Kesbangpol sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Ditjen Kesbangpol. Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 1


dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

pada

masyarakat

atau

rakyat,

sebagai

pemegang

kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha

yang

maksimal

tanggungjawabkan

dari

seluruh

setiap

kegiatan

aparat, dan

untuk

hasil

akhir

berkomitmen kegiatan

memper-

yang

telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi.

B B.. D DA ASSA AR RH HU UK KU UM M

Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 didasarkan : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2


2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri.

C C.. M MA AK KSSU UD DD DA AN N TTU UJJU UA AN N

Maksud penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012 adalah: 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012; 2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik;

3


3. Memberikan

gambaran

mengenai

tingkat

keberhasilan

dan/atau

tingkat

kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2012. Tujuan Penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 adalah: 1. Mewujudkan pertangungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012; 2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum; 3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; 4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

D D.. G GA AM MB BA AR RA AN NO OR RG GA AN NIISSA ASSII

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

berkedudukan

sebagai

unsur

pelaksana

Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan poitik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

4


c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

di bidang kesatuan

bangsa dan politik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan didukung 1 orang Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Eselon II), 5 orang Direktur (Eselon II), dan dibantu 28 orang Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat (Eselon III), 17 Kepala Sub Bagian dan 48 orang Kepala Seksi (Eselon IV), dan staf sebanyak 102 orang. Pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 1. Pejabat Eselon I dan Eselon II Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsadan Politik

No. 1.

Jabatan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

2.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

3.

Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Nama Pejabat

Drs. A. Tanribali L, SH

Drs. Indra Baskoro

Dr. Didik Suprayitno, MM

4.

Plt. Direktur Kewaspadaan Nasional

Budi Prasetyo, SH

5.

Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama

Budi Prasetyo, SH 5


dan Kemasyarakatan 6.

Direktur Politik Dalam Negeri

7.

Direktur Ketahanan Ekonomi

Drs. Lutfi, TMA, M.Si Bahrum Alamsyah Siregar, SH, M.Si

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut : a. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Ditjen berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kesatun Bangsa dan Politik.

Sekretariat

Ditjen

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundangundangan dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Dan setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian; pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga. b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu)

Subbagian,

Subdirektorat

yaitu

Wawasan

Subdirektorat

Ketahanan

Kebangsaan,

Subdirektorat

Ideologi

Negara,

Bela

Negara,

Subdirektorat Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan, Subdirektorat Pembauran dan 6


Kewarganegaraan, dan Sub bidang Tata Usaha. Setiap Sub direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. c.

Direktorat Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Nasional. Direktorat Kewaspadaan Nasional terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, yaitu Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan

Kerjasama

Intelijen

Keamanan;

Subdirektorat

Bina

Masyarakat

Perbatasan Antar Negara; Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan; Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial; Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan Subbagian Tata Usaha. Direktorat Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan

penyiapan

kebijakan

dan

pelaksanaan

serta

fasilitasi

kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;

penyiapan

perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pelaksanaan

penanganan konflik pemerintahan; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur 7


Jenderal. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Direktorat

Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Direktorat

Ketahanan

Seni.

Budaya,

Agama

dan

Kemasyarakatan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Ketahanan Seni, Subdirektorat Ketahanan Budaya, dan Subdirektorat

Agama

Kemasyarakatan,

dan

Subdirektorat

Kepercayaan, Masalah

Subdirektorat

Sosial

Organisasi

Kemasyarakatan

serta

Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi. Direktorat

Ketahanan

menyelenggarakan

Seni,

fungsi

Budaya,

perumusan

Agama

dan

kebijakan

dan

Kemasyarakatan fasilitasi

serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan; perumusan kebijakan

dan

fasilitasi

serta

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembauran dan akulturasi budaya; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

hubungan

dengan

organisasi

kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. e. Direktorat Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri. Direktorat Politik Dalam Negeri terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaa Politik Pemerintahan, Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi. 8


Direktorat

Politik

perumusan

Dalam

kebijakan

Negeri

dan

menyelenggarakan

fasilitasi

serta

fungsi

monitoring

penyiapan

dan

evaluasi

implementasi kebijakan politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan; penyiapan perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

serta

monitoring

dan

evaluasi

kelembagaan partai politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. f.

Direktorat Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga

keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Direktorat

Ketahanan Ekonomi terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian,

yaitu

Kesenjangan Investasi,

Subdirektorat

Perekonomian,

Fiskal

dan

Ketahanan

Subdirektorat

Moneter,

Sumber

Daya

Ketahanan

Subdirektorat

Perilaku

Alam

dan

Perdagangan, Perekonomian

Masyarakat, Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi. Direktorat

Ketahanan

Ekonomi

menyelenggarakan

fungsi

penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian; penyiapan perumusan kebijakan

dan

fasilitasi

serta

monitoring

dan

evaluasi

Ketahanan

Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter; penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi

serta

monitoring

dan

evaluasi

Perilaku

Perekonomian

Masyarakat; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 9


3. SUMBER DAYA ORGANISASI Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik per Desember 2012 berjumlah 235 orang, dapat disajikan susunannya sebagai berikut : Tabel 2. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012

NO

UNIT KERJA

JUMLAH

1.

Sekretariat

58 orang

2.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

37 orang

3.

Direktorat Kewaspadaan Nasional

38 orang

4.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

40 orang

Kemasyarakatan 5.

Direktorat Politik Dalam Negeri

33 orang

6.

Direktorat Ketahanan Ekonomi

29 orang

Jumlah

235 orang


Tabel 3. PNS pada Ditjen Kesbangpol Berdasarkan Pangkat Tahun 2012 NO

UNIT KERJA

JUMLAH

1.

Golongan IV

38 orang

2.

Golongan III

175 orang

3.

Golongan II

22 orang

4.

TNI/POL

0 orang

Jumlah

235 orang


10


Tabel 4. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

UNIT KERJA

JUMLAH

1.

S3

2

2.

S2

61 orang

3.

S1

120 orang

4.

D3

8

5.

SLTA

39 orang

6.

SLTP

3

7.

SD

2 orang Jumlah

orang

orang

orang

235 Orang


D D.. A ASSPPEEK K SSTTR RA ATTEEG GIISS O OR RG GA AN NIISSA ASSII

Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) Pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat; (3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga 11


penegak hukum dan indepedensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memilki integritas. Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009 setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan

kesatuan

nasional,

telah

dilaksanakan

fasilitasi

pendidikan

politik,

pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pegelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. 12


Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah. Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui Pusat Komunikasi Informasi (PUSKOMIN) yang berada di pusat dan masing-masing daerah untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Disamping itu Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pusat melalui kegiatan kerjasama program 13


di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan izin pendirian kepada Ormas/LSM/LNL yang baru. Untuk itu peran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

EE.. SSIISSTTEEM MA ATTIIK KA A PPEEN NY YA AJJIIA AN N

Adapun sistematika penyajian LAKIP Ditjen Kesbangpol Tahun 2012, disusun sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai LAKIP 2012, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 20102014

yang

memuat

Visi

dan

Misi,

Tujuan,

Sasaran,

Program/Kegiatan Tahun 2012 dengan memuat Sasaran Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2012 mengenai Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target. BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012, Indikator Kinerja Utama, Target dan Realisasi pada Tahun 2012 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan realisasi (perbandingan capaian kinerja 2010-2014 berdasarkan IKU Sasaran dan Tujuan) serta Akuntabilitas Keuangan Per14


Sasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi dan Persentase. BAB IV

: PENUTUP Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

:  Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik  Tabel

Realisasi

Keuangan

dan

Capaian

Realisasi

Fisik

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012

15


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A A.. PPEER REEN NC CA AN NA AA AN N SSTTR RA ATTEEG GIISS TTA AH HU UN N 22001100--22001144

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik. Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen

ini

dilingkungan

berfungsi Ditjen

untuk

Kesatuan

menuntut Bangsa

dan

segenap Politik

penyelenggara untuk

secara

kegiatan konsisten

melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Penyusunan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan 16


perubahan

yang

ada

dalam

masyarakat,

serta

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya. 1. Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, dirumuskan visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri. Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Tahun 2010-2014, Visi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah ”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem

politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Pernyataan Visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, merupakan salah satu tujuan sekaligus tantangan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen Kesbangpol. Dimana tantangan ini juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta dimensi pembangunan sistem politik demokrasi. 2. Sistem Politik Demokratis, merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen Kesbangpol yaitu suatu tatanan kehidupan politik yang demokratis dengan

tetap

meletakkan

kedaulatan

di

tangan

rakyat

melalui

pengembangan politik dalam negeri dan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

17


3. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan suatu komitmen utama yang harus diwujudkan bersama dalam rangka menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah dan pemberdayan masyarakat. 2. Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan “Misi” Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut : 1. Memelihara

dan

memantapkan

keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia. 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. 3. Tujuan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyatan visi dan misi tersebut diatas,

Ditjen

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

menetapkan

tujuan

yaitu

“Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan) tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014.

18


4. Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2010-2014 yang merupakan derivasi dari tujuan diatas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres); 2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat; 4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik. Keempat sasaran tersebut, dicapai dengan indikator sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres), dengan indikator sasaran : a. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. b. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi. c. Indeks Organisasi Kemasyarakatan. d. Indeks Kebebasan Masyarakat Sipil. e. Indeks Hak-Hak Politik. 2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan dan

kesatuan

bangsa,

dengan

indikator

sasaran

yaitu

Persentase

kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan, dengan indikator sasaran yaitu Persentase forum dialog publik yang efektif.

19


4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik, dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Dalam

rangka

mengimplementasikan

kebijakan

jangka

menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2012 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Kementerian untuk Tahun Anggaran 2012 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Dalam Negeri. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2012 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut: Tabel 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah revisi paket undangpenyelenggaraan

undang bidang politik khususnya

proses demokrasi

revisi terbatas Undang-Undang

(Pemilu/Pilpres)

Nomor 22 Tahun 2007 tentang

3 (tiga) Dokumen

Penyelenggara Pemilu. 2. Indeks Kinerja Lembaga

68

Demokrasi 3. Indeks Kebebasan Sipil

79

4. Indeks Hak-Hak Politik

68 20


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

2. Meningkatnya

Persentase kebijakan/peraturan

Komitmen Pemangku

perundangan yang dilaksanakan oleh

Kepentingan dalam

pemerintah daerah dan para

menjaga persatuan

pemangku kepentingan.

75%

dan kesatuan bangsa 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog

Persentase forum dialog publik yang

75%

efektif

yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan 4. Meningkatnya

Persentase peningkatan masyarakat

kesadaran Warga

dalam kegiatan terkait dengan 4

Negara dalam

(empat) pilar negara (Pancasila, UUD

partisipasi politik.

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan

72,5%

NKRI) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 disusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012. Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Kesbangpol Tahun Anggaran 2012 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Ditjen Kesbangpol pada periode Renstra Tahun 2005-2009. 21


Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014 sebagai berikut : Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

UTAMA

2

3

1 1.

Meningkatnya

1. Jumlah paket revisi

SUMBER DATA 4 Rekap hasil finalisasi

kualitas

undang-undang bidang

Daftar Program Legislasi

penyelenggaraan

politik khususnya revisi

Nasional (Prolegnas)

demokrasi

terbatas terhadap

2010-2014 dan

(Pemilu/Pilpres).

Undang-Undang Nomor

Prolegnas Prioritas

22 Tahun 2007 tentang

lingkup Kementerian

Penyelenggara Pemilu

Dalam Negeri

2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi

1. Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (BPS).

3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

2. Dokumen Prosiding Seminar “Mengukur Demokrasi Pengalaman Indonesia dan Internasional”.

4. Indeks Kebebasan Sipil

3. Dokumen diskusi

peer-review Penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.

22



4. Progress report Pembentukan Pokja Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah.

2.

Meningkatnya

6. Persentase

Komitmen

kebijakan/peraturan

peraturan perundang-

Pemangku

perundangan yang

undangan bidang

kepentingan

dilaksanakan oleh

kesatuan bangsa dan

dalam

pemerintah daerah dan

politik.

menjaga

persatuan

dan

kesatuan bangsa. 3.

Implementasi

Meningkatnya komunikasi dan

para pemangku kepentingan 7. Persentase forum dialog publik yang efektif

Laporan pelaksanaan sosialisasi, seminar,

dialog yang

workshop yang

konstruktif antar

dilaksanakan.

anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan. 4.

Meningkatnya

8. Persentase peningkatan

1. Laporan hasil

kesadaran Warga

masyarakat dalam

pelaksanaan

Negara dalam

kegiatan terkait 4 pilar

kerjasama program

partisipasi politik

negara (Pancasila, UUD

dalam rangka

1945, Bhinneka Tunggal

pendidikan politik

Ika, dan NKRI).

dan wawasan kebangsaan dengan Ormas/LSM/LNL. 2. Laporan hasil pertemuan dengan Pemerintah daerah dan stakeholders di daerah.

Sumber :

Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Kemdagri

23


Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 diimplementasikan sebagaimana tabel 5 diatas, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Dimana Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2012. Tabel 7. Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik NO. 1 1.

2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 3 Meningkatnya kualitas 1. Jumlah paket revisi penyelenggaraan undang-undang demokrasi bidang politik (Pemilu/Pilpres). khususnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi 3. Indeks Kebebasan Sipil 4. Indeks Hak-Hak Politik Meningkatnya Persentase Komitmen Pemangku kebijakan/peraturan kepentingan dalam perundangan yang menjaga persatuan dilaksanakan oleh dan kesatuan bangsa. pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan SASARAN STRATEGIS

TARGET 4 3 (tiga) Dokumen

68 79 68 75%

24


3.

4.

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik

Persentase forum dialog publik yang efektif

75%

Persentase peningkatan 72.5% masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Jumlah Anggaran : Rp. 193.782.200.000,Program : Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

25


Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

1.

Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

TARGET 4 75%

REALISASI CAPAIAN Semester I 5 40%

Semester II 6 72%

KETERANGAN 7 - Terlaksananya implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbangpol di seluruh daerah dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, antara lain: 1. Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 33 Provinsi, 329 Kab dan 88 Kota. Dengan pelaksanaan Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang mengahasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan; 2. Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagai tindak lanjut

26


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

REALISASI CAPAIAN Semester I 5

Semester II 6

KETERANGAN 7 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dengan belum diikutinya perubahan organisasi yang dibentuk berdasarkan Permendagri tersebut. Sudah dilakukan pembentukan Kominda di tingkat Provinsi; 3. Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan wajib dimaksud (kesbangpol); 4. Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota, dimana di dalam permendagri tersebut fungsi dari Kesbangpol tidak atau kurang tegas disebutkan; 5. Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dengan belum terakomidirnya atau tidak disertakannya pendelegasian penandatanganan surat rekomendasi penelitian. 6. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini

27


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 Masyarakat di Daerah, dengan pembentukan FKDM pada tingkat Provinsi dan 246 Kab/Kota, beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD; 7. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Prov/Kab/Kota; - Dalam rangka pelaksanaan implementasi/sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kab/Kota terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD.

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).

2. Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik Khususnya Revisi Terbatas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

3 Dokumen

1 (satu) Dokumen - Tersusunnya UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan hasil revisi

20% - Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait UndangUndang Nomor42 Tahun 2008 tentang Pemilu

- Pembahasan terhadap UndangUndang ini mengalami keterlambatan dikarenakan pada waktu yang bersamaan terdapat pembahasan Undang-Undang yang lebih diprioritaskan waktu penyelesaiannya

28


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

REALISASI CAPAIAN Semester I 5 terbatas dari UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Semester II 6 Presiden dan Wakil Presiden, yang direncanaka n draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013

KETERANGAN 7

20% - Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang direncanaka n draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013

29


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3 3. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi

4 68

REALISASI CAPAIAN Semester I 5 -

Semester II 6 74.72

KETERANGAN 7 - Kelembagaan demokrasi merupakan satu-satunnya aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 yang mengalami kenaikan nilai, hal tersebut disebabkan adanya kenaikan nilai indeks pada variabel Peran DPRD dan Peran Partai Politik; - Angka tersebut merupakan hasil pengukuran indeks pada Tahun 2011 sedangkan untuk Tahun 2012 sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas); - Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi antara lain: 1. Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 2. Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi dengan Biro Hukum;

30


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 3. Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota; 4. Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9 (sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol; 5. Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol; 6. Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPR RI; 7. Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik; 8. Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan parpol; 9. Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.

31


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3 4. Indeks Kebebasan Sipil

TARGET 4 79

REALISASI CAPAIAN Semester I 5 -

Semester II 6 80.79

KETERANGAN 7 - Nilai indeks tersebut merupakan pengukuran tahun 2011, sedangkan untuk indeks aspek kebebasan sipil tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas dan BPS. - Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkenyakinan, dan Kebabasan dari Diskriminasi. - Dibandingkan dengan hasil IDI 2010, Indeks Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, dimana terdapat 2 variabel yang mengalami kenaikan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul sebesar 6.49 poin dari 85.21 menjadi 91.70 dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi dengan kenaikan sebesar 1.18 poin dari 88.31 menjadi 89.49. adapun variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel Kebebasan Berpendapat turun poin dari 70.35 menjadi 64.96 , dan variabel kebebasan berkenyakinan turun 4.37 poin dari 89.17 menjadi 84.80. - Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori “baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi

32


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 memperoleh nilai antara 60-80 dengan kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh (58.65), NTB (55.45), dan Kalimantan Selatan (56.33) memperoleh nilai dengan kategori “buruk”. - Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol dalam aspek Kebebasan Sipil yaitu: 1. Penyusunan revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas; 2. Pelaksanaan/pembentukan FKUB di 33 provinsi, dan 416 Kab/Kota; 3. Temu generasi muda antar umat beragama se-Indonesia; 4. Forum organissai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


68

-

47.54

- Pada IDI 2011, Hak-Hak Politik merupakan aspek dengan indeks yang paling terendah, yakni 47.54 dibandingkan dengan indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Kelembagan Demokrasi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir termasuk dalam kategori “rendah” (<60). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Inonesia masih banyak mengandung kelemahan.

33


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 - Secara kuantitatif memang telah terjadi penurunan capaian nilai indeks aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2011 bila dibandingkan dengan IDI 2010, yakni sebasr 0.33 poin dari 47.87 menjadi 47.54. Dimana kontribusi penurunan capaian berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” sebesar 2.35 poin dari 48.32 menjadi 45.97 di tahun 2011. - Sedangkan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol terkait aspek Hak-Hak Politik yakni: 1. Tersusunnya Undang-Undang Bidang Politik; 2. Tersusunnya Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik; 3. Tersusunnya Modul tentang Calon Pemilih Pemula; 4. Pelaksanaan 20 Kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan partisipasi politik.

3.

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.

1. Persentase forum dialog publik yang efektif.

75%

40%

72.5%

- Terbentuknya forum dialog publik yaitu FPK di 26 dan 48 Kab/Kota, FKDM di 33 Provinsi dan 261 Kab/Kota, dan FKUB di 33 Provinsi dan 329 Kab dan 87 Kota, yang akan ditindaklanjuti sampai pada tingkat Kab/Kota dan Kecamatan dan Desa (sesuai amanat Permendagri No. 34

34


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah, Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah; - Adapun beberapa kendala terkait pelaksanaan efektifitas forum publik di daerah antara lain terkait: 1. Kurangnya pemahaman terkait substansi yang terdapat dalam aturan terkait, baik dikalangan aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, maupun anggota forum terkait dan juga masyarakat; 2. Kurangnya komitmen dari kebanyakan Kepala Daerah untuk mendorong peran forum publik di daerah dalammelaksanakan tugas dan fungsinya; 3. Eksistensi forum publik dan program-programnya belum

35


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 dikenal oleh beberapa instansi daerah maupun masyarakat secara luas; 4. Program-kegiatan terkait forum publik belum menyentuh pada substansi persoalan yang diakibatkan kurangnya alokasi anggaran; 5. Belum didukungnya alokasi anggaran yang memadai baik dari APBN/APBD dalam rangka mendukung kegiatan foru publik di daerah.

4.

Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik

1.

Presentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)

72.5%

99.5%

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait implementasi terhadap 4 pilar kebangsaan melalui beberapa kegiatan antara lain: 1. Terlaksananya 1072 kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL yang tersebar di 33 Provinsi/Kab/Kota; 2. Tersosialisasinya peningkatan kesadaran bela negara bagi perempuan, aparat pemerintah dan generasi muda dengan masing-masing pertemuan mengundang 100 peserta di Jakarta, NTB, Riau, Kaltim dan Yogyakarta; 3. Tersosialisasinya 4 pilar utama kehidupan berbangsa di Kalsel, Sulteng dan NAD;

36


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 4. Terfasilitasinya pemasyarakatan pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi sebanyak 12 kali pertemuan yaitu di Kampus UNPAD 3 (tiga) kali, USU 3 (tiga) kali pertemuan, NAD 3 (tiga) kali pertemuan dan Malang 3 kali pertemuan; 5. Terlaksananya penguatan penghayatan ideologi pancasila di kalangan masyarakat (di Bandung dan Banten) dan antara lintas generasi (Sumut, Sulut, dan Bali); 6. Terlaksananya forum fasilitasi revitalisasi pancasila bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan di Jakarta; 7. Terlaksananya forum wawasan kebangsaan bagi organissai pers, organissai politik, organisasi usaha, ormas kepemudaan, perempuan, dan aparatur pemerintah di tingkat daerah, yang dilaksanakan di 5 regional (Kepri, NTB, Kaltim, Sulsel dan Jateng); 8. Terlaksananya forum dialog wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, di daerah Sangau, Nunukan dan Talaud.

37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A A.. EEV VA ALLU UA ASSII C CA APPA AIIA AN NK KIIN NEER RJJA A TTA AH HU UN N 22001122

Capaian kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 merupakan tolok ukur keberhasilan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2012 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalm Negeri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 061-041 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012: 1.

Sasaran

Strategis

I:

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

demokrasi (Pemilu/Pilpres). Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Jumlah revisi paket undang-undang bidang politik khususnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

38


Tabel 9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No.

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n demokrasi (Pemilu/Pilpres)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

3 (tiga) Dokumen

1 (satu) Dokumen

46.6%

2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi

68

74.72

- 109.8% - Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran indeks Tahun 2011 - Untuk Indeks aspek Kinerja Lembaga Demokrasi tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas

3. Indeks Kebebasan Sipil

79

80.79

- 102.2% - Angka tersebut merupakan hasil 39


No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian pengukuran indeks Tahun 2011 - Untuk Indeks aspek Kebebasan Sipil tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas


68

47.54

- 69.9% - Untuk Indeks aspek Hak-Hak Politik tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas - Angka tersebut merupakan hasil pengukuran indeks Tahun 2011

a. Indikator I: Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk capaian indikator pertama, revisi terbatas terkait 3 (tiga) UndangUndang Bidang Politik yang semula target pada tahun 2012 telah selesai 100%, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2012 baru tersusun 1 (satu) 40


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penyelesaian dikarenakan

sampai

dengan

laporan

ini

disampaikan

DPR

RI

belum

menyampaikan draft RUU kepada pemerintah, sehingga dari pihak pemerintah melakukan pembahasan internal dengan mempersiapkan langkah antisipasi penyusunan

Daftar

Inventarisasi

Masalah

(DIM)

mengacu

dari

wacana

pembahasan yang berkembang di Badan Legislasi DPR-RI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga capaian target penyusunan Undang-Undang Bidang Politik tercapai baru 46.6% dikarenakan UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI serta adanya pembahasan Undang-Undang Bidang Politik Lainnya yang lebih diprioritaskan dalam penyusunannya. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/20092010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional tahun 20102014. Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam kerangka pembagian kekuasaan. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral dalam

rangka

pembangunan

demokrasi

yang

berkarakter

kebangsaan,

pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa perbaikan regulasi bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang. Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. 41


Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara akhirnya

dapat

menciptakan

kesejahteraan

rakyat,

untuk

membangun

kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas, luber dan jurdil. Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa perubahan terhadap peningkatan parliament threshold (PT) sebesar 3,5 % adalah untuk menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai politik

yang

membahasnya,

oleh

karenanya

kiranya

kita

semua

perlu

memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah menjadi

kewenangan

dan

tidak

ada

campurtangan

pemerintah

sebagai

penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan bagi masyarakat. Penekanan ini perlu saya sampaikan agar kita semakin memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Saya ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang dapat

membangun

kehidupan

demokrasi

yang

lebih

berkualitas

secara

konstitusional. Oleh karenanya peningkatan PT tersebut jika dipandang sebagai sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu 2014. Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan dapat diserap dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Pendidikan 42


politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya mensinerjikan pemahaman setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM serta lembaga nirlaba lainnya. Sebab di abad informasi dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945 dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata dan berkelanjutan yang harus kita laksanakan bersama untuk mencerdasakan kehidupan bangsa melalui pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan stabilitas politik secara nasional. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan 2 (dua) UndangUndang Bidang Politik yaitu belum diserahkannya draft rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Pemerintah dikarenakan masih dalam proses pembahasan di Badan Legislatif DPR RI sehingga pembahasan akan dilanjutkan pada awal tahun 2013. Sebagai upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan serta kendala yang dihadapi maka pihak Pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan menginventarisasi dan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI 43


serta melakukan elakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok bahasan menyiapkan antisipasi pendapat pemerintah pemerintah. Namun demikian pihak Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini D Direktorat irektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik secara simultan akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan pada saat draft diserahkan kepada Pemerintah. b. Indikator 2: indeks Kinerja Lembaga Demokrasi. Pada tahun 2011 2011, aspek Kelembagaan Demokrasi merupakan satu satu-satunya aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenai kenaikan. kan. Dikarenakan pada tahun 2010,, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah 63.11 sementara pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 74.72. Dalam alam dimensi dimen kuantitatif, kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelem Kelembagaan bagaan Demokrasi pada tahun 2011 relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi indeks 5 (lima) variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah: Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

87.67 74.72

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

88.58 88.58

87.67

90.00

2010 2011

81.97

64.69 47.39

63.11 42.89

23.37

2010 Lembaga Demokrasi

Pemilu Yang Peran DPRD Peran Partai Bebas dan Politik Adil

Peran Peran Birokrasi Peradilan dan yang Pemerintah Independen Daerah

Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran 44


Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. Sementara kenaikan nilai indeks variabel Peran DPRD pada IDI 2011 antara lain disumbang oleh adanya kenaikan indeks indikator “Alokasi Anggaran Kesehatan”,

serta

“Peraturan

Daerah

(Perda)

Inisiatif

DPRD”.

Dimana

mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dikalangan DPRD untuk memperjuangkan alokasi anggaran pada sektor kesehatan dan juga pada indikator berikutnya mengindikasikan bahwa relatif telah terjadi peningkatan dalam implementasi fungsi legislasi DPRD, yang ditunjukkan oleh bertambahya jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2011. Untuk lebih spesifik dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 12. Indeks Indikator pada variabel Peran DPRD Indikator Besaran alokasi anggaran

IDI 2010

IDI 2011

56.84

79.14

5.65

14.41

kesehatan Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan Sedangkan secara umum, indeks Kelembagaan Demokrasi jika dilihat dari keseluruhan provinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

45


INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010-2011 2010 93.5 92.3 83.18 85.39 82.81 82.25 78.43 85.79

DKI Riau DIY Bali Kaltim Kalsel Kalbar Maluku Sumsel Jambi Kepri Babel Sulsel NTT Sumbar Papua Banten Sulbar Kalteng Sulut NTB Malut Papua Barat Gorontalo Aceh Jateng Jabar Sulteng Sultra Sumut Lampung Bengkulu Jatim

68.172.34 72.25 82.76 87.38 70.11 69.8975.61 69.85 77.05 82.27 69.81 69.273.6 72.33 68.57 86.87 68.17 80.97 68.15 79.83 67.59 70.04 67.22 87.18 66.99 68.26 66.06 90.04 65.57 66.03 65.34 61.06 65.19 62.56 65.06 60.03 64.73 63.968.08 63.77 63.87 63.7 73.04 81.55 60.67 71.36 58.01 57.06 67.11 60.31 56.45 70.64 56.44 51.29 61.63 61.23 46.47 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IDI 2011 IDI 2010

100

46


Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27 provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5 provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari 33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04), dan Kalimantan Barat (87.38). Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:  Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik  Perbaikan Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah  Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi  Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi  Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik  Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.  Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.  Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan  Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.  Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik  Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik

47


Adapun indeks kinerja lembaga demokrasi tahun 2012 sampai dengan laporan ini dibuat sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas), namun demikian dapat disampaikan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2011 dan 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi selain pada pembentukan dan penguatan tugas serta peran IDI di 5 regional di 33 provinsi, juga menghasilkan kinerja antara lain: 

Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;



Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

APBD,

Pengajuan,

Penyaluran,

Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi dengan Biro Hukum; 

Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;



Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9 (sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;



Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;



Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPR RI;



Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;



Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan parpol;



Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.

c.

Indikator 3: Indeks Kebebasan Sipil Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, 48


Kebebasan ebebasan Berkenyakinan, dan Kebebasan Keb basan dari Diskriminasi. Di bandingkan dengan hasil IDI 2010 10, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi terhadap penurunan 2 variabel yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan Berkenyakinan turun 4.37 poin dari 89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011 2011.. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009-2010 2009 2010 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

82.5380.79

91.7 85.21

89.17 84.8

88.3189.49

70.35 64.96

IDI 2010 IDI 2011

Kebebasan Sipil

Kebebasan Kebebasan Kebebasan Kebebasan Berkeyakinan Berpendapat Berkumpul dan dari Berserikat Diskriminasi

Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel Kebebasan

Berpendapat,

menyusul

variabel

Kebebasan

Berk Berkenyakinan.

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah Daerah yang Menghambat Menghambat Kebebasan Berpendapat (68.38 (68.38)”, sedangkan indikator “Jumlah Ancaman Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat Menyumbang (47.88). Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan ebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya” dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.

49


Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir variabel Kebebasan Berpendapat selalu berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan variabel aspek Kebebasan Sipil yang lain, bahkan cenderung mengalami penurunan. Rendahnya variabel tersebut disumbang oleh banyaknya jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk antara lain, pelarangan dan pembatasan terhadap wartawan, kelompok buruh, bawahan, mahasiswa dll. Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori “baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi memperoleh nilai antara 60-80 dengan kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan memperoleh nilai dengan kategori “buruk” dengan nilai indeks berturut-turut yaitu 58.65, 55.45 dan 56.33 (sebagaimana Gambar 3.). Dari gambar tersebut dapat terlihat 3 provinsi yang mencapai nilai indeks tertinggi yaitu Sulawesi Utara (98.44), Kalimantan Barat (97.15), dan Bali (95.44).

50


INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010-2011 2010 IDI 2011 Sumbar NTB Kalsel Aceh Jabar Sumut Sulsel Jatim Gorontalo Banten Sultra Jateng Jambi Babel Kepri Papua Barat Riau DIY Sulteng DKI Malut Sulut Bali Lampung Bengkulu Sulbar Kalteng NTT Maluku Kaltim Kalbar Papua Barat Sumsel

IDI 2010 60.57 58.34 55.45 67.22 56.33 67.74 58.65 69.98 78.92 74.41 79.23 76.64 80.97 78.19 71.58 78.48 81.80 82.55 80.41 83.17 85.81 83.71 84.05 84.83 91.62 85.15 88.27 85.95 87.15 87.04 93.59 99.84 83.12 91.02 87.22 91.24 92.23 92.19 89.94 92.46 90.04 92.59 98.44 92.98 95.44 94.10 93.14 94.39 94.10 94.40 94.80 94.48 92.56 94.51 96.79 95.55 90.70 96.22 91.84 97.79 97.15 99.17 93.59 99.84 84.05 100.00

51


Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2012 dalam hal pelaksanaan aspek Kebebasan Sipil yaitu: 1. Tersusunnya draft finalisasi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yang direncanakan pembahasan dengan Timus dan Timsin akan dilaksanakan pada Januari 2013, sedangkan sidang paripurna yang direncanakan pada Februari 2013 akan ditunda; 2. Tersusunnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan; 3. Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka mendorong ditetapkannya Undang-Undang tentang Kehidupan Beragama di Indonesia sebagai penjabaran dari Pasal 29 UUD Tahun 1945 dan pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan capaian pembentukan FKUB di 33 Provinsi dan 416 Kab/Kota; 4. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) seluruh Indonesia; 5. Penyelenggaraan forum Temu Generasi Muda antar umat beragama, fasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, Rakor Tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM), Sarasehan dan dialog tokoh Agama dan Ormas keagamaan dalam rangka evaluasi terhadap implementasi SKB tiga Menteri. 6. Pelaksanaan diseminasi hak-hak sipil dan kewajiban warga negara; 7. Fasilitasi iklan layanan masyarakat tentang best practice dan inovasi praktek demokrasi di Indonesia; 8. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan di 3 (tiga) provinsi; 9. Terfasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan pelayanan terhadap masyarakat penghayat secara konkrit, yang dilaksanakan di Hotel Patra Jasa Semarang, pada tanggal 15-17 Maret 2012; 10. Terlaksananya koordinasi dalam rangka Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

(PAKEM)

dalam

rangka

pembinaan

berkelanjutan

dan 52


pengawasan efektif terhadap kelompok yang ter teridentifikasi identifikasi akan memicu konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8 8-10 November 2012 bertempat di Hotel Jayakarta. d. Indikator 4: Indeks Hak-Hak Hak Politik Aspek Hak-Hak Hak Politik, pada tahun 2011 merupakan indeks yang terendah dibandingkan d dengan aspek lainnya, yakni 47.54. bahkan nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Hak Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir masuk dalam kategori “rendah” yaitu kurang da dari ri 60. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Hak Hak Politik di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 0.33 poin bila la dibanding IDI 2010 2010. Kontribusi penurunan nan indeks berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yaitu pada IDI 2010 capaian an indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya 45.97. Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderu cenderung mengalami kenaikan yang tidakk signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11 sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar 5.).

INDEKS HAK-HAK HAK POLITIK 20010-201 201 51.00

49.98 50.11

50.00 49.00 48.00

47.87

48.32 47.54

47.00

45.97

46.00

IDI 2010

45.00

IDI 2011

44.00 43.00 Hak-Hak Hak Politik

Hak Memilih dan Dipilih

Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” dikarenakan terdapat 2 indikator dari 53


variabel tersebut yaitu: “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan” dan “Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelengaraan Pemerintahan” juga mengalami penurunan untuk indikator 1 yaitu 11.77 poin sedangkan indikator 2 mengalami kenaikan terbesar yaitu 7.07 poin. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari penurunan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” lebih jauh penurunan pada indikator “Demonstrasi/Mogok

yang

Bersifat

Kekerasan”,

dengan

pengertian

bahwa

penurunan tersebut disebabkan karena meningkatkan secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2011 dapat diungkapkan demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh masyarakat dan sebagian lagi dilakukan oleh mahasiswa. Untuk indeks provinsi pada aspek Hak-Hak Politik ditunjukkan grafik sebagai berikut:

54


INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK-HAK HAK POLITIK 2010--2011 Aceh Jabar Riau Kalsel Kalteng Kepri Sulut Gorontalo Sumsel Kaltim Bengkulu Sumbar Kalbar Sulbar DIY DKI Maluku Jateng Lampung NTT Jatim Jambi Bali Banten babel NTB Malut Sulteng Sultra Papua Sulsel Sumut Papua Barat

46.42 46.74 52.90 47.19

62.63 74.90

64.2572.66 54.73 56.05 56.00 39.80 44.9052.86 44.3651.72 49.41 55.17 45.12 53.89 59.47 64.35 63.90

99.21

49.34 45.19 42.65 47.22 52.35 55.96 58.32 56.19 46.14 48.12 46.29 46.29 53.9061.15 47.5655.89 40.32 42.06 46.27 48.14 50.08 51.52 44.57 38.70 47.11 48.44 49.60 46.48 32.61 30.82 51.82 45.90 29.18 30.46 29.43 31.76 32.4039.33 59.47 57.42 43.99 44.24 0.00

20.00

40.00

60.00

IDI 2011 IDI 2010

80.00

100.00

120.00

55


Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa 3 provinsi dengan indeks tertinggi berturut-turut turut yaitu Kalimantan Selatan, Lampung,, dan (Sumatera Utara serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama sama. Faktor penyebabnya yaitu tingginya skor indikator “Jumlah Demonstran/ Demonstran/Mogok Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan “Jumlah Pengaduan

Masyarakat

mengenai

Penyelenggaraan

Pemerintahan”

yang

mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan kekerasan relatif kecil. Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan hal-hal hal sebagai berikut: 1) Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pemilu; 2) Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; politik 3) Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu; Bawaslu 4) Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik perempuan,

pendidikan

politik

kepemiluan,

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam alam implementasi kebijakan politik dalam negeri negeri. Terkait

ketiga

aspek

indeks

tersebut,

secara

keseluruhan

dapat

digambarkan skor indeks pada masing-masing masing masing aspek Indeks Demo Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2010 dan 2011 sebagaimana Gambar:

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010-2011 2010 2011 65.48 63.17

Indeks Keseluruhan

80.79 82.53

Kebebasan Sipil

IDI 2011 Hak-Hak Politik

Lembaga Demokrasi

47.54 47.87

IDI 2010 74.72 63.11

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

56


Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik guna mendukung capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam hal ini telah melakukan beberapa fasilitasi dalam hal pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di 33 Provinsi dengan capaian terdapat 16 Provinsi yang sudah melakukan pembentukan yaitu Bengkulu, Maluku, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, NTT, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, NAD dan Papua. Adapun komponen Kelompok Kerja (Pokja) Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi yaitu Sekretaris Provinsi, DPRD Provinsi, Kesbang Provinsi, Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Polda, Kodam, Universitas dan LSM/Media. Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek Kelembagaan Demokrasi sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain disebabkan beberapa hal yaitu masih rendahnya peran birokrasi Pemerintah Daerah tersebut dalam hal adanya penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu untuk pemilu legislatif, masih absennya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu, rendahnya Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan rendahnya jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut terdapat pada provinsi Papua Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Untuk aspek Kebebasan Sipil terjadi gairah kekebasan sipil yang tinggi (sebenarnya positif) tanpa dibarengi dengan kelembagaan demokrasi yang berfungsi dengan baik yaitu jika tidak mendapatkan saluran melalui mekanisme yang demokratis maka akan melimpah/luber ke jalan-jalan dengan potensi bergulir menjadi tindakan kekerasan. Sedangkan untuk aspek Hak-Hak Politik terdapat

kendala

meningkatnya

secara

signifikan

jumlah

peristiwa

demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di berbagai tempat di Indonesia.

57


Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas yaitu dengan meningkatkan kaderisasi terhadap parpol melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis terutama parpol besar pemenang pemilu, serta peningkatan Perda inisiatif DPRD. Dalam aspek Kebebasan Sipil misalnya dengan menyediakan saluran-saluran atau mekanisme yang benar sehingga tidak menimbulkan aksi kekerasan. 2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Capaian kinerja sasaran strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan”. Gambaran pencapaian Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 21. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II No. 2

Sasaran Meningkatnya

Indikator Kinerja 3. Persentase

komitmen

kebijakan/peraturan

pemangku

perundangan yang

kepentingan dalam

dilaksanakan oleh

menjaga persatuan

Pemerintah Daerah

dan kesatuan

dan para pemangku

Target

Realisasi

Capaian

75%

72%

96%

kepentingan. a. Indikator 3: Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah dan para pemangku kepentingan. Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik 58


secara substansi maupun penormaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa konsekuensi

terhadap

mekanisme

pelaksanaan

partisipasi

publik

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang tersebut

secara

substantif

menempatkan

partisipasi

masyarakat

sebagai

instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum. Sampai dengan saat ini, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 22. Daftar Peraturan Perundang-Undangan lingkup Ditjen Kesbangpol No

Jenis

Tentang

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Partai Politik 2011

2

Undang-Undang Tahun 2011

3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun Penanganan Konflik Sosial 2012

Nomor

15 Penyelenggara Pemilihan Umum

59


4

5

6

7 8

9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pemilihan Umum Anggota Dewan 2012 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Permendagri Nomor 16 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah Permendagri Nomor 39 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Permendagri Nomor 36 Tahun Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 2010 Pendidikan Politik Permendagri Nomor 49 Tahun Pedoman Pemantauan Orang Asing 2010 Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Permendagri Nomor 50 Tahun Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja 2010 Asing Di Daerah

10

Permendagri Nomor 29 Tahun Pedoman Pemerintah Daerah Dalam 2011 Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

11

Permendagri Nomor 38 Tahun Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela 2011 Negara Di Daerah

12

Permendagri Nomor 57 Tahun Pedoman Orientasi Dan Pendalaman 2011 Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota Permendagri Nomor 61 Tahun Pedoman Pemantauan, Pelaporan 2011 Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

13

14

Permendagri Nomor 64 Tahun Pedoman Penerbitan 2011 Penelitian

15

Permendagri 2012

16

Permendagri Nomor 33 Tahun Pedoman Pendaftaran Organisasi 2012 Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Nomor

1

Rekomendasi

Tahun Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

60


17

Permendagri Nomor 71 Tahun Pedoman Pendidikan 2012 Kebangsaan

Wawasan

Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2012.

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian

Dalam

Negeri

Dan

Pemerintah

Daerah

Dengan

Organisasi

Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD

Kab/Kota,

Permendagri

Nomor

61

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada didaerah baik dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan capaian sebesar 90%. Adapun 3 provinsi yang dikategorikan belum maksimal dalam melaksanakan peraturan perundangan tersebut di daerah yaitu Sumatera Utara, Papua dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan ketiga provinsi tersebut terdapat lebih dari 3 Kabupaten yang baru pemekaran dan memiliki pemimpin yang definitif pada tahun 2010 dan 2011 sehingga implementasi peraturan dalam pelaksanaan lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain.

61


Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah mengimplementasikannnya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi yaitu Sumatera Utara, Papua, Lampung, NTT, Papua Barat, Banten dan Riau. Kemudian terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau sebanyak

15

provinsi

yang

telah

mengimplementasikannya

kedalam

kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Implementasi/sosialisasi

terkait

peraturan

perundang-undangan

di

Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dikarenakan adanya “political will” Kepala Daerah yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan; 3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten/Kota;

62


4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan Linmas

sementara

amanat

PP

No.

6

Tahun

2010

bahwa

linmas

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41 Tahun 2007 perlu direvisi kembali; 5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah: 1. Perlu

pengaturan

yang lebih

tegas

terkait

penyelenggaraan

urusan

kesbangpol; 2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada Kepala Daerah; 4. Perlunya

simplifikasi

dalam

rangka

penyusunan

kebijakan/peraturan

perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain; 5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota; 6. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur Kesbangpol yang ada di Provinsi/kabupaten/Kota sehingga ada kejelasan baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan maupun perbaikan mekanisme, prosedur penyelenggaraan kebijakan publik; 7. Pemantauan

dan

monitoring

secara

berkala

terhadap

implementasi

pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. 63


3. Sasaran

Strategis

III:

Meningkatnya

komunikasi

dan

dialog

yang

konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan Capaian sasaran strategis ketiga sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase forum dialog publik yang efektif”. Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis III

No. 3

Indikator

Sasaran

Kinerja

Meningkatnya

Target

Realisasi

Capaian

75%

72.5%

96.6%

4. Persentase

komunikasi dan

forum dialog

dialog yang

publik yang

konstruktif antar

efektif

anggota masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan a. Indikator 4: Persentase forum dialog publik yang efektif, capaian kinerja indikator melalui pembentukan, sebagai berikut: 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Berdasarkan Pemerintahan

Undang-Undang

Daerah,

penyelenggaraan

pasal

pemerintahan

2

Nomor

ayat

(3)

daerah

32

Tahun

disebutkan

adalah

untuk

2004

tentang

bahwa

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun

urusan

pilihan

masing-masing

daerah.

Disamping

urusan

pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan 64


melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik

pertanahan/lahan

perkebunan,

konflik

pertambangan,

konflik

pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut 65


peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan

kewaspadaan

dini

masyarakat

di

daerah

menjadi

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional dengan pembentukan FKDM di tahun 2013. Tabel 23. Daftar rekapitulasi pembentukan FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY

FKDM Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 21 2 16 17 18 1 9 3 6 5 9 6 9 1 10 4 5 2 6 1 6 8 18 33 2 2 3 66


FKDM Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk 15 JATIM √ 16 BANTEN √ 17 BALI √ 18 NTB √ 19 NTT √ 20 KALBAR √ 21 KALTENG √ 22 KALSEL √ 23 KALTIM √ 24 SULUT √ 25 SULTENG √ 26 SULSEL √ 27 SULTRA √ 28 GORONTALO √ 29 SULBAR √ 30 MALUKU √ 31 MALUT √ 32 PAPUA √ 33 PAPUA BARAT √ TOTAL 33 Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012. No

Provinsi

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 7 31 8 2 7 5 5 13 8 2 12 9 5 10 3 12 4 11 4 3 8 7 17 8 4 2 4 1 4 2 7 1 8 29 11 261 236

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga terdapat capaian pembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain: 67


a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan; b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum diprioritaskan; c.

Di beberapa daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang ditentukan langsung oleh Kepala Daerahnya masing-masing bukan atas usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol terkait;

d. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas; e. Adanya

konflik

pemilukada

sehingga

mempengaruhi

proses

penganggaran forum dialog yang ada di daerah; f.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM kepada Pemerintah Daerah.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang

kehidupan

keagamaan

dalam

rangka

menjaga

ketertiban, 68


keharmonisan

dan

keserasian

aktivitas

kehidupan

keagamaan

dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman

dan

ketertiban

masyarakat

termasuk

memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan

Dewan

Penasihat

FKUB,

perlu

terus

didorong

untuk

melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.

69


Tabel 24. Daftar rekapitulasi pembentukan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FKUB Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33

FKUB Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 22 1 30 3 16 3 11 1 10 1 15 7 3 11 3 4 3 7 6 26 35 5 38 8 9 10 16 5 13 1 14 13 16 13 2 7 4 23 1 10 2 5 1 0 5 8 1 3 6 3 26 2 9 416 81

Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara 70


Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau (Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara), Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD (Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya. Bagi

beberapa

Kabupaten/Kota

yang

belum

melakukan

pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat (Melawi), Kesbangpol hanya merupakan salah satu bidang pada SKPD BPMD sejak tahun 2010 sehingga cakupan ruang lingkup dan alokasi dukungan dana sangat terbatas; b. Kurangnya perhatian baik dari Kepala Daerah maupun DPRD dan pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim; c.

Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah; Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi

antara lain: a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah; b. Dukungan dana dari APBN baik melalui dana dekonsentrasi maupun melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional setiap tahunnya; c.

Peningkatan kapasitas angota forum melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bangsa

Indonesia

terbangun

melalui

proses

bersatunya

keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di 71


nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemkan

tersebut

tidak

berpotensi

menimbulkan

masalah.

Oleh

karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional. Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah

Permendagri

Nomor

34

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pembentukan FPK mencapai 26 Provinsi dan 48 Kab/Kota dengan pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun 2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur. Tabel 25. Daftar rekapitulasi pembentukan FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No 1 2 3 4

Provinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 5 18 1 32 19 4 8 72


No

Provinsi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 26 7

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 7 4 2 13 10 3 11 2 5 2 5 6 1 25 2 33 5 5 33 1 7 2 7 2 8 1 20 1 13 1 13 13 1 15 15 1 10 3 21 12 1 5 5 11 9 29 11 48 449

Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran

Kebangsaan

(FPK)

pembentukannya

belum

seluruh

prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai. Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan

seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues, 73


Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Namun

demikian

dalam

pembentukannya

di

beberapa

provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain: a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim; b. Pada provinsi Sulawesi Selatan (Bitung), untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan; c.

Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di

Kesbangpol

sehingga

forum

dialog

seperti

FPK

tidak

teranggarkan pada APBD; d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya. Tindaklanjut

yang

perlu

dilakukan

dalam

menangani

kendala/permasalahan diatas antara lain: a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya; b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada

anggora

forum

dalam

peningkatan

kapasitas

dan

kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

74


c.

Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;

d. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang

kondusif

terkait

konflik

yang

bernuansa

agama,

dan

mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim. Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait. 4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik Capaian kinerja sasaran strategis keempat sebagaimana diatas diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)”. Gambaran pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

75


Tabel 26. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis IV

No. 4

Sasaran Meningkatnya

Indikator Kinerja 5. Persentase

kesadaran warga

peningkatan

negara dalam

masyarakat

partisipasi politik

dalam

Target

Realisasi

Capaian

72,5%

99,5%

137.2%

kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) Dinamika lingkungan strategis yang berkembang telah membawa implikasi berbagai penafsiran terhadap 4 (empat) pilar kebangsaa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) kondisi ini dikhawatirkan bangsa Indonesia akan menghadapi krisis ideologi. Seiring dengan itu menguatnya pengaruh budaya asing (westernisasi) yang terjadi didalam prilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta munculnya fahamfaham radikal, menguatnya cauvimisme kesukuan sehingga membuat terjadinya disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kegiatan revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa merupakan suatu program yang mendesak untuk diselenggarakan. Upaya-upaya revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sarasehan, seminar dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan persepsi dan intepretasi yang berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah negara, utamanya mengenai penguatan karakter bangsa. 76


Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia– manusia Indonesia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan yang terwujud dalam pola sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaganya upaya perekatan dan integritas nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia. Pembentukan pola sikap dan perilaku bela negara merupakan bagian dari sistem building, sebagai sub sistem pengawal struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang mewarnai tidak saja akselerasi, tetapi juga arah perjuangan mencapai cita-cita nasional. Oleh sebab itu “kualitas jiwa merah putih” merupakan hal yang mendasar yang harus diwujudkan, sebagaimana disuratkan dalam syair lagu Kebangsaan : “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Berhasilnya pembangunan jiwa dari manusia-manusia Indonesia dengan penanaman nilai-nilai bela negara menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pembangunan nasional mewujudkan keindonesiaan yang dicita-citakan. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

dalam

rangka

mempertahankan

kelangsungan dan tetap tegaknya NKRI, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh diperlukan program yang melibatkan peran strategis masyarakat melalui program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela Negara dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL sehingga partisipasi masyarakat terkait sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan pemahaman bela negara melalui forum-forum diskusi/dialog yang diselenggarakan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL.

77


Adapun capaian pada tahun 2012 terkait kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL telah terlaksana mencapai 1072 kerjasama dari target yang telah ditetapkan yaitu 1077 kerjasama yang tersebar di 33 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan realisasi 99.5%. Adapun uraian capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas adalah sebagai berikut dalam beberapa kegiatan pada masing-masing unit kerja yaitu: a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan terlaksananya 134 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL di daerah; b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi politik dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) melalui kegiatan penanganan konflik di daerah berupa pelaksanaan 96 kerjasama Kementerian dan Ormas/LSM/LNL; c.

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui pelaksanaan sosialisasi dan seminar terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dengan pelaksanaan 480 kerjasama program/kegiatan

Kementerian

dengan

Ormas/LSM/LNL

tersebar

di

33

Provinsi/Kab/Kota; d. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan masyarakat di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan marjinal melalui pelaksanaan pendidikan politik berupa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) melalui pelaksanaan 288 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL; e. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dukungan terhadap produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan 74 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL. Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan ini, maka Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 78


tentang Organissai Kemasyarakatan sebagai Pembina dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dimana pemerintah sekaligus sebagai mitra dari organisasi kemasyarakat mempunyai program/kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yakni program kerjasama dibidang poitik dalam negeri yang ditujukan kepada masyarakat melalui OMS/LSM/LNL akan terus melakukan sosialisasi pelaksanaan kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL pada seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Sebab kegiatan ini dipandang sangatlah efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang pendidikan politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dengan Negara lain. Selain itu indikator lainnya adalah terlaksananya sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa. Kualitas sumberdaya manusia terutama dengan organisasi-organisasinya yang berwawasan kebangsaan sangat menentukan bangsa kedepan, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam menyiapkan sasaran tersebut. Salah

satunya

adalah

merekonstruksi

kembali

rasa,

faham

dan

semangat

kebangsaan, kita yang berpegang pada 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana telah diletakkan oleh Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Fathers). Alasan kegiatan dilakukan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Utama Kehidupan Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dikarenakan betapa masalah persatuan dan kesatuan bangsa bersifat kompleks dan dinamis, sejalan dengan kompleksitas dan dinamika masyarakat kita yang bersifat majemuk. Tujuan melalui Sosialisasi 4 (empat) pilar utama kehidupan berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat mendorong terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsipprinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Sasaran meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dari makna yang terkandung dalam 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu 79


Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warganegara, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang

lingkup Kegiatan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Utama Kehidupan

Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek dominan (sistem nilai) yang sangat berpengaruh bagi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

bentuk kegiatan seminar, sarasehan, dialog interaktif, workshop, atau bentuk kegiatan sejenis lainnya, yang dilaksanakan di Kalsel tanggal 1-3 Mei 2012, Sulteng tanggal 20-22 Mei 2012 dan Aceh tanggal 8–10 Nopember 2012.

B B.. A AN NA ALLIISSA A PPEER RB BA AN ND DIIN NG GA AN NC CA APPA AIIA AN NK KIIN NEER RJJA A PPEER RIIO OD DEE TTA AH HU UN N 22001122

Capaian per sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun 2011 dan 2010 (sebagaimana tabel berikut). Tabel 27. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu/Pilpres) Indikator Kinerja 1. Jumlah paket revisi undangundang bidang politik khususnya revisi terbatas terhadap UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Target 3 (tiga) Dokumen

Realisasi 1 (satu) Dokumen

2012 46.6%

Capaian 2011 25%

2010 20%

80


2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi 3. Indeks Kebebasan Sipil 4. Indeks Hak-Hak Politik

68

74.72

109.8%

113.2%

120.6%

79

80.79

102.2%

103.5%

109%

68

45.54

66.9%

69%

90.3%

Tabel 28. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa” Indikator Kinerja

Target

Prosentase kebijakan/peraturan perundangundangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan

75%

Realisasi 72%

2012 96%

Capaian 2011 100%

2010 -

Tabel 29. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan” Indikator Kinerja Prosentase forum dialog ublik yang efektif

Target

Realisasi

75%

72.5%

2012 96.6%

Capaian 2011 92,8%

2010 -

81


Tabel 30. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik” Indikator Kinerja

Target

Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungga Ika, dan NKRI)

72.5%

Realisasi 99.5%

2012 137.2%

Capaian 2011 100%

2010 80%

C C.. A AK KU UN NTTA AB BIILLIITTA ASS K KEEU UA AN NG GA AN N TTA AH HU UN N 22001122

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2012 Ditjen Kesbangpol mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. 188.782.200.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar) untuk kegiatan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, dengan total pagu menjadi Rp. 193.782.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Menginjak Triwulan II terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pagu awal Ditjen Kesbangpol sebesar 12.9% atau Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar) menjadi Rp. 168.782.200.000,(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian atas kinerja Ditjen Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2011 dalam hal optimalisasi hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan paket pekerjaan dengan pencapaian target sasaran baik dalam rangka efisiensi dan efektivitas, mendapatkan penghargaan (reward) berupa tambahan alokasi anggaran pada Tahun 2012 sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)

sehingga

total

pagu

anggaran

Ditjen

Kesbangpol

menjadi

Rp. 82


169.607.200.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun reward tersebut dialokasikan pada kegiatan: a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan bentuk Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penanganan Keormasan sebesar Rp. 200.000.000,-; b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan bentuk

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Ditjen

Kesbangpol

sebesar

Rp.

377.145.000,- dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dengan alokasi sebesar Rp. 247.855.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2012 sudah terealisasi sebesar 162.486.895.989,- atau 95.80% dengan realisasi fisik mencapai 91,7%. Besaran realisasi tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2011 yang hanya mencapai 93,17%. Tabel 31. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Ditjen Kesbangpol tahun 2012 No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

Rp. 32.498.114.000

Rp. 30.397.515.216

93,54

2

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaa

Rp. 25.323.013.000

Rp. 25.237.486.800

99,66

3

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Rp. 18.851.250.000

Rp. 16.996.105.050

90,16

4

Fasilitasi Ketahanan Rp. 36.170.542.000 Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Rp. 35.376.638.695

97,81

83


No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

5

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Rp. 42.821.781.000

Rp. 41.164.045.478

96,13

6

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Rp. 13.942.500.000

Rp. 13.315.104.750

95,50

Rp. 169.607.200.000,

Rp. 162.486.895.989

95.80

TOTAL

Tabel 32. Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja No

Sumber Dana

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Pegawai

Rp. 13.232.053.000

Rp. 12.819.743.872

96,88

2

Belanja Barang

Rp. 152.231.792.000

Rp. 145.771.927.072

95,76

3

Belanja Modal

Rp. 4.143.355.000

Rp. 3.895.225.045

94,01

Rp. 169.607.200.000,

Rp. 162.486.895.989

95.80

TOTAL

84


BAB IV PENUTUP A A.. K KEESSIIM MPPU ULLA AN N

LAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan LAKIP Ditjen Kesbangpol tahun 2011 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Ditjen Kesbangpol. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat. Penyajian data LAKIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 95,80%. Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan : 1. Capaian sasaran dinilai cukup berhasil, selain karena kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik. 3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

85


B B.. SSA AR RA AN N

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Kesbangpol pada tahun 2012, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara umum kinerja Ditjen Kesbangpol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2013; 2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya; 3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja; 4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya; 5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan unit kerja sehingga target yang telah di tetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai; 6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.

86

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR

Recommend Documents