Kata Pengantar LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN ACCOUNTABILITY. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Kata Pengantar

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2013

ACCOUNTABILITY

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN TAHUN 2013

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Kata Pengantar

Kata Pengantar

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHUN 2013

ACCOUNTABILITY Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013


3

Kata Pengantar

Kata Pengantar

“

Tahun 2014 merupakan titik puncak dari pencapaian pembangunan perdagangan selama lima tahun terakhir seperti yang telah dicita-citakan dalam RPJMN dan Renstra.

“

Tahun 2014 merupakan tahun krusial bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, tak terkecuali Kementerian Perdagangan. Selain ramai didengungkan sebagai tahun politik, tahun 2014 merupakan titik puncak dari pencapaian pembangunan nasional selama lima tahun terakhir seperti yang telah dicita-citakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sejalan dengan RPJMN, Kementerian Perdagangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perdagangan Tahun 2010-2014 sebagai acuan utama bagi Kementerian Perdagangan untuk pencapaian sasaran dan pelaksanaan program pembangunan di sektor perdagangan dalam upaya mendukung pembangunan daya saing ekonomi bangsa. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program dalam Renstra, Kementerian Perdagangan secara periodik telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selama empat tahun terakhir (2010-2013), seluruh jajaran pegawai Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor perdagangan telah mengerahkan segenap upaya dan pemikiran untuk melaksanakan amanat pembangunan dalam pencapaian sasaran strategis perdagangan, yang tergambar dari indikator kinerja dan keuangan yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan. Pelaporan mengenai capaian indikator kinerja dan keuangan tersebut terangkum dengan ringkas dan lugas dalam dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan, bagi generasi kini dan generasi ke depan, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Jakarta, Maret 2014 MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Muhammad Luthfi

4



5

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Tabel 1 Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013 Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013 N O

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS 1

2

2,7

-2,0

-74,1%

b. Total ekspor (USD, Miliar)

179

182,6

102%

a. Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5 (Persen)

47

50,35

92,9%

b. Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional (Persen)

15

1,79

11,9%

c. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen)

53

54

101,9%

3

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (Skor)

47

45,6

97,0%

4

Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

a. Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional(Hasil Perundingan)

248

323

130,2%

b. Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA ASEAN (Persen)

10

47,5

475%

a. Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11

12

109,1%

b. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN (Hari)

4

2

150%

c. Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75

83

110,7%

d. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor (Hari)

2

2

100%

a. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5

6,4

98,5%

b. Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95

97,3

102,4%

c. Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK (Lot)

1.500.00 0

1.257.829

83,9%

d. Nilai resi gudang yang diterbitkan (Rp, miliar)

100

108,95

108,9%

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

65

111

170,8%

5

Dari 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai sesuai target dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut LAK Kemendag 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi perwujudan kewajiban Kementerian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun berjalan. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja (IK) dalam LAK Kemendag 2013 mengacu kepada dokumen-dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, Rencana Kinerja 2013, dan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan 2013, dimana secara keseluruhan terdapat 23 indikator kinerja dari 12 sasaran strategis yang ingin dicapai.

6

Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasiproduk ekspor non-migas

a. Pertumbuhan ekspor non-migas (Persen)

MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI

“

“

Peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas


6

Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target dan realisasinya masih dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin untuk dicapai.Target yang sangat sulit dicapai pada tahun 2013 adalah pertumbuhan ekspor non-migas, yang justru melambat atau mencatat pertumbuhan negatif. 7

Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negari dan luar negeri

Peningkatan output sektor perdagangan

Peningkatan Perlindungan Konsumen

iv| LAK Kementerian Perdagangan 2013


7

Ringkasan Eksekutif

N O

SASARAN STRATEGIS

Ringkasan Eksekutif

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL 8

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen)

100

100

100%

9

Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen)

6,5

3,8

171,0%

10

Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional (Rasio)

2,2

1,7

129,4%

WTP

WTP

100%

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI 11

12

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kementerian

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian (Opini) b. Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (Ranking)

≤3

-

0%

Peningkatan kualitas kinerja organisasi

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

B

B

100%

Berikut ini beberapa capaian kinerja sektor perdagangan tahun 2013 yang dapat mewakili pencapaian sasaran

defisit neraca perdagangan non-migas. Surplus neraca Berikut ini beberapa capaian kinerja sektor perdagangan Kementerian Perdagangan. perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% tahun 2013 yang dapat mewakili pencapaian sasaran dibanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar. Kementerian Perdagangan.

Perdagangan Luar Negeri Kinerja ekspor nasional juga menunjukkan perbaikan ke arah positif sejak awal semester II tahun 2013. Realisasi nilai total Perdagangan Luar Negeri Belum membaiknya kinerja ekspor pertumbuhan ekspor non-migas periode Januari-Desember 2013 mencapai USD 182,6 Belum membaiknya kinerja pertumbuhan ekspor non-migas miliar, melampaui target awal tahun sebesar USD 179 miliar. dirasakannya krisis keuangan disebabkan masih dirasakannyadisebabkan dampak krisismasih keuangan Namun dampak apabila dibandingkan dengan kinerja ekspor tahun global pada semester pertama tahun 2013. Penurunan daya lalu (USD 190 miliar), nilai total global pada semester pertama tahun 2013. Penurunanekspor daya tahun ini mengalami beli di negara tujuan ekspor utama, seperti: Amerika Serikat penurunan 4,1% (Year-on-Year). Sementara itu, pertumbuhan beli terhadap di negara tujuan ekspor dan Uni Eropa, berpengaruh signifikan menurunnya ekspor utama, non-migas seperti: tahun 2013 Amerika juga turun 2,0% (YoY), dari USD permintaan ekspor Indonesia. Selain itu, krisis keuangan 153,0 miliar (2012) menjadi USD 149,1 miliar (2013). Capaian Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh signifikan terhadap global juga berdampak pada stagnasi harga komoditi dunia. indikator kinerja ini masih dibawah target pertumbuhan Sehingga, meskipun volume ekspor secara riil permintaan meningkat, eksporIndonesia. non-migas sebesar tahun 2013. menurunnya ekspor Selain2,7% itu,pada krisis namun nominalnya justru menurun. Hal ini sangat berdampak Kinerja ekspor non migas selamaharga tahun 2013 ditopang oleh global juga berdampak pada stagnasi pada kinerja ekspor Indonesia keuangan dimana mayoritas (hampir diversifikasi pasar ekspor nonmigas terutama ke negara mitra 60%) ekspor non-migas masih berbasis pada ekspor komoditi. komoditi dunia. Sehingga, meskipun volume ekspor secara FTA dan emerging market lainnya serta diversifikasi produk. Kinerja perdagangan menampakan titik cerah memasuki akhir Nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara yang selama riil meningkat, namun nominalnya justru menurun. Hal ini tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan 2013 mengalami kenaikan signifikan antara lain Turki dengan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun kenaikanekspor mencapai USD 172,8 juta. Kemudian disusul urutan sangat berdampak pada kinerja Indonesia dimana terakhir, yaitu mengalami surplus USD 1,5 miliar, terdiri dari berikutnya yaitu Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina, dan mayoritas (hampir 60%) ekspor non-migas masih berbasis surplus non-migas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca Mesir yang mengalami kenaikan antara USD 88 juta sampai migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar. Secara USD 154,8 juta. Demikian pula dengan ekspor nonmigas ke pada ekspor komoditi kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD beberapa negara mitra dagang utama yang juga mengalami 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD kenaikan signifikan, yaitu India (USD 563,4 juta), Amerika 8,6 miliar dan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Tingginya Serikat (USD 491 juta), dan China (USD 418,1 juta). konsumsi BBM dalam negeri merupakan penyebab utama LAK Kementerian Perdagangan 2013 | v

8


Secara umum, pangsa pasar ekspor non-migas masih terkonsentrasi pada lima negara tujuan utama, yakni: RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura, sebesar 50,6%. Namun, kinerja diversifikasi produk ekspor yang ditunjukkan oleh kontribusi ekspor diluar 10 produk utama menunjukkan perbaikan di tahun 2013, dari 53% pada tahun 2012 menjadi 54% pada tahun 2013, sesuai dengan target yang ditetapkan pada RENSTRA 2010-2014 sebesar 53–60%. Kinerja Diplomasi Perdagangan Capaian kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 di bidang diplomasi perdagangan didukung dengan kesuksesan penyelenggaraan dua sidang besar internasional yaitu: (1) Rangkaian Pertemuan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sektor perdagangan; dan (2) penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) IX. Rangkaian pertemuan APEC pada sektor perdagangan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di Indonesia selaku tuan rumah, yaitu: (i) APEC Senior Official Meeting (SOM) ke-1 and Related Meeting, pada tanggal 24 Januari-8 Februari 2013, di Jakarta; (ii) Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) APEC yang didahului dengan (iii) pertemuan ke-2 pejabat senior (SOM2) pada tanggal 17-21 April 2013, di Surabaya; (iv) APEC Senior Official Meeting (SOM)-3 and Related Meeting, pada tanggal 26 Juni - 6 Juli 2013, di Medan; dan (v) APEC Economic Leaders Weeks, pada tanggal 1-8 Oktober 2013, di Bali. Secara umum,

keketuaan Indonesia pada APEC 2013 telah berjalan dengan sukses dan berhasil menyepakati tujuh butir kesepakatan strategis. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Desember 2013 di Bali, telah berhasil menyepakati “Paket Bali”, secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) isu utama, yaitu: Isu Fasilitasi Perdagangan; Isu Pertanian; dan Isu Pembangunan. Di sektor Pertanian, capaian terpenting dalam Paket Bali adalah disepakatinya solusi sementara bagi aspirasi negara berkembang, yakni untuk meningkatkan subsidi di sektor pertanian melampau batas maksimum yang diatur dalam Persetujuan Pertanian (yaitu 10% dari output pertanian), sementara solusi permanen dirundingkan dalam waktu empat tahun. Promosi Perdagangan Untuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya promosi produk dan jasa Indonesia, dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas. Periode 2010-2014 merupakan masa penguatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai pameran dagang produk Indonesia di dalam negeri yang berskala internasional agar lebih kredibel dan berstandar internasional dengan bertumpu pada B-to-B priority sebagai salah satu upaya Nation Branding. Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 yang berakhir pada 20 Oktober 2013 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, berhasil


9

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Perlindungan Konsumen

Reformasi Birokrasi

Dalam hal perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan berperan untuk mendorong pertumbuhan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pembentukan BPSK melalui keputusan Presiden. Dengan terbentuknya BPSK di daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota), akses konsumen untuk mendapatkan perlindungan menjadi semakin mudah dan merata, juga lebih terjangkau dengan tidak dipungutnya biaya dalam penyelesaiaan sengketa. Pada Tahun 2013, Kementerian Perdagangan memfasilitasi terbentuknya 27 unit BPSK. Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah 111 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 170,76% atau 171% dari target 65 unit.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem remunerasi pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan memperoleh besaran tunjangan kinerja sebesar 47%. Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada penilaian dokumen usulan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan, penilaian hasil verifikasi lapangan oleh tim nasional Reformasi Birokrasi (Kementerian Perdagangan memperoleh nilai 67) dan telah dilakukannya penjaminan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh BP2KP (15 April – 23 Mei 2013).

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

mencapai total transaksi sebesar USD 1,82 miliar yang terdiri dari transaksi produk sebesar USD 692,2 juta; transaksi jasa USD 65,9 juta; dan investasi USD 1,068 miliar. Jumlah ini meningkat 82% dibandingkan hasil transaksi pada TEI 2012, yang hanya tercatat sebesar USD 1,001 miliar. Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok Realisasi target indikator kinerja “Koefisien Variasi Harga (KVH) Bahan Pokok Utama” secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 3,8% atau telah mencapai 142% dari target pada kontrak kinerja yang sebesar 6,5%. Namun, apabila dilihat dari data historisnya, terdapat penurunan capaian sebesar 11% bila dibandingkan dengan capaian angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar 3,5% dari target kontrak kinerja sebesar 7% maka Persentase pencapaian target pada tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah dibandingkan persentase pencapaian tahun 2011 yang sebesar 150%. Namun demikian, apabila diukur dari pencapaian realisasinya, Kementerian Perdagangan sudah cukup baik dalam menggapai target yang harus dicapai pada tahun 2013 dengan mengacu pada kondisi historis perkembangan harga baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, secara keseluruhan, dengan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok pada tahun 2012 sebesar 3,7%, yang bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%.

10


Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 517 pasar tradisional. Pada tahun 2013 jumlah pasar yang dibangun adalah sebanyak 112 pasar dengan rincian pembangunan pasar non-percontohan sebanyak 89 pasar dan pasar percontohan sebanyak 23 pasar. Berdasarkan pemantauan 30 pasar percontohan yang telah direvitalisasi pada periode 2011 sampai dengan 2012 dapat dicapai beberapa kemajuan diantaranya peningkatan omzet pasar, peningkatan jumlah pedagang dan peningkatan aktifitas perdagangan pasar. Dari 20 pasar percontohan yang direvitalisasi tahun 2012 telah mengalami peningkatan omzet antara 22,39 % - 253,37 % dengan rata-rata 54,77 %, berbeda dengan 10 pasar percontohan yang dibangun tahun 2011 telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,27 % selama dua tahun berjalan.

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi. Secara umum, sebagian besar perijinan sudah dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara khusus mengelola perijinan Kementerian Perdagangan agar lebih efisien melalui penerbitan perijinan secara online, dan upaya lainnya untuk mengurangi waktu proses penerbitan ijin. Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri dan 83 jenis perizinan ekspor-impor yang sudah dapat dilayani secara online oleh Kementerian Perdagangan. Dari seluruh jenis perizinan yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, baik di bidang perdagangan dalam negeri maupun perizinan ekspor-impor, secara rata-rata proses penyelesaiannya hanya memerlukan waktu 2 hari.

Untuk mewujudkan lembaga yang berbasis kinerja, Kementerian Perdagangan telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah melakukan penyusunan dan pengesahan Standard Operational Procedures (SOP) Makro Kementerian yang berjumlah 122 SOP Makro Kementerian. Standard Operational Procedures (SOP) Makro Kementerian merupakan prosedur umum yang dibangun berdasarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Tahun 2013, kegiatan penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) di Kementerian Perdagangan dilanjutkan dengan penyusunan SOP Mikro di setiap unit Eselon II. Standard Operating Procedures (SOP) Mikro merupakan prosedur yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas/tugas yang lebih spesifik yang ada di dalam suatu unit tertentu. Saat ini, telah disusun sejumlah 1758 draft SOP Mikro.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap program Revitalisasi Pasar Tradisional di tahun-tahun mendatang, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.


11

Daftar Isi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

5

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

6 12 14 15

BAB 1 PENDAHULUAN

16

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

A. Latar Belakang 17 B. Peran Strategis Perdagangan

18

C. Struktur Organisasi

18

D. Perkembangan Isu Strategis

19

BAB 2 PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

22

A. Sektor Perdagangan dalam RPJMN 2010 – 2014

23

B. Rencana Strategis 2010-2014

23

C. Rencana Kinerja Tahun 2013

26

D. Kontrak Kinerja Tahun 2013

26

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

30

A. Evaluasi Capaian RPJMN Sektor Perdagangan

32

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

32

Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi

34

98

BAB 4 PENUTUP

103

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan 2. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 2013 3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim Usaha’ 4. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’ 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013 7. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 8. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 per Program

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 36

Sasaran Strategis 1 : “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas”

39

Sasaran Strategis 2: “Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Produk Ekspor”

43

Sasaran Strategis 3: “Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia”

50

Sasaran Strategis 4 : “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

53

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri”

57

Sasaran Strategis 6: “Peningkatan Output Sektor Perdagangan”

63

Sasaran Strategis 7:“Peningkatan Perlindungan Konsumen”

71

Sasaran Strategis 8: “Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional”

75

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok”

79

Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Provinsi”

84

Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian”

86

Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi”

90

C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

93

12



13

Daftar Isi

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan, 2010-2014

25

Tabel 1. Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013

7

Gambar 2. Pangsa Pasar Ekspor Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, RRT, AS, Singapura, India)

44

Tabel 2. Alokasi Anggaran Menurut Program Kementerian Perdagangan TA 2013

26

Gambar 3. Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov)

44

Tabel 3. Capaian Peningkatan Kinerja Logistik Nasional Dalam RPJMN 2010-2013

32

Gambar 4. Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar)

45

Tabel 4. Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014

34

Gambar 5. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)

46

Tabel 5. Capaian Kinerja Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

35

Gambar 6. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia Ke Negara-Negara Non-Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)

47

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013

36

Gambar 7. Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas

49

Tabel 7. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia, Tahun 2013

41

Gambar 8. Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial (2012-2013)

49

Tabel 8. Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2), Januari-Desember 2013

42

Gambar 9. Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013

51

Tabel 9. Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013

56

Gambar 10. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tahun 2013

65

Tabel 10. Jenis Perizinan Ekspor Dan Impor Yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013

59

Gambar 11. Volume Transaksi Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2010-2013

67

Tabel 11. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Miliar Rupiah)

64

Gambar 12. Perkembangan Nilai Sistem Resi Gudang Tahun 2010-2013

69

Tabel 12. Rincian Jumlah Dan Nilai Komoditi Yang Disimpan Di Dalam Gudang SRG, Tahun 2013

70

Gambar 13. Perkembangan Pembentukan BPSK Di Daerah, Tahun 2010-2013

72

Tabel 13. Target Dan Realisasi Indikator Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK Yang Terbentuk,” 2011-2014

74

Gambar 14. Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Kemendag, 2011-2013

76

Tabel 14. Kemajuan Outcome Revitalisasi Pasar Tradisional Periode 2011-2012

77

Gambar 15. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013

78

Tabel 15. Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013

80

Gambar 16. Perbandingan Ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011

88

Tabel 16. Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi Dengan Nasional, Tahun 2009-2013

85

Gambar 17. Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 Dan 2012

89

Tabel 17. Opini BPK Untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013

87

Gambar 18. Perkembangan Hasil Evaluasi Akip Dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2005-2012

91

Tabel 18. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013

92

Gambar 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dan Postur Belanja Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja

94

93

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program

94

Gambar 20. Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014

100

Tabel 21. Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis

95

Tabel 22. Sasaran Dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014

101

14



15

01

Pendahuluan

Pendahuluan

01

Mewujudkan tata pemerintahan yang

baik dan bersih A. Latar Belakang

“

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan sebagai upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN (good governance and clean government).

“

16


Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Periode 2009-2014 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 84/P Tahun 2009, menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai salah satu organisasi yang berperan penting dalam pencapaian target-target nasional. Langkah kemajuan yang dicapai sektor perdagangan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 mengukuhkan Kementerian Perdagangan sebagai salah satu ujung tombak perekonomian nasional, dan sangat mempengaruhi dinamika perekonomian nasional. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka tugas Kementerian Perdagangan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan negara di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan secara umum menjalankan fungsi untuk

menetapkan kebijakan nasional di bidang perdagangan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, mengawasi pelaksanaannya, serta mewakili pemerintah dalam berbagai bentuk ikatan/kerjasama perdagangan dengan negara dan lembaga internasional. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa tugas utama Kementerian Perdagangan adalah terkait dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dalam UU tersebut, termuat postur strategis perdagangan nasional yang diharapkan terbangun pada tahun 2025, yaitu: terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 20102014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tugas strategis Kementerian Perdagangan merujuk pada postur strategis perdagangan nasional yang tertulis dalam


17

01

Pendahuluan

RPJPN 2005−2025 dan telah dijabarkan dalam RPJMN 2010−2014, yaitu: peningkatan ekspor non-migas nasional dan peningkatan daya beli masyarakat. Mengacu pada RPJMN 2010-2014, dalam upaya peningkatan ekspor non-migas nasionalterdapat tiga fokus prioritas, yaitu: (i) Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor; (ii) Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor; dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor. Sementara itu, dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat juga terdapat tiga fokus prioritas, yaitu: (i) Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional; (ii) Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi; dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

Pendahuluan

perekonomian nasional juga cukup tinggi, yaitu 15,96 persen dari PDB Non-Migas Indonesia di tahun 2012. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 juta peti kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional-pasar percontohan-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga

“

“

Peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan global.

B. Peran Strategis Perdagangan Peran strategis Kementerian Perdagangan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan peran perdagangan dalam tataran perekonomian nasional. Tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Perdagangan disusun untuk senantiasa mengantisipasi perubahan perekonomian nasional dan global yang sedemikian cepat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan global. Membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam perekonomian nasional, peran sektor perdagangan sangat penting, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional. Nilai PDB Riil (Berdasarkan Perhitungan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 oleh BPS) sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional selama periode 2010−2012 terus menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu Rp331,3 triliun pada tahun 2010, menjadi Rp395,8 triliun pada tahun 2012. Kontribusi sektor perdagangan dalam

18


serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan. Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap kedalam sektor ini. Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 24,8 juta jiwa, yang tertinggi setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat drastis hingga 11,67 persen dibanding tahun 2010. Hal ini menunjukan bahwa upaya Kementerian Perdagangan dalam pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai cukup efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mayoritas tenaga kerja di bidang perdagangan berasal dari sektorusaha mikro, kecil dan menengah, seperti: pedagang eceran di pertokoan, warung, dan ritel tradisional. Melalui peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor ekonomi kreatif, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang masih diisi oleh usaha informal tersebut dapat ditingkatkan statusnya dan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

C. Struktur Organisasi alam rangka menjalankan peran strategis di atas, Kementerian Perdagangan membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang mampu mengakomodasi dan menunjang berbagai tugas dan fungsinya.

01

24,8 juta tenaga kerja Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 24,8 juta jiwa, yang tertinggi setelah sektor pertanian.

Pada tahun 2012, langkah Reformasi Birokrasi secara internal telah dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penataan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Adapun desain struktur organisasi Kementerian Perdagangan hasil penajaman fungsi birokrasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan sebagai upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN (good governance and clean government). Langkah tersebut dilakukan melalui sembilan program untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, yaitu: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring dan Evaluasi.

D. Perkembangan Isu Strategis alam rangka pencapaian peningkatan daya saing bangsa, sektor perdagangan senantiasa dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal. Tantangan dan hambatan tersebut mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya keterkaitan perekonomian secara global memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan sektor perdagangan.Pada awal tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dinaungi awan gelap krisis ekonomi global. Pemulihan dampak krisis tidak serta merta diikuti peningkatan daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia tersebut menyebabkan kinerja ekspor non-migas Indonesia mencatat pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja perdagangan menampakan titik cerah pada akhir tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus mencapai USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar.Secara kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD 8,6 miliardan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Surplus neraca perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar.


19

01

Pendahuluan

Pendahuluan

01

USD 1,5 miliar

Surplus

Bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus mencapai USD 1,5 miliar.

Dari sisi internal, Kementerian Perdagangan juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha yang diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi di dalam negeri.

20


Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan.

“

Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki.

“

Tantangan lain yang dihadapi Kementerian Perdagangan dalam peningkatan kinerja ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi oleh ekspor produk berbasis komoditi. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangang. Hilirisasi menjadi salah satu isu strategis di tahun 2013 melalui pembatasan ekspor bahan mentah/baku, seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara), sehingga memberi insentif pertumbuhan industri di dalam negeri.


21

02

Perencanaan dan Kontrak Kerja

Kementerian Perdagangan fokus kepada penguatan tiga pilar utama perdagangan: (1) stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri; (2) ekspor dan kerjasama internasional; dan (3) reformasi birokrasi dan good governance, dengan ditunjang Semangat Hilirisasi, Substitusi Impor, dan Perlindungan Konsumen.


Semangat

Hilirisasi, Substitusi Impor, dan Perlindungan Konsumen A. Sektor Perdagangan dalam RPJMN 2010 – 2014

B. Rencana Strategis 2010-2014

RPJPN 2005−2025 menetapkan bahwa RPJMN 2010−2014, yang merupakan RPJMN Tahap II, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan merupakan organisasi yang berperan penting dalam pencapaian target-target pembangunan tersebut, terutama dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari komponen-komponen satu kesatuan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, yakni Perencanaan Strategis (menghasilkan Rencana Strategis), Perencanaan Kinerja (menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan), Kontrak Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, serta Pelaporan Kinerja.

Dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional dan prioritas lainnya berdasarkan tiga bidang utama: polhukam, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Sesuai amanat RPJMN 2010-2014, Kementerian Perdagangan mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha’ dan ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’. Tabel target RPJMN 2010-2014 Sektor Perdagangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Terkait dengan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tiga program dan empat kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pengembangan Logistik Nasional, meliputi kegiatan: Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan; (2) Pengembangan Sistem Informasi meliputi Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan (3) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, substansi inti Kementerian Perdagangan adalah ‘Peningkatan Peran dan Kemampuan dalam Diplomasi Perdagangan Internasional’, melalui peningkatan partisipasi pada perundingan perdagangan internasional, penyusunan dan peningkatan posisi runding Indonesia dalam perundingan internasional, serta penyelenggaraan sidang-sidang di dalam negeri.

22


02

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan 20102014 merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2010-2014 dan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Berkenaan dengan restrukturisasi organisasi Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 perlu dilakukan beberapa perubahan, khususnya terkait dengan Program dan Kegiatan. Perubahan tersebut dilakukan mengingat nomenklatur Program dan Kegiatan mengacu pada unit kerja yang menjadi penanggungjawabnya. Disamping itu, perubahan Renstra ini juga dilakukan terhadap sasaran dan indikator serta targettarget yang harus dicapai sampai dengan tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian yang berkembang, maka Visi Kementerian Perdagangan adalah:

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan.


23

02

02

02Perencanaan dan Kontrak Kinerja Perencanaan dan Kontrak Kerja

Dalam proses mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Perdagangan mengemban 4 (empat) Misi penting, yaitu: 1. Meningkatkan berkualitas;

kinerja

ekspor

non-migas

secara

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Target tahun 2013: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index berkisar 47.


perdagangan internasional yang dihasilkan

perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan

sebanyak 248 hasil per

4 hari. Gambar 1

Gambar 1. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan

Tahun Tahun2010-2014 2010-2014

Gambar 2. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan 2010-2014

2. Menguatkan pasar dalam negeri; 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan.

di

lingkungan

Secara rinci, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan pada periode 2010-2014 adalah: TUJUAN 1: PENINGKATAN AKSES PASAR EKSPOR DAN FASILITASI EKSPOR Sasaran yang ingin dicapai: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non-migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. Target tahun 2013: Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 2,7%. 2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Target tahun 2013: Pangsa 5 negara tujuan ekspor utama berada pada kisaran 47%. 3. Diversifikasi produk ekspor non-migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. Target tahun 2013: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama berada pada kisaran 53%. TUJUAN 2: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sasaran yang ingin dicapai: Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang dapat dilayani secara online sebanyak 75 jenis perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 2 hari.

TUJUAN 4: PENINGKATAN PERAN DAN KEMAMPUAN DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Sasaran yang ingin dicapai: Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Target tahun 2013: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional yang dihasilkan sebanyak 248 hasil perundingan dan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar 10%. TUJUAN 5: PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN DALAM NEGERI Sasaran yang ingin dicapai: Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang dilayani secara online sebanyak 11 jenis perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 4 hari. TUJUAN 6: PENINGKATAN KINERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, SERTA EKONOMI KREATIF

PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR Sasaran yang ingin dicapai:

TUJUAN 6:

Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar

PENINGKATAN

10%.

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, SERTA TUJUAN 9:

menciptakan perlindungan konsumen. Target tahun 2013: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk tahun 2013 sebanyak TUJUAN 5: 65 unit BPSK.

PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN

Sasaran yang ingin dicapai:

TUJUAN 8:

Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya. Target tahun 2013: Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,5%.

STABILISASI DAN PENURUNAN DISPARITAS HARGA BAHAN POKOK Sasaran yang ingin dicapai:

TUJUAN 7: PENINGKATAN KONSUMEN

PENGAWASAN

DAN

PERLINDUNGAN

Sasaran yang ingin dicapai: TUJUAN 3:

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014.

undingan dan peningkatan nilai perdagangan

Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri, serta

DALAM NEGERI

Sasaran Membaiknya yang ingin dicapai:layanan

perizinan dan non-

1. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga perizinan sektor perdagangan dalam negeri, harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat. Target tahundalam 2013: Rata-rata Koefisien variasi harga bahan baik hal jumlah perizinan online pokok utama mencapai 6,5%.

maupun dalamharga hal bahan minimasi layanan. 2. Penurunan disparitas pokokwaktu antar-provinsi dibandingkan dengan harga bahan pokok nasional, Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. tahun online 2013: Rasio koefisien 11variasi dilayaniTarget secara sebanyak jenis harga provinsi dibandingkan dengan variasi harga nasional berada diantara 2,2.

KINERJA

SEKTOR

PENCIPTAANKREATIF JARINGAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG EKONOMI EFISIEN

Sasaran yang ingin dicapai: Sasaran yang ingin dicapai: Pengembangan Sarana Meningkatnya output Distribusi sektor Perdagangan perdagangandalam mendukung kinerja logistik nasional. Target tahun 2013:

yang senantiasa tumbuh pasar semakin positif Persentase realisasi revitalisasi tradisional mencapai 100%.

setiap

tahunnya.

Target

tahun

2013:

Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar TUJUAN 10: dan Eceran sebesar 6,5%. PENINGKATAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI Sasaran yang ingin dicapai:

TUJUAN 7:

Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi.

Target tahun 2012: Opini BPK atas Laporan DAN Keuangan PENINGKATAN PENGAWASAN Kementerian dengan status ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dan

PERLINDUNGAN Peringkat penilaian KONSUMEN PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) Top 3.

LAK Kementerian Perdagangan 2013 |11 24



25

02

02Perencanaan dan Kontrak Kinerja Perencanaan dan Kontrak Kerja

TUJUAN 11:

Perencanaan kinerja tahunan merupakan

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI proses penyusunan rencana kegiatan DAN SDM Sasaransebagai yang inginpenjabaran dicapai:

dari tujuan, sasaran dan

Sasaran utama penguatan dan peningkatan kualitas organisasi program yang telah ditetapkan dalam adalah terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome). Target 2013: Kementerian Rencana Strategis, yangPenilaian akan dilaksanakan PAN & RB terhadap Dokumen SAKIP mencapai level B.

selama satu tahun anggaran. Di dalam

perencanaan kinerja C. Rencana Kinerja Tahun 2013ditetapkan rencana Perencanaan kinerjakinerja tahunan merupakan penyusunan capaian tahunan proses untuk seluruh rencana kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah dalam Rencana Strategis, indikator yangditetapkan ada pada setiap sasaran yang yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Di dari perencanaan kinerja dalam ditetapkan. perencanaan Produk kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada setiap dokumen Rencana Kerjakinerja yang sasaranberbentuk yang ditetapkan. Produk dari perencanaan berbentuk dokumen Rencana Kerja yang dilampirkan Formulir dilampirkan Rencana Rencana Kinerja EselonFormulir I/II dan hasil aplikasiKinerja RencanaEselon Kerja sebagaimana ditetapkan oleh Bappenas.

I/II

dan

hasil

aplikasi

Rencana

Kerja

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi sebagaimana ditetapkan oleh Bappenas. pembangunan perdagangan 2010-2014, maka Kementerian Perdagangan akan melaksanakan sepuluh program utama pada tahun 2013 yang didukung oleh 72 kegiatan. Dari 72 mengimplementasikan arah22kebijakan kegiatanUntuk yang akan diimplementasikan terdapat kegiatan prioritas bidang dengan 5 kegiatan diantaranya merupakan dan strategi pembangunan perdagangan prioritas nasional.

pada tahun 2013 yang didukung oleh 72

“

kegiatan. 72 visi, kegiatan yangsasaran akan Dalam rangkaDari pencapaian misi, tujuan, strategis

Kontrak Kinerja merupakan acuan dalam implemetasi program dan kegiatan Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Dari 10 program Kementerian Perdagangan, 8 diantaranya muncul dalam Kontrak Kinerja Tahun 2013.

Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan diimplementasikan terdapat 22 kegiatan

arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi bidang Kementeriandengan Perdagangan, pada tahun prioritas 5 maka kegiatan 2013 telah dilaksanakan sepuluh program Kementerian Perdagangan merupakan dengan pagu prioritas anggaran nasional. (setelah revisi APBNdiantaranya Perubahan) sebesar Rp 2.963.458.632.000,Dalam

kerangka

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, pembangunan sektor perdagangan, Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 tetap fokus kepada sasaran strategis Kementerian Perdagangan, penguatan tiga pilar utama perdagangan, yaitu: (1) stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri; arah (2) ekspor dan kerjasama dengan mempertimbangkan kebijakan internasional; dan (3) reformasi birokrasi dan good governance, ditunjang Semangat Substitusi dan strategidengan nasional serta arah Hilirisasi, kebijakan Impor, dan Perlindungan Konsumen.

dan strategi Kementerian Perdagangan, maka padaKinerja tahunTahun 20132013 telah dilaksanakan D. Kontrak

sepuluh program Perdagangan Kontrak Kinerja atauKementerian Penetapan Kinerja adalah komponen dokumen SAKIP yang merupakan perwujudan kesepakatan

dengan pagudan anggaran (setelah revisi APBNantara atasan bawahan dalam menetapkan kinerja sesuai

tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis dan mengacu

Perubahan) sebesar Rp 2.963.458.632.000,pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis atasannya. . Kontrak Kinerja ini disusun setelah diterimanya DIPA dan

Kinerja Tahunan 2013 Nomor: 611/M-DAG/KK/3/2013 yang mencakup sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target, program, serta anggaran (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2). Kontrak Kinerja merupakan acuan dalam implemetasi program dan kegiatan Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Dari 10 program Kementerian Perdagangan, 8 diantaranya muncul dalam Kontrak Kinerja Tahun 2013, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

4. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

Dalam kerangka penyelenggaraan efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil, Menteri Perdagangan RI telah menandatangani Kontrak

pemerintahan

dan

pembangunan

sektor

perdagangan, Rencana Kerja Kementerian TabelPerdagangan 2 akan melaksanakan sepuluh program utama tahun 2013 tetap fokus kepada Alokasi Anggaran Menurut Program Kementerian Perdagangan TA 2013 PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

4.

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

5.

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

471.525.310

6.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

7.

Pengembangan Ekspor Nasional

8.

Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

83.944.851

9.

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

63.727.957

10.


71.188.588 1.209.450.709 178.800.00 261.602.414 34.489.726 353.327.726

235.401.351 2.963.458.632

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas mencapai 2,7% dengan nominal total ekspor sebesar US$ 194,7 Milyar, jumlah perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani online sebanyak 75 jenis, dan rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor selama 2 (dua) hari.

2. Pengembangan Ekspor Nasional

PAGU REVISI (Rp .000)

1.

JUMLAH

dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Jumlah hasil Perundingan Perdagangan Internasional (Agreement, Kerjasama Komoditi, MRA, MOU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) mencapai 221 perundingan dan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar 10%.

harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati.

2010-2014, maka Kementerian Perdagangan

No.

02

“

C. Rencana Kinerja Tahun 2013


Program ini memiliki sasaran strategis yaitu untuk perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Concentration Ratio pada lima negara tujuan besar (CR-5) mencapai 47%, pertumbuhan total ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional mencapai 15%, dan kontribusi ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama sebesar 53%.

Selain itu, program ini juga memiliki dukungan dalam meningkatkan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. Untuk mencapai sasaran program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pada tahun 2013 skor dimensi dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (NBI) mencapai angka 46. 3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Sasaran strategis program ini yaitu untuk meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang

Sasaran strategis program ini yaitu stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang akhirnya dapat menguatkan pasar domestik. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan jumlah perizinan perdagangan dalam negeri secara online yang dapat dilayani sebanyak 11 jenis, waktu penyelesaian pelayanan perizinan selama 4 (empat) hari, realisasi revitalisasi pasar tradisional mencapai 100%, rata-rata koefisien variasi harga pokok utama mencapai 6,5%,ratarata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional mencapai 2,2, tingkat pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 6,5%, dan95% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri dengan indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

5. Peningkatan Perlindungan Kosumen

Program ini memiliki sasaran strategis terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Dengan program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pada tahun 2013 ini, akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang difasilitasi pembentukannya di daerah mencapai 65 unit.

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan




27

02


6. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi Program ini diarahkan demi meningkatanya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang. Dengan beberapa indikator kinerja yang ditargetkan pada tahun 2013 diantaranya transaksi multilateral di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)mencapai 1.500.000 lot, nilai resi gudang mencapai Rp 950 Milyar, dan setidaknya satu referensi harga komoditi sudah dapat digunakan.

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Perdagangan. Dengan adanya penajaman sasaran melalui misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi diharapkan pada tahun 2013 Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan mendapat nilai B dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

“

02

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini diarahkan demi terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengawasan yang memberi nilai tambah terhadap peningkatan kinerja unit dan tertib administrasi dilingkungan Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan ranking Indeks Persepsi Korupsi (Program Inisiatif Anti Korupsi dan Survei Integritas) minimal 3 besar.

Selanjutnya kinerja Kementerian Perdagangan yang maksimal tidak lain merupakan perwujudan poros Renstra-Kontrak Kinerja-Tupoksi kementerian yang ketiganya (harus) saling berkesesuaian.

Kinerja Kementerian Perdagangan yang maksimal tidak lain merupakan perwujudan poros RenstraKontrak Kinerja-Tupoksi kementerian yang ketiganya (harus) saling berkesesuaian.

28


“



29

03

Akuntabilitas Kinerja


03

Pencapaian

Pembangunan Perdagangan

Tahun 2013

30


“

Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 di antaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

“

Seluruh jajaran pegawai Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor perdagangan telah mengerahkan segenap upaya dan pemikiran untuk melaksanakan amanat pembangunan dalam pencapaian sasaran strategis perdagangan, yang tergambar dari indikator kinerja dan keuangan yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan. Pelaporan mengenai capaian indikator kinerja dan keuangan tersebut terangkum dengan ringkas dan lugas dalam dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013.


31

03



A. Evaluasi Capaian RPJMN Sektor Perdagangan Sesuai amanat RPJMN 2010-2014, Kementerian Perdagangan mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha’ dan ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’. Tabel yang berisi capaian RPJMN 2010-2014 Sektor Perdagangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Prioritas Nasional 7:

Pada tahun 2013, berbagai langkah telah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, terutama melalui peningkatan kinerja logistik nasional (meliputi peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok dan pengembangan sarana distribusi perdagangan), pengelolaan sistem informasi ekspor dan impor, dan pengembangan KEK. 1. Peningkatan Kinerja Logistik Nasional

Iklim Investasi dan Iklim Usaha Maksud dari perbaikan iklim investasi dan iklim usaha adalah menciptakan kondisi agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha di dalam negeri yang seluas-luasnya, terutama bagi usaha kecil, sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri. Melalui perbaikan iklim usaha juga diharapkan dapat menstimulus peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Melalui fokus kebijakan peningkatan kinerja logistik nasional, Kementerian Perdagangan ingin menciptakan kondisi berupa stabilitas harga bahan pokok dan penurunan disparitas harga antar-provinsi, sehingga harga bahan pokok tetap terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakatdi seluruh provinsi di Indonesia, dan juga meminimalisasi kelangkaan, penimbunan, serta penyimpangan penyaluran bahan pokok.

1

2

32

Program/Kegiatan Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

4

6

6

6

4

5–9%

4,5%

3,5%

3,7%

3,8%

1,5 – 2,5

1,8

1,9

1,7

1,7

<1

0,22

0,3

0,3

0,4

Jumlah Perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online (Jenis)

11

12

15

12

12

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Hari)

4

6

5

3

2

Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit)

23

12

15

20

22

Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun (unit)

3

2

1

1

3


100% Dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat beberapa capaian indikator penting yaitu jumlah “Pengembangan Pasar Percontohan” (unit) yang mencapai 95,65%, dan Jumlah pembangunan pusat distribusi yang mencapai capaian 100%.

Realisasi

Target 2013

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Jenis) Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen) Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

Dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat beberapa capaian indikator penting yaitu jumlah “Pengembangan Pasar Percontohan” (unit) yang mencapai 95,65%, dan Jumlah pembangunan pusat distribusi yang mencapai capaian 100%. Rincian Indikator Kinerja Peningkatan Logistik Nasional pada tahun 2013 yang telah berhasil dicapai oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 Capaian Peningkatan Kinerja Logistik Nasional dalam RPJMN 2010-2014

No.

Secara kuantitatif, capaian output jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis mencapai hasil 100%, Ratarata koefisien variasi harga bahan pokok utama juga mencapai capaian 124%, Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil yang mencapai capaian 140%, Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil mencapai 100%, Jumlah perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online mencapai capaian 100%, dan sub kegiatan waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan distribusi bahan pokok dan barang strategis mencapai hasil 113%.

03


33

03


2. Pengelolaan Sistem Pengembangan KEK

Informasi


Ekspor-Impor

dan

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri merupakan Program Prioritas yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan Prioritas Nasional yaitu: Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan Kegiatan Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Capaian Indikator Kinerja dalam rangka Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah dicapaiEkonomi oleh Kementerian pada tahun Khusus Perdagangan (KEK) yang telah dicapai 2013 adalah sebagai berikut:

Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi Terkait dengan pelaksanaan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, substansi inti Kementerian Perdagangan melalui pelaksanaan kegiatan ‘Peningkatan Peran dan Kemampuan dalam Diplomasi Perdagangan Internasional’, Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja sebagai berikut:

03

1) Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional; 2) Jumlah partisipasi aktif pada perundungan internasional;

Hal posisi ini disebabkan Kawasan 3) Jumlah runding yang disusun;Ekonomi

oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 1. Kegiatan Fasilitasi Ekspor Impor memiliki capaian 92,99 %; 2013 adalah sebagai berikut: dan

Khusus (KEK) yang sidang saat ini belum 4) Jumlah penyelenggaraan internasional di Dalam Negeri; diimplementasikan (dikarenakan

2. Kegiatan Dukungan Sektor Fasilitasi Perdagangan Terhadap 1. Kegiatan Ekspor Impor Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki capaian 92,99 %; danKhusus capaian 80 %. Hal inimemiliki disebabkan Kawasan Ekonomi (KEK) yang saat ini belum diimplementasikan (dikarenakan belum ditetapkannya kelembagaan Dukungan pada KEK Sei Mangkei 2. Kegiatan Sektor dan KEK Tanjung Lesung).

pada publikasi KEK Sei hasil Mangkei KEK perdagangan 6) Jumlah kerja dan sama internasional yang diterbitkan. Tanjung Lesung).

Perdagangan

Pengembangan

5) Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan belum ditetapkannya kelembagaan internasional;

Terhadap

Kawasan

Ekonomi Tabel 4

Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014 Tabel 2. Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014

No. 1

Program/Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Indikator Kinerja

Dukungan Sektor Perdagangan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

2010

2011

2012

2013

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)

2

4

2

3

2

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)

2

2

2

2

2

4.000

1.536

2.064

2.618

5.874

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

5

5

23

5

5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

60

60

87

24

60

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)

17

-

12

13

17

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Laporan)

5

-

32

5

6

103,79%

Secara umum seluruh target indikator kinerja untuk kegiatan prioritas “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional” tercapai dengan baik, dengan jumlah rata-rata capaian sebesar 103,79%. “Hasil–hasil perundingan perdagangan Internasional” adalah hasil perundingan yang disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 100% atau 37 (tiga puluh tujuh) hasil perundingan yang dilaksanakan di forum Bilateral, Regional, dan Multilateral sebagaimana terlihat pada tabel.

Secara umum seluruh target indikator kinerja untuk kegiatan prioritas “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional” tercapai dengan baik, dengan jumlah rata-rata capaian sebesar 103,79%.

Untuk indikator “Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan internasional” dan “Jumlah posisi runding yang di susun” memiliki keterkaitan dalam capaiannya, karena dalam setiap partisipasi aktif Menteri/Wakil Menteri atau Pejabat Setingkat eselon I selalu didukung dengan posisi runding. Hal ini agar Indonesia dalam setiap perundingan memiliki posisi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Capaian kedua indikator ini tahun 2013 adalah sebesar 110% atau 66 partisipasi aktif dengan 66 posisi runding yang tersusun. Capaian indikator “Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri” pada tahun 2013adalah sebesar 108% atau sebesar 27 sidang, termasuk KTT APEC dan KTM WTO. Capaian yang diatas target ini dikarenakan banyaknya pelaksanaan sidang-sidang paralel di luar rencana atau di sela-sela pelaksanaan sidang lainnya.

setiap Hasil–hasil perundingan perdagangan Internasional. Daerah pelaksanaan sosialisasi ini adalah: Medan, Jakarta, Gorontalo, Bandung, Palangka Raya, Kendari, Palembang, Banten, dan Mataram.

Capaian indikator “Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional”tahun 2013 adalah sebesar 88,88% atau 8 kali kegiatan. Adapun pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para stakeholder, instansi terkait, dan masyarakat di daerah terkait

Capaian Indikator “Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan” pada tahun 2013 adalah sebesar 105,88% atau 18 publikasi, baik dalam bentuk Leaflet, Buletin, dan Buku Hasil Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Perdagangan Internasional Tahun 2013.

03Akuntabilitas Kinerja Tabel 5 Capaian Kinerja Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional Tabel 5. Capaian Kinerja Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional dalam 2010-2014 dalamRPJMN RPJMN 2010-2014 No. 1

Program/Kegiatan Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

2013

2010

2011

2012

2013

37

34

37

36

37

60

41

55

55

66

Jumlah posisi runding yang disusun

60

41

55

55

66

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri

25

17

29

31

27

Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional

Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal melalui sistem otomasi (SKA)

850.000

-

866.582

821.400

897.300

Jumlah peraturan terkait dengan KEK (Peraturan)

1

1

0

0

0

Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional

9

-

-

9

8

Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang KEK (Laporan)

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan

17

-

-

16

18

Khusus (KEK) memiliki capaian 80 %. 34

Realisasi

2013

Jumlah pengguna perizinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE (Perusahaan)

2

Target

03


Capaian indikator “Jumlah sosialisasi hasil


B. Evaluasi Capaian Indikator

35

03


Akuntabilitas Kinerja 03 Akuntabilitas Kinerja

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LAK Kementerian Perdagangan tahun 2013 mengacu kepada Kontrak Kinerja 2013, Rencana Kinerja 2013, dan Rencana Strategis 2010-2014. Secara keseluruhan terdapat 23 IK dari 12 sasaran strategis yang diukur pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun

2013. Dimana dari keseluruhan 23 indikator kinerja tersebut, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, Renkin, dan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013. Adapun rincian target dan capaian indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

03Akuntabilitas Kinerja Tabel 6 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013 Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013 NO

SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

Peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas

a. Pertumbuhan ekspor non-migas (Persen)

-74,1

179 miliar

182,6 miliar

102

Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasiproduk ekspor non-migas

d. Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5 (Persen)

47

50,35

92,9

e. Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional (persen)

15

1,79

11,9

f. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen)

53

54

101,9

3

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (Skor)

47

45,6

97,0

4

Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

c. Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional(Hasil Perundingan)

248

323

130,2

d. Persentas peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA (Persen)

10

-4,72

-47,2

5

6

7

36

Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negari dan luar negeri



e. Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11

12

109,1

f. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN (Hari)

4

2

150

g. Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75

83

110,7

h. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor (Hari)

2

2

100

e. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5

6,4

98,5

f. Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95

97,3

102,4

g. Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK (Lot)

1.500.000

1.257.829

83,9

h. Nilai resi gudang yang diterbitkan (Rupiah)

100 miliar

108,95 miliar

108,9

65

111

170,8



LAK Kementerian Perdagangan 2013 |23

TARGET

REALISASI

%

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen)

100

100

100

9



6,5

3,8

171,0

10


Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional (Rasio)

2,2

1,7

129,4

WTP

WTP

100%

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI 11

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kementerian

c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian (Opini) d. Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (Rangking)

≤3

-

0

Peningkatan kualitas kinerja organisasi

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

B

B

100

berbagai

kebijakan

Dari capaian indikator kinerja utama tersebut, bahwa kinerja Kementerian Dari capaian indikator tampak kinerja utama tersebut, tampak bahwa kinerja Kementerian Perdagangan tahun Perdagangan dalam dalam waktu waktusatu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh menunjukkan peningkatan cukup baik hampir indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan diseluruh indikatorKinerja yang dan menjadi sasaran sebagaimana tercantum pada Kontrak Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahunperdagangan 2013. pembangunan sebagaimana

Meningkatnya keterkaitan perekonomian secaradanglobal tercantum pada Kontrak Kinerja Rencana memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013. sektor perdagangan. Dalam perumusan kebijakan, Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi Meningkatnya keterkaitan perekonomian dinamika perekonomian dunia yang tak stabil dan tak bisa secara global memberikan peluang sekaligus diprediksi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah perdagangan ancaman bagi produk pembangunan sektor melalui hilirisasi industri dan mendukung iklim usaha yang perdagangan. Dalam perumusan kebijakan,

MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

12

-2,0

b. Total ekspor (US$) 2

8

%

2,7

SASARAN STRATEGIS

MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS 1

NO

03

mengeluarkan

yang

mendorong nilai tambah produk kondusif. peningkatan Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif

utamanya didukung melalui penyederhanaan prosedur perdagangan melalui hilirisasi industri dan perizinan sektor perdagangan.

mendukung iklim usaha yang kondusif. Upaya

Dari sisi internal, Kementerian Perdagangan juga terus iklim usaha yang kondusif melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan utamanya penyederhanaan perbaikandidukung kinerjamelalui manajemen dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Dalam rangka penciptaan prosedur perizinan sektor perdagangan. iklim usaha yang kondusif Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya Dari sisi internal,pelayanan Kementerianperizinan Perdagangan peningkatan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani juga terus melakukan peningkatan kualitas secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait pelayanan publik dan perbaikan kinerja dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha yang diharapkan mampu meningkatkan performaReformasi perdagangan dan investasi manajemen dalam kerangka di dalam negeri. penciptaan

Birokrasi. Dalam rangka penciptaan iklim

Kementerian Perdagangan telah berusaha

usaha

yang

kondusif

Kementerian

mengantisipasi dinamika perekonomian dunia

Perdagangan telah melakukan berbagai upaya

yang tak stabil dan tak bisa diprediksi dengan

peningkatan pelayanan perizinan diantaranya

24|LAK Kementerian Perdagangan 2013


37

03



03

Kinerja Kementerian Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan sebagaimana tercantum pada Kontrak Kinerja dan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013.

03Akuntabilitas Kinerja waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait

performa perdagangan dan investasi di dalam

dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha

negeri.

yang

diharapkan

mampu

meningkatkan

Sasaran Strategis 1 :


“Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” Indikator Kinerja 1) Tingkat Pertumbuhan Ekspor Non-Migas (%) 2) Total Ekspor Nasional (US$ Milyar)

Target

2013 Realisasi

%

-5,5%

2,7%

-2,0

-74,1

190

179

182,6

102

2010

2011

2012

33,02%

24,80%

157,7

203,6

Indikator Kinerja 1 & 2:

Indikator 1 & 2: TingkatKinerja Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Tingkat Pertumbuhan Non-Migas dan dan Total EksporEkspor Nasional Total Ekspor Nasional

Pada awal tahun 2013, perekonomian

Kinerja perdagangan menampakan titik non-migas

Indonesia

mencatat

pertumbuhan

negatif

dibandingkanakhir tahuntahun sebelumnya. sisi lain, stagnasi hargacerah memasuki 2013. Di Pada bulan harga komoditi dunia turut mempengaruhi rendahnya nilai

total ekspor nasional. Desember 2013 neraca

perdagangan

Kinerja perdagangan menampakan titik cerah memasuki akhir Pada awal tahun 2013, perekonomian Indonesia masihIndonesia mencetak rekor terbesar sepanjang tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan dinaungi awan gelapdinaungi krisis ekonomi Indonesia masih awan global. gelap Pemulihan krisis Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun dampak krisis tidak serta merta diikuti peningkatan dayadua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus terakhir, yaitu mengalami surplus USD 1,5 miliar, terdiri dari ekonomi global. Pemulihan tujuan dampak krisis beli masyarakat di negara-negara ekspor utama, surplus non-migas USD 2,3non-migas miliar, sedangkan neraca USD 1,5 miliar, terdiri sebesar dari surplus seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih lesunya aktivitas migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar. Secara tidak serta merta perekonomian dunia diikuti tersebutpeningkatan menyebabkan daya kinerjabeli ekspor

masyarakat di negara-negara tujuan ekspor 38

utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia

sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8

miliar.

Secara

kumulatif,

neraca


perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1

39

03


kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD 8,6 miliar dan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Tingginya konsumsi BBM dalam negeri merupakan penyebab utama defisit neraca perdagangan non-migas. Surplus neraca perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% disbanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar. Pertumbuhan ekspor sejak awal semester II tahun 2013 terus bergerak ke arah positif. Nilai ekspor di akhir tahun 2013 mencatat kinerja yang menggembirakan, yaitu sebesar USD 16,9 miliar. Kinerja ekspor tersebut mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu, mencapai 10,3% (YoY). Nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara yang selama 2013 mengalami kenaikan signifikan antara lain Turki dengan kenaikan mencapai USD 172,8 juta. Kemudian disusul urutan berikutnya yaitu Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina, dan Mesir yang mengalami kenaikan antara USD 88 juta sampai USD 154,8 juta. Demikian pula dengan ekspor nonmigas ke beberapa negara mitra dagang utama yang juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu India (USD 563,4 juta), Amerika Serikat (USD 491 juta), dan China (USD 418,1 juta). Produk ekspor yang mendorong peningkatan ekspor bulan Desember 2013 antara lain bijih, kerak, dan abu logam (naik 40,2%), serta timah (155,1%). Sementara itu, beberapa produk manufaktur memberikan kontribusi peningkatan ekspor yang signifikan sampai Desember 2013, antara lain pakaian jadi bukan rajutan meningkat USD 81,4 juta (naik 29,9% MoM) serta kendaran dan bagiannya meningkat USD 49 juta (naik 13,4% MoM). Ekspor tahun 2013 ditargetkan sebesar USD 179 miliar. Sementara itu, realisasi ekspor tahun 2013 (periode Januari Desember) mencapai USD 182,6 miliar atau melampaui target 102%. Namun apabila dibandingkan dengan kinerja ekspor tahun lalu sebesar USD 190 miliar, nilai total ekspor tahun 2013 mengalami penurunan 4,1% (Year-on-Year). Nilai ekspor migas pada tahun 2013 sebesar USD 32,6 miliar, turun 11,8% (YoY) dari ekspor tahun lalu yang mencapai USD 40,0 miliar. Sementara itu, pertumbuhan ekspor non-migas tahun 2013 juga turun 2,0% (YoY), dari USD 153,0 miliar (2012) menjadi USD 149,1 miliar (2013). Capaian indikator kinerja ini masih dibawah target pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 2,7% pada tahun 2013. Selama 2013, struktur impor didominasi oleh impor bahan baku/penolong yang mencapai 76,1% dan barang modal sebesar 16,9%. Impor barang modal dan barang konsumsi mengalami penurunan masing-masing sebesar 17,4% dan 2% (YoY), atau menjadi sebesar USD 31,5 miliar dan USD 13,1 miliar. Sedangkan impor bahan baku/penolong mengalami kenaikan 1,3% menjadi sebesar USD 142 miliar. Total impor selama 2013 mencapai USD 186,6 miliar (turun 2,6% YoY), terdiri dari impor nonmigas sebesar USD 141,4

40


102% Ekspor tahun 2013 ditargetkan sebesar USD 179 miliar. Sementara itu, realisasi ekspor tahun 2013 (periode Januari - Desember) mencapai USD 182,6 miliar atau melampaui target 102%.

miliar (turun 5,2% YoY) dan impor migas USD 45,3 miliar (naik 6,4%). Peningkatan impor migas selama 2013 disebabkan oleh naiknya permintaan minyak mentah yang meningkat sebesar 25,8%. Sementara itu, impor nonmigas yang mengalami penurunan antara lain kendaraan dan bagiannya turun 18,9% YoY; karet dan barang dari karet (turun 15,7% YoY); serta bahan kimia anorganik (turun 14,8% YoY). Tantangan lain yang dihadapi Kementerian Perdagangan dalam peningkatan kinerja ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi oleh ekspor produk berbasis komoditi. Sehingga, meskipun volume ekspor meningkat, nilai nominalnya justru menurun signifikan. Hal ini terlihat dari sisi volume ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan 16,6% sedangkan nilainya mengalami penurunan 4,1%. Beberapa komoditi yang pertumbuhan volume ekspornya mengalami peningkatan sedangkan nilainya mengalami penurunan

Impor Nonmigas Turun Total impor selama 2013 mencapai USD 186,6 miliar (turun 2,6% YoY).

Tantangan lain yang dihadapi Kementerian

peningkatan

Perdagangan

mengalami

dalam

peningkatan

kinerja

16,6%

sedangkan

penurunan yang

4,1%.

pertumbuhan

nilainya

03

Beberapa

ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya

komoditi

volume

harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga

ekspornya mengalami peningkatan sedangkan


komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja nilainya mengalami penurunan antara lain: Tabel 7 Perkembangan Nilai dandan Volume Ekspor Indonesia, Tabel 7. Perkembangan Nilai Volume Ekspor Indonesia,Tahun Tahun2013 2013 JANUARI-DESEMBER 2013 HS

27 15 85 40 26 84 87 62 64 38 48 44 61 03 29

URAIAN

USD JUTA

% GROWTH NILAI YOY

RIBU TON

% GROWTH VOLUME YOY

TOTAL EKSPOR

182,567.6

(3.93)

699,626.4

16.58

TOTAL NON MIGAS Bahan bakar mineral Lemak & minyak hewan/nabati Mesin/peralatan listrik Karet dan Barang dari Karet Bijih, Kerak, dan Abu logam Mesin-mesin/Pesawat Mekanik Kendaraan dan Bagiannya Pakaian jadi bukan rajutan Alas kaki Berbagai produk kimia Kertas/Karton Kayu, Barang dari Kayu Barang-barang rajutan Ikan dan Udang Bahan kimia organik SUBTOTAL 15 KOMODITI UTAMA NON MIGAS LAINNYA TOTAL NON MIGAS TOTAL MIGAS Minyak Mentah Hasil Minyak Gas

149,934.6 24,782.0 1 9,224.9 1 0,444.3 9,394.1 6,542.8 5,969.4 4,571 .0 3,902.9 3,859.9 3,81 6.5 3,755.6 3,634.9 3,476.0 2,868.8 2,760.2 109,003.3 40,931.3 149,934.6 32,633.0 1 0,204.7 4,299.1 1 8,1 29.2

(2.04) (6.1 6) (9.74) (2.98) (1 0.32) 28.73 (2.1 9) (5.89) 4.23 9.51 (0.78) (4.61 ) 5.40 1 .06 4.20 (1 .82) (3.10) 0.9 -2.0 -11.7 -50.3 3.3 47.5

655,582.5 424,947.6 24,948.0 573.0 3,371 .5 1 46,007.8 661 .6 523.5 1 97.2 21 2.9 4,445.6 4,256.1 5,1 1 2.6 268.2 885.1 2,574.1 618,984.8 36,597.6 655,582.5 44,044.0 1 3,01 6.9 5,91 4.7 25,1 1 2.3

18.83 1 0.34 1 1 .1 0 (7.37) 9.53 60.00 2.68 (1 .1 0) 0.42 6.91 21 .22 1 .05 1 4.47 6.48 0.38 2.27 19.01 15.8 18.8 -9.1 -53.2 5.1 67.7

Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan).

Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan). ekspor Indonesia yang masih

sangat

bahan bakar mineral volumenya naik 10,3%

didominasi oleh ekspor produk berbasis

(YoY) sedangkan nilainya turun 6,2%; lemak

komoditi.

dan minyak hewan/nabati volumenya naik

antara lain: bahan bakar mineral volumenya naik 10,3% (YoY) sedangkan nilainya turun 6,2%; lemak dan minyak hewan/nabati volumenya naik 11,1% sementara nilainya turun 9,7%; dan karet dan barang dari karet volumenya naik 9,5% 28|LAK Kementerian Perdagangan 2013 sementara nilainya turun 10,3%. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangan. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mendukung hilirisasi melalui pembatasan ekspor bahan mentah/baku, seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara) dan pembatasan impor produk pertanian dan hortikultura, sehingga memberi insentif bagi tumbuhnya pengembangan produk dan industri pengolahan (manufaktur) di dalam negeri.

11,1% sementara nilainya turun 9,7%; dan

Meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangan.


41

Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor

03

non-komoditi menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan

Akuntabilitas Kinerja mendorong

perdagangan.

Berbagai

hilirisasi

sektor

regulasi

telah

seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara) dan pembatasan impor produk pertanian dan hortikultura, sehingga memberi insentif

bagi

tumbuhnya

pengembangan

produk dan industri pengolahan (manufaktur)

di dalam negeri. dikeluarkan oleh Kementerian PerdaganganTabel 8 Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2), Gambar 4. Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2), Januari-Desember 2013

URAIAN BARANG

DES'13 * JAN - DES'13 *

PERUB. (%) DES'13 * thd NOV'13

JAN-DES'13 * thd JAN-DES'12

03Akuntabilitas Kinerja “Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Sasaran Strategis 2: dan Produk Ekspor”

PERAN THD TOTAL IMPOR NON MIGAS JAN - DES'13 * (%)

“Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Produk Ekspor” 2013 Indikator Kinerja

2010

1 . Mesin dan peralatan mekanik (84)

2,348.1

27,292.0

-4.1 7

-4.00

1 9.31

2. Mesin dan peralatan listrik (85)

1 ,325.9

1 8,202.0

-7.85

-3.72

1 2.87

3. Besi dan baja (72)

693.4

9,553.6

1 4.90

-5.77

6.76

4. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)

604.6

7,91 4.6

1 3.39

-1 8.88

5.60

5. Plastik dan Barang dari Plastik (39)

572.6

7,642.7

-6.27

9.32

5.40

6. Bahan kimia organik (29)

566.6

7,01 1 .5

2.92

1 .87

4.96

7. Barang dari besi dan baja (73)

372.2

4,747.4

1 2.48

-2.91

3.36

8. Serealia (1 0)

290.3

3,621 .4

-1 2.69

-2.50

2.56

9. Sisa Industri Makanan (23)

263.5

3,042.1

43.05

8.72

2.1 5

Indikator Kinerja 3: Rasio Konsentrasi 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar (CR-5)

1 0. Kapas (52)

204.0

2,554.9

-5.69

1 .63

1 .81

Indikator Kinerja 3:

Total 10 Golongan Barang Utama

7,241.2

91,582.2

-0.14

-3.62

64.78

Barang Lainnya

3,995.3

49,782.3

0.91

-7.99

35.22

11,236.5

141,364.5

0.23

-5.20

100.00

Total Impor Nonmigas

03

Sasaran Strategis 2:

Januari-Desember 2013

NILAI CIF (JUTA US$)


Sumber: BPSBPS (diolah Kementerian Perdagangan).Perdagangan). Sumber: (diolah Kementerian


3) Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR5)

2012 Target

Realisasi

%

47,2%

49,4%

49,4%

47%

50,35%

92,9%

-

-

27,6%

15%

1,79%

11,9%

52,5%

54,2%

53,0%

53%

54,0%

101,9%

4) Pertumbuhan ekspor ke negara non-tradisional 5) Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

2011

internasional

akan

menciptakan

tingkat

pertumbuhan ekspor yang berkesinambungan

sebesar 50,35%. Realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian

Rasio Konsentrasi 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar (CR-5) Rasio Konsentrasi penguasaan pangsa

(sustainability export). kawasan besar ekspor non migasSejumlah Indonesia masih terkonsentrasi pada 5 (lima) negara yang disebutkan di atas.

seperti Amerika Latin dan Afrika dijadikan

pasar 5 negara tujuan ekspor non-migas Pada tahun 2013, RRT menjadi negara tujuan ekspor non Rasio Konsentrasi penguasaan pangsa pasar 5 negara tujuansebagaimigas terbesar Indonesia dengan nilai ekspor target pasar tujuan ekspor non- sebesar USD terbesar (CR-5) mengindikasikan capaian ekspor non-migas terbesar (CR-5) mengindikasikan capaian 18,92 milyar atau sebesar 13,88% dari total ekspor non migas sasaran strategis diversifikasi pasar tujuan ekspor. Semakintradisional. Indonesia. Mengikuti RRT, berturut-turut Jepang dengan nilai sasaran rendah nilaistrategis CR-5, makadiversifikasi semakin tinggipasar tingkat tujuan diversifikasi ekspor sebesar USD 14,68 milyar (10,77%), Amerika Serikat pasar tujuan ekspor nonmigas suatu negara, sehingga semakin dengan nilai eksporkesebesar USDdi13,79 Pangsa ekspor negara luarmilyar CR-5(10,12%), India ekspor. Semakin rendah nilai CR-5, maka baik mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. dengan nilai ekspor sebesar USD 11,87 milyar (8,71%) dan Ditengah keuangan yang melanda negara-negara Singapura sebesar USD 9,37 milyar (6,88%).yang mengalami peningkatan semakinkrisis tinggi tingkat diversifikasi pasarmitradiharapkan dagang utama, Indonesia dituntut untuk mencari pasar ekspor Dibandingkan dengan tahun 2012, konsentrasi ekspor non baru (non-tradisional). Sehingga dengan semakinnegara, tersebarnyaberarti pasar ekspor mengalami diversifikasi. tujuan ekspor nonmigas suatu migas Indonesia ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama ekspor Indonesia di pasar internasional akan menciptakan peningkatan sebesar Pada pada kenyataannya, pangsa0,91%. ekspor ke tahun 2012, tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga semakineksporbaik mendukung Namunmengalami angka Concentration Ratio pada 5 (lima) negara tujuan (sustainability export). Sejumlah kawasan seperti Amerika ekspor terbesar Indonesia tercatat sebesar 49,44%. Jika keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Latin dan Afrika dijadikan sebagai target pasar tujuan eksporCR-5 justru mengalami peningkatan selama dilihat selama periode 2010-2013, nilai konsentrasi ekspor non-tradisional. 2008-2013 dariIndonesia 47,5%di 5menjadi non migas (lima) pasar50,35%. tujuan ekspor utama Ditengah krisis keuangan yang melanda Pangsa ekspor ke negara di luar CR-5 diharapkan mengalami berfluktuatif dengan tren bertambah 1,97% setiap tahunnya. persentase bahwa capaian Rasio peningkatan yangmitra berarti pasar ekspor mengalamiSehingga negara-negara dagang utama, Indonesia Hal ini menunjukkan setiap tahun, selama periode diversifikasi. Namun pada kenyataannya, pangsa ekspor ke 2010-2013, Indonesia semakin bergantung kepada 5 (lima) negara tujuan ekspor non-migas dituntut untuk mencari pasar ekspor baru darikonsentrasi CR-5 justru mengalami peningkatan selama 2008-2013 negara5tujuan ekspor utama. 47,5% menjadi 50,35%. Sehingga persentase capaian Rasio terbesar (CR5) hanya tercapai 92,9%. (non-tradisional). Sehingga dengan semakin konsentrasi 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR5) hanya tercapai 92,9%. tersebarnya

ekspor

Indonesia

di

pasar

Pada periode Januari – Desember 2013, konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama yakni RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura, tercatat

42




43

03

03Akuntabilitas Kinerja



03

03Akuntabilitas Kinerja Gambar 2

Gambar 5. Pasar PangsaEkspor Pasar Ekspor Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, AS, Singapura, India) Pangsa Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, RRT, RRT, AS, Singapura, India) Share Ekspor Non Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, China, AS, Singapura, India)

% 60.0

52.47

52.13

51.20

50.62

50.0

50.55

49.4

40.0 30.0 20.0

47.5

49.4

48.8

47.9

49.4

50.6

10.0 2008

2009

2010

2011

5 Negara Utama

2012

2013*


03

Akuntabilitas Kinerja milyar (8,71%) dan Singapura sebesar USD

konsentrasi ekspor non migas IndonesiaGambar di 9,37 3 milyar (6,88%). Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov) lima negara tujuan utama yakni RRT, Jepang, Dibandingkan dengan tahun 2012, konsentrasi Gambar 6. Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov) Amerika Serikat, India dan Singapura, tercatat ekspor non migas Indonesia ke 5 (lima) negara sebesar 50,6%. Realisasi ini menunjukkan

tujuan ekspor utama mengalami peningkatan

bahwa sebagian besar ekspor non migas

sebesar 0,91%. Pada tahun 2012, angka

Indonesia masih terkonsentrasi pada 5 (lima)

Concentration Ratio pada 5 (lima) negara

negara yang disebutkan di atas.

tujuan ekspor terbesar Indonesia tercatat

Pada tahun 2013, RRT menjadi negara tujuan

sebesar 49,44%. Jika dilihat selama periode

ekspor non migas terbesar Indonesia dengan

2010-2013, nilai konsentrasi ekspor non migas

nilai ekspor sebesar USD 18,92 milyar atau

Indonesia di 5 (lima) pasar tujuan ekspor

sebesar 13,88% dari total ekspor non migas

utama berfluktuatif dengan tren bertambah

Indonesia. Mengikuti RRT, berturut-turut

1,97% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan

Jepang dengan nilai ekspor sebesar USD 14,68

bahwa setiap tahun, selama periode 2010-

Sumber: Kementerian Perdagangan Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).

(diolah).

milyar (10,77%), Amerika dengan nilai Di 2013, semakin bergantung kepada sisiIndonesia lain, kondisi perekonomian negara-5 Kecenderungan semakin Serikat terkonsentrasinya (lima) negara ekspor utama. ekspor non sebesar 13,79dimilyar ekspor migas USD Indonesia 5 (lima)(10,12%), negara negara tujuantujuan ekspor utama (negara CR5) India dengan nilai utama ekspor sebesar 11,87 sudah mulai pulih dari pengaruh krisis tujuan ekspor sedikit USD banyak 44


dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi

Di sisi lain, kondisi perekonomian negara-negara tujuan yang tercatat sebesar USD 140,61 milyar. Nilai ekspor utama (negara CR5) sudah mulai pulih dari pengaruh krisis keuangan Secara negara tidak langsung, tersebut eksporglobal. ke 5 (lima) tujuan hal ekspor utama juga berdampak kepada meningkatnya permintaan barang dari negara-negara Selain kondisi perekonomian, Indonesiatersebut. (RRT, Jepang, Amerika Serikat, India hal lain yang mengakibatkan penurunan nilai konsentrasi dan pada periode Januariekspor non migasSingapura) adalah belum membaiknya harga komoditi ekspor di pasar dunia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan November secara kumulatif volume ekspor non migas2013 Indonesia pada tahun 2013 sebesarjuga 28,01% dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai yang penurunan sebesar 0,77% dihasilkanmengalami lebih kecil dari nilai ekspor tahun 2012.

dibandingkan denganJanuari-November periode yang2013 sama Secara keseluruhan, pada periode nilai ekspor non migas Indonesia tercatat sebesar USD

Negara Lainnya


Pada periode Januari – Desember 2013,

Secara semakin keseluruhan, pada periode Kecenderungan terkonsen-trasinya ekspor Januarinon migas Indonesia di 5 (lima) negara tujuan ekspor utama November 2013oleh nilai ekspor non migas sedikit banyak dipengaruhi belum stabilnya kondisi politik di negara-negara emerging market, sebagai contoh, Indonesia sebesar USD 136,35 milyar pasar Timur Tengah tercatat yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi emerging market ekspor non -migas Indonesia atau mengalami penurunan sebesar 3,03% belum sepenuhnya pulih dari permasalahan politik dan keamanan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi dibandingkan dengan nilai ekspor non migas perekonomian negara-negara tersebut yang berdampak pada nilai impor mereka dari Indonesia. pada periode yang sama tahun sebelumnya

keuangan global. Secara tidak langsung, hal

permintaan akanmengalami produk-produk ekspor non 136,35 milyar atau penurunan sebesar 3,03% dibandingkan dengan nilai ekspor non migas pada periode migas market. yang samaIndonesia/negara tahun sebelumnya yangemerging tercatat sebesar USD 140,61 milyar. Nilai ekspor ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama Selama (RRT, periode Januari-November Indonesia Jepang, Amerika Serikat, India dan 2013, Singapura) pada periode Januari-November 2013 secara kumulatif juga negara-negara yang mengalami kenaikan mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan dengan periode yang samayang tahun 2012. permintaan cukup signifikan akan Sejalan dengan penurunan nilai ekspor non migas Indonesia produk ekspor antara ke sejumlah negara non mitra migas dagang Indonesia utama, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia mengalami kenaikan permintaan lain Turki, Ukraina, Myanmar, Nigeria, akan produk-produk ekspor non migas Indonesia/negara emerging periodePortugal, Januari-November Selandiamarket. Baru,Selama Ghana, Brunei2013, negara-negara yang mengalami kenaikan permintaan yang cukup signifikan akan produk ekspor non migas Indonesia Darussalam, Mozambik, Mauritania, dan antara lain Turki, Ukraina, Myanmar, Nigeria, Selandia Baru, Hungaria. Ekspor migasMozambik, Indonesia ke Ghana, Portugal, Brunei non Darussalam, Mauritania, dan Hungaria. Ekspor non migas Indonesia ke negara-negara negara-negara tersebut tersebut memiliki peluang yang memiliki sangat besarpeluang untuk dapat ditingkatkan mengingat terjadinya masalah perekonomian sangat besaryang untuk dapatpasar ditingkatkan diyang kawasan Uni Eropa merupakan tradisional dari produk ekspor non migas Indonesia dalam beberapa tahun mengingat terjadinya masalah perekonomian terakhir.

tahun 2012. Sejalan dengan penurunan nilai

di kawasan Uni Eropa yang merupakan pasar

ekspor non migas Indonesia ke sejumlah

tradisional dari produk ekspor non migas

negara mitra dagang utama, beberapa negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 4 tujuan ekspor Indonesia mengalami kenaikan Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar) Gambar 7. Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar) SRI LANGKA

SELANDIA BARU NIGERIA

MYANMAR MEKSIKO

UKRAINE

FEDERASI RUSIA MESIR

TURKI

VIETNAM

0,35 0,32 0,40 0,31 0,49 0,38 0,52 0,34 0,58 0,55 0,60 0,49

JAN-NOV 2013

JAN-NOV 2012

0,86 0,79

0,99 0,96 1,23

1,41 2,16 2,06

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).

LAK Kementerian Perdagangan 2013 |33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

45

03


Indikator Kinerja 4: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Akuntabilitas Kinerja ke Negara Tujuan Non-Tradisional

berdampak pada Neraca Perdagangan RI.

Sebagai upaya pengembangan dan promosi


ekspor, Ekspor Kementerian Pertumbuhan Non-Migas Perdagangan ke Negara Tujuanterus NonTradisional mengupayakan penajaman strategi penetrasi dan

diversifikasi

pasar

tujuan

ekspor.

Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor, Kementerian Perdagangan terus mengupayakan penajaman Kementerian Perdagangan telah menetapkan strategi penetrasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kementerian Perdagangan telah menetapkan komitmen komitmen untuk mendorong pertumbuhan untuk mendorong pertumbuhan ekspor ke negara-negara ekspor ke negara-negara baru yang tujuan baru yang merupakan pasar tujuan ekspor non-tradisional Indonesia, dengan tentunya tidak meninggalkan dan tetap merupakanekspor pasar ekspor non-tradisional mengembangkan di negara-negara tujuan tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia, dengan tentunya tidak ekspor Indonesia terhadap negara/kawasan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kondisi-kondisi dimana terjadi meninggalkan dan tetap mengembangkan penurunan permintaan yang dapat berdampak pada Neraca Perdagangan RI. negara-negara tujuan tradisional.Hal ekspor di Saat ini ditetapkan sebanyak 24 negara yang merupakan mengurangi pasarinitujuandimaksudkan ekspor tradisionaluntuk bagi Indonesia. Negaranegara tersebut adalah RRT, Jepang, Amerika Serikat, India, ketergantungan ekspor Indonesia terhadap Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Belanda,

merupakan pasar tujuan ekspor tradisional Filipina, Australia, Jerman, Hongkong, Italia, Spanyol, bagiTaiwan, Indonesia. Negara-negara tersebut Inggris Raya, Belgia, Perancis, Kanada, Denmark, Finlandia,

adalah RRT, Swedia, danJepang, Austria. Amerika Serikat, India,

Penurunan kinerja ekspor total pada tahun 2013 tercermin Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, pada kinerja ekspor ke negara tujuannya, baik negara tujuan tradisional maupunFilipina, non-tradisional. Berdasarkan data Januari Belanda, Taiwan, Australia, Jerman, – November 2013, ekspor non migas Indonesia ke negaraHongkong, Italia, Spanyol, Raya, negara tradisional mencapaiInggris USD 112,52 miliarBelgia, atau mengalami penurunan sebesar 3,99% dibandingkan dengan periode yang Perancis, Kanada, Finlandia, Swedia, sama pada tahunDenmark, 2012. Apabila dilihat dari volume ekspor non migas, pada periode Januari-November 2013 volume danekspor Austria. tercatat sebanyak 566,5 juta ton mengalami kenaikan sebesar 19,37% dibandingkan dengan periode yang sama pada Penurunan kinerja Hal ekspor total pada tahun tahun sebelumnya. ini menunjukkan bahwa faktor harga komoditi ekspor mengalami penurunan yang mengakibatkan 2013menurunnya tercerminnilai pada ekspor negara totalkinerja ekspor non migaske Indonesia. Sementara baik itu, nilai ekspor non-migas Indonesia ke negaratujuannya, negara tujuan tradisional negara non-tradisional pada periode Januari-November 2013

maupun non-tradisional. tercatat sebesar USD 23,82 milyar, mengalami peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 (USD 23,4 Peningkatan nilai ekspor Berdasarkan datamilyar). Januari – November 2013,non migas juga terjadi pada volume ekspor non migas ke negara non

negara/kawasan tertentu, sehingga dapat

ekspor non migas Indonesia ke negara-negara

mengantisipasi kondisi-kondisi dimana terjadi

tradisional mencapai USD 112,52 miliar atau

mengalami penurunan sebesar 3,99% dapat Gambar 5 Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)

penurunan

permintaan

yang

Gambar 8. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)

Sumber: Kementerian Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).


Saat ini ditetapkan sebanyak 24 negara yang

03

dibandingkan dengan periode yang sama pada

dengan periode yang sama tahun 2012 (USD

tahun 2012 (lihat Gambar 3-5). Apabila dilihat

23,4 milyar). Peningkatan nilai ekspor non Mesir, Rusia, Ukraina, Meksiko, Myanmar, Nigeria, Selandia

tradisional. Pada periode Januari-November 2013, volume ekspor ke negara nonekspor tradisional sebesar juta dari volume nontercatat migas, pada24,87 periode ton atau naik sebesar 16,98% dibandingkan dengan volume ekspor periode yang sama tahun 2012 yang tercatat ekspor sebesar Januari-November 2013 volume 21,26 juta ton.

tercatat sebanyak 566,5 juta ton mengalami

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yakni sebesar 15%, maka capaian pertumbuhan ekspor non kenaikan sebesar 19,37% dibandingkan migas Indonesia ke negara non tradisional tidak mencapai targetdengan yang ditetapkan. ini beralasan secara periodeHal yang samamengingat pada tahun keseluruhan ekspor Indonesia di tahun 2013 menunjukkan penurunan sebesar 2 persen. ekspor non-migas sebelumnya. Hal iniPenurunan menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2013, terutama dipengaruhi oleh stagnasi komoditi ekspor mengalami hargafaktor komoditiharga dunia dan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, sehingga memberikan tekanan yang mengakibatkan pada penurunan kinerja perdagangan di beberapa negara.menurunnya Kabarnilai baiknya, kinerja Indonesia tidak totalpenurunan ekspor non migasekspor Indonesia. terjadi di seluruh negara mitra dagang non-tradisional. Kinerja ekspor Indonesia negara mitra non-tradisional, Sementara itu,di 108 nilai ekspor non-migas pada periode Januari – November 2013, menunjukkan tingkat pertumbuhan positif 14,5%, jika dibandingkan dengan Indonesia kesebesar negara-negara non-tradisional nilai ekspor pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun negara-negara tersebut antara lain 2013 Vietnam, Turki, pada periode Januari-November tercatat

Baru,juga dan Srilanka. migas terjadi pada volume ekspor non Untuk mengantisipasi keberlanjutan kondisi penurunan

migas ke negara nonIndonesia, tradisional. Pada periode ekspor non-migas Kementerian Perdagangan terus menggalakkan kegiatan promosi ke pasar-pasar non

Januari-November 2013, volume ekspor ke tradisional, baik melalui partisipasi pada berbagai kegiatan pameran internasional di sebesar negara-negara negara nondagang tradisional tercatat 24,87tersebut, pengiriman misi dagang, maupun mengundang sejumlah internasional negara-negara tradisional untuk jutabuyerston atau dari naik sebesarnon 16,98% melakukan sourcing ke Indonesia (misi pembelian, kunjungan pada penyelenggaraan Expoekspor Indonesia, dan lain-lain) dibandingkan dengan Trade volume periode serta terus berpartisipasi aktif dalam fora internasional dan yang sama tahun 2012 ekspor. yang tercatat sebesar memperluas akses pasar

21,26 juta ton. Jika

dibandingkan

dengan

target

yang

ditetapkan, yakni sebesar 15%, maka capaian pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke negara non tradisional tidak mencapai target

mengalami

yang ditetapkan. Hal ini beralasan mengingat

peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan

secara keseluruhan ekspor Indonesia di tahun

sebesar

USD

23,82

milyar,

Gambar 6 Gambar 9. Trend Ekspor Non ke Migas Indonesia ke Non-Tradisional Negara-Negara Non Tradisional Trend Ekspor Non-Migas Indonesia Negara-Negara 2008 – 2013 (Jan-Nov) 2008 – 2013 (Jan-Nov)

Perdagangan (diolah).


Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah). Sumber: Kementerian

Perdagangan (diolah).


46



47

03


Indikator Kinerja 5: Kontribusi Ekspor Diluar 10 Produk Utama Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor, maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Adapun saat ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 10 jenis produk yang disebut sebagai 10 produk utama, dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, produk elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan kontribusi ekspor di luar 10 produk utama sebesar 53%. Adapun capaian pada tahun 2013 (periode Januari-November) menunjukkan bahwa kontribusi ekspor non-migas di luar 10 produk utama telah mencapai 54% dengan nilai sebesar USD 73,63 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan di


mencatatkan nilai sebesar USD 74,56 miliar dengan kontribusi sebesar 53,03%. Di sisi lain, total ekspor 10 produk utama Indonesia pada periode Januari-November 2013 mencapai USD 62,72 milyar, dengan kontribusi 46% dari keseluruhan ekspor. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 5,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Produk-produk utama yang mengalami penurunan nilai ekspor antara lain adalah produk elektronik (turun 10,94%), karet dan produk karet (turun 11,11%), Sawit (turun 10,89%), produk otomotif (turun 7,77%) dan kopi (turun 4,53%). Sedangkan produk utama lainnya mengalami peningkatan. Adapun produk utama yang mengalami peningkatan signifikan adalah produk udang yang mengalami peningkatan sebesar 20,75% dan produk kakao dengan peningkatan sebesar 15,31%. Selain 10 produk utama, Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan 10 produk ekspor potensial, yakni produkproduk yang nilai ekspornya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih besar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Produk-produk tersebut adalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, produk kerajinan, perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor.

peningkatan sebesar 176,15%. Selanjutnya adalah produk alat kesehatan dengan peningkatan sebesar 19,92%, kulit & produk kulit dan produk makanan olahan dengan peningkatan sebesar 6,59%. Dalam rangka mendorong terwujudnya diversifikasi produk ekspor sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada produk ekspor tertentu, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor non migas Indonesia, Kementerian

03

Perdagangan telah melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2013 antara lain kegiatan seminar, workshop dan pelatihan mengenai pengembangan produk, adaptasi produk, serta sejumlah kegiatan untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di luar 10 produk utama dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pameran (di dalam maupun di luar negeri), misi dagang, maupun dengan melalui instore promotion.


Gambar 7 Gambar 10. Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas

03Akuntabilitas Kinerja melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2013

Indonesia di luar 10 produk utama dengan

antara lain kegiatan seminar, workshop dan

mengikutsertakan dalam kegiatan pameran

pelatihan mengenai pengembangan produk,

(di dalam maupun di luar negeri), misi dagang,



adaptasi produk, serta sejumlah kegiatan

maupun dengan melalui instore promotion.

untuk 10 mempromosikan ekspor memiliki potensi yang cukup besar untuk Selain produk utama, produk Kementerian Gambar 8 Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial (2012-2013) Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial Perdagangan jugaGambar telah 11.menetapkan 10 dikembangkan pada (2012-2013) tahun-tahun mendatang.

awal tahun 2013, yaitu sebesar 101,9%. Jika kondisi ini mampu untuk terus dipertahankan, maka pada tahun-tahun yang akan datang, ekspor Indonesia tidak lagi tergantung pada sejumlah produk tertentu, sehingga penurunan harga suatu produk atau komoditi di pasar dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,97%, dimana pada periode Januari s.d. November 2012, kontribusi ekspor produk-produk di luar 10 produk utama

48


Periode Januari-November 2013, komoditas potensial mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 9,89 miliar, atau menunjukkan penurunan sebesar 4,88% jika dibandingkan dengan nilai ekspor periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, produkproduk tersebut masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada tahun-tahun mendatang. Pada periode Januari-November 2013, kontribusi komoditi ekspor potensial mencatatkan persentase sebesar 7,04%. Secara detail, produk potensial yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah produk tanaman obat dengan

produk ekspor potensial, yakni produk-produk

Pada

yang

kontribusi

nilai

ekspornya

berpotensi

untuk

periode

komoditi

dikembangkan menjadi lebih besar dan

mencatatkan

berkontribusi

Secara

terhadap

ekspor

nasional.

Januari-November ekspor

persentase

detail,

2013,

potensial

sebesar

produk

7.04%.

potensial

Produk-produk tersebut adalah kulit dan

mengalami

produk kulit, peralatan medis, tanaman obat,

signifikan adalah produk tanaman obat

makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan

dengan

produk

kerajinan,

Selanjutnya adalah produk alat kesehatan

perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan

dengan peningkatan sebesar 19,92%, kulit &

kantor.

produk kulit dan produk makanan olahan

perikanan,

produk

peningkatan

peningkatan

yang

yang

sebesar

sangat

176,15%.

Periode Januari-November 2013, komoditas Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).

dengan peningkatan sebesar 6,59%.

potensial mencatatkan nilai ekspor sebesar

Dalam

USD

menunjukkan

diversifikasi produk ekspor sebagai upaya

penurunan sebesar 4,88% jika dibandingkan

mengurangi ketergantungan kepada produk

Gambar 12. Penyelenggaraan Misi Dagang ke Beberapa Negara

9,89

miliar,

atau

rangka

mendorong

terwujudnya


49

03




6) Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (NBI)

2010

2011

2012

47,7

44,97

45,73

Indikator Kinerja 6: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index Indikator Kinerja 6:

Citra suatu di dunia internasional Anholt Nation Brand Skor Dimensi Ekspor negara dalam Simon Index

03

Gambar 9 Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013

“Perbaikan Produk Ekspor Indonesia”Citra Produk Ekspor Indonesia” SasaranCitra Strategis 3: “Perbaikan

Indikator Kinerja


Gambar 13. Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013

2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

47

45,6

97,0

demikian, Kementerian Perdagangan hanya memfokuskan kegiatan nation branding pada anggaran untuk promosi Nation Branding pada tahun 2013 dimensi ekspor. menurun.

Walaupun skor 2013, dan peringkat NBI Indonesia turun di tahun Pada tahun skor dimensi ekspor 2013, sebanyak 15 dari 20 negara memposisikan Indonesia lebih baik mencapai dari tahun angka sebelumnya. Mesir masih menjadi 45,60. Secara negara menurut Nation Branding Index (NBI) NBI Indonesia Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur negara dengan opini paling baik untuk citra Indonesia skor dimensi ekspor merupakan melalui suatu negara menurut Nation Branding spesifik, (peringkat 27). Setelah Mesir,ininegara yang memberikan yang peringkat dikeluarkan oleh beberapa lembaga Index (NBI) yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei opini paling baik adalah Jepang yang diikuti oleh beberapa dari jawaban responden atasMexico, dan survei independen asing. Dalam hal ini, akumulasi independen asing. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan negara emerging market yaitu India, Argentina, mengambil hasil Nation Branding Index (NBI) yang disusun Afrika Selatan. Sementara itu, Australia yang sebelumnya di yang terkait dengan Kementerian Perdagangan mengambil hasilhasil beberapa oleh Simon Anholt. Indeks tersebut merupakan tahunatribut 2012 memberikan penilaian yangpersepsi buruk terhadap citra penggabungan dari sejumlah dimensi yang dianggap Indonesia (peringkat 45), di tahun 2013 memberikan respon masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia. Nation Branding Index (NBI) yang berpengaruh terhadap branding suatudisusun negara,oleh yakni dengan menaikkan peringkat Indonesia ke posisi 39. Di tahun pariwisata, ekspor, pemerintahan, investasi dan imigrasi, Atribut 2013, negara yang memberikan respon paling buruk terhadap tersebut antara lain berkaitan dengan Simon Anholt. Indeks tersebut merupakan kebudayaan, dan masyarakat. Namun demikian, Kementerian citra Indonesia adalah China dan Brazil. Perdagangan hanya memfokuskan kegiatan nation branding kontribusi Indonesia terhadap inovasi di hasil penggabungan dari sejumlah dimensi Apabila dilihat dari atribut individual, Indonesia memiliki pada dimensi ekspor. lebih baik pada kreativitas dan kontribusi bidangkinerja ilmu yang pengetahuan, pengaruh negara yangtahundianggap terhadap Pada 2013, skor berpengaruh dimensi ekspor NBI Indonesia terhadap sains. Terkait atribut dimaksud, Indonesia diapresiasi mencapai angka 45,60. Secara spesifik, skor dimensi ekspor asal (country secara baikof oleh mitra dagang utamakeinginan yaitu Amerika Serikat origin) terhadap branding suatu negara, yakni pariwisata, ini merupakan akumulasi dari jawaban responden atas dan Korea Selatan dimana keduanya menilai bahwa Indonesia beberapa yang terkaitinvestasi dengan persepsi masyarakat masyarakat memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Malaysia dan globalyang untuk membeli suatu ekspor,atribut pemerintahan, dan imigrasi, dunia terhadap ekspor Indonesia. Atribut tersebut antara lain Thailand dengan memposisikan Indonesia di peringkat 32. berkaitan dengan kontribusi Indonesia terhadapNamun inovasi di produk, dan derajat kreativitas suatu negara. kebudayaan, dan masyarakat. Pada survei yang dilakukan di tahun 2013, NBI Simon Anholt bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal (country of melibatkan 20 negara panel yang selanjutnya memberikan origin) terhadap keinginan masyarakat global untuk membeli persepsi mereka terhadap 50 negara yang disurvei. Dua puluh suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara. negara adalahPerdagangan Argentina, Australia, Brazil, Canada, LAK tersebut Kementerian 2013 |39 Persentase capaian skor NBI dimensi ekspor pada tahun 2013 China, Mesir, Perancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Mexico, hanya mencapai 97,02% dibandingkan dengan target yang Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Swedia, Turki, telah ditetapkan pada awal tahun. Jika dibandingkan dengan Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Di antara ke-20 negara skor dimensi ekspor tahun 2012 sebesar 45,73, skor NBI tersebut, Mesir merupakan negara dengan opini paling dimensi ekspor tahun 2013 mengalami penurunan sebesar baik untuk citra Indonesia. Jepang merupakan negara yang 0,13 poin. Penurunan juga dialami pada peringkat Indonesia, memberikan opini baik, lebih baik dibandingkan dengan dari peringkat 38 di tahun 2012 menjadi peringkat 40 dari 50 opini negara ini terhadap Indonesia pada tahun 2012. Selain negara yang disurvei di tahun 2013. Mesir dan Jepang, Indonesia juga mendapatkan peringkat yang baik dari beberapa negara emerging market antara lain Penurunan skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s NBI India, Argentina, Meksiko, dan Afrika Selatan. Sementara itu, ditengarai merupakan dampak dari efisiensi/penghematan negara yang memberikan respon paling buruk terhadap citra anggaran Kementerian Perdagangan, sehingga alokasi Indonesia adalah China, Brazil dan Australia.

biasanya diukur melalui peringkat suatu

50




Walaupun skor dan peringkat NBI Indonesia turun dari di tahun 2013, ekspor, sebanyak 15 dari 20 Jika ditinjau atribut dimensi Indonesia memiliki profil dimensi ekspor yang stabil, memiliki peringkat 39 dan negara memposisikan Indonesia lebih baik 40 pada atribut dimensi ekspornya. Namun demikian, pada tahundari 2013,tahun produksebelumnya. ekspor Indonesia mendapatkan penilaian Mesir masih menjadi yang rendah dari China, Brazil, Jerman, Italia dan Australia. Untuknegara atribut dengan kreativitas dan paling kontribusi ilmu opini baikterhadap untuk citra pengetahuan, secara global Indonesia mendapatkan penilaian yang Indonesia lebih baik. Kreatifitas mendapatkan baik (peringkat 27). penilaian Setelah yang Mesir, di beberapa negara antara lain adalah Argentina, India, Afrika negara yang Untuk memberikan opini terhadap paling baik Selatan dan Inggris. atribut kontribusi ilmu pengetahuan, Indonesia mendapatkan penilaian yang tinggi adalah Jepang yang diikuti olehyaitu beberapa terutama di partner dagang utama Indonesia Amerika Serikat dan Korea Selatan. Indonesia menempati peringkat negara emerging market yaitu India, yang lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand di kedua negara tersebut. Argentina, Mexico, dan Afrika Selatan. Untuk atribut kualitas produk, Indonesia masih mendapatkan Sementara Australia di penilaian buruk dariitu, beberapa negarayang panelsebelumnya dengan peringkat ke-40. Perbedaan yang mencolok diantara atribut-atribut tahun 2012 memberikan penilaian yang buruk ekspor terjadi di beberapa negara, antara lain adalah Jerman dan Australia. Di Jerman, penilaian mengenai kualitas45), produk terhadap citra Indonesia (peringkat di menempati peringkat 47, sedangkan untuk atribut kreativitas dan tahun kontribusi2013 terhadap ilmu pengetahuan memberikan responmenempati dengan peringkat 42 dan 40. Sedangkan di Australia, atribut kualitas produk ekspor Indonesia menempati peringkat sementara menaikkan peringkat Indonesia ke43posisi 39. atribut kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kreativitas Di tahun 2013, negara yangdemikian, memberikan menempati peringkat 37 dan 38. Namun kualitas produk ekspor Indonesia memiliki penilaian yang baik di Mesir,

respon paling buruk terhadap citra Indonesia adalah China dan Brazil. Jepang, Argentina, Meksiko dan Turki yang menempatkan Indonesia dengan peringkat 34 ke atas. Jika dibandingkan dengan atribut negara-negara lain di ASEAN, Apabila dilihat dari individual, untuk dimensi ekspor di tahun 2013, Indonesia masih berada

Indonesia kinerja yang lebih baikThailand di bawah memiliki negara-negara lain seperti Singapura,

dan Malaysia. Pada tahun 2013, skor dimensi Singapura dan

pada kreativitas danpeningkatan kontribusidibandingkan terhadap dengan Thailand mengalami tahun 2013. Seperti Indonesia, pada tahun 2013 Malaysia juga

sains. Terkait atribut dimaksud, Indonesia mengalami penurunan skor dimensi ekspor.

diapresiasi secara oleh mitra dagang di mata Sebagai upaya untukbaik membangun citra Indonesia dunia, pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen

utama yaitu Amerika Serikat dan lain Korea PEN telah melakukan sejumlah upaya, antara pembuatan

materi iklan televisi (television commercial/TVC) untuk

Selatan dimanaserta keduanya menilai bahwa Nation Branding penayangan TVC tersebut di 4 (empat) media elektronik internasional, yakni CNN, BBC, CNBC, dan Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik

Bloomberg. TVC Nation Branding tersebut memvisualkan informasi-informasi tentang potensi yang dibandingkan Malaysia dan keberagaman Thailand dengan dimiliki Indonesia dengan gaya bahasa yang promotif dalam mempertahankan citra positif dan persepsi yang kuat dimata memposisikan Indonesia di peringkat 32. para pelaku usaha luar negeri (buyers) bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang potensial untuk melakukan Pada surveiperdagangan yang dilakukan di tahun 2013, NBI tentang kemitraan serta menyebarkan informasi kebijakan perdagangan Indonesia yang didukung dengan Simon Anholtstatements, melibatkan 20 negara panel testimonials, dan success stories dari para buyer yang telah berhasil memulai dan mengembangkan kemitraan yang selanjutnya memberikan persepsi perdagangan dengan pelaku usaha Indonesia.

mereka terhadap 50 negara yang disurvei.

LAK Kementerian 2013 |412013 Laporan AkuntabilitasPerdagangan Kinerja Kementerian Perdagangan

51

03

03Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Selain itu, pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga telah melakukan kegiatan Indonesian Night di 2 (dua) event besar sebagai upaya untuk membangun citra Indonesia di mata dunia. Indonesian Night 2013 menampilkan rangkaian kegiatan mulai dari sajian kuliner nusantara, pameran batik, perhiasan dan spa, hingga pentas seni budaya Indonesia yang dikemas secara modern. Event besar tersebut adalah pada penyelenggaraan World Economic Forum 2013 di Davos, Swiss dan penyelenggaraan St. Gallen Symposium Ke-43 di University of St. Gallen, Swiss. Kegiatan Indonesian Night di kedua event tersebut mendapatkan respon yang baik dari para



peserta kegiatan dan diharapkan akan dapat menciptakan citra Indonesia yang baik di mata dunia yang pada akhirnya akan mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia.


Kementerian Perdagangan terus melakukan upaya untuk membangun serta meningkatkan citra Indonesia dimata dunia. Untuk lebih memaksimalkan pembangunan dan peningkatkan citra Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk melakukan mapping negara-negara/kawasan yang menjadi sasaran pembangunan citra Indonesia, sehingga kegiatan pencitraan lebih terfokus.

Internasional

“Peningkatan Peran dan Kemampuan “Peningkatan Peran dan Kemampuan DiplomasiDiplomasi Perdagangan Perdagangan Internasional 2013 Indikator Kinerja 7)

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

8)

Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

2010

2011

2012

140

259

-

-

Indikator Kinerja 7: Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan Internasional


Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan Internasional

Dilihat dari atribut individual, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik pada kreativitas dan kontribusi terhadap sains

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan dan peningkatkan citra Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk melakukan mapping negara-negara/ kawasan yang menjadi sasaran pembangunan citra Indonesia, sehingga kegiatan pencitraan lebih terfokus.

03

Secara

umum,

tujuan

kebijakan

Target

Realisasi

Capaian (%)

260

248

323

130,2%

-

10%

47,5%

475%

Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan

peningkatan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2013,

menjalankan proses-proses negosiasi di forum bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya beberapa pertemuan yang dilaksanakan secara back to back

Multilateral, Bilateral. Dalam selamaRegional, pertemuanmaupun tersebut. Berikut ini adalah beberapa hasil

perundingan perdagangan internasional yang penting dan Secara umum, tujuan kebijakan perdagangan internasionalperjalanan proses negosiasi tersebut telah disepakati pada tahun 2013. perdagangan internasional adalah untuk adalah untuk meningkatkan akses pasar dan fasilitasi ekspor serta mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tertentu,Kementerian Perdagangan telah menetapkan meningkatkan pasar dan kinerja fasilitasi yang pada akhirnyaakses akan meningkatkan ekspor 1) MoU Promosi Perdagangan RI-Liberia Indonesia. Untuk mencapai itu semua, Pemerintah Indonesiatarget sebesar 248 hasil perundingan (Report of ekspor serta mengurangi ketergantungan c.q Kementerian Perdagangan memanfaatkan seluruh MoU ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2013, Meeting, Summary discussion, potensi sumber daya yang dimiliki melalui peningkatan bersamaan denganofkunjungan balasanMoU, Presiden Liberia pada pasar ekspor tertentu, yang pada peran dan kemampuan dalam berdiplomasi di bidang ke Indonesia. MoU ini diharapkan dapat mengembangkan Agreed Minutes Protocol, dan Joint Report) perdagangan internasional dan meningkatkan intensitas dan memfasilitasi peningkatan hubungan perdagangan akhirnya akan meningkatkan kinerja ekspor partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional untukpada tahun kedua 2013. negara.Realisasi Dengan pencapaian semangat kerja sama Selatantarget Indonesia. Untuk mencapai itu semua, memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Selatan diharapkan kedua negara dapat mengidentifikasi potensi kerja sama perdagangan dan mengeksplorasi bidang Untuk mencapaiIndonesia sebuah kesepakatan perdaganganadalah sebesar 323 hasil perundingan atau Pemerintah c.q Kementerian promosi perdagangan bilateral dengan berbagai kegiatan internasional, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian sebesarberupa 130,24%. pertukaran informasi secara berkelanjutan, seminar, Perdagangan menjalankan proses-proses negosiasi di forum Perdagangan memanfaatkan seluruh potensi simposium, pameran dagang, misi dagang, kunjungan Multilateral, Regional, maupun Bilateral. Dalam perjalanan lapangan, dan studi pemasaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat sumber daya yang dimilikiPerdagangan melaluitelah proses negosiasi tersebut Kementerian menetapkan target sebesar 248 hasil perundingan (Report peningkatan peranof dan kemampuan dalam of Meeting, Summary discussion, MoU, Agreed Minutesdilihat bahwa target indikator Jumlah hasil 2) Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Protocol, dan Joint Report) pada tahun 2013. Realisasi perundingan perdagangan internasional terus Related to Trade in Goods berdiplomasi di sebesar bidang perdagangan pencapaian target adalah 323 hasil perundingan atau Persetujuan Protocol dari to Amend ASEAN Economic sebesar 130,24%. peningkatan tahunCertain 2011-2013 internasional dan meningkatkan intensitas mengalami Agreements Related to Trade in Goods (Protokol untuk Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Mengubah Ekonomi ASEAN Tertentu terkait pulaPerjanjian oleh peningkatan realisasi partisipasi di perundingan berbagai perdagangan forum yang diikuti target indikatorIndonesia Jumlah hasil Perdagangan Barang) ditandatangani disela-sela The 19th internasional terus mengalami peningkatan dari tahun capaianASEAN target hasil Retreat,di perundingan Economic Ministers’ Hanoi pada tanggal 8 internasional untuk memperjuangkan 2011-2013 yang diikuti pula oleh peningkatan realisasi Maret 2013. Protokol ini adalah untuk mengubah perjanjian capaian target hasil perundingan perdagangan. Capaianperdagangan. Capaian realisasi yang melebihi kepentingan nasional Indonesia. ekonomi ASEAN tertentu terkait perdagangan barang dengan realisasi yang melebihi target tersebut disebabkan adanya tujuan: (i) Membentuk suatu landasan hukum untuk kerja beberapa pelaksanaan perundingan atau sidang yang belumtarget tersebut disebabkan adanya beberapa sama ekonomi di bidang perdagangan barang antara negaraUntuksebelumnya. mencapaiKesempatan sebuah Indonesia kesepakatan dijadwalkan menjadi negara anggota ASEAN dalam skema perdagangan bebas; tuan rumah Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)pelaksanaan perundingan atau sidang yang dan (ii) mengharmonisasikan perjanjian perdagangan barang perdagangan internasional, Pemerintah dan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization di bawah pilar ekonomi ASEAN sesuai dengan persetujuan (KTM-WTO) IX, juga menjadi salah satu faktor pendukung ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). LAK Kementerian Perdagangan 2013 |45

52



53

03


3) Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan R.I. dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua menteri masing kedua negara pada tanggal 23 April 2013 dengan tujuan untuk memperluas dan memfasilitasi perdagangan barang dan mendorong iklim penanaman modal. Kesepakatan ini merupakan payung kerja sama antar kedua pemerintah yang dapat dijadikan sebagai landasan/platform bagi kalangan pelaku usaha Indonesia dan Myanmar untuk melakukan kerja sama bisnis baik perdagangan, produksi ataupun investasi diberbagai sektor antara lain: rice milling, pembangkit listrik, konstruksi, perkebunan karet dan kelapa sawit, kedirgantaraan dan sebagainya. Di bidang investasi, kedua pemerintah menyambut baik peningkatan investasi Indonesia di Myanmar yang hingga tahun 2012 telah mencapai US$ 241 juta. Kedua pemerintah juga mendukung keinginan BUMN dan kalangan usaha swasta Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar di bidang telekomunikasi, pertambangan, perbankan dan infrastruktur. Pemerintah Myanmar secara khusus mengundang investasi Indonesia di bidang perikanan dan peternakan, pertanian, pariwisata, transportasi, eksplorasi migas dan pengembangan sektor kelistrikan di Myanmar.

54



4) MoU on Rice Trade Antara Indonesia dan Myanmar MoU on Rice Trade antara Indonesia dan Myanmar ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan R.I dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar, pada tanggal 23 April 2013, oleh kedua menteri masing kedua negara. Di bidang ketahanan pangan dan energi kedua Kepala Negara sepandangan bahwa kerja sama ketahanan pangan dan energi di antara kedua negara bersifat saling melengkapi dan mendorong peningkatan kerja sama ini melalui investasi, riset dan pengembangan (R&D). Hal ini di perkuat dengan disepakatinya kerja sama serta peningkatan kapasitas produksi dan kualitas beras, pupuk dan serta revitalisasi MoU on Rice Trade bidang pertanian. Penandatanganan MoU on Rice Trade antar kedua negara dilakukan sebagai alternatif pengadaan impor beras bilamana diperlukan Indonesia. Capaian Kementerian Perdagangan pada Tahun 2013 juga didukung dengan kesuksesan penyelenggaraan dua sidang besar internasional yaitu: (i) Rangkaian Pertemuan APEC sektor Perdagangan, dan (ii) Penyelenggaraan KTM WTO IX.

03

1) Rangkaian Pertemuan APEC sektor Perdagangan

2) Penyelenggaraan KTM IX WTO

Indonesia kembali memegang tongkat kepemimpinan forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2013, rangkaian pertemuan APEC pada sektor perdagangan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di Indonesia selaku tuan rumah, yaitu: (i) APEC Senior Official Meeting (SOM) ke-1 and Related Meeting, pada tanggal 24 Januari-8 Februari 2013, di Jakarta; (ii) Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) APEC yang didahului dengan (iii) pertemuan ke-2 pejabat senior (SOM2) pada tanggal 17-21 April 2013, di Surabaya; (iv) APEC Senior Official Meeting (SOM)-3 and Related Meeting, pada tanggal 26 Juni 6 Juli 2013, di Medan; dan (v) APEC Economic Leaders Weeks, pada tanggal 1-8 Oktober 2013, di Bali.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Desember 2013 di Bali, telah berhasil menyepakati “Paket Bali”, secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) isu utama yaitu:

Secara umum, keketuaan Indonesia pada APEC 2013 telah berjalan dengan sukses dan berhasil menyepakati tujuh butir kesepakatan strategis, yaitu: 1. Menyepakati untuk menggandakan upaya mencapai Bogor Goals pada 2020; 2. Menyepakati peningkatan perdagangan intra-APEC atau intrakawasan, melalui fasilitasi perdagangan, pengembangan kapasitas, dan memfungsikan sistem perdagangan multilateral; 3. Menyepakati percepatan konektivitas fisik, institusional dan orang; 4. Menegaskan kembali komitmen memperjuangkan pertumbuhan global yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif; 5. Dalam melihat keterbatasan sumber daya, para pemimpin sepakat bekerja sama meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air di kawasan. ini selaras juga dengan tujuan menjaga dampak perubahan iklim; 6. Menyepakati untuk memastikan sinergi APEC dan komplementaritas dengan proses multilateral dan regional lain, seperti East Asia Summit dan G20;

1. Isu Fasilitasi Perdagangan bukan hanya menjadi kepentingan negara maju saja, tapi juga merupakan kepentingan negara berkembang dan LDCs karena semangatnya adalah menciptakan kelancaran arus ekspor dan impor dengan mengurangi atau bahkan meniadakan biaya ekonomi tinggi. Negara berkembang dan LDCs memiliki hak untuk memperoleh kelonggaran dalam menerapkan fasilitasi perdagangan bahkan mensyaratkan “capacity building” sebelum menerapkan fasilitasi perdagangan tersebut. 2. Di sektor Pertanian, capaian terpenting dalam Paket Bali adalah disepakatinya solusi sementara bagi aspirasi negara berkembang, yakni untuk meningkatkan subsidi di sektor pertanian melampau batas maksimum yang diatur dalam Persetujuan Pertanian (yaitu 10% dari output pertanian), sementara solusi permanen dirundingkan dalam waktu empat tahun. 3. Untuk isu Pembangunan, negara berkembang dan LDCs memperoleh hak “Monitoring Mechanism” yaitu suatu hak untuk melakukan pengawasan apakah ketentuan “Special and Differential Treatment” diimplementasikan secara benar atau sekedar pemanis belaka. Secara umum kesepakatan yang dihasilkan pada KTM WTO ke-9, yaitu Persetujuan General Services, Public Stockholding, administrasi Tariff Rate Quota, Export Competition, Pengaturan Kapas untuk LDCs, Preferential Rules of Origin untuk LDCs, Duty-Free Quota-Free untuk LDCs, Services Waiver untuk LDCs, dan Monitoring Mechanism ketentuan Special and Differential Treatment.

7. Menyepakati bahwa kolaborasi yang erat dengan sektor bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

55

03



Indikator Kinerja 8: Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA ASEAN Pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun 2013 kinerja kerjasama perdagangan internasional tidak hanya diukur berdasarkan jumlah hasil perundingan perdagangan internasional saja, melainkan juga diukur melalui ‘Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Mitra FTA di lingkup ASEAN’. Pemantauan dan pengukuran atas indikator kinerja ini menjadi penting di tahun 2013-2014 untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam mengahadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015. Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau nontarif. Dalam kerangka kerja sama regional, hingga saat ini ada beberapa kerja sama FTA yang melibatkan Indonesia baik di

lingkup internal ASEAN maupun eksternal ASEAN (ASEAN+1), yaitu: (i) ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang menggunakan SKA Form D; (ii) ASEAN - India Free Trade Area (AI-FTA) yang menggunakan SKA Form AI; (iii) ASEAN - KOREA Free Trade Agreement (AK-FTA) yang menggunakan Form AK; dan (iv) ASEAN China - Free Trade Area (ACFTA) menggunakan Form E. Dengan melihat nilai perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA, maka dapat terlihat bagaimana diplomasi perdagangan yang selama ini dilakukan khususnya dalam kerangka kerja sama regional dapat ikut meningkatkan akses pasar bagi pasar ekspor non-migas Indonesia. Berikut adalah matrik nilai jumlah penggunaan SKA dan nilai FOB (USD) periode tahun 2012 hingga tahun 2013. Dari matriks di bawah, jika dibandingakan total nilai FOB Tahun 2012 adalah sebesar USD 50.102.427.297,12 sedangkan tahun 2013 naik 47,5% menjadi USD 95.522.221.963,53. Dari kenaikan nilai tersebut dapat dilihat bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) cukup membawa dampak pada peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA khususnya dalam kerangka regional.

03

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri” Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi. Secara umum, sebagian besar perijinan sudah dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara khusus mengelola perijinan Kementerian Perdagangan agar lebih efisien melalui penerbitan perijinan secara online, dan upaya lainnya untuk mengurangi waktu proses penerbitan ijin. Upaya-upaya tersebut diukur menggunakan beberapa indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Indikator-indikator ini dapat dijelaskan secara terperinci kinerjanya melalui penjelasan di bawah.

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi.

03Akuntabilitas Kinerja Tabel 9 Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA Periode Tahun 2012 s.d. DesemberJenis 2013Form SKA Tabel 9. Realisasi Penerbitan SKA4Berdasarkan Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013

JENIS FORM SKA

2012 JUMLAH SKA

1 JAN-4 DES 2013

NILAI FOB (USD)

JUMLAH SKA

NILAI FOB (USD)

FORM AI

17,967

8,646,652,631.10

19,568

15,947,958,122.90

FORM AK

40,269

9,719,777,114.08

40,210

8,943,645,664.49

FORM D

130,040

16,238,890,467.47

126,939

39,492,426,989.65

FORM E

49,528

15,497,107,084.47

49,188

31,138,191,186.49


Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri” 2013 Indikator Kinerja

9) 56

Jumlah Pelayanan Perizinan

2010

2011

2012

12 jenis

15 jenis

6 hari

5 hari

PDNAkuntabilitas Secara Kinerja Online Laporan Kementerian Perdagangan 2013

10) Rata-rata Waktu

Target

Realisasi

Capaian (%)

12 jenis

11 jenis

12 jenis

109,1

3,5 hari

4 hari

2 hari

150


57

49,528

FORM E

03

15,497,107,084.47

49,188

31,138,191,186.49


Akuntabilitas Sasaran Strategis Kinerja 5:


“Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri” tahun 2012, perizinan dibidang perdagangan dalam negeri berkurang menjadi 12 perizinan.

2013 Indikator Kinerja

9)

Jumlah Pelayanan Perizinan PDN Secara Online

10) Rata-rata Waktu

Penyelesaian Perizinan PDN

11) Perizinan Ekspor dan Impor

yang dapat dilayani secara online

12) Rata-rata waktu

penyelesaian perizinan ekspor dan impor

2010

2011

2012

12 jenis

15 jenis

6 hari

53 jenis

Realisasi

Capaian (%)

2. Tidak adanya penambahan jenis izin baru dibidang perdagangan dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2013.

12 jenis

11 jenis

12 jenis

109,1

5 hari

3,5 hari

4 hari

2 hari

150

Menilik alasan-alasan di atas, maka saat ini hanya terdapat 12 jenis perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dimana seluruh 12 jenis perizinan ini yang sudah dapat dilayani secara online.

55 jenis

55 jenis

75 jenis

83 jenis

110,7

2 hari

2 hari

2 hari

memiliki

Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara

kewenangan untuk menerbitkan perijinan

khusus mengelola perijinan Kementerian

dan

kepada Indikator Kinerjamasyarakat. 9:

fungsinya

Perijinan tersebut dibagi

Perdagangan

agar

lebih

efisien

melalui

109%

JumlahkePelayanan Dalam Negeri dalam Perizinan beberapaPerdagangan sektor, di antaranya Secara Online

penerbitan perijinan secara online, dan upaya

perdagangan dalam negeri. perdagangan luar

lainnya untuk mengurangi waktu proses

negeri, dan periode perdagangan berjangka Sama halnya dengan sebelumnya di tahun komoditi. 2012, saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri Secaraoleh umum, sebagian besar perijinan sudah yang dilayani Kementerian Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online. Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 17 perizinan. Apabila mengacu kepada target Rencana Strategis maka pada tahun 2013 capaian yang diperoleh adalah sebesar 109%.

penerbitan ijin. Upaya-upaya tersebut diukur

Alasan mengapa capaian yang diperoleh adalah sebesar angka tersebut di atas dikarenakan beberapa hal: 1. Sejak dua tahun lalu, Kementerian Perdagangan tidak melakukan perubahan jumlah perizinan dibidang perdagangan dalam negeri. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan mendelegasikan 3 (tiga) perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam rangka efisiensi kegiatan perizinan. Ketiga perizinan yang didelegasikan kepada BKPM yaitu: Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). Melalui pendelegasian itu, maka sejak

58


Di masa yang akan datang, Kementerian Perdagangan akan terus berupaya untuk meningkatkan performa penyelesaian perizinan secara menyeluruh. Salah satu wacana upaya untuk meningkatkan performa tersebut adalah membentuk unit khusus seperti UPP dengan level setingkat Eselon II dengan tugas khusus untuk memproses seluruh perizinan di Kemendag di bawah satu pintu. Wacana tersebut sampai saat ini masih terus dikonsultasikan oleh Kemendag dengan para pemangku kepentingan terkait.

Indikator Kinerja 11: Jumlah Perizinan Ekspor-Impor Secara Online

100

dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit

tugas

Perdagangan,

3 hari

sesuai

dengan

Indikator Kinerja 10: Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

4 hari

Kementerian

Target

03

menggunakan beberapa indikator, seperti

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian LAK Kementerian Perdagangan 2013 |53 Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online. Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 17 perizinan. Apabila mengacu kepada target Rencana Strategis maka pada tahun 2013 capaian yang diperoleh adalah sebesar 109%.

Pada tahun 2013, realisasi indikator kinerja “Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan Perdagangan Dalam Negeri” adalah 2 hari kerja. Artinya dari 12 jenis perizinan dibidang perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, secara rata-rata seluruhnya dapat diselesaikan proses penyelesaiannya dalam waktu 2 hari. Realisasi ini melebihi target yang terdapat pada kontrak kinerja yang sebesar 4 hari, atau capaiannya mencapai 150% dari target. Semakin singkatnya waktu penyelesaian perizinan dibidang perdagangan dalam negeri ini dapat dicapai karena andil dari beberapa faktor. Pertama, penerapan sistem pengurusan perizinan secara online membuat waktu pemrosesan menjadi lebih efisien. Kedua, adanya fasilitas Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) di Kementerian Perdagangan membuat birokrasi pengurusan perizinan menjadi lebih pendek, sehingga dapat mempersingkat waktu pemrosesan penyelesaian perizinan. Ketiga, sumber daya manusia yang bertanggung jawab memproses perizinan juga semakin terlatih dan tangkas.

Indikator Kinerja: “Jumlah Perizinan Ekspor-Impor Secara Online” pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu. Jenis perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 83 jenis. Sedangkan, target yang dicanangkan pada awal tahun jumlah perijinan ekspor-impor yang dapat dilayani secara online dapatmencapai 75 jenis. Sehingga, capaian indikator kinerja ini mencapai 110,6%. Daftar perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mengakibatkan pula pesatnya tuntutan kecepatan informasi dan pelayanan yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas infrastruktur suatu wilayah. Hal ini hanya dapat difasilitasi dengan suatu sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang memiliki visi “Pelayanan Global Tanpa Batas dan Hambatan”. Dari visi penyediaan sarana layanan yang tanpa batas inilah, Kementerian Perdagangan melakukan pembangunan sistem perizinan secara elektronik (e-licensing) yang disebut “INATRADE”. INATRADE adalah sistem informasi


Tabel 10 . Jenis Perizinan Ekspor dan Impor yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013 Tabel 10. Jenis Perizinan Ekspor dan Impor yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013

No 1 2 3

Jumlah (jenis)

Jenis Perizinan UPP REGISTRASI (8 Jenis Impor NPIK & 7 Jenis IT Produk Tertentu) UPP NON REGISTRASI BACK OFFICE Total

15 15 63 83

Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

Perkembangan teknologi informasi yang

Tujuan dibuatnya sistem ini adalah

sangat pesat mengakibatkan pula pesatnya

mengembangkan

sistem

pemrosesan

tuntutan kecepatan informasi dan pelayanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013 perizinan yang memudahkan aktivitas seluruh

59

03


Kementerian Perdagangan sebagai sarana dalam menerbitkan perizinan yang pengajuannya dapat dilakukan secara manual maupun online. INATRADE diciptakan sebagai solusi nyata pelayanan tanpa tatap muka yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondusif. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah mengembangkan sistem pemrosesan perizinan yang memudahkan aktivitas seluruh petugas terkait di Kemendag, memudahkan manajemen pengolahan data, memudahkan pertukaran data antar instansi dan menyediakan sistem pengajuan perizinan secara online sesuai tuntutan masyarakat usaha / internasional. Hal-hal diatas merupakan upaya penyerderhanaan proses perizinan serta perbaikan fungsi pelayanan perizinan (ekspor dan impor) agar pelayanan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, transparan, dan terprediksi (good governance) kepada publik secara terpadu. Selain itu, INATRADE juga telah tersinkronisasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW). Dengan fasilitas Single Sign On (SSO) pada INATRADE, memungkinkan pengguna hanya perlu menggunakan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya INATRADE, melainkan juga portal INSW. Ketika pengguna sistem Indonesia National Single Window (INSW) telah masuk kedalam sistem tersebut, maka tidak perlu lagi login ke sistem aplikasi Kementerian/ Lembaga lainnya yang sudah terintegrasi pada INSW (cukup sekali login, kemudian dapat mengakses ke sistem yang sudah terintegrasi). Sistem Single Sign On (SSO) ini telah diimplementasikan sejak bulan Juni 2012 di Kementerian Perdagangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa visi Kementerian Perdagangan adalah “Mewujudkan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi


serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan,” dimana sasaran yang akan dicapai dari visi dimaksud antara lain dengan penyederhanaan proses perizinan baik perijinan dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Indikator Kinerja 12: Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor-Impor Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP), telah dilakukan pendelegasian wewenang untuk menerbitkan perijinan di sektor perdagangan dari Menteri Perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Hal ini dituangkan dalam Permendag Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasi-an Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Total izin yang didelegasikan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Permendag ini adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) dimana pada tahun 2013 bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) jenis perijinan yang terdiri dari 28 perijinan impor, 2 perijinan ekspor (DAGLU), 12 perijinan perdagangan dalam negeri (DAGRI), 2 perijinan perdangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) serta penambahan ijin untuk produk hortikultura dan hewan produk hewan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perdagangan, status UPP Kementerian Perdagangan mulai bulan April 2012 mengalami perubahan dimana UPP Kementerian Perdagangan yang sebelumnya hanya sebagai loket penerimaan permohonan, penyimpanan pendistribusian kepada pemroses dan penyerahan ijin yang sudah jadi, saat ini berdasarkan Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012,

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online.

status UPP Kementerian Perdagangan juga dapat melakukan pemrosesan perijinan. Dengan tugas dan fungsi yang baru ini maka diharapkan pelayanan perijinan perdagangan kepada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas pelayanan maupun waktu penyelesaian perijinan. Menteri Perdagangan secara resmi telah meluncurkan Mandatory Online bagi pengajuan beberapa jenis perijinan di bidang perdagangan, di Kantor Kemendag pada tanggal 3 Juli 2013. Dengan diluncurkannya Mandatory Online ini, proses perijinan tidak lagi dilakukan secara manual. Pengembangan sistem online ini juga akan memudahkan pengolahan data, serta pertukaran data antar instansi. Ini juga bagian dari komitmen untuk menerapkan good governance dan meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia. Adapun jenis perijinan yang termasuk dalam kategori Mandatory Online, yaitu Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk atau komoditas beras, jagung, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronika dan komponennya, serta mainan anak-anak; Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT) untuk produk elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik; Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI) untuk produk hortikultura; serta IT, PI dan Persetujuan Ekspor (PE) untuk hewan dan produk hewan. Saat ini, Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan dengan rata-rata 2 (dua)hari kerja, untuk jenis perijinan yang sifatnya registrasi (NPIK dan IT Produk Tertentu) sedangkan perijinan lainnya (non registrasi) diterbitkan dengan rata-rata 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Sehingga, persentase capaian IK-6: “Waktu Penyelesaian Perijinan Ekspor-Impor” pada tahun 2013 dapat mencapai 100%. Sedangkan rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9 (sembilan) hari kerja. Dalam rangka pelayanan satu atap antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian untuk komoditi hortikultura telah dilakukan sejak bulan Mei tahun ini, adapun terkait dengan pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk semester I tahun 2014 telah dibuka pengajuannya dari tanggal 4 November sampai dengan 25 November 2013 melalui website Inatrade ke Kementerian Pertanian. Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar, kemudian RIPH yang telah disetujui akan langsung dikirim secara online ke Kementerian Perdagangan. Setelah mendapatkan RIPH, pelaku usaha dapat mengajukan Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP) Hortikultura secara online ke Kementerian Perdagangan

60


03

100% Waktu Penyelesaian Perijinan Ekspor-Impor pada tahun 2013 dapat mencapai 100%. Sedangkan rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9 (sembilan) hari kerja.

yang kemudian langsung diproses dibagian pemroses di Kementerian Perdagangan Permohonan Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP) Hortikultura yang telah disetujui akan langsung dikirim secara elektronik ke Indonesia National Single Window(INSW), dan dokumen perijinan (hardcopy) berupa PI/IP serta RIPH Hortikultura dapat diambil oleh pelaku usaha di loket UPP Kementerian Perdagangan. Selama proses permohonan Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP) Hortikultura, pelaku usaha dapat melakukan document tracking secara online dan akan dikirimkan email notifikasi ke email pemohon apabila permohonannya telah selesai Permohonan Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP)Hortikultura diterbitkan dalam waktu 2 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap, benar dan telah dilakukan verifikasi lapangan (jangka waktu verifikasi 3 hari) Surat Persetujuan Impor (SPI) Hortikultura akan diterbitkan bulan Desember 2013 dan akan berlaku per Januari 2014 s/d Juni 2014, sedangkan untuk komoditi cabe merah dan bawang merah hanya berlaku untuk 3 bulan. Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan ditargetkan sampai dengan tahun 2014 seluruh perijinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sudah dapat dilakukan secara online dan paperless sehingga diharapkan tidak ada lagi tatap muka antara pelaku usaha dengan pemroses perijinan, sekaligus mengeliminasi proses


61

03



pelayanan tidak resmi lainnya. Sekaligus terciptanya integrasi layanan elekronik dengan sistem IndonesiaNational Single Window (INSW) untuk percepatan proses customs clearance dan cargo release yang saat ini telah diimplementasikan sekaligus pula dimulainya integrasi ASEAN Single Windows menuju ASEAN Economic Community 2015. Disamping itu, keberhasilan sistem INATRADE nantinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu, bersih dan transparan dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern, baik itu dari dinas maupun instansi terkait yang terlibat dalam proses penerbitan perijinan. Secara bertahap pula akan dibuka akses online data INATRADE bagi layanan publik disemua Instansi sesuai dengan standar jaringan layanan Indonesia National Single Window(INSW) yang diharapkan bersama sama dapat memberikan nilai kompetitif bagi iklim usaha di Indonesia dalam menghadapi persaingan global antar negara.




INATRADE nantinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu, bersih dan transparan dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern, baik itu dari dinas maupun instansi terkait yang terlibat dalam proses penerbitan perijinan.

“Peningkatan Output Sektor Perdagangan”

“Peningkatan Output Sektor Perdagangan” Indikator Kinerja

2010

2011

2012

13) Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

8,70%

4,10%

14) Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

-

15) Capaian transaksi multilateral di bidang PBK (Lot) 16) Capaian nilai resi gudang (Rp Milyar)

Indikator Kinerja 13: Pada

Realisasi

Capaian (%)

8,66%

6,5%

6,4%

98,5

-

97,2%

95%

97,3%

102,4

-

951.328

1.136.336

1.500.000

1.257.829

83,9

8

40

93

100

93

108,9

tahun 2013, pertumbuhan sektor

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

perdagangan besar dan eceran hanya sebesar 6,33% (dihitung berdasarkan perbandingan

Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 6,33% (dihitung2013 berdasarkan datahanya Triwulan I s/d III Tahun terhadap perbandingan data Triwulan I s/d III Tahun 2013 terhadap TriwulanTriwulan I s/d IV Tahun dibandingkan dengan I 2012).Apabila s/d IV Tahun 2012).Apabila target yang diperjanjikan, indikator ini berada di bawah target tahun 2013 yang sebesardengan 6,5% atau hanya memperoleh dibandingkan target yang capaian sebesar 97% dari target.

diperjanjikan, indikator ini berada di bawah

Penurunan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada tahun 2013 berbarengan dengan Produk target tahun 2013 yangpenurunan sebesarnilai 6,5% atau Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan di periode yang sama. Sebagai tahun sebesar 2012 mengalami hanyaperbandingan, memperolehPDB capaian 97% dari pertumbuhan sebesar 6,23% dibanding tahun sebelumnya, target. namun PDB tahun 2013 hanya tumbuh sebesar 5,83%. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya Penurunan besar pertumbuhan perdagangan pertumbuhan perdagangan dan eceran di Indonesia pada tahun 2013, antara lain: (1) penurunan pertumbuhan besar dan eceran pada tahun 2013 nilai pengeluaran konsumsi dari sebelumnya tumbuh sebesar 5,07% pada tahun 2012, pada tahun 2013nilai (s.d. Produk data berbarengan dengan penurunan triwulan ke-3) pengeluaran konsumsi hanya tumbuh sebesar 4,7%; (2)Domestik berakhirnyaBruto kebijakan Quantitative Easing (QE) di di (PDB) secara keseluruhan Amerika Serikat yang menyebabkan peningkatan suku bunga usaha dan peningkatan meminjam (increasing cost of periode yangbiaya sama. Sebagai perbandingan, borrowing) secara global; (3) ketatnya kebijakan di bidang PDB tahuneceran, 2012 a.l.mengalami pertumbuhan usaha perdagangan kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi minimarket, yang membuat surutnya sebesarpemodal 6,23% asing dibanding rencana investasi di bidangtahun ini. sebelumnya,


2013 Target

Indikator Kinerja 13: Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

62

03

namun PDB tahun 2013 hanya tumbuh sebesar 5,83%. Namun demikian, walaupun pada tahun 2013 mengalami Terdapat faktor menjadiBesar pertumbuhan yangbeberapa tidak sesuai targer,yang Perdagangan dan Eceran (tidak termasuk hotel dan restoran) selama selama penyebab turunnya pertumbuhan 10 tahun periode tahun 2004 - 2013 selalu memberikan kontribusi cukup besar besar, antara 13,42% s.d. terhadap perdagangan dan eceran di 15,12%, Indonesia perekonomian Indonesia.

pada tahun lain: (1)Perdagangan penurunantelah Pada tahun 2013, 2013, antara Kementerian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 pertumbuhan nilai pengeluaran konsumsi dari Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusattumbuh Perbelanjaan dan Toko Modern.Peraturan sebelumnya sebesar 5,07% pada Mendag No. 70 Tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat tertib usaha,(s.d. tertib data perizinan, tahun 2012, padamelalui tahun 2013 pengembangan kemitraan, peningkatan daya saing pasar triwulan dan ke-3) pengeluaran konsumsiproduk hanyadalam tradisional peningkatan akses pemasaran negeri. tumbuh

sebesar

4,7%;

(2)

berakhirnya

kebijakan Quantitative Easing (QE) di Amerika Serikat yang menyebabkan peningkatan suku

Tahun 2013, Kementerian

bungaPerdagangan usaha dantelah peningkatan menerbitkanbiaya meminjam (increasing of borrowing) Peraturan Mentericost Perdagangan

70 ketatnya Tahun 2013 Tentang secaraNomor global; (3) kebijakan di bidang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat DaftarPerbelanjaan Negatif Investasi (DNI) bagi dan Toko Modern. usaha perdagangan eceran, a.l. kebijakan

LAK Kementerian Perdagangan 2013 |61 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

63

03



Indikator Kinerja 14: Rasio Penggunaan Produk Pengeluaran Konsumsi

Dalam

Negeri

Terhadap

Berdasarkan data terakhir yang ada dari Badan Pusat Statistik, sampai dengan kuartal III tahun 2013, realisasi indaktor kinerja “Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi” 97,2%. Realiasi ini melebihi target yang ditetapkan pada kontrak kinerja yang sebesar 95%. Dengan demikian, pada tahun 2013, capaian yang diperoleh Kementerian Perdagangan atas Indikator Kinerja ini adalah sebesar 102%.


03

2014 yang diharapkan yaitu pada nilai 95%. Pencapaian ini menjadi salah satu parameter keberhasilan upaya Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selama ini telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan. Pasar domestik Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dengan didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 246 juta jiwa (data BPS tahun 2012). Sekitar 50 persen dari total penduduk Indonesia tersebut berumur di bawah 29 tahun yang merupakan angkatan muda dengan daya beli tinggi. Potensi ini merupakan peluang yang cukup besar bagi upaya pengembangan produk dalam negeri. Selain itu, angkatan muda ini yang juga merupakan usia produktif dapat didorong untuk mencintai produk dalam negeri.

Secara rinci, persentase penggunaan Produk Dalam Negeri Sejak tahun 2009, Kementerian Perdagangan melakukan diketahui dengan menghitung nilai kontribusi penggunaan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. produk dalam negeri terhadap total konsumsi rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa cinta dan Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah BP2KP bangga terhadap Indonesia; meningkatkan “Nation Branding”; menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kuartal I (satu), nilai menyadarkan persepsi keliru bahwa produk Indonesia kurang kontribusi penggunaan produk dalam negeri terhadap total baik yang kemudian akan meningkatkan penggunaan produk Akuntabilitas Kinerja konsumsi rumah tangga berada pada angka 97,6%, sedangkan dalam negeri. Keberhasilan program ini tidak cukup hanya pada kuartal II (dua) dan III (tiga) tahun 2013, nilai kontribusi melakukan gerakan penggunaan produk dalam negeri, tetapi penggunaan produk dalam negeri terhadap total konsumsi perlu juga diiringi dengan perubahan sikap dan perilaku rumah tangga stabil berada pada angka 97,2%. Pada kuartal IV terhadap produk dalam negeri itu sendiri dalam memutuskan (empat) tahun 2013, diharapkan angka dimaksud meningkat untuk menggunakan dan membelinya sehingga tercipta rasa produk dalam diiringi dalampada memutuskan untuk menggunakan dan hingga negeri, mencapaitetapi kisaranperlu 97,3% -juga 97,5%. Nilai yang dicapai bangga dan cinta terhadap produk Indonesia. kuartal III (tiga) tahun 2013 telah jauh melampaui target tahun

03

minimarket, yang membuat surutnya rencana

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013

investasi pemodal asing di bidang ini.

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

80%

Namun demikian, walaupun pada tahun

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

yang tidak

Toko Modern.Peraturan Mendag No. 70

sesuai targer, Perdagangan Besar dan Eceran

Tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan

2013 mengalami pertumbuhan Produk Dalam Negeri

Permendag 70 Tahun (tidak No. termasuk hotel2013 dan restoran) selama mengatur bahwa 80% produk selama tahun periodeharus tahun 2004 - 2013 yang dijual di10 retail modern memberikan produkselalu dalam negeri. kontribusi cukup besar, antara

13,42%

s.d.

15,12%,

terhadap

iklim usaha yang sehat melalui tertib usaha,

dengan

perubahan

sikap

dan

perilaku

terhadap produk dalam negeri itu sendiri

membelinya sehingga tercipta rasa bangga dan cinta terhadap produk Indonesia.

Gambar 10 Produk Dalam Negeri, Tahun 2013 Tabel 10. Persentase Penggunaan

Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tahun 2013

tertib perizinan, pengembangan kemitraan, peningkatan daya saing pasar tradisional dan peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri.

perekonomian Indonesia. Pada

tahun 2013, Kementerian Tabel 11 Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Miliar Rupiah) Tabel 11. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perdagangan, Harga Konstan 2000 (dalam Miliar Rupiah) Lapangan Usaha

2012 TW I 93.604

Perdagangan Besar dan Eceran Sumber: Bank Indonesia

TW II 98.477

TW III 100.499

Indikator Kinerja 14: Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi 64


Berdasarkan data terakhir yang ada dari

2013 TW IV 103.310

TW I 99.776

TW II 104.835

TW III 127.000

TW IV -

Kementerian Perdagangan atas Indikator Kinerja ini adalah sebesar 102%. Secara rinci, persentase penggunaan Produk Dalam Negeri diketahui dengan


Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan

• Kampanye

Peningkatan

Penggunaan

berbagai promosi

Produk Dalam Negeri melalui berbagai

produk dalam negeri Kampanye Peningkatan

media baik cetak/elektronik; pemasangan

telah menyelenggarakan


65

03


Indikator Kinerja 15: Capaian Transaksi Multilateral di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 - 2013) Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi dan membina ±17.020 UMKM.

• Pameran Produk Dalam Negeri Regional di 4 daerah, • Pameran Pangan Nusa di 4 daerah, • Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sektor Pendidikan di 11 daerah,

Capaian Transaksi Multilateral di Bidang Perdagangan Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Berjangka Komoditi

Belum tercapainya targetmengenai jumlahindustri transaksi sosialisasi kepada masyarakat Perdagangan

Selain gencar melakukan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan melakukan upaya untuk memfasilitasi dan membina UMKM. Langkah – langkah yang diambil meliputi 3 (tiga) hal: 1. Pertama, peningkatan kompetensi dan kapasitas UMKM melalui bimbingan teknis, pelatihan dan workshop serta pemberian bantuan sarana usaha. 2. Kedua, peningkatan kualitas dan pengembangan produk lokal yang berdaya saing melalui sosialisasi dan edukasi dalam penguatan dan pengembangan produk UMKM (sosialisasi desain kemasan, HAKI dan sertifikasi Halal) agar memiliki daya saing serta memberikan apresiasi kepada produk UMKM (UMKM Pangan Award).

Keberhasilan transaksi komoditi multilateral Bursa transparan dan dapat dijadikan sebagaidireferensi Berjangka itu dapat diukur dengan beberapa cara, salah paradengan pelaku usaha sertalikuiditas dapat transaksi dijadikan satunyabagi adalah melihat tingkat komoditi multilateral yang terjadi di Bursa Berjangka. Pada sebagai alternatif investasi. tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang PBK tercatat sebesar 1.257.829 lot atau sebesar 83,86% dari target Keberhasilan transaksi di yang telah ditetapkan yaitu sebesarkomoditi 1.500.000multilateral lot.

Berjangka itu dapat dengan Belum Bursa tercapainya target jumlah transaksidiukur multilateral di bidang PBK pada periode ini dikarenakan masyarakat masih beberapa cara, salahbilateral satunya adalah dengan lebih tertarik dengan transaksi (Sistem Perdagangan Alternatif/SPA) ini PT BKDI juga sudah dapat melihat dimana tingkatsaatlikuiditas transaksi komoditi memperdagangkan transaksi SPA yang sebelumnya hanya multilateral yangberjangka terjadi dikomoditi Bursa Berjangka. mentransaksikan kontrak multilateral.Pada tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang

Perdagangan pada tahun 2014 akan lebih menggiatkan

Berjangka dan pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai

multilateral bidangmultilateral PBK pada periode ini dapat manfaat dariditransaksi sehingga mereka memberikan pelayanan yang masih baik kepada masyarakat. dikarenakan masyarakat lebih tertarik Selain dua hal tersebut, Kementerian Perdagangan rencananya juga akan menerbitkan peraturan terkait peningkatan transaksi Alternatif/SPA) dimanamultilateral saat ini PT yang BKDI sebelumnya juga sudah sudah diterapkan untuk komoditi Timah dan hal tersebut ternyata dapat memperdagangkan dapat meningkatkan transaksitransaksi multilateralSPA serta yang mendorong nilai ekspor Timah Indonesia yang pada akhirnya Indonesia sebelumnya hanya mentransaksikan kontrak mampu menjadi penentu harga (price setter) di komoditi Timah. komoditi multilateral. berjangka

dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan

Namun demikian, jika ditinjau dari jumlah transaksi

Dengan memperhatikan halsampai di atas, multilateral sejak tahun 2010 dengan maka tahun 2013, selalu menunjukkan peningkatan jumlah transaksi dari tahun

Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 akandialami ke tahun. Peningkatan transaksi multilateral tertinggi

padamenggiatkan tahun 2011, dimana meningkat sebesar 308,65% dari lebih sosialisasi kepada masyarakat tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 transaksi

mengenai Perdagangan Berjangka dan dan multilateralindustri juga mengalami peningkatan sebesar 19,45% tahun 2013 meningkat sebesar 10,69%.

pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai manfaat dari transaksi multilateral sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain dua hal tersebut, Kementerian Perdagangan

Gambar 11 Volume Transaksi Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2010 - 2013

• Forum Dagang Produk Dalam Negeri di 10 daerah dan, • Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui berbagai media baik cetak/elektronik; pemasangan materi pada badan bus, bilboard, headrest kereta api, dan penyebaran berbagai merchandise kepada masyarakat.

83,86% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar lot. hal di atas, maka Kementerian Dengan1.500.000 memperhatikan

Komoditi sebagaimana diubah DenganBerjangka telah diterbitkannya Undang-Undangtelah Nomor 32 Tahun dengan 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor maka itu pula Perdagangan 10 Tahun 2011,dengan maka dengan itu pulaindustri industri Perdagangan Berjangka (PBK) di Indonesia dimulai. Harapan yang muncul Indonesia dimulai. Harapan denganBerjangka adanya PBK(PBK) adalahdi tersedianya sarana pembentukan harga yang dapat dijadikan yangtransparan muncul dandengan adanyasebagai PBKreferensi adalah bagi para pelaku usaha serta dapat dijadikan sebagai alternatif investasi. tersedianya sarana pembentukan harga yang

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan berbagai promosi produk dalam negeri Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:

03


Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

17.020 UKM


PBK tercatat sebesar 1.257.829 lot atau sebesar

3. Ketiga, fasilitasi pemasaran melalui pengembangan kemitraan usaha/temu usaha dengan ritel modern dan fasilitasi keikutsertaan dalam berbagai pameran. 4. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 - 2013) Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi dan membina ±17.020 UMKM. Dalam Temu Usaha dan Forum Dagang difasilitasi pertemuan antar UMKM dan dengan ritel modern sebanyak ±1.458 UMKM yang kemudian sebanyak ±203 UMKM dapat menjadi pemasok/ melakukan kemitraan dengan ritel modern seperti Carrefour, Hypermart, Superindo, Alfamart, ritel modern lokal lainnya. Sedangkan Pembinaan UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis diikuti oleh ±2.580 UMKM; Fasilitasi Pameran Dalam Negeri diberikan kepada ±679 UMKM; Fasilitasi Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional/ Nasional kepada ± 1005 UMKM dan pemberian Bantuan Sarana Usaha kepada ±11.298 UMKM.

Sumber: Kementerian Perdagangan.


.

66



67

03



03

Indikator Kinerja 16: Kinerja 16: Indikator

Dalam Sistem SRG dapat Pada tahun 2013,Logistik transaksiNasional, SRG mencapai sebesar Rp

Nilai Resi Gudang CapaianCapaian Nilai Resi Gudang

berperan penting sebagai sarana penyimpanan

Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU

Kementerian Perdagangan akan menerbitkan peraturan terkait peningkatan transaksi multilateral yang sebelumnya sudah diterapkan untuk komoditi Timah dan hal tersebut ternyata dapat meningkatkan transaksi multilateral serta mendorong nilai ekspor Timah Indonesia yang pada akhirnya Indonesia mampu menjadi penentu harga (price setter) di komoditi Timah.


108.948.556.100,00 atau telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100.000.000.000,00 atau dengan tingkat capaian sebesar logistik dalam 108,95%. proses produksi, distribusi dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU Nomor 9 Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan telah UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen yang dapat denganoleh UU para Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah dimanfaatkan petani, kelompok tani, gapoktan, koperasisatu tani instrumen maupun pelaku prosesor, yangusaha dapat(pedagang, dimanfaatkan oleh pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan taniSebagai maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, di gudang. dokumen bukti kepemilikan atas komoditi yang disimpan di sebagai gudang,suatu resi gudang dapat digunakan pabrikan) instrumen tunda jual dan sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan juga mendukung Sistem Logistik Nasional. karena pembiayaan perdagangan dapat

konsumsi. SRG juga dapat menjadi salah satu

Dalam Sistem Logistik Nasional, dapatbagi berperan penting menyediakan akses SRG kredit dunia usaha sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, dengan jaminanSRG barang yang disimpan distribusi dan konsumsi. juga (komoditi) dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya di gudang. dokumen bukti dan kepemilikan terkait dengan bahan Sebagai pangan seperti beras, gabah jagung. Hal ini dimungkinkan karena datadisimpan ketersediaan di setiap atas komoditi yang di stok gudang, resi gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudanggudang (IS-WARE).dapat digunakan sebagai instrumen

Pada tahun transaksi SRGtarget mencapai sebesar telah2013, melebihi dari

108,95%

instrumen

pengukuran

ketersediaan

stok

nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan

seperti beras, gabah dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap Tahun gudang 2013, SRG terintegrasi transaksi melalui suatu

SRG mencapai sebesar Rp Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE). 108.948.556.100,00 atau

Rp 108.948.556.100,00 atau telahRp melebihi dari yang ditetapkan yaitu

100.000.000.000,00 dengan Rp yang ditetapkanatau yaitu tingkat capaian 108,95%. 100.000.000.000,00 atau sebesar dengan tingkat capaian target

sebesar 108,95%.

keuangan yang dapat diperjualbelikan dan juga mendukung Sistem Logistik Nasional;

Gambar 12 Perkembangan Nilai SRG 2010 - 2013





69

03


Keberhasilan peningkatan transaksi SRG itu antara

Selain itu, sejak tahun 2010, nilai transaksi SRG

lain dikarenakan adanya peningkatan pemahaman

selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan

Keberhasilan peningkatan transaksi SRG ituSRG antara Selainterjadi itu, sejak tahuntahun 2010, 2011 nilai transaksi pada dimana SRG selalu dari masyarakat tentang pentingnya yanglain tertinggi dikarenakan adanya peningkatan pemahaman dari menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi peningkatan sebesar 362% dari tahun berarti tujuan kegiatan pelatihan teknis,dari mengalami masyarakat tentang dari pentingnya SRG yang berarti tujuan pada tahun 2011 dimana mengalami peningkatan sebesar kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis serta sosialisasi 362% dari tahun 2010. bimbingan teknis serta sosialisasi SRG berhasil. 2010. SRG berhasil. Selain itu, faktor panen raya juga menjadi salah Pada tahun 2013, komoditi yang paling banyak disimpan satu faktor peningkatan pemanfaatan Gudang Selain itu,pendukung faktor panen raya juga menjadi salah dalam gudang adalah komoditi Gabah dengan jumlah resi dalam menjalankan fungsinya sebagai media penyimpanan Pada tahun 2013, komoditi yang paling banyak sebanyak 474 resi, volume sebanyak 17.693,44 ton dengan satu faktor pendukung peningkatangudang pemanfaatan komoditi disamping faktor bertambahnya SRG. disimpan gudang adalah komoditi Gabah dan telah nilai dalam komoditi sebanyak Rp 91.405.668.300,00 diagunkan sebanyak Rp56.851.332.000,00. Gudang dalam menjalankan fungsinya sebagai

dengan jumlah resi sebanyak 474 resi, volume

media penyimpanan komoditi disamping faktor

sebanyak Rp 91.405.668.300,00 dan telah Tabel 12 Rincian Jumlah dan Nilai Komoditi yangdiagunkan Disimpansebanyak di dalamRp56.851.332.000,00. Gudang SRG, Tahun 2013

Tabel 11. Rincian Jumlah dan Nilai Komoditi yang Disimpan di dalam Gudang SRG, Tahun 2013

Gabah Beras Jagung Kopi Rumput Laut TOTAL

474 14 31 1 12

91.405.668.300 8.026.490.000 5.397.397.800 645.000.000 3.474.000.000

56.851.332.000 5.615.525.000 2.655.749.000 0 1.090.600.000

532

20.796,23

108.948.556.100

66.213.206.000

Nilai (Rp)

Pembiayaan (Rp)


Gambar 21. Peresmian Gudang SRG di Kebumen (kiri); Beras dan Gabah yang disimpan di Gudang SRG Kab. Cianjur (kanan)

Tahun 2013, komoditi yang paling banyak disimpan dalam gudang adalah komoditi Gabah dengan jumlah resi sebanyak 474 resi, volume sebanyak 17.693,44 ton dengan nilai komoditi sebanyak Rp 91.405.668.300,00 dan telah diagunkan sebanyak Rp56.851.332.000,00.


70


Sasaran Strategis 7: “Peningkatan Perlindungan Konsumen” Sasaran Strategis 7:“Peningkatan Perlindungan Konsumen”

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

54

65

84

17) Akumulasi jumlah BPSK yang difasilitasi pembentukannya (Unit)

Indikator Kinerja 17: Akumulasi Jumlah BPSK yang Terbentuk Setiap Tahun Indikator Kinerja 17:

Akumulasi Jumlah BPSK yang Terbentuk Setiap Tahun

Dalam rangka penguatan pasar dalam

2013

Volume (ton) 17.693,44 1.085,20 1.582,59 15,00 420,00

Jumlah Resi


03

2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

65

111

170,8

sebanyak 17.693,44 ton dengan nilai komoditi

bertambahnya gudang SRG.

Komoditi


Indikator “Akumulasi jumlah BPSK yang menteri. Dalam menangani dan mengatur terbentuk” memang masih berupa output,permasalahan

konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan

kebenarannamun laporan dandapat keterangan dari para belum pemeriksaan berupa atas outcome

pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar,

dijelaskan dampak darihasiloutput tersebut. tagihan atau kuitansi, tes laboratorium atau bukti-bukti negeri, Kementerian Dalam rangka penguatan pasar dalam Perdagangan negeri, Kementerian lain. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan Penyelesaian Sengketa melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan Pembentukan akhir bagiBadan para pihak. Tugas BPSK yaitu:

meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar,perlindungan antara lain melalui: kepada Konsumen 1. Melaksanakan dan penyelesaian sengketa (BPSK) penanganan merupakan wujud meningkatkan konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 1. Penguatan kelembagaan Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaksanaan undang-undang sebagaimana konsumen dan menjaga kualitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadayabarang Masyarakat 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; (LPKSM); diamanatkan di dalam Pasalterhadap 49 ayat (1) 3. Melakukan pengawasan pencantuman klausula beredar, antara lain melalui: 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik baku; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Negeri Sipil–Perlindungan Konsumen (PPNS‐PK) 1. Pegawai Penguatan kelembagaan Sengketa 4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Perlindungan Konsumen: “Pemerintah (PPBJ) untuk mendukung barang Konsumen (BPSK) kegiatan dan pengawasan Lembaga tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; beredar dan jasa; membentuk Badan Penyelesaian Sengketa 5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, Perlindungan Konsumen Swadaya 3. Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar konsumenditentang terjadinya pelanggaran terhadap Konsumendari(BPSK) Daerah Tingkat II Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Masyarakat (LPKSM); perlindungan konsumen; Indikator “Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk” memang (pemerintah kabupaten/kota) untuk 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa masih berupa output, belum berupa outcome namun dapat 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perlindungan konsumen; menyelesaikan sengketa konsumen di luar dijelaskan dampak dari output tersebut. Pembentukan Badan 7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan Penyelesaian Konsumen (BPSK) PenyidikSengketa Pegawai Negerimerupakan Sipil–wujud BPSK adalah salah satu lembaga pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan pengadilan”. di Perlindungan (PPNS-PK) dan 1999 dalam Pasal 49 ayat (1)Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 8. Memanggil menghadirkan pada saksi, saksi peradilan konsumendan berkedudukan tiap ahli dan/atau tentang Perlindungan Konsumen: “Pemerintah membentuk setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah terhadapII Undang-Undang No. 8kota tahundi1999 tentang daerah tingkat kabupaten dan Tingkat II (pemerintah kabupaten/kota) untuk menyelesaikan Perlindungan Konsumen; dan konsumen Jasa (PPBJ) untuk mendukung sengketa di luar pengadilan”. BPSK adalah salah seluruh Indonesia sebagaimana diatur 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap kegiatan pengawasan barang beredar dan usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap atau pihak yang daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menurut Undang-Undang No.8 tahunorang 1999 tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No.8 tahun jasa; sengketa konsumen; tentang Perlindungan Konsumen. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, BPSKdokumen, bertugas menyelesaikan atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur pemeriksaan; Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku persengketaan konsumen di luar lembaga usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh

BPSKPeningkatan bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen 3. pengawasan terhadap alat di

(UTTP).


pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur


71

03


11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan profil singkat BPSK di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah BPSK yang terbentuk maka diharapkan akses masyarakat dalam mengadukan sengketa atas pembelian barang dan/atau pemanfaatan jasa semakin mudah, sehingga hak-hak konsumen semakin terlindungi. Selain itu diharapkan pula dengan semakin meningkatnya upaya perlindungan konsumen di daerah akan tercipta iklim usaha yang lebih baik dan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa.


03

Pada Tahun 2013, Kementerian Perdagangan memfasilitasi terbentuknya 27 unit BPSK. Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah 111 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 170,76% atau 171% dari target 65 unit. Pencapaian Tahun 2013 untuk indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012, jumlah BPSK yang terbentuk di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 84 unit dari target 60 unit atau pencapaiannya 140% sehingga pencapaian Tahun ini naik sekitar 30%. Hal ini dapat terwujud karena didukung oleh sosialisasi yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan secara intensif mengenai peran dan fungsi penting BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan berkelanjutan sehingga menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah untuk membentuk BPSK.

03

Berikut ini adalah rincian pembentukan BPSK yang difasilitasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan di berbagai daerah:

Gambar 13 Perkembangan Pembentukan BPSK di Daerah, Tahun 2010-2013

a. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013 telah dibentuk BPSK pada: 1. Kabupaten Sinjai,

16. Kabupaten Sumedang,

2. Kabupaten Takalar,

17. Kabupaten Kuningan,

3. Kabupaten Kepulauan Selayar,

18. Kabupaten Wonosobo,

4. Kabupaten Barito Utara.

19. Kabupaten Ngawi,

b. Keppres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada: 5. Kabupaten Bone Bolango, Sumber: Kementerian Perdagangan.

6. Kabupaten Gorontalo, 7. Kabupaten Gorontalo Utara,

a. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013 telah dibentuk BPSK pada:

8. Kabupaten Pohuwato,

15. Kota Salatiga

9. Kabupaten Pemalang, 10. Kabupaten Cianjur,

1.

Kabupaten Sinjai,

2.

Kabupaten Takalar,

Pembentukan BPSK pada:

3.

Kabupaten Kepulauan Selayar,

16. Kabupaten Sumedang,

13. Kota Bekasi,

17. Kabupaten Kuningan,

14. Kota Pematangsiantar, dan

4. Kabupaten Barito Utara. b. Keppres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada: 72

14. Kota Pematangsiantar, dan


5.

Kabupaten Bone Bolango,

c. Keppres Nomor 22 Tahun 2013 tentang

18. Kabupaten Wonosobo,

c. Keppres Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada:

11. Kabupaten Langkat, 12. Kota Padang Panjang,

15. Kota Salatiga

20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 21. Kabupaten Sarolangun, 22. Kabupaten Donggala, 23. Kabupaten Belitung Timur, 24. Kabupaten Pontianak, 25. Kabupaten Ogan Ilir, 26. Kota Palu, dan 27. Kota Kotamobagu. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 sudah melebihi target jangka menengah yaitu 70 unit BPSK pada Tahun 2014. Berikut adalah data target dan capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk”:

19. Kabupaten Ngawi, 20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,


73

23. Kabupaten Belitung Timur,

2011-2014, maka realisasi kinerja sampai

03

24. Kabupaten Pontianak,

dengan Tahun 2013 sudah melebihi target

25. Kabupaten Ogan Ilir,

jangka menengah yaitu 70 unit BPSK pada

26.Akuntabilitas Kota Palu, danKinerja

Tahun 2014. Berikut adalah data target dan

27. Kota Kotamobagu.

capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang

terbentuk”: Mengacu pada target jangka menengah Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk,” 2011-2014 yang terdapat dalamIndikator dokumen Rencana Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk,” 2011-2014

Tahun Target (unit) Realisasi (unit)

2010 -

2011 55 65

2012 60 84

2013 65 111

yang

mendukung

pembentukan BPSK antara lain fasilitasi

Program-program yang mendukung pembentukan BPSK antara pembentukan lain fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK, dan penguatan BPSK, fasilitasi fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen, dan musyawarah nasional BPSK. Pada Tahun 2012 diselenggarakan koordinasi kelembagaan perlindungan penilaian terhadap BPSK berkinerja terbaik. Dimana pemenang konsumen, dan musyawarah BPSK. berkesempatan melakukan kunjungan ke nasional Korea Selatan, India dan Malaysia pada Tahun 2013 untuk mengetahui Tahun 2012 perlindungan diselenggarakan penilaian sejauh Pada mana peran lembaga konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Beberapa hal yang bisa terhadap BPSK berkinerja terbaik.Consumer Dimana dijadikan pembanding yaitu Korea Selatan memiliki Dispute Settlement Commission (CDSC) - Korean Consumer pemenang berkesempatan melakukan Agency. CDSC merupakan badan independen yang terdiri dari 48kunjungan komisi dibawahke Korean Consumer Agency India (KCA) yang Korea Selatan, dan bertugas untuk menyelesaikan keluhan konsumen terkait kerugian dengan cara mediasi. tidak Malaysia pada TahunApabila 2013 dalam untukmediasi mengetahui mencapai kata sepakat maka dilimpahkan kepada pengadilan. sejauh mana peranuntuk lembaga perlindungan CDSC juga memiliki kewenangan mengambil keputusan apabila pihak pelaku usaha tidak hadir pada saat mediasi. dalam penyelesaian sengketa Dalam konsumen satu minggu CDSC mengadakan sidang 1 atau 2 kali, masing-masing menangani sekitar 20 kasus.

konsumen. Beberapa hal yang bisa dijadikan

Di India, melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen pembanding yaitu Korea Badan Selatan memiliki yang telah ada sejak tahun 1986 dibentuk Penyelesaian Sengketa (Consumer Dispute Redressal Agencies) atau Settlement Commission dikenalConsumer dengan nama Dispute Consumer Courts) di 671 distrik dengan nama “Distric Forum”, 28 negara bagian dengan nama - Korean Agency.dengan CDSC “State (CDSC) Commission” dan satuConsumer di tingkat nasional nama “National Consumer Disputes Redressal Commission”. merupakan badan independen yang terdiri Penyelesaian sengketa tidak dikenakan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu, sedangkan bagi yang mampu dikenakan biaya antara 100 rupee (sekitar Rp20.000) hingga 5.000 rupee (sekitar tergantung besarnya nilai kasus. 74|LAKRp1.000.000) Kementerian Perdagangan 2013 Pemerintah India juga membentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang berada di tingkat distrik dan negara bagian, misalnya di New Delhi terdapat “Delhi Mediation Centre” dan “Delhi Dispute Setlement Society” yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, “Delhi Local Dialog” melalui konsiliasi/adat dan “Permanent Local Dialog” untuk pelayanan publik seperti listrik melalui konsiliasi dan arbitrase.

74


“Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional” dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional” Indikator Kinerja


03

Sasaran Strategis 8: Sasaran Strategis 8: “Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

2014 70 N/A

18) Realisasi Revitalisasi Pasar Tradisional


Program-program

03 Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja

2010

2011

2012

-

-

-

2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100%

dari 48 komisi dibawah Korean Consumer Agency

(KCA)

yang

bertugas

untuk

Malaysia mempunyai redress mechanism yang terdiri dari The menyelesaikan keluhan konsumen terkait Court System, The Tribunal for Consumer Claims, The Tribunal for Homebuyer Claims, dan Alternative Dispute Resolution kerugian dengan cara mediasi. dalam (ADR’s). Pada intinya setiap negara Apabila mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan perlindungan mediasi tidak mencapai kata sepakat maka konsumen namun memiliki satu tujuan yang sama yakni melindungi konsumen dampak negatif atas perdagangan dilimpahkan kepadadaripengadilan. CDSC juga barang maupun jasa. Kunci keberhasilan penanganan sengketa konsumen adalah kemampuan lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil dalam menyelesaikan pengaduan yang diterima. Karena keputusan pihakkepercayaan pelaku usaha tidak untuk hal itu akanapabila meningkatkan masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut.

hadir pada saat mediasi. Dalam satu minggu

CDSC mengadakan sidang 1 atau 2 kali, masing-masing menangani sekitar 20 kasus. Di

India,

melalui

Undang-undang

Perlindungan Konsumen yang telah ada sejak

Program-program yang tahun mendukung 1986 dibentuk Badan Penyelesaian pembentukan BPSK antara lain fasilitasi pembentukan Sengketa (Consumer Dispute Redressal dan penguatan BPSK, fasilitasi Agencies) atau dikenal dengan nama koordinasi kelembagaan Consumer Courts) di 671 distrik dengan perlindungan konsumen, dannama musyawarah nasional BPSK.

Indikator Kinerja 18: Realisasi Revitalisasi Pasar Tradisional


masalah infrastruktur. Saat ini, mayoritas kondisi fisik pasar tradisional di Indonesia

mayoritas kondisi fisik pasar tradisional di Indonesia masih diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk DKI Jakarta saja, masih perlu perlu diperbaiki dan ditingkatkan. RealisasiPada revitalisasi pasar2013, tradisional tahun realisasi indikator berdasarkan catatan PD Pasar Jaya, sampai dengan tahun Untuk 2013 DKI dari Jakarta berdasarkan catatan total saja, 151 pasar, hanya 27 pasar yang aspek fisik kinerja “Realisasi revitalisasi pasar tradisional” bangunannya masih baik. Sisanya, hanya 13 pasar yang rusak Pada tahun 2013, realisasi indikator kinerja “Realisasi revitalisasiPD Pasar Jaya, sampai dengan tahun 2013 dari ringan selebihnya kondisi fisik bangunannya sudah rusak pasar tradisional” sebesar 100%. Capaian atas realisasi adalah sebesaradalah 100%. Capaian atas realisasi sedang atau berat. indikator kinerja ini adalah 100% dari target. Indikator kinerjatotal 151 pasar, hanya 27 pasar yang aspek fisik indikator kinerja inibaru adalah 100% dari pada target. ini merupakan indikator yang diperjanjikan kontrak Meski demikian, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa kinerja Kemendag. Oleh karena itu, indikator kinerja ini tidakbangunannya pasar-pasar tradisional Indonesiahanya masih memiliki unsurmasih baik. diSisanya, 13 Indikator kinerja ini perkembang-annya merupakan indikator dapat diperbandingkan denganbaru realisasi unsur khas yang tidak dimiliki oleh pasar modern dan pasar membuatnya yang rusaktetap ringan selebihnya pada tahun-tahun sebelumnya. memiliki daya tawarkondisi atau daya tarik bagi yang diperjanjikan pada kontrak kinerja para konsumen. Beberapa unsur itu antara lain interaksi Harus diakui bahwa pandangan umum tentang pasarfisik bangunannya sudah rusak sedang atau sosial berupa proses tawar-menawar barang antar penjual Kemendag. Oleh seragam: karena itu, tradisional hampir pasarindikator tradisionalkinerja acap kali dan pembeli yang lebih intens sehingga menumbuhkan dipersepsikan dengan sifat kumuh, becek di musim hujan,berat. suasana akrab, kekeluargaan dan tidak terkesan “resmi”. ini tidak dapat diperbandingkan perkembangsemerawut, gerah dan tidak aman. Sedangkan disisi lain, Suasana tersebut memberi nuansa khas yaitu berbelanja pasar modern nyaris selalu dipersepsikan sebagi tempat Meski terdapat fakta yangseperti inilah sekaligusdemikian, bersosialisasi dan rekreasi. Nuansa annya dengan realisasi pada tahun-tahun belanja yang lebih bersih, rapi, aman dan nyaman. yang sampai saat ini menjadi masih daya tarik, terutama bagi bahwa pasar-pasar tradisional sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi itumenunjukkan para wisatawan. timbul, diantaranya adalah masalah infrastruktur. Saat ini,

Harus diakui bahwa pandangan umum tentang pasar tradisional hampir seragam: pasar tradisional acap kali dipersepsikan dengan sifat kumuh, becek di musim hujan, semerawut, gerah dan tidak aman. Sedangkan disisi

lain, pasar modern nyaris selalu

dipersepsikan sebagi tempat belanja yang lebih bersih, rapi, aman dan nyaman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi itu timbul, diantaranya adalah


di Indonesia masih memiliki unsur-unsur khas yang tidak dimiliki oleh pasar modern dan

membuatnya tetap memiliki daya tawar atau daya tarik bagi para konsumen. Beberapa

100%

unsur itu antara lain interaksi sosial berupa proses tawar-menawar barang antar penjual dan pembeli yang lebih intens sehingga menumbuhkan suasana kekeluargaan Tahun 2013,akrab, realisasi indikator

kinerja“resmi”. “Realisasi revitalisasi dan tidak terkesan Suasana tersebutpasar memberi

tradisional” adalah sebesar 100%.

nuansa

khas

yaitu

berbelanja

sekaligus bersosialisasi dan rekreasi. Nuansa


75

03


Di beberapa daerah ada sejumlah pasar tradisional yang mampu bertahan, bahkan mengungguli pasar modern dengan memanfaatkan potensi suasana belanja sambil wisata. Sebut saja Pasar Pagi dan Pasar Tanah Abang di Jakarta, Pasar Bringhardjo di Yogya, Pasar Klewer di Solo, Pasar Tunjungan di Surabaya, Pasar Sukowati di Bali, Pasar Bukit Tinggi, Pasar Apung di Sungai Mahakam Kalimantan Selatan dan Pasar Ular di Jakarta Utara.

di tahun-tahun mendatang, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Melalui kebijakan tersebut diatur tentang standar pembangunan dan pengeloaan pasar tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan mutunya baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaannya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, pemerintah telah melakukan beberapa inistiatif, salah satunya adalah melalukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai pasar di seluruh Indonesia. Kementerian Perdagangan berkeyakinan bahwa melalui revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Revitalisasi pasar Akuntabilitas Kinerja tradisional merupakan upaya serius dari Kemendag untuk mentransformasi citra pasar tradisional dari kesan yang identik dengan kotor, becek, semrawut, bau, gersang dan kumuh menjadi pasar tradisional yang bersih, tertib, nyaman dan tepat ukur sehingga daya saing pasar tradisional bisa perdagangan berupa tenda, gerobak dan ditingkatkan.

Melalui penerbitan Permendag 48/2013, Kemendag juga menetapkan beberapa hal pokok yang wajib diperhatikan dalam revitalisasi Pasar Tradisional antara lain:

03

Dalamcoolbox rangka lebih meningkatkan dan yang diberikanefektivitas kepadapembinaan usaha kecil pengawasan terhadap program Revitalisasi Pasar Tradisional

menengah

pada

pemerintah

03


03Akuntabilitas Kinerja Peraturan

Menteri

Perdagangan

f. Penyediaan area parkir dan area bongkar muat barang.

a. Drainase yang harus ditutup dengan grill, yaitu untuk menjamin kelancaran pembuangan air kotor dari area pasar.

48/M-DAG/PER/8/2013

Sarana

g. Papan

b. Pengaturan zonase kelompok jenis komoditi perdagangan.

Distribusi Perdagangan. Melalui kebijakan

harian

c. Tempat pengelolaan dan atau penampungan sampah sementara

Tahun 2013 diatur jumlah pasar yang tersebut tentang

d. Memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara secara

sebanyak alami. 5.445 unit tenda, gerobak sebanyak

e. unit Penghijauan berupa penanaman rindang di 162 dan coolbox sebanyakpohon 5.700yang unit. sekitar pasar.

daerah

Pada tahun 2013 telah disampaikan kepada 57

kabupaten dan kota. Periode tahun 2009

pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1.000

sampai dengan tahun 2012 telah disampaikan unit tenda, gerobak sebanyak 400 unit dan Gambar 14 coolbox sebanyak 1.650 unit. kepada 89 pemerintah kabupaten/kota Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013 Gambar 24. Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013

Pembangunan

dan

tentang

Nomor Pedoman

Pengelolaan

standar

dibangun adalah sebanyak pembangunan dan pengeloaan pasar 112 pasar dengan rincian tradisional yang diharapkan dapat pembangunan pasar non percontohan sebanyak pasar dari sisi meningkatkan mutunya 89baik dan pasar percontohan sebanyak infrastruktur maupun pengelolaannya. 23 pasar. Melalui penerbitan Permendag 48/2013, Kemendag juga menetapkan beberapa hal

f. Penyediaan area parkir dan area bongkar muat barang.

pokok

yang

wajib

diperhatikan

g. Papan pengumuman informasi harga harian

dalam

revitalisasi Pasar air Tradisional antara lain: h. Toilet/WC dan instalasi bersih Selain revitalisasi pasaryang tradisional aspek fisik, Kemendag a. Drainase harusdariditutup dengan grill, juga tidak lupa untuk memperhatikan peningkatan beberapa aspek nonfisik lainya,untuk diataranya melalui berbagai kelancaran pembinaan yaitu menjamin berupa:

pembuangan air kotor dari area pasar.

b. Pengaturan

zonase

kelompok

jenis

pengumuman

informasi

harga

h. Toilet/WC dan instalasi air bersih Selain revitalisasi pasar tradisional dari aspek fisik, Kemendag juga tidak lupa untuk memperhatikan peningkatan beberapa aspek nonfisik lainya, diataranya melalui berbagai pembinaan berupa: a. Pendampingan

dan

bimbingan

bagi

a. Pendampingan dan bimbingan bagi pedagang tentang pedagang pengetahuan pengetahuantentang etika melayani konsumen, etika pembukuan sederhana, penataan (display) barang dagangan, melayani konsumen, pembukuan penyediaan stock barang dagangan dan memelihara kebersihan lingkungan.

sederhana,

penataan

(display)

barang

b. Membentuk forum Komunikasi Pasar yang dapat berfungsi dagangan, penyediaan barang menyalurkan inspirasi pedagangstock baik terhadap Pengelola Pasar, Pemerintah/Pemda dan Pemasok.

dagangan dan memelihara kebersihan

c. Memberikan pelatihan bagi Pengelola Pasar untuk Manajemen Pengelolaan Pasar. lingkungan.

b. Membentuk forum Komunikasi Pasar yang Tabel 14 dapat berfungsi menyalurkan inspirasi pengelolaan dan atau Kemajuan Outcome Revitalisasi Pasar Tradisional Periode 2011-2012

komoditi perdagangan. c. Tempat

Peningkatan Omset Pasar Tradisional dibanding Omset Pra-Revitalisasi


Gambar 25. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013

30 Pasar Percontohan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

53%

75.32%


15.3%

Pra-Revitalisasi

Pasca Revitalisasi

2-3 Hari per Mingu

Setiap Hari

Sumber: Kementerian Perdagangan. Sumber: Kementerian Perdagangan.

penampungan sampah sementara 76

Peningkatan Aktifitas Perdagangan

Rata-rata Peningkatan Jumlah Pedagang

d. Memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara secara alami.

pedagang baik terhadap Pengelola Pasar, Laporan Akuntabilitasdan Kinerja Kementerian Perdagangan 2013 Pemerintah/Pemda Pemasok.

c. Memberikan

pelatihan bagi

Pengelola

77

03




Sebagai hasil dari revitalisasi dan kegiatan peningkatan Sejak tahun 2011 s/d 2013, melalui anggaran Tugas 5.445 unit tenda, gerobak sebanyak perdagangan berupa tenda, gerobak dan sebanyak mutu aspek non-fisik pasar tradisional, diperoleh hasil yang Pembantuan, Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi cukupcoolbox positif. Dari hasil evaluasi terhadap pasardan tradisional dansebanyak pada tahun5.700 2014 diunit. rencanakan coolbox yangdata diberikan kepada usahakinerja kecil 162461unit Pasar Percontohan yang direvitalisasi pada tahun 2011kembali untuk merevitalisasi 79 pasar tradisional. 2012, menengah pasar tradisional pada tersebut telah menunjukan berbagai pemerintah daerah Pada disampaikan 57 adalah Padatahun tahun2013 2013telah jumlah pasar yangkepada dibangun perkembangan positif dibanding sebelum revitalisasi, yaitu: sebanyak 112 pasar dengan rincian pembangunan pasar non kabupaten/kota sebanyak 1.000 kabupaten dan kota. tahun berupa 2009 pemerintah (1) kenaikan rata-rata omzet yangPeriode cukup signifikan percontohan sebanyak 89 pasar dan pasar percontohan peningkatan omset pasar sebesar 53% pada tahun pertama sebanyak pasar. Dana pembangunan berasal dari unit tenda,23gerobak sebanyak 400 pasar unit dan sampai dengan 2012 telah dan peningkatan sebesartahun 75% per tahun padadisampaikan tahun kedua Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Belanja pasca revitalisasi; (2) peningkatan jumlah pedagang rataNegara-Tugas Pembantuan coolbox sebanyak 1.650 unit.dan Anggaran Pendapatan kepada 15,3% 89 perpemerintah kabupaten/kota rata sebesar pasar; (3) peningkatan aktifitas Belanja Negara Perubahan. Total dana yang dialokasikan pada perdagangan di tiap 24. pasar dari sebelumnya rata-rata hanya Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013 Gambar Perkembangan Jumlah Revitalisasi tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.323.700.000.000 terdiri dari 2-3 hari per minggu menjadi setiap hari (data diolah dari DAK sebesar Rp.573.700.000.000,- dan APBN-TP sebesar Rp. Hasil Pemantauan Tahun 2013 atas Pasar yang Direvitalisasi 750.000.000.000,-. Kementerian Perdagangan). Disamping pembangunan pasar tradisional dan pusat Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian distribusi regional, Kementerian Perdagangan juga Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 517 pasar menyediakan sarana perdagangan berupa tenda, gerobak tradisional. Dari 20 pasar percontohan yang direvitalisasi dan coolbox yang diberikan kepada usaha kecil menengah tahun 2012 telah mengalami peningkatan omzet antara 22,39 pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Periode tahun % - 253,37 % dengan rata-rata 54,77 %, berbeda dengan 2009 sampai dengan tahun 2012 telah disampaikan kepada 10 pasar percontohan yang dibangun tahun 2011 telah 89 pemerintah kabupaten/kota sebanyak 5.445 unit tenda, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,27 % selama dua gerobak sebanyak 162 unit dan coolbox sebanyak 5.700 unit. tahun berjalan. Pada tahun 2013 telah disampaikan kepada 57 pemerintah Berdasarkan pemantauan 30 pasar percontohan yang telah kabupaten/kota sebanyak 1.000 unit tenda, gerobak sebanyak direvitalisasi pada periode 2011 sampai dengan 2012 dapat 400 unit dan coolbox sebanyak 1.650 unit. dicapai beberapa kemajuan diantaranya peningkatan omzet pasar, peningkatan jumlah pedagang dan peningkatan aktifitas perdagangan pasar.

Gambar 15 Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013 Gambar 25. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok”

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” 2013 Indikator Kinerja

2010

2011

2012

4,3%

3,5%

3,9%

19) Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Utama

Indikator Kinerja 19: Koefisien Variasi

Indikator Kinerja 19: Harga Bahan Pokok Utama

Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Utama

Realisasi

target

indikator

Target

Realisasi

Capaian (%)

6,5%

3,8%

171%

koefisien variasi harga bahan pokok pada dicapai pada tahun 2013 dengan mengacu pada kondisi

tahun historis 2012 perkembangan sebesar 3,7%, yangdi dalam bahkan harga baik negeri maupun kinerja

luar negeri. Kemudian, secara keseluruhan, dengan rata-rata

melampaui yangbahan ditetapkan koefisientarget variasi harga pokok padadalam tahun 2012 sebesar

3,7%, yang bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Realisasi target indikator kinerja “Koefisien Strategis Kementerian, yaitu kisaran “Koefisien Variasi Harga (KVH) BahanVariasi PokokHargaRencana Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. (KVH) Bahan Pokok Utama” secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 3,8% nasional atau telah mencapai 142% dari Utama” secara pada tahun 2013target5-9%. Hal ini didukung stabilitas harga beberapa komoditi seperti pada kontrak kinerja yang sebesar 6,5%. beras, tepung bterigu, jagung, susu dan kedelai. Selain juga adalah sebesar 3,8% atau telah mencapai didukung perekonomian dan pemerintahan yang Hal ini kondisi didukung stabilitas harga Namun, apabila dilihat dari data historisnya, terdapat kondusif mendukung terjaganya stabilitas harga bahan pokok penurunan bila dibandingkan dengan 142% daricapaian targetsebesar pada 11% kontrak kinerja yang beberapa komoditi seperti beras, tepungvariasi harga di dalam negeri. Pencapaian angka koefisien capaian angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar 3,5% bahan kebutuhan pokok selama kurun waktu 2008 s/d 2012 dari target6,5%. kontrak kinerja sebesar 7% maka Persentasebterigu, jagung, susu dan kedelai. Selain juga sebesar masih sesuai target yaitu berada pada kisaran 5 – 9%. pencapaian target pada tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah dibandingkan Namun,kondisi beberapa komoditi bahan pokok mengalami perekonomian dan kenaikan Namun, apabilapersentase dilihat pencapaian dari datatahundidukung 2011 yang sebesar 150%. Namun demikian, apabila diukur harga yang cukup tinggi pada tahun 2013, seperti: daging dari pencapaian terdapat realisasinya,penurunan Kementerian capaian Perdaganganpemerintahan yang ayam dan telur ayam,kondusif dan kedelai mendukung yang rasio koefisien variasihistorisnya, sudah cukup baik dalam menggapai target yang harus nya (KV) mencapai 9,6%, 5,1%, dan 7,6%.

sebesar 11% bila dibandingkan dengan capaian

terjaganya stabilitas harga bahan pokok di

angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar

dalam negeri. Pencapaian angka koefisien

3,5% dari target kontrak kinerja sebesar 7%

variasi harga bahan kebutuhan pokok selama

maka Persentase pencapaian target pada

kurun waktu 2008 s/d 2012 masih sesuai

tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah

target yaitu berada pada kisaran 5 – 9%.

142%

dibandingkan persentase pencapaian tahun

Namun, beberapa komoditi bahan

2011 yang sebesar 150%. Namun demikian,

pokok mengalami kenaikan harga yang cukup

apabila diukur dari pencapaian realisasinya,

tinggi pada tahun 2013, Variasi seperti: daging “Koefisien Harga ayam (KVH)

Kementerian Perdagangan sudah cukup baik dalam menggapai target yang harus dicapai pada tahun 2013 dengan mengacu pada kondisi historis perkembangan harga baik di


03

Realisasi target indikator kinerja

Bahan dan Pokok Utama” secara dan telur ayam, kedelai yang rasio

nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 3,8% atau telah mencapai 5,1%, dan 7,6%. 142% dari target pada kontrak kinerja yang sebesar 6,5%. koefisien variasi-nya (KV) mencapai 9,6%,

dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, secara 78



keseluruhan,

dengan

rata-rata Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013


79

03



03Akuntabilitas Kinerja Tabel 15 Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013

Untuk komoditi seperti Beras, Gula Pasir, Tepung Terigu, Minyak Goreng merupakan komoditi yang relatif stabil perkembangan harga-nya sepanjang tahun 2013 karena didukung oleh kondisi kecukupan pasokan di pasar dalam negeri.

Tabel 15. Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013 Koefisien Variasi Bahan PokokNasional No

Komoditi

2009

2010

2011

2012

2013 TW. I

TW. II

TW. III

TW. IV

Khusus untuk daging sapi walaupun KV-nya hanya sebesar 2,5%, namun harga daging sapi masih relatif tinggi dimana harga rata-rata tahun 2013 mencapai Rp.92.749/kg naik 20,94% dibanding harga tahun 2012 sebesar Rp.76.692/kg. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1

Beras

1,0

6,6

6,2

1,0

0,4

0,9

1,0

1,1

2

Gula Pasir

12,1

3,7

1,7

6,6

0,4

0,4

0,4

2,2

3

Jagung

2,3

4,6

3,3

2,8

1,7

1,5

2,2

2,2

4

Kedelai

1,3

0,5

1,6

3,3

0,2

0,2

3,3

5,1

i. Terbatasnya ketersediaan sapi lokal siap potong;

5

Tepung Terigu

0,4

0,8

0,3

0,2

0,0

0,1

0,9

4,7

6

Minyak Goreng

5,5

7,1

5,6

5,1

0,0

0,7

2,3

4,7

ii. Lambatnya proses importasi dan pemotongan sapi siap potong;

7

Susu Kental Manis

0,5

1,1

0,9

1,2

3,4

0,3

0,9

1,5

8

Daging Ayam

2,6

11,4

6,9

5,6

0,9

3,6

10,5

9,6

9

Daging Sapi

1,6

4,4

3,4

8,4

8,4

7,7

2,7

2,5

10

Telur

2,9

7,6

5,5

5,4

5,4

1,6

7,4

7,6

5,9

3,0

4,5

3,5

3,9

1,6

3,2

3,8

Rata-rata

iii. Kenaikan harga sapi berat hidup di negara eksportir karena dampak kekeringan, peningkatan permintaan sapi siap potong dari Indonesia dan penguatan kurs dollar terhadap rupiah; iv. Keterbatasan pasokan sapi mengingat kondisi cuaca di Australia saat ini memasuki musim hujan sehingga pihak eksportir kurang berminat menjual sapinya.



Kenaikan daging ayam dan telur ayam

Kenaikan daging ayam dan telur ayam terutama terjadi selamaterutama bulan Juli 2013 (menjelang puasabulan dan Idul Juli Fitri 2013), terjadi selama 2013 dimana harga sempat mencapai Rp.33.892/kg dan Rp. 19.746/ (menjelang puasa Idul dan Fitri6,86% 2013),dibanding dimana kg atau masing-masing naikdan 15,74% harga di awal tahun 2013 (daging ayam Rp. 29.283/kg dan hargaRp.19.746/kg). sempat mencapai dandan Rp. telur ayam KenaikanRp.33.892/kg harga daging ayam telur ayam disebabkan oleh tingginya permintaan pada 19.746/kg atau masing-masing naik 15,74% periode puasa dan Idul Fitri, disamping itu secara tradisi para peternak harga pada momen dan lebaran danmenaikkan 6,86% dibanding harga puasa di awal tahun untuk menutup BEP dimana 5 bulan sebelumnya mengalami kerugian. Di (daging lingkunganayam peternak istilah 5dan : 7 telur yang 2013 Rp.dikenal 29.283/kg artinya 5 bulan merugi dan 7 bulan untung. Momen puasa dan lebaran bulan-bulan dimana mereka bisa ayam merupakan Rp.19.746/kg). Kenaikan harga daging memperoleh keuntungan yang memadai.

ayam dan telur ayam disebabkan oleh tingginya permintaan pada periode puasa dan Idul Fitri, disamping itu secara tradisi para

Sedangkan untuk kedelai, lonjakan

Sedangkan untuk kedelai, lonjakan harga cukup signifikan terjadicukup pada bulan September 2013 naik sebesar 9,18% dari harga signifikan terjadi pada bulan Rp.9.631/kg menjadi Rp.10.515/kg. Relatif tingginya harga September naik sebesar 9,18% dari kedelai antara2013 lain disebabkan: i. Produksi Kedelai lokal Rp.10.515/kg. masih belum dapat mencukupi Rp.9.631/kg menjadi Relatif kebutuhan industri tahu dan tempe;

tingginya harga terhadap kedelai lain ii. Ketergantungan kedelai antara Impor sangat tinggi; disebabkan: iii. Harga Kedelai Impor sangat dipengaruhi oleh kondisi panen/pasokan di negara asal;

i. Produksi Kedelai lokal masih belum dapat

iv. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar, yang mengakibatkan kenaikan harga kedelai impor. mencukupi kebutuhan industri tahu dan

puasa dan lebaran untuk menutup BEP

oleh kondisi panen/pasokan di negara

dimana 5 bulan sebelumnya mengalami

asal;

kerugian. Di lingkungan peternak dikenal

iv. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap

istilah 5 : 7 yang artinya 5 bulan merugi dan 7

US dolar, yang mengakibatkan kenaikan

bulan untung. Momen puasa dan lebaran

harga kedelai impor.


Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di dalam negeri, sepanjang tahun 2013 telah diterbitkan beberapa kebijakan antara lain :

Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga beras di wilayah DKI Jakarta sebagaimana Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Perdagangan Nomor 864/-1.824.23 tanggal 8 Juli 2013 mengenai Rencana OP Beras Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah yang akan disalurkan kepada PIBC, maka telah ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Perdagangan kepada Dirut Perum BULOG No. 1580 /M-DAG/ SD/7/2013 untuk mendukung OP Beras ke PIBC dengan tetap mengacu pada ketentuan OP Beras. (ii) Kebijakan Stabilisasi Harga Kedelai: Dalam rangka memberikan insentif harga kepada petani untuk menanam kedelai, serta jaminan pasokan dan harga kepada pengrajin tahu tempe guna tercapainya stabilisasi harga di tingkat petani dan di tingkat pengrajin tahu tempe, telah diterbitkan Permendag No 23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai dan peraturan pelaksanaanya. Namun dalam perkembangannya, dipicu kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan kenaikan harga kedelai impor dan pengrajin kedelai merasa kesulitan untuk membeli kedelai karena harganya tinggi dan Importir juga mulai mengalami keterbatasan stok kedelai, maka Permendag No 23/M-DAG/PER/5/2013 dan peraturan pelaksanaannya dicabut melalui Permendag No. 51/M-DAG/ PER/9/2013 namun terdapat kebijakan Penetapan Harga

sangat tinggi; iii. Harga Kedelai Impor sangat dipengaruhi


vii. Terbatasnya pilihan negara pasokan sapi karena UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih menganut country based;

Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, maka Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Perum BULOG untuk terus melakukan Operasi Pasar Beras pada saat memasuki musim panen paceklik di awal tahun 2013 dan menjelang Puasa & Idul Fitri 2013 berdasarkan Surat Menteri Perdagangan kepada Dirut Perum BULOG No. 2130/M-DAG/SD/12/2012 dan No. 1504/M-DAG/SD/7/2013 perihal pelaksanaan OP beras di seluruh Indonesia dengan harga penjualan max Rp. 600,- diatas harga af gudang Bulog (P.Jawa Rp 6.800/kg dan luar P. Jawa Rp 6.900/kg).

ii. Ketergantungan terhadap kedelai Impor

merupakan bulan-bulan dimana mereka bisa

80

vi. Terbatasnya sarana angkutan dan kapasitas pemotongan sapi di RPH dalam negeri;

(i) Kebijakan Stabilisasi Harga Beras:

tempe;

peternak menaikkan harga pada momen

memperoleh keuntungan yang memadai.

v. Keterbatasan penyediaan angkutan/kapal dari Australia mengingat penambahan negara tujuan ekspor sapi dari Australia (antara lain China, Vietnam dan Malaysia);

03

Untuk komoditi seperti Beras, Gula Pasir,

Tepung

Terigu,

Minyak

Goreng Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

81

03


Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani untuk bulan Okt – Des 2013 sebesar Rp.7.400/kg melalui Permendag No: 59/M-DAG/PER/9/2013. Selain itu, untuk tetap menjaga stabilisasi harga dan kepastian pasokan kedelai khususnya di wilayah DKI Jakarta, telah dilakukan upaya: a. Program Bantuan Kedelai dari PT. FKS Multi Agro sebanyak 1.227 ton kepada 5 Puskopti (Jabar, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Serang dan Brebes) dengan harga Rp. 8.000,-/kg. b. Program Operasi Pasar Kedelai 5 Puskopti di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.128 ton dengan harga Rp. 8.200,-/ kg. Program Khusus Kedelai sesuai nota kesepahaman Gakoptindo dengan 5 importir (FKS Multi Agro, Gerbang Cahaya Utama, Setyacipta Ekatama, Sukabumi Serasi Indah, Jakson Nagatama) sebanyak 11.500 ton dengan harga Rp. 8.465 - 8.475/kg. (iii) Kebijakan Stabilisasi Harga Hortikultura (Cabe & Bawang) Dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tata niaga daging sapi dan hortikultura, dengan merubah mekanisme impor dari kuota


menjadi mekanisme impor berbasis harga telah ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1014/M-DAG/ Kep/9/2013 tentang Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura tanggal 30 September 2013, Tim tersebut akan menetapkan Harga Referensi Produk Hortikultura khususnya untuk cabe merah besar/keriting, cabe rawit merah dan bawang merah segar untuk konsumsi. Adapun Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Tim Teknis Pemantau Harga Produk Hortikultura Nomor 118/PDN/KEP/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Harga referensi berlaku per tanggal 1 Oktober 2013, ditetapkan sebagai berikut:

Bawang Merah

: Rp.25.700/kg

Cabe Merah/Keriting : Rp.26.300/kg Cabe Rawit

: Rp.28.000/kg

(iv) Kebijakan Stabilisasi Harga Daging Sapi Sebagaimana halnya kebijakan Harga Referensi Produk Hortikultura, maka melalui Permendag No. 46 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Hewan dan Produk Hewan telah ditetapkan Harga Referensi Daging Sapi sebesar Rp.76.000/ kg untuk jenis secondary cuts. Untuk menambah pasokan daging sapi dilakukan impor dalam bentuk sapi siap potong, sapi bakalan dan daging sapi, selain itu, telah dilakukan pemantauan terhadap pemasukan, pemotongan sapi di RPH dan pendistribusiannya ke pasarpasar tradisional, sebagai berikut: a. Sapi Siap Potong, realisasi impor sapi siap potong sd. 30 Des 2013, sejumlah 76.989 ekor (79,78% dari total SPI). Sudah dipotong sebesar 38.337 ekor (49,80%) di 44 RPH. b. Daging Sapi, realisasi impor daging sapi s/d 30 Desember 2013 sejumlah 16.351,69 ton (32,49% dari total SPI), dan telah didistribusikan sebanyak 9.524,56 ton (58,25% dari realisasi) ke Industri dan Horeka. c. Sapi Bakalan, sampai dengan 30 Desember 2013, impor sapi bakalan telah terealisasi sebanyak 45.943 ekor (51,08% dari total SPI). Disamping penetapan kebijakan terkait dengan pengaturan tata niaga bahan pangan pokok tersebut, secara konkret langkah lain dalam upaya untuk terus menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dilakukan langkah-langkah: i. Melakukan pemantauan pemasukan dan pemotongan sapi siap potong di RPH serta penyaluran daging sapi dari RPH ke pasar tradisional di Jabodetabek secara harian.

82


03

ii. Melakukan pemantauan harga harian dan ketersediaan bahan pangan pokok secara kontinyu di tingkat eceran/ pasar tradisional melalui Dinas Indag di 33 Propinsi; iii. Melakukan peninjauan langsung ke Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang serta beberapa pasar tradisional di Jakarta dan luar kota Jakarta untuk memantau ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan perkembangan harga bahan pangan pokok masyarakat; iv. Melakukan koordinasi dengan para importir sapi dan daging sapi, RPH jaringan importir sapi, pedagang daging sapi pasar tradisional, serta stakeholder perunggasan dan produk hortikultura. v. Melakukan pengawasan terhadap adanya kemungkinan penimbunan melalui peninjauan langsung ke beberapa pasar tradisional di Jakarta dan daerah; vi. Memperkuat koordinasi pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pangan pokok. Secara keseluruhan upaya yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan periode 2010 s/d 2014 adalah antara 5% s/d 9%.

Secara keseluruhan upaya yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan periode 2010 s/d 2014 adalah antara 5% s/d 9%.


83

03

fluktuatif. Kemudian, untuk menjaga supaya

Kedelai

tidak terjadi disparitas harga pemerintah juga

b. Kepmendag

melakukan



“Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar

2011

1,74

tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi


03

c. Permendag

27/M-DAG/PER/6/2013

Tabel 15. Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi dengan Nasional, Tahun 2009-2013

“Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Provinsi”

20) Rasio Variasi Harga Provinsi dibanding dengan Variasi Harga Nasional

seluruh

tentang Penetapan Harga Patokan Petani Tabel 16 Gula Nasional, Kristal Putih Tahun 2013. Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi dengan Tahun 2009-2013

Sasaran Provinsi” Strategis 10:

2010

bersama

instansi terkait.


Indikator Kinerja

koordinasi

699/M-DAG/KEP/7/2013

1,9

2012

1,7

Koefisien Variasi Harga Provinsi/Nasional No

Komoditi

2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

2,2

1,7

129,4

Indikator Kinerja 20: Rasio Variasi Harga gangguan cuaca yang mengganggu proses Provinsi dibanding dengan Variasi Harga distribusi barang. Indikator Kinerja 20: Faktor yang mempengaruhi disparitas harga bahan pokok antar provinsi antara lain karena lancarnya distribusi pangan Nasional Rasio Variasi Harga Provinsi Dibandingkan Dengan Variasi pokok Rasio dibandingkan tahun Variasi sebelumnya yang terganggu Angka Koefisien Harga Harga Nasional

cuaca ekstrim sepanjang tahun. Tahun 2013 ini Pemerintah Pada tahun 2013, rasio koefisien variasi Provinsitelah mengantisipasi berbagaiVariasi gejolak Harga cuaca dunia dengan dibandingkan Koefisien kebijakan-kebijakan yang bertujuan supaya harga di tanah air Pada tahun 2013, rasio koefisien variasi variasi harga provinsi harga provinsi dibanding harga Nasionaltidakini merupakan indikatoruntuk yang terlampu fluktuatif. Kemudian, menjaga supaya dibanding variasi harga nasional yang menujukkan disparitas tidak terjadi disparitas harga pemerintah juga melakukan nasional yang menujukkan disparitas harga harga antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar (1,7) atau menggambarkan disparitas harga terkait. bahan koordinasi bersama seluruh instansi telah mencapai daridalam target tingkat sebesar 2,2. Angka capaian antar provinsi123% masih yang wajar pada tahun 2012 ini lebih tinggi 11% dibandingkan capaian beberapa sehingga kebijakan selanjutnya terkini (2012-2013) yang pokok Terdapat antar provinsi, (1,7) telah 1,9 mencapai 123%yang darisama target tahun atau 2011 sebesar dengan target yaitu 2,3. diterbitkan pemerintah dalam rangka stabilisasi dan Sehingga 2,2. persentase target tahun pada tahun dapat dianalisa disparitas penurunan sebab-sebab disparitas hargadari bahan pokok antar propinsi, sebesar Angkapencapaian capaian pada 2012 2012 sebesar 123% masih lebih baik dibandingkan persentase diantaranya: harga tersebut, dengan mengacu pada ini lebih taget tinggi capaian pencapaian pada11% tahundibandingkan 2011 sebesar 114%. Nilai rasio ini a. Permendag 49/M-DAG/PER/9/2013 tentang Penetapan lebih baik dibandingkan dua tahun lalu. Tingkat Pengrajin tahun 2011 sebesar 1,9 dengan target yang variabel Harga lain Penjualan seperti Kedelai stok Didaerah yang Tahu/Tempe Makna dari tercapainya realisasi yang melebihi target adalah Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai sama yaitu bahwa 2,3. telah Sehingga persentase menggambarkan terjadi peningkatan integrasi mengalami shortage atau masalah distribusi b. Kepmendag 699/M-DAG/KEP/7/2013 tentang Stabilisasi pasar pangan di seluruhpada wilayah Indonesia. pencapaian target tahun 2012Beberapa sebesarfaktor Harga Daging Sapi bahan pokok yang tidak optimal. yang berkontribusi dalam hal tersebut adalah terjaganya 123% masih lebih baik dibandingkan pasokan pangan di sentra-sentra produksi dan tidak terjadi c. Permendag 27/M-DAG/PER/6/2013 tentang Penetapan gangguan cuaca yang mengganggu proses distribusi barang. Harga Patokan Gula Kristal Putih Tahun 2013. Indikator ini Petani dihitung melalui

2009

2010

2011

2012

2013 TW. I

TW. II

TW. III

TW. IV

1

Beras

2,5

1,5

1,4

1,8

6,3

3,5

2,3

2,0

2

Gula Pasir

1,0

1,2

1,3

1,1

1,4

2,1

2,7

2,1

3

Jagung

3,3

1,8

2,0

1,9

4,1

3,5

2,3

2,4

4

Kedelai

4,7

2,9

2,3

1,8

2,4

2,1

1,7

1,7

5

Tepung Terigu

5,4

2,4

4,4

2,6

2,0

2,8

1,8

1,8

6

Minyak Goreng

1,2

1,3

1,7

1,3

4,1

3,4

2,8

1,7

7

Susu Bubuk

1,1

2,1

1,8

2,3

2,5

2,0

1,4

1,3

8

Daging Ayam

1,4

1,3

1,8

1,7

1,7

1,7

1,3

1,5

9

Daging Sapi

1,1

1,6

1,4

1,1

1,8

2,5

1,2

1,3

10

Telur

1,2

1,3

1,2

1,7

2,1

1,6

1,3

1,4

1.7

1,7

1,9

1,7

2,8

2,5

1,9

1,7

Rata-rata

Sumber: Data harga Disperindag Prop. Seluruh Indonesia (diolah Kementerian Perdagangan)


persentase pencapaian taget pada tahun 2011

Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Provinsi dibandingkan

sebesar 114%. Nilai rasio ini lebih baik perbandingan antara Koefisien Variasi Harga Koefisien Variasi Harga Nasional ini merupakan indikator yang menggambarkandua disparitas dibandingkan tahunharga lalu.bahan pokok antar provinsi, Provinsi dibandingkan dengan Koefisen Variasi

sehingga selanjutnya dapat dianalisa sebab-sebab dari Tahun 2013, rasio koefisien variasi disparitas harga tersebut, dengan mengacu pada variabel lain untuk komoditi bahan pokok Makna dari tercapainya realisasi yang Harga Nasional harga provinsi dibanding variasi seperti stok daerah yang mengalami shortage atau masalah yang menujukkan distribusi bahan pokok yang tidak optimal. telahnasional disebutkan sebelumnya, melebihi target adalah menggambarkan utama sepertiharga

disparitas harga antar provinsi

Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara Koefisien bahwa telah terjadi peningkatan integrasi di mana disparitas harga antar provinsi yang

Variasi Harga Provinsi dibandingkan dengan Koefisen Variasi masih dalam tingkat yang wajar Harga Nasional komoditi wilayah bahan pokok utama seperti dianggap wajar adalah 1,5 – 123% 2,5 pasar panganuntuk di seluruh Indonesia. (1,7) ataupada telahkisaran mencapai telah disebutkan sebelumnya, di mana disparitas harga antar dari target sebesarKementerian 2,2. provinsi yang dianggap adalah pada dalam kisaran hal 1,5 – 2,5 sesuai target Renstra Beberapa faktor yangwajar berkontribusi sesuai target Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, tersebut adalahkecil terjaganya pasokan pangan di Perdagangan 2010-2014, di mana semakin di mana semakin angka rasio maka dapat disimpulkan disparitas harga antar provinsi lebih rendah.

sentra-sentra produksi dan tidak terjadi

kecil angka rasio maka dapat disimpulkan disparitas harga antar provinsi lebih rendah.

84




85

03

sudah lebih baik dari opini BPK untuk Laporan

Kegiatan-kegiatan yang dapat menun-



03

maupun tindak lanjut temuan pemeriksaan

Keuangan Pemerintah Pusat.


pengelolaan keuangan, penyusunan laporan

jang keberhasilan pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya beberapa upaya sesuai dengan lingkup fungsi pembinaan, yakni

BPK-RI.

Sedangkan

pedoman

upaya

penyediaan

meliputi penyediaan Akuntabilitas Kinerja pedoman

pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan

Pajak,

Perbendaharaan,

TP/TGR,

Pelaporan Keuangan, SIMAK-BMN, Persediaan peningkatan kemampuan SDM, peningkatan Tabel 17dan Pemanfaatan Aset dan lain-lain. koordinasi unit Keuangan Kementerian Opini BPKantar Untuk Laporan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013

“Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian” Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas Kementerian”

Tabel 17. Opini BPK Untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013 2013

Indikator Kinerja 21) Opini BPK atas Laporan Keuangan 22) Ranking Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Keterangan: (*) WTP dengan paragraf penjelasan.

2010

2011

2012

WTP*

WTP

-

11

Indikator Kinerja 21: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Indikator Kinerja 21:

yaitu

1)

No.

Tahun Anggaran

Hasil Opini dari BPK

Keterangan

100

1.

2009

WTP

-

-

2.

2010

WTP

WTP Dengan paragraf penjelasan

3.

2011

WTP

-

4.

2012

WTP

-

Target

Realisasi

Capaian (%)

WTP

WTP

WTP

2

Top 3

-

Disclaimer; Wajar Dengan Dari tahun2)2009 – 2012,

Kementerian Pengecualianlaporan (WDP); keuangan dan 3) Wajar Tanpa

mendapat opini WTP Sesuai amanah Undang-Undang Nomor dari Badan Pemeriksa Keuangan. tahun pelaksanaan 2013 adalah Sejak Target tahun pada pertama 17 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang2003 Sesuai amanah Nomor 17 Tahun mempertahankan opini WTP dari tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Menteri/ Renstra Kemendag 2010-2014, perkembangan menyatakan bahwa Menteri/pimpinan pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna BPK, sampai dengan tahun 2014.

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Perdagangan Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perdagangan Pengecualian (WTP).

Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya lembaga sebagai Pengguna Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian mempunyai tugas yang diantaranya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Negara/ Perdagangan senantiasa menunjukkan Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Kementerian Lembaga yang dipimpinnya. Dalam pengelolaan keuangannya Sedangkan jika capaian di atas dibandingkan dengan Kementerian Perdagangan yang berupaya melaksanakan perbaikan yangkinerja signifikan. dariuntuk Laporan Negara/Lembaga dipimpinnyasecara realisasi tingkat Berturut-turut nasional (opini BPK tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan hasilnya adalah Wajar Dengan tahun Keuangan 2009 –Pemerintah 2012, Pusat) laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturanadalah perundangmempunyai tugas yang diantaranya Pengecualian (WDP), ini menggambarkan bahwa opini BPK undangan yang berlaku. untuk laporan keuangan Kementerian Perdagangan sudah

menyusun

dan

laporan

Kementerian Perdagangan mendapat opini

Perdagangan

mempertahankan opini WTP dari BPK, sampai

menyampaikan

lebih baik dari opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kualitas kinerja keuangan dapat dilihat dari opini yang Pusat. diberikan oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), yaitu WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu Kegiatan-kegiatan yang dapat menun-jang keberhasilan target pencapaian pada kinerja tahun 2013 adalah 1) Disclaimer; 2) Wajar Dengan (WDP); dan 3) dipimpinnya. DalamPengecualian pengelolaan adalah telah dilaksanakannya beberapa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). upaya sesuai dengan lingkup fungsi pembinaan, yakni

keuangannya

Kementerian

peningkatan kemampuan SDM, peningkatan koordinasi Sejak tahun pertama pelaksanaan Renstra Kemendag 2010unit2014. Kementerian Perdagangan serta penyediaan buku 2014, perkembangan Opini secara BPK atas laporan keuangan denganantar tahun berupaya melaksanakan tertib, efisien, pedoman. Dalam upaya peningkatan kemampuan SDM telah Kementerian Perdagangan senantiasa menunjukkan dilaksanakan Pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) perbaikan yang signifikan.bertanggung Berturut-turut dari tahun 2009 – efektif, transparan, jawab dan Pada tahun bagi 2013, berdasarkan serta Pembekalan bendahara dan calon bendahara. 2012, laporan keuangan Kementerian Perdagangan mendapat UntukBPK-RI upaya atas peningkatan kordinasi telah dilaksanakan tepatWTPwaktu sesuai dengan ketentuan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun target Keputusan pemeriksaan Laporan beberapa forum koordinasi, konsinyering, maupun pada tahun 2013 adalah mempertahankan opini WTP dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendampingan/bimbingan teknis baik untuk pengelolaan BPK, sampai dengan tahun 2014. Keuangan Kementerian Perdagangan dalam keuangan, penyusunan laporan maupun tindak lanjut Pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan BPK-RI atas surat Anggota BPK-RI BPK-RI. Nomor 58/S/IVtemuan pemeriksaan Sedangkan upaya penyediaan Kualitas kinerja keuangan dapat Perdagangan dilihat pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian pedoman meliputi penyediaan pedoman pelaksanaan dalam surat Anggota BPK-RI Nomor 58/S/IV-XV/06/2013 tanggal Negara 26 Bukan Juni Pajak, 2013, anggaran, Penerimaan Perbendaharaan, dari opini yang diberikan oleh Badan XV/06/2013 tanggal 26 Juni 2013, Kementerian Perdagangan kembali TP/TGR, Pelaporan Keuangan, SIMAK-BMN, Persediaan dan berhasil mempertahankan Wajaryaitu Tanpa Pengecualian Perdagangan kembali berhasil Pemerikasa KeuanganOpini (BPK), secara Kementerian Pemanfaatan Aset dan lain-lain. (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2012.

berurutan dari penilaian yang paling rendah, 86



mempertahankan

Opini

Wajar

Diluar upaya spesifik yang telah dilaksanakan TA 2013 tersebut, masih akan dilaksanakan upaya yang melibatkan BPK RI melalui pemeriksaan interim 2013 dimana diharapkan dapat dilakukan perbaikan menjelang pelaporan tahunan 2013, serta dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemendag yakni pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan TA 2013 serta penyelesaian seluruh temuan dalam LHP BPK RI TA 2012. Penilaian menurut Opini BPK merupakan cerminan kinerja keuangan Kementerian/Lembaga yang dinilai secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan demikian Kementerian Perdagangan diharapkan dapat terus membenahi sistem pengelolaan keuangan. Hal ini berguna dalam mempertahankan prestasi dan terutama bagi pertanggungjawaban terhadap publik.

Indikator Kinerja 22: Ranking Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian/ Lembaga/Pemerin-tah Daerah membangun sistem antikorupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sejak tahun 2009. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun system antikorupsi di instansi dengan

lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan programprogram antikorupsi. Dalam hal ini, PIAK dipergunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di Kementerian Perdagangan 2013indikator |91 InstansinyaLAK dengan menggabungkan penilaian kuantitatif dan kualitatif. PIAK mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan system dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi dilingkungannya. PIAK merupakan modifikasi /pengembangan dari AntiCorruption Initiative Assessment (AIA) yang dibuat oleh lembaga antikorupsi Korea, Anti-Corruption and the Civil Rights Commission (ACRC) sejak tahun 2002. PIAK menilai inisiatif dari lembaga tersebut untuk memperbaiki dirinya. Inisiatif Antikorupsi instansi yang akan dinilai oleh KPK terdiri dari indikator utama dan indikator inovasi. Indikator Utama terdiri dari 8 indikator, yaitu indikator kode etik khusus, transparansi dalam manajemen SDM, transparansi penyelenggara Negara, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat, akses public dalam memperoleh informasi, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/APIP/KPK serta kegiatan promosi antikrupsi. Sedangkan indikator inovasi terdiri dari kecukupan dan efektivitas dari inisiatif Anti Korupsi lainnya. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda dimana indikator utama sebesar 85,10% dan indikator inovasi sebesar 14,90%.

Tanpa


87

03

Pada PIAK tahun 2012 melibatkan 36 instansi, yakni 23 instansi pusat dan 13 pemerintah daerah. Pada instansi pusat, peserta PIAK


diwakili oleh 18 Kementerian, 3 Badan, mahkamah Agung, dan Sekretariat Jenderal


Inspektorat , kecuali kepolisian yang diikuti 6 (enam)

unit

utama

dan

03

Kementerian

Pekerjaan Umum yang diikuti 5 (lima) unit utama. DenganAkuntabilitas demikian, peserta PIAK 2011 di Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga berjumlah 59

unit utama dari 18 Kementerian/Lembaga. Gambar 17 DPR. Sementara pemerintah daerah diwakili Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 dan 2012

Gambar 16 Perbandingan ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011 Gambar 28. Perbandingan ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011

Gambar 29. Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 dan 2012

25 20 Pusat

15

Daerah 10 5

Untuk

menindaklanjuti

pencapaian

target Top 3 pada tahun 2013, 3 (tiga) Unit

Sumber: Inspektorat Jenderal, bulan Agustus 2013Kementerian dan Perdagangan kemudian akan

diujicobakan pada tahun 2014. Sehubungan

Pada tahun 2013, berdasarkan pengarahan Menteri Eselon I Kementerian Perdagangan Perdagangan ditetapkan target Penilaian Inisiatif Anti Korupsiyaitu (PIAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013 minimal harus Jenderal, Ditjen Perdagangan mencapai 3Sekretariat besar (top 3) dan hal ini telah dituangkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2013.

dengan tidak adanya PIAK pada tahun 2013,

Untuk menindaklanjuti pencapaian target Top 3 pada tahun Perlindungan Konsumen Perdagangan telah menyatakan 2013, 3 (tiga) Unit Eselon I Kementerian yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri siapStandardisasi mendukung target Konsumen Kementerian dan Ditjen dan Perlindungan telah menyatakan siap mendukung target Kementerian Perdagangan agar mendapatkan peringkat 3 Perdagangan agar mendapatkan peringkat 3 besar dan telah melakukanbesar penilaian Inspektorat Jenderal dansecara telahmandiri. melakukan penilaian secara sebagai Unit Kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk melakukan verifikasi hasil penilaian mandirisebagai dari Unit- Unit mandiri. Inspektorat Jenderal unit yang ikut serta dalam PIAK telah berkoordinasi dengan KPK. Kerja di Kementerian Perdagangan yang

dengan capaian indikator kinerja tersebut

Namun, target indikator kinerjamelakukan mengenai ranking PIAK 3hasil bertugas untuk verifikasi besar pada tahun 2013 tidak dapat dipenuhi dikarenakan adanya evaluasi terhadap metode dari penilaian yang digunakan penilaian mandiri Unit-unit yang ikut dalam pelaksanaan PIAK oleh KPK yang direncanakan baru akan selesai padadalam bulan Agustus 2013 berkoordinasi dan kemudian akan serta PIAK telah dengan diujicobakan pada tahun 2014. Sehubungan dengan tidak KPK. adanya PIAK pada tahun 2013, maka capaian indikator kinerja mengenai ranking PIAK tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tersebuttarget pada tahun 2012. Namun, indikator kinerja

15/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal

Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan diundang oleh mengenai ranking PIAK 3 besar pada tahun KPK untuk mengikuti kegiatan PIAK Tahun 2012 melalui surat undangan nomor dapat UND-06/10-15/02/2012 tanggal 2013 tidak dipenuhi dikarenakan 2 Februari 2012 perihal Undangan Penjelasan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi evaluasi Tahun 2012terhadap (PIAK 2012)metode yang ditujukan adanya penilaian

pemaparan hasil PIAK tahun 2012 pada

Dalam Negeri dan Ditjen Standardisasi dan

yang digunakan dalam pelaksanaan PIAK oleh 88

KPK yang direncanakan baru akan selesai pada


maka capaian indikator kinerja mengenai ranking

PIAK

tidak

dapat

0 2011

2012

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kementerian Perdagangan


dibandingkan

pada tahun 2012. Pada

tahun

Perdagangan

2012,

diundang

oleh

Kementerian KPK

untuk

mengikuti kegiatan PIAK Tahun 2012 melalui surat

undangan

nomor

UND-06/10-

Undangan Penjelasan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

Tahun

ditujukan

2012

kepada

(PIAK

2012)

Inspektorat

yang

Jenderal

Kementerian Perdagangan dan berdasarkan

tanggal

4

Oktober

2012,

Kementerian

Perdagangan memperoleh peringkat 2 (dua) dengan nilai 7,49. Dalam pemaparan tersebut disampaikan

bahwa

Sekretariat

Jenderal Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

89

03



di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Perkembangan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan sejak tahun 2007 – 2012 selalu mengalami peningkatan. Pada penilaian yang dilakukan tahun 2009, Kementerian Perdagangan memperoleh peringkat 14 yang setara dengan “C” atas penyelenggaraan sistem AKIP Tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2010, hasil penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2009 meningkat menjadi “CC”. Pada tahun 2011 penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2010 berhasil ditingkatkan, yaitu dari predikat “CC” menjadi “B”, sedangkan pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan berhasil mempertahankan predikat “B” dengan nilai 69,26. Sementara itu, hasil evaluasi Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan nilai menjadi 72,06 atau dengan predikat penilaian “B”. Hasil capaian ini sesuai dengan target pada Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013. Nilai tersebut merupakan akumulasi hasil evaluasi terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

03Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis 12:

Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi”

23) Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan

2010

2011

2012

CC

B

B

Indikator Kinerja Indikator Kinerja 23: 23: Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

2. Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 13,98. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi sudah ditetapkan secara formal. Kementerian Perdagangan juga sudah mulai mengembangkan pengukuran kinerja individu. 3. Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,23. Nilai ini diperoleh karena Kementerian Perdagangan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan menyampaikan secara tepat waktu kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. 4. Nilai komponen Evaluasi Kinerja sebesar 6,68. Kementerian Perdagangan sudah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta melakukan evaluasi program. Evaluasi atas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja juga sudah dilaksanakan. 5. Terakhir, komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai 14,76. Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, dan keandalan data kinerja, serta keselarasan antara kinerja output dengan kinerja outcome. Selain itu capaian kinerja juga mencakup kinerja pencatatan keuangan, transparansi, penilaian dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk penghargaan yang diperoleh oleh Organisasi.


Gambar 30. Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Gambar Perdagangan, Tahun18 2005-2012

“Peningkatan Kinerja Organisasi” Indikator Kinerja

1. Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,41. Kementerian Perdagangan sudah menyusun dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra sebagian besar sudah berorientasi hasil.

03

2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

B

B

100%

Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2005-2012

Menteri Perdagangan Nomor 1011 TahunKinerja 2012 yang memandu Setiap tahun, Akuntabiitas dan menyeragamkan proses penyusunan perencanaan

Kementerian Perdagangan di-evaluasi sampai dengan pelaporan selalu di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Setiap tahun, Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistempadaNegaraselalu merupakan suatu sistem penyelenggaraan yang berfokus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan di-evaluasi Reformasi Birokrasi (PAN & RB), peningkatan akuntabilitas dan kinerja di instansi pemerintah, Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), sesuai dengan penyelenggaraan yang pengkuran berfokus sesuai amanat dengandalam amanat dalam Peraturan meliputi: perencanaan kinerja, kinerja, pada pelaporan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun kinerja, dan evaluasi kinerja. Untuk mendukung implementasi 2006 tentang Pelaporan Dalam Negeri dan Kinerja Instansi peningkatan akuntabilitas dan kinerja di Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang SAKIP, Kementerian Perdagangan telah merevisi pedoman Pemerintah. Tujuan dari evaluasi AKIP di Kementerian penyusunan dokumen SAKIP yang tertuang dalam Keputusan Perdagangan adalah untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meliputi: perencanaan

Pelaporan Dalam Negeri dan Kinerja Instansi

kinerja, pengkuran kinerja, pelaporan kinerja,

Pemerintah. Tujuan dari evaluasi AKIP di

dan Laporan evaluasi kinerja. Untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

Kementerian

implementasi

menilai akuntabilitas kinerja di lingkungan

90

SAKIP,

Kementerian

Perdagangan

adalah

untuk

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

91

03



Tabel 18 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013

C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 17. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013 No.

Komponen yang Dinilai

Bobot

2010

2011

2012

2013

1

Perencanaan Kinerja

35

18,7

23,11

24,61

25,41

2

Pengukuran Kinerja

20

12,67

13,47

13,49

13,98

3

Pelaporan Kinerja

15

11,25

11,13

11,16

11,23

4

Evaluasi Kinerja

10

5,58

6,44

5,81

6,68

5

Capaian Kinerja

20

14,25

11,78

14,18

14,76

100

62,45

66,72

69,26

72,06

CC

B

B

B

Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian

Sumber: Kementerian PAN & RB

2. Komponen

Pengukuran

Kinerja

Hasil evaluasi Akuntabiitas memperoleh nilai 13,98. Indikator Kinerja Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2013Kementerian Perdagangan Utama (IKU) menunjukkan peningkatan sebagai alat ukur keberhasilan entitas nilai menjadi 72,06 atau organisasi sudah ditetapkan secara formal. dengan predikat penilaian Kementerian Perdagangan juga sudah “B”. Hasil capaian ini sesuai dengan target Kontrak mulai mengembangkan pengukuran Kinerja Kementerian kinerja individu. Perdagangan Tahun 2013. 3. Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh

nilai 11,23. Nilai ini diperoleh karena Kementerian

Perdagangan

telah

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012

serta penilaian atas kinerja unit kerja juga sudah dilaksanakan. 5. Terakhir,

komponen

memperoleh

nilai

Capaian 14,76.

Kinerja

Pencapaian

kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, dan keandalan data kinerja, serta

juga

mencakup

kinerja

a) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Jenis Belanja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian Pada awal tahun 2013 Kementerian Pada2013 awal tahun 2013 Pegawai Kementerian Perdagangan tahun terbagi atas Belanja sebesar Rp.Perdagangan 299,1 miliar; Belanjamendapat Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan pagu anggaran anggaran Perdagangan pagu Belanja Barang sebesar mendapat Rp. 1.780,9 miliar. Sepanjang tahun anggaran 2013, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.105.723.944.000,kemudian sebesar Rp3.105.723.944.000,menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel 18.kemudian

90,68%



kinerja realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5 persen pada atautahun Rp 142.265.312.000 daripada 2013 mencapai Rp persen atau Rp 142.265.312.000 daripada atau sebesar 90,68%. Rp pagu 2.687.143.273.395,anggaran tahun 2012

Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5

pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp

3.105.723.944.000.Sementara Sementaraitu, itu, kinerja 3.105.723.944.000. kinerja realisasianggaran anggaran Kementerian Perdagangan realisasi Kementerian Perdagangan

pada tahun tahun 2013 2013 mencapai mencapai Rp Rp setelah APBN-P menjadi menjadi pada setelah direvisi direvisi melalui melalui APBN-P 2.687.143.273.395,atau 90,68%. 2.687.143.273.395,atau 90,68%. Gambar 19 Rp2.963.458.632.000,-. Pagu Anggaran Anggaran Rp2.963.458.632.000,-. Pagu Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan (kiri) dan Gambar31. 31.Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran Kementerian (kiri) dan Postur Belanja Kementerian Gambar KementerianPerdagangan Perdagangan (kiri) dan Postur Belanja Kementerian Postur Belanja Kementerian Perdagangan (kanan), Tahun 2011-2013 Perdagangan 2011-2013. Perdagangan(kanan), (kanan),Tahun Tahun 2011-2013.

Belanja Belanja Modal Modal 29%

pencatatan

29%

2013 Belanja 2013 Belanja

Pegawai Pegawai 8% 8%

keuangan, transparansi, penilaian dari para

pemangku

(stakeholders),

termasuk

kepentingan penghargaan

Belanja Belanja Barang Barang 63%

yang diperoleh oleh Organisasi. Sumber: Kementerian Perdagangan Sumber: Kementerian Perdagangan.

63%


a) Kinerja Pelaksanaan Anggaran b) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Program

dan RB.

a) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Jenis Belanja Sementara itu jika diklasifikasikan menurut program, maka terdapat Menurut sepuluh program utama yang diemban oleh Jenis Belanja Kementerian Berdasarkan Perdagangan pada tahun 2013. Efektivitas jenis belanja, anggaran program mencapai sasaran sangat terkait dari cerminan Berdasarkan jenis tahun belanja, anggaran serapan anggaran yang digunakan sebagai sumber daya Kementerian Perdagangan 2013 terbagi keuangan. Dari sepuluh program tersebut, penyerapan Kementerian Perdagangan 2013 terbagi atas Belanja Rp. 299,1 miliar; anggaran tertinggi Pegawai terdapat sebesar pada tahun program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 299,1 miliar; Belanja Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan (96,7%). Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada program Peningkatan Efisiansi Pasar Komoditi (84,6%).

4. Nilai komponen Evaluasi Kinerja sebesar 6,68. Kementerian Perdagangan sudah mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta melakukan evaluasi

Belanja Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan

program. Evaluasi atas LAKIP unit kerja 92

C. Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

kinerja outcome. Selain itu capaian kinerja

kepada Presiden melalui Kementerian PAN

pemantauan

Pada awal tahun 2013 Kementerian Perdagangan mendapat pagu anggaran sebesar Rp3.105.723.944.000,- kemudian setelah direvisi melalui APBN-P menjadi Rp2.963.458.632.000,. Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5 persen atau Rp 142.265.312.000 daripada pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp 3.105.723.944.000. Sementara itu, kinerja realisasi anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 mencapai Rp 2.687.143.273.395,- atau 90,68%.

keselarasan antara kinerja output dengan

dan menyampaikan secara tepat waktu

melakukan

03



Belanja Barang sebesar Rp. 1.780,9 miliar.Strategis c) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Sasaran

Belanja Barang sebesar Rp. 1.780,9 miliar.

Berdasarkan penggunaan anggaran pencapaian Sepanjang tahun anggaran 2013,menurut realisasi

Misi, Kementerian Perdagangan mengalokasikan sebagian

Sepanjang tahun anggaran 2013, realisasi anggarannya untuk ke-3 misi yang diemban. Untuk anggaran Kementerian Perdagangan menurut Misi Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Berkualitas

anggaran Perdagangan menurutMisi jenis belanjaKementerian dapat dilihat pada berikut mempunyai anggaran sebesar Rp.tabel 467.187.217.000,-;

Penguatan Pasar Dalam Negeri mempunyai anggaran sebesar

jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rp. 195.651.468.000,-; Misi Penyediaan Bahan Pokok dan

Penguatan Jaringan Distribusi Nasional mempunyai anggaran ini. sebesar Rp. 808.180.145.000,-; serta Misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 28.932.366.000,-.



93

03

Berdasarkan

Tabel 18. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja AKUN (2 DIGIT)


PAGU REVISI

52 BELANJA BARANG

87,64

1.780.929.256.000

1.592.813.636.257

89,44

Tabel 19 832.160.024.219 94,20 Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja

2.687.143.273.395 90,68 JUMLAH 2.963.458.632.000 Tabel 18. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja AKUN (2 DIGIT)

51 BELANJA PEGAWAI b) Kinerja Pelaksanaan

PAGU REVISI

% REALISASI

262.169.612.919 digunakan sebagai sumber daya 87,64 keuangan. Anggaran 299.149.029.000

Menurut Program 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL Sementara

REALISASI DIPA

Dari sepuluh1.592.813.636.257 program tersebut, penyerapan 1.780.929.256.000 89,44

anggaran tertinggi terdapat pada94,20 program 883.380.347.000 832.160.024.219 itu jika diklasifikasikan

Migas

diemban

oleh

Kementerian

Perdagangan

PROGRAM yang diemban

oleh

PAGU Kementerian

REALISASI Perdagangan

CAPAIAN

(96,7%). (%)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kementerian Perdagangan pada tahunTugas 2013.

Sedangkan penyerapan402.760.347.415 anggaran terendah 471.525.310.000 85,42

Efektivitas program sasaran sangat 2 Peningkatan Saranamencapai dan Prasarana Aparatur

terdapat pada program Peningkatan Efisiansi

terkait dari cerminan serapan anggaran yang

Pasar Komoditi (84,6%).

Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan

71.188.588.000

68.853.495.916

96,72

1.209.450.709.000

3


1.130.139.974.177

93,44

4

Tabel 19. Realisasi Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan LuarAnggaran Negeri 178.800.000.000Menurut 168.618.460.723

94,31

5 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan NO Internasional PROGRAM 61 72 8 3 9 4

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Aparatur Kementerian Perdagangan Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan Pengembangan Ekspor Peningkatan Sarana danNasional Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Perdagangan

10 5

Peningkatan Perlindungan Konsumen Kerja Sama Perdagangan Internasional TOTAL 6 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Sumber:Aparatur Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan 7


8

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

9

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

10

Peningkatan Perlindungan Konsumen TOTAL

261.602.414.000 PAGU

236.568.031.113 REALISASI

CAPAIAN 90,43 (%)

34.489.726.000 471.525.310.000

29.489.780.544 402.760.347.415

85,50 85,42

353.327.726.000 71.188.588.000 83.944.851.000 1.209.450.709.000 63.727.957.000 178.800.000.000

321.989.278.366 68.853.495.916 71.007.075.768 1.130.139.974.177 57.174.881.689 168.618.460.723

91,13 96,72 84,59 93,44 89,72 94,31

235.401.351.000 261.602.414.000 2.963.458.632.000

200.541.947.684 236.568.031.113 2.687.143.273.395

85,19 90,43 90,68

34.489.726.000

29.489.780.544

85,50

353.327.726.000

321.989.278.366

91,13

83.944.851.000

71.007.075.768

84,59

LAK Kementerian 63.727.957.000

serta Misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Perdagangan |101 57.174.881.689 201389,72

235.401.351.000

200.541.947.684

85,19

2.963.458.632.000

2.687.143.273.395

90,68

mempunyai

mempunyai

anggaran

sebesar

Rp.

Akuntabilitas Kinerja 28.932.366.000,-.

anggaran

03

Secara rinci, penggunaan anggaran

(dalam ribuan rupiah) [dalam ribuan rupiah] PAGU REALISASI ANGGARAN MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS Peningkatan Total ekspor Pertumbuhan Ekspor 71,881,585 Pertumbuhan ekspor non-migas Non-Migas Diversifikasi Pasar Rasio konsentrasi penguasaan Tujuan Ekspor & pangsa pasar di 5 negara tujuan Diversifikasi Produk ekspor terbesar (CR5) 66,024,287 51,897,888 Ekspor Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional

NO

SASARAN STRATEGIS

1 2

INDIKATOR KINERJA

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 3

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

4

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Peningkatan Sarana danProgram Prasarana Aparatur

utama

sebagian

Tabel 20. Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis

menurut program, maka terdapat sepuluh NO program

mempunyai

menurut Misi dan Sasaran ini dapat dilihat Tabel 21 Pasar Dalam Negeri mempunyai anggaran pada tabel di bawah ini. Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis

(96,7%).

penyerapan anggaran terendah Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Sedangkan digunakan sebagai sumber daya keuangan. b) Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada program Peningkatan Efisiansi Menurut Program Efektivitas program mencapai sasaran sangat terdapat TabelDari 20 sepuluh program tersebut, penyerapan Komoditi (84,6%). Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Programpada program terkait dari cerminan yang Pasar anggaran tertinggi terdapat Sementara ituserapan jika anggaran diklasifikasikan

Nasional

sebesar Rp. 467.187.217.000,-, Misi Penguatan

JUMLAH maka terdapat sepuluh 2.963.458.632.000 Peningkatan2.687.143.273.395 Sarana dan Prasarana90,68 Aparatur menurut program, Sumber: Kementerian Perdagangan. program utama yang

Distribusi

anggaran sebesar Rp. 808.180.145.000,-,

mengalokasikan

Berkualitas

Jaringan

Kementerian

Untuk Misi Peningkatan Kinerja Ekspor Non-

883.380.347.000


Perdagangan

Misi,

anggarannya untuk ke-3 misi yang diemban.

262.169.612.919

53 BELANJA MODAL

pencapaian

anggaran

% REALISASI

299.149.029.000

51 BELANJA PEGAWAI


REALISASI DIPA

menurut

penggunaan

5

03

NO 6

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)


-

78.6%

4,145,030

2,992,071

72.2%

100,000,000

93,001,885

93.0%

205,570,431

91.3%

-

-

-

-

Jumlah hasil perundingan 225,136,315 perdagangan internasional Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA ASEAN MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI Penyederhanaan Pelayanan perizinan sub sektor Perizinan PDN yang dapat dilayani secara 4,440,081 Perdagangan Dalam online Akuntabilitas Kinerja Negari & Luar Negeri Rata-rata waktu penyelesaian perizinan Perizinan Ekspor dan Impor yang 2,287,889 dapat dilayani secara online SASARAN STRATEGIS

%

2,229,264

97.4%

Rata-rata waktu penyelesaian INDIKATOR KINERJA perizinan ekspor dan impor Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

PAGU 2,152,192 ANGGARAN

REALISASI 957,492

% 44.5%

Rasio penggunaan produk dalam

179,825,024

-

-

2,203,765

2,101,279

95.3%

negeri terhadap 2013 pengeluaran 102|LAK Kementerian Perdagangan konsumsi rumah tangga

7

8

9

Nilai resi gudang yang diterbitkan Jumlah transaksi multilateral di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

Peningkatan Perlindungan 4,742,517 4,073,898 85.9% Konsumen MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL Pengembangan Sarana Persentase realisasi revitalisasi Distribusi pasar tradisional Perdagangan dalam 740,000,000 mendukung kinerja logistik nasional Stabilisasi Harga Rata-rata koefisien variasi harga Bahan Pokok bahan pokok utama

10


Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

11

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

-

-

2,826,352

2,712,102

95.9%

395,235

0

0.0%

25,710,779

20,706,304

80,5%

68,180,145

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI

12

Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi

Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian


Dari 94

keseluruhan

Kementerian



program

Perdagangan

tersebut

memfokuskan

pelaksanaan program prioritas sesuai dengan

menurut

pencapaian

IKU

Kementerian

Perdagangan Laporan tahunAkuntabilitas 2013 dapat dilihat padaPerdagangan 2013 Kinerja Kementerian Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran di

95

03


Kendala yang ditemui dalam mengukur realisasi anggaran menurut sasaran strategis adalah sulitnya menelusuri realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja di awal tahun. Hal ini dikarenakan selama tahun 2013 terjadi beberapa kali revisi akibat efisiensi/ penghematan anggaran. Selain itu, indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja tidak sinkron dengan IKU dalam RKA-K/L. Dari keseluruhan program tersebut Kementerian Perdagangan memfokuskan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian. Berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 dan Kontrak Kinerja 2013, Kementerian Perdagangan telah mengalokasi-kan anggaran untuk setiap program yang terkait dengan pencapaian IKU tersebut. Secara rinci, penggunaan anggaran menurut pencapaian IKU Kementerian Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada bagian Lampiran 6. d) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja keuangan di Kementerian Perdagangan telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 mengatur evaluasi kinerja atas pelaksanaan anggaran meliputi tiga aspek penilaian, yaitu: Aspek Implementasi; Aspek Manfaat; dan Aspek Konteks. Namun pada masa transisi (2011-2012), pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKAK/L khusus mengukur penilaian aspek implementasi saja. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (output). Esensi dari evaluasi pelaksanaan RKA-K/L berdasarkan PMK No. 249/2011 adalah memberian penekanan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak semata-mata diukur melalui realisasi penyerapan keuangannya saja.Dalam mengevaluasi aspek implementasi ada 4(empat) indikator yang diukur dengan bobot kinerja yang berbeda, yaitu: 1) Penyerapan Anggaran/Realisasi, untuk menilai seberapa besaranggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan, dengan bobot 9,7%. 2) Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan waktu penyerapananggaran setiap bulan, denganbobot 18,2%.


(anggaran) dalam denganbobot 28,6.

menghasilkan

suatu

output,

Nilai kinerja aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara nilai hasil pengukuran capaian kinerja setiap indikator dengan masingmasing bobot dari indikator kinerja yang diukur tersebut. Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Perdagangan per program telah mencapai 89,54% dengan kategori baik. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 secara rinci dijabarkan pada Lampiran 6. Selain aspek implementasi, evaluasi kinerja atas aspek manfaat juga telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka mengukur seberapa jauh manfaat penggunaan anggaran terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas pencapaian indikator kinerja utama. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 yang meliputi Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dapat dilihat pada Lampiran 7. Evaluasi Kinerja ini di harapakan dapat menghasilkan analisis mengenai hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang di-evaluasi, analisis mengenai keterbatasan yang di hadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja, analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pada dan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran, dan hasil.

Dalam rangka percepatan penyerapan realisasi anggaran berbagai langkah perbaikan perlu diambil, diantaranya: 1. Membentuk dan membangun sistem monitoring sebagai bagian dari pengendalian internal dan instrumen manajemen pimpinan untuk realisasi anggaran, progres fisik dan aktivitas strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2. Penyampaian Rencana Penarikan Dana/Rencana Penyerapan Anggaran/Disbursement Plan sebagai bagian dari perencanaan pelaksanaan kegiatan 2013 ke dalam Sistem Monitoring;

Kementerian Perdagangan memfokuskan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian. Berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 dan Kontrak Kinerja 2013, Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan anggaran untuk setiap program yang terkait dengan pencapaian IKU tersebut.

3. Percepatan pembukaan blokir kegiatan terutama kegiatan yang membutuhkan proses PBJ, dengan harapan tidak ada keterlambatan pelaksanaan proses PBJ di awal tahun 2013; 4. Menindaklanjuti Pengumuman RUP dan Pengadaan Barang/Jasa, agar dipastikan tanda tangan kontrak pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Maret 2013.

Beberapa permasalahan yang umumnya mewarnai kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Perdagangan di tahun 2013 adalah: 1. Perencanaan kurang matang, ditandai dengan : a. Pendekataannya tidak bottom up sehingga ada satker yangmendapatkan alokasi dana untuk kegiatan yang bukan tupoksinya. b. Tingginya frekuensi revisi anggaran, terutama di bulan Oktober. c. Penetapan target keuangan masih bersifat formalitas dimana rencana per bulan masih didasarkan pada pembagian seperduabelas alokasi anggaran kegiatan. d. Penyerapan anggaran menumpuk di bulan Desember 2. Alokasi anggaran yang masih terkonsentrasi di Jakarta.

4) Tingkat Efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana

4. Proses finalisasi APBN‐P yang memakan waktu, jumlah


5. K/L belum memiliki sistem/mekanisme pengendalian untuk realisasi keuangan dan fisik/kegiatan dari hulu (identifikasi paket dan tender) sampai hilir (serah terima dengan pihak ketiga).

e) Tindak Lanjut Pelaksanaan Anggaran

3) Pencapaian Keluaran/Output, untuk mengukur produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, dengan bobot 43,5%.

96

hari kerja efektif untuk menyerap anggaran hanya 22% sedangkan sisanya sebanyak 78% dihabiskan di DPR dan Kementerian Keuangan

03

3. Permasalahan peraturan, sistem dan munculnya kasus pidana dalamPengadaan Barang/Jasa.


97

04

Penutup

Penutup

Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai

04

Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan

“

Tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu: “Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan,”


“

98

Target-target kinerja perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri selama tahun 2013 dapat dipenuhi dengan cukup baik. Secara keseluruhan terdapat 23 Indikator Kinerja dari 12 sasaran strategis kementerian yang diukur pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun 2013.Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target dan realisasinya masih dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin untuk dicapai.

Berbagai isu strategis yang akan dihadapi oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 meliputi: peningkatan kemudahan berusaha; penururnan biaya logistik nasional; pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru; serta persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Untuk menghadapi berbagai tantangan, internal dan eksternal, pada tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu: “Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan,” sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, yaitu: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.”


99

sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak

04

mencapai target dan realisasinya masih dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin

Penutup untuk dicapai.

meliputi: peningkatan kemudahan berusaha; penururnan

biaya

logistik

pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru;

tantangan, serta persiapan menghadapi GambarEkonomi 20 ASEAN 2015. internal dan eksternal, pada tahun 2014 Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014 Untuk

nasional;

menghadapi

berbagai

Masyarakat

Penutup

04Penutup Tabel 22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014

Gambar 32. Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014

Tabel 21. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014 No

Sasaran/Indikator Kinerja

Target 2014

1

Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor • Pertumbuhan Ekspor Non-Migas • Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar (CR5) • Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama

2

Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri • Jumlah Perizinan Online • Waktu Pelayanan (hari) Peningkatan daya saing ekspor • Jumlah komoditi dengan RCA >1 selama 5 tahun berturut-turut • Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

3

4


13,5 % - 14,5 % 43% - 47% 53%-60%

5

Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri • Jumlah Perizinan Online • Waktu Pelayanan (hari)

6

Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Ekonomi Kreatif • Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran • Kontribusi Ekspor Produk Ekonomi Kreatif

7 8

9


81 1 590 - 605 44 - 49 241 19 4

Peningkatan Perlindungan Konsumen • Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok • Rata-rata Koefisien Variasi Harga (KVH) Bahan Pokok • Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri • Rasio KVH provinsi dibandingkan variasi harga nasional

Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien • Skor Logistic Performance Index 10 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi • Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian • Penilaian Kemen PAN & RB atas dokumen SAKIP Kementerian 11 Penguatan dan Peningkatan Kualitas Organisasi dan SDM • Skor hasil survey kualitas organisasi • Skor hasil survey sistem manajemen SDM

100

04

4,6% - 6,6% 8% 65 5% -9% <1 1,5-2,5

3,26 WTP B 2,42 1,90



101

LAMPIRAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHUN 2013

102



103

Lampiran

1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

Lampiran

Lampiran

2. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 2013

1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan


104



105

Lampiran


106


Lampiran



107

Lampiran


108


Lampiran



109

Lampiran


110


Lampiran



111

Lampiran

Lampiran Lampiran Lampiran

3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim Usaha

4. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’

3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim Usaha’ No. (1)

RPJMN 2010-2014 Sasaran

Indikator

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang strategis

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Jenis)

1

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

B No. 1 (1)

Capaian

Program/Kegiatan LOGISTIK NASIONAL

2

Target RPJMN 2014

A


SISTEM INFORMASI Pengelolaan Fasilitasi Ekspor Program/Kegiatan dan Impor (2)

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi bahan pokok

4

C

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

1

Dukungan Sektor Perdagangan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

2010

2011

2012

2013

(10)

(11)

(12)

(13)

6

6

6

4


5-9%

4,5%

3,5%

3,7%

3,8%

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil

1,5 - 2,5

1,8

1,9

1,7

1,7

<1

0,22

0,3

0,3

0,4

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil Jumlah Perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online (Jenis) Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Hari) Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit)

9

9

9

11

11

12

15

12

8

6

6

5

4

2

6

5

3

3,5

13

15

20

23

26

12

15

20

22

Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun (unit)

-

1

1

1

1

2

1

1

3

Jumlah rekomendasi terkait penataan sistem logistik

2

3

4

5

6

2

3

4

-

2010 4 (5)

2011 4 (6)

2012 2 (7)

2013 2 (8)

2014 2 (9)

2010 4 (10)

2011 2 (11)

2012 3 (12)

2013 2 (13)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RPJMN 2010-2014

Tersedianya kebijakan, Sasaran koordinasi, bimbingan (3) dan teknis, monitoring evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

4. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’

Target RPJMN

Jumlah penerbitan kebijakan Indikator fasilitasi ekspor dan impor (4) (Peraturan) Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)

Lampiran

(1) A 1

RPJMN 2010-2014 Program/Kegiatan

Sasaran

Target RPJMN Indikator

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

34

35

35

37

38

34

37

36

37

40

55

55

60

61

41

55

55

66

40

55

55

59

61

41

55

55

66

8

15

15

20

15

17

29

31

27

6

8

-

-

-

4

8

-

-

-

-

9

9

9

-

-

9

8

-

-

15

16

17

-

-

16

18

(2) (3) (4) (5) Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

Meningkatnya peran dan kemampuan diplomasi perdagangan di berbagai fora internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar ekspor

Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan

Capaian

2011

2010

Capaian


Jumlah pengguna perizinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE (Perusahaan)

1.500

2.000

3.500

4.000

4.500

1.536

2.064

2.618

5.874

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

5

5

5

5

5

5

23

5

5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

60

60

60

60

60

60

87

24

36

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)

17

17

17

17

17

-

12

13

17

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Laporan)

5

5

5

5

5

-

32

5

6

Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal melalui sistem otomasi (SKA)

-

750.000

800.000

850.000

900.000

-

866.582

821.400

897.300

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah peraturan terkait dengan KEK (Peraturan) Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang KEK (Laporan)

No.



112



113

11 12

Lampiran

13

5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 a. Perizinan UPP Registrasi a. Perizinan UPP Registrasi No No 1 1 2 2

Jenis Perizinan Jenis Perizinan [Impor] NPIK (8 Jenis) [Impor] NPIK (8 Jenis) [Impor] IT Produk Tertentu (7 Jenis) [Impor] IT Produk Tertentu (7 Jenis) TOTAL HARI PERIZINAN 2013 TOTALDaglu, HARI Kementerian PERIZINAN 2013 Sumber: Ditjen Perdagangan.

Total Perizinan Total Perizinan Manual Online Manual Online 5991 2439 5991 2439 3413 941 3413 941 9404 3380 9404 3380

No No 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 No

Jenis Perizinan Jenis Perizinan [ekspor] PE Hewan dan Produk [ekspor] Hewan PE Hewan dan Produk Hewan [ekspor] ETPIK Produsen & Non ProdusenETPIK Produsen & Non [ekspor] Produsen [impor] IP 4-Chloro-3,5[impor] IP 4-Chloro-3,5DimethylPhenol (PCMX) DimethylPhenol (PCMX) [impor] IT Intan Kasar [impor] IT Intan Kasar [impor] IT Hewan dan Produk [impor] Hewan IT Hewan dan Produk Hewan [impor] PI Sakarin dan Garamnya [impor] PI Sakarin dan Garamnya [impor] PI Intan Kasar [impor] PI Jenis IntanPerizinan Kasar

Lampiran Lampiran

Manual 2

Online

Manual 5,5

8

[impor] PI Siklamat

9

[impor] (API) - Barang Perbaikan

170

4,1

10

[Impor] - Barang Ekspor yang Ditolak [Impor] Tanpa API- Barang Perbaikan [impor] PI Hewan dan Produk Hewan [impor] PI Produk Hortikultura

73

4,7

29

3,8

11 12

1

2

13 14 15

[impor] IT Produk Hortikultura [impor] IP Produk Hortikultura TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (UPP NON REGISTRASI)

2004

357

6,49

117 37 1456

7,02 7,1 6,7

4,7

1

2 3

114

[ekspor] Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)/ Eksportir Kopi Sementara (EKS) [ekspor] ET Timah Batangan [ekspor] ET Prekursor Non Pharmasi


LAK Kementerian Perdagangan 2013

|128

Total Perizinan Manual Online 97

Rata-Rata Hari Manual Online 7,48

55

6,30

5

5,80

357

Lampiran 6,49

[ekspor] Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)/ Eksportir Kopi Sementara (EKS) [ekspor] ET Timah Batangan

Total Perizinan Manual Online 97

55

Rata-Rata Hari Manual Online 7,48

6,30

Total 5 Perizinan Manual Online 13

Rata-Rata Hari 5,80 Manual Online 5,84

6

6,83

6

[ekspor] PE Minyak dan Gas Bumi

314

4,62

7

[ekspor] PE Sisa dan Skrap Logam

323

2,84

8

[ekspor] PE Perak dan Emas

52

5,15

9

[ekspor] PE Prekursor Non Pharmasi [ekspor] PE Pupuk Urea Non Subsidi [impor] IP Besi atau Baja (impor) IP Beras

5

5,80

16

5,87

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

c. Perizinan Back Office Jenis Perizinan

Lampiran



No

Jenis Perizinan

[ekspor] ET Prekursor Non Jenis Perizinan Pharmasi 4 [ekspor] PE Beras (Premium, Medium, Organik LAK Kementerian Perdagangan 2013 |128 dan Ketan) 5 [ekspor] PE Kayu Ulin


7,35

7,35


No

Online

876

876

c. Perizinan Back Office

Rata-Rata Hari Rata-Rata Online Hari Manual Manual Online 2,8 2,1 2,8 2,1 3,3 2 3,3 2 3,1 2 3,1 2

Rata-Rata Hari Rata-Rata Online Hari Manual Manual Online 9 9 7,9 7,9 3,3 1 3,3 1 5 5 9,16 9,16 4,14 4,14 4 Rata-Rata Hari 4

3,8

[impor] IT Produk Hortikultura 117 7,02 [impor] IP Produk Hortikultura 37 7,1 5. Daftar Realisasi dan Impor1456 Secara Online 2013 TOTALPenyelesaian HARI PERIZINANPerizinan 2013 (UPP Ekspor2004 4,7 Pada Tahun 6,7 NON REGISTRASI)

3 No

Total Perizinan Total Perizinan Manual Online Manual Online 1 1 1704 1704 9 1 9 1 1 1 67 67 14 14 2 Total 2 Perizinan

29

14 15


b. Perizinan UPP Non-Registrasi b. Perizinan UPP Non-Registrasi

Ditolak [Impor] Tanpa API- Barang Perbaikan [impor] PI Hewan dan Produk Hewan [impor] PI Produk Hortikultura

[impor] IP Gula [impor] IP Pelumas [impor] IP Tekstil [impor] IP Etilena [impor] IP Garam [impor] IP Bahan Baku Plastik [impor] IP Bahan Berbahaya (B2) [impor] IP Bahan Perusak Ozon (BPO) [impor] IP Limbah Non B3 [impor] IP Nitrocellulose (NC)

697 41

17

8,8 8,39

18,5

86 24 727 10 37 261 108

1

11,4 10,7 6,8 12,3 9,4 11,85 10,5

24

3 4 4 1

174 2

3

9,6 9 30 7

11 9

8,6

LAK Kementerian Perdagang


115

11

[Impor] Tanpa API- Barang Perbaikan [impor] PI Hewan dan Produk Hewan [impor] PI Produk Hortikultura Lampiran

12 13

29

3,8

11

876

7,35

12

357

6,49

13

14 15

[impor] IT Produk Hortikultura 117 7,02 [impor] IP Produk Hortikultura 37 7,1 TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (UPP 1456 4,7 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor2004 dan Impor Secara Online Pada 6,7 Tahun 2013 NON REGISTRASI)

Jenis Perizinan Jenis Perizinan

[ekspor] Eksportir Terdaftar Kopi [impor] IP Prekursor Non Pharmasi (ETK)/ Eksportir Kopi Sementara [impor] IP Sodium (EKS) Tripolyphosphate (STPP) 2 [ekspor] ET Timah Batangan 25 [impor] IT Besi atau Baja 26 3 [impor] IT Cakram Optik Non [ekspor] ET Prekursor 27 [impor] IT Mesin Multifungsi Pharmasi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna2013 dan Mesin AK Kementerian Perdagangan |128 Printer Berwarna 28 [impor] IT Minuman Beralkohol 29 [impor] IT Garam 30 [impor] IT Nitrocellulose (NC) 31 [impor] IT Prekursor Non Pharmasi 32 [impor] IT Bahan Perusak Ozon (BPO) 33 [impor] IT Bahan Peledak Industri (Komersial) 34 [impor] IT Telepon Seluler, Komputer Gengggam (Handheld) dan Komputer Tablet 35 [impor] IT Bahan Baku Plastik 36 [impor] IT Kedelai 37 [impor] PI Barang Modal Bukan Baru 38 [impor] PI Beras No Jenis Perizinan 39 [impor] PI Cakram Optik 40 [impor] PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Kementerian Perdagangan 2013 |130 Berwarna dan Mesin Printer Berwarna 41 [impor] PI Minyak dan Gas Bumi 42 [impor] PI Minuman Beralkohol 43 [impor] PI Pupuk Bersubsidi 44 [impor] PI Garam Industri 45 [impor] PI Bahan Berbahaya (B2) 46 [impor] PI Bahan Peledak Industri (Komersial) 47 [impor] PI Bahan Perusak Ozon (BPO) 48 [impor] PI Nitrocellulose (NC) 23 24

116

1


49 50

[impor] PI Prekursor Non Pharmasi [impor] PI Telepon Seluler,

3,8 876

7,35

357

6,49 Lampiran

[impor] IT Produk Hortikultura 117 7,02 [impor] IP Produk Hortikultura 37 7,1 TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (UPP 4,7 6,7 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor2004 dan Impor1456 Secara Online Pada Tahun 2013 NON REGISTRASI) Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

c. Perizinan Back Office No

29

14 15


No

[Impor] Tanpa API- Barang Perbaikan [impor] PI Hewan dan Produk Hewan [impor] PI Produk Hortikultura

Lampiran Total Perizinan Rata-Rata Hari Total Perizinan Rata-Rata Hari Manual Online Manual Online Manual Online Manual Online 97 7,48 53 11,3 4 15,5 55 398 60 5 50

6

7 1 7 21 20

6,30 8,53 10 5,80 10,7

63,7

110

16

7 27 3996

No No No

9

Total 833 Perizinan Manual Online 84 93

14,8 16 8,7

14

9 48,7 10 6,8 9,9 8,4

48

10,5

10

7,6

61 1948

12,4 9

1

(BPO) [impor] PI Prekursor Non Pharmasi [impor] IT Bahan Peledak Industri [impor] PI Telepon Seluler, (Komersial) Komputer Gengggam (Handheld) 34 [impor] IT Telepon Seluler, dan Komputer Tablet Komputer Gengggam (Handheld) 51 [impor] PI Penetapan Produsen dan Komputer Tablet Importir 35 [impor] IT Bahan Baku Plastik 52 [impor] PI Bahan Baku Plastik 36 [impor] IT Kedelai 53 [impor] PI Siklamat 37 [impor] PI Barang Modal Bukan 54 [impor] PI Intan Kasar Baru 55 [impor] PI Sapi 38 [impor] PI Beras 56 [impor] PI Hewan No Perizinan 39 [impor] PI Jenis Cakram Optik 57 [impor] PI Produk Hewan Olahan 58 [impor] PI Produk Hewan Segar LAK Kementerian Perdagangan 2013 |130 Hortikultura 59 [impor] PI Produk 49 33 50

9,3

Rata-Rata Hari 11,2 Manual Online 8,3 11

152 17 2 21 15 25

Perizinan JenisJenis Perizinan Jenis Perizinan

1[impor] [ekspor] Eksportir Terdaftar Kopi 40 PI Prekursor Mesin Multifungsi 23 [impor] IP Non Pharmasi (ETK)/ Eksportir Kopi Sementara Berwarna, Mesin Fotokopi 24 [impor] IP Sodium (EKS) Berwarna dan Mesin Printer Tripolyphosphate (STPP) 2Berwarna [ekspor] ET Timah Batangan 25 [impor] IT Besi atau Baja 41 [impor] [impor] IT PI Cakram Minyak dan Gas Bumi 26 Optik 3 [ekspor] ET Prekursor Non 42 [impor] IT PI Mesin Minuman Beralkohol 27 [impor] Multifungsi Pharmasi 43 Berwarna, [impor] PI Pupuk Mesin Bersubsidi Fotokopi 44 Berwarna [impor] PI dan Garam Industri Mesin LAK Kementerian Perdagangan 2013 |128 Printer 45 Berwarna [impor] PI Bahan Berbahaya (B2) 46 [impor] [impor] IT PI Minuman Bahan Peledak Industri 28 Beralkohol (Komersial) 29 [impor] IT Garam 47 [impor] [impor] IT PI Nitrocellulose Bahan Perusak(NC) Ozon 30 (BPO) 31 [impor] IT Prekursor Non Pharmasi 48 [impor] IT PI Bahan Nitrocellulose 32 [impor] Perusak(NC) Ozon

41,3 4 9,3 12 9,8

4

c. Perizinan Back Office

Lampiran

60 61 62 62 63

[impor] IP Produk Hortikultura [impor] PI Kedelai [impor] IT Hewan [impor] IT Produk Hewan [impor] IT Produk Hortikultura TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (BACK OFFICE)

La La Total Perizinan Rata-Rata Hari Total Rata-Rata Total Perizinan Perizinan Rata-Rata Hari Hari Manual Online Manual Online Manual Online Manual Online Manual Online Manual Online 97 93 11 7,48 53 11,3 4

55 398 152 60 5 17 50 2 21 15 25 7

15,5 6

6,30 8,53 9 10 5,80 48,7 10,7 10 6,8 9,9 8,4 41,3

1 48 7

4 10,5 9,3

21 10 20

12 7,6 9,8

61 4 1948

12,4 63,7 9

1

110 343

8

16 6

7 5 27 0 3996 9 0 10 833 Total 45 Perizinan 84 Manual Online 427 99 308

35 33 3 37 99 12571

14

13,7

16

14,8 8,4 16 8,7

9,3

La

4,3 11,2 Rata-Rata Hari 8,6 8,3 Manual Online 8,5

11,4 7,5

LAK Kementerian Perdagangan 2

14,4 7,4 26 16 22 55

11,7

11,8



8

117

Lampiran

Lampiran

6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013

6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013

Lampiran

6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013 (dalam ribuan rupiah)

(dalam Lampiran ribuan rupiah)

[dalam ribuan rupiah]

CAPAIAN IKU

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

PROGRAM

PAGU

REALISASI

%

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

94,3

5



65

111

170,8


235.401.351

200.541.947

85,2

6

Peningkatan Output Sektor Perdagangan

Capaian nilai resi gudang (Rp, miliar)

100

108,95

108,9

83.944.851

71.007.075

84,6

Capaian transaksi multilateral di bidang PBK

1.500.000 Lot

1.257.829 Lot

Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

83,9 402.760.347

85,4

WTP

100

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

471.525.310

WTP

B

B

100

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

PROGRAM

PAGU

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pertumbuhan ekspor nonmigas (Persen)

2,7

-2,0

-74,1

178.800.000

168.618.460

179

182,6

102

Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

2

No

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

Total ekspor (US$, miliar)

Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor (Hari)

2

Rasio konsentrasi ekspor pada 5 negara tujuan terbesar (Persen)

47

Pertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional (Persen)

15

Diversifikasi Produk Ekspor

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen)

SASARAN STRATEGIS Perbaikan Citra

INDIKATOR KINERJA UTAMA Skor dimensi ekspor

Produk Ekspor

dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

2

50,35

1,79

110,7

92,9


353.327.726

321.989.278

91,1

8

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Peningkatan Kinerja Organisasi

Penilaian terhadap dokumen akuntabilitas kinerja

11,9

Lampiran 54

53

101,9

CAPAIAN IKU TARGET

REALISASI

4

5

47

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN %

PROGRAM

PAGU

REALISASI

%

6

7

8

9

10

261.602.414

236.568.031

90,4

45,6

97,0

2

3

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

248

323

130,2

Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA ASEAN (Persen)

10

47,5

475

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11

12

109,1

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari)

4

2

150

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5

6,4

98,5

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95

97,3

102,4

100%

100%

100%

Peningkatan Output Sektor Perdagangan

7

100

1

4

3

83

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

1

CAPAIAN IKU

No

No


Realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen)


Koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen)

6,5

6,4

98,5

Penurunan Disparitas Harga Antar Propinsi

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

2,2

1,7

129,4

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional



1.209.450.709

1.130.139.974

93,4



118



119

Lampiran

Lampiran Lampiran Lampiran

7. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013

8. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 per Program

6. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 NO

NAMA PROGRAM

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 4 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN 6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 7 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PASAR KOMODITI 8 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 9 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN JUMLAH

REAL ISASI 85.42

KONSI STENSI 83.82

KELU ARAN 91 .38

7. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 per Program PENILAIAN

EFESIE NILAI NSI EFESIENSI 1 5.66

89.1 5

PENGUKURAN NO

NAMA PROGRAM ASPEK IMPLEME NTASI

96.72

1 00.00

98.42

0.89

52.23

1 2

93.44

71 .31

96.44

6.44

66.1 0

94.31

1 00.00

95.1 0

3.70

59.25

90.43

96.28

88.20

1 8.32

95.80

2 3 4 5

85.50

88.83

86.44

1 1 .43

78.58

6 7 8

91 .1 3

1 00.00

94.59

5.29

63.23

84.59

93.55

1 00.00

1 1 .02

77.55

89.72

85.05

1 00.00

1 0.02

75.05

9

ASPEK MANF AAT

SKALA 100

TOTAL

ASPEK IMPLEME NTASI

ASPEK MANF AAT

33,3

66,7

100,00

29.57

0.0

29.57

KETERANGAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

88.79

85.33

1 05.26 1 00.00

28.42

66.7

95.1 2

SANGAT BAIK

PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

82.90

1 30.1 7

1 00.00

27.61

66.7

94.31

SANGAT BAIK

85.66

1 83.64 1 00.00

28.53

66.7

95.23

SANGAT BAIK

92.06

1 05.33 1 00.00

30.66

66.7

97.36

SANGAT BAIK

28.1 5

0.0

28.1 5

28.73

0.0

28.73

PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PASAR KOMODITI PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN JUMLAH

92.08

94.05

94.05

30.66

62.7

93.40

SANGAT BAIK

89.1 5

1 46.2 1 00.00

29.69

66.7

96.39

SANGAT BAIK

92.92

1 1 6.93 1 00.00

30.94

66.7

97.64

SANGAT BAIK

87.1 8

1 25.94

29.03

56.6

85.64

84.53 86.27

84.86


85.1 9

94.1 2

1 00.00

1 3.60

84.00

90.68

87.05

95.06

9.64

74.09


120



121

Lampiran

122


Lampiran


123

Kata Pengantar

www.kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 INDONESIA Telp.: CP:

[62-21] 384 1961 / 62 Pusat Hubungan Masyarakat

Kata Pengantar LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN ACCOUNTABILITY. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Recommend Documents