LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TRIWULAN II

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TRIWULAN II

KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2013

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Perdagangan. Laporan Triwulanan sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 1011/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pada dasarnya, Laporan Triwulanan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode yakni Triwulan I, II, dan III yang selanjutnya akan disusun menjadi LAKIP pada Triwulan terakhir. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan nasional, bagi generasi kini dan generasi ke depan, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2013 KEPALA BIRO PERENCANAAN

ARIEF FADILLAH

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Triwulanan Kementerian Perdagangan merupakan sarana pemantauan kinerja secara periodik berdasarkan dari realisasi indikator-indikator kontrak kinerja selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan. Pada tahun 2013, secara keseluruhan terdapat 23 Indikator Kinerja dari 12 Sasaran Strategis Kementerian yang diukur (lihat Tabel 1). Dari keseluruhan 23 Indikator Kinerja tersebut, sebanyak 19 Indikator Kinerja dapat mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja, sedangkan 4 Indikator Kinerja lainnya belum mencapai target. Dari 4 Indikator Kinerja yang belum mencapai target tersebut, 1 Indikator Kinerja realisasi targetnya masih 0 %, 1 Indikator Kinerja menargetkan realisasi secara akumulatif pada akhir tahun 2013, 1 Indikator Kinerja tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan berkaitan dengan Institusi lain dan 1 Indikator Kinerja masih mengalami defisit. Indikator Kinerja Pertumbungan Ekspor Non Migas masih terjadi defisit sehingga perlu ditingkatkan pada trimester selanjutnya. Untuk mencapai target indikator tersebut, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bersangkutan agar diakhir tahun anggaran dapat sesuai target.

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013 No

SASARAN STRATEGIS

1

Peningkatan Pertumbuhan Ekspor

Pertumbuhan ekspor non mingas Total Ekspor

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan diversifikasi produk ekspor

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5) Pertumbuhan ekspor ke negara nontradisional Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional Persentase Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara onlie Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

2

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

3

4

5

6

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Peningkatan output sektor perdagangan

INDIKATOR KINERJA

Realisasi Kinerja Triwulan II 2013 Target

Capaian

%

2,7%

-2,3% US$ 62,78 M

-85,19

47%

51,19%

91,09

15%

13,27%

88,47

53%

54,30%

102,45

Skor 47

45.73

97,30

248

112

45,16

10%

-

-

11 Jenis

12

109

4 Hari

3,5

113

75 perijinan

76 perijnan

101,33

2 hari

4,12

48,54

6,5 %

6,5%

100

US$ 194,7 M

32,24

ii

No

SASARAN STRATEGIS

7

Peningkatan Perlindungan Konsumen Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian

8

9 10 11

12

Peningkatan Kinerja Organisasi

INDIKATOR KINERJA Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Nilai resi gudang yang diterbitkan Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit) Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Realisasi Kinerja Triwulan II 2013 Target

Capaian

%

95 %

96,8%

102

750.000 lot Rp 50 M

634.808 lot Rp 32,8 M

84,64 65,6

65

99

152

100 %

0

0

6,5 %

1,7%

382%

Rasio 2,2

2,8

72

Opini WTP

WTP

100

Ranking Top 3

-

-

Kategori B

B

100

Dari capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian Perdagangan pada kuartal pertama ini menunjukkan progres yang berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. ii DAFTAR ISI .....................................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ................................................................................................................... 1

B.

Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 3 A.

Capaian Kinerja.................................................................................................................. 3 Sasaran Strategis 1: “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” ................................. 3 Sasaran Strategis 2: “Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor” ... 4 Sasaran Strategis 3: “Perbaikan citra produk ekspor Indonesia” .......................................... 5 Sasaran Strategis 4: “Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan Internasional” ........................................................................................................................ 6 Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri” ... 7 Sasaran Strategis 6: “Peningkatan output sektor perdagangan” ......................................... 9 Sasaran Strategis 7: “Peningkatan Perlindungan Konsumen” ............................................ 11 Sasaran Strategis 8: “Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional” ..................................................................................................... 12 Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” ........................................................ 12 Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi” ........... 13 Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian” ...................................................................................................................... 13 Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian” ............................... 14

B.

Akuntabilitas Keuangan................................................................................................... 15

BAB III PENUTUP.......................................................................................................................... 17 LAMPIRAN ................................................................................................................................... 18 a.

Kontrak Kinerja ................................................................................................................ 19

b.

Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja ........................................................................ 22

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013.................................................................................. 23

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mewujudkan Kemendag sebagai penggerak utama daya saing dan kesejahteraan bangsa

Dalam mengemban visi misi pembangunan perdagangan nasional, Kementerian Perdagangan secara umum menetapkan dan mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan yang mencakup dalam dan luar negeri. Sesuai dengan fungsinya, banyak kebijakan dan program Kementerian Perdagangan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran RPJMN yang meliputi: (1) menjaga perkembangan harga komoditas pokok dan penting di dalam negeri; (2) menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan neraca perdagangan; (3) upaya untuk menciptakan daya saing perdagangan nasional serta upaya perlindungan konsumen, dan (4) kebijakan lainnya yang menyangkut peningkatan kinerja organisasi Kementerian Perdagangan.

Persiapan Menjelang WTO, APEC, dan AEC 2015

Khususnya di tahun 2013, Indonesia mendapatkan suatu kesempatan terhormat untuk menjadi tuan rumah dalam rangka penyelenggaraan Konferensi APEC pada bulan Oktober dan Konferensi Tingkat Menteri ke 9 WTO pada bulan Desember di Bali. Sedemikian besar acara tersebut, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan turut berperan penting, khususnya bidang perdagangan, dalam mensukseskan acaraacara tersebut, sehingga bermanfaat untuk memperkenalkan eksistensi Indonesia di kancah perekonomian internasional, yang harapannya dapat membuka akses pasar internasional bagi produk lokal Indonesia ataupun kerjasama strategis antar Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2013 ini, persiapan Indonesia menjelang ASEAN Economic Community 2015 tersisa kurang lebih 2 (dua) tahun lagi dan ini juga telah menjadi agenda utama Kementerian Perdagangan untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen lokal dapat memanfaatkan secara optimal tren global dalam pembentukan regionalisme masyarakat ekonomi. Oleh karena itu, agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis dan mensukseskannya, keseluruhan kinerja Kementerian Perdagangan dengan demikian perlu dipantau secara terpadu dan reguler.

1

B. Maksud dan Tujuan Pemantauan merupakan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik, misalnya triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja. Kegiatan pemantauan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I, dan termasuk Kementerian dengan menyampaikan Laporan Triwulanan dan melampirkan formulir pengukuran kinerja yang terdiri dari Kontrak Kinerja, dan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Perdagangan pada Triwulan II Tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian terget. Sasaran Strategis 1: “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” Tahun 2013 Realisasi

Indikator Kinerja

Target

Tw I

Tw III

Tw II

Tw IV

Capaian (%) s.d. Tw II

Pertumbuhan ekspor non mingas

2,7%

-3,3%

-2,3%*

-

-

-85,19%

Total Ekspor

US$ 194,7 M

US$45,4M

US$62,78 M*

-

-

32,24%

*hanya sampai dengan bulan Mei 2013

IK-1: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Perkembangan nilai dan volume ekspor non migas Triwulan II

Ekspor pada bulan Januari - Mei 2013 turun 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor non migas sampai dengan bulan Mei 2013 adalah sebesar USD 62,78 Miliar.

Penyebab kenaikan ataupun penurunan nilai ekspor non-migas Triwulan II

Penurunan ekspor non migas disebabkan oleh penurunan ekspor pada sektor karet dan produk karet, serta kertas dan produk kimia.

Ekspor dan Impor Indonesia Januari – Mei 2013 Nilai (USD Juta) Uraian Ekspor Total Migas Minyak Mentah Hasil Minyak Gas Nonmigas

3

Maret 2013 Impor Selisih

Ekspor

Jan-Mar 2013 Impor Selisih

Growth Maret 2013 MoM (%) Ekspor Impor

Growth Jan-Mar 2013 YoY (%) Ekspor Impor

16,074.0 2,868.7 1,068.7

16,664.4 3,437.3 1,018.0

-590.4 -586.6 50.7

76,250.6 13,470.2 4,271.9

78,778.5 18,577.9 5,780.4

-2,527.9 -5,107.7 -1,508.5

8.9 17.0 37.8

1.2 -5.3 -27.3

-6.5 -22.0 -22.5

-1.2 2.7 21.9

358.2

2,200.5

-1,842.3

1,723.3

11,471.6

-9748.3

4.1

-1.9

-23.6

-16.9

1,441.8 13,205.3

218.8 13,227.1

1,223.0 -21.8

7,475.0 62,780.4

1,325.9 60,200.6

6,149.1 2,579.8

4.1 7.3

-1.9 3.1

-23.6 -2.3

-16.9 -2.3

Ekspor Non Migas Menurut Sektor Nilai Ekspor Terbesar Jan-Mei 2013

HS URAIAN BARANG 15 85 40 84 26 87 62 64 48 38

Lemak & minyak hewan/nabati Mesin/peralatan listrik Karet dan Barang dari Karet Mesin-mesin/Pesawat Mekanik Bijih, Kerak, dan Abu logam Kendaraan dan Bagiannya Pakaian jadi bukan rajutan Alas kaki Kertas/Karton Berbagai produk kimia

Kenaikan Ekspor (USD) Terbesar Jan-Mei 2013

USD Growth Share HS URAIAN BARANG JUTA (%,YoY) (%) 7,970.3 -9.6 12.7 89 Kapal laut 6.9 80 Timah 4,342.4 -3.5 6.6 75 Nikel 4,155.5 -11.7 3.9 64 Alas kaki 2,438.4 -3.4 3.9 31 Pupuk 2,417.5 0.2 3.0 09 Kopi, Teh, Rempah-rempah 1,901.1 -1.0 2.7 62 Pakaian jadi bukan rajutan 1,670.1 5.3 2.6 16 Daging dan Ikan Olahan 1,618.9 11.7 2.5 23 Ampas/Sisa Industri Makanan 1,550.0 -7.9 2.4 28 Bahan kimia anorganik 1,485.9 -4.5

USD ∆ USD Growth JUTA JUTA (%, YoY) 653.5 528.6 423.2 1,078.9 197.7 22.4 434.8 196.1 82.2 1,618.9 169.8 11.7 351.2 136.4 63.5 697.5 86.7 14.2 1,670.1 83.8 5.3 413.7 79.2 23.7 289.7 73.5 34.0 271.6 72.8 36.6

IK-2: Total Ekpor Nasional Perkembangan nilai dan volume ekspor Triwulan II

Total ekspor Indonesia sampai dengan bulan Mei 2013 adalah USD 76,25 Miliar, terdiri dari USD 13,47 Miliar ekspor migas dan USD 62,78 Miliar ekspor non migas.

Sasaran Strategis 2: “Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor” Indikator Kinerja

Target

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

47%

51.52%

Pertumbuhan ekspor ke negara non-tradisional

15%

9.26%

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

53%

53.35%

Keterangan:

*1

( ) *2 ( ) *3

( )

*1

*2

*3

Tw IV

51,19%

*1

-

-

13,27%

*2

-

-

54,30%

*3

-

-


91,09%

88,47%

102,45%

Data Januari – April 2013 dari BPS Data Januari – April 2013 dari Pusdatin. Angka merupakan tingkat pertumbuhan ekspor ke negara – negara non tradisional yang mengalami pertumbuhan positif. Data Januari – April 2013 dari Pusdatin

4

IK-3: Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5) Peningkatan ekspor nonmigas pada Triwulan II terjadi ke sebagian negara tujuan utama yaitu India, Australia, Jerman, Thailang, Inggris dan Prancis. Sebaliknya, ekspor ke Amerika Serikat, Korea, Cina, Taiwan, Jepang, Singapura, dan Malaysia mengalami penurunan.

IK-4: Pertumbuhan ekspor ke Negara non-tradisional Tujuan pasar non tradisional yang potensial adalah Afrika seperti Afrika Selatan, Tanzania, Kenya, Nigeria, Madagaskar, dan Mozambik. Pasar Afrika merupakan pasar yang sangat potensial sebagai pasar alas kaki, mie instan, kopi, kakao, kelapa sawit, dan komoditas lainnya.

IK-5: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama Peningkatan terbesar ekspor nonmigas pada Triwulan II terjadi pada lemak dan mintak hewan/nabati sedangkan penurunan terbesar pada bahan bakar mineral. Komoditi lainnya yang juga mengalami peningkatan ekspor adalah bijih, kerak dan abu logam, alas kaki, kayu barang dari kayu, dan kendarann dan bagiannya. Sasaran Strategis 3: “Perbaikan citra produk ekspor Indonesia” Tahun 2013 Indikator Kinerja


Realisasi Target Tw I

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Keterangan:

5

*1

( )

Data tahun 2012

Skor 47

45.73

*1

Tw II 45.73

*1

Tw III

Tw IV

-

-

97,30%

IK-6: Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Selama Triwulan II Tahun 2013, terkait pembuatan TVC Nation Branding, Implementasi Nation Branding Indonesian Night di Davos-Swiss, Pembuatan Video Klip APEC, WTO, dan TEI, serta Forum Bisnis APEC, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: Video TEI telah selesai & dalam proses sosialisasi Proses shooting video APEC dan WTO Tahap awal lelang TVC Nation Branding Sasaran Strategis 4: “Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan Internasional” Indikator Kinerja

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional Persentase Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Target


Tw IV


248 Hasil Perundingan

50 Hasil

112 Hasil

-

-

45,16

10%

-

-

-

-

-

IK-7: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional Untuk mencapai sebuah kesepakatan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan menjalankan proses-proses negosiasi di forum Multilateral, Regional, maupun Bilateral. Dalam perjalanan proses negosiasi tersebut Kementerian Perdagangan telah menetapkan target sebesar 248 hasil perundingan pada tahun 2013. Pada triwulan II (April - Juni) Kementerian Perdagangan telah mencapai 112 hasil perundingan atau sebesar 112 % yang terdiri dari: Report of Meeting, Summary of discussion, MoU, Agreed Minutes Protocol, dan Joint Report.

IK-8: Persentase Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA Indikator ini ditetapkan untuk melihat peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA di forum ASEAN pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, oleh sebab itu perhitungan tahun ini akan dilakukan pada awal tahun 2014.

6

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri” Indikator Kinerja

Target

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara onlie Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor


Tw IV


11 Jenis

12

12

-

-

109

4 Hari

3,5

3,5

-

-

113

75 Perijinan

76

76

-

-

101,3

2 Hari

5,65

4,12

-

-

48,54

IK-9: Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis) Saat ini, Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Perdagangan Dalam Negeri telah memberikan layanan perizinan dengan prinsip ”Single Entry and Single Exit Point” sehingga proses perizinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses. Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online. Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang tercantum dalam Kontrak Kinerja sebanyak 11 perizinan. Apabila mengacu kepada target Kontrak Kinerja maka pada Triwulan 1 tahun 2013 realisasi capaian yang diperoleh adalah sebesar 109 %. Alasan mengapa capaian yang diperoleh adalah sebesar angka tersebut di atas dikarenakan beberapa hal: Tahun lalu, Kementerian Perdagangan mendelegasikan 3 (tiga) perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam rangka efisiensi kegiatan perijinan. Ketiga perizinan yang didelegasikan kepada BKPM yaitu: Surat Ijin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) . Kemudian sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan maka 3 7

(tiga) perizinan dilimpahkan dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri ke Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Ketiga perizinan yang dilimpahkan ke Ditjen Standardisasi yaitu: Pendaftaran Label untuk Produsen, Pendaftaran Label untuk Importir dan Pendaftaran Pembebasan Label. Tidak adanya penambahan jenis izin baru yang dikeluarkan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri selama Triwulan 1 tahun 2013. IK-10: Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari)

Dalam hal penyelesaian pengurusan perizinan perdagangan dalam negeri, target Triwulan 1 tahun 2013 dapat dilampaui melebihi ekspektasi. Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Perdagangan Dalam Negeri mampu meyelesaikan pelayanan perizinan dengan waktu 3,5 (tiga setengah) hari, lebih cepat dari target yang ditetapkan sebesar 4 (lima) hari. Sehingga capaian kinerja penyelesaian pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri adalah sebesar 113%. IK-11: Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online

Pada Triwulan II 2013 ini, jumlah perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online adalah sama dengan capaian Triwulan I yaitu sebesar 76 perijinan. Sedangkan jumlah yang ditargetkan untuk tahun 2013 adalah 75 perijinan. Dari 76 perijinan tersebut, 57 adalah perijinan impor sementara 19 adalah perijinan ekspor. IK-12: Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor

Sampai dengan Triwulan II 2013, rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor adalah selama 4,12 hari. Waktu penyelesaian ini sudah lebih cepat 1,53 hari dari yang telah dicapai pada Triwulan II yaitu selama 5,65 hari. Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan perijinan ekspor dan impor hingga dapat mendekati target yang telah ditetapkan untuk tahun 2013 ini yaitu selama 2 hari.

8

Sasaran Strategis 6: “Peningkatan output sektor perdagangan” Indikator Kinerja

Target


Tw IV


Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

6,5%

6,5%

-

-

100

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

95%

96,8%

-

-

102

1.500.000 lot

276.450 lot

634.808 lot

-

-

100 miliar

25 M

50 M

-

-

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Nilai resi gudang yang diterbitkan

IK-13: Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran) Pertumbuhan Triwulan II PDB sektor perdagangan (besar dan eceran) berada diangka 6,5%yoy. PDB sektor perdagangan pada Triwulan I tahun 2012 bernilai Rp93.604 miliar sedangkan di Triwulan I tahun 2013 bernilai Rp99.776 miliar.

Capaian pertumbuhan PDB sektor tersebut pada Triwulan I tahun 2013 sesuai Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan 2013. Sehingga pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan berhasil membukukan capaian 100% untuk Indikator Kinerja yang terkait PDB sektor perdagangan.

IK-14: Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Triwulan II tahun 2013 adalah sebesar 96,8 % atau sama dengan pencapaian pada Triwulan II. Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis yaitu sebesar 95%. Berkaitan dengan besarnya rasio tersebut, maka capaian yang diperoleh adalah sebesar 102% dari target.

Faktor utama penyebab capaian melebihi target disebabkan karena pada Triwulan I dan II tahun 2013 9

pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 1.194.291 milyar rupiah dan nilai impor barang konsumsi adalah sebesar 38.036 milyar rupiah.

IK-15: Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Keberhasilan transaksi di Bursa Berjangka itu dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengetahui likuiditas transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka. Pada periode Triwulan II tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang PBK tercatat mencapai 634.808 lot atau sebesar 84,64% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 350.000 lot. Belum tercapainya target jumlah transaksi multilateral di bidang PBK pada periode ini dikarenakan masyarakat masih lebih tertarik dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan Alternatif/SPA) dimana saat ini PT BKDI juga sudah dapat memperdagangkan transaksi SPA.

IK-16: Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi dari Sistem Resi Gudang adalah jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan, dimana hal ini berarti bahwa SRG sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat (kelompok tani, koperasi) dalam hal sarana pembiayaan. Untuk periode Triwulan II tahun 2013, Bappebti menetapkan jumlah nilai Resi Gudang sebesar Rp 50 Miliar, namun dalam pelaksanaannya hanya mencapai Rp 38,3 Miliar atau tingkat capaiannya hanya sebesar 76,60% (tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan dari 81 (delapan puluh satu) gudang SRG yang telah selesai dibangun baru 30 (tiga puluh) gudang SRG yang telah melaksanakan implementasi SRG. Oleh karena itu Bappebti akan terus melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkesinambungan ke pelaku dan masyarakat.

10

Sasaran Strategis 7: “Peningkatan Perlindungan Konsumen” Indikator Kinerja

Target

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

65 Unit

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III 84

99

-

Tw IV -


152%

IK-17: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit) Dalam rangka melaksanakan Misi Kementerian Perdagangan yaitu Menguatkan Pasar Dalam Negeri untuk mencapai tujuan Kementerian Perdagangan melalui Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen, maka dalam rangka menunjang Sasaran Strategis Perlindungnan Konsumen dengan Indikator Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit), hal ini dirumuskan melalui Kebijakan Umum Perlindungan Konsumen, yaitu: 1.

Menyusun regulasi ‘pro konsumen’ dan menciptakan kepastian hukum, diantaranya regulasi berbasis standar, persyaratan teknis;

2.

Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa berdasarkan 6 parameter (standar, label, iklan, cara menjual, pelayanan purna jual, klausula baku), serta pengawasan terhadap barang yang diawasi tata niaga dan distribusinya termasuk pelaksanaan Tertib Ukur;

3.

Meningkatkan edukasi konsumen agar cerdas, mandiri, berperan aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen, serta untuk memupuk kesadaran akan hak dan kewajibannya;

4.

Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kelembagaan standardisasi perlindungan konsumen, seperti pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); mendorong pengembangan LPKSM dan LPK; Aktif dalam pertemuan Asean terkait Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Melalui kebijakan umum tersebut, capaian Indikator Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit) Triwulan II target 65 telah tercapai 99 Unit BPSK atau mencapai 152%. Hal ini dalam menujang perkuatan dan peningkatan kerjasama kelembagaan standardisasi dan perlindungan konsumen, diantaranya pembentukan BPSK pada tahun 2013. 11

Sasaran Strategis 8: “Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional” Indikator Kinerja

Target

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

100%

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III -

-

Tw IV

-

-


0

IK-18: Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan melalui Tugas Pembantuan, melakukan revitalisasi Pasar di 111 pasar. Namun demikian, karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk revitalisasi pasar tersebut baru saja disahkan pada tanggal 18 April 2013 dan melalui proses lelang yang panjang, oleh karena itu pelaksanaan realisasi revitalisasi pasar tradisional untuk Triwulan II 2013 masih nihil.

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” Indikator Kinerja

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

Target

6,5%

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III 1,7

-

Tw IV -


166

IK-19: Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama pada Triwulan II tahun 2013 mencapai angka 1,7. Capaian ini melebihi target yang ditentukan pada kontrak kinerja yang sebesar 5-9, sehingga capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah 166%. Pencapaian Secara umum, beberapa harga komoditi di pasar domestik relatif stabil. Namun, ada beberapa komoditi yang fluktuasinya cukup tinggi yaitu telur dan daging ayam. Sedangkan harga daging sapi sudah mulai stabil.

12

Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi” Indikator Kinerja

Target

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

2,2%

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III 2,8

2,8

-

Tw IV -


72

IK-20: Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

Nilai rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional pada Triwulan II tahun 2013 adalah 2,8%. Nilai ini lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan yang sebesar. Artinya capaian Kemendag untuk indikator ini hanya 72%. Tingginya nilai rasio yang melebihi target (seperti beras, minyak goreng dan jagung) menunjukkan bahwa pergerakan harga antar daerah tidak simetris. Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian” Indikator Kinerja

Target


Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

WTP

-

WTP

Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi

Top 3

-

-

-

Tw IV -


100

0

IK-21: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Pada tanggal 26 Juni 2013, BPK telah memberikan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan.

IK-22: Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi

KPK sebagai Institusi Pemerintah yang melakukan penilaian PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) pada tahun 13

2013 sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode penilaian PIAK tersebut. Inkubasi metode ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 belum mendapatkan penilaian PIAK tersebut. Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi Kementerian” Indikator Kinerja

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Target

B

Tahun 2013 Realisasi Tw I Tw II Tw III B

-

-

Tw IV -


100 %

IK-23: Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian Perdagangan sudah tercapai pada Triwulan I yaitu sebesar 100%.

14

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 3.105.723.944.000,-. Selama Triwulan II, anggaran yang telah direalisasikan sebesar kurang lebih 182.043.116.672 atau sekitar 18,3%. Persentase tersebut masih sangat kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 22,42%. Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan unit organisasi Eselon I dan program Kementerian akan dijelaskan berikut ini. Berdasarkan Eselon I

Pada Triwulan II, persentase realisasi anggaran Kementerian Perdagangan adalah sebesar 18,3% atau kurang dari yang ditargetkan yaitu sebesar 22,42%. Dari 9 Unit Eselon I Kementerian Perdagangan, 7 Unit Eselon I telah melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa Unit Eselon I menggunakan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan dan masih ada Unit Eselon I yang realisasi anggarannya kurang dari target yang diharapkan. Realisasi anggaran berdasarkan urutan terbesar adalah Inspektorat Jenderal yaitu sebesar 30,15%; Bappebti 29,21%; Ditjen PEN 28,14%; BPPKP 26,01; Ditjen SPK 25,06%; Bappebti 24,80%; dan Sekretariat Jenderal 24,72%. Sedangkan, Unit Eselon I yang masih kurang pencapaian target realisasinya adalah Ditjen KPI sebesar 18,91% dan Ditjen PDN sebesar 6,48%.

Berdasarkan Program Kementerian

Dari 10 program yang ada di Kementerian Perdagangan, sebanyak 7 program telah melebihi target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program Kementerian Perdagangan yang penyerapannya di atas target yang telah ditetapkan adalah: 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan, sebesar 30,15% 2. Program Peningkatan sebesar 29,21%

Perdagangan

Luar

Negeri,

3. Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebesar 28,14% 4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebesar 26,64% 5. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 15

Perdagangan, sebesar 26,01% 6. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, sebesar 25,06% 7. Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi, sebesar 24,80% Sedangkan, program Kementerian Perdagangan yang realisasi penyerapan anggarannya masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi pada Triwulan selanjutnya adalah: 1. Program Peningkatan Kerjasama Internasional, sebesar 18,91%

Perdagangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan, sebesar 12,90% 3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, sebesar 6,48%

16

BAB III PENUTUP Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Kementerian Perdagangan pada Triwulan II Tahun 2013 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan rencana aksi belum dapat terlaksana pada Triwulan ini dan akan dilaksanakan pada periode selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas kinerja unit organisasi. Terdapat beberapa kegiatan relatif menggunakan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan dan sebagian lainnya kurang dari yang ditargetkan. Sementara itu, secara total anggaran Kementerian Perdagangan pada Triwulan II yang telah terealisasi sebesar kurang lebih Rp. 182.043.116.672 atau 18,3%, lebih kecil 4,12% dari target yang ditetapkan untuk Trimester II. Adapun beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi selama Triwulan adalah sebagai berikut: (1) Prosedur administrasi pencairan anggaran yang terkendala oleh penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kasus seperti ini banyak dijumpai pada realisasi anggaran dana dekonsentrasi; (2) adanya kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah terkait lainnya dalam mendukung penyelesaian rencana aksi Kemendag. Contohnya lembaga KPK yang menyelenggarakan penilaian PIAK pada tahun ini sedang melakukan pembaharuan metode penilaian sehingga kegiatan penilaian ini belum dapat terlaksana pada tahun ini, dan (3) kendala Sumber Daya Manusia dan pembagian tugas yang sedang mengalami proses evaluasi terutama masa reformasi birokrasi dan percobaan masa remunerasi Kementerian Perdagangan. Hal ini berdampak pada masa resistensi tugas dan fungsi pekerjaan yang baru. Kerjasama antar unit organisasi dilingkungan internal Kementerian Perdagangan dan antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilainilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulanan II ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periodeperiode mendatang.

17

LAMPIRAN

18

a. Kontrak Kinerja

19

20

21

b. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pertumbuhan Ekspor

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan diversifikasi produk ekspor Perbaikan citra produk ekspor Indonesia Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri


Peningkatan Perlindungan Konsumen

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Target 2013

%

Realisasi Kinerja Triwulan I

Realisasi Kinerja Triwulan II

Capaian

%

Capaian

%

2,7

-3,3

-45

-2,3%

-85,19

US$ M

194,7

45,4 US$ M

23,3

US$ 62,78 M

32,24

Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

%

47

51,52%

109,62

51,19%

91,09

Pertumbuhan ekspor ke negara nontradisional

%

15

9,26%

61,73

13,27%

88,47


%

53

53,35%

100,66

54,30%

102,45

Skor

47

45,73

97,30

45.73

97,30

Hasil Perundingan

248

50

20,16

112

45,16

%

10

-

-

-

-

Jenis

11

12

109

12

109

Hari

4

3,5

113

3,5

113

Perijinan

75

76

101,33

76

101,33

Hari

2

5,65

35,40

4,12

48,54

%

6,5

6,5

100

6,5

100

%

95

96,8

102

96,8

102

Lot Rupiah

1.500.000 100 Miliar

276.450 6,9

78,99 27,60

634.808 32,8

84,64 65,6

Unit

65

84

129

99

152

Pertumbuhan ekspor non mingas Total Ekspor

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari) Perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara onlie Rata-rata waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran) Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK Nilai resi gudang yang diterbitkan Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

22

SASARAN STRATEGIS Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional Stabilisasi Harga Bahan Pokok

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Target 2013

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

%


Realisasi Kinerja Triwulan I

Realisasi Kinerja Triwulan II

Capaian

%

Capaian

%

100

0

0

0

0

%

6,5

1,7%

382

1,7

382%

Rasio

2,2

2,8

127

2,8

127

Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian Peningkatan Kinerja Organisasi

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Ranking PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi

Opini

WTP

-

-

WTP

100

Ranking

Top 3

-

-

-

-

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Kategori

B

B

100

-

-

c. Lembar Pengukuran Kegiatan Menurut Rencana Aksi Pelaksanaan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013

Target Triwulan II SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Output Peningkatan pertumbuhan ekspor

23

Pertumbuhan ekspor nonmigas

Realisasi s.d Triwulan II

KEGIATAN PENDUKUNG

Penyusunan dan penerbitan kebijakan penetapan harga patokan ekspor produk

7 peraturan

Anggaran 607.270.000

Output 11 peraturan (9 Permendag HPE, 1 Permendag Timah dan 1 Permendag CPO)

Anggaran 243.334.400


INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN PENDUKUNG Output

Anggaran

Output

Anggaran

survey HPE untuk kulit, Kakao dan Kayu masing2 3 drh Total ekspor

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor

1 kegiatan

63.749.500

10 laporan

330.984.720

Verifikasi penerbitan dokumen produk ekspor

-

310.820.000

-

-

Verifikasi dalam rangka penerbitan LS ekspor produk industri kehutanan

12.000 LS

14.200.000.000

-

-

Identifikasi peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan serta industri dan pertambangan

-

103.687.800

5 laporan

157.345.90

Focus group discussion dengan stakeholder mengenai produk ekspor

4 kegiatan

313.280.000

9 kegiatan + 1 laporan

907.143.700

Partisipasi pada forum kerjasama komoditas ekspor

-

146.210.000

-

426.289.000

Bantuan peralatan penunjang ekspor produk pertanian dan kehutanan

-

81.145.000

-

-

Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi produk ekspor dan eksportir

4 kegiatan

151.104.000

Cetak 6 buku statistik

74.115.600

24


INDIKATOR KINERJA

Output

25


KEGIATAN PENDUKUNG Anggaran

Output

Anggaran

Sosialisasi dan bimbingan teknis ekspor produk industri dan pertambangan

4 kegiatan

224.750.000

2 Kegiatan

155.935.100

Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong penetapan KEK

-

176.46.500

Rapat koordinasi dan evaluasi daerah usulan KEK

263.065.400

Penyusunan kebijakan Permendag pendelegasian penerbitan perijinan kepada administrator di KEK

-

250.460.000

60%

122.977.500

Penerbitan SKA dengan sistem otomasi

30%

2.768.819.700

-

-

Verifikasi keasalan barang ekspor Indonesia

30%

254.671.800

100%

824.175.000

Penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguards

3 submisi

98.605.000

1 Submisi

34.214.500

Dengan pendapat / konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

4 kegiatan

592.939.400

10 Kegiatan

465.527.291

Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan

10 laporan

1.062.511.000

7 Laporan

500.502.450

Pembuatan dan pengelolaan database hambatan perdagangan

-

81.810.000

-

9.925.000

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

-

-

rapat-rapat

160.604.000


INDIKATOR KINERJA

Output

Anggaran

impor barang modal, bahan baku dan penolong

Diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasi produk ekspor



Anggaran

koordinasi

Koordinasi penanganan permasalahan impor barang modal, bahan baku dan penolong

-

-

rapat-rapat koordinasi

235.660.000

Monitoring dan evaluasi importasi barang modal, bahan baku dan penolong

-

-


61.295.360

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan impor barang konsumsi

1 peraturan

189.100.000


51.500.000

Koordinasi penanganan permasalahan impor barang konsumsi

-

-


49.867.400

Monitoring dan evaluasi impor barang konsumsi

-

-


15.323.840

Kegiatan promosi di LN (DJPEN, Atdag dan ITPC)

37 kegiatan

22.056.917.000

10 kegiatan

-

Kegiatan promosi dalam negeri (TEI)

-

297.680.000

-

-

Pertumbuhan ekspor non migas ke negara non tradisional

Market intelligence (DJPEN, Atdag dan ITPC)

6 laporan

755.126.000

-

-


Market brief (DJPEN, Atdag dan ITPC)

3 laporan

74.010.000

-

-

Diklat ekspor PPEI (angkatan)

60 angkatan

3.331.002.000

74 angkatan

-

Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

26


INDIKATOR KINERJA

Output

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia

27

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brang Index (NBI)



Output

Anggaran

Kerjasama pengembangan ekspor

2 naskah, 1 aktifasi, 3 aktifasi

940.584.000

-

-

Penyusunan profil produk

-

763.701.000

Proses penyusunan

-

Penyusunan katalog produk

-

145.004.500

Proses penyusunan

-

Adaptasi produk

7

1.022.520.100

5

-

Penerimaan misi pembelian

100

147.224.000

-

-

Diseminasi hasil produk intelligent 2012

7

759.530.000

-

-

Pengembangan produk kerajinan

Kurasi produk

170.135.000

-

-

Program peningkatan daya saing produk ekspor

4

3.518.300.000

-

-

Program pengembangan merek

Proses kurasi

653.756.000

Pembuatan TVC NB, implementasi ND ndonesian Night di Davos, Pembuatan Video Klip APEC, WTO dan TEI, forum bisnis APEC

20.000.000.000

Penjaringan peserta di Yogyakarta dan Bali Video TEI telah selesai & dalam

-

-


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

proses sosialisasi Proses shooting video APEC dan WTO Tahap awal lelang TVC Nation Branding Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional

110 hasil perundingan

40.703.493.811


40.831.333.253

Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional


31.723.096.500


30.522.676.681

Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan/konferensi/workshop internasional Peningkatan peran Indonesia melalui penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri Penguatan persiapan perundingan dan posisi runding Penyelenggaraan sosialisasi hasil dan

28


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

proses diplomasi perdagangan internasional didaerah Publikasi perkembangan dan hasil perundingan kerjasama perdagangan internasional Peningkatan kerjasama di bidang perdagangan jasa


1.645.277.441


1.661.070.795

Hasil perundingan

1.795.914.143


2.970.093.209

Partisipasi dalam perundingan perdagangan jasa Penyusunan proposal/posisi perundingan/rekomendasi dan laporan perundingan perdagangan jasa Peningkatan pemahaman hasil perundingan perdagangan jasa Peningkatan kerjasama dan perundingan multilateral Penanganan isu-isu kerjasama perdagangan multilateral Persiapan trade policy review mechanism Indonesia Klarifikasi atas pertanyaan/tanggapan/keberatan terkait kebijakan dan praktek perdagangan RI

29


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

dari luar negeri Partisipasi aktif dalam perundingan kerjasama perdagangan multilateral Penyusunan bahan posisi runding Pembentukan focus group discussion kerjasama multilateral Pemantapan isu strategis KTM WTO di Indonesia Peningkatan kerjasama dan perundingan ASEAN

Hasil perundingan

2.415.020.000


2.647.283.615


1.477.420.727


1.725.360.906

Penyusunan posisi runding kerjasama ASEAN, mitra dialog, antar dan sub regional serta perdagangan lintas batas Hasil perundingan kerjasama ASEAN Penanganan isu-isu perdagangan ASEAN Proses ratifikasi kesepakatan kerjasama ASEAN, mitra dialog, antar dan sub regional serta perdagangan lintas batas di Bogor Peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral

30


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

Partisipasi aktif dalam perundingan kerjasama perdagangan bilateral Penyusunan posisi runding Proses ratifikasi kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral Konsultasi publik dalam rangka pengaman kebijakan perdagangan nasional Peningkatan kerjasama dan perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya


1.646.765.000


1.304.848.047

11 izin

-

12 izin

-

Proses ratifikasi kesepakatan kerjasama dan perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Partisipasi pada perundingan kerjasama perdagangan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Penyusunan posisi runding kerjasama perdagangan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri

31

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online

Jumlah perizinan di bidang perdagangan dalam negeri


INDIKATOR KINERJA

Output dan luar negeri

Anggaran

Output

Anggaran

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri

4 hari

-

3,5 hari

-

Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online

Peningkatan layanan sistem dan aplikasi online (inatrade)

30%

340.000.000

-

-

Validasi dan verifikasi serta monitoring dan evaluasi pengguna hak akses inatrade

2 laporan kegiatan

37.210.000

-

-

Pemrosesan dan verifikasi permohonan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan SPE produk industri dan pertambangan yang diatur tata niaga ekspornya

100 dokumen

32.480.000

-

-

Pengelolaan dokumen permohonan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP)

1.850 importir

496.125.000

-

-

Pemberdayaan P3A dalam rangka promosi produk dalam negeri

30 orang

536.960.000

-

262.679.400

Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha jasa e-commerce

-

-

-

-

Sosialisasi kebijakan penjualan langsung

-

-

-

-

Pendampingan waralaba nasional

179 SPTW

933.862.000

-

564.711.500

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor



KEGIATAN PENDUKUNG

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

Partisipasi klinik bisnis pada pameran

32


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

Fasilitas UKM waralaba/potensial waralaba pada expo di dalam dan luar negeri Penilaian dan pengawasan kegiatan usaha dengan sistem waralaba

-

-

-

-

Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia

-

-

-

-

Sosialisasi kampanye 100% Cinta Indonesia di sektor pendidikan

3 daerah

780.000.000

-

818.619.500

Sosialisasi kampanye 100% Aku Cinta Indonesia melalui pameran produk Indonesia regional

3 daerah

7.000.000.000

-

10.520.859.360

Pelaksanaan forum dagang PDN

4 daerah

2.043.590.000

-

820.964.300

Pelaksanaan survei efektivitas program kampanye perubahan pola konsumsi

-

2.500.000.000

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK

Pengawasan transaksi PBK

750.000 lot

211.655.000

634.808

120.953.650

Nilai resi gudang yang diterbitkan

Pendampingan implementasi Sistem Resi Gudang

50 M

450.390.000

38,3 M

624.058.098

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

33

Pengelolaan data transaksi PL dan SRG

72.766.250

143.066.800

Pemantauan pelaksanaan subsidi SRG

83.600.000

78.880.700


INDIKATOR KINERJA

Output Peningkatan perlindungan konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase revitalisasi pasar tradisional

Stabilisasi harga bahan pokok




Output

Anggaran

Fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK

6 lok

192.632.000

1 Lok

35.965.000

Fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen

3 lok

53.190.000

2 lok

37.695.000

Musyawarah nasional BPSK

1 akt

800.915.000

1 akt

Sedang dalam proses penyelesaian administrasinya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait bahan kebutuhan pokok agro, bahan kebutuhan pokok hasil industri dan barang strategis

1 kebijakan

186.097.000

-

81.146.800

Antisipasi stabilisasi harga bapokstra pada hari besar keagamaan nasional (HBKN)

2 kegiatan

96.775.000

-

117.796.300

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi harga bahan pangan pokok dan barang strategis

Laporan (61 harian, 13 mingguan, 3 bulanan)

548.320.000

-

651.547.850

Pelatihan petugas sistem pemantauan

1 kegiatan

453.680.000

-

248.229.200

34


INDIKATOR KINERJA



Anggaran

Output

Anggaran

pasar kebutuhan pokok (SP2KP)

Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi

35

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingan variasi harga nasional

Bimbingan teknis peningkatan kompetensi petugas pengolah data harga bahan pangan pokok dan barang strategis

1 kegiatan

101.914.000

-

88.710.500

Pengembangan dan operasionalisasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP)

1 kegiatan

1.200.000.000

-

-

Tim komoditi spesialis pangan pokok

3 lap komoditi

48.220.000

-

35.970.500

Bimbingan teknis kebijakan bahan kebutuhan pokok hasil industri

1 daerah

128.740.000

-

-

Sosialisasi pengalihan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan dan minyakita

2 daerah

275.280.000

-

24.813.250

Bimbingan teknis kebijakan bahan kebutuhan pokok agro

2 daerah

258.180.000

-

213.775.800

Peningkatan kinerja pelaku usaha di bidang distribusi komoditi yang diawasi

3 daerah

368.364.000

-

598.139.900

Pengamanan kelancaran distribusi komoditi bahan kebutuhan pokok hasil industri

6 daerah

231.725.000

-

299.767.050


INDIKATOR KINERJA

Output

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian



Output

Anggaran

Monitoring penyelenggaraan pasar murah

1 daerah

15.100.000

-

-

Rapat koordinasi bahan kebutuhan pokok

-

-

-

-

Penyusunan profil komoditi bahan pokok hasil industri

-

-

-

-

Pemantauan dan pengamanan distribusi barang strategis di sentra distribusi

5 daerah

72.650.000

-

9.092.179.600

Verifikasi pengangkutan antar pulau komoditi kelapa sawit dan produk turunannya

Laporan triwulan I

-

-

-

Survey harga patokan PSDH

Laporan semester I

-

-

-

Verifikasi pengangkutan antar pulau rotan

Laporan triwulan II

1.985.975.000

-

-

Pengamanan kelancaran distribusi komoditi bahan kebutuhan pokok agro

5 daerah

151.955.000

-

131.502.000

Penyusunan profil komoditi bahan pokok agro

-

-

-

-

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Mlik Negara

-

-

-

-

36


INDIKATOR KINERJA

Output Kementerian

Peringkat penilaian program Inisiatif Anti Korupsi

Peningkatan kinerja organisasi

37

Penilaian terhadap akuntabillitas kinerja



Output

Anggaran

Peningkatan kualitas SDM (pengelola keuangan dan pengelola sistem akuntansi instansi)

3 pelatihan

1.092.190.000

-

-

Penyusunan pedoman bidang keuangan

2 pedoman

272.900.000

-

-

Pembentukan satgas PIAK dan SI

-

-

-

-

Workshop persiapan PIAK dan SI

1 kegiatan

170.270.000

-

-

Self assesment

-

-

-

-

Penyusuna rencana kerja Kemendag tahun 2014

-

377.910.000

-

-

Koordinasi penyusunan dokumen perjanjian kinerja Kemendag tahun 2013

-

-

-

-

Penyusunan LAK Biro Perencanaan Tahun 2012

-

-

-

-

Penyusunan LAK Setjen tahun 2012

-

-

-

-

Penyusunan LAK Kemendag tahun 2012

-

-

-

-

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2012 (RKP) sektor perdagangan

-

-

-

-

Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA Kemendag tahun 2012

-

-

-

-

38

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TRIWULAN II

Recommend Documents