LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2012

LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2012

KEMENTERIAN PERDAGANGAN Pushaka (c) 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF Perekonomian dunia masih menghadapi tekanan yang kuat dan ketidakpastian, pada tahun 2012 ini mengalami perlambatan, diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,3 % lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar 3,5%. Sedangkan pertumbuhan perdagangan dunia di tahun 2012 diperkirakan hanya tumbuh 3,2%. Pertumbuhan impor negara maju diperkirakan hanya tumbuh 1,7 %, semantara negara berkembang tumbuh 7%. Sedangkan pertumbuhan ekspor negara maju diperkirakan sebesar 2,2 % dan negara berkembang sebesar 4%. Berbagai prediksi lembaga internasional yang menempatkan negara-negara berkembang di Asia seperti China, India, Jepang, dan Indonesia dalam 10 negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Dalam forum negara-negara G20 yang mengumpulkan 20 ekonomi terbesar di dunia, terdapat 6 negara dari benua Asia, yaitu Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. Total GDP PPP (2011) untuk ke 6 negara ini adalah USD 23,6 triliun atau 32,5% dari total GDP negara-negara G20. Indonesia tetap terkena dampak dari tekanan perekonomian dunia, namun masih menunjukkan kondisi yang relatif kondusif, dan sentimen pasar dalam jangka menengah Indonesia masih positif. Dari perkembangan terkini, Indonesia jelas merupakan titik terang, pertumbuhan relatif bagus dan konsisten membangun kapasitas perdagangan demi kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif kuat menembus angka 6,3% atau nomor dua di Asia setelah China, yang didorong oleh kuatnya daya konsumsi swasta dan meningkatnya investasi yang berorientasi pada permintaan domestik. Pertumbuhan ini masih didorong kuatnya konsumsi domestik dan meningkatnya investasi. Namun, di tengah tingginya ketidakpastian global, Indonesia harus tetap waspada dan mempersiapkan diri terutama dalam menghadapi konsekuensi potensi perlambatan di China dan penurunan harga komoditas serta kemungkinan terjadinya gejolak baru di pasar keuangan dan komoditas. Selain itu, kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah dengan melanjutkan penguatan kerangka kebijakan dalam menghadapi tekanan-tekanan dan membangun ketahanan ekonomi melalui peningkatan kualitas belanja dan regulasi. Dinamika perekonomian dan perdagangan dunia, turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan dalam negeri Indonesia, sehingga sasaran pembangunan bidang perdagangan dalam waktu satu tahun ini dapat mencapai target sebagaimana tercantum pada RENSTRA Kementerian Perdagangan sebagai berikut: No

Indikator Sasaran

1

Peningkatan Akses Pasar • Pertumbuhan Ekspor Non Migas • Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Non Migas Terbesar • Kontribusi Ekspor di luar 10 produk utama Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin 2010: 89 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online

2

ii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

2011 Capaian

Target

2012 Capaian

24,88% 49,38%

12,3 % - 13,5 % 43% - 47%

-5,52% 49,40%

54, 14%

53% - 60%

53,17%

89 ijin 55 ijin 3 hari

70 ijin 2 hari

93 70 izin 2 hari*

• Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Peningkatan daya saing ekspor • RCA >1 komoditi HS 6 (2011)

3

Skor Dimensi Ekspor NBI Simon Anholt 2012 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan internasional Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok • Koefisien Variasi Harga (KVH) • Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri • Rasio KVH provinsi dan nasional Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)


17 ijin 5 hari

803 Komoditi

590 - 605 komoditi

12 izin 3,5 hari n.a.

45,73

•

4

5

6 7

259

221

260

3,5%

5% - 9%

3,9%

0,3 1,90 65 BPSK

<1 1,5 - 2,5 60 BPSK

0,3 1,7 79 BPSK

2,76

2,76

2,94

* = Jenis perizinan yang ada/sudah dilimpahkan ke UPP

PERDAGANGAN INTERNASIONAL USD Miliar

%

20.0 18.0

27.26

25.49

23.33 19.91

16.0 14.0

3.14 6.60

3.31 8.54

20.0

3.72 15.21 3.56

2.8

2.77

2.9

3.56

9.79 6.35

12.0 10.0

1.28

(16.15)

6.0

2.97

2.65

10.0 (2.55)

(4.44)

(5.65)

(5.33)

(6.13) (10.78)

4.0

2.72

2.78

8.0

2.0

30.0

Non Migas Migas

(8.81)

(6.59)

(10.0) (9.86)

(24.67)

12.43 12.34

Jan '12

Peb

13.8 12.61 13.10 12.5 Mar

Apr

Mei

Juni

(20.0)

13.6 11.26 13.13 12.67 13.60 12.43 Juli

Ags

Sep

Okt

Nov

(30.0)

Des

Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia Sumber : BPS (diolah)

Neraca perdagangan Desember 2012 kembali mengalami defisit sebesar USD 188,1 juta, atau menurun dari defisit bulan lalu sebesar USD 0,6 miliar. Defisit neraca perdagangan di bulan Desember dipicu oleh defisit perdagangan migas yang mencapai USD 738,6 juta, sementara neraca perdagangan non migas mengalami surplus USD 550,5 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Januari-Desember 2012 defisit USD 1,7 miliar.

iii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

Ekspor periode Januari-Desember 2012 mencapai USD 190,0 miliar (turun 6,6%, YoY), terdiri dari ekspor migas USD 37,0 miliar (turun 10,9%) dan non migas USD 153,1 miliar (turun 5,5%). Pelemahan ekspor periode Januari-Desember 2012 juga dialami beberapa negara lain, antara lain Korea Selatan turun 1,3%, dan Brazil turun 5,3%. Melambatnya kinerja ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2012 selain disebabkan oleh menurunnya permintaan di beberapa negara mitra dagang Indonesia juga diakibatkan oleh menurunnya harga beberapa komoditi utama ekspor Indonesia. KINERJA DIPLOMASI PERDAGANGAN Diplomasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan akses pasar bagi ekspor nonmigas. Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di tahun 2013 bertumpu dan lebih difokuskan pada: (i) sistem perdagangan multilateral (WTO) yang menekankan pada isu trade facilitation dan Least Developed Countries (LDC); (ii) Regional yang menekankan pada ASEAN, ASEAN Plus One, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan APEC khususnya memasukkan kelapa sawit masuk dalam Enviroment Goods List (EGL); dan (iii) Bilateral, yang berorientasi penjajakan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), seperti dengan Korea, Australia, EFTA dan EU, Preferential Trade Agreement (PTA), seperti dengan Pakistan, Chile dan Peru maupun Trade and Investment Agreement, seperti dengan Myanmar dan United Kingdom. Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dan regional yang dilakukan melalui kerja sama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) telah membuat komposisi kekuatan negara-negara berkembang dengan negara maju dalam forum tersebut menjadi berimbang. Kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kelompok inti, seperti: G33, G20, di WTO, dan ASEAN membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan di forum internasional dan regional. Dalam melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan bertindak sebagai koordinator untuk penyusunan posisi Indonesia dan selalu berpegang kepada prinsip kepentingan nasional. Pada tahun 2012 telah dihasilkan 260 (dua ratus enam puluh) hasil perundingan perdagangan internasional. Peningkatan jumlah capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) Perkembangan isu-isu baru pada tahun 2012; (ii) Meningkatnya kerja sama perdagangan bilateral; (iii) Pertemuan persiapan beberapa perundingan baru yang akan dimulai pada tahun 2013; dan (iv) Meningkatnya perundingan perdagangan jasa. PROMOSI PERDAGANGAN Untuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya pencitraan produk dan jasa Indonesia, dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas. Pada tahun 2012, kegiatan promosi dagang yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi kontak serta kontrak dagang antara eksportir Indonesia dengan pembeli luar negeri, sekaligus meningkatkan peran dunia usaha dalam penetrasi pasar dan promosi ekspor. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdiri dari pameran internasional, pameran dalam negeri, misi dagang, maupun Instore promotion. Terkait dengan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor, Kementerian Perdagangan menitikberatkan pelaksanaan promosi ke negara-negara yang merupakan pasar non tradisional bagi Indonesia seperti negara-negara dari kawasan Afrika, Amerika Latin, Amerika Tengah, Timur Tengah dan Eropa Timur. Pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan promosi dagang sebanyak 502 kegiatan promosi (meliputi partisipasi pada pameran dagang internasional, penyelenggaraan instore promotion, dan misi dagang) di negara-negara yang merupakan pasar tujuan ekspor non tradisional. Kegiatan promosi

iv | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

tersebut dilaksanakan baik di dalam dan di luar negeri maupun melalui perwakilan perdagangan di luar negeri. Selain itu, dalam upaya mendorong peningkatan ekspor dari dalam negeri, sepanjang tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan TEI ke-27 tahun 2012 dan berpartisipasi dalam 13 pameran yang diselenggarakan oleh instansi terkait dan asosiasi. Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2012, tercatat sebanyak 5.430 buyers manca negara dari 95 negara yang hadir pada arena pameran. Selama penyelenggaraan TEI 2012 di Jakarta, telah dilakukan berbagai penandatanganan nota kesepahaman antara eksportir Indonesia dengan importir asal Australia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Adapun jumlah transaksi riil yang berhasil diperoleh selama penyelenggaraan TEI 2012 sebesar USD 1 milyar dan USD 2 miliar setelah pembahasan kontrak dengan Afrika Selatan untuk pembangunan gedung parlemen di benua Afrika. PERDAGANGAN DALAM NEGERI Untuk memperkuat jaringan distribusi nasional yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan telah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang akan dikembangkan sebagai pasar-pasar percontohan dan pembangunan gudang pangan. Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 159 pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen melalui Tugas Pembantuan (TP) dan 20 diantaranya merupakan pasar percontohan serta 1 unit Pusat Pameran Produk Dalam Negeri. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 15 (lima belas) gudang SRG di 11 (sebelas) provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya seperti penyusunan regulasi teknis yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, antara lain melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); Peningkatan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ); serta Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi pembentukan 19 BPSK yang tersebar pada sejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia sehingga akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sampai dengan tahun 2012 sebanyak 84 BPSK yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Selain itu, sebagai upaya perlindungan konsumen, Pemerintah mewajibkan label berbahasa Indonesia dan penerapan SNI. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan konsumen melalui program edukasi konsumen cerdas. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 akan memperluas cakupan kegiatan tersebut diatas dengan terus melakukan sosialisasi dan kampanye perubahan pola konsumsi terutama guna mendukung program Bapak Presiden dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan terus berupaya stabilisasi harga bahan pokok dan barang strategis dipasaran. PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri baik untuk produk industri dan pertambangan maupun kebijakan perdagangan untuk produk pertanian dan kehutanan. Upaya lain juga diciptakan melalui positive campaign/sosialisasi kepada para stakeholders terhadap kebijakan Bea Keluar beberapa komoditi pertanian dan kehutanan terutama komoditi kakao dan CPO.

v | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

Kementerian Perdagangan juga meningkatkan pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha melalui peningkatan waktu penyelesaian pelaksanaan perizinan perdagangan luar negeri yang rata-rata waktu penyelesaiannya dapat dilakukan selama 2 (dua) hari. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga melakukan revitalisasi organisasi Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) untuk peningkatan pelayanan yang semakin baik. Upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Dalam hal pengelolaan impor, Kementerian Perdagangan melakukan beberapa penyempurnaan kebijakan yang lebih baik antara lain kebijakan impor barang modal bukan baru dan dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerbitan IP/IT/SPI. Saat ini terdapat 12 jenis perijinan Perdagangan Dalam Negeri yang sudah dilayani secara online. Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya dimana semula antara 1-6 hari kerja menjadi sekitar 3,5 hari kerja, sedangkan yang melalui sistim online menjadi 2 hari kerja. REFORMASI BIROKRASI Secara umum tujuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, berproduktivitas tinggi dan bertanggungjawab, dan berkemampuan memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan tujuan khusus reformasi birokrasi di lingkungan kementerian perdagangan adalah membentuk birokrasi yang bersih; birokrasi yang efisien, efektif dan produktif; birokrasi yang transparan; birokrasi yang melayani masyarakat; serta birokrasi yang akuntabel. Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan jumlah perijinan impor dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai unit khusus yang memberikan pelayanan perijinan perdagangan kepada dunia usaha. Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian Perdagangan berhasil memperoleh peringkat pertama peserta paling progresif pada kompetisi Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Open Government Indonesia (OGI) dari 62 Layanan Publik pada 34 Kementerian/Lembaga. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dipilih 3 Program Unggulan (Quick Wins) pada 3 jenis pelayanan, yaitu : (1) Pendaftaran agen atau distributor barang dan/jasa produksi dalam negeri/luar negeri, (2) Pelayanan izin tipe dan izin tanda pabrik, (3) Hasil penilaian dokumen permohonan, verifikasi dan persetujuan perizinan. Pada tahun 2012, kegiatan utama Kementerian Perdagangan terkait Reformasi Birokrasi antara lain: Penandatanganan Komitmen Pimpinan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan verifikasi lapangan reformasi birokrasi oleh Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, dengan hasil nilai akhir kesiapan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah 67 atau berada pada level 3. Adapun hasil pelaksanaan 9 program mikro reformasi birokrasi diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan survey kepuasan pegawai dalam rangka manajemen perubahan; restrukturisasi organisasi serta Evaluasi Kinerja Organisasi dalam rangka penataan organisasi; Analisa Beban Kerja pada 9 unit Eselon I; Penetapan Standard Operating Procedures (SOP) Makro di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka penataan ketatalaksanaan. Terkait penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur telah dilaksanakan penyusunan Standard Kompetensi Pegawai; penyusunan peringkat dan harga jabatan (terdapat 18 Peringkat Jabatan di Kementerian Perdagangan) melalui Analisa dan Evaluasi Jabatan, penerapan Sistem Absensi dengan finger print yang telah terintegrasi antara kantor pusat dan daerah, serta pembangunan dan pengembangan database pegawai (SIPEG).

vi | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

MILESTONE KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2012

vii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

Januari 2012 12 Januari, KTT Partnership 2012 diselenggarakan di Hyderabad Convention Centre, Hyderabad, India.

5 April, WTO memenangkan posisi Indonesia dalam kasus ‘rokok kretek’ dengan Amerika Serikat (AS), yang menyatakan bahwa AS melanggar ketentuan WTO dan kebijakan AS dianggap sebagai bentuk diskriminasi dagang.

27-28 Januari, Pertemuan Tingkat Tinggi World Economic Forum 2012 di Davos, Swiss.

10 April, Peresmian Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan

31 Januari, Forum Ekspor Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Perkebunan dan Makanan Minuman

18-20 April, Para Menteri Perdagangan anggota kelompok G-20 G mengadakan pertemuan di kota Puerto Vallarta, Meksiko,guna membahas masalah perdagangan dunia.

Februari 2012 Mei 2012 3 Februari, Penandatanganan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Pakistan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. 28 Februari, Kementerian Perdagangan memperoleh penghargaan 10 besar dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dengan predikat "B".

Maret 2012 1 Maret, Ekspor Indonesia periode Januari 2012 mencapai USD 15,5 miliar, meningkat 6,1% dibanding Januari 2011. 1 Maret, Peresmian Pasar Agung Kota Denpasar 7-9 Maret, Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada 7-99 Maret 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta, untuk mengkonsolidasikan rencana aksi program kerja 2012. 12-16 Maret, Sebagai salah satu wujud upaya diversifikasi pasar ekspor, Kementerian Perdagangan RI mengirimkan misi dagang ke Amerika Latin: Brasil, Chile, dan Peru. 15 Maret, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian terian Per Perdagangan. 16 Maret, Penandatangan Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan 24 Maret, Indonesia-RRT RRT menyepakati kerja sama senilai USD 17,6 miliarpada kunjungan kenegaraan ke RRT.

April 2012 2 April, Kinerja ekspor di bulan Februari 2012 masih mengalami penguatan, naik 8,5% menjadi USD 15,6 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.Namun Namun demikian, peningkatan ekspor ini mengalami pelambatan dibanding peningkatan ekspor tahun lalu yang mencapai 29,1%. 2 April, Pertemuan ASEAN Economic Community Council diselenggarakan di Phnom Penh untuk membahas perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

viii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

1 Mei, Kementerian Perdagangan RI menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) untuk Gula Kristal Putih sebesar Rp 8.100/kg yang diatur dengan Permendag No. 28/M-DAG/PER/5/2012. DAG/PER/5/2012. 30 Mei, World Economic Forum on East Asia 2012 di Bangkok, Thailand.

Juni 2012 4-5 Juni, Pertemuan tahunan para Menteri Perdagangan APEC berlangsung berl di kota Kazan, Tatarstan, Rusia. 18 Juni, Department of Commercial Defense Brasil mengeluarkan keputusan penghentian penyelidikan anticircumvention terhadapproduk alas kaki Indonesia. 25 Juni, Penandatangan MoU antara Indonesia dan Ekuador. Ekuador 28 Juni, Forum Koordinasi Pengembangan Ekspor diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan mengangkat tema “Memperkuat Daya Saing Daerah dalam Menembus Pasar Non Tradisional”.

Juli 2012 3 Juli, Neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei 2012 kembali mengalami defisit USD 485,9 juta, menurun dari defisit bulan sebelumnya yang mencapai USD 764,7 juta. 10 Juli, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Peru di bidang promosi perdagangan. 10-12 Juli, Pelatihan Trade Remedies bagi pejabat dan pegawai Kementerian Perdagangan, KADI dan KPPI oleh WTO di Sanur, Bali. 16 Juli, Penyampaian hasil penilaian dokumen usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan oleh Kementerian PAN dan Refomasi Birokrasi

Agustus 2012 Agustus, Kementerian Perdagangan menerima penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2011.

10 Agustus, Layanan perizinan bidang perdagangan Inatrade Kementerian Perdagangan menjadi yang terbaik pada Kompetisi Open Government Indonesia (OGI) 2012.

15 Oktober, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan International Trade Centre menyelenggarakan World Export Development Forum di Jakarta.

16 Agustus, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) beserta Kementerian PAN dan Reformasi Birokra Birokrasi melakukan verifikasi lapangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.

17 - 21 Oktober, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia ke-27 dengan jumlah transaksi tebih dari USD 3 miliar.

17 Agustus, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumenmenerima trofi WTA tahun 2012. Kementerian Perdagangan RI menciptakan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) untuk mempercepat pemberantasan korupsi. 27 Agustus, Menteri Perdagangan RI menghadiri rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-44 44 yang diselenggarakan di Siam Reap, Kamboja.

September 2012 4 September, Total ekspor Indonesia di bulan Juli 2012 mencapai USD 16,2 miliar, meningkat 4,6% dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). 7 September, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan kegiatan Wahana Kreatif untuk mempromosikan produk-produk produk kreatif Indonesia, di Epicentrum Walk, Jakarta. 5-6 September, Pertemuan tahunan para menteri APEC berlangsung di Russky Island, Vladivostok, Rusia, dengan agenda utama: Supporting the Multilateral Trading System dan Priorities for APEC 2012. 12-17 September, Pelaksanaan misi dagang Kementerian Perdagangan ke Amerika Latin (Panama, Kolombia, dan Ekuador) dan Afrika (Kenya dan Tanzania). 18 September, Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepakatan antara Indonesia dengan Viet Nam tentang perdagangan beras antara kedua negara . 19 September, Kementerian terian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyelenggarakan Pertemuan Teknis Kemetrologian di Kota Padang, Sumatera Barat. 21 September, Pelaksanaan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional di BalikPapan Kalimantan Timur Timur.

Oktober 2012 2 Oktober, Neraca perdagangan Indonesia selama bulan Agustus 2012 kembali mengalami surplus sebesar USD 248,5 juta, setelah empat bulan sebelumnya defisit. 3 Oktober, Pemberian penghargaan UKM Pangan Award 2012 kepada sepuluh luh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang kuliner. 9 Oktober, Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

ix | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

22 Oktober, Peresmian Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng. Bantaeng

Nopember 2012 6 November, Kementerian Perdagangan meresmikan penetapan Kota Batam sebagai Daerah Tertib Ukur tahun 2012 dan menetapkan 2 pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2012. 2012 13 November, Workshop Information Management Body (IMB) diselenggarakan pada 13 Nopember 2012 di Hotel Borobudur Jakarta bertemakan “Market Market Access throught Standards and Conformity Assessment”. Assessment 17 November, Penandatangan Protocol to incorporate technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary measures into the agreement on trade in goods of the framework agreement on comprehensive economic co-operation operation between the Association of southeast Asian Nations and the People's Republic lic of China. China 19 November, Penandatanganan Perjanjian Perpindahan (Movement of Natural Person) ASEAN.

Tenaga

Kerja

20 – 22 November, 14 pada tahun 2012 yang Terselenggaranya Sidang JSC EEE ke-14 diselenggarakan di Yogjakarta. 27 November, TEI 2012 Raih penghargaan pada Indonesia MICE Award 2012 ntuk kategori Best B to B Exhibition 2012.

Desember 2012 6 Desember, Indonesia berhasil membuka akses pasar buah manggis ke Australia. 17 Desember, Kementerian Perdagangan mendukung upaya mewujudkan konsumen cerdas di Indonesia yang diinisiasi oleh beberapa organisasi massa assa (Ormas) Islam di Indonesia antara lain Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, Muhammadiyah Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid, PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), (NU) PP Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ekonomi dan Tenaga Kerja PP 'Aisyiyah. 'Aisyiyah 19 Desember, Workshop “Bitung sebagai simpul Konektivitas Nasional dan International Hub Port”. Telah ditandatangganinya Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan Investasi dalam rangka kerjasama ASEAN-India ASEA dalam acara ASEAN-India India Commemorative Summit 2012.

KATA PENGANTAR Perekonomian dunia tahun 2012 diwarnai perlambatan dan ketidakpastian perekonomian global. Perlambatan pemulihan ekonomi zona Euro dan Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dunia, sehingga berdampak juga ke wilayah Asia seperti China yang mengalami koreksi pertumbuhan dari 9.2% tahun 2011 menjadi 7.9% di tahun 2012. Melihat perkembangan geopolitik dunia saat ini, terdapat tanda-tanda bahwa dunia sudah memberikan perhatian khusus untuk wilayah Asia. Hal tersebut dimulai dari berbagai prediksi lembaga internasional yang menempatkan negara-negara berkembang di Asia seperti China, India dan Indonesia dalam 10 negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Dalam forum negara-negara G20 yang mengumpulkan 20 ekonomi terbesar di dunia, terdapat 6 negara dari benua Asia, yaitu Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. Total GDP PPP (2011) untuk ke 6 negara ini adalah USD 23,6 triliun atau 32,5% dari total GDP negara-negara G20. Di tengah krisis ekonomi global yang terjadi, ekonomi Indonesia terbukti masih tetap kuat dan dapat optimis tumbuh sebesar 6,3 % pada tahun 2012. Pertumbuhan ini masih didorong kuatnya konsumsi domestik dan meningkatnya investasi. Namun, di tengah tingginya ketidakpastian global, kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri terutama dalam menghadapi konsekuensi potensi perlambatan di China dan penurunan harga komoditas serta kemungkinan terjadinya gejolak baru di pasar keuangan dan komoditas. Selain itu, kunci dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah dengan melanjutkan penguatan kerangka kebijakan dalam menghadapi tekanan-tekanan dan membangun ketahanan ekonomi melalui peningkatan kualitas kebijakan. Kementerian Perdagangan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya guna mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana diamanahkan dalam RPJPN 2005−2025 dan RPJMN 2010−2014, serta Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perdagangan 2010−2014. Tahun 2012 Kementerian Perdagangan memberi penekanan pada tiga isu strategis (1) Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri; (2) Ekspor dan Kerjasama Internasional; dan (3) Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Kementerian Perdagangan berhasil mencapai beberapa target yang diharapkan seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK, dan menang kompetisi layanan publik dalam Open Government Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik dengan kementerian/instansi Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan antara lain sektor swasta, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi terkait, media serta kerja keras dan peran serta seluruh SDM Kementerian Perdagangan. Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya laporan kinerja perdagangan tahunan dalam periode Januari – Desember 2012 dan kiranya laporan ini dapat memberi manfaat untuk semua pihak.

Jakarta,

Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

GITA IRAWAN WIRJAWAN

x | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. ii MILESTONE ................................................................................................................................. vii KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... xii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1 BAB II SASARAN RENCANA STRATEGIS ........................................................................................... 6 BAB III KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN .......................................................................... 10 3.1. Kilas Capaian Perdagangan .................................................................................................. 11 3.2. Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2011 ......................................................................... 12 3.2.1. Sasaran Strategis 1: Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri ....................... 12 3.2.1.1. 95% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri dengan indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di tahun 2014. ........................................................................................................ 12 3.2.1.2. Tercapainya stabilisasi harga bahan pangan utama dengan indikator rata-rata koefisien variasi 10 komoditi pangan utama tidak lebih dari 7%. ................................................................................... 12 3.2.1.3. Kontribusi sektor perdagangan meningkat dengan indikator Pertumbuhan PDB riil tahunan pedagang besar dan eceran minimum 7%. ........................................................................................... 18 3.2.1.4. Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan ....................................................... 19 3.2.1.5. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.......................... 31 3.2.1.6. Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien ....................... 38 3.2.2. Sasaran Strategis 2: Ekspor dan Kerjasama Internasional ........................................ 43 3.2.2.1. Total Ekspor tahun 2012 sebesar US$ 203 M............................................. 43 3.2.2.2. Total ekspor Indonesia ke negara non tradisional meningkat sebesar 25% di tahun 2012....................................................................... 46 3.2.2.3. Menuju pencapaian total ekspor Indonesia sebesar 1% dari Total Ekspor Dunia (= USD 700M) dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.............. 47 3.2.2.4. Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor .............................. 48 3.2.2.5. Peningkatan Daya Saing Ekspor ................................................................. 51 3.2.2.6. Pengembangan Produk Ekspor dan Citra .................................................. 58 3.2.2.7. Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan .............................................. 58 3.2.2.7.1 Kerja sama Multileral .................................................................. 59 3.2.2.7.2 Kerja sama ASEAN ....................................................................... 60 3.2.2.7.3 Kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya .............. 62 3.2.2.7.4 Kerja Sama Bilateral .................................................................... 65 3.2.2.7.5 Perundingan Perdagangan Jasa................................................... 67 3.2.3. Sasaran Strategis 3: Reformasi Birokrasi dan Good Governance ............................. 69 3.2.3.1. Terwujudnya Kemendag yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikatornya adalah indeks persepsi korupsi

xi | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

3.2.3.2. 3.2.3.3.

3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6

(Program Inisiatif Anti Korupsi dan Survey Integritas) min. 5 besar. ...................................................................................................... 69 Terwujudnya laporan keuangan Kemendag sesuai dengan SAP targetnya WTP. ....................................................................................... 70 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kemendag, indikatornya adalah efektifitas dan akuntabel (LAKIP) min. B dan WTA ...................................................................................... 71 Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi. ................ 71 Terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome)................................................................................................. 71 Penerapan sistem manajemen SDM yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab. ................................... 72

BAB IV LANGKAH KEDEPAN ........................................................................................................ 73 4.1 Prioritas Pembangunan Perdagangan 2013 .................................................................... 74 4.2 Program dan Indikator Kinerja 2013 ................................................................................ 74 BAB V PENUTUP ........................................................................................................................ 76

xii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Kuartalan), 2007-2012 ...................................... 2

Gambar 2

Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas ........................................................ 5

Gambar 3

PDB Perdagangan Besar dan Eceran 2011 - 2012 ............................................ 19

Gambar 4

Jumlah Izin Bd. Pembinaan Bhn Pokok & Barang Strategis Tahun

Gambar 5

Jumlah Izin Bidang Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ............. 21

Gambar 6

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Berdasarkan Sektor Tahun

2012 ...... 20

2011-2012

.......................................................................................................................... 44 Gambar 7

Kontribusi Produk Utama pada Ekspor Non Migas Nasional ........................... 45

Gambar 8 Perkembangan Ekspor Komoditi Potensial............................................................ 45 Gambar 9

Disversifikasi Ekspor Indonesia Tahun 2012 ..................................................... 46

Gambar 10 Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market ..... 47 Gambar 11 Kontribusi Ekspor Inodnesia terhadap Ekspor Dunia ........................................... 48

xiii | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

DAFTAR TABEL Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi Dunia................................................................................ 3

Tabel 2

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia .......................................................... 4

Tabel 3

Indeks Harga Makanan FAO................................................................................. 13

Tabel 4

Angka Koefisien Variasi Bahan Pokok Tahun 2008-2012 ..................................... 16

Tabel 5

Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Di Dalam Negeri Dibandingkan Luar Negeri........................................................................................................... 17

Tabel 6 Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Di Propinsi Dibandingkan Nasional ............................................................................................................................. 18 Tabel 7

Skor Logistics Performance Index tahun 2012..................................................... 39

Tabel 8

Perkembangan Transaksi Perdagangan Berjangka Tahun 2011 - 2012 .............. 40

Tabel 9

Perkembangan Nilai Resi Gudang Tahun 2008 – 2012 ........................................ 42

Tabel 10

Perkembangan Jumlah Pelaku Sistem Resi Gudang ............................................ 42

Tabel 11

Pertumbuhan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia .............................................. 43

Tabel 12

Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama ............................................................ 51

Tabel 13 Daftar Kasus Tuduhan Dumping/Subsidi/Safeguard yang Dalam Proses Penyelidikan ......................................................................................................... 53

xiv | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I.

Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2008-2012.............................................. 78

Lampiran II.

Ekspor 10 komoditi utama Periode 2008 – 2012 ................................................... 79

Lampiran III.

Ekspor 10 Komoditi Potensial Periode 2008 – 2012 .............................................. 80

Lampiran IV.

Perkembangan Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan Periode 2008 – 2012 ....................................................................................................................... 81

Lampiran V.

Ekspor Non Migas Menurut Sektor Periode 2008 – 2012...................................... 82

Lampiran VI.

Perkembangan Impor Non Migas Menurut Negara Tujuan Periode 2008 – 2012 ....................................................................................................................... 83

Lampiran VII.

Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi Periode 2008 – 2012 ........................ 84

Lampiran VIII.

Pasar Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 ....................... 85

xv | Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN

Pada kondisi gejolak ekonomi dunia yang melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 mencapai 6,3 % yang menempati urutan tertinggi ke ke-2 2 dunia di bawah China jauh diatas pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN dan negara lainnya di Dunia.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|1

Perekonomian Dunia 2012 Indikator ekonomi makro global tahun 2011-2012 masih menunjukan perlambatan

Perkembangan ekonomi dunia pada awal tahun 2012 masih terpengaruh oleh perlambatan ekonomi akibat badai krisis ekonomi yang melanda dunia. Perlambatan terutama terjadi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Negara-negara maju tersebut secara umum belum dapat keluar dari bahaya krisis ekonomi dan keuangan, meskipun beberapa negara seperti Jerman, Jepang, dan Kanada diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari prediksi sebelumnya. Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Kuartalan), 2007-2012

Sumber: IMF (Update World Economic Outlook 2012)

Sementara itu, ditengah melambatnya aktivitas industri dan konsumsi di Amerika Serikat dan Eropa, mesin pertumbuhan ekonomi dunia justru digerakkan oleh negara-negara berkembang yang merupakan kekuatan ekonomi baru (new emerging economy), seperti: China, India, Brazil, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi justru berbeda di negara-negara berkembang lainnya, termasuk ASEAN-5 diperkirakan masih tumbuh moderat. IMF mempublikasikan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2013 dari 3.6% menjadi 3.5% (WEO, January 2013).


|2

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Sumber: WEO January 2013

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2012 akan tumbuh 3,20 %

Pada tahun 2012 perekonomian dunia diprediksi hanya tumbuh 3,20 %, atau melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai 3,9 %. Krisis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan kinerja perekonomian negara-negara maju tidak progresif. Ekonomi negara-negara maju secara umum hanya tumbuh 1,3 % pada 2012, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 %. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negaranegara berkembang dan emerging market (China, India, dan Brazil) mengalami sedikit penurunan namun masih diatas 5 %, yaitu tumbuh sebesar 5,1 %, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 %.

Perekonomian Indonesia 2012 Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia

Sepanjang 2012, kondisi perekonomian global masih dibayangbayangi oleh krisis Eropa yang makin memburuk, kondisi perekonomian Amerika Serikat yang belum pulih dari krisis 2008, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara emerging market, seperti China dan India. Kondisi ini juga menyebabkan volume perdagangan dunia mengalami koreksi yang cukup dalam, tidak terkecuali Indonesia, yang kinerja ekspornya mengalami perlambatan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.


|3

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia

Jenis Pengeluaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Perubahan Inventori + Diskrepansi Statistik Ekspor Dikurangi: Impor

Produk Domestik Bruto (PDB)

Nilai (Triliun Rupiah) 2012 2010 2011 4,496.4 732.3 2,733.2 408.1 1,999.4 2,127.5

Pertumbuhan (%) 2012 2011 4.7 3.2 8.8 (15.2) 13.6 13.3

5.3 1.2 9.8 515.2 2.0 6.7

Kontribusi (%) 2012 2011

3,643.4 587.3 2,065.0 43.1 1,584.7 1,476.6

4,053.4 668.6 2,372.8 223.3 1,955.8 1,851.1

54.61 9.01 31.97 3.01 26.35 24.94

54.56 8.89 33.16 4.95 24.26 25.81

6,446.9

7,422.8 8,241.9 6.5 6.2 100.00 100.00 Ket: PDB pada harga Nominal., pertumbuhan pada harga konstan Sumber : BPS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga nampak positif apabila dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat ini PDB Indonesia (harga nominal) tahun 2012 mencapai Rp 8.241,9 trilliun. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2012 sebesar 6.2% (YoY). Komposisi PDB tahun 2012 didominasi oleh konsumsi domestik sebesar 54,6% dan investasi 33,2%. Perekonomian Indonesia ditopang permintaan domestik dan investasi

Perekonomian Indonesia terutama ditopang oleh faktor internal, yaitu masih tingginya permintaan domestik dan peran investasi. Pasar domestik yang besar, terjaganya stabilitas ekonomi makro, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan faktor pendorong tingkat pertumbuhan di tahun 2012. Di sisi lain, melemahnya permintaan dunia, terutama dari negara-negara mitra dagang utama seperti China dan Amerika Serikat, serta penurunan harga komoditas global menyebabkan melambatnya kinerja ekspor nasional. Terlebih lagi, impor migas masih cukup tinggi sejalan dengan kuatnya permintaan domestik. Akibatnya, perekonomian Indonesia di tahun 2012 cenderung stagnan dan sulit untuk tumbuh lebih cepat lagi. Indonesia memiliki banyak sumber daya terbarukan (produk pertanian) dan un-terbarukan (pertambangan dan mineral) sumber daya alam. Ini harus mampu mengoptimalkan penanganan sumber daya alam dengan meningkatkan industri pengolahan yang akan memberikan nilai tambah yang tinggi, sementara pada saat yang sama mengurangi ekspor bahan mentah.

Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030

Namun demikian, McKinsey & Co meramalkan bahwa Indonesia diperkirakan akan masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang dan secara bersamaan pada saat itu Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris sebagai negara perekonomian terbesar ketujuh di dunia.

Neraca Perdagangan Indonesia 2012 Surplus Neraca Perdagangan turun

Neraca perdagangan Indonesia tahun 2012 defisit USD 1,7 miliar. Terjadinya defisit neraca perdagangan disebabkan oleh defisit perdagangan migas USD 5,6 miliar (tahun sebelumnya surplus USD 775,5 juta) dan menurunnya surplus perdagangan non-migas yang hanya mencapai USD 3,9 miliar (tahun sebelumnya USD 25,3 miliar). Total ekspor non migas ke 10 negara utama mencapai USD 105,0 milyar, Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|4

sementara ekspor non migas ke 10 emerging market mencapai USD 6,3 miliar. Ekspor ke 10 mitra dagang utama mengalami penurunan kecuali Thailand, sementara ekspor ke emerging market mengalami peningkatan signifikan meskipun nilainya masih relatif kecil. Produk ekspor utama Indonesia ke mitra dagang utama : batubara, karet, palm oil, dan mesin/perlatan listrik, bijih logam, kayu, kendaraan & bagiannya, timah, pakaian jadi bukan rajutan, besi & baja, dan berbagai produk kimia. Produk ekspor utama Indonesia ke emerging market: batubara, buku & barang cetakan, serat stapel buatan, produk farmasi, kertas, karet, palm oil, sabun, kendaraan & bagiannya, dan daging & ikan olahan. Total Impor Indonesia tahun 2012 sebesar USD 191,7 miliar, naik 8,0%(yoy). Impor Indonesia didominasi bahan baku (73%) dan barang modal (20%). Impor barang modal meningkat signifikan (15,2% yoy). Impor bahan baku/penolong hanya tumbuh 7,0% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 32,6% (yoy). Impor barang konsumsi berhasil ditekan hingga hanya naik 0,1%, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2011 yang naik 34,0%. Gambar 2 Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas USD Miliar

Non Migas

Migas

Total

2.00

1.4

1.50 1.02

1.00 0.50

0.9

1.2

0.83

1.0

0.93

0.7 0.3

0.1

0.1

0.7

0.56

(0.19)

-

-0.1

(0.50)

-0.5 (1.00)

-0.6

(0.62)

(0.28)

(0.21)

-0.2

-0.5

-0.5

-0.4

-0.5

-0.8

(0.76)

-0.7

-0.7

-0.7 -1.2

(1.29)

(1.50)

0.6

0.25

(2.00)

-1.4

(1.88)

(2.50)

Jan'12

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

Sumber: BPS (diolah)


|5

BAB II SASARAN RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian Perdagangan adalah menjadikan ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010−2014, melipu6 3 (6ga sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu: Sasaran 1: Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Sasaran 2: Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional Sasaran 3: Reformasi Birokrasi dan Good Governance


|6

Visi Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan daya saing ekonomi

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. VISI Kementerian Perdagangan adalah: ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan” Visi tersebut diwujudkan melalui Misi peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional, dan Optimalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Tiga sasaran strategis Kementerian Perdagangan : Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Ekspor dan Kerjasama Internasional Reformasi Birokrasi dan Good Governance

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010−2014, melipuƟ 3 (Ɵga sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu: Sasaran 1: Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Sasaran yang ingin dicapai:

Terciptanya 95% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri dengan indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di tahun 2014.

Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat; Target tahun 2010-2014: Rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu mencapai 5-9%, dan rata-rata rasio koefisien variasi komoditi tertentu di dalam dan luar negeri mencapai nilai lebih kecil dari 1 (< 1).

Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. Target tahun 2010-2014: Rata-rata penurunan disparitas harga antar provinsi mencapai 1,5-2,5%.

Meningkatnya kinerja sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2012. Target tahun 2012: Peningkatan perdagangan sebesar 4,2-5,0 %.

pertumbuhan

PDB

sektor

Peningkatan kinerja logistik Indonesia. Target tahun 2014: Skor Logistic Performance Index (LPI) sebesar 3,26.

Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2011: Jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 15 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari.

Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|7

perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri, serta menciptakan perlindungan konsumen. Target tahun 2012: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sampai dengan tahun 2012 sebanyak 60 unit dimana setiap tahun bertambah 5 BPSK. Sasaran 2: Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional

Untuk mencapai total ekspor pada tahun 2012 sebesar USD 200 miliar perlu peningkatan pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional; Menuju pencapaian total ekspor Indonesia sebesar 1% dari GDP dunia (= USD 700M) dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.

Target tahun 2012: Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 12,313,5%.

Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik; Target tahun 2012: Pangsa 5 negara tujuan ekspor utama berada pada kisaran 43-47% dan total ekspor Indonesia ke negara non tradisional meningkat sebesar 25% di tahun 2012.

Diversifikasi produk ekspor non migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. Target tahun 2012: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama berada pada kisaran 53-60%.

Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2012: Jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online sebanyak 70 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 2 hari.

Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global; Target tahun 2012: Jumlah komoditi dengan RCA>1 berkisar 590-605 komoditi.

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Target tahun 2012: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index berkisar 44-49.

Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Target tahun 2012: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional yang dihasilkan sebanyak 221 hasil perundingan.


|8

Sasaran 3: Reformasi Birokrasi dan Good Governance

Terwujudnya Kemendag yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikatornya adalah indeks persepsi korupsi (Program Inisiatif Anti Korupsi/PIAK dan Survey Integritas) min. 5 besar.

Terwujudnya laporan keuangan Kemendag sesuai dengan SAP targetnya WTP.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kemendag, indikatornya adalah efektifitas dan akuntabel (LAKIP) min. B dan WTA.

Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi. Target tahun 2012: Mempertahankan pencapaian opini BPK dengan status “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan penilaian terhadap dokumen SAKIP mencapai “B”.

Terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome). Target 2012: skor hasil survey berada diatas angka 2,35.

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Target tahun 2012, peningkatan kualitas SDM melalui tugas belajar adalah sebanyak 100 orang pegawai yang mengikuti program tugas belajar.


|9

BAB III. KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Tiga Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan yaitu : Terciptanya Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Surplus Ekspor Non Migas Sebesar US$ 3,9 Milyar dan Terciptanya Kerjasama Perdagangan Internasionaldengan Negara – Negara Non Tradisional Penilaian Akhir Kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sebesar 67 dan Meraih Peringkat Pertama Kompetisi “Open Government Indonesia” Dalam Rangka Peningkatan Good Governance Kementerian Perdagangan


|10

3.1

Kilas Capaian Perdagangan Kinerja Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan tahun 2012 sebagaimana tercantum pada RENSTRA Kementerian Perdagangan kecuali pada pertumbuhan ekspor non migas yang relatif stagnan dibanding tahun 2011 mengingat terjadinya krisis dan perlambatan ekonomi dunia terutama di pasar-pasar utama ekspor Indonesia. Kilas capaian sasaran kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2012 sebagai berikut:

No

Indikator Sasaran

1

Peningkatan Akses Pasar Pertumbuhan Ekspor Non Migas Pangsa Pasar dari 5 (lima) Negara Tujuan Ekspor Terbesar Kontribusi Ekspor di luar 10 produk utama Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin 2010: 89 ijin) Jumlah ijin UPP (INATRADE) Jumlah Online Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin) Jumlah ijin UPP (INATRADE) Jumlah Online Waktu Penyelesaian Peningkatan daya saing ekspor RCA >1 komoditi HS 6 (1996)

2

3

4

5

6 7

Skor Dimensi Ekspor NBI Simon Anholt Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional Jumlah hasil perundingan internasional Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Koefisien Variasi Harga (KVH) Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri Rasio KVH provinsi dan nasional Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)

2011 Capaian

2012 Target

Capaian

24,88% 49,38%

12,3 % - 13,5 % 43% – 47%

-5,58% 49,40%

54, 17%

53%-60%

53,17%


70 ijin 2 hari

55 izin 2 hari


17 ijin 5 hari

12 izin 3 hari

930 Komoditi

590 – 605 komoditi

n.a. 45,73

259

221

260

3,5%

5%-9%

3,9%

0,3 1,90 65 BPSK

<1 1,5 – 2,5 60 BPSK

0,3 1,7 84 BPSK

2,76

2,76

2,94


|11

3.2 Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2012 3.2.1 Sasaran Strategis 1: Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri 3.2.1.1 95% Konsumsi Rumah Tangga Nasional Dipasok Dari Produksi Dalam Negeri Dengan Indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Tahun 2014. Pada tahun 2012 di setiap kwartal, nilai impor barang konsumsi cukup stabil, berkisar pada angka 30,7 triliun rupiah sampai dengan 33,2 triliun rupiah. Pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 4.496.400 milyar rupiah dan nilai impor barang konsumsi adalah sebesar 126.602 milyar rupiah. Berdasarkan data tersebut diperoleh rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2012 adalah sebesar 97,2 % lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95 %.

Billion Thousands Rp

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2012 adalah sebesar 97,2 %

1.180 1.160 1.140 1.120 1.100 1.080 1.060 1.040 1.020 1.000 980 960 Q1

Q2

Konsumsi Produk Dalam Negeri

Q3

Q4

Impor Barang Konsumsi Sumber : Kemendag

3.2.1.2 Stabilisasi Harga Bahan Pangan Utama Dengan Indikator Rata-Rata Koefisien Variasi 10 Komoditi Pangan Utama Tidak Lebih Dari 7%. Ketersediaan bahan pangan pokok sangat penting

Konsumsi bahan pangan pokok merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ketersediaannya sangat penting sehingga apabila terjadi kelangkaan di pasar akan berakibat pada instabilitas harga. Keterjangkauan terhadap produk pangan serta harga yang stabil merupakan upaya dalam mendukung ketahanan pangan. Dalam pengelompokkan bahan komoditi pangan, Kementerian Perdagangan mengelompokkan bahan pangan pokok dimaksud meliputi: beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, daging sapi, daging ayam, susu, kedele dan jagung. Komoditikomoditi tersebut juga merupakan bagian dari bahan makanan yang dikelompokkan sebagai komoditi penyumbang inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan

Sebagai isu dunia, ketahanan pangan telah disikapi oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui jaminan ketersediaan pasokan, aksesibilitas, stabilisasi harga di dalam negeri serta Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|12

pengendalian stok. Di satu sisi, jumlah penduduk yang terus bertambah, penggunaan komoditas pangan sebagai bahan bakar, dan kesejahteraan yang meningkat, berakibat pada kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan. Selain itu, alih fungsi lahan menyebabkan produksi pangan menjadi tertekan, di samping pengaruh perubahan cuaca (anomali) yang menyebabkan perubahan pola produksi dan terhambatnya jalur distribusi. Faktor-faktor tersebut berdampak pada fluktuasi harga dan terjadinya disparitas harga antar daerah. Pergerakan harga pangan domestik banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama produk pangan berdaya impor tinggi, seperti kedelai. Faktor eksternal didorong oleh adanya perubahan pergerakan harga pangan di pasar dunia dan berimbas pada perubahan harga-harga pangan pokok di dalam negeri. Adapun faktor internal seperti perubahan iklim dan infrastruktur yang belum memadai, secara simultan berdampak pada keterlambatan arus distribusi barang ke sejumlah wilayah di Indonesia. Secara umum harga global di 2012 mengalami penurunan

Tabel 3 Indeks Harga Makanan FAO

Sumber : FAO

Pada tahun 2012, rata-rata harga pangan dunia 212 poin, turun 7% dibanding tahun 2011. Penurunan harga terbesar terjadi pada komoditi gula (17,1%), produk susu (14,5%), dan minyak (10,7%). Namun untuk serealia dan daging hanya turun masing-masing 2,4% dan 1,1%. Harga serealia, daging, dan gula masing-masing turun menjadi sebesar 247 poin (turun 1,1%) dan 268 poin (turun 2,2%) dibanding Desember 2012. Demikian juga untuk harga produk susu dan daging masing-masing tercatat 198 dan 176 poin, relatif stabil dibanding bulan Desember 2012. Stabil dan turunnya harga tersebut disebabkan oleh tesedianya pasokan yang cukup dari negara-negara produsen seperti Brazil dan Thailand. Kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri

Dalam penanganan stabilisasi harga bahan pokok, Pemerintah menetapkan kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim terhadap komoditas pangan dalam negeri, yang meliputi beras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula, tetapi juga tetap memperhatikan komoditas lain seperti jagung, telur, ayam, dan daging.

Suasana menjelang hari raya Idul Fitri turut

Seiring dengan terjadinya gejolak harga pangan dunia maka harga rataLaporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|13

memicu peningkatan sementara harga beberapa komoditi

rata Beras Umum Juli 2012 secara nasional mengalami kenaikan sebesar 0,73% menjadi Rp.10.385/kg dibanding bulan sebelumnya. Harga tersebut relatif stabil bahkan turun 0,52% dibanding harga rata-rata pada Januari 2012 yaitu Rp.10.438/kg. Untuk tahun 2012, pada bulan puasa dan lebaran, harga diperkirakan naik tetapi tidak signifikan karena ketersediaan Beras hingga Idul Fitri 2012 dalam kondisi cukup. Demikian juga dengan Harga rata-rata Gula Juli 2012 secara nasional naik 5,34% menjadi Rp.12.033/kg dibanding bulan sebelumnya. Harga tersebut naik 17,73% dibanding harga pada Januari 2012 yaitu Rp.10.221/kg. Kenaikan harga Gula disebabkan karena meningkatnya permintaan menjelang bulan Puasa dan Idul Fitri terutama oleh industri makanan dan minuman yang saat ini sudah mulai menggunakan Gula Kristal Putih lokal untuk bahan baku produksi, serta relatif tingginya harga lelang gula di tingkat petani akibat belum banyaknya gula hasil produksi lokal pada awal musim giling 2012. Pola perkembangan harga daging sapi dari tahun 2010 sampai 2012 menunjukan kecenderungan yang hampir sama yaitu selalu terjadi lonjakan harga menjelang Puasa yang berlangsung sampai dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian cenderung turun dan kembali meningkat menjelang Idul Adha. Secara umum hal tersebut terjadi karena relatif tingginya permintaan masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap tahun harga daging sapi selalu menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, perkembangan harga menunjukkan kenaikan harga yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan rata-rata kenaikan harga pada tahun 2012 sebesar 1,31% per bulan, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,50% per bulan. Anomali kenaikan harga daging sapi pada tahun 2012 disebabkan terbatasnya pasokan sapi lokal siap potong sementara terjadi pengurangan kuota impor baik sapi bakalan maupun daging sapi. Harga rata-rata Telur Ayam Juli 2012 secara nasional naik 12,08% menjadi Rp.17.913/kg dibanding bulan sebelumnya. Harga tersebut naik 7,38% dibanding harga rata-rata pada Januari 2012 yaitu Rp.16.681/kg. Harga rata-rata Daging Ayam Juli 2012 secara nasional naik 8,12% menjadi Rp.28.798/kg dibanding bulan sebelumnya. Harga tersebut naik 7,27% dibanding harga rata-rata pada Januari 2012 yaitu Rp.26.847/kg. Kenaikan harga Telur Ayam dan Daging Ayam terjadi selain karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi juga kebutuhan untuk industri kue/makanan olahan yang meningkat pada bulan Ramadhan. Disamping itu, kenaikan harga daging & telur ayam juga disebabkan karena kenaikan biaya produksi (khususnya pakan ternak) serta sebagai substitusi akibat tingginya harga daging sapi. Harga cabe merah harga tertinggi terjadi pada Minggu ke 2 bulan Juni 2012 sebesar Rp.29.362/kg, selanjutnya harga cenderung menurun sampai dengan Minggu ke 4 bulan November 2012. Kemudian mengalami kenaikan kembali yang signifikan sampai dengan Minggu pertama bulan Februari 2013 yang tercermin dari rata-rata pertumbuhan dalam periode 14 Minggu terakhir sebesar 2,77%. Meningkatnya harga dari Minggu ke 5 bulan Februari 2012 sampai dengan Minggu ke 2 bulan Juni 2012 disebabkan oleh berkurangnya pasokan cabe ke pasar akibat Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|14

musim hujan yang terus berkelanjutan, sementara beberapa sentra produksi beralih menanam komoditi selain cabe. Sedangkan kenaikan harga sejak Minggu ke I Desember 2012 sampai dengan Minggu ke I Februari 2013 disebabkan oleh cuaca ekstrim yang mengganggu produksi dan distribusi cabe. Kenaikan harga Bawang Merah mulai terjadi sejak Minggu pertama bulan Maret 2012 sampai dengan Minggu ke 4 bulan Juni 2012, selanjutnya harga cenderung menurun sampai dengan Minggu ke 2 bulan Oktober 2012 (Rp.11.973/kg) dan kemudian harga kembali naik signifikan sampai dengan Minggu ke 4 bulan Januari 2013 (Rp.19.948/kg) yang tercermin dari rata-rata pertumbuhan dalam periode 14 Minggu terakhir sebesar 4,17%. Kecenderungan meningkatnya harga dari Minggu pertama bulan Maret 2012 sampai dengan Minggu ke 4 bulan Juni 2012 dan Minggu ke dua bulan Oktober 2012 sampai dengan Minggu ke 4 bulan Desember 2012 disebabkan oleh berkurangnya pasokan ke pasar akibat musim hujan sehingga petani bawang merah kesulitan untuk melakukan panen dan menjemur bawangnya. Sedangkan harga bawang putih terendah terjadi pada Minggu ke 3 bulan Februari 2012 sebesar Rp.6.243. Harga Minyak Goreng dan Tepung Terigu Relatif Stabil dalam masa Bulan Ramadhan dan Lebaran

Pada periode 3 tahun terakhir pergerakan harga Minyak Goreng Kemasan masih relatif stabil pada saat bulan puasa dan lebaran. Demikian pula untuk tahun 2012 harga Minyak Goreng Kemasan pada bulan puasa dan lebaran relatif stabil karena ketersediaan Minyak Goreng dalam kondisi cukup hingga Idul Fitri 2012. Untuk Minyak Goreng Curah, pada bulan puasa dan lebaran tahun 2011 relatif stabil, sedangkan untuk periode yang sama pada tahun 2012, harga relatif stabil. Pada periode 3 tahun terakhir pergerakan harga Tepung Terigu relatif stabil pada saat bulan puasa dan lebaran. Demikian pula untuk tahun 2012 harga pada bulan puasa dan lebaran relatif stabil karena ketersediaan Tepung Terigu dalam kondisi cukup hingga Idul Fitri 2012.

Rata-rata Koefisien Variasi Harga 10 Bahan Pokok Utama tahun 2012 adalah sebesar 3,9

Tujuan dari stabilisasi harga bahan pokok adalah menciptakan stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat. Salah satu Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur stabilisasi harga adalah Rata-rata Koefisien Variasi Harga 10 Bahan Pokok Utama. Indikator ini menggambarkan kondisi stabilisasi harga komoditi bahan pokok utama secara nasional, dengan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai daya beli masyarakat. Terkait stabilitas harga bahan pokok tersebut, maka harga dapat dikatakan stabil jika persentase koefisien variasi harga berada pada angka yang wajar berada pada kisaran 5 – 9 persen sesuai target pada Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, di mana semakin kecil angka koefisien variasi maka harga dapat disimpulkan lebih stabil. Adapun komoditi bahan pokok Utama yang diukur yaitu: (1) beras; (2) gula; (3) minyak goreng; (4) terigu; (5) kedelai; (6) jagung; (7) susu; (8) daging sapi; (9) daging ayam; (10) telur ayam. Capaian angka koefisien variasi harga komoditi bahan pokok utama secara nasional pada tahun 2012 adalah sebesar 3,9 persen. Secara keseluruhan, dengan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok pada tahun 2012 sebesar 3,9 %, melampaui target yang ditetapkan dalam Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|15

Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Hal ini didukung stabilitas harga beberapa komoditi seperti beras, tepung terigu, jagung, susu dan kedelai. Selain juga didukung kondisi perekonomian dan pemerintahan yang kondusif mendukung terjaganya stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri. Pencapaian angka koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok selama kurun waktu 2008 s/d 2012 masih sesuai target yaitu berada pada kisaran 5 – 9%. Tabel 4 Angka Koefisien Variasi Bahan Pokok Tahun 2008-2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komoditi

Koefisien Variasi Bahan Pokok

2008 2009 2010 Beras 0,7 1,0 6,6 Gula Pasir 0,8 12,1 3,7 Jagung 9,8 2,3 4,6 Kedelai 3,9 1,3 0,5 Tepung Terigu 3,7 0,4 0,8 Minyak Goreng 14,3 5,5 7,1 Susu 1,2 0,5 1,1 Daging Ayam 9,7 2,6 11,4 Daging Sapi 5,8 1,6 4,4 Telur 9,2 2,9 7,6 Rata-rata 5,9 3,0 4,5 Target Koefisien Variasi Harga Domestik 2010 – 2014

2011 6,2 1,7 3,3 1,6 0,3 5,6 0,9 6,9 3,4 5,5 3,5

2012 1,0 6,6 2,8 3,3 0,2 5,1 1,2 5,6 8,4 5,4 3,9 5-9

Sumber: Kemendag

Koefisien keragaman komoditi gula pasir, minyak goreng, daging ayam, dan telur masih dalam batas target

Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variasi pada kisaran 5 - 6%, seperti gula pasir, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Bahkan, komoditas daging sapi memiliki koefisien variasi sebesar 8,4%. Tingginya koefisien variasi komoditas tersebut disebabkan terhambatnya distribusi dan pasokan akibat faktor cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2012 hingga Januari 2013.

Perkembangan harga komoditi tertentu lebih stabil dari yang diperkirakan

Secara keseluruhan, rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu januari –November 2011 adalah 3,9% dan berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Beberapa komoditi yang relatif stabil adalah beras, jagung, kedelai, susu kental manis, dan tepung terigu. Stabilnya harga komoditas tersebut disebabkan karena penanganan stok dan distribusi yang baik dalam memenuhi permintaan dalam negeri. Selain itu, kondisi perekonomian dan pemerintahan yang stabil mendukung konstelasi perkembangan harga komoditi tertentu di Indonesia untuk tetap terjaga dalam pergerakan yang stabil.

Rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi di DN dibanding di LN adalah < 1

Capaian angka rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri dari komoditi bahan pokok tertentu pada tahun 2012 adalah sebesar 0,3 atau telah mencapai 167% dari target sebesar 0,9. Dengan angka capaian dan target pada tahun 2012 yang sama dengan tahun 2011, maka persentase pencapaian target pada tahun 2012 ini juga masih sama dengan persentase pencapaian target pada tahun 2011.


|16

Target indikator rata-rata rasio koefisien variasi harga bahan pokok tertentu di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri lebih kecil dari 1 (<1). Hal tersebut mengindikasikan pergerakan harga di dalam negeri lebih terjaga volatilitasnya dibanding dengan yang terjadi di luar negeri. Seluruh bahan pokok yang terpantau memiliki rata-rata rasio lebih kecil dari 1 (satu) atau dengan kata lain harga di dalam negeri lebih stabil dibanding harga di luar negeri, yang tercermin dari rata-rata rasio koefisien variasi harga dalam dan luar negeri sebesar 0,3. Pencapaian pada tahun 2012 ini merupakan yang terbaik selama kurun waktu 2008 – 2012, mengulang capaian yang sama seperti pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 0,3, di mana stabilitas harga tiap bahan pokok di dalam negeri lebih baik dibandingkan di luar negeri, hanya pada tahun 2009 ketika terjadi krisis pada tahun 2008 berdampak pada stabilitas harga di dalam negeri yang lebih buruk dibandingkan di luar negeri dengan angka rasio mencapai 1,2. Tabel 5 Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Di Dalam Negeri Dibandingkan Luar Negeri

No

Komoditi

Rasio KV Harga Bahan Pokok Tertentu di Dalam/Luar Negeri 2008 2009 2010 2011 2012 1 Beras 0,4 0,1 0,7 0,6 0,3 2 Gula Pasir 0,6 6,5 0,2 0,2 0,9 3 Minyak Goreng 0,3 0,1 0,5 0,7 0,4 4 Tepung Terigu 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 5 Kedelai 0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 6 Jagung 3,9 1,5 0,2 0,2 0,3 7 Susu 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1 Rata-rata 0,9 1,2 0,3 0,3 0,3 Target Koefisien Variasi Harga Bapok tertentu Dalam/Luar Negeri 2010 – 2014 < 1 Sumber: Kemendag

Nilai rasio koefisien variasi (disparitas harga antar provinsi) masih dalam tingkat yang wajar

Capaian Angka Rasio KV Harga Provinsi dibandingkan KV Harga Nasional dari komoditi bahan pokok utama pada tahun 2012 adalah sebesar 1,7 atau telah mencapai 123% dari target sebesar 2,2. Angka capaian pada tahun 2012 ini lebih tinggi 11% dibandingkan capaian tahun 2011 sebesar 1,9 dengan target yang sama yaitu 2,2. Sehingga persentase pencapaian target pada tahun 2012 sebesar 123% masih lebih baik dibandingkan persentase pencapaian taget pada tahun 2011 sebesar 114% Target disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai melalui penghitungan rata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional bahan pokok adalah pada kisaran 1,5–2,5 sesuai dengan Rencana Strategik Kementerian Perdagangan 2010 – 2014. Capaian pada tahun 2012 ini mengulangi capaian 2 tahunan yaitu capaian tahun 2008 dan tahun 2010 sebesar 1,7, yang merupakan capaian terbaik selama kurun waktu 2008 – 2012, dan hanya pada tahun 2009 disparitas harga antar provinsi berada diluar pada kisaran 1,5 – 2,5, yaitu sebesar 2,9, di mana pada tahun tersebut terdapat permasalahan produksi dan distribusi yang disebabkan krisis ekonomi sepanjang tahun 2008. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|17

Rasio koefisien variasi harga provinsi dibanding variasi harga nasiona sebesar 1,7.

Target penurunan disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai adalah penurunanrata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional sejumlah komoditi, pada kisaran 1,5–2,5 di tahun 2012 (dan seterusnya hingga tahun 2014). Pada tahun 2012, rasio koefisien variasi harga provinsi dibanding variasi harga nasional yang menujukkan disparitas harga antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar yaitu 1,7. Terlampauinya target indikator stabilitas dan penurunan disparitas harga di dalam negeri pada tahun 2012 ini, karena lancarnya distribusi pangan pokok dibandingkan tahun sebelumnya yang terganggu cuaca ekstrim sepanjang tahun, sehingga pada tahun 2012 ini Pemerintah telah mengantisipasinya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif, efisien dan terkoordinasi bersama seluruh instansi terkait. Tabel 6 Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Di Propinsi Dibandingkan Nasional

No

Komoditi

Rasio Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok di Propinsi/Nasional 2008 2009 2010 2011 2012 4,5 2,5 1,5 1,4 1,8 2,7 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2 4,7 2,9 2,3 1,8 1,1 5,4 2,4 4,4 2,6 1,1 1,2 1,3 1,7 1,3 1,3 3,3 1,8 2,0 1,9 1,1 4,3 2,1 1,8 2,3 1,2 2,2 1,3 1,2 1,7 1,4 2,7 1,3 1,8 1,7

Beras Gula Pasir Kedelai Tepung Terigu Minyak Goreng Jagung Pipilan Susu Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras 10 Daging Sapi 1,1 1,5 1,6 1,4 1,1 Rata-rata 1,7 2,9 1,7 1,9 1,7 Target koefisien variasi harga bahan pokok di propinsi dibandingkan nasional 2010-2014 1,5 -2,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber: Kemendag

3.2.1.3 Kontribusi Sektor Perdagangan Meningkat Dengan Indikator Pertumbuhan PDB Riil Tahunan Pedagang Besar Dan Eceran Minimum 7%. Kontribusi produk domestik bruto sektor perdagangan terhadap PDB sebesar 16 %.

Perdagangan besar dan eceran sampai dengan Kwartal IV tahun 2012 sebesar Rp 395,890 miliar atau tumbuh 8,66% apabila dibandingkan dengan tahun 2011 (Rp 364,322 miliar). Capaian tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu sebesar 7 %. Kontribusi produk domestik bruto sektor perdagangan (besar dan eceran) terhadap PDB Non-Migas pun mengalami kenaikan menjadi 16,0 % atau naik sebesar 30 basis poin. Salah satu pendorong tumbuhnya sektor ini adalah tingkat consumer confidence yang tinggi. Tingkat consumer confidence Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia bersama-sama dengan India sebagaimana tertera pada gambar 19.


|18

Miliar Rupiah

Gambar 3 PDB Perdagangan Besar dan Eceran 2011 - 2012

120.000 100.000

85.433

100.499 103.310 95.605 93.604 98.477 93.390 89.893

80.000 60.000 40.000 20.000 Q1

Q2

Q3 2011

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2012 Sumber : BPS Diolah

3.2.1.4. Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perizinan bidang perdagangan dalam negeri berkaitan dengan pembinaan pasar dan distribusi, pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan, dan kemetrologian, serta yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang. UPP perdagangan dalam negeri menerapkan prinsip “single entry dan single exit point”

Perbaikan layanan perizinan sektor perdagangan dalam negeri merupakan upaya mendukung penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang akhirnya dapat menguatkan pasar domestik. UPP perdagangan dalam negeri memberikan layanan perizinan dengan prinsip ”single entry dan single exit point” sehingga proses perizinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses.

12 jenis perizinan bidang perdagangan dalam negeri telah dilayani secara online.

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan 12 jenis perizinan yang sudah dapat dilayani secara online. Target jumlah perizinan perdagangan dalam negeri dapat tercapai sesuai RENSTRA, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi nasional yang menjamin kepastian berusaha. Waktu penyelesaian permohonan perizinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Sebelumnya, penyelesaian perizinan memakan waktu antara 5-15 hari kerja, tetapi dengan penerapan sistem ini, waktu persetujuan permohonan perizinan menjadi sekitar 3,5 hari kerja. Pengawasan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran ditribusi dan perlindungan konsumen diatur juga melalui beberapa kebijakan Perizinan bidang perdagangan dalam negeri berkaitan dengan pembinaan pasar dan distribusi, pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan.

Pembinaan bahan pokok dan strategis

Perizinan terkait dengan pembinaan bahan pokok dan barang strategis, antara lain: (i) Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), (ii) Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT), (iii) Surat Persetujuan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|19

Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP), (iv) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP), (v) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan B Berbahaya erbahaya (SIUP B2), (vi) Surat IzinUsaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), dan (vii) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang.

Gambar 4 Jumlah Izin Bd. Pembinaan Bhn Pokok & Barang Strategis Tahun 2012

PGAPAT; 6 ; 129

PKAPT; 87 PGAPT, 67

Perubahan; 112

Perpanjangan; 656

Sumber: Kemendag

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar di atas, jumlah izin bidang pembinaan bahan pokok dan barang strategis yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dalam Tahun 2012 didominasi oleh Surat Izin SPPGRAP, sebanyak 656 izin usaha. Hal tersebut menunjukkan Permendag ermendag yang mengatur tata niaga gula dalam rangka menjaga stabilitas pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Minat investor asing berusaha di Indonesia.

Sementara itu, jumlah izin bidang pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan hingga tahun 2012 menggambarkan iklim berusaha di Indonesia semakin kondusif, dilihat dari kacamata investor, terutama oleh pelaku usaha.


|20

Gambar 5 Jumlah Izin Bidang Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

SIUP3A; 106

SIUP4; 11

SIU JS; 17

Manual Garansi; 940 Keagenan; 1583

Pameran; 66 waralaba; 26 Sumber: Kemendag

Pada periode Tahun 2012, jumlah izin bidang pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana terlihat dalam grafik. Tingginya jumlah izin keagenan (1. (1.583)) menggambarkan bahwa iklim berusaha di Indonesia semakin kondusif bagi investor, terutama oleh pelaku usaha perdagangan asing. Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri yang Telah Diterbitkan pada Tahun 2012

Kementerian Perdagangan di tahun 2012 telah menetapkan beberapa kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.. Kebijakan tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu untuk penguatan pasar dalam negeri sebagaimana se sasaran strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2012. 2012 Adapun kebijakan perdagangan dalam negeri yang telah ditetapkan yaitu: 1. Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 4/M4/M DAG/PER/01/2012. 2. Tata Cara Penetapan netapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 9/M-DAG/PER/2/2012. 3. Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Perda Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012. 4. Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 18/M-DAG/PER/3/2012. DAG/PER/3/2012. 5. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: Nomo 32/MDAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/3/2012. 19/M 6. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-DAG12/M PER/3/2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan an Provisi Sumber Daya Hutan melalui Peraturan Pera Menteri Perdagangan Nomor: 22/M-DAG/PER/4/2012. DAG/PER/4/2012. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|21

7. Penugasan Gubernur atau Bupati/ Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/MDAG/PER/5/2012. 8. Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/ Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 41/M-DAG/PER/6/2012. 9. Operasi Pasar (OP) Beras melalui Surat Instruksi Menteri Perdagangan Nomor: 1185/M-DAG/SD/7/2012. 10. Operasi Pasar (OP) Beras melalui Surat Instruksi Menteri Perdagangan Nomor: 2130/M-DAG/SD/12/2012. 11. Penyelenggaraan Waralaba melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012. 12. Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012. Upaya-upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif

Kementerian Perdagangan selama periode Tahun 2012 telah melakukan berbagai upaya penciptaan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif. Hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan daya saing ekspor nasional khususnya pada saat terjadi krisis perekonomian dunia yang sangat mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Adapaun kebijakan yang dikeluarkan antara lain peningkatan pelayanan penerbitan SKA di masing-masing IPSKA, peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, penetapan regulasi yang berorientasi pada ekspor produk yang bernilai tambah tinggi, peningkatan pengamanan pasar di negara tujuan ekspor.

Peningkatan Sistem Pelayanan Penerbitan SKA Mandiri Secara Elektronik di Seluruh IPSKA serta Penertiban IPSKA

Dalam rangka peningkatan fasilitasi pelayanan ekspor, Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan penerbitan SKA di masing-masing IPSKA (Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal). Pada tahun 2012, peningkatan pelayanan ini dlakukan melalui penyediaan aplikasi dan infrastruktur yang mendukung penerbitan SKA secara elektronik (e-SKA). Penyediaan aplikasi dan infrastruktur terpadu ini juga ditujukan untuk: 1. Mempersiapkan sistem penerbitan SKA secara online di 85 IPSKA, dimana 28 IPSKA sudah otomasi dan 57 IPSKA masih dalam proses. 2. Menerapkan standar United Nation (UN) Electronic Document pertukaran data SKA antar Negara ASEAN melalui ASEAN Single Window (ASW). 3. Meningkatkan pelayanan penerbitan SKA kepada eksportir. 4. Meningkatkan transparansi proses penerbitan SKA. 5. Mempersiapkan database penerbitan SKA di 85 IPSKA yang mempermudah proses verifikasi penerbitan SKA. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|22

6. Menyiapkan sistem pengawasan penerbitan SKA yang terpadu. 7. Memelihara dan menyempurnakan Sistem Pelayanan Penerbitan SKA Mandiri Secara Elektronik yang telah dibangun. Per tanggal 1 Januari 2012 seluruh eksportir dan 85 IPSKA dapat melakukan proses penerbitan SKA secara elektronik melalui situs eska.kemendag.go.id. Namun demikian, namun hingga bulan September 2012 terdapat 9 IPSKA yang belum memanfaatkan SKA elektronik. Hal tersebut dikarenakan: 1. 2. 3.

Tidak ada SKA yang diajukan oleh eksportir (Biak, Manokwari, Lembaga Tembakau Medan); Kesulitan akses internet (Fakfak, Kepulauan Yapen dan Merauke); Belum menyadari manfaat dari IPSKA (Bangka Belitung, Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Timur)

Selain meningkatkan pelayanan SKA melalui penyediaan aplikasi dan infrastruktur penerbitan SKA, Kementerian Perdagangan juga melakukan penertiban IPSKA sesuai Permendag 21/2012 tentang Instansi Penerbit SKA. Terkait hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah mencabut 2 IPSKA yaitu IPSKA Asahan dan IPSKA Banten, namun telah menunjuk 3 IPSKA baru yaitu IPSKA BPK Sabang, IPSKA Kotabaru dan IPSKA NTT. UPP Kementerian Perdagangan berorientasi kepada pelayanan publik

Pada bulan April 2012, Kementerian Perdagangan kembali melakukan peningkatan pelayanan pada Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian Perdagangan guna percepatan penerbitan perijinan di sektor perdagangan. Untuk itu, dikeluarkan Permendag Nomor: 18/MDAG/PER/3/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan. Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Total ijin yang didelegasikan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Permendag ini adalah sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) perijinan yang terdiri dari 70 perijinan impor, 23 perijinan ekspor, 12 perijinan perdagangan dalam negeri dan 2 perijinan perdagangan berjangka komoditi . Selain itu, status UPP Kementerian Perdagangan mulai bulan April 2012 mengalami perubahan yang semula hanya sebagai loket penerimaan permohonan, penyimpanan pendistribusian kepada pemroses dan penyerahan ijin yang sudah jadi, saat ini UPP Kementerian Perdagangan dapat melakukan pemrosesan perizinan berdasarkan Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012. Dengan tugas dan fungsi yang baru ini diharapkan pelayanan perizinan perdagangan kepada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas pelayanan maupun waktu penyelesaian perizinan. Perizinan yang sudah dilimpahkan kepada UPP, saat ini jenis perizinan yang sudah dapat di proses dan diselesaikan dalam waktu 2 hari, antara lain: - Persetujuan ekspor Skrap Logam; - Persetujuan ekspor Komoditi CITES; - Importir Terdaftar Produk Tertentu (7 jenis barang: Elektronika, Pakaian Jadi, Mainan Anak, Alas Kaki, Makanan dan Minuman, Obat Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|23

Tradisional dan Herbal, Kosmetik ; - Importir Terdaftar Gula Kristal Putih; - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) [8 kelompok: Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Tekstil dan Produk Tekstil, Sepatu, Elektronika, Mainan Anak). INATRADE mendapatkan Juara 1 kompetisi Open Government Indonesia (OGI)

Pada tanggal 10 Agustus 2012, INATRADE Kementerian Perdagangan mendapatkan predikat Juara 1 kompetisi Open Government Indonesia (OGI). Pemberian penghargaan ini dilakukan di kantor Wakil Presiden RI dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Bp. Boediono kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Kompetisi OGI merupakan lomba layanan publik instansi Pemerintah Pusat yang diadakan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Lomba ini diikuti oleh 34 instansi Pemerintah Pusat dengan total 62 layanan publik yang dilombakan. Lomba ini dimulai pada awal April 2012 dan berakhir pada Juli 2012.

Piala dan Piagam Penghargaan Inatrade sebagai juara I OGI

Tiga aspek utama yang dinilai pada OGI adalah transparansi, partisipasi dan inovasi. Pada awal lomba, para peserta menyampaikan kepada panitia kondisi awal layanan publik, pengembangan yang akan dilakukan serta kondisi akhir yang diharapkan. Pada setiap awal bulan dilakukan penilaian terhadap progres dari masing-masing perkembangan yang dilakukan. INATRADE Kementerian Perdagangan terpilih sebagai Juara I karena dinilai sebagai layanan publik yang paling progresif perkembangannya. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Impor

Kementerian Perdagangan selama periode Januari 2012 – Desember 2012 telah menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan impor. Kebijakan pengelolaan impor ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk penguatan pasar dalam negeri, memegari dan melindungi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global terkait aspek K3LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan moral bangsa), menjamin ketersediaan barang modal, bahan baku dan penolong yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di bidang impor, meningkatkan taraf hidup petani produsen sekaligus mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, transparan, efektif dan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|24

efisien, serta berkesinambungan. Beberapa kebijakan di bidang impor yang telah ditetapkan selama periode ini yaitu: 1. Peraturan Menteri Perdagangan No 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara 2. Peraturan Menteri Perdagangan No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon 3. Peraturan Menteri Perdagangan No 07/M-DAG/PER/2/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 15/MDAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna 4. Peraturan Menteri Perdagangan No 08/M-DAG/PER/2/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 54/MDAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja 5. Peraturan Menteri Perdagangan No 54/M-DAG/PER/8/2012 sebagai perubahan ke empat, Peraturan Menteri Perdagangan No 11/MDAG/PER/3/2012 sebagai Perubahan Ketiga dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 sebagai perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Pencabutan Impor Barang Jadi Oleh Produsen. 7. Peraturan Menteri Perdagangan No 59/M-DAG/PER/9/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik No 27/MDAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). 8. Peraturan Menteri Perdagangan No 60/M-DAG/PER/9/2012 sebagai perubahan ke dua dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/MDAG/PER/6/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. 9. Peraturan Menteri Perdagangan No 35/M-DAG/PER/5/2012 sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/MDAG/PER/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi. 10. Peraturan Menteri Perdagangan No 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam 11. Peraturan Menteri Perdagangan No 71/M-DAG/PER/11/2012 sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 40/MDAG/PER/9/2009 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran 12. Peraturan Menteri Perdagangan No 72/M-DAG/PER/11/2012 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 06/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik 13. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/12/2012 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 48/MDAG/PER/12/2011 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru 14. Peraturan Menteri Perdagangan No 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Impor Telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|25

komputer tablet. 15. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Impor Produk Tertentu. Kebijakan impor produk hortikultura

No

83/M-DAG/PER/12/2012

Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan mengeluarkan ketentuan impor produk hortikultura melalui Permendag Nomor: 30/MDAG/PER/5/2012 yang merupakan turunan dari dari Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 ayat (2). Selama ini produk hortikultura belum diatur tata niaga impornya, maka impor dapat dilakukan oleh setiap importir sepanjang yang bersangkutan telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan mematuhi ketentuan Karantina. Latar belakang diaturnya impor produk hortiultura antara lain hortikultura merupakan komoditi strategis yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat Indonesia dan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan, distribusi produk hortikultura maupun impornya menjadi sangat penting, dan perlu pengaturan agar tidak merugikan petani, konsumen dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPS, dalam 5 tahun terakhir, impor produk hortikultura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lima negara asal impor buah2an terbesar ke Indonesia berdasarkan data tahun 2012 adalah China, Thailand, Amerika Serikat, Chile, dan Australia. Sedangkan negara asal impor sayur-sayuran terbesar adalah dari China, Thailand, Myanmar, India, dan Vietnam. Khusus untuk produk holtikultura yang menjadi perhatian khusus Pemerintah adalah potensi masuknya Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) karena dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dilaporkan bahwa produk hortikultura yang masuk ke Indonesia membawa beberapa OPTK eksotik yang belum ada di Indonesia dan belum diketahui cara pengendaliannya. OPTK eksotik tersebut, antara lain Panthoea stewartii, Aphelenchoides fragariae, Psedomonas capsici. Peraturan ini kemudian mengalami dua kali perubahan dan terakhir melalui Permendag Nomor: 60/M-DAG/PER/9/2012. Hal yang diubah dalam ketentuan tersebut antara lain: penghapusan ketentuan wajib memperoleh Surat Keterangan Pencantuman Label Berbahasa IndonesiaProduk Hortikultura (SKPLBI-Produk Hortikultura), namun tidak menghapus kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia dan untuk impor produk Hortikultura oleh IT-Produk Hortikultura. Komoditi hortikultura yang diatur dalam ketentuan ini mencakup 57 jenis HS, yang terdiri atas produk tanaman hias, seperti anggrek dan krisan; produk hortikultura segar, seperti bawang, sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, papaya); serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah. Adapun pokok-pokok pengaturan impor hortikultura adalah sebagai berikut: Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura atau penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura dari Menteri. Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan antara lain fotokopi Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|26

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), bukti penguasaan gudang penyimpanan sesuai karakteristik produk, bukti penguasaan alat transportasi sesuai karakteristik produk, rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U), bukti kepemilikan gudang penyimpanan sesuai karakteristik produk, bukti kepemilikan alat transportasi sesuai karakteristik produk, bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun, bukti pengalaman sebagai distributor Hortikultura selama 1 (satu) tahun, dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjual Produk Hortikultura kepada konsumen langsung atau pengecer (retailer). Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)

Kementerian Perdagangan menetapkan ketentuan tentang Angka Pengenal Importir pada Mei 2012 melalui Permendag Nomor: 27/MDAG/PER/5/2012. Selama implementasi peraturan ini, terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketentuan ini harus mengalami perubahan sehingga ketentuan ini kemudian direvisi melalui Permendag Nomor: 59/M-DAG/PER/9/2012. Tujuan pengaturan ini adalah untuk: 1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor; 2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri; 3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor; 4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor. Berdasarkan ketentuan ini maka terdapat 2 (dua) jenis API yaitu Angka Pengenal Importir –Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Berdasarkan ketentuan ini, API-P dimungkinkan untuk menjadi Produsen Importir jika dalam pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan. Barang Industri tertentu tersebut tidak digunakan sebagai proses produksi dan hanya untuk tujuan Tes Pasar dan/atau sebagai Barang Komplementer. Persyaratan untuk menjadi Produsen Importir adalah rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang memuat antara lain jumlah, jenis barang dan Pos Tarif/HS, jangka waktu impor sesuai dengan maksud/tujuan peruntukkan barang, dan pelabuhan muat dan tujuan

Forum Ekspor sebagai sasarana komunikasi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Dalam rangka peningkatan daya saing ekspor nasional dan pelaksanaan tugas Pokja Ekspor Tim Nasional Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi, Menteri Perdagangan selaku Ketua Pokja Ekspor terus menerus meningkatkan komunikasi dan fasilitasi dengan para pelaku usaha. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, Kementerian Perdagangan pada tahun 2011-2012 kembali mengadakan Forum Ekspor yang merupakan sarana komunikasi antara instansi Pemerintah dengan para pelaku usaha khususnya dalam upaya peningkatan ekspor. Forum Ekspor yang berhasil dilaksanakan Kementerian Perdagangan pada periode ini yaitu Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|27

1. Forum Ekspor Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Perkebunan dan Makanan Minuman pada tanggal 31 Januari 2012 di kota Malang. Melalui Forum Ekspor ini, Kementerian Perdagangan berhasil menganalisa dan mengidentifikasi hambatan ekspor dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai prioritas penyelesaiannya. Beberapa hal yang diusulkan pada Forum Ekspor kali ini antara lain adanya pedoman pelaksanaan ekspor rumput laut, ketentuan Nomor Induk Kepabeanan (NIK), masalah hambatan untuk ekspor produk tembakau dan beberapa permasalahan produksi tembakau, dan masalah pasokan energi.

Penyelenggaraan Forum Ekspor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Penetapan kebijakan di bidang industri dan pertambangan sebagai implementasi kebijakan Sustainable Trade

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor di bidang industri dan pertambangan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan beberapa kebijakan ekspor di bidang industri dan pertambangan. Beberapa kebijakan ekspor di bidang industri dan pertambangan ini pada umumnya merupakan kelanjutan dan implementasi dari kebijakan Sustainable Trade pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui kebijakan ini, diharapkan daya saing ekspor Indonesia semakin meningkat karena produk yang diekspor adalah produk yang bernilai tambah tinggi. Selama periode ini, beberapa kebijakan yang telah ditetapkan adalah: 1. Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012. Peraturan ini merupakan revisi Kepmenperindag No. 558 Tahun 1998 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Ketentuan umum di bidang ekspor mencakup hal-hal berkaitan dengan norma-norma/kaidah umum pengaturan, pengawasan, pembatasan dan pelarangan ekspor. Ketentuan umum ini terpisah dengan penetapan jenis barang. 2. Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 52/MDAG/PER/8/2012. Kebijakan ini mengatur tata niaga ekspor untuk 61 Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|28

3.

4.

5.

6.

7.

Beberapa komoditi ekspor produk pertambangan dikenakan kebijakan Bea Keluar

(enam puluh satu) pos tarif barang tambang mineral logam, mineral non logam dan batuan dengan instrumen wajib Eskportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), dan Verifikasi Ekspor. Ketentuan Barang Dilarang Ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012. Ketentuan ini merupakan pelarangan ekspor beberapa produk pertanian dan peternakan, produk kehutanan, produk perikanan dan kelautan, produk industri, produk pertambangan, tumbuhan dan satwa dari alam, dan barang cagar budaya. Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2012. Peraturan ini mengatur tata niaga ekspor sisa dan skrap logam yang mencakup 18 (delapan belas) pos tarif di mana diatur bahwa setiap pelaksanaan ekspornya wajib memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) terlebih dahulu. Ketentuan Ekspor Perak dan Emas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012. Peraturan ini mengatur tata niaga ekspor perak dan emas di mana dalam setiap pelaksanaan ekspornya wajib memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) terlebih dahulu. Ketentuan Ekspor Prekursor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012. Kebijakan ini mengatur tentang tata niaga ekspor untuk 29 (dua puluh sembilan) jenis prekursor non farmasi yang wajib memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), verifikasi ekspor dan mendapatkan notifikasi persetujuan dari negara pengimpor. Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012. Kebijakan ini mengatur tentang ketentuan tata niaga ekspor pupuk urea non subsidi dan mekanisme alokasi volume ekspor yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam rangka peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia dan menjaga ketersediaan bahan baku pertambangan di dalam negeri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Dikenakan Bea Keluar dan Tarif bea Keluar, maka Kementerian Perdagangan perlu menetapkan tata cara pernetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar. Berdasarkan peraturan ini makan penetapan HPE atas produk pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kelestarian sumber daya alam, stabilitas harga Produk Pertambangan di dalam negeri dan/atau daya saing produk pertambangan yang diekspor. Ketentuan ini mengatur tata cara penetapan harga referensi penetapan Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan berdasarkan harga rata-rata tertinggi pada: bursa internasional; harga FOB; harga yang berlaku di Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|29

pasar dalam negeri; atau harga di negara pengimpor produk pertambangan. Sebagai implementasi kebijakan ini maka Kementerian Perdagangan menetapan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar yang diterbitkan setiap bulan. Sebagaimana implementasi penetapan Bea Keluar untuk beberapa produk pertanian seperti kakao dan CPO yang menunjukkan adanya peningkatan ekspor produk yang lebih bernilai tambah, maka melalui implementasi kebijakan ini juga diharapkan adanya peningkatan ekspor produk pertambangan yang bernilai tambah tinggi dan bukan ekspor produk pertambangan yang masih merupakan raw material. Harmonisasi dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan FLEGT-VPA antara Indonesia dan Eropa.

Kementerian Perdagangan pada bulan Oktober 2012 telah menetapkan ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang merupakan pengganti dari ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan. Berdasarkan Permendag ini ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen. Ketentuan baru ini ditetapkan dalam rangka hilirisasi produk industri kehutanan yang perlu didukung oleh sumber bahan baku legal dan dikelola secara lestari. Ketentuan ini juga ditujukan untuk mendorong ekspor kayu dan mencegah perdagangan kayu dan produk kayu ilegal, serta menyesuaikan dengan sistem klasifikasi barang yang baru dan standar verifikasi legalitas kayu. Penertbitan ketentuan ini juga merupakan harmonisasi dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 Tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah direvisi dengan Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2011. SVLK merupakan suatu sistem yang akan memastikan kayu yang telah diverifikasi merupakan kayu yang legal asal usulnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ekspor produk industri kehutanan yang diatur dalam ketentuan ini wajib menggunakan Dokumen V-Legal yang menyatakan bahwa produk kayu memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen V-Legal ini merupakan output dari SVLK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan yang telah disebutkan di atas. Penggunaan dokumen V-Legal ini dibagi ke dalam 2 tahap yaitu yang dimulai pada 1 Januari 2013 dan yang dimulai pada 1 Januari 2014. SVLK sebagaimana disebutkan di atas juga dijadikan sebagai basis negosiasi FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Governance And Trade – Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia – Eropa. FLEGT adalah respon dan komitmen masyarakat Uni Eropa untuk membantu memberantas penebangan liar dan perdagangan ilegal produk hasil hutan yang terjadi secara global termasuk di Indonesia. Substansi yang diatur dalam VPA menyangkut a.l: legalitas kayu, lisensi ekspor, sistem Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|30

verifikasi, instansi yang berwenang dan pengawas independen. FEGTVPA ini bertujuan untuk mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar Uni Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) antara UE dengan negara produsen kayu. Dengan diterbitkannya Permendag tersebut diharapkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa dapat memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan ekspor produk sejenis oleh negara pesaing. Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet

1. Telah ditandatangan Protokol persyaratan hiegenitas, karantina dan pemeriksaan untuk importasi produk sarang burung walet dari Indonesia ke China antara Kementan RI dan Administrasi Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina RRC pada Tgl 24 April 2012; 2. Kementerian Perdagangan menetapkan Permendag 51/MDAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China. 3. Sudah dilakukan Sosialisasi Kebijakan Ekspor Sarang Burung Walet Nomor 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China pada tanggal 10 Agustus 2012 di Semarang, dan direncanakan akan dilakukan sosialisasi kembali pada tanggal 7 September 2012 di Surabaya. Melalui kebijakan yang baru ini diharapkan ekspor sarang burung walet k China tidak lagi mengalami hambatan teknis sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya.

Larangan Ekspor untuk Komoditi Rotan Mentah dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi

Dalam rangka meningkatkan ekspor benilai tambah tinggi dan kebijakan Sustainable Trade, Kementerian Perdagangan pada bulan November 2011 menetapkan kebijakan larangan ekspor rotan mentah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memanfaatkan rotan secara berkesinambungan dan menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri produk rotan, peningkatan dan pengembangan industri rotan ansional serta mencegah adanya upaya penyeludupan. Agar kebijakan ini lebih efektif, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama antar Pemda sumber bahan baku rotan dengan Pemda sentra industri barang jadi rotan, memfasilitasi pembangunan terminal rotan di sentra industri furniture, meningkatkan mutu dan desain furniture rotan serta optimalisasi Pusat Desain Furniture Rotan.

3.2.1.5 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Partisipasi pada forum Standar Internasional

Kementerian Perdagangan aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan di bidang standar Internasional, sehingga dapat mempelajari dan memahami berbagai substansi standardisasi. Adapun pertemuan tersebut antara lain: 1. Standardisasi dan Pelabelan Pemanfaatan Listrik Rumah Tangga di Australia. Dalam pertemuan tersebut kedua negara peserta study visit yaitu Vietnam dan Indonesia masing-masing mempresentasikan perkembangan terkait standar dan pelabelan bagi produk peralatan rumah tangga di masing-masing negara. Seluruh produk yang Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|31

termasuk pada Program Equipment Energy Efficiency (E3) sebelum dipasarkan, harus terlebih dahulu teregistrasi di portal www.energyrating.gov.au. Tujuan pelabelan ini dapat memudahkan konsumen dalam memilih peralatan rumah tangga yang paling efisien penggunaan energinya, hanya dengan melihat jumlah bintang dari label yang tertera pada kemasan produk, konsumen dapat melihat tingkat efisiensi dan konsumsi tahunan yang digunakan oleh peralatan rumah tersebut. 2. ASEAN Task Force on Codex (ATFC) di Bangkok. Telah dicapai kesepakatan bersama agar Negara ASEAN mendukung adopsi beberapa isu, yaitu: - Maximum Levels for Melamine in Food and Feed (CCCF) - Proposed Draft Standard for Alive Abalone and for Raw Fresh Chilled or Frozen Abalone for Direct Consmption or for Processing (CCFFP) - Proposed Draft Standard for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop (Pectinidae) Adductor Muscle Meat for adoption at Step 5/8 (CCFFP) 3. ISO COPOLCO di Fiji. Pertemuan tersebut terdiri dari WG on Consumer Participation, WG on Training Grou, WG on Consumer Protection in the Global Market Place dan WG on product safety dengan kesimpulan perlunya pengawasan yang lebih baik di perbatasan, pertukaran informasi tentang produk yang tidak aman (sub-standard), penyusunan pedoman pengawasan pasar, pengumpulan data masukan dari konsumen kepada pemerintah, peningkatan informasi dan edukasi konsumen serta ketertelusuran (tracebility) produk. 4. Codex Committee on Food Labelling di Ottawa. Agenda utama adalah penyusunan standar label pangan dalam upaya perlindungan konsumen dan diitikberatkan pada penerapan World Health Organization (WHO) global strategy on diet and physical activity serta membahas tentang pedoman produksi, pengolahan, pelabelan dan pemasaran pangan organik dengan hasil yang perlu

dipertimbangkan implementasinya di Indonesia antara lain kewajiban mencantumkan informasi nilai gizi pada semua produk pangan serta mengakomodir klaim “tanpa penambahan gula” dan “tanpa penambahan garam”. 5. JSC EEE and Its Related Meetings di Phnom Penh. Transposisi AHEEERR ke dalam peraturan Nasional dilakukan dalam beberapa tahap yang disebut milestones dan Indonesia dan Kamboja pada saat ini masih termasuk dalam tahap 3 (amend). Pertemuan sepakat untuk membahas post market alert system yang merupakan bagian dari post market surveillance dan diskripsi tentang beberapa modul yang dikembangkannya termasuk proses traceability produk serta mengkaji apakah ASEAN Conformity Mark (ACM) dapat diterapkan untuk sektor EEE berdasarkan hasil feasibility study yang direncanakan akan dilakukan ACCSQ.


|32

6. Technical Barrier to Trade (TBT) di Jenewa. Tujuan pertemuan untuk memberikan tanggapan atas Specific Trade Concerns (STC) yang disampaikan oleh Mexico dan South Africa terkait Draft modification to the technical regulation HK.00.05.52.4040 on alcoholic drinks; atas STC yang disampaikan Korea dan Jepang terhadap notifikasi Indonesia mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (BjLTE) secara wajib (G/TBT/N/IDN/46); dan atas STC yang disampaikan pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait Technical Guidelines for the Implementation of the Adoption and Supervision of Indonesia National Standards for Obligatory Toy Safety. Selain itu, tanggapan atas STC yang disampaikan oleh Amerika Serikat terkait Import permit regulations 60 for horticultural products from the Ministries of Agriculture and Trade yang dinotifikasi melalui G/LIC/N/2/IND/12 dan G/SPS/N/IND/55 dan Technical Guidelines for the Implementation of the Adoption and Supervision of Indonesia National Standards for Obligatory Toy Safety yang dinotifikasi melalui G/TBT/N/IDN/64. Manyampaikan intervensi atas STC yang diajukan oleh Republik Dominika kepada New Zealand terkait proposal to introduce plain packaging of tobacco products dinotifikasi melalui G/TBT/N/NZL/62 dan atas STC yang diajukan oleh AS kepada European Union (EU) terkait Directive 2009/28/CE Renewable Energy Directive melalui notifikasi G/TBT/N/EEC/200; G/TBT/N/EEC/200/Add.1. 7.

The 2nd International Tripartite Rubber Council (ITRC) di Penang. Pembentukan Regional Rubber Market dan sepakat untuk membentuk Technical Working Group dengan melibatkan perwakilan dari Rubber Research Institute of Thailand (RRIT), Bursa Malaysia Derivatives Bhd (BMDB), dan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Pertemuan membahas konsep Regional Rubber Market untuk meningkatkan peranan Thailand, Indonesia, dan Malaysia dalam menstabilkan harga karet alam dan meningkatkan pendapatan petani karet dan mempromosikan jaringan bisnis, penyampaian fisik, aktivitas arbitrase dan perdagangan karet alam.

8. Rangkaian Pertemusn D8 di Mataram. Pembahasan mengenai Mataram Initiatives yang berisi antara lain Komitmen untuk mengatasi volatilitas harga pangan dan meningkatkan produksi pangan global, serta strategi untuk memberantas kelaparan dan kurang gizi; memberikan prioritas dalam ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; peningkatan kerjasama teknis dalam aplikasi dan harmonisasi standar pupuk, potensi penelitian dan kerjasama teknologi untuk pupuk komersial dan perdagangan intra kawasan. Untuk itu, para menteri mendesak agar negara-negara anggota D-8 untuk menyiapkan data base dan informasi tentang standar pupuk diantara negara anggota serta pembentukan kelompok kerja teknis dalam rangka meningkatkan produksi pakan ternak, yaitu: technical working group on palm kernel cake, rice bran dan cassava.


|33

Peraturan terkait Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan selama periode Tahun 2012 telah melakukan berbagai upaya penguatan pasar dalam negeri, penciptaan iklim usaha perdagangan dalam negeri yang kondusif dan perlindungan kepada konsumen dengan mengeluarkan kebijakan antara lain: 1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. 2. Peraturan Menteri Perdagangan No. /M-DAG/PER/12/2012 tentang Tanda Sah Tahun 2014. 3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 954/M-DAG/KEP/10/12 tentang Penetapan Kota Surakarta sebagai Daerah Tertib Ukur. 4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 956/MDAG/KEP/10/12 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Daerah Tertib Ukur. 5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 955/MDAG/KEP/10/12 tentang Penetapan Kota Batam sebagai Daerah Tertib Ukur. 6. Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 18.1/SPK/KEP/02/2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perijinan Kemetrologian (UPPK). 7. Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 72/SPK/KEP/09/2012 tentang Penetapan UPTD Metrologi Legal Terbaik Tahun 2012. Surat Menteri Perdagangan tentang Pembentukan dan Dukungan terhadap BPSK tanggal 23 Juli 2012, sehingga diharapkan Kabupaten/ Kota yang akan mendapatkan bantuan pasar dipersyaratkan memiliki BPSK terlebih dahulu sebagai akses penyelesaian kasus konsumen di wilayah tersebut, dan dihimbau agar Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPSK agar segera mengusulkan membentuk BPSK kepada Presiden melalui Menteri Perdagangan. Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki BPSK agar tetap mendukung kinerja dan eksistensinya dengan penyediaan sarana prasarana dan dana operasional yang memadai sesuai pernyataan kesanggupan di awal pembentukannya.

Gerakan Konsumen Cerdas

Gerakan konsumen cerdas dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumen agar lebih cerdas dan memiliki proteksi alamiah serta mampu menghadapi pasar yang semakin terbuka. Gerakan Konsumen Cerdas dilaksanakan melalui kegiatan Klinik Konsumen Terpadu (KKT), Motivator dan Gerakan Komunitas Konsumen, Pengembangan Layanan Informasi Konsumen di Perguruan Tinggi, Edukasi Belanja Cerdas, Pengaduan Konsumen secara online (Siswas PK, Hotline-Call Center), serta Sosialisasi melalui media elektronik dan media cetak. Saat ini dirintis kerjasama edukasi dengan ormas (dimulai dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) dan telah dihasilkan pedoman edukasi untuk Da’i dan Aktivis Ormas.

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian melalui Daerah Tertib Ukur

Pembentukan Daerah Tertib Ukur merupakan langkah percepatan peningkatan tertib ukur dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran dan mendorong pemerintah daerah aktif dalam mewujudkan tertib ukur dan meningkatkan kinerja kemetrologian. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|34

Pada tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) kota menjadi Daerah Tertib Ukur yaitu Kota Batam pada tanggal 6 November 2012, Kota Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2012. Pada kesempatan itu pula dilakukan juga penyerahan bantuan timbangan dengan total sebanyak 2025 (dua ribu dua puluh lima) unit kepada ketiga Walikota untuk diberikan kepada usaha mikro pemilik UTTP yang telah rusak maupun tidak memenuhi persyaratan teknis kemetrologian. Upaya pembentukan Daerah Tertib Ukur ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2013, telah ada 6 Kabupaten/Kota yang mengusulkan membentuk Daerah Tertib Ukur antara lain: Kota Padang, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Karimun, dan Kota Salatiga.

Peresmian Penetapan Kota Surakarta sebagai Daerah Tertib Ukur 2012 oleh Wakil Menteri Perdagangan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian melalui Pasar Tertib Ukur

Dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran, peningkatan citra pasar tradisional, dan penanaman elemen perlindungan konsumen di pasar tradisional, Kementerian Perdagangan menetapkan program pembentukan Pasar Tertib Ukur. Kriteria ditetapkannya pasar tradisional sebagai Pasar Tertib Ukur, antara lain dikelola dengan manajemen yang baik, memiliki data base tentang jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik UTTP, dan semua UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagagan bertanda tera sah. Pembentukan Pasar Tertib Ukur dimulai pada tahun 2010 dengan ditetapkan 56 Pasar Tertib Ukur di 33 Ibukota Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2012 telah ditetapkan 35 Pasar Tertib Ukur di 28 Kabupaten/Kota. Bagi pasar yang telah memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur, Kementerian Perdagangan menyediakan bantuan timbangan ukur ulang yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran dan juga bantuan timbangan masing-masing 20 unit tiap pasar untuk digunakan sebagai timbangan pengganti pada saat dilaksanakan tera ulang.


|35

Penetapan Pasar Aviari di Batam sebagai Pasar Tertib Ukur 2012 oleh Menteri Perdagangan Peningkatan pemahaman di bidang metrologi legal

Kegiatan Peningkatan pemahaman metrologi legal merupakan upaya Kementerian Perdagangan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat, pelaku usaha, aparat pemerintah, dan stakeholder lainnya terhadap pentingnya metrologi legal khususnya dalam transaksi perdagangan. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengenal pentingnya metrologi legal sehingga upaya untuk mewujudkan tertib ukur masih dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah daerah belum menjadikan kegiatan metrologi legal menjadi kegiatan prioritas di daerah dan masyarakat belum ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan tertib ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman di bidang metrologi legal antara lain: 1. Seminar Regional dengan tema “Membangun Budaya Jujur dan Meningkatkan Citra Daerah melalui Tertib Ukur” yang dilaksanakan: Regional I untuk wilayah Sumatera tanggal 3 April 2012, Regional II untuk wilayah Jawa dan Nusa Tenggara tanggal 10 Mei 2012, Regional III untuk wilayah Kalimantan tanggal 17 April 2012, dan Regional IV untuk wiilayah timur Indonesia tanggal 1 Mei 2012. 2. Penayangan iklan animasi tentang Pos Ukur Ulang di ruang tunggu airport. 3. Pelatihan tingkat Asia Pasifik tentang sistem ketertelusuran meter kadar air untuk komoditi beras yang dilaksanakan tanggal 28 Mei – 1 Juni 2012. 4. Bimbingan teknis pengelola pasar yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Juli 2012 di Bandung. 5. Upgrading bagi PPNS Metrologi Legal yang dilaksanakan pada tanggal 30 – 1 Juni 2012 di Bandung. 6. Bimbingan Teknis tentang Syarat Teknis UTTP bagi aparat pemerintah daerah.

Peresmian Gedung Kantor dan Laboratorium Balai Standardisasi Metrologi

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan otonomisasi khususnya di bidang pelayanan kemetrologian dimana urusan metrologi legal ditetapkan menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Perdagangan telah membentuk unit kerja baru untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan metrologi legal, dengan demikian masyarakat konsumen diharapkan tetap memperoleh perlindungan dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran. Unit kerja tersebut adalah Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) yang dibentuk pada tahun 2006 yaitu Regional I di Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah

Legal Regional I,II,III,dan IV


|36

Sumatera; Regional II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT; Regional III di Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Kalimantan; dan Regional IV di Provinsi Sulawesi Selatan untuk wilayah Timur Indonesia. Tugas pokok BSML antara lain : a. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal dan Pegawai Berhak (Penera), b. Melaksanakan interkomparasi antar UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk memastikan kesamaan kemampuan dan keakurasian standar antar UPTD Metrologi Legal Provinsi, c. Verifikasi standar acuan milik UPTD Metrologi Legal Provinsi, dan verifikasi standar uji/kerja UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota apabila UPTD Metrologi Legal Provinsi belum siap/mampu menangani, d. Monitoring standar uji/kerja pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota dan standar acuan milik UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk menjamin standar tersebut telah tertelusur secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan e. Melaksanakan tera/tera ulang UTTP di wilayah kerja provinsi apabila pemerintah daerah provinsi tersebut belum membentuk UPTD Metrologi Legal.

Peresmian Gedung Kantor dan Laboratorium BSML oleh Menteri Perdagangan dan dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Penghargaan bagi pemangku kepentingan yang peduli tertib ukur.

Dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD Metrologi Legal dan memotivasi kerja Pegawai Berhak dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang serta memberikan apresiasi kepada perusahaan dalam negeri yang memiliki ketaatan/kepatuhan dalam menggunakan UTTP dan mengedarkan BDKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan “Metrology Award” kepada 3 (tiga) UPTD terbaik, 3 (Tiga) Pegawai Berhak Teladan dan 5 (lima) perusahaan pengguna UTTP peduli tertib ukur yang diberikan oleh bapak Wakil Menteri Perdagangan, yaitu: 1. UTPD Terbaik adalah Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak sebagai terbaik I, Balai Metrologi Wilayah Semarang sebagai terbaik II dan Balai Metrologi Wilayah Banyumas sebagai terbaik III. 2. Pegawai Berhak Teladan adalah Edi Subeno dari Balai Metrologi Wilayah Semarang (Pegawai Teladan I), M Eqbal dari Balai Metrologi Wilayah Semarang (Pegawai Teladan II) dan Edi Subiantoro dari Balai Kemetrologian Karawang (Pegawai Teladan III). 3. Perusahaan pengguna UTTP peduli tertib ukur adalah: a. PT. Kraft Indonesia (produsen makanan ringan), Cikarang Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|37

Bekasi; b. PT. Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk. (produsen olahan minyak sawit), Rungkut Surabaya; c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor; d. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Surabaya; dan e. ASESE (UMKM produsen rendang dalam kemasan) di kota Padang.

Pemberian penghargaan kemetrologian oleh Wakil Menteri Perdagangan

3.2.1.6 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien Indonesia berhasil naik peringkat menjadi posisi 59 di tahun 2012 dengan indeks 2.94.

Pada tahun 2009, LPI Indonesia berada pada peringkat 75 dari 155 negara yang disurvei, dengan skor 2,76 (Tabel 2). Peringkat masing-masing pilar logistik yang diukur adalah: kepabeanan 72 (skor 2,43), infrastruktur 69 (skor 2,54), pengiriman internasional 80 (skor 2,82), kompetensi logistik 92 (skor 2,47), ketertelusuran 80 (2,77), dan ketepatan waktu 69 (skor 3,46). Penilaian terhadap performa logistik dilakukan selama 2 tahun sekali, sehingga untuk tahun 2010, indeks penilaian kinerja logistik Indonesia masih mengacu pada skor LPI tahun 2009. Dalam hasil riset LPI 2012, Indonesia berhasil naik peringkat dari posisi 75 di tahun 2010 menjadi posisi 59 di tahun 2012 ini, dengan kenaikan indeks dari 2.76 menjadi 2.94. Indeks LPI memiliki rentang nilai antara 1 hingga 5, dengan capaian indeks 5 sebagai yang terbaik. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan, di saat negara-negara tetangga, kecuali Singapura, mengalami stagnasi atau penurunan peringkat. Terlebih, indeks ini dicapai dalam kondisi belum selesainya pembangunan infrastruktur utama logistik, seperti pelabuhan-pelabuhan baru dan soft infrastructure sebagai penunjangnya. Kenaikan tertinggi dalam indikator tersebut terjadi di wilayah soft infrastructure yang meliputi kompetensi logistic handler dan kemampuan pemilik barang untuk mengetahui di mana saat ini barangnya berada (tracking and tracing). Indikator kompetensi logistic handler meningkat dari 2.47 di tahun 2010 ke 2.85 di tahun 2012, sedangkan tracking and tracing dari 2.77 hingga 3.12. Untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi pasar tradisional, pengembangan gudang SRG dan pengembangan pasar lelang daerah. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|38

Tabel 7 Skor Logistics Performance Index tahun 2012

Sasaran

Skor Logistic Performance Index

Tahun 2007

2009

2012

3,01

2,76

2,94

Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi Regional,serta Program Pasar Percontohan

Tahun 2011 Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasi terhadap 355 pasar tradisional dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 26 yaitu 11 gudang dari dana APBN-P dan 15 gudang SRG di lima provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 628 miliar untuk dialokasikan ke 92 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,untuk merevitalisasi 159 pasar melalui Tugas Pembantuan (TP), 20 diantaranya pasar percontohan. Kedua puluh Pasar Percontohan yang dibangun pada tahun 2012 adalah: 1) Pasar Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Riau. 2) Pasar Kota Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu. 3) Pasar Pasalaran Plered Cirebon, Kab. Cirebon, Jawa Barat. 3) Pasar Karangampel Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Jawa Barat. 4) Pasar Petir Kec. Petir, Kab. Serang, Banten. 5) Pasar Prembun Kec. Prembun, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. 6) Pasar Cepogo Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. 7) Pasar Boja Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah. 8) Pasar Turisari Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 9) Pasar Bekonang Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. 10) Pasar Bekonang Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. 11) Pasar Laskar Pelangi Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur, 12) Pasar Sentolo Desa Salamrejo Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo, DIY. 13) Pasar Pon, Kepanjenlor Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. 14) Pasar Mempawah, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat. 15) Pasar Baru Marabahan Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 16) Pasar Takalasi Kec. Balusu, Kab. Barru, Sulawesi Selatan. 17) Pasar Mamasa, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat. 18) Pasar Sentral Tahap II, Kab. Majene, Sulawesi Barat. 19) Pasar Mandalika Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 20) Pasar Sabu Raijua, Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Pasar percontohan didesain dan dikembangkan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya setempat. pasar ini juga harus menjadi pasar yang bersih, nyaman, segar, aman, jujur, higienis, dan ramah lingkungan.

Dukungan Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan pasar tradisional yang khusus atau spesialis.

Kementerian Perdagangan mengembangkan inisiatif dan mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional yang khusus/spesialis, misalkan pasar wisata kuliner dan pasar bunga. Pasar khusus yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan bisa menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Dengan meningkatnya kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), baik transaksi multilateral yang dilakukan di Bursa Berjangka maupun transaksi bilateral yang di lakukan melalui Sistem Perdagangan Alternatif, maka peran dari pelaksanaan pengawasan transaksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaku usaha sangat penting dalam mewujudkan Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertib, wajar, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|39

Pada tahun 2012 Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK berhasil meraih realisasi sebesar 1.136.336 lot dari taget yang ditetapkan sebesar 1.000.000 lot. Pada tahun 2011 jumlah transaksi multilateral tercatat sebesar 951.328 lot dan pada tahun 2012 jumlah volume transaksi mencapai sebesar 1.136.336 lot atau meningkat sebesar 185.008 lot atau 19,45%. Keberhasilan dalam meningkatan jumlah transaksi multilateral ini tidak terlepas dari upaya pembinaan kepada pelaku usaha khususnya dalam melakukan koordinasi dengan Bursa Berjangka dan memberikan pemahaman secara intensif kepada Pelaku Pasar terhadap mekanisme dan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010 tentang Penggerak Pasar (market maker) dan kewajiban Pialang Berjangka melakukan transaksi kontrak berjangka (transaksi multilateral) di Bursa Berjangka terutama pada saat melakukan pengawasan transaksi ke Pelaku Usaha. Dengan semakin pahamnya terhadap peraturan dan mekanisme transaksi multilateral, memudahkan Pelaku Pasar dalam memasarkan kontrak komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka sehingga kepercayaan masyarakat (Nasabah) untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka semakin tumbuh. Total volume seluruh transaksi perdagangan berjangka) selama tahun 2012 baik yang dilaksanakan di PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk transaksi multilateral dan bilateral (SPA) berjumlah 9.465.119,40 lot atau mengalami peningkatan sebanyak 1.004.462,40 lot atau sebesar 11,87% jika dibandingkan dengan total volume transaksi PBK pada tahun 2011 yang tercatat sebesar 8.460.657 lot. Adapun rincian transaksi perdagangan berjangka selama tahun 2011 untuk kontrak berjangka komoditi primer, Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) dan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sebagai berikut : Tabel 8 Perkembangan Transaksi Perdagangan Berjangka Tahun 2011 - 2012

JENIS KONTRAK

2011 VOLUME SHARE (LOT) (%)

KONTRAK MULTILATERAL BBJ

78,505

 L  L10 GL GL250  K  KG  KG SD  G1T  5

12,637 462 9,333 19,792 20,859 0 12,715 945 1,762

KONTRAK MULTILATERAL BKDI

872.823

0.93

VOLUME (LOT)

189.605

2012*) SHARE (%)

PERUB (%)

2,00

141,52

21.959 10.230 17.196 8.559 27.596 30.317 8.079 11.229 4.213

10,32

946.731

73,77 2.114,29 84,25 100,0 39,43 45,34 100,00 -11,69 345,82

10,00

8,47


|40

 GLDGR  GLDD  GLDD  PTR  LNTR

12.873 79.366 7.063 771.979 1.542

TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)

951.328

11,24

1.136.336

12,01

19,45

539

0,01

0

0,00

-100,00

710

0,008

2.286

0,024

221,97

7.508.080

88,74

71,25

-10,17

KONTRAK LUA NEGERI (PALN) BBJ KONTRAK LUAR NEGERI (PALN) BKDI KONTRAK BBJ

SPA

 ND

2.573.832

R

1.582.374

L LNDN

3.351.874

KONTRAK BKDI

SPA

.443 113.904 4.867 817.143 4.374

6.744.309, 00 1.425.804,3 0 1.428.512,2 0 3.889.992,5 0

-49,95 43,52 -31,09 5,85 183,66

-44,60 -9,72 16,05

0

0,00

1.582.188, 40

16,72

100,00

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ

7.587.124

89,68

6.933.914, 00

73,26

-8,61

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI

873.533

10,32

2.531.205, 40

26,74

189,7

TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK

8.460.657

100,00

9.465.119, 40

100,00

11,87

Sumber : BBJ dan BKDI (diolah)

Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG).

Upaya Kementerian Peragangan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang adalah meningkatnya jumlah nilai Resi Gudang pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp.93.181.184.464 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.80.000.000.000. Pada tahun 2012 jumlah nilai Resi Gudang mencapai sebesar Rp.93.181.184.464 atau meningkat sebesar Rp.53.113.460.856 atau 132,56% dibandingkan tahun 2011. Hasil ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1. Pada tahun 2012 terjadi panen raya yang cukup besar di beberapa daerah untuk produksi gabah, beras dan jagung dan tidak adanya kegagalan panen. 2. Pada saat panen, harga untuk komoditi tersebut secara umum mengalami penurunan sehingga banyak petani atau pelaku usaha yang tertarik untuk melakukan tunda jual dengan memanfaatkan Skema Sistem Resi Gudang. 3. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha khususnya petani, Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|41

kelompok tani, gapoktan, dan koperasi tani mengenai manfaat Sistem Resi Gudang. Sejak tahun 2010 nilai resi gudang terus bertambah dalam jumlah yang relatif besar karena daerah mulai mengimplementasikan Sistem Resi Gudang. Peningkatan pemahaman masyarakat ini sebagai upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi termasuk memberikan bimbingan/asistensi teknis baik kepada masyarakat (petani, kelompok tani, gapoktan, UKM, dan Koperasi Tani) maupun kepada pelaku usaha dan stakholder terkait. Tabel 9 Perkembangan Nilai Resi Gudang Tahun 2008 – 2012

NO

Tahun

Nilai Barang

1

2008

Rp

1,431,616,200

2

2009

Rp

552,962,240

3

2010

Rp

8,678,733,500

4

2011

Rp 40,067,723,608

5

2012

Rp. 93,181,184,464

% *)

-61% 1469% 362% Sumber : Kemendag

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada awal implementasi Sistem Resi Gudang sempat terjadi penurunan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan Sistem Resi Gudang. Hasil evaluasi menunjukan kendala yang ditemui dilapangan yaitu (i) adanya keragu-raguan pihak perbankan atau lembaga keuangan untuk menerima Resi Gudang sebagai jaminan pembiayaan; (ii) tingginya suku bunga kredit membuat pelaku usaha yang kebanyakan petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi tani; dan (iii) masih minimnya pengetahuan petani tentang manfaat Sistem Resi Gudang ini. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ditempatkan 4 orang tenaga pendamping di kabupaten yang melaksanakan Sistem Resi Gudang yang bertugas untuk mengedukasi petani, kelompok tani, gapoktan setempat mengenai manfaat Sistem Resi Gudang dan memberikan pendampingan terhadap implementasi Sistem Resi Gudang tersebut. Pada tahun 2012 jumlah nilai resi gudang mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mulai meningkatnya pemahaman masyarakat dan semakin banyaknya gudang-gudang yang telah dibangun oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta (BUMN ataupun Koperasi) menjadi gudang SRG. Tabel 10 Perkembangan Jumlah Pelaku Sistem Resi Gudang

No

Tahun

Jumlah Pelaku Usaha

Persentase peningkatan

1 2

2008 2009

15 6

- 60%

3

2010

31

417%

4 5

2011 2012

140 201

352% 143% Sumber : Kemendag


|42

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Ekspor dan Kerjasama Internasional 3.2.2.1 Total Ekspor tahun 2012 sebesar US$ 190 M. Target Ekspor Non Migas tahun 2012 telah terlampaui.

Pada tahun 2012, kinerja ekspor Indonesia menurun 6,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari US$ 203,5 Milyar menjadi US$ 190,03 milyar. Ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US$ 42,6 milyar dan ekspor non migas senilai US$ 153,1 milyar. Ekspor non migas 2012 turun 5,52% jauh dari target tahun 2012 yang tumbuh 12,3-13,5%. Rata-rata kontribusi Ekspor non-migas terhadap total ekspor Indonesia selama 2007-2012 sebesar 80,9% dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 0,02%. Kinerja ekspor Indonesia saat ini mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya permintaan di beberapa negara mitra dagang Indonesia juga diakibatkan oleh menurunnya harga beberapa komoditi utama ekspor Indonesia. Tabel 11 Pertumbuhan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia TAHUN 2012

HS

URAIAN

GROWTH NILAI YOY (%)

USD JUTA

27 15 85 40 84 26 87 48 38 62 64 44 61 71 29

KONTRIBUSI (%)

RIBU TON

GROWTH VOLUME YOY (%)

TOTAL EKSPOR

190,032

(6.62)

100.00

600,137

3.08

TOTAL NON MIGAS Bahan bakar mineral Lemak & minyak hewan/nabati Mesin/peralatan listrik Karet dan Barang dari Karet Mesin-mesin/Pesawat Mekanik Bijih, Kerak, dan Abu logam Kendaraan dan Bagiannya Kertas/Karton Berbagai produk kimia Pakaian jadi bukan rajutan Alas kaki Kayu, Barang dari Kayu Barang-barang rajutan Perhiasan/Permata Bahan kimia organik

153,055 26,408 21,300 10,765 10,475 6,103 5,083 4,857 3,937 3,846 3,745 3,525 3,449 3,440 2,889 2,811

(5.53) (3.78) (1.64) (3.41) (27.01) 6.15 (30.78) 45.91 (5.57) 4.94 (9.76) 6.74 2.18 (2.87) 11.37 (26.32)

80.54 13.90 11.21 5.66 5.51 3.21 2.67 2.56 2.07 2.02 1.97 1.85 1.81 1.81 1.52 1.48

551,691 385,120 22,455 619 3,078 644 91,257 529 4,212 3,667 194 199 4,467 252 6 2,517

5.45 8.78 13.95 (5.51) (2.66) 6.53 (6.30) 33.70 (1.30) 17.95 (7.94) 0.38 3.17 6.04 9.71 (17.15)

SUBTOTAL 15 KOMODITI UTAMA NON MIGAS LAINNYA TOTAL NON MIGAS

112,631 40,423 153,055

(5.85) (4.64) (5.53)

59.27 21.27 80.54

519,215 32,476 551,691

5.67 2.13 5.45

36,977 12,293 4,163 20,520

(10.85) (11.10) (12.84) (10.28)

19.46 6.47 2.19 10.80

48,446 14,973 5,630 27,843

(17.96) (15.97) (18.78) (18.83)

TOTAL MIGAS Minyak Mentah Hasil Minyak Gas


Hal ini terlihat dari sisi volume ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan 3,1% sedangkan nilainya mengalami penurunan 6,6%. Beberapa komoditi yang pertumbuhan volume ekspornya mengalami pelambatan sedangkan nilainya menguat antara lain: bahan bakar mineral volumenya naik 8,8% (YoY) sedangkan nilainya turun 3,8%; lemak dan minyak hewan/nabati volumenya naik 14,0% sementara nilainya turun 1,7%; karet dan barang dari karet volumenya hanya turun 2,7% sementara nilainya turun 27,0%; bijih, kerak dan abu logam volumenya hanya turun 6,3% sementara nilainya turun 30,8%; dan bahan kimia organik volumenya hanya turun 17,2% sementara nilainya turun 26,2%.


|43

Gambar 6 Pertumbuhan Ekspor Non Migas Berdasarkan Sektor Tahun 2011-2012 Ekspor Non Migas Menurut Sektor (USD Miliar)

Pertumbuhan (%)

31.33

-9.59

Pertambangan 34.65

29.72 116.14

-4.95

Industri 122.19

5.58

Pertanian 5.17

Jan-Des 2012 Jan-Des 2011

24.66

7.98 3.28

Sumber: BPS

Kontribusi ekspor 10 produk utama sebesar 46,8% dari total ekspor non migas.

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor, maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan telah menetapkan 10 jenis produk yang disebut sebagai 10 produk utama, dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, produk elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Adapun capaian pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kontribusi ekspor non migas di luar 10 produk utama mencapai USD 71,61 miliar atau dengan kontribusi sebesar 46,8% terhadap ekspor non migas. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, capaian kontribusi ekspor produk di luar 10 produk utama ini menunjukkan penurunan sebesar 7,2%, dimana tahun 2011, kontribusi ekspor produk-produk di luar 10 produk utama mencatatkan nilai sebesar USD 74,31 miliar. Adapun kontribusi ekspor produk-produk di luar 10 produk utama pada tahun 2011 adalah sebesar 54,1%. Secara keseluruhan, sebagian produk utama juga merasakan imbas perlambatan perdagangan global. Berdasarkan data tahun 2012, produkproduk utama yang mengalami penurunan nilai ekspor antara lain karet dan produk karet (-25,02%), kakao (-20,45%), tekstil dan produk tekstil (0,74%), serta produk hasil hutan (-3,64%). Walaupun beberapa komoditas utama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, di antaranya produk otomotif (55,50%), dan komoditas kopi (20,53%).


|44

Gambar 7 Kontribusi Produk Utama pada Ekspor Non Migas Nasional

2011 10 Produk Utama 45.9%

2012

10 Produk Utama 46.8%

Diluar 10 Produk Utama 54.1%

Diluar 10 Produk Utama 53.2%

Sumber: BPS

Kontribusi ekspor produk lainnya sebesar 53,17% dari ekspor non migas.

Secara spesifik selain 10 produk utama, Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan 10 produk ekspor potensial, yakni produk-produk yang nilai ekspornya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih besar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Produk-produk tersebut adalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, produk kerajinan, perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor. Keseluruhan pada tahun 2012, komoditas potensial mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 10,94 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 10,53% jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kontribusi komoditi ekspor potensial mencatatkan persentase sebesar 7.14%. Peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh komoditas rempah-rempah (46,44%), diikuti oleh produk perikanan (20,89%), serta perhiasan (11,37%). Gambar 8 Perkembangan Ekspor Komoditi Potensial

Nilai Ekspor (USD Miliar) KULITPRODUK KULIT PERALATAN MEDIS TANAMAN OBAT

(2.84) -1.25

PERALATAN KANTOR

26.37

5.96 14.48

(16.66) 20.89

10.38 9.52 5.54 3.51 1.96 11.37 9.71 1.51

0.70 0.66 2.89 2.59 0.67 0.46 0.11 0.12

109.44

-60.21

1.54 1.28

PERHIASAN REMPAH-REMPAH

-7.44

0.13 0.16

IKANPRODUK PERIKANAN KERAJINAN

1.26 9.00

-13.74 (36.08) -25.19 -14.56

4.50 4.25

MAKANAN OLAHAN MINYAK ATSIRI

Pertumbuhan (%)

0.13 0.14 0.25 0.23 0.01 0.01

Jan-Des 2012 Jan-Des 2011

Nilai Volume Nilai Satuan

18.11 23.99 (6.63) -11.37

46.44

5.35


Dalam rangka mendorong terwujudnya diversifikasi produk ekspor sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada produk ekspor tertentu, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor non migas Indonesia, di tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai kegiatan antara lain seminar, workshop dan pelatihan mengenai pengembangan produk, adaptasi produk, serta sejumlah kegiatan untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di luar 10 produk utama dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pameran (di dalam maupun di luar negeri), misi dagang, maupun dengan melalui instore promotion. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|45

3.2.2.2 Total ekspor Indonesia ke negara non tradisional meningkat sebesar 25% di tahun 2012. Diversifikasi Pasar Ekspor Tercapai

Pada periode Januari – Desember 2012, konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama yakni RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura, tercatat sebesar 49,44%. Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yakni sebesar 47%, realisasi tahun 2012 h hanya mencapai 94,81%. 81%. Realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor non migas Indonesia masih terkonsentrasi pada 5 (lima) negara yang disebutkan di atas. Pada tahun 2012, RRT menjadi negara tujuan ekspor non migas utama Indonesia dengan nilai eksp ekspor or sebesar USD 20.863,8 juta atau dengan persentase kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar sebesar 13,63%, 13,6 mempertahankan posisinya sejak tahun 2011 sebagai pasar terbesar ekspor non migas Indonesia. Mengikuti RRT, berturut-turut berturut Jepang dengan persent persentase ase 11,25% (USD 17.226,5 juta), Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 9,53% (USD 14.591,3 juta), India dan Singapura masing masing-masing masing sebesar 8,13% (12.446,8 juta) dan 6,90% (10.557, 3 juta). Gambar 9 Disversifikasi Ekspor Indonesia Indon Tahun 2012

NegaraNegara Lainnya 5 Negara 29,08% Tujuan Ekspor Utama 49,44%

Perancis 0,74% Inggris 1,11% Jerman 2,01% Australia 2,20% Malaysia Taiwan 2,68% Thailand 5,53% 3,58% Korsel 4,37%

RRT 13,63% Jepang 11,25% AS 9,53% India 8,13% Sing 6,90%


Concentration Ratio pada 5 (lima) negara tujuan ekspor terbesar Indonesia tercatat sebesar 49,38%.

Dibandingkan dengan tahun 2011, konsentrasi ekspor non migas Indonesia ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama mengalami penurunan sebesar 0,06%. Pada tahun 2011, angka Concentration Ratio pada 5 (lima) negara tujuan ekspor terbesar Indonesia tercatat sebesar sebes 49,38%. Kecenderungan konstannya konsentrasi ekspor non migas Indonesia tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 pada 5 (lima) negara tujuan utama, selain disebabkan oleh menurunnya permintaan di beberapa negara mitra dagang Indonesia juga diakibatkan oleh menurunnya harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan nilai total ekspor non migas di tahun 2011, nilai total ekspor non migas di tahun 2012 menunjukkan penurunan sebesar 5.52%. Di samping itu, pasar Timur Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi emerging market ekspor non migas Indonesia juga tengah mengalami permasalahan politik dan keamanan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara-negara negara tersebut yang berdampak pada nilai impor mereka dari Indonesia. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|46

Sejalan dengan penurunan nilai ekspor non migas Indonesia ke sejumlah negara mitra dagang utama, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia mengalami kenaikan permintaan akan produk-produk ekspor non migas Indonesia terutama negara emerging market. Selama periode JanuariNovember 2012, negara-negara yang mengalami kenaikan permintaan yang cukup signifikan akan produk ekspor non migas Indonesia antara lain Australia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Pakistan, Kenya, Oman, Djibouti, Israel, Kolumbia, Yaman, dan Angola. Ekspor non migas Indonesia ke negara-negara tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat ditingkatkan mengingat terjadinya masalah perekonomian di kawasan Uni Eropa yang merupakan pasar tradisional dari produk ekspor non migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 10 Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market

Nilai (USD miliar) YAMAN

0.16 0.10

ANGOLA

65.00 1.38

PAKISTAN DJIBOUTI

Growth (%)

48.06

0.93 0.27 0.19

45.23

0.14 0.10

ALJAZAIR

0.21 0.16

OMAN

0.24 0.19

36.57 32.25 27.55 1.77

SAUDI ARABIA KOLUMBIA

1.43 0.17 0.14

22.34

REP.AFRIKA SELATAN KAMBOJA

24.01

1.65 1.41 0.29 0.26 Jan-Des 2012

16.72 12.85

Jan-Des 2011


3.2.2.3 Menuju pencapaian total ekspor Indonesia sebesar 1% dari GDP dunia (= USD 700M) dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan. Total Ekspor Indonesia 2012 Mencapai 1,01% Terhadap Total Ekspor Dunia.

Sejak tahun 2010, kontribusi ekspor Indonesia berhasil melampaui angka 1% terhadap total ekspor dunia, dan mencapai 1,06% di tahun 2012. Selama 2006-2012, kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor Dunia meningkat rata-rata 5,8% per tahun. Hal tersebut menandakan bahwa perdagangan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan Indonesia menjadi pasar yang lebih berdaya saing dengan negara-negara di dunia.


|47

Gambar 11 Kontribusi Ekspor Inodnesia terhadap Ekspor Dunia

Uraian Ekspor Dunia (USD Miliar) Ekspor Indonesia (USD Miliar) Pangsa Indonesia (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12,042.9 100.8 0.84

13,849.3 114.1 0.82

15,997.8 137.0 0.86

12,339.5 116.5 0.94

15,055.3 157.8 1.05

17,855.7 203.5 1.14

Trend (%) 2006-2012 17,855.7 6.0 190.0 12.1 1.06 5.8 2012

Sumber : BPS, Trademap (diolah)

3.2.2.4 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor Promosi Ekspor melalui Partisipasi pada Pameran Dagang Internasional.

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia melalui kegiatan promosi, Kementerian Perdagangan senantiasa berpartisipasi pada sejumlah kegiatan promosi dagang (pameran) internasional di sejumlah negara. Partisipasi pada kegiatan promosi ekspor ini melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia dengan beragam kategori produk. Dalam kepesertaannya di berbagai kegiatan dimaksud, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak meliputi sejumlah instansi terkait di pusat dan daerah, asosiasi pengusaha, BUMN, serta pihak swasta. Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan promosi dagang, berupa partisipasi pameran dagang dan penyelenggaraan instore promotion di luar negeri sebanyak 147 kegiatan yang terdiri atas: •

•

• •

Pelaksanaan Pameran Thaifex 2012.

Pameran luar negeri: 18 pameran dagang, antara lain yaitu MACEFItalia, The 22nd Communic Asia – Singapura, Hongkong Fashion Week 2012 – Hongkong, Index – UEA, CAEXPO – China, The Big Seven – Afrika Selatan, dll. Pameran Mandiri : 10 pameran dagang, antara lain yaitu Cairo Int'l Fair – Mesir, Alimentaria – Spanyol, Seoul Food & Hotel – Korea Selatan, Japan Fashion Week – Jepang, Import Shop Berlin – Jerman, dll. Instore Promotion: yaitu Instore Promotion Mitshukoshi – Jepang. Pameran Dagang ITPC sebanyak 118 pameran dagang antara lain adalah Pameran West Japan Import Fair 2012 – Jepang, Summer Fancy Food Show – Amerika Serikat, Import Export Show – Australia, Fish International Fair – Jerman, 88th Zagreb Int'l Autumn Fair – Kroasia, Artesanatos do Mundo – Brazil, dll

Pameran Thaifex yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Mei 2012 di Bangkok – Thailand ini merupakan salah satu pameran internasional terkemuka di kawasan Asia yang menampilkan produk makanan dan minuman termasuk di dalamnya produk halal, organik, jasa katering, layanan perhotelan, teknologi pangan, retail dan franchise. Selama pameran berlangsung, prospective kontak dagang yang diperoleh peserta Paviliun Indonesia sebesar US$. 4.563.804 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat dollar Amerika Serikat) dan 39 inquiry meningkat 12.34% dibandingkan dengan hasil transaksi pada tahun 2011 yaitu sebesar US$ 4.061.344 (empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat dollar Amerika Serikat) dan 16 inquiry.


|48

Keikutsertaan Indonesia ndonesia dalam Thaifex Tahun 2012 Pelaksanaan Vietnam Medi Pharm Expo 2012.

Pameran Vietnam Medi Pharm Expo 2012 merupakan pameran tahunan industri kesehatan Vietnam yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Vietnam dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Vietnam National Trade Fair and Advertising Company (Vine (Vinexad) xad) dan perusahaan publik Vimedimax Medi-Pharm. Medi Kementerian Perdagangan memfasilitasi 10 (sepuluh) produsen alat-alat alat kesehatan dan farmasi Indonesia. Pameran tahunan ini telah diselenggarakan untuk ke-12 ke kalinya dan diikuti oleh 200 perusahaan dari 25 n negara egara peserta lainnya antara lainnya Amerika Serikat, Jerman, Italia, Rusia, Singapura, Australia, Republik Korea, Jepang, Bangladesh, Thailand, dan Israel. Partisipasi pada tahun ini merupakan partisipasi Indonesia yang pertama kalinya, dengan harapan dap dapat at memberikan hasil yang baik di masa yang akan datang.

Keikutsertaan Indonesia dalam Vietnam Medi Pharm Expo 2012 Pelaksanaan China International Furniture Fair (CIFF) 2012

China International Furniture Fair (CIFF) merupakan pameran internasional tahunan yang diselenggarakan oleh China Foreign Trade Centre Centre,, dimana penyelenggaraan tahun 2012 merupakan penyelenggaraan yang ke ke-30. 30. Pameran ini merupakan salah satu pameran terbesar di China Tengah dan Asia untuk produk p furnitur, penutup lantai ((floor covering), ), dekorasi interior, ubin dan coating materials materials,, dapur dan kamar mandi, pencahayaan, lantai, produk seni, aksesoris, jasa desain interior, tekstil dan kain pelapis. Partisipasi Indonesia pada pameran CIFF merupakan meru hasil kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 195 m2, yang menampilkan produk furniture unggulan Indonesia dari 11 perusahaan. Selama Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|49

penyelenggaraan pameran, transaksi dagang yang diperoleh peserta dari Indonesia mencapai USD 1.070.520 (satu juta tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dollar Amerika Serikat) dengan rincian trial order dan order langsung sebesar USD 970.520 (sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dollar Amerika Serikat) dan nilai inquiry sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).

Keikutsertaan Indonesia dalam China International Furniture Fair (CIFF) 2012 Pelaksanaan The 8th Pelaksanaan World Food Moscow 2012

Pameran World Food Moscow 2012, yang diselenggarakan pada tanggal 17 - 20 September 2012 di Expocente, Moscow - Rusia, merupakan pameran terbesar industri makanan di Eropa, menampilkan 11 sektor makanan dan minuman yaitu memamerkan produk Meat and Poultry, Fish and Seafood; Fruit and Vegetables; Confectionery and Bakery; Groceries; Oils, Fats and Sauces; Frozen Product; Preservation; Dairy; Tea and Coffee; and Drinks. Kementerian Perdagangan menempati lahan seluas 72 m2 yang menampilkan produk unggulan dari 8 (delapan) perusahaan. Selama penyelenggaraan pameran, total estimasi transaksi yang berhasil dikumpulkan oleh peserta di paviliun Indonesia mencapai US$ 3.090.400 (tiga juta sembilan puluh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat).

Keikutsertaan Indonesia dalam World Food Moscow 2012 Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2012

Penyelenggaraan TEI ke-27 Tahun 2012, yang berlangsung pada tanggal 17 s.d. 21 Oktober 2012 bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta, dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kegiatan pembukaan TEI 2012 juga dilakukan penyerahan Penghargaan Primaniyarta kepada 33 pelaku ekspor berprestasi dari empat kategori yaitu Eksportir Berkinerja, Eksportir Pembangun Merek Global, UKM Ekspor dan Eksportir Pelopor Pasar Baru. Penghargaan Primaniyarta diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|50

Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2012, tercatat sebanyak 5.430 pembeli (buyers) mancanegara dari 95 negara yang hadir pada arena pameran. Buyers terbesar berasal dari Nigeria sebesar 11,27%, diikuti Malaysia 6,10%, India 4,11%, Amerika Serikat 4,11% dan Bangladesh 3,79%. Adapun jumlah transaksi yang berhasil diperoleh pada TEI 2012 mencapai USD 1,001 miliar dan berpotensi mendapatkan tambahan USD 2 miliar setelah melakukan pembahasan kontrak dengan Afrika Selatan untuk pembangunan gedung parlemen di benua Afrika. Sehingga total transaksi akan mencapai USD 3 miliar atau melampaui target USD 2 miliar yang ditetapkan pemerintah.

Penyelenggaran Trade Expo Indonesia Tahun 2012

3.2.2.5 Peningkatan Daya Saing Ekspor Daya Saing Produk Ekspor Indonesia

Secara umum, 10 komoditi utama ekspor Indonesia masih memiliki daya saing yang relatif tinggi di pasar global. Hal itu dapat dilihat dari nilai RCA yang berada di atas 1 kecuali untuk produk Elektronik dan Otomotif. Produk sawit, kakao, udang, karet, hasil hutan dan kopi Indonesia memiliki tingkat daya saing yang relatif tinggi di pasar internasional. Namun, daya saing produk elektronik dan otomotif Indonesia di pasar dunia menunjukkan trend yang meningkat. Tabel 12 Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK KARET SAWIT PRODUK HASIL HUTAN ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI

2007 9.8 7.9 6.2 7.9 7.8 1.6 2.0 1.0 0.9 0.6

Ekspor (USD Miliar) 2008 2009 2010 10.1 9.3 11.2 8.6 8.7 10.5 7.6 4.9 9.4 12.4 10.4 13.5 8.4 6.7 8.7 1.9 1.7 2.5 2.7 1.7 2.6 1.1 0.8 0.9 1.2 1.3 1.5 1.0 0.8 0.8

2011 13.3 10.8 14.4 17.3 8.9 3.3 3.0 1.2 1.1 1.0

2007 1.91 0.41 5.42 49.35 3.33 2.41 0.21 7.95 11.07 4.36

2008 1.82 0.42 5.69 47.76 3.27 2.40 0.26 8.09 11.81 5.27

RCA 2009 1.76 0.46 4.18 47.43 2.85 2.26 0.22 5.94 9.87 4.38

2010 1.68 0.42 5.35 43.13 3.73 2.49 0.25 5.16 9.31 3.20

2011 1.55 0.37 5.72 37.44 3.12 2.50 0.23 5.23 6.09 2.51

Sumber : BPS (diolah)

Upaya peningkatan Daya Saing Ekspor melalui pengamanan perdagangan

Dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan mempertahankan akses pasar ekspor, Kementerian Perdagangan melakukan tindakan pengamanan perdagangan melalui fasilitasi penanganan kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, bantuan teknis penanganan hambatan perdagangan dan penanganan kasus penipuan perdagangan. Selama periode ini, terdapat beberapa kasus yang telah dihentikan tuduhannya, masih dalam proses penanganan dan beberapa kasus yang dikenakan Bea Masuk. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|51

Penghentian penyelidikan subsidi oleh Otoritas Brazil (DECOM) terhadap produk Viscose Fiber Yarn asal Indonesia

Pada tanggal 12 September 2011 DECOM menginisiasi penyelidikan subsidi terhadap produk Viscose Fiber Yarn asal Indonesia dan isu subsidi yang dituduhkan yaitu Isu Fasilitas Investasi dan Rekstrukturisasi Mesin Tekstil. Berbagai upaya yang dilakukan Ditjen Daglu yaitu: 1. Melakukan konsultasi dengan DECOM sebelum dimulainya inisiasi penyelidikan pada tanggal 15 Agustus 2011 sehingga beberapa isu yang dituduhkan oleh DECOM menjadi tidak ada. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan perusahaan tertuduh untuk menjawab kuesioner. 3. Menyampaikan Concerns Pemerintah RI melalui pertemuan bilateral Mendag RI dengan Wamendag Brazil dalam pertemuan KTT ASEAN pada tanggal 14-19 November 2011. 4. Pertemuan Mendag RI dengan Mendag Brazil di Brasilia pada saat kunjungan misi dagang ke Brazil pada tanggal 13 Maret 2012 dan pertemuan Direktur DPP dengan Direktur DECOM untuk membahas lebih detail tuduhan subsidi. 5. Menghadiri Public Hearing yang dilakukan oleh DECOM pada tanggl 15 Mei 2012 di Brasilia; 6. Menyampaikan submisi post hearing kepada DECOM pada tanggal 20 Mei 2012 yang intinya (i) Penerapan double measures dumping dan subsidi tidak sesuai ketentuan WTO; (ii) Keabsahan petisioner dipertanyakan karena hanya mewakili kurang dari 25% dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan WTO sehingga penyelidikan tidak layak dilanjutkan. Pada tanggal 28 Agustus 2012 DECOM mengumumkan penghentian penyelidikan subsidi Viscose Fiber Yarn terhadap Indonesia karena petisioner tidak memenuhi persyaratan standing petisioner, sehingga ancaman hambatan perdagangan yang menganggu ekspor Indonesia sementara waktu dapat diatasi. Adapun ekspor Indonesia ke Brazil mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari US$ 49 Juta pada tahun 2008, menjadi US$ 108 Juta pada tahun 2011.

Penghentian Investigasi Anti Dumping Thailand untuk produk Coated Paper dan Paper Board

Pada tanggal 9 Juli 2012, Committee on Dumping and Subsidy dengan mempertimbangkan manfaat bagi industri domestik, konsumen dan kepentingan masyarakat, memutuskan untuk menghentikan investigasi dan menarik petisi Thai Paper Co.Ltd.

Penyelidikan Tuduhan Dumping-Circumvention terhadap Produk Footwear

Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang alas kaki akhirnya terbebas dari tuduhan praktik circumvention di Brasil. Keputusan penghentian penyelidikan anticircumvention tersebut dikeluarkan oleh Department of Commercial Defense (DECOM) Brasil dalam bentuk Final Determination pada 18 Juni 2012 yang lalu. Dalam proses penyelidikan, Brasil tidak menemukan adanya praktik circumvention yang dilakukan oleh perusahaan alas kaki Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah produk alas kaki Indonesia dikenakan tuduhan circumvention di Brasil. Salah satu upayanya antara lain dengan menyampaikan concern secara langsung ke Pemerintah Brasil melalui Menteri Perdagangan kedua Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|52

negara pada pertemuan bilateral di Brasilia tanggal 13 Maret 2012 membahas lebih detail mengenai tuduhan circumvention terhadap produk alas kaki tersebut. Selanjutnya, DECOM mengeluarkan hasil essential fact pada 14 Juni 2012, dan Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan untuk memperkuat hasil essential fact tersebut. Perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan praktik circumvention oleh DECOM terdiri dari 8 perusahaan dari Grup Nike dan 8 perusahaan dari Grup Adidas. Sebanyak 5 perusahaan diantaranya bahkan dipilih sebagai sampling on the spot verification oleh DECOM. Selama proses verifikasi berlangsung (2-17 April 2012), Kemendag ikut mengawasi untuk memastikan bahwa proses verifikasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan bebasnya produk alas kaki Indonesia dari tuduhan circumvention Brasil, maka perusahaan Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperluas pangsa pasarnya di Brasil atau bahkan di kawasan Amerika Latin. Beberapa kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard dalam proses penyelidikan

Dari beberapa kasus yang masih dalam proses penanganan, terdapat satu kasus yang perlu mendapatkan perhatian yakni kasus tuduhan dumping terhadap produk Biodiesel oleh Uni Eropa dimana saat ini Pemerintah Indonesia telah melaksanakan hearing dengan Otoritas Dumping Komisi Eropa (KE). Dalam hearing tersebut telah disampaikan beberapa concerns agar menjadi pertimbangan dalam proses penyelidikan anti dumping Biodiesel. Kementerian Perdagangan masih memonitor perkembangan kasus sekaligus melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Tabel 13 Daftar Kasus Tuduhan Dumping/Subsidi/Safeguard yang Dalam Proses Penyelidikan

No.

1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18.

Produk yang dituduh DUMPING Oil Country Tubular Goods Tertahannya produk Honey Acrylic Yarn All Fully Drawn or Fully oriented Yarn (review) Fiber Board Cut Sheet Paper Steel Wire Rods Biaxially Oriented Poly Propylene (BOPP) films Uncoated Writing/Printing Paper and Coated Writing/Printing Paper Polyethylene Terethalate (Review) Threaded tube or pipe cast fittings Biodiesel Steel Fasteners Bicyles SUBSIDI Uncoated Writing/Printing Paper and Coated Writing/Printing Paper

nisiasi

Negara Penuduh

28 Maret 2012 19 Juni 2012 2 ktober 2012 1 Maret 2012

Amerika Serikat Amerika Serikat Brazil ndia

11 November 2011 29 Juni 2012 26 Juni 2012 24 Juli 2012

ndia Jepang Malaysia Malaysia

10 November 2011

Pakistan

14 ebruari 2012

ni ropa

16 ebruari 2012

ni ropa

29 Agustus 2012 26 September 2012 26 September 2012

ni ropa ni ropa ni ropa

23 November 2011

Pakistan Sumber: Kemendag


|53

Kasus pengamanan perdagangan yang masih ditangani

Beberapa kasus pengamanan perdagangan lainnya yang sedang dalam penanganan adalah kasus hambatan teknis perdagangan antara lain yaitu Notice of Data Availability (NODA) oleh Amerika Serikat, Illegal Logging Prohibition Bill 2011 dan Plain Packaging of Tobacco Products oleh Australia, Environmental Labelling Trial oleh Perancis, Proposal to Introduce Plain Packaging of Tobacco Products in New Zealand, dan Amendments of Tobacco Products Directive oleh Uni Eropa.

Ketentuan Notice of Data Availability (NODA) oleh Amerika Serikat

Notice of Data Availability (NODA) Concerning Renewable Fuels Produced From Palm Oil Under the RFS Program dikeluarkan pada bulan Desember 2011 oleh Environmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Notice of Data Availability (NODA) merupakan analisis terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari palm oil yang digunakan sebagai bahan baku produk biodiesel dan renewable diesel berdasarkan program Renewable Fuel Standard (RFS). Hasil analisis EPA menyatakan bahwa biodiesel dan renewable diesel yang berbahan baku palm oil tidak memenuhi ketentuan minimum 20% ambang batas pengurangan emisi GRK (palm oil hanya berada pada level 11-17%) yang dipersyaratkan agar dapat dimasukkan ke dalam kategori bahan bakar terbarukan (renewable fuel) sesuai dengan program RFS. Kementerian Perdagangan pada bulan April 2012 menyampaikan tanggapan (submisi) atas hal ini yang ditujukan kepada H.E. Ron Kirk dari United States Trade Representatives (USTR). Isi submisi tersebut antara lain: 1. Concern Pemri terhadap dampak penerapan Clean Air Act (CAA) Section 211(o); 2. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dan penurunan gas rumah kaca; 3. Metodologi yang digunakan oleh EPA untuk menghitung pengurangan gas rumah kaca dalam minyak sawit menggunakan metode perhitungan yang disederhanakan, sehingga hasilnya kurang akurat; 4. Pemri menawarkan sebuah metodologi yang mempertimbangkan parameter produktifitas, pertimbangan lingkungan dan kemanusiaan. Terkait hal ini, EPA harus mempertimbangkan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien dibanding tanaman lainnya. 5. AS tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat perdagangan. Dalam hal ini NODA berpotensi melanggar beberapa ketentuan WTO, antara lain: Artikel 2.1, 2.2, 2.9 dan 2.12 TBT Agreement serta Artikel I:1 dan III:4 GATT 1994 Tim EPA pada bulan Oktober 2012 telah melakukan penelitian lapangan di perkebunan kelapa sawit milik PT. Musim Mas di Sorek, Provinsi Riau. Tim EPA merasa puas dengan hasil kunjungan, dimana dilihat pengelolaan lahan dan kerjasama dengan petani disekeliling dilakukan dengan baik. Demikian juga penggunaan methane capture telah mulai digunakan walaupun baru akan diwajibkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Pola kemitraan yang dikembangkan petani sekeliling mendapat apresiasi dan diharapkan pengembangan pola di atas dapat diterapkan diseluruh sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Sampai saat ini belum diketahui kapan keputusan EPA akan ditetapkan, EPA masih perlu mempelajari semua masukan. Sementara ini ekspor CPO Indonesia ke AS tetap bisa berjalan seperti biasa. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|54

Ketentuan Plain Pacakaging of Tobacco Products in Australia.

Kebijakan Plain Tobacco Packaging memuat ketentuan dimana memberlakukan kemasan polos dengan aturan yang seragam untuk seluruh rokok yang dipasarkan dan dijual di Australia. Berikut secara ringkas isi dari peraturan tersebut: 1. Melarang penggunaan merk dagang, logo, brand, nama produk / nama perusahaan, atau identifying mark pada kemasan maupun pada produk tembakaunya, atau 2. Menetapkan kondisi untuk menggunakan merk dagang, logo, brand, nama produk / nama perusahaan, atau identifying mark pada kemasan maupun pada produk tembakaunya; atau 3. Melarang penggunaan desain apapun pada kemasan maupun pada produk tembakaunya, atau 4. Menetapkan kondisi untuk menggunakan desain apapun pada kemasan maupun pada produk tembakaunya. 5. Bentuk dan warna kemasan yang seragam dengan warna kemasan hijau zaitun, tanpa ilustrasi, gambar, pola, gambar emboss, hiasan atau tambahan apapun. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan dunia usaha tentang isu regulasi tembakau di Australia dimana disepakati bahwa di dalam regulasi terdapat potensi pelanggaran WTO yaitu : 1. Adanya hambatan perdagangan yang tidak diperlukan (Article 2.2 TBT Agreement); 2. Terjadi pembebanan yang tidak dapat dibenarkan pada merk dagang (Article 20 TRIPS); 3. Terjadi persaingan yang tidak sehat, (Article 10 bis Paris Convention dan GIs pada Article. 22.2(b) TRIPS; 4. Regulasi mengurangi tingkat proteksi Geographical Indication di Australia (Article 24 TRIPS). Kementerian Perdagangan akan terus menindaklanjuti masalah ini agar rokok Indonesia yang dipasarkan di Australia tidak mendapatkan hambatan teknis sebagaimana ketentuan dalam kebijakan packaging ini.

Environmental Labelling Trial oleh Pemerintah Perancis.

Pemerintah Perancis telah meluncurkan program eco labeling untuk memandu konsumen tentang pengendalian dampak lingkungan dalam belanja sehari-hari kebutuhan mereka (Produk furniture, peralatan rumah tangga (listrik), bahan bangunan, produk perkantoran, Produk tekstil, produk pelumas, produk kertas, produk perawatan (pembersih, detergent), dan produk kebersihan (sabun, sampo), produk jasa. Program eco labeling ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang carbon footprint dan dampak lingkungan suatu produk untuk seluruh produk konsumen atau jasa yang dibelinya. Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dimana hasil dari FGD ini adalah sebagai berikut: 1. Penerapan ketentuan eco-labelling oleh Perancis terhadap produk yang akan dipasarkan di wilayah Perancis dapat menjadi hambatan perdagangan bagi berbagai produk impor dari Indonesia atau negara dunia ketiga lainnya; 2. Masih tingginya anggapan konsumen Perancis terhadap beberapa produk ekspor Indonesia baik berbentuk bahan baku, produk setengah jadi maupun barang jadi yang dianggap tidak berwawasan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|55

Proposal to Introduce Plain Pacakaging of Tobacco Products in New Zealand.

lingkungan (isu bio diversity dan deforestation), sehingga dikhawatirkan akan terjadi kondisi dimana produsen atau importir cenderung untuk tidak memilih bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi dalam rangka sertifikasi eco-labelling; 3. Belum jelasnya pengaturan tentang lembaga sertifikasi diluar Perancis yang dapat menerbitkan sertifikasi eco-labelling. Apakah produk impor hanya bisa disertifikasi oleh lembaga sertifikasi di Perancis. 4. Dalam hal ini, kiranya perlu dipertimbangkan untuk menyusun kerjasama kelembagaan khususnya di bidang standardisasi dalam upaya pengakuan lembaga sertifikasi di Indonesia oleh Perancis. 5. Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait yaitu: KBRI Perancis, Atase perdagangan Paris, dan Dunia usaha untuk menangani hambatan teknis ini. Tujuan dari regulasi ini adalah mengatur para produsen rokok yang akan memasarkan produknya di Selandia Baru untuk mengganti kemasan rokoknya dengan kemasan polos (putih). Untuk menerapkan regulasi ini Pemerintah Selandia Baru membuka konsultasi publik bagi Negaranegara mitra dagang sampai dengan 5 Oktober 2012. Sistematika penyampaian kosultasi telah diatur dalam bentuk form kuisioner sehingga responden yang akan menyampaikan submisi didorong untuk menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Selandia Baru. Isi dari RUU yaitu: 1. Menerapkan penggunaan kemasan polos atau keharusan menggunakan peringatan yang berbentuk gambar yang cukup besar pada kemasan dengan presentasi 90% di belakang dan 30% di depan kemasan; 2. Pemerintah Selandia Baru belum menerbitkan suatu draft tertentu karena mereka baru akan merancang draft tersebut setelah mempertimbangkan submisi-submisi yang masuk. Namun berdasarkan dokumen konsultasi yang mereka terbitkan, mereka bermaksud untuk mengadopsi regulasi kemasan polos di Australia secara utuh. Kementerian Perdagangan telah mengirimkan concern Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah New Zealand, yang isinya antara lain: 1. Proposal regulasi yang diajukan akan menciptakan hambatan terhadap perdagangan, dan berpotensi melanggar ketentuan WTO dimana persyaratan-persyaratan dalam consultation paper akan tidak konsisten dengan kewajiban internasional New Zealand berdasarkan aturan-aturan WTO yaitu ; Artikel 20 TRIPS Agreement, Artikel 17 TRIPS Agreement dan Artikel 2.2 TBT Agreement; 2. Proposal regulasi ini akan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik dalam hal ekspor produk rokok maupun HAKI terhadap merek dagang produk Indonesia. Dengan menghilangkan elemen merek dagang dan desain dari kemasan, regulasi ini akan menyulitkan konsumen dewasa untuk mengenali produk tembakau Indonesia dan akan mengurangi nilai dari merek dagang produk Indonesia. 3. Regulasi ini, yang diterapkan bersama dengan regulasi Display Ban, akan mempengaruhi kemampuan produk tembakau Indonesia untuk bersaing dan meningkatkan market share di New Zealand. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|56

Kementerian Perdagangan juga akan menjelaskan bahwa penerapan plain packaging masih belum jelas apakah aturan ini mampu mengurangi konsumsi tembakau secara umum hal ini perlu scientific evidence. New Zealand sebaiknya menunggu keputusan akhir WTO terhadap kebijakan plain packaging Australia yang secara substansi sama, sebelum menerapkan aturan yang serupa. Amandemen Tobacco Products Directive (2001/37/EC) oleh Eropa.

Komisi Uni Eropa berencana melakukan amandemen Tobacco Products Directive (2001/37/EC). Rencana ini dibuat dengan tujuan antara lain untuk mengurangi konsumsi rokok terutama pada penduduk berusia antara 25-34 tahun. Rencana amandemen direktif ini berisi antara lain mengenai pengaturan labeling, peringatan kesehatan pada kemasan serta aditif yang digunakan sebagai campuran tembakau. Hal ini mendapat keberatan dari Asosiasi Pembuat Cerutu Eropa yaitu dalam hal: - Penggunaan kemasan polos atau keharusan menggunakan peringatan yang berbentuk gambar yang cukup besar pada kemasan; - Larangan memajang produk tembakau pada gerai-gerai penjualan; - Pembatasan presentase maksimal kandungan flavor pada produk. Kementerian Perdagangan telah menyampaikan kepada DG of Trade European Commission dan DG Health and Consumers (DG SANCO) bahwa: a. Isu positive/negative list of ingredients, Indonesia berpandangan bahwa cengkeh (clove) seharusnya dimasukkan ke dalam positive list, ataupun dikeluarkan dari negative list, dengan pertimbangan bahwa ingredient yang digunakan tidak untuk menarik minat merokok pada generasi muda; b. Bahwa produk tembakau Indonesia sangat unik yaitu penambahan cengkeh pada produk tembakaunya yang disebut dengan kretek. Oleh sebab itu di dalam TPD tidak membedakan antara rokok konvensional dengan rokok kretek. Untuk itu rokok kretek harus dibedakan atau masuk dalam kategori “produk khusus”; c. Terkait dengan regulasi yang mewajibkan kemasan polos untuk produk tembakau, Indonesia meminta agar dalam regulasi tetap memperbolehkan branding dan labeling untuk membedakan produk dan tidak menyesatkan konsumen.

3.2.2.6 Pengembangan Produk Ekspor dan Citra Skor Dimensi Ekspor Indonesia pada tahun 2012 sebesar 45,73.

Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melalui peringkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yang disusun oleh Simon Anholt. Indeks tersebut merupakan hasil penggabungan dari sejumlah dimensi yang dianggap berpengaruh terhadap branding suatu negara, yakni pariwisata, ekspor, pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat. Pada tahun 2012, Skor dimensi ekspor Indonesia adalah sebesar 45,73 dengan menduduki peringkat 39 dari 50 negara yang disurvey. Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakan akumulasi dari jawaban responden atas beberapa atribut yang terkait dengan persepsi Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|57

masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia. Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan kontribusi Indonesia terhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal (country of origin) terhadap keinginan masyarakat global untuk membeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara. Pada survey yang dilakukan di tahun 2012, Mesir merupakan negara dengan opini paling baik untuk citra Indonesia. Selain Mesir, Indonesia juga mendapatkan peringkat yang baik dari beberapa negara emerging market antara lain Afrika Selatan, Argentina, India, Mexico dan Turki. Sementara itu, negara yang memberikan respon paling buruk terhadap citra Indonesia adalah China dan Australia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, hanya Indonesia dan Thailand yang menunjukkan peningkatan pada skor dimensi ekspor, dimana Malaysia relatif stabil dan Singapura menunjukkan penurunan skor untuk dimensi ekspornya. Penayangan Nation Branding Indonesia di stasiun televisi internasional.

Terkait dengan peningkatan citra Indonesia di mata dunia, di tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah melakukan sejumlah upaya, antara lain pembuatan materi iklan televisi (television commercial/TVC) untuk Nation Branding serta penempatan materi TVC tersebut ke beberapa media elektronik internasional, yakni CNN, BBC, CNBC, AXN, dan Bloomberg. Melalui TVC Nation Branding tersebut, divisualisasikan informasi-informasi tentang keberagaman potensi yang dimiliki Indonesia dengan gaya bahasa yang promotif dalam mempertahankan citra positif dan persepsi yang kuat di mata para pelaku usaha luar negeri (buyer) bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang potensial untuk melakukan kemitraan perdagangan serta menyebarkan informasi tentang kebijakan perdagangan Indonesia yang didukung dengan testimonials, statements dan success stories dari para buyer yang telah berhasil memulai dan mengembangkan kemitraan perdagangan dengan pelaku usaha Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah menimbulkan daya tarik bagi pelaku usaha internasional (buyer) untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi dan citra positif Indonesia yang pada akhirnya akan mendorong minat mereka untuk bermitra dagang dengan Indonesia.

3.2.2.7 Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan Diplomasi perdagangan internasional dilakukan multitrack strategy.

Dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional dilakukan multitrack strategy melalui forum multilateral, regional, dan bilateral dengan tujuan untuk membuka akses pasar dan memperkuat pasar 58omestic. Target yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah 221 hasil perundingan perdagangan internasional. Dari Januari sampai Desember 2012, Kementerian Perdagangan telah menghasilkan 260 hasil perundingan berupa: Agreement, kesepakatan kerja sama komoditi, Mutual Recognition Agreement, Memorandum of Understanding, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, dan dokumen perundingan lainnya.


|58

3.2.2.7.1 Kerja Sama Multilateral Diplomasi perdagangan di forum WTO.

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dilakukan melalui kerja sama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO). Selain mengikuti sidangsidang regular, Kementerian Perdagangan juga melakukan beberapa penanganan hambatan industri Indonesia di perdagangan internasional melalui diplomasi perdagangan di forum WTO, antara lain: 1. Pemerintah Indonesia menyampaikan concern-nya pada sidang Komite Technical Barriers to Trade (TBT) bulan Maret-Juni 2012, dan bulan Mei 2012 melalui submisi yang ketiga kepada Dubes Brazil di Jakarta, terkait Brazil Draft Resolution No. 112, tahun 2010 (Dokumen G/TBT/N/BRA/407) tentang tingkat maksimum kadar tar, nikotin, dan karbon yang diizinkan pada produk rokok. Aturan ini dianggap tidak sesuai dengan aturan dalam TBT Agreement serta dapat menimbulkan unnecessary barriers to trade bagi perdagangan anggota; 2. Pada pertemuan Bilateral The 15th Meeting of The Sub Working Group on Palm Oil Bilateral Cooperation on Commodities Between Indonesia and Malaysia, tanggal 15-16 Februari 2012, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk merumuskan aspek hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan Uni Eropa untuk produk Crude Palm Oil (CPO), dan membawanya ke Komite TBT-WTO. 3. Indonesia menegaskan keikutsertaan sebagai "pihak ketiga" bersama 23 negara lainnya dalam proses konsultasi di WTO antara Ukraina dan Australia, untuk kasus tobacco plain packaging bill. Kasus ini terkait dengan peraturan Australia yang bernama Plain Packaging Act, mengenai larangan produsen rokok menampilkan logo produk, label, dan merek dagang yang sebelumnya dianggap atraktif dan membuat jumlah perokok muda di Australia bertambah. Peraturan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan WTO tentang hak kekayaan intelektual yang menghambat teknis perdagangan. 4. Sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di WTO bermula dari diberlakukannya peraturan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act di AS. Atas keputusan tersebut, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan Panel ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body– DSB) atas dasar AS melanggar ketentuan WTO mengenai National Treatment Obligation yang tercantum dalam TBT Agreement Pasal 2.1 TBT. Dalam panel WTO pada September 2011, Indonesia dimenangkan WTO lantaran lembaga tersebut beranggapan rokok kretek dan rokok mentol adalah produk sejenis (like products) dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Tak puas dengan keputusan tersebut, pemerintah AS mengajukan banding ke WTO pada 5 Januari 2012. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) kembali memenangkan posisi Indonesia dalam kasus rokok kretek dengan Amerika Serikat (AS). Keputusan tersebut berdasar laporan Appellate Body (AB) pada 4 April 2012 yang menyatakan bahwa AS melanggar ketentuan WTO dan kebijakan AS dianggap sebagai bentuk diskriminasi dagang. Hasil banding yang dikeluarkan AB tersebut mempertegas keputusan panel WTO Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|59

sebelumnya yang memutuskan pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dengan ketentuan WTO, yakni Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement. Keputusan ini juga mencegah aturan yang diterapkan Pemerintah AS ditiru negara lain, termasuk negara-negara tujuan ekspor utama rokok kretek Indonesia.

3.2.2.7.2 Kerja Sama ASEAN ASEAN Economic Community (AEC.)

Sebagai negara kepulauan yang berpenduduk terbesar di ASEAN dan dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Negara anggota lainnya, namun sama seperti negara anggota lainnya, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk tetap berupaya keras untuk mengimplementasikan seluruh komitmen AEC Blueprint, termasuk merumuskan kebijakan yang dapat memastikan pelaku usaha memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN ini. Indonesia juga menekankan implementasi keempat pilar AEC Blueprint secara proporsional, khususnya pilar Pembangunan Ekonomi yang Merata (equitable economic development) yang didukung dengan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan program yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi. Indonesia meminta perhatian khusus tentang hal ini karena apabila tidak ditangani dengan benar akan mengurangi efektivitas pilar lainnya dan mengancam keberlangsungan AEC 2015. Pada tahun 2012 scorecard Indonesia sebesar 82% yaitu dari 50 measures yang perlu dipenuhi, hanya 41 measures berhasil dicapai. Dari 9 measures yang belum dilaksanakan oleh Indonesia, 2 diantaranya terkait Rules of Origin (RoO) yang akan diselesaikan akhir bulan Februari 2013 dan ratifikasi yang dijadwalkan selesai pada kuartal I 2013, dan tujuh (7) measures lainnya merupakan initiative bersama ASEAN yang harus diselesaikan oleh masing-masing working group atau komite ASEAN, bukan individual country. Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) telah berupaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam memenuhi target pembentukan AEC 2015 yang merekomendasikan beberapa hal penting seperti: (i) Sosialisasi AEC kepada berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri; (ii) Pengembangan Program Prioritas Integrasi AEC dengan fokus pada kegiatan, proyek dan inisiatif yang harus terwujud pada atau sebelum tahun 2015; (iii) Menyusun mekanisme yang berkaitan dengan upaya menghapus/mengurangi hambatan non-tarif; (iv) Menerapkan prakarsa Equitable Economic Development (EED) secara efektif, serta (v) Menyusun mekanisme trade review dan policy dialogue sebagai upaya evaluasi atas berbagai kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Pertemuan juga membahas pandangan masingmasing negara mengenai batas waktu terbentuknya AEC pada tahun 2015. Pokok bahasan ini telah diputuskan lebih lanjut oleh para Pemimpin ASEAN pada Pertemuan KTT ASEAN bulan November 2012. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|60

Manfaat yang bisa dirasakan oleh Indonesia Selama empat dekade, ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif. Manfaat yang dapat dirasakan Indonesia adalah adanya tren menuju perbaikan atas iklim investasi yang kondusif dan daya saing nasional yang terindikasi dari meningkatnya nilai FDI yang masuk ke Indonesia dan nilai ekspor Indonesia baik ke ASEAN maupun dunia. Dapat dikatakan bahwa upaya Indonesia untuk berkomitmen melaksanakan AEC Blueprint secara langsung mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai reformasi, perbaikan dan pembangunan daya saing. Kesungguhan Indonesia untuk mengimplementasikan komitmen AEC Blueprint di dalam negeri tampak dari keinginan Pemerintah yang sungguh-sungguh dengan menerbitkan Inpres yang menginstruksikan sektor terkait untuk melakukan pembenahan guna meningkatkan daya saing seiring dengan diimplementasikannya AEC Blueprint tersebut. Penandatangan Memorandum of Understanding Among The Governments of the participating member states of ASEAN on The Second Pilot Project for The Implementation of a Regional SelfCertification System.

Pada tanggal 29 Agustus 2012, di Kamboja, telah dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding Among The Governments of the participating member states of ASEAN on The Second Pilot Project for The Implementation of a Regional Self-Certification System. Nota Kesepahaman mengenai Sistem Sertifikasi Mandiri ini bertujuan membantu para eksportir yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah, untuk menerbitkan Sertifikasi Asal Barang (SKA) secara mandiri, sehingga mempercepat dan mempermudah proses administrasi ekspor ke negara ASEAN, serta mengurangi biaya tinggi dalam proses pengurusan dokumen ekspor.

Penandatangan Memorandum of Understanding Among The Governments of the participating member states of ASEAN on The Second Pilot Project for The Implementation of a Regional Self-Certification System. Penandatanganan Protocol ASEAN-China.

Pada tanggal 17 November 2012, di Kamboja, telah dilaksanakan penandatangan Protocol to incorporate technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary measures into the agreement on trade in goods of the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the Association of southeast Asian Nations and the People's Republic of China. Tujuan penandatangan ini adalah untuk Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|61

memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang antara pihak-pihak terkait dengan memastikan bahwa peraturan, standar, dan prosedur penilaian yang ada tidak menimbulkan hambatan perdagangan. Selain itu juga telah ditandatangani Third protocol to amend the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast Asian Nation and the People's Republic of China mengenai perubahan struktur kelembagaan yang memonitor ACFTA dari "ASEAN-China Trade Negotiating Committee" (AC-TNC) menjadi "ASEANChina Joint Committee" (AC-JC). 3.2.2.7.3 Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya APEC Ministerial Meeting.

Rangkaian pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) berlangsung di Rusia pada tanggal 5-6 September 2012. Pertemuan membahas agenda Supporting for the Multilateral Trade System dan empat agenda prioritas APEC tahun 2012, yakni: Trade and Investment Liberalization, Regional Economic Integration (REI), Strengthening Food Security, Establishing Reliable Supply Chain, dan Fostering Innovative Growth. Para Menteri APEC menyepakati AMM Statement beserta lampiran yang meliputi isu-isu sebagai berikut: (i) APEC model chapter on transparency for RTAs/FTAs; (ii) towards reliable supply chains; (iii) recommendations of the innovation technology dialogue on nanotechnologies for energy efficiency, outcome of the APEC International Education Conference “shaping education within APEC”; dan (iv) Investing in Human Capital, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan. 1.

Supporting for the Multilateral Trading System. Para Menteri APEC telah membahas perkembangan terakhir dari perundingan Doha dan sepakat untuk mencari pendekatan baru guna memecahkan kebuntuan. Beberapa ekonomi sepakat agar perhatian diberikan pada low hanging fruits khususnya di bidang fasilitasi perdagangan. Indonesia menekankan bahwa low hanging fruit harus difokuskan pada kesepakatan yang memberi manfaat khususnya bagi Negara berkembang dan Least Developed Countries atau LDCs. Indonesia menekankan perlunya penyempurnaan syarat dan prosedur aksesi bagi LDCs.

2.

Accelerating Trade and Investment Liberalization, Regional Economic Integration. Agenda ini membahas tiga hal yang merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Para Menteri Perdagangan tahun 2012 di Kazan, yaitu the APEC List of Environmental Goods, Sustainable growth and development, Next generation on trade and investment issues, Strengthen investment cooperation in APEC. a) The APEC List of EGs. Sesuai kesepakatan para Pemimpin APEC pada tahun 2011 di Honolulu, APEC diminta menyusun Daftar Produk Barang Lingkungan (Environmental Good List atau EGs List) dengan beberapa pemahaman yakni: (i) produk dalam daftar dimaksud akan diturunkan Tarif Bea Masuknya maksimal menjadi 5% pada tahun 2015; (ii) kesepakatan tidak mempengaruhi hak, posisi maupun hasil perundingan di WTO; (iii) kesepakatan ini disusun dengan memperhatikan prinsipLaporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|62

prinsip APEC yaitu non-binding, voluntary, dan konsensus, serta dengan mempertimbangkan kondisi situasi perekonomian masing-masing; (iv) kesepakatan ini bersifat tidak mengikat secara hukum namun akan berlaku secara MFN (Most Favored Nation). Masalah utama adalah mencapai pemahaman bersama mengenai daftar yang credible baik dari sudut pandang lingkungan maupun komersial. Para Menteri tidak meng-endorsed melainkan merekomendasikan 54 produk barang lingkungan untuk didiskusikan dan dibahas lebih lanjut pada tingkat Leaders. b) Next Generation on Trade and Investment Issues (NGTI). Dalam hal ini, para Menteri anggota ekonomi APEC sepakat untuk terus melanjutkan kegiatan dari kesepakatan NGTI tahun 2011 yaitu meningkatkan kesempatan UKM untuk berpartisipasi dalam rantai produksi global dan meningkatkan inovasi melalui penciptaan iklim kebijakan yang baik. Dalam hal ini para Menteri APEC menyepakati untuk membuat panduan yang dapat dijadikan salah satu referensi bagi ekonomi APEC melakukan evaluasi dan penerapan kebijakan untuk memaksimalkan kapasitas inovasi. Selain itu, para Menteri juga sepakat untuk meng-endorsed Annex A dari Joint Statement AMM mengenai APEC Model Chapter on Transparency for Regional Trade Agreements/Free Trade Agreements. Model Chapter ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Ekonomi APEC yang akan atau sedang merundingkan sebuah RTA/FTA. c) Strengthening Investment Cooperation in APEC. Para Menteri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong transparansi kebijakan guna meningkatkan arus investasi di kawasan Asia Pasifik, utamanya kebijakan di bidang investasi. Disepakati juga untuk melanjutkan implementasi APEC Investment Facilitation Plan (IFAP), termasuk dibentuknya suatu proyek/mekanisme untuk mengukur capaian-capaian IFAP yang telah dilakukan sejauh ini. d) Integrasi Ekonomi Regional. Pada agenda ini Indonesia menyampaikan perkembangan prakarsa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada kerja sama ASEAN dan menekankan perlunya pengembangan konsep Equitable Economic Development dalam kerjasama APEC untuk menjembatani perbedaan pembangunan maupun kesempatan pelaku usaha dalam upaya menarik manfaat dari berbagai pencapaian APEC. 3.

Establishing Reliable Supply Chains. Para Menteri memberi perhatian khusus pada upaya peningkatan konektivitas kawasan (supply chains connectivity) serta upaya pencapaian target supplychains connectivity (SC) initiative, yaitu peningkatan performa supply-chains di kawasan Asia Pasifik melalui penurunan biaya, waktu, dan ketidakpastian sebesar 10% pada tahun 2015. Disepakati mengenai perlunya pendekatan yang lebih sistematis untuk mencapai target peningkatan kinerja mata rantai suplai serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan lalu lintas barang. Dalam kaitan ini, Indonesia mengedepankan peningkatan konektifitas dalam negeri yang diarahkan oleh MP3EI. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|63

4.

Intensive Cooperation to Foster Innovative Growth. Indonesia bersama para Menteri lainnya sepakat mengenai pentingnya upaya pengembangan SDM berbasis teknologi dan inovasi, termasuk kalangan UKM. Para Menteri juga sependapat untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut melalui (i) program akreditasi, pertukaran pelajar dan peneliti; (ii) peningkatan kesehatan untuk ibu, bayi, dan anak-anak; dan (iii) pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Indonesia juga menyambut baik inisiatif pembentukan Public Private Partnership dalam bidang inovasi guna memperluas peran dan keterlibatan sektor swasta, dengan tetap memperhatikan kesiapan dan kapasitas setiap Ekonomi APEC.

Suasana Sidang APEC 2012 International Tripartite Rubber Council (ITRC.)

Tiga produsen karet utama dunia adalah negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC). Tujuan ITRC adalah menjaga harga pada level yang remuneratif bagi produsen dan mengatasi ketidakseimbangan supply-demand karet alam yang menyebabkan harga menurun, melalui dua mekanisme: Supply Management Scheme (SMS) dan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council (ITRC) di Phuket, Thailand pada tanggal 12 Desember 2012 menyepakati untuk mengurangi supply karet alam di pasar internasional melalui percepatan replanting dan peningkatan konsumsi domestik karet alam. Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat untuk menerapkan skema pengurangan volume ekspor karet sebesar 300.000 ton yang diberlakukan sejak Oktober 2012-Maret 2013. Selain itu juga telah disepakati pembentukan pasar karet regional.

3.2.2.7.4 Kerja Sama Bilateral Penandatanganan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Pakistan.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian antara Indonesia dan Pakistan, Pada tanggal 3 Februari 2012 di Jakarta, telah ditandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Pakistan. Persetujuan Perdagangan Preferential akan memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia, antara lain: Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|64

1. Adanya dasar hukum untuk pelaksanaan aturan pengurangan dan/atau penghapusan bea kepabeanan secara sepihak atau bersama-sama terhadap 220 tariff lines offer list Indonesia kepada Pakistan dan 313 tariff lines offer list Pakistan kepada Indonesia; 2. Adanya kemudahan dalam memperoleh tarif preferensial dari Pakistan, antara lain untuk produk edible palm oil Indonesia sebesar 15% dari Margin of Preference (MoP) pada tarif MFN Pakistan, sehingga produk edible palm oil Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dengan produk edible palm oil Malaysia; 3. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha Indonesia dan Pakistan, terutama di bidang ekspor dan impor; 4. Pulihnya kinerja ekspor Indonesia ke Pakistan yang sempat mengalami penurunan karena kalah bersaing dari negara-negara yang terlebih dahulu memiliki Persetujuan Perdagangan Preferensial dengan Pakistan.

Penandatanganan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Pakistan Penandatanganan MoU antara Indonesia – Ekuador.

Pada tanggal 19-25 Juni 2012 di Quito, Ekuador, telah dilaksanakan penandatangan MoU antara Indonesia dan Ekuador. MoU ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, serta mengembangkan kerja sama ekonomi timbal balik yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Ekuador dan Indonesia sepakat untuk dapat menjadi pintu gerbang ekspor bagi kawasan wilayah Amerika Latin, Asia Tenggara dan Asia Timur. Kedua pemimpin sepakat mengembangkan kerja sama di beberapa bidang, seperti bidang investasi dan perdagangan, energi dan pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim, serta bidang kebudayaan dan people to people contact.


|65

Penandatanganan MoU antara Indonesia - Ekuador MoU between Ministry of Trade (MoT) of the Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Trade and Tourism (Mincetur) of the Republic of Peru on Trade Promotion Activities.

Pada tanggal 10 Juli 2012 di Jakarta, telah dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding between Ministry of Trade (MoT) of the Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Trade and Tourism (Mincetur) of the Republic of Peru on Trade Promotion Activities. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang promosi perdagangan antara kedua Negara, hal ini dilihat dari perkembangan investasi perusahaan minuman soft drink Peru di Jakarta, dan beberapa tawaran investasi kepada Indonesia pada sektor perikanan Peru untuk Fish Meat, Fish industry, dan alih teknologi.

Penandatanganan MoU antara Indonesia - Peru MoU antara Indonesia – Kamboja.

Pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kamboja, telah dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Beras dengan Menteri Senior & Menteri Perdagangan Kamboja. Dalam MoU ini, pemerintah Kamboja berkomitmen menyediakan pasokan beras tambahan bagi Indonesia, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan Indonesia. Penyediaan beras maksimal 100ribu ton/tahun selama 4 tahun dengan syarat harga yang lebih murah dari negara-negara lain.


|66

Penandatanganan MoU antara Indonesia – Kamboja Nota Kesepakatan antara Indonesia – Viet Nam.

Pada tanggal 17-18 September 2012, di Jakarta, telah dilaksanakan penandatangan Nota Kesepakatan antara Indonesia – Viet Nam. Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan Pemerintah Viet Nam memperpanjang masa penyediaan beras untuk Indonesia dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan Indonesia, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi pasokan, kebutuhan, produksi di kedua negara dan tingkat harga beras internasional.

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Indonesia – Viet Nam

3.2.2.7.5 Perundingan Perdagangan Jasa ASEAN Agreement on Movement of Natural Person.

Dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil, pada tanggal 19 November 2012, di Kamboja, telah ditandatangani Perjanjian Perpindahan Tenaga Kerja (Movement of Natural Person) ASEAN. Tujuan Agreement ini adalah: Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|67

1) Menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan perpindahan tenaga kerja di antara Negara anggota ASEAN. 2) Memfasilitasi perpindahan tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN. 3) Membangun prosedur yang transparan dan efisien dalam aplikasi formalitas keimigrasian terkait izin tinggal sementara dari tenaga kerja di mana perjanjian ini berlaku. 4) Melindungi integritas perbatasan negara anggota dan melindungi tenaga kerja domestik dan tenaga kerja permanen di dalam teritori negara anggota.

Penandatanganan ASEAN Agreement on Movement of Natural Person ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8.

ASEAN telah menyelesaikan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 pada tahun 2012. Threshold AFAS Paket 8 dengan total jumlah subsektor yang diintegrasikan sebanyak 80 subsektor, dengan komitmen: 1. Mode 1 (cross border supply) dan Mode 2 (consumption abroad) adalah None. 2. Mode 3 (commercial presence) dengan Foreign Equity Participation (FEP) sebesar 70% (untuk sektor Priority Integration Sectors yaitu Komunikasi dan Computer Related Services, Kesehatan, dan Pariwisata); dan FEP 51% (untuk sektor Logistik dan Non-Priority Integration Sectors seperti jasa bisnis, konstruksi, transportasi, pendidikan). Pada AFAS Paket 8 Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 86 subsektor, di mana baru sebanyak 58 subsektor yang telah dapat memenuhi komitmen sebagaimana poin di atas, sementara sisanya sebanyak 28 subsektor belum. Kesulitan yang dihadapi sektor domestik adalah untuk pemenuhan komitmen FEP di Mode 3, di mana regulasi/ketentuan mengenai FEP masih dibatasi pada besaran 49%, serta beberapa sektor sebagian besar pelaku usahanya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .


|68

3.2.3

Sasaran Strategis 3: Reformasi Birokrasi dan Good Governance

3.2.3.1 Terwujudnya Kemendag yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikatornya adalah indeks persepsi korupsi (Program Inisiatif Anti Korupsi dan Survei Integritas) min. 5 besar. Sasaran Reformasi Birokrasi.

Sasaran khusus reformasi birokrasi di lingkungan Perdagangan RI mencakup 8 area perubahan, sebagai berikut: 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) : terbangunnya

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai. Penataan Peraturan Perundang-undangan: tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Penataan dan Penguatan Organisasi: Meningkatnya eferktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Penataan Tatalaksana: terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur : diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya, terwujudnya profil kompetensi untuk masing – masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat mengenai profil kompetensi individu sesuai dengan uraian tugasnya, sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dan berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel. Penguatan Pengawasan : tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang handal dan terpercaya. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.

Pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan juga telah menandatangani Komitmen Pimpinan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan verifikasi lapangan reformasi birokrasi oleh Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, dengan hasil nilai akhir kesiapan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah 67 atau berada pada level 3. Peringkat ke-2 dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong setiap Kementerian/Lembaga/Pemda membangun sistem antikorupsi yang lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2012. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|69

Untuk penilaian tahun 2012, Kementerian Perdagangan mendapat Peringkat 2 dengan nilai 7,49 dari 18 Kementerian yang turut dinilai oleh KPK. Pencapaian ini merupakan peningkatan dari tahun lalu dimana Kementerian Perdagangan hanya memperoleh peringkat 7 dengan nilai 5,61. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan Survei Integritas, Kemendag tahun 2012 masuk ke dalam 10 besar dengan nilai 5,61. Dengan capaian ini dapat dilihat bahwa Kementerian Perdagangan mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi dan upaya-upaya untuk mendukung hal tersebut secara kontinyu akan dilaksanakan untuk menciptakan Kemendag yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Perdagangan.

No. 5 Tahun dicanangkan dan Wilayah Kementerian

Menteri Perdagangan, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) di lingkungan Kemendag pada tanggal 9 Oktober 2012

3.2.3.2 Terwujudnya laporan keuangan Kemendag sesuai dengan SAP targetnya WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi dan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Goverment), Kementerian Perdagangan perlu mengambil langkah khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyelenggarakan akutansi dan menyusun Laporan Keuangan (LK). Komitmen Kementerian Perdagangan untuk dapat menyajikan suatu Laporan Keuangan (LK) yang handal, transparan dan akuntabel telah didukung oleh seluruh entitas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hasil dari proses itu dapat terlihat dari telah diperolehnya Opini Wajar Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

|70

Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2009, 2010 dan yang terakhir adalah untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 3.2.3.3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kemendag. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) dengan predikat B

Pengukuran kinerja instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2012 memperoleh nilai B, dengan kata lain bahwa kinerja Kementerian Perdagangan terkait perencanaan dan pelaksanaan program dinilai baik dan menunjang pencapaian Visi dan Misi dari Kementerian.

3.2.3.4 Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi. Mempertahankan pencapaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan penilaian dokumen SAKIP mencapai “B”.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP tersebut, Kemendag melakukan upaya-upaya antara lain proses reviu yang dilakukan dengan melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan untuk memberikan keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akutansi Instansi dan LK telah disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) untuk selanjutnya hasil reviu dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Statement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri. Selain itu langkah pendampingan terhadap satuan kerja terkait dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan dilakukan simultan sepanjang tahun untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat penyusunan Laporan Keuangan. Hasil dari proses tersebut adalah dengan pencapaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Kemendag T.A 2011.

3.2.3.5 Terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome). Evaluasi Kinerja Organisasi

Untuk mewujudkan organisasi yang berbasis kinerja telah dilakukan penilaian terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan sesuai dengan Premenpan Nomor 19/M.PAN/11/2008, yang meliputi 8 aspek penilaian yaitu kepemimpinan, perencanaan, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses dan pencapaian hasil. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2012, secara keseluruhan kinerja Kementerian Perdagangan termasuk dalam kategori baik dengan nilai komponen tertinggi terdapat pada aspek organisasi dan perencanaan.


|71

3.2.3.6 Penerapan sistem manajemen SDM yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, Program S2/S3 bagi 100 Kementerian Perdagangan membuka kesempatan yang seluas-luasnya orang pegawai setiap bagi para pegawai yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang S2/S3. Pada tahun tahun 2012 sebanyak 112 orang pegawai telah melanjutkan sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari 112 orang pegawai tersebut, sebanyak 50 pegawai mendapat tugas belajar ke luar negeri seperti di Australia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, Korea, dan Brunei Darussalam. Sedangkan 62 pegawai lainnya mendapat tugas belajar linkage (twinning program) di Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung pengembangan SDM juga melaksanakan program pelatihan / kursus bahasa inggris bagi pegawai Kementerian Perdagangan untuk mencapai skor TOEFL minimal 600.


|72

BAB 4. LANGKAH KEDEPAN

Kebijakan perdagangan Indonesia mendorong perekonomian Indonesia.

di

tahun

2012

berhasil

Target kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri tercapai dengan baik. Fokus pembangunan perdagangan ke depan diprioritaskan pada peningkatan daya saing produk ekspor non migas, peningkatan jaringan distribusi dan penguatan pasar domestik.


|73

4.1. Prioritas Pembangunan Perdagangan 2013 Fokus prioritas pembangunan perdagangan tahun 2013.

Terkait dengan isu-isu di bidang perdagangan, baik nasional maupun yang bersifat global serta realita tantangan pembangunan perdagangan saat ini dan masa mendatang, maka dalam konteks pembangunan nasional di bidang perekonomian, fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan sesuai yang tercantum RPJM Nasional 2010-2014 diarahkan pada: 1) Peningkatan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor; dan 2) Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, dan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

Arah kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian Perdagangan tahun 2013.

Kegiatan lain sektor perdagangan yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan tahun 2013 yang tidak termasuk kegiatan prioritas nasional maupun prioritas bidang akan menjadi kegiatan prioritas Kementerian Perdagangan. Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP 2013, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”, yang diimplementasikan kedalam 4 pilar pembangunan: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment, Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pada tahun 2013 adalah: “Mendorong Terwujudnya Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat.” Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perdagangan, Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 akan difokuskan pada penguatan tiga pilar utama, meliputi: (1) stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri; (2) ekspor dan kerjasama internasional; dan (3) reformasi birokrasi dan good governance, dengan semangat hilirisasi, substitusi impor, dan perlindungan konsumen.

4.2. Program dan Indikator Kinerja 2013 No 1

2

Indikator Sasaran Peningkatan Akses Pasar Pertumbuhan Ekspor Non migas Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin2011: 89 ijin) Jumlah ijin UPP (INATRADE) Jumlah Online Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 2011 : 21 ijin) Jumlah ijin UPP (INATRADE) Jumlah Online Waktu Penyelesaian

Target 2013 13,5 % - 14,5 % 43% – 47% 53%-60%

81 ijin 1 hari 19 ijin 4 hari


|74

3

4 5

Peningkatan daya saing ekspor RCA >1 komoditi HS 6 (1996)

590 – 605 komoditi

Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional Jumlah hasil perundingan internasional

241

Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Koefisien Variasi Harga (KVH) Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri Rasio KVH provinsi dan nasional

5-9% <1 1,5-2,5

6

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

65 BPSK

7

Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)

3,26


|75

BAB 5 PENUTUP

Bayang – bayang krisis Ekonomi Dunia Tidak Kunjung Memudar, Perekonomian Dunia Kedepan Semakin Menantang, Strategi Perdagangan menentukan posisi perekonomian Indonesia di Kancah Dunia


|76

Tiga langkah Kementerian Perdagangan ke depan.

Kementerian Perdagangan ke depan, dalam mengantisipasi perlambatan perekonomian global akan fokus pada diversifikasi pasar ekspor, penguatan daya saing produk Indonesia dan penguatan pasar dalam negeri. Tiga langkah atau jurus ini akan semakin diperkuat dan menjadi fokus Indonesia dalam mengantisipasi dampak krisis terhadap perdagangan dunia. Langkah penguatan pasar dalam negeri, menekankan hal ini juga perlu menjadi prioritas mengingat dengan populasi 245 juta jiwa Indonesia adalah pasar yang besar dan potensial. Hal ini telah dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Daya beli masyarakat Indonesiapun akan meningkat seiring dengan pertumbuhan PDB yang relatif lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jika Indonesia mampu memanfaatkan pasar dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga. Langkah diversifikasi pasar, sejauh ini berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan pemerintah sudah sejalan dengan arah perkembangan peta perdagangan dunia.


|77

LAMPRAN

Lampiran I NERACA PERDAGANGAN INDONESIA PERIODE 2008-2012 No.

URAIAN 2008

I.

II.

IV.

2011

2012

JAN-DES 2011 2012

Perub. % 12/11

Trend % 08-12

- Ekspor

137.020,4

116.510,0

157.779,1

203.496,6

190.031,8

203.496,6

190.031,8

-6,62

12,88

- Migas - Non Migas

29.126,3 107.894,2

19.018,3 97.491,7

28.039,6 129.739,5

41.477,0 162.019,6

36.977,3 153.054,6

41.477,0 162.019,6

36.977,3 153.054,6

-10,85 -5,53

13,39 12,83

- Impor

129.197,3

96.829,2

135.663,3

177.435,6

191.691,0

177.435,6

191.691,0

8,03

14,97

30.552,9 98.644,4

18.980,7 77.848,5

27.412,7 108.250,6

40.701,5 136.734,0

42.564,2 149.126,8

40.701,5 136.734,0

42.564,2 149.126,8

4,58 9,06

15,33 14,91

Total Perdagangan

0,21

13,89

266.217,7

213.339,3

293.442,4

380.932,2

381.722,8

380.932,2

381.722,8

- Migas - Non Migas

59.679,2 206.538,6

37.999,0 175.340,2

55.452,3 237.990,1

82.178,6 298.753,6

79.541,5 302.181,3

82.178,6 298.753,6

79.541,5 302.181,3

-3,21 1,15

14,41 13,81

7.823,1

19.680,8

22.115,8

26.061,1

-1.659,2

26.061,1

-1.659,2

-106,37

-

-1.426,6 9.249,7

37,6 19.643,2

626,9 21.488,9

775,5 25.285,5

-5.587,0 3.927,8

775,5 25.285,5

-5.587,0 3.927,8

-820,42 -84,47

-13,59

- Migas - Non Migas

III.

2009

Nilai : Juta US$ 2010

- Neraca - Migas - Non Migas

Sumber : BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan )


| 78

Lampiran II Ekspor 10 komoditi utama Periode 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NEGARA

TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK KARET SAWIT PRODUK HASIL HUTAN ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI SUB TOTAL LAINNYA EKSPOR NON MIGAS

2008

10.144,9 8.640,7 7.637,3 12.375,6 8.363,9 1.885,5 2.728,5 1.070,9 1.206,7 991,5 0 55.045,4 52.848,7 107.894,2

2009

9.264,0 8.677,4 4.912,8 10.367,6 6.679,4 1.736,1 1.725,0 845,2 1.338,5 824,0 0 46.370,0 51.121,7 97.491,7

2010

11.224,0 10.549,8 9.373,3 13.469,0 8.746,8 2.501,8 2.565,2 939,9 1.494,4 814,3 0 61.678,5 68.061,0 129.739,5

2011

13.256,8 10.840,7 14.352,2 17.261,2 8.922,8 3.301,9 3.040,0 1.161,7 1.136,0 1.036,7 0 74.310,0 87.709,6 162.019,6

JAN - DES

2012

12.468,4 10.727,4 10.475,2 17.602,2 8.798,3 3.524,6 4.727,1 1.206,5 833,1 1.249,5 0 71.612,3 81.442,3 153.054,6

Trend (%) Perub. %

2011

2012

13.256,8 10.840,7 14.352,2 17.261,2 8.922,8 3.301,9 3.040,0 1.161,7 1.136,0 1.036,7 0 74.310,0 87.709,6 162.019,6

12.468,4 10.727,4 10.475,2 17.602,2 8.798,3 3.524,6 4.727,1 1.206,5 833,1 1.249,5 0 71.612,3 81.442,3 153.054,6

08-12

12/11

8,01 6,77 18,58 12,91 3,99 20,85 18,13 5,72 -8,65 7,17

-5,95 -1,04 -27,01 1,98 -1,40 6,74 55,50 3,86 -26,66 20,53

10,49 15,08 12,83

-3,63 -7,15 -5,53



| 79

Lampiran III EKSPOR 10 KOMODITI POTENSIAL PERIODE 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NEGARA

KULITPRODUK KULIT PERALATAN MEDIS TANAMAN OBAT MAKANAN OLAHAN MINYAK ATSIRI IKAN PRODUK PERIKANAN KERAJINAN PERHIASAN REMPAH-REMPAH PERALATAN KANTOR SUB TOTAL LAINNYA EKSPOR NON MIGAS

2008

176,3 171,4 9,4 2.692,4 147,1 895,4 570,6 1.068,8 292,6 75,6 0 6.099,6 101.794,5 107.894,2

2009

121,1 197,5 11,8 2.785,4 90,6 864,3 568,8 1.191,8 245,4 68,7 0 6.145,5 91.346,3 97.491,7

2010

123,8 230,8 18,9 3.358,3 124,7 1.075,7 614,3 1.456,5 417,0 89,9 0 7.509,9 122.229,6 129.739,5

2011

137,8 225,9 14,0 4.246,1 161,0 1.277,9 659,6 2.593,5 459,0 119,4 0 9.894,2 152.125,3 162.019,6

JAN - DES

2012

133,9 246,2 8,9 4.499,3 134,2 1.544,9 696,1 2.888,5 672,1 111,5 0 10.935,7 142.118,9 153.054,6

Trend (%)

2011

2012

137,8 225,9 14,0 4.246,1 161,0 1.277,9 659,6 2.593,5 459,0 119,4 0 9.894,2 152.125,3 162.019,6

133,9 246,2 8,9 4.499,3 134,2 1.544,9 696,1 2.888,5 672,1 111,5 0 10.935,7 142.118,9 153.054,6

08-12

Perub. % 12/11

-4,11 8,96 0,63 15,59 3,98 15,97 5,61 31,86 25,72 14,23

-2,84 9,00 -36,08 5,96 -16,66 20,89 5,54 11,37 46,44 -6,63

17,87 12,50 12,83

10,53 -6,58 -5,53



| 80

Lampiran IV PERKEMBANGAN EKSPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN PERIODE 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) Trend (%) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NEGARA

REP.RAKYAT TIONGKOK JEPANG AMERIKA SERIKAT INDIA SINGAPURA MALAYSIA KOREA SELATAN THAILAND BELANDA TAIWAN PILIPINA AUSTRALIA JERMAN HONGKONG ITALIA VIETNAM SPANYOL SAUDI ARABIA INGGRIS REP.AFRIKA SELATAN SUB TOTAL LAINNYA EKSPOR NON MIGAS

2008

2009

2010

2011

2012

08-12

JAN - DES 2011

2012

Perub. % 12/11

Peran. % 2011

Perub. % 2012

7.787,2 13.795,3 12.531,1 7.060,9 10.104,6 5.984,5 4.660,3 3.214,5 3.881,2 2.901,2 2.051,4 2.107,5 2.465,2 1.808,8 1.864,3 1.672,8 1.665,3 1.191,9 1.546,9 623,9

8.920,1 11.979,0 10.470,1 7.351,4 7.947,6 5.636,4 5.174,3 2.598,4 2.902,9 2.875,5 2.356,8 1.711,6 2.326,2 2.111,8 1.651,1 1.453,9 1.830,5 956,2 1.431,5 484,5

14.080,9 16.496,5 13.326,5 9.851,2 9.553,6 7.753,6 6.869,7 4.054,4 3.682,1 3.252,3 3.117,0 2.363,4 2.983,3 2.501,4 2.370,0 1.945,8 2.328,7 1.167,3 1.693,2 680,7

21.595,6 18.330,1 15.684,2 13.279,0 11.113,4 9.200,1 7.565,8 5.242,5 5.076,3 4.205,1 3.678,4 3.078,5 3.304,2 3.215,2 3.168,3 2.272,7 2.427,9 1.430,1 1.719,7 1.413,9

20.864,1 17.231,2 14.590,9 12.446,7 10.550,9 8.471,1 6.684,6 5.490,2 4.586,0 4.094,1 3.688,0 3.358,5 3.074,9 2.633,7 2.277,0 2.256,5 2.069,3 1.773,5 1.696,8 1.650,3

33,05 9,09 7,34 18,83 4,31 12,58 11,64 19,39 9,34 11,28 17,57 16,40 8,25 12,43 11,09 11,02 7,43 12,72 3,75 35,21

21.595,6 18.330,1 15.684,2 13.279,0 11.113,4 9.200,1 7.565,8 5.242,5 5.076,3 4.205,1 3.678,4 3.078,5 3.304,2 3.215,2 3.168,3 2.272,7 2.427,9 1.430,1 1.719,7 1.413,9

20.864,1 17.231,2 14.590,9 12.446,7 10.550,9 8.471,1 6.684,6 5.490,2 4.586,0 4.094,1 3.688,0 3.358,5 3.074,9 2.633,7 2.277,0 2.256,5 2.069,3 1.773,5 1.696,8 1.650,3

-3,39 -5,99 -6,97 -6,27 -5,06 -7,92 -11,65 4,72 -9,66 -2,64 0,26 9,10 -6,94 -18,09 -28,13 -0,71 -14,77 24,01 -1,34 16,72

13,33 11,31 9,68 8,20 6,86 5,68 4,67 3,24 3,13 2,60 2,27 1,90 2,04 1,98 1,96 1,40 1,50 0,88 1,06 0,87

13,63 11,26 9,53 8,13 6,89 5,53 4,37 3,59 3,00 2,67 2,41 2,19 2,01 1,72 1,49 1,47 1,35 1,16 1,11 1,08

88.918,5 18.975,6 107.894,2

82.169,7 15.322,0 97.491,7

110.071,5 19.668,0 129.739,5

137.001,0 25.018,6 162.019,6

129.488,0 23.566,6 153.054,6

13,46 9,68 12,83

137.001,0 25.018,6 162.019,6

129.488,0 23.566,6 153.054,6

-5,48 -5,80 -5,53

84,56 15,44 100,00

84,60 15,40 100,00

Sumber : BPS (diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan)


| 81

Lampiran V EKSPOR NON MIGAS MENURUT SEKTOR PERIODE 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) Trend (%) Perub. % NO

NEGARA

NON MIGAS I. II. III. IV.

PERTANIAN INDUSTRI PERTAMBANGAN LAINNYA

2008

2009

2010

2011

2012

08-12

12/11

JAN - DES 2011

2012

Perub. % 12/11

Peran. % 2012 (Jan-Des)

107.894,2

97.491,7

129.739,5

162.019,6

153.054,6

12,83

-5,53 162.019,6

153.054,6

-5,53

100,00

4.584,6 88.393,5 14.906,2 9,9

4.352,8 73.435,8 19.692,3 10,8

5.001,9 98.015,1 26.712,6 9,9

5.165,8 122.188,7 34.652,0 13,0

5.570,7 116.135,2 31.329,9 18,7

5,77 11,13 22,76 15,71

7,84 5.165,8 -4,95 122.188,7 -9,59 34.652,0 43,49 13,0

5.570,7 116.135,2 31.329,9 18,7

7,84 -4,95 -9,59 43,49

3,64 75,88 20,47 0,01



| 82

Lampiran VI PERKEMBANGAN IMPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN PERIODE 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) Trend (%) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NEGARA

2008

2009

2010

2011

2012

08-12

JAN - DES 2011

2012

Perub. % 12/11

Peran. % 2011

Perub. % 2012

REP.RAKYAT TIONGKOK JEPANG AMERIKA SERIKAT THAILAND SINGAPURA KOREA SELATAN MALAYSIA AUSTRALIA TAIWAN JERMAN INDIA VIETNAM BRASILIA HONGKONG PERANCIS KANADA FEDERASI RUSIA ARGENTINA ITALIA INGGRIS

14.947,9 14.864,7 7.731,5 6.269,9 11.095,6 4.792,4 3.931,2 3.980,5 2.713,9 3.058,8 2.510,3 567,9 1.375,4 2.365,1 1.678,2 1.871,4 1.240,4 613,8 999,0 1.066,7

13.491,4 9.810,5 7.037,6 4.570,8 9.236,6 3.807,8 3.184,2 3.374,1 2.008,3 2.362,0 2.084,9 478,2 1.086,9 1.697,2 1.622,8 924,2 438,0 653,5 725,8 844,0

19.688,0 16.910,7 9.299,4 7.420,6 10.053,3 5.593,0 4.521,8 4.092,9 2.956,4 2.986,1 2.696,0 1.108,3 1.717,5 1.856,9 1.317,8 1.108,4 904,9 941,2 909,1 937,0

25.456,4 19.321,0 10.697,0 10.248,3 10.548,4 7.440,9 5.745,4 5.173,6 3.854,3 3.381,1 3.979,2 2.311,7 1.898,0 2.463,1 1.970,5 2.015,7 1.285,8 1.579,1 1.218,0 1.173,4

28.963,2 22.721,5 11.468,9 11.297,5 10.637,8 8.301,5 6.321,1 5.078,5 4.206,5 4.178,2 4.016,5 2.570,2 1.970,9 1.929,4 1.895,1 1.810,3 1.777,3 1.750,2 1.522,1 1.365,8

21,63 16,49 12,83 21,96 0,49 19,35 16,65 9,58 16,51 10,32 17,19 58,34 13,62 -0,35 4,47 7,39 19,68 34,69 14,57 8,59

25.456,4 19.321,0 10.697,0 10.248,3 10.548,4 7.440,9 5.745,4 5.173,6 3.854,3 3.381,1 3.979,2 2.311,7 1.898,0 2.463,1 1.970,5 2.015,7 1.285,8 1.579,1 1.218,0 1.173,4

28.963,2 22.721,5 11.468,9 11.297,5 10.637,8 8.301,5 6.321,1 5.078,5 4.206,5 4.178,2 4.016,5 2.570,2 1.970,9 1.929,4 1.895,1 1.810,3 1.777,3 1.750,2 1.522,1 1.365,8

13,78 17,60 7,22 10,24 0,85 11,57 10,02 -1,84 9,14 23,57 0,94 11,18 3,84 -21,67 -3,83 -10,19 38,22 10,83 24,97 16,40

18,62 14,13 7,82 7,50 7,71 5,44 4,20 3,78 2,82 2,47 2,91 1,69 1,39 1,80 1,44 1,47 0,94 1,15 0,89 0,86

19,42 15,24 7,69 7,58 7,13 5,57 4,24 3,41 2,82 2,80 2,69 1,72 1,32 1,29 1,27 1,21 1,19 1,17 1,02 0,92

SUB TOTAL LAINNYA IMPOR NON MIGAS

87.674,7 10.969,7 98.644,4

69.438,8 8.409,7 77.848,5

97.019,4 11.231,2 108.250,6

121.760,9 14.973,1 136.734,0

133.782,2 15.344,6 149.126,8

15,11 13,29 14,91

121.760,9 14.973,1 136.734,0

133.782,2 15.344,6 149.126,8

9,87 2,48 9,06

89,05 10,95 100,00

89,71 10,29 100,00



| 83

Lampiran VII IMPOR MENURUT GOLONGAN BARANG EKONOMI PERIODE 2008 – 2012 (Nilai : Juta US$) Trend (%) Perub. % NO

URAIAN

TOTAL IMPOR I. II. III.

BARANG KONSUMSI PENOLONG BARANG MODAL

2008

2009

2010

2011

2012

129.197,3 96.829,2 135.663,3 177.435,6 191.691,0 8.303,7 6.752,6 99.492,7 69.638,1 21.400,9 20.438,5

9.991,6 13.392,9 13.408,6 98.755,1 130.934,3 140.127,6 26.916,6 33.108,4 38.154,8

08-12

12/11

JAN - DES 2011

2012

Perub. % Peran. % 12/11

2012 (Jan-Des)

14,97

8,03 177.435,6 191.691,0

8,03

100,00

17,86 14,07 17,81

0,12 13.392,9 13.408,6 7,02 130.934,3 140.127,6 15,24 33.108,4 38.154,8

0,12 7,02 15,24

6,99 73,10 19,90



| 84

Lampiran VIII PASAR TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2011 NO I

PROV/KAB/KOTA

NO.

NAMA PASAR

Prov. ACEH

1

Kota Banda Aceh

1

Pasar Atjeh Phase II

2

Kab. Aceh Tenggara

2

Pasar Pajak Pagi

3

Pasar Lawe Deski, Desa Lawe Deski, Kec. Babul Makmur

4

Pasar Lambaro Tahap II

5

Pasar Lampakuk

6

Pasar Indrapuri Kec. Indrapuri

7

Pasar Sibreh, Desa Reuhat Tuha, Kec. Sukamakmur

8

Pasar Bale Atu Takengon

3

4

Kab. Aceh Besar

Kab. Aceh Tengah

9 5 II

Kab. Aceh Utara

Pasar Paya Ilang, Kec. Bebesan

10

Pasar Terpadu Lhoksukan

Prov. SUMATERA UTARA

6

Kab. Humbang Hasundutan

11

Pasar Doloksanggul

7

Kab. Asahan

12

Pasar Bhakti Kisaran, Asahan

8

Kab. Deli Serdang

13

Pasar Bakaran Batu Kec.Lubuk Pakam

9

Kota Gunung Sitoli

14

Pasar Soliga Gunungsitoli Kec. Ilir Kec. Gunungsitoli

15

Pasar Ikan Desa Olora, Kec. Gunung Sitoli Utara

16

Pasar Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Desa Nazalou Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa

10

Kota Binjai

17

Pasar Tavip

11

Kota Medan

18

Pasar Kapuas, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan

12

Kab. Karo

19

Pasar Tigabinanga, Kec. Tigabinanga

20

Pasar Tiganderket, Kec. Tiganderket

21

Pasar Kutabuluh, Kec. Kutabuluh

22

Pasar Selat (Percontohan)

III 13 IV

Prov. RIAU Kab. Kepulauan Meranti

Panjang

Kec.

Tebing

Tinggi

Prov. KEPULAUAN RIAU Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

| 85

NO 14

V 15 VI 16 VII

PROV/KAB/KOTA Kab. Bintan

NO.

NAMA PASAR

23

Pasar Kawal

24

Pasar Berdikari Kijang

25

Pasar Tani Desa Tuapaya

26

Pasar Laskar Pelangi Kec. Gantung (Percontohan)

27

Pasar Padang Tepong Kec. Ulu Musi

Prov. BANGKA BELITUNG Kab. Belitung Timur Prov. SUMSEL Kab. Empat Lawang Prov. BENGKULU

17

Kota Bengkulu

28

Pasar Kota Bengkulu (Percontohan)

18

Kab. Rejang Lebong

29

Pasar Desa Kampung Melayu, Kec. Bermani Ulu

30

Pasar Desa Curup, Kel. Jalan Baru, Kec. Curup

31

Pasar Semuli Jaya Kec. Abung Semuli

32

Pasar Sinar Harapan Kec. Sungkai Barat

33

Pasar Kota Negara Kec. Sungkai Utara

34

Pasar Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja

35

Pasar Simpang Propa Kec. Abung Selatan

36

Pasar Bumi Daya Kec. Palas

37

Pasar Sukatani, Desa Sukatani, Kec. Kalianda

38

Pasar Sumber Agung, Desa Sumber Agung Kec. Way Sulan

39

Pasar Kertosari, Desa Kertosari, Kec. Tanjungsari

40

Pasar Sripendowo. Desa Sripendowo, Kec. Ketapang

41

Pasar Bandar Rejo, Desa Bandarejo Kec. Natar

42

Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo

43

Pasar Pangkul Kec. Wonosobo

44

Pasar Sri Kuncoro Kec. Semaka

45

Pasar Air Naningan Kec. Air Naningan

46

Pasar Padang Cermin, Kec. Padang Cermin

47

Pasar Trimulyo, Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng

48

Pasar Pasar Baru, Kec. Kedondong

49

Pasar Pasalaran Plered Cirebon (Percontohan)

VIII 19

20

21

22

IX 23

Prov. LAMPUNG Kab. Lampung Utara

Kab. Lampung Selatan

Kab. Tanggamus

Kab. Pesawaran

Prov. JAWA BARAT Kab. Cirebon


| 86

NO

PROV/KAB/KOTA

24

Kab. Indramayu

25

Kab. Kuningan

NO.

NAMA PASAR

50

Pasar Karangampel (Percontohan)

Kec.

51

Pasar Cibingin Kec. Cibingin

52

Pasar Ciwaru Kec. Ciwaru

53

Pasar Cilebak Kec. Cilebak

Karangampel

26

Kota Depok

54

Pasar Cisalak, Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis

27

Kab. Bogor

55

Pasar Cikereteg, Desa Cidereum, Kec. Caringin

56

Pasar Petir Kec. Petir (Percontohan)

57

Pasar Sukajaya Kec. Carenang

58

Pasar Baru Cilegon ( Kranggot ) Kec. Jombang

59

Pasar Jatisari Kec. Kebumen

60

Pasar Prembun Kec. Prembun (Percontohan)

61

Pasar Karanganyar Kec. Karanganyar

X

Prov. BANTEN

28

Kab. Serang

29 XI 30

Kota Cilegon Prov. JAWA TENGAH Kab. Kebumen

31

Kab. Boyolali

62

Pasar Cepogo Kec. Cepogo (Percontohan)

32

Kab. Kendal

63

Pasar Boja Kec. Boja (Percontohan)

33

Prov. Jawa Tengah

64

Pasar Bulu Kota Semarang

34

Kab. Semarang

65

Pasar Getasan Kec. Getasan

66

Pasar Bedono Kec. Jambu

35

Kota Surakarta

67

Pasar Turisari Kec. Banjarsari (Percontohan)

36

Kab. Sukoharjo

68

Pasar Bekonang Kec. Mojolaban (Percontohan)

69

Pasar Sentolo (Percontohan)

70

Pasar Pon, Kepanjenlor Kec. Kepanjen Kidul (Percontohan)

XII 37 XIII

Prov. D.I. YOGYAKARTA Kab. Kulonprogo

Desa

Salamrejo

Kec.

Sentolo

Prov. JAWA TIMUR

38

Kota Blitar

39

Kab. Lamongan

71

Pasar produk peternakan Sukomulyo Kec. Lamongan

40

Kab. Bondowoso

72

Pasar Tamanan, Kec. Tamanan

73

Pasar Mempawah (Percontohan)

XIV 41 XV

Prov. KALBAR Kab. Pontianak Prov. KALTENG Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

| 87

NO 42 XVI

PROV/KAB/KOTA Kab. Kapuas

Kab. Barito Kuala

44

Kab. Banjar

XVII

Prov. GORONTALO

45

Kab. Pohuwato

XVIII

NAMA PASAR

74

Pasar "Blok R" Kuala Kapuas

75

Pasar Baru (Percontohan)

76

Pasar Martapura Kec. Martapura Kota

77

Pasar Popayato

78

Pasar Dengilo

79

Pasar Kayubulan, Kec. Limboto

80

Pasar Telaga, Kec. Telaga

Prov. KALSEL

43

46

NO.

Kab. Gorontalo

Marabahan

Kec.

Marabahan

PROV. SULUT

47

Kab. Bolmongtim

81

Pasar Modayag, Kec. Modayag

48

Kab. Bolmongsel

82

Pasar Soguo, Desa Soguo, Kec. Bolaang Uki

49

Kab. Minahasa Selatan

83

Pasar Tumpaan, Desa Tumpaan, Kec. Tumpaan

50

Kab. Minahasa Utara

84

Pasar Dimembe, Desa Dimembe, Kec. Dimembe

51

Kab. Kep. Sangihe

85

Pasar Towo'e, Kel. Sawang Bendar, Kec. Tahuna

52

Kab. Kep. Talaud

86

Pasar Melonguane, Kec. Melonguane

53

Kab. Sitaro

87

Pasar Ulu Siau Kec. Siau Timur

88

Pasar Balehumara Kec. Tagulandang

89

Pasar Winenet, Kelurahan Winenet, Kota Bitung

90

Pasar Papusungan, Kec. Lembeh Selatan

91

Pasar Tandurusa, Kec. Aertembaga

92

Pasar Pintukota, Kec. Lembeh Utara

93

Pasar Soni Kec. Dampal Selatan

94

Pusat Pameran Produk Dalam Negeri (Kawasan Maccini Sombala, Kec. Talamatih)

95

Pasar di Kota Parepare

96

Pasar Marina Beach, Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang (lanjutan Tahun 2011)

54

Kota Bitung

XIX

Prov. SULTENG

55

Kab. Tolitoli

XX

Prov. SULSEL

56

Prov. Sulawesi Selatan

57

Kab. Bantaeng

58

Kab. Luwu

97

Pasar Belopa

59

Kab. Siddenreng Rappang

98

Pasar Amparita Tahap II Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

| 88

NO

60

61

PROV/KAB/KOTA

Kab. Enrekang

NO.

NAMA PASAR

99

Pasar Rappang

100

Pasar Empagae

101

Pasar Cakke Kel. Lakawan Kec. Anggeraja

102

Pasar Moroangin

103

Pasar Curio

104

Pasar Malua

Kab. Pinrang

Pasar Sentral Pinrang Kec. Watang Sawitto 105

62

63

64

65

Kota Parepare

Kab. Sinjai

Kab. Wajo

Kab. Bone

106

Pasar Kuliner Kec. Ujung

107

Pasar UKM-PKL Kec. Ujung

108

Pasar Samaenre, Kec. Sinjai Selatan

109

Pasar Matajang. Kec. Bulupoddo

110

Pasar Solo Kec. Bola

111

Pasar Kampiri Kec. Pammana

112

Pasar Kaluku Kec. Pirumpanua

113

Pasar Lajokka, Kec. Tanasitolo

114

Pasar Kadai Kec. Mare

115

Pasar Pattiro Kec. Dua Bocoe

116

Pasar Awang Tangka Kec. Kajuara

117

Pasar Taccipi Kec. Ulaweng

66

Kab. Barru

118

Pasar Takalasi Kec. Balusu (Percontohan)

67

Kab. Pangkajene Kepln

119

Pasar Mandalik

68

Kab. Gowa

120

Pasar Bu'rung - Bu'rung Kec. Pattalasang

121

Pasar Bontoramba Kec. Bontonompo Selatan

122

Pasar Sapaya Kec. Bungaya

123

Pasar Bone-Bone Kec. Bone-Bone

124

Pasar Sabbang, Kec. Sabbang

125

Pasar Wara, Kec. Wara Selatan

126

Pasar Telluwanua, Kec. Telluwanua

69

70

Kab. Luwu Utara

Kota Palopo

71

Kab Maros

127

Pasar Camba Tobonggae, Kec Camba

72

Kab. Jeneponto

128

Pasar Turatea, Kel. Empoang, Kec. Binamu

73

Kab. Takalar

129

Pasar Sentral, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

| 89

NO XXI

PROV/KAB/KOTA

NO.

NAMA PASAR

Prov. SULAWESI BARAT

74

Kab. Mamasa

130

Pasar Mamasa (Percontohan)

75

Kab. Majene

131

Pasar Sentral Tahap II (Percontohan)

132

Pasar Pallang- Pallang, Kec. Sendana

133

Pasar Tammeroddo Kec. Tammerodo Sendana

134

Pasar Salutambung, Kec. Ulumanda

135

Pasar Deking, Kec. Malunda

136

Pasar Tubo, Kec. Tubo Sendana

137

Pasar Sirindu, Kec. Pamboang

138

Pasar Campalagian, Desa Bonde Kec. Campalagian

139

Pasar Tinambung, Kec. Tinambung

140

Pasar Tasiu, Desa Tasiu, Kec. Kalukku

141

Pasar Topore, Desa Topore, Kec. Papalang

142

Pasar Ranomeeto, Ranomeeto

143

Pasar Tiakur Kota Tiakur

144

Gudang I dan II di Maluku Tenggara Barat (Saumlaki)

145

Pasar Layeni, Kec. TNS

146

Pasar Hitu, Kec. Lihitu

147

Pasar Binaya, Kec Kota Masohi

148

Pasar Galala, Kota Tidore Kepulauan

149

Pasar Yadnya Desa Blahbatuh

76

77

XXII 78 XXIII 79

80

Kab. Polewali Mandar

Kab. Mamuju

PROV. SULTRA Kab. Konawe Selatan

Prov. Maluku

Kab. Maluku Tengah

Prov. MALUKU UTARA

81

Prov. Maluku Utara

82 XXVI

Kota

Bangun

Kec.

Prov. MALUKU

XXIV

XXV

Desa

Prov. BALI Kab. Gianyar Prov. NTB

83

Kota Mataram

150

Pasar Mandalika Kec. Sandubaya (Percontohan)

84

Kab. Lombok Tengah

151

Pasar Kuta, Kec. Pujut

XXVII

Prov. NTT

85

Kab. Sabu Raijua

152

Pasar Sabu Raijua (Percontohan)

86

Kab. Flores Timur

153

Pasar Lamawalang, Kec. Larantuka

154

Pasar Boru, Kec. Wulang Gitang Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2012

| 90

NO

PROV/KAB/KOTA

NO.

NAMA PASAR

87

Kab. Manggarai Barat

155

Pasar Wenakeng

XXVIII Prov. PAPUA 88

Kab. Waropen

156

Pasar Uri Distrik Waropen Bawah

89

Kab. Jayapura

157

Pasar Distrik Yapsi, Kampung Bumi Sahaja

90

Kab. Jayawijaya

158

Pasar Wouma Kec. Wamena

159

Pasar Wosi, Kel Wosi, Kec Manokwari Barat

Prov. PAPUA BARAT 91

Kab. Manokwari TOTAL

159

UNIT

Keterangan : Jumlah pasar yang dibangun sebanyak 137 pasar non percontohan, 20 pasar percontohan, 1 unit gudang, 1 unit Pusat Pameran Produk Dalam Negeri.


| 91

LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2012

Recommend Documents