LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA / DAERAH PADA PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
Nomor: LAPLAP- 20/PW26/1/201 20/PW26/1/2012 2 Tanggal: 18 Januari 2012 2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012 TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat disusun dan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah agar menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik dan benar. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja instansinya sebagai wujud akuntabilitas
kepada
para
stakeholders.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, yang terdiri dari kinerja program yang diukur dengan indikator hasil (outcome) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran (output). Dalam kerangka paradigma baru tersebut, LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan pertanggungjawaban dari Rencana Kinerja (Renja), atau dalam operasionalisasinya disebut dengan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012, yang berisi 3 program dengan 39 indikator outcome. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada tahun 2012 adalah 107,97%, atau termasuk kategori “memuaskan”. Capaian kinerja tersebut diperoleh melalui tiga strategi pengawasan: pre-emptive, preventif dan represif
yang
dilaksanakan
melalui
kegiatan
audit/assurance
dan
non
audit/consulting (pengembangan sistem, sosialisasi, kajian dan lain-lain). Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target program maupun yang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 KATA PENGANTAR
i
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”
tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang. Pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2012 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua, baik bidang teknis maupun bagian tata usaha serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Jayapura, Januari 2013 Kepala Perwakilan, ttd Ketut Suadnyana Merada NIP 19560416 197802 1 001
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI halaman
KATA PENGANTAR .......................................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................................
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................
V
BAB
PENDAHULUAN ..........................................................................
1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .............................
1
B. Aspek Strategis Organisasi......................................................
3
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi...............................
5
D. Struktur Organisasi...................................................................
6
E. Sistematika Penyajian..............................................................
8
BAB
I
II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... 10 A. Rencana Strategis 2010-2014.................................................. 10 1. Pernyataan Visi .................................................................. 11 2. Pernyataan Misi .................................................................. 17 3. Tujuan Strategis ................................................................. 26 4. Indikator Kinerja Utama ...................................................... 30 5. Program dan Kegiatan ....................................................... 33 B. Perjanjian Kinerja 2012............................................................. 36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 39 A. Capaian Kinerja ....................................................................... 39 B. Analisis Capaian Kinerja .......................................................... 41 1. Capaian Kinerja .................................................................. 41 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................. 46
iii LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 DAFTAR ISI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”
halaman
C. Aspek Keuangan, SDM dan Sarana Penunjang Lainnya ........ 81 1. Keuangan ........................................................................... 81 2. Sumber Daya Manusia ....................................................... 84 3. Sarana Penunjang .............................................................. 86 BAB IV
PENUTUP ..................................................................................... 89 A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP ................................. 89 B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ......................................................................... 90 C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara ..................................................................................... 92 D. Penyempurnaan yang Dapat Dilakukan .................................. 92
LAMPIRAN I. Capaian Kinerja Program Tahun 2012 II. Perbandingan Realisasi Outcome/Output 2012 dengan Realisasi 2011 dan Target 2024 III. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 DAFTAR ISI
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2008
tentang
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut telah disikapi dengan melakukan reposisi dan revitalisasi (repovi) BPKP melalui Capacity Building, Current Issue, Clearing House dan Check and Balance. Sebagai bagian dari agenda repovi tersebut, BPKP telah melakukan perubahan visi, sebelumnya bervisikan “katalisator pembaharuan manajemen pemerintah” ke arah pengukuhan jati diri sebagai “auditor Presiden” sesuai dengan kompetensi kunci. Hal tersebut lebih mengedepankan peran proaktif BPKP untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholders dan shareholder melalui strategi pengawasan pre-emptive, preventif dan represif. Upaya pemenuhan kebutuhan untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholders dioptimalkan dengan pengidentifikasian kebutuhan yang ada dan yang akan timbul secara tepat, pembenahan proses internal dan peningkatan kompetensi yang menunjang, dan menerapkan pendekatan dan cara kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel. BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan consulting. Dengan paradigma baru tersebut, BPKP menjadi suatu lembaga pengawasan yang kemampuannya tidak hanya sekedar menunjukkan kesalahan lewat serangkaian audit, melainkan juga mampu memberikan saran dan masukan di bidang
perbaikan
manajemen
pemerintahan.
Pelaksanaan
pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2010-2014. Dalam kerangka paradigma baru tersebut, LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan pertanggungjawaban dari Rencana Kinerja (Renja) yang berisi 3 program dengan 39 indikator outcome. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, perolehan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 RINGKASAN EKSEKUTIF
v
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”
Papua
tahun
2012
adalah
107,97%,
atau
termasuk
dalam
kategori
“memuaskan” yang terinci sebagai berikut: No.
Rentang Capaian
Kategori Capaian
Jumlah Program
1
Capaian > 100,00 %
Memuaskan
3
2
85,00 % < capaian < 100,00 %
Sangat Baik
-
3
70,00 % < capaian < 85,00 %
Baik
-
4
55,00 % < capaian < 70,00 %
Cukup
-
5
Capaian < 55,00 %
Kurang Jumlah Program
3
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2012 jika dirinci berdasarkan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut : No.
Uraian Program
1.
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja (%)
24
101,40
14
122,51
1
100
39
323,91
Pengendalian Intern Pemerintah
2.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
3.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Aparatur Negara BPKP
Jumlah
Prasarana
Capaian Outcome Sasaran Strategis Tahun 2012 Berdasarkan Capaian atas 3 Progam
107,97
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiliki keunggulan dalam peran consulting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya. BPKP juga mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF
vi
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”
dalam
rangka
mempercepat
pemerintah
daerah
menyusun
laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Sedangkan peran assurance berupa audit keuangan atas Loan/Grant yang dilakukan atas permintaan Lender telah diselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas hasil audit yang baik. Demikian juga halnya dengan audit dalam rangka optimalisasi atas penerimaan negara dan daerah. Pada tahun 2012 peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan iklim pencegahan dan pemberantasan korupsi telah memberikan hasil yang cukup signifikan dengan meningkatnya jumlah kasus yang diserahkan ke instansi penegak hukum, baik melalui audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara maupun pemberian keterangan ahli untuk keperluan instansi penegak hukum. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga melaksanakan tindakan preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat atas permasalahan korupsi melalui kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi, Sosialisasi SPIP dan Fraud Control Plan (FCP). Terkait dengan kegamangan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menempatkan dirinya sebagai clearing house dengan memberikan solusi dalam bentuk sosialisasi, asistensi dan reviu terhadap pengadaan barang dan jasa. Disamping itu, keberhasilan keseluruhan program, juga tercermin dari nilai pengawasan (audit value) berupa terjadinya peningkatan tindaklanjut atas temuan hasil pengawasan yang merupakan respon auditan terhadap hasil-hasil audit/pengawasan. Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua, baik bidang teknis maupun bagian tata usaha serta adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF
vii
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Tanah Papua”
Akhir kata, dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui
perbaikan
pelaksanaan
tugas
maupun
melalui
penyempurnaan
perencanaan kinerja.
Jayapura,
Januari 2013
Kepala Perwakilan,
Ketut Suadnyana Merada NIP.19560416 197802 1 001
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 IKHTISAR EKSEKUTIF
viii
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga /Pemda serta SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah
Sasaran Strategis (Outcome )
Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan 70
70
%
70
%
%
%
Persentase peningkatan penerimaan negara Bidang Polsoskam dari hasil pengawasan
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
80,00
%
70,00
60
%
70
70
%
%
82,00
80,00
-
-
80
100
100
100,00
0,00
100,00
100
100
100
100,00
0,00
100,00
100
100
Target Realisasi
%
%
%
%
Satuan
Persentase masukan Bidang Polsoskam yang dimanfaatkan Presiden Persentase IPP Bidang Polsoskam yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN Bidang Perekonomian yang opini auditnya WTP Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persentase IPP Bidang Perekonomian yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase peningkatan penerimaan negara Bidang Perekonomian dari hasil pengawasan
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara Bidang Perekonomian yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persentase hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Indikator Kinerja Outcome
142,86
142,86
142,86
0,00
125,00
166,67
142,86
142,86
121,95
0,00
100,00
100,00
125,00
Capaian Kinerja (%) Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
575.267
58.255
63.145
51.357
126.541
136.211
189.872
547.808
285.751
18.849
81.070
55.175
351.599
152.435
32.845
55.829
77.092
165.920
106.902
617.500
329.903
28.458
58.653
34.820
426.479
Anggaran (.000) Realisasi
379.976
Pagu
Penanggung Jawab
61,12
261,67
52,02
108,71
60,92
121,81
56,30
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Pengawasan 112,72 Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polsoskam
115,45
150,98
72,35
63,11
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 112,24 Pusat Bidang Perekonomian
%
Lampiran 1/ 1 - 3
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran Strategis (Outcome )
50,00 50,00
%
-
% %
21
100
%
Lap
85,00
25,00
100,00
100
38
100,00
33,33
Target Realisasi
%
Satuan
%
Indeks Efektivitas Pengelolaan aset % Persepsi kepuasan terhadap pelayanan Skala likert 1pengelola Sarpras 10 Persentase tindak lanjut hasil pengawasan % Inspektorat BPKP Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi % terhadap total jumlah yang dibutuhkan Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor %
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
8 77,77 90 100,00
7,9 74,00 86,00 70,00
80,00 100,00
100,00
79,00
Persentase pemahaman dan kepedulian atas % 75,00 100 permasalahan korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang Instansi 1 0 mengimplementasikan FCP IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Instansi 1 0 membuat/mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya Kasus HKP, Klaim % 84,00 50 dan Eskalasi Persentase Penyerahan kasus kepada instansi % 85,00 100,00 penegak hukum Jumlah Capaian Kinerja Program #1 Rata-rata Capaian Kinerja Program #1 Persentase jumlah rencana penugasan % 80,00 99,45 pengawasan yang terealisasi Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang % 80,00 90 kompetensi yang dibutuhkan Persepsi kepuasan terhadap pelayanan Skala likert 17,6 8 pengelola kepegawaian dan organisasi 10 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir % 90,00 100 dalam DIPA Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Skala likert 1Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur 8 8 10
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima Persentase Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persentase Intansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Indikator Kinerja Outcome
115.290 1.362.803
59,52 117,65
142,86
104,65
105,09
101,27
100,00
101,27
100,00
111,11
105,26
112,50
124,31
10.524.621
5.186.081,00
12.771
0,00
2.433,57 101,40
44.265
0,00
15.709
230.971
348.086
166.345
34.646
9.807.868
5.088.320,00
1.244.952
33.868
15.575
43.663
103.570
-
331.328
337.216
178.411
124.765
236.537
Anggaran (.000) Realisasi
223.894
Pagu
62.024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program
133,33
50,00
200,00
100,00
180,95
100,00
39,21
Capaian Kinerja (%)
93,19
91,35
29,38
121,96
98,64
166,98
0,00
143,45
96,88
107,25
360,11
105,65
%
Bagian Tata Usaha
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Penanggung Jawab
Lampiran 1/ 2 - 3
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Sasaran Strategis (Outcome )
100,00
88,89
61 90,00
100,00
40,00
Target Realisasi
Jumlah Capaian Kinerja Program #3 Capaian Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2012
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
%
% %
Satuan
Jumlah Capaian Kinerja Program #2 Rata-rata Capaian Kinerja Program #2 Skala likert 1- 7,9 7,9 10
Pencapaian tatakelola APIP yang baik Terimplementasinya sistem informasi untuk medukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)
Indikator Kinerja Outcome
100,00 107,97
100,00
1.715,15 122,51
111,11
145,72
250,00
Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
Program
1.075.000 16.785.702
1.075.000 1.074.815 16.054.891
1.074.815
9.807.868
Anggaran (.000) Realisasi
10.524.621
Pagu
99,98 95,65%
99,98
93,19
%
Bagian Tata Usaha
Penanggung Jawab
Lampiran 1/ 3 - 3
2
1
4
3
3 (67) -
11 35
50 20 20 3 2
5 140
28 5 50 50 11 -
29 41 29 15 21 5 6 8 73 87 21 38 2 5 14 3 5 10 2 -
Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Orang Keg Keg Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Jumlah Peserta Diklat SPIP Bidang Keuangan Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Akuntan Negara Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat
6 2
-
1
1
Lap Lap
Laporan hasil reviu LKPP Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
(48) 5 14 3 (6) 10 (4) (2)
(12)
59 16
4
2
1
(9) 29 (5)
(6) -
(11)
-
8
2
10
Lap
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
20 16 -
6=4-5
Lap Lap
5
Kenaikan/ Realisasi (Penurunan) 2011 Realisasi
11 -
Lap
Realisasi 2012
Satuan
31 16 -
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian pembinaan penyelenggaraan SPIP
Indikator Kinerja Output
SASARAN STRATEGIS (Output )
7
47 6 7 6 -
12
26 -
3 85 1
3
1
1
9
44 1 1
40 7
6
1
-
10 -
Target 2014 9
Program
72,50 0,00
0,00
0,00 100,00
0,00
Pengawasan Intern 310,00 Program #DIV/0! Akuntabilitas Keuangan Negara dan 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
4,26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83,33 1,43 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00
316,67
334,62 0,00
266,67 85,88 0,00
0,00
600,00
500,00
233,33
93,18 2.900,00 1.500,00
8=4/7
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%)
PERBANDINGAN REALISASIOUTPUT 2012 DENGAN REALISASIOUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
Lampiran 3/ 1 - 2
2
1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Catatan: Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.
Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana Jumlah Sarana Prasarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Negara Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan
Indikator Kinerja Output
SASARAN STRATEGIS (Output )
Unit
76
2
3 1 40
-
44
5
-
2 4 6 1 4
-
(74)
16
6=4-5
Kenaikan/ Realisasi (Penurunan) 2011 Realisasi
60
-
Lap Laporan
5 4 6 2 44
Lap Lap Lap Lap Lap
-
4
3 Lap
Realisasi 2012
Satuan
7
45
1
3
9 3 1 3 34
-
Target 2014 8=4/7 Pengawasan
9
Program
533
Intern
0,04 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
60,00 Program: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP
0,00
0,56 1,33 6,00 0,00 1,29
0,00 Program
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%)
PERBANDINGAN REALISASIOUTPUT 2012 DENGAN REALISASIOUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
Lampiran 3/ 2 - 2
Kegiatan
1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD
No.
Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga/BUMN/BUMD
Sasaran Kinerja Output
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bid. Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Jumlah Peserta Diklat SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bid. Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bid. Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Bid. Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bid. Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bid. Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bid. Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bid. Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN Bid. Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Bid. Keuangan Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Indikator Kinerja Output
52 37
2
Laporan Laporan
Kegiatan
28
6
Laporan
Laporan
2
Laporan
0
5
Laporan
Orang
11
Laporan
21
12
Laporan
Laporan
16
Laporan
4
31
Laporan
Laporan
23
Laporan
2
1
Laporan
Laporan
4
Laporan
10
7
Laporan
Kegiatan
19
Target
Laporan
Satuan
40
2
38
21
3
14
5
87
73
8
6
5
21
15
29
41
29
1
10
16
31
Realisasi
%
142,86
100,00
180,95
525,00
150,00
140,00
250,00
235,14
140,38
133,33
300,00
100,00
190,91
125,00
181,25
132,26
126,09
100,00
250,00
228,57
163,16
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
259.396
88.690
166.345
34.646
16.144
51.785
10.942
145.023
575.267
58.255
63.145
51.357
126.541
136.211
189.872
547.808
285.751
18.849
81.070
55.175
Rencana 379.976
115,45
150,98
72,35
63,11
56,30
52,02
108,71
60,92
248.714
88.502
178.411
124.765
61.649
75.043
36.481
63.364
351.599
95,88
99,79
107,25
360,11
381,87
144,91
333,40
43,69
61,12
152.435 261,67
32.845
55.829
77.092
165.920 121,81
106.902
617.500 112,72
329.903
28.458
58.653
34.820
Dana (000) Realisasi % 426.479 112,24
1.436
50
565
176
40
168
40
3.983
801
141
186
184
315
344
806
1.595
712
85
198
293
959
450
1.367
1.258
51
266
131
8.078
1.139
216
111
63
478
331
251
1.462
1.244
21
241
81
SDM (OH) Target Realisasi 679 843
66,78
900,00
241,95
714,77
127,50
158,33
327,50
202,81
142,20
153,19
59,68
34,24
151,75
96,22
31,14
91,66
174,72
24,71
121,72
27,65
% 124,15
Lampiran 2/ 1 - 2
Kegiatan
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No.
1
5 3
Laporan
Laporan Laporan
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
7
Laporan
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Jumlah Total
Jumlah Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Jumlah sarana dan prasarana
Unit
Laporan
2 424
60 2
362 60
44
4
Laporan
Laporan
1
Laporan
4
Laporan
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Target
Satuan
Indikator Kinerja Output
Jumlah Fasilitasi Dukungan Laporan dukungan Manajemen Manajemen Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP
Sasaran Kinerja Output
3 636
60 3
573 60
44
2
6
4
5
2
10
5
Realisasi
150,00 150,00
100,00 150,00
158,29 100,00
100,00
50,00
600,00
133,33
100,00
200,00
142,86
125,00
%
1.075.000 16.785.702
10.524.621 1.075.000
5.186.081 10.524.621
1.362.803
115.290
12.771
44.265
62.024
15.709
167.902
Rencana 63.069
1.074.815 16.054.891
9.807.868 1.074.815
5.088.320 9.807.868
1.244.952
33.868
15.575
43.663
103.570
-
201.170
Dana (000) Realisasi 130.158
99,98 95,65
93,19 99,98
98,11 93,19
91,35
29,38
121,96
98,64
166,98
0,00
119,81
% 206,37
12 17.810
2.768 12
15.030 2.768
1.499
150
60
94
110
20
260
Target 40
17 30.015
6.813 17
22.635 6.813
1.335
70
90
30
117
20
1.872
SDM (OH) Realisasi 60
141,67 168,53
246,13 141,67
150,60 246,13
89,06
46,67
150,00
31,91
106,36
100,00
720,00
% 150,00
Lampiran 2/ 2 - 2
