KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………………..………………
i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………
ii
Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………
iii
Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………………….....
iv
Bab. I
Bab. II
Bab. III
Bab. IV
Pendahuluan A. Latar Belakang ……………………………………………………………………….. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………. C. Aspek Strategis ………………………………………………………………………… D. Isu Strategis …………………………………………………………………………….
1 1 2 3
Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategi ……………………………………………………………………… B. Rencana Kerja Tahun 2015 ……………………………………………………..... C. Perjanjian KinerjaTahun 2015 ………………………………………………….. D. Pengukuran Kriteria Keberhasilan Kinerja Tahun 2015 ……………….
5 6 11 12
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 A. Capaian Kinerja Tahun2015 ………………..……………………………………. B. Analisis Capaian Kinerja ……………..……………………………………………. C. Pelaksanaan Tugas Lainnya ………………………………………………………. D. Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu …………………………… E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi ………………………………… F. Supervisi Penyusunan Laporan Kinerja ………………………………………. G. Pemantauan Laporan Kinerja …………………………………………………….. H. Realisasi Anggaran …………………………………………………………………….
13 13 27 30 32 33 34 39
Penutup A. Simpulan …………………………………………………………………………………… B. Saran …………………………………………………………………………………………
46 47
Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Fokus Kegiatan Tahun 2016 4. Info Grafis Paket Kebijakan Ekonomi I - VIII 5. Manual Indikator Kinerja Utama 6. Rekapitulasi Deregulasi Tahap I - VIII ii
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1
Sasaran Strategi …………………………………………………………
7
Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2015 …………………………………………
8
Tabel 3
Penetapan dan Perjanjian Kinerja ………………………………..
11
Tabel 4
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 …………………………………
29
Tabel 5
Pengukuran Kinerja Dari Tahun ke Tahun …………………..
31
Tabel 6
Capain Indikator Kinerj Utama Semester I ……………………
35
Tabel 7
Capain Indikator Kinerj Utama Semester II …………………..
37
Tabel 8
Realisasi Anggaran Per Kegiatan …………………………………
39
Tabel 9
Realisasi Anggaran Cost per Outcome …………………………
41
Tabel 10
Realisasi Anggaran per kegiatan (Cost per Output) ……….
42
iii
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Ringkasan Eksekutif Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinttah (SAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selama tahun 2015. Capaian Kinerja (performance result) tersebut diperbandingkan dengan Target Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan suatu unit Eselon I, Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan terindentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perencanaan Kinerja telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015-2019. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Deputi dan terintegrasi dengan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 20152019. Prioritas yang terkait tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam Nawa Cita adalah prioritas nasional yang pertama, yaitu “Membangun konektifitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan”, dan Prioritas kelima yaitu “Penguatan Investasi”, serta prioritas kesembilan yaitu “Pengembangan kapasitas perdagangan nasional”. Dalam rangka pencapaian target prioritas nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selaku unsur pembantu dan pelaksana kebijakan, bertanggung jawab dalam pencapaian target prioritas tersebut, melalui penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan dan penyusunan rancangan peraturan bidang Perniagaan dan Industri. Sebagai hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi (Outcome1) telah diselesaikan 5 (lima) Rekomendasi rancangan/rumusan peraturan perundangan baru, yaitu: 1.
Rancangan peraturan mengenai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)/Bilateral Investment Treaty;
2.
Rancangan peraturan penerapan Single Sign On (SSO) untuk input kedalam system INSW pada PBOM, Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan serta 8 Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Sistem NSW;
3.
Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement),
iv
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
4.
Rancangan peraturan tentang Prototype e-licensing bidang Logistik Pos;
5.
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,
Sebagai hasil penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kebijakan (Outcome 2) telah diselesaikan 5 (lima) Rekomendasi rancangan perubahan perundangan yang ada, yaitu: 1.
Kebijakan penyederhanaan perijinan dan non perijinan investasi telah merevisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis perizinan usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor;
2.
Kebijakan Peningkatan Ekspor, telah merevisi Perpres Nomor 180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia, menjadi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia;
3.
Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat menjadi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Fungsi Gudang Berikat sebagai Logistics Centre;
4.
Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri, telah dibentuk Tim Pengawasan Barang Beredar (TIM PBB) untuk mengawasi penerapan SNI wajib terhadap bahan pokok dan barang penting;
5.
Kebijakan Pengembangan Kawasan dan Fasilitas Kawasan Industri, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
Sebagai hasil Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan daya saing nasional (Outcome 3) telah diselesaikan 4 (empat) Rekomendasi sebagai usulan rancangan/rumusan peraturan perundangan baru atau revisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan, yaitu: Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO, dengan rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk memperbaiki transmisi harga CPO terhadap minyak goreng antara lain: a. Menentukan harga dasar CPO terendah (floor price) ketika jumlah CPO di pasar melimpah, dan menentukan harga dasar CPO tertingi (ceilling price) pada saat jumlah CPO di pasar langka Perubahan harga CPO selanjutnya dilakukan secara berkala. b. Meningkatkan peran pemerintah dalam mempengaruhi pasar industri minyak goreng melalui BUMN terkait, dengan menambah luas area perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik minyak goreng karena selama ini BUMN hanya bermain di industri hulu. v
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
c.
d.
Memperbaiki distribusi minyak goreng, hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya distribusi minyak goreng. Mengingat harga CPO bukanlah komponen utama dalam membentuk harga minyak goreng. Melakukan deregulasi agar pemerintah melalui BUMN dapat lebih fleksibel dalam meningkatkan perannya untuk mempengaruhi pasar industri minyak goreng, seperti regulasi barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi harga minyak goreng di pasar domestik.
Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator yaitu sebagai Koordinator Deregulasi Kebijakan bidang Ekonomi, seseuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dari paket 1 sampai dengan paket 8, dengan fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah deregulasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri, Sasaran kebijakan deregulasi ini adalah peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional melalui Peningkatan Pertumbuhan, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Industri dan Perluasan Basis Produksi Nasional dan Peningkatan Ekspor. Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 berdasarkan pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut: 1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan, yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan/rumusan peraturan perundangan yang baru, telah tercapai seluruhnya sehingga capaiannya sebesar 100%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.
2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi,Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan peraturan perubahan perundangan yang ada, telah tecapai seluruhnya sehingga capaian IKU sebesar 100%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.
3.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi, Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif 2 (dua) paket Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sebagai usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan hanya tercapai 1 rekomendasi atau 50%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 50%.
vi
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015, yaitu dari pagu sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp 11.867.833.166,- atau 65,9 % dari total pagu anggaran, sedangkan target realisasi yang disepakati adalah sebesar 70%. Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai beikut:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur, mengakibatkan realisasi belanja rendah.
Adanya pengalihan pagu anggaran perjalanan dinas sebesar 40% dari total pagu belanja perjalanan yang dialihkan dalam kegiatan (output) baru dalam rangka peningkatan daya saing, mengakibatkan belanja barang tidak terserap maksimal karena tidak adanya anggaran pendukung untuk perjalanan dinas dan paket meeting bagi kegiatan dimaksud, sehingga ada beberapa kajian/telaahan yang tidak dapat terlaksana.
Dengan adanya restrukturisasi organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menyebabkan perubahan nomenklatur kegiatan, sehingga perlu adanya revisi nomenklatur kegiatan, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran.
vii
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
BAB I Pendahuluan A.
Latar Belakang Faktor utama perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh rendahnya realisasi investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor, sedangkan penurunan konsumsi masyarakat terjadi akibat dari kondisi belum pulihnya ekonomi global, sehingga: Ekspor relatif melamban; Investasi langsung belum dapat cepat berperan signifikan karena baru dilakukan pembenahan (PTSP). Pada sisi pembiayaan, aliran masuk modal melemah karena rendahnya penanaman modal asing (PMA) langsung. Dilain pihak, distorsi dari berbagai kegiatan sektor ekonomi lainnya ditumpahkan bebannya pada konsumen sehingga daya beli masyarakat merosot yang menurunkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan distorsi yang akut ini telah melemahkan daya saing produksi dan suplai domestik Dari berbagai sumber dalam berbagai kesempatan yang disampaikan oleh para pelaku usaha dan masyarakat, diketahui distorsi ekonomi ditimbulkan karena regulasi, perilaku birokrasi, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga perlunya segera tindakan deregulasi, debirokratisasi, dan gerakan penegakan hukum secara tegas dan tuntas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sebagai unsur aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator, juga melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator untuk melaksanakan koordinasi deregulasi dn debiroktratisasi kebijakan bidang ekonomi yang terdiri dari paket 1 sampai dengan paket 8 dengan fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi adalah deregulasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri, Sasarannya adalah peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional melalui Peningkatan Pertumbuhan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan daya saing industri dan perluasan Basis Produksi Nasional dan peningkatan ekspor
B.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinastor Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:
1
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
C.
1.
Kedudukan a. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. b. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputi.
2.
Tugas Pokok Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.
3.
Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri; c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional; d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional; e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing konektivitas nasional; f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional; g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional; h. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu; i. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Aspek Strategis Agenda prioritas bidang ekonomi guna meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional menetapkan 10 program prioritas. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah prioritas pertama yaitu Membangun konektifitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dan Prioritas kelima yaitu Penguatan Investasi, serta prioritas kesembilan yaitu Pengembangan kapasitas perdagangan nasional.
2
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Aspek strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
D.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional (Sislognas); Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi; Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri; Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan.
Isu Strategis 1. Bidang Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi; Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan). Banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum. Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur. Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis. 2.
Bidang Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM. Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi. Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi pasar negara akreditasi tujuan ekspor. Lemahnya kelembagaan, program, dan anggaran yang terfokus untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/distribusi. Lemahnya peran ekonomi/market intelijen. Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN, INSW sebagai National Flag.
3.
Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional; Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi
3
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya. Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional. Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stakeholders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian. 4.
Bidang Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri Lemahnya pengawasan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri baik di tingkat K/L, Pemda, BUMN, BUMD, LKPP, dan BPKP. Tidak jelasnya pengertian produk dalam negeri dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014.
5.
Bidang Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri; Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasi perdagangan dalam konsep FTA. Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri. Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri. Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai. Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain. Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah.
4
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
BAB II Perencanaan Kinerja A.
Rencana Strategis Arah Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri guna mengemban tugas dan fungsinya yaitu mendukung kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang perniagaan dan industri dalam rangka pencapaian program prioritas nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, Monitoring dan evaluasi, analisis/studi kebijakan dan kajian/telaahan serta sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri untuk mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perniagaan dan industri, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar efektif, efisien dan akuntabel, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menjabarkan strategi sebagai berikut: 1. Visi Visi Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri adalah: “Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan dibidang perniagaan dan Industri secara optimal” 2.
Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan misi: “Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan dibidang perniagaan dan Industri secara optimal”
3.
Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2019, yaitu: “Meningkatkan Pertumbuhan dibidang perniagaan dan Industri yang inklusif dan berkelanjutan”
5
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
4.
B.
Sasaran Strategi Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 adalah sebagai tercantum dalam Tabel 1:
Rencana Kerja Tahun 2015 Penjabaran Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian bidang Perniagaan dan Industri dituangkan dalam Rencana Kerja TA 2015 yang terinci dan struktur serta serta target per triwulan (periodik) sehingga dapat menjelaskan peran dan kontribusinya masing-masing asisten deputi dalam pencapaian Output Kedeputian V, hal tersebut sebagai tercantum dalam Tabel 2
6
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tabel 1 Sasaran Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun Anggaran 2015
Outcome/Sasaran Strategis 2015 UNIT KERJA
PROGRAM Sasaran Strategis
Deputi Bidang Perniagaan dan Industri
7
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Indikator Sasaran Strategi
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang terimplementasi
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang ditindaklanjuti
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tabel 2 Rencana Kerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun Anggaran 2015 Program/ Sasaran Strategis
Kegiatan
Target
Output
Sasaran Kegiatan
Tahunan
TriWulan
Alokasi Dana (Jutaan Rp)
Koordinasi Kebijakan Perekonomian Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
8
Rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi
Meningkatnya Investasi Nasional
Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
1.000
Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan investasi
2 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
500
Layanan dukungan administrasi dan Tata kelola
6 paket layanan
2 paket bulan
500
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
Terwujudnya Sistem National Single Window yanmg efisien, konsisten, transparan, dan simple
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
Meningkatnya ekspor dan bekembangnya fasilitasi perdagangan internasional
Rekomendasi Peningkatan Fasilitasi Internasional
Koordinasi Kebijakan pengembangan logistik nasional
Meningkatnya pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung kelancaran arus barang
Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
kebijakan Ekspor dan Perdagangan
2.000
1.000
4.500
Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri
Koordinasi Kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
Tersusunnya rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
Rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
Koordinasi KebijakanPengembangan Industri
Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri
rekomendasi kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi
1 paket Rekomend asi
1.000
4 paket Rekomendasi
1.000
4 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
5 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional. Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha. Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri
9
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
4 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
4 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
1.000
1.000
500
500
500
500 4 paket Rekomendasi
1 paket Rekomend asi
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
10
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
1 paket Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
1 paket Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional
1 paket Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di pasar dalam negeri
1 paket Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan sektor dan kawasan industri
1 paket Rekomendasi
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
1 paket Rekomend asi
500 500
1 paket Rekomend asi 1 paket Rekomend asi 1 paket Rekomend asi 1 paket Rekomend asi
500
500
500
C.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015, merupakan penjabaran Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015-2019 dan Renja Tahun Anggaran 2015. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini merupakan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan organisasi, sebagaimana tabel 3 dibawah ini. Tabel 3 Penetapan dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Target 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
85%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
11
Target 2015
85%
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasi.
Target 2015
85%
D. Pengukuran Kriteria Keberhasilan Kinerja Tahun 2015 1. Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dan realisasinya. 2. Metode pengukuran Metode pengukuran kinerja menggunakan manual perhitungan IKU yaitu akumulatif dari basis data berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga diukur secara kuantitatif untuk melihat kualitas outcome dalam prosentase (%) dari target IKU dalam mencapai sasaran strategis kebijakan perniagaan dan industrisebagaimana terdapat dalam Manual IKU pada lampiran ini. 3. Mekanisme pengumpulan data
Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja diperoleh dari kontribusi para Asisten Deputi pada Deputi Bidang KOordinasi Perniagaan dan Industri melalui system online/website “www//serambid5.com” dan system online group lainnya.
12
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 A.
Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Indikator Kinerja Utama Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
Rencana 5 (lima) Rancangan/ Rumusan peraturan di bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
Target (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
85%
100%
118%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri Indikator Kinerja Utama Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Target 5 (lima) rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Target (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
85%
100%
118%
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional Indikator Kinerja Utama Persentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasi.
B.
Target 2 (dua) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
Target (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
100%
100%
100%
Analisis Capaian Kinerja Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah iniberdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
13
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Sasaran Strategis 1:
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Pencapaian target kinerja atas sasaran iniadalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
Target
Realisasi
Kinerja
85%
100%
118%
Kriteria pencapaian target dalam prosentase dapat dijabarkan sebagai berikut:
Level
Kualitas Rekomendasi
a.
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
b.
Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindalanjuti dengan arahan pimpinan untuk mengadakan rapat pembahasan dengan Kementerian/lembaga
c.
d.
Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan
Kualitas dalam % 5%.
10%.
15%
20%.
Target capaian 5 (lima) Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan danIndustri telah tercapai 5 sebanyak Rancangan/rumusan dengan kriteria capaian sebagai berikut: 1.
Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditindaklanjuti, dengan capaian indikator sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan: Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur. Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.
14
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Peluang (potensi): Rasionalisasi seleksi investasi (Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi/DNI). Mendorong peningkatan Ease Doing Business (EoDB). Mendesaknya pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelesaian masalah investasi.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Rancangan Peraturan mengenai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)/Bilateral Investment Treaty
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Kepastian berusaha Mengurangi beban administrasi waktu dan biaya Menjadikan citra investasi Indonesia 2.
Rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti tentang penerapan dan pengembangan system INSW, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan: Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN, dalam perundingan ASEAN, INSW sebagai National Flag.
3.
Peluang (potensi): Memperkuat peran INSW secara independen, yang menyangkut kelembagaan, SDM, anggaran, serta fokus program INSW yang menyangkut debirokratisasi, ekstensifikasi pengawasan pelabuhan, dan ASEAN Trade Facilitation.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Draft peraturan Penerapan Single Sign On (SSO) untuk input kedalam system INSW pada PBOM, Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan dan 8 Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Sistem NSW.
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Penurunan dwiling time di pelabuhan Menjamin trasparansi proses kepengurusan dokumen ekspor dan impor Memberikan kemudahan pengurusan dokumen ekspor dan impor, serta kepastian biaya bagi pelaku usaha
Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor yang ditindaklanjuti, dengan capaian indikatornya sebesar 20%.
15
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan: Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM. Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi. Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi pasar negara akreditasi tujuan ekspor. Lemahnya kelembagaan, program,dan anggaran yang terfokus untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/distribusi. Lemahnya peran ekonomi/market intelijen. Volume perdagangan Indonesia tidak berkembang. Disamping itu peranan industri manufaktur terhadap PDB cenderung menurun. Industri dalam negeri tidak banyak memiliki fasilitas, kecuali kelonggaran impor dalam skema perusahaan jalur prioritas (kepatuhan), mendekatkan inventory (gudang berikat), kebutuhan restrukturisasi, fasilitas investasi awal, dan untuk ekspor. Banyaknya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia melalui negara ketiga. Tidak sedikit investasi manufaktur dari negara FTA yang bahan baku/penolongnya dari multisourcing mulai beralih mengimpor barang jadinya (CBU). Meningkatnya minat investasi dari negara-negara non-FTA (Eropa, Zona Amerika, Timur Tengah, Rusia) yang membutuhkan dorongan daya saing dengan produk dari negara-negara FTA, sehingga persaingan niaga saat ini meminta Pemerintah mengatraksi kebijakan yang dapat menarik investasi/industri global supply chain.
16
Peluang (potensi): Peningkatan tertib pengawasan ekspor baik smuggling maupun trade malpratices terhadap ekspor sumber daya alam. Peningkatan efektifitas instrumen Trade Remedies (Anti Dumping, Safeguard, dll). Penguatan kelembagaan dan operasional Indonesia National Single Window/INSW, sebagai transformasi debirokratisasi dan paperlesscross border trade. penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku, komponen, dan barang penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha industri di kawasan atau tempat tertentu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (inland free trade arrangement). Bea Masuk sebesar 0% (nol perseratus) bagi barang hasil produksi yang dijual ke pasar dalam negeri, dalam hal barang produksi berupa barang jadi (finished product) atau barang setengah jadi (intermediary product).
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
4.
Penyusunan aturan mengenai kemudahan dan kecepatan pemberian Surat Keterangan Asal barang Indonesia (SKA form B) dan Surat Keterangan Asal (SKA) lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Telah ditandatangani Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement);
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Inpres tersebut antara lain: Meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia sehingga meningkatkan kegiatan dunia usaha yang dapat menampung tenaga kerja. Subtitusi barang impor.
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, dengan capaian indikatornya sebesar 20%.. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan: Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya. Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional. Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stake holders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.
Peluang (potensi): Penguatan implementasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012), sebagai strategi peningkatan konektivitas nasional dan optimalisasi global supply chain termasuk kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang mengekang pengembangan daya saing logistik nasional. Peningkatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik dalam menghadapi MEA. Peningkatan peranan perusahaan penyedia jasa logistik dalam pelaksanaan rantai pasok kegiatan ekonomi masyarakat.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Disusunnya (draft) Prototype e-licensing bidang Logistik Pos
17
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Menurunkan biaya logistik bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi MEA. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi pasar bersama MEA. 5.
Rekomendasi Kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan: Porsi peran industri terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun sehingga menurunkan pula penyerapan tenaga kerja pada industri. Untuk PMDN terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dari sebesar 279.099 Tahun 2012 menjadi hanya 124.135 tahun 2014 (turun sebesar 56%) dan untuk PMA terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 510.540 tahun 2012 menjadi hanya 222.345 tahun 2014 (turun sebesar 56%). Untuk itu diperlukan adanya deregulasi untuk melepas tambahan beban bagi industri, percepatan penyelesaian gap daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan industri nasional dan perlu adanya perlindungan dari gangguan keamanan serta kepastian berusaha.
Peluang (potensi): merasionalisasi peraturan perundang-undangan dengan menghilangkan duplikasi, redundansi, dan/atau irrelevant regulations; melakukan keselarasan antar peraturan perundang-undangan; melakukan konsistensi peraturan perundang-undangan; melakukan reviu peraturan perundang-undangan untuk: penyederhanaan perizinan, menetapkan standar operasional dan perosedur yang jalas dan pasti, dan menetapkan service level agreement; membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan perundang-undangan; melakukan koordinasi dan penyelesaian terhadap permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan dan birokrasi (damage control channel); dan melakukan pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,
18
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Inspres tersebut antara lain: Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya. Keamanan bagi industri lebih meningkat. Industri lebih berdaya saing dan dapat menyerap tenaga kerja lebih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan prosentase dari akumulatif capaian kualitatif yaitu 5 Rancangan/rumusan x 20% = 100% dibagi dengan rencana capaian sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%. Sasaran Strategis 2:
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidangPerniagaan dan Industri Pencapaian target kinerja atas sasaran iniadalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Kinerja
Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
85%
100%
118%
Kriteria pencapaian target dalam prosentase dapat dijabarkan sebagai berikut:
Level
Kualitas Rekomendasi
a.
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi
b.
Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti dengan arahan pimpinan untuk mengadakan rapat pembahasan dengan Kementerian/lembaga
C
D
19
Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan
Kualitas dalam % 5%.
10%.
15%
20%.
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Target capaian kuantitatif sebanyak 5(lima) Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi dari fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri sebagai berikut: 1.
Rekomendasi kebijakan penyederhanaan perijinan dan non perijinan investasi yang merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan investasi, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian kebijakan di bidang peningkatan investasi sebagai berikut : Hambatan: Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan). Banyaknya persyaratan dokumen, dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum. Peluang (potensi): Mendesaknya transformasi sistem perizinan melalui penetapan standard/norma kepatuhan usaha atau kegiatan masyarakat. Penyederhanaan regulasi dan kemudahan prosedurperizinan pusat dan daerah. Penguatan kelembagaan PTSP dan BPMPTSP. Mendesaknya pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelesaian masalah investasi. Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis perizinan usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perka BKPM tersebut antara lain: Meningkatnya jumlah investasi Pemerataan distribusi investasi di seluruh wilayah Indoensia Penyerapan tenaga kerja di sektor riel
2.
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Kepariwisataan, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai berikut : Hambatan Belum optimalnya upaya untuk mendorong peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia yaitu baru 750 kapal pada tahun 2014,
20
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
hanya meningkat sekitar 250 kapal dari tahun 2010 karena adanya persyaratan yang tidak best practices seperti: clearance politics dan birokrasi dalam perpanjangan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT).
Peluang (potensi): Penghapusan CAIT; implementasi Custom, Immigration, Quarantine, Port (CIQP); dan yacht asing yang digunakan sebagai sarana wisatawan asing berlayar di perairan Indonesia tidak dikategorikan sebagai barang impor sementara. Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia Rancangan tersebut telah ditetapkan dan diundangkan dengan nomor ketetapan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk meningkatkan penghasilan. 3.
Rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai berikut : Hambatan Tingginya logistics cost di dalam negeri. Adanya beban penimbunan dan dwelling time di Pelabuhan Peluang (potensi): Memperluas fungsi Gudang Berikat yang ada, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi yang menyediakan bahan baku berbagai sektor industri di dalam negeri. Mengembangkan bentuk lain Tempat Penimbunan Berikat, yaitu Pusat Logistik Berikat (PLB), Menambahkan tempat asal pemasukan dan tempat tujuan pengeluaran barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sehingga barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat juga dapat berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas), dan barang-barang tersebut juga dapat dikeluarkan dengan tujuan ke KEK dan/atau Kawasan Bebas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antar fasilitas yang diberikan kepada stakeholder, sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap perusahaan pengguna fasilitas dalam melakukan pengadaan/penyediaan barang-barang untuk kebutuhan industrinya (supply chain).
21
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Menambahkan lokasi Toko Bebas Bea di terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean. Penambahan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea dalam memperoleh barang impor dengan tujuan untuk dikonsumsi.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku di dalam negeri sehingga dapat mendorong penurunan harga bahan baku dan menurunkan harga produksi pabrik.; Menarik investasi, dengan adanya Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat diharapkan perusahaan-perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga ada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan Mengurangi beban penimbunan dan menurunkan dwelling time di Pelabuhan. Dengan adanya Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat, diharapkan pelaku usaha dapat menimbun barang sehingga tidak menumpuk barang di Pelabuhan. 4.
Rekomendasi kebijakan Penguatan indikatornya sebesar 20%.
Pasar
Dalam
Negeri,
sehinggacapaian
Analisis atas hasil capaian sebagai hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industrisebagai berikut : Hambatan Belum adanya peraturan yang mendorong dan mempromosikan penggunaan produk dalam negeri. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran. kendala distribusi/domestic issues di negara tujuan ekspor (packaging, branding, labeling, standard mutu). Peluang (potensi): Mendesaknya peraturan yang mendorong dan mempromosikan penggunaan produk dalam negeri. Tegasnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran. Mempercepat pembangunan pusat distribusi regional, pasar rakyat, terminal komoditi di pedesaan, dan alat angkut komoditi tertentu (cattle vessel, kontener 7 feet, pusat logistik berikat holtikultura). Penguatan kelembagaan KPPU dan instrumen persaingan usaha, pelayanan publik didalam setiap regulasi. Penyesuaian kendala distribusi/domestic issues di negara tujuan ekspor (packaging, branding, labeling, standard mutu).
22
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Mneteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Beredar (TIM PBB) untuk mengawasi penerapan SNI wajib terhadap bahan pokok dan barang penting. Outcome yang dapat dirasakan dengan berjalannya Tim tersebut tersebut antara lain: Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Menjamin iklim persaingan usaha yang adil. Mengurangi illegal impor. 5.
rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri, dengan capaian indikatornya sebesar 20%. Analisis atas hasil capaian sebagai berikut : Hambatan Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasiperdagangan dalam konsep FTA. Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri. Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri. Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai. Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain. Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah. Kebijakan kawasan industri berdasarkan PP No.24 Tahun 2009 tidak efektif untuk mendorong investasi dan pengembangan industri, terutama di luar Pulau Jawa untuk menambah jumlah kawasan industri sesuai dengan tata ruang nasional dan dalam rangka mewujudkan program pembangunan 14 Kawasan Industri baru sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, karena kurangnya fasilitas (kemudahan dan insentif) yang atraktif serta sarana dan prasarana (enablers) yang dapat menjadikan kawasan industri sebagai supply chains yang memberikan daya saing bagi industri di dalamnya. Peluang (potensi): Melanjutkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional menghadapi gempuran impor dan memperkuat ekspansi ekspor terutama efisiensi produksi, perluasan investasi, pengadaan bahan baku, dan kelancaran perdagangan/logistik. Adanya tailored-made policy untuk mendukung pengembangan industri “new stars”.
23
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Revitalisasi industri CASH-COW, antara lain dengan restrukturisasi teknologi dan penyesuaian international standard. Efektifitas pelaksanaan dan promosi kawasan industri atraktif serta pusat logistik berikat. Segeranya dikeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan dan perluasan usaha IKM tertentu, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Revisi PP No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri untuk membangun ekosistem yang atraktif bagi investasi dan pengembangan industri yang berdaya saing dengan memberikan: kemudahan penyediaan lahan, kemudahan perizinan, integrasi infrastruktur dalam dan luar kawasan, dukungan ketenagakerjaan, insentif fiskal berdasarkan zona, dan sebagainya baik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun yang dibangun oleh pengelola kawasan.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentan Kawasan Industri. Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Berkembangnya penyebaran kegiatan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi peningkatan dan perluasan usaha IKM tertentu, baik untuk pasar lokal maupun ekspor Meningkatnya penyebaran industri di seluruh Indonesia sesuai dengan potensi ekonomi dan geografis yang saling terhubung, sehingga terjadi keseimbangan supply dan demand dalam kegiatan produksi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Meluasnya pemerataan pengembangan sub sektor industri untuk semua pohon, cabang, ranting industri yang saling keterkaitan (backward and forward linkage) sehingga mengurangi ketergantungan impor. Berkembangnya tingkat utilisasi dan produktivitas industri nasional dengan inovasi dan teknologi modern yang ramah lingkungan. Meningkatnya penyerapan dan kapasitas tenaga kerja yang merata, sehingga berperan dalam menahan laju urbanisasi. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan Industri dan kemajuan daerah setempat. Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan prosentase dari akumulatif capaian kualitatif yaitu 5 Rancangan/rumusan x 20% = 100%dibagi dengan rencana capaian sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.
24
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional Pencapaian target kinerja atas sasaran iniadalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama
Target
Persentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasi.
100%
Realisasi 100%
Kinerja 50%
Target capaian sebanyak 2(dua) paket rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasi menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dengan criteria capaian sebagai berikut:
Level a
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kualitas dalam % dari hasil
b
Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti
C
Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek
D
1.
Kualitas Rekomendasi
Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan
70% 80%
90%
100%
Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO, dengan rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk memperbaiki transmisi harga CPO terhadap minyak goreng sehingga capaian indikatornya sebesar 100%, yaitu: a. Menentukan harga dasar CPO terendah (floor price) ketika jumlah CPO di pasar melimpah, dan menentukan harga dasar CPO tertingi (ceilling price) pada saat jumlah CPO di pasar langka Perubahan harga CPO selanjutnya dilakukan secara berkala.
25
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
b. Meningkatkan peran pemerintah dalam mempengaruhi psar industri minyak goreng melalui BUMN terkait, dengan menambah luas area perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik minyak goreng karena selama ini BUMN hanya bermain di industri hulu c. Memperbaiki distribusi minyak goreng, hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya distribusi minyak goreng. Mengingat harga CPO bukanlah komponen utama dalam membentuk harga minyak goreng. d. Melakukan deregulasi agar pemerintah melalui BUMN dapat lebih fleksibel dalam meningkatkan perannya untuk mempengaruhi pasar industri minyak goreng, seperti regulasi barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi harga minyak goreng di pasar domestik. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil telaahan/kajian rumusan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industrisebagai berikut : Hambatan Bagaimana struktur pasar industri kelapa sawit dan industri minyak goreng di Indonesia Bagaimana peta produksi, distribusi dan pemasaran industri minyak goreng Bagaimana pengaruh harga CPO internasional terhadap harga CPO domestik dan harga minyak goreng Seberapa besar peran pemerintah dalam mempengaruhi produksi, distribusi, pemasaran dan struktur industri minyak goreng sehingga dapat meingkatkan daya saing. Peluang (potensi): Peran pemerintah dalam mempengaruhi produksi, distribusi, pemasaran dan struktur industri minyak goreng sehingga dapat meingkatkan daya saing. Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki kelembagaan pasar minyak goreng di Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya kebijakan tersebut antara lain: Mengurangi fluktuasi harga produk turunan CPO Menjaminperan pemerintah dalam penentuan harga pasar produk turunan CPO Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama dari rencana sebanyak 2 (dua) paket rekomendasi hasil telaahan/kajian yang terealisasi hanya 1 rekomendasi sehingga capaian indikator kinerja sebesar 50%.
26
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kajian/telaahan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari perubahan nomenklatur dan pengalihan sebagian (30%) belanja perjalanan untuk membuat output baru tanpa menambah belanja perjalanan.
C.
Pelaksanaan tugas lainnya Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ditugasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan Penataan kebijakan ekonomi nasional, tugas ini dilaksanakan melalui peluncuran paket-paket kebijakan bidang ekonomi dari paket 1 sampai dengan paket 8. Hambatan Penurunan Daya Beli Masyarakat Dalam Konsumsi Swasta Mengkontribusi Perlambatan Ekonomi Menurunnya Porsi Peran Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri Peluang (potensi): Deregulasi: Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/ irrelevant regulations. Melakukan keselarasan antar peraturan. Melakukan konsistensi peraturan. Debirokratisasi: Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya. Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan. Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik. Penegakan hukum dan kepastian usaha: Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel). Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan. Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Jenis dan jumlah peraturan yang dilakukan Deregulasi dan Debirokratisasi dari paket I sampai dengan VIII, tercantum dalam lampiran 5.
27
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi); dan menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis industri nasional. Peningkatan ekspor.
28
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
TABEL 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
(2) Persentase rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri
Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
29
Target 2015 (3)
Realisasi 2015 (4)
Kinerja (%) (5)
85%
100%
118%
85%
100%
118%
100%
100%
Program (6)
Pagu (Rp) (7)
Anggaran Realisasi (Rp) (8)
Program Koordinasi KebijKan 18.000.000.000 11.867.833.166 Bidang Perekonomian
100%
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
% (9)
65.9%
D.
Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu Capaian organisasi dari waktu ke waktu dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini dalam rangka memenuhi target upaya koordinasi dan sinkronisasi terkait bidang perniagaan dan Industri, adalah upaya terpadu dengan sektor agar hambatan-hambatan dalam menjalankan bisnis tentang peraturan yang sifatnya menghambat atau sulit di implementasikan secara selektif dibenahi. Tahun 2015 merupakan awal periode perencanaan 5 tahun yang baru, walaupun indikator berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tetap sinergi dengan tugas yang diemban guna menjalankan kegiatan bidang perniagaan dan industri Indonesia. 1.
Capaian organisasi dari waktu ke waktu Tahun 2014 Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan dibidang Perniagaan dan Kewirausahaan, dari target output sebanyak 5 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, telah dicapai sebanyak 5 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, sehingga kinerja adalah sebesar 100%. Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut Hambatan Tidak ada hambatan yang signifikan dalam pencapaian kinerja tahun 2014, kecuali yang bersifat teknis, seperti revisi anggaran, dan perubahan nomenklatur, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pencapai Kinerja tahun berikutnya.
Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Impementasi kebijakan yang tercapai tahun ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi kebijakan dalam LAKIP tahun sebelumnya, sehingga terdapat kontinuitas kebijakan yang dikeluarkan.
Dampak (Outcome) yang akan dirasakan manfaatnya: Dampak yang diharapkan dari kebijakan yang dikeluarkan, pada umumnya akan terlihat pada tahun-tahun berikutnya, namun ada juga yang langsung terlihat, seperti penerpan system INSW di seluruh pelabuhan dan bandara utama di Indonesia, pembangunan Perguruan Tinggi Logistik di Bitung dan Kab. Batubara dan lain-lain.
Capaian Kinerja dalam LAKIP tahun 2015, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam LAKIP Tahun 2014, demikian seterusnya, sehingga capaian kinerja bersifat kontinuitas dan tidak parsial pertahun, Hal tersebut dapat dilihat pada analisis capaian kinerja dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 dibawah ini.
30
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
TABEL 5 Pengukuran Kinerja dari Tahun ke Tahun Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Anggaran KINERJA Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
31
(2) Persentase rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
Tahun 2013
Program
Indikator Kinerja 2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tahun 2014
PAGU
REALISA SI
%
PAGU
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian
31.750
22.032
69%
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tahun 2015 %
PAGU
(10)
REALIS ASI (11)
(14)
REALIS ASI (15)
(13)
19.500
16.755
88%
% (16)
18.000
11.867
65,9%
32
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
E.
Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP tahun 2014, terdapat beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti, seperti dibawah ini: 1. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklajuti a. Hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta mengurangi defisit neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement); b. Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni yang meliputi pemberian prioritas alokasi gas untuk industri petrokimia, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung di dalam dan di luar kawasan, dan penyusunan masterplan Kawasan Industri, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentan Kawasan Industri dan memprioritaskan pengembangan KI Teluk Bintuni yang telah menjadi salah satu dari 13 kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2015-2019 c. Revitalisai industri pupuk, permasalahan harga gas pabrik pupuk telahdiselesaikan oleh KemenESDM dengan menurunkan harga gas dan listrik untuk industri. d. Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (INSW) terus dilakukan dengan melanjutkan pengembangan layanan fitur INSW yaitu perbaikan layanan proses bisnis; seperti melengkapi HS Code dalam sistem pentarifan, updating peraturan-peraturan Lartas dari Kementerian/Lembaga terkait, simplikasi proses perizinan untuk eskpor dan impor serta pelaksanaan quick respons terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di proses implementasi telah ditindaklajuti dengan system Single Sign On (SSO) untuk input kedalam system INSW. e. Perluasan penerapan INSW telah melayani 5(lima) pelabuhan utama yaitu Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan 3 (tiga) Bandara Utama yaitu Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, dan Cikarang Dry Port, dan perluasan terhadap 7 (tujuh) Pelabuhan/Bandara yaitu pelabuhan Bitung (Sulut), Tanjung Benoa (Bali), Ngurah Rai, Makassar (Sulsel), Lampung, Dumai, dan Bandara Kuala Namu (Sumut) telah dilaksanakan penerapan system INSW pada pelabuhan dan bandar dimaksud pada tahun 2015. f. Pendirian Akademi Komunitas Logistik di Kota Bitung dan Kabupaten Batu Bara, telah ditindaklanjuti dengan memasukan program diploma bidang logisti sebagai
33
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
kurikulum Jurusan (Kemendiknas).
Logistik
oleh
Kementerian
Pendidikan
Nasional
g. Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi Jasa Kepelabuhan, telah ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Bank Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi di Pelabuhan h. Penerbitan Inpres penanganan dwelling time di pelabuhan ditindaklajuti oleh Kementerian Koordinatro Bidang Maritim. 2. Rekomendasi Kebijakan Belum ditindaklajuti: Tersedianya database /informasi/Peraturan di bidang perniagaan Hambatan Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mampu menganalisis data; Terbatasnya anggaran untuk membuat Database Terbatasnya intrastruktur pendukung (ruangan/fasilitas) untuk menempatkan database dan SDM pengelola. Terbatasnya sumber data yang akurat dan akuntabel.
F.
Tindak lanjut Pembentukan Tim Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka Koordinasi penyamaan persepsi dan tata cara pencatatan data khususnya bidang Perniagaan dan Industri. Penyiapan anggaran pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Supervisi Penyusunan Laporan Kinerja Supervisi telah dilakukan terhadap penyusunan LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang regular dan bertahap serta didokumentasikan melaluipelaksanaan: a. Rapat rapat internal setiap triwulan dengan seluruh staf Kedeputian V dalam rangka penyusunan Laporan Triwulanan; b. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan Seluruh Staf Kedeputian V dan Inspektorat dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi TOR dan RAB serta LAKIP Deputi V tahun 2014. c. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan Staf Kedeputian V dalam rangka penyusunan Draft LAKIP; d. Rapat Pembahasan di luar Kantor (Kosinyir) dengan mengundang Narasumber dari Biro Perencanaan dalam rangka Presentasi Draft LAKIP. e. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan seluruh Staf Kedeputian V, dengan Narasumber dari Biro Perencanaan dalam rangka Evaluasi Draft Final LAKIP Deputi V Tahun 2015.
34
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
G. Pemantauan LAKIP Kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya digambarkan dalam bentuk Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulanan dari masing-masing kegiatan dan diakumulasikan dalam bentuklaporan Indikator Kinerja Utama (IKU) per Semester sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 (relaisasi IKU Semester I) dan Tabel 7 (Realisasi IKU Semester II) dibawah ini. Hambatan dalam mencapaian Kinerja LAKIP dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Belum adanya SDM yang secara spesifik menangani/mendokumentasi Capaian Kinerja kegiatan. b. Tertundanya Revisi Anggaran, sehingga mengakibatkan terlambatnya pencapaian anggaran. c. Restrukturisasi organisasi, sehingga menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran.
35
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tabel 6 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I /2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/ (c/2)
(f)
70%
Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan/perundangan di bidang perniagaan dan Kewirausahaan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan yaitu: (1) RUU tentang Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce); (2) Penyederhanaan perizinan; (3) Pengembangan kewirausahaan berbasis agro;
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan
85%
60%
Target 2015 dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyusunan rancangan kebijakan baru terdiri dari : (1) Penyusunan PP Pembiayaan Ekspor (trade financing); (2) Penyusunan RUU Perdagangan melalui Elektronik; (3) Penyusunan Peraturan Gudang Berikat Mandiri (logistic Center); (4) Penyusunan Kemudahan Perijinan (PEPIDA); (5) Pengembangan kewirausahaan.
36
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi
85%
60%
70%
Laporan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu: (1) Evaluasi dan Reviuw Pelaksanaan PTSP dan BPMPTSP; (2) Kebijakan Revitalisasi/pengembangan Pasar Rakyat; dan (3) Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW, Target 2015 dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan terdiri dari yaitu: (1) Birokrasi Streamlining/Pendelegasian Wewenang); (2) Meningkatkan efisiensi Logistik Domestik; (3) Penguatan Fasilitasi Perdagangan; (4). Revitalisasi Pasar Rakyat dan (5) Pengembangan Kawasan Industri.
Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
85%
20%
23%
Rekomendasi peningkatan daya saing nasional bidang perniagaan dan industri telah dicapai : (1)Telaahan Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO dan Minyak Goreng,
Target 2015 dalam rangka peningkatan daya saing nasional terdiri dari: (1). Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional melalui kajian Kebijakan Pengembangan Subtitusi Impor; (2) Peningkatan Daya Saing di Pasar Dalam Negeri melalui Kajian/telaahan Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar.
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2
37
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tabel 7 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER II/ 2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
(a)
(b)
(c)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perniagaan dan Industri
38
Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan
85%
Realisasi s/d Desember 2015
Kinerja
Keterangan
(d)
(e)=(d)/( c/2)
(f)
100%
118%
Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi yang ditindaklajuti dalam rangka Rancangan/rumusan Peraturan/perundangan baru di bidang indusri dan perniagaan telah terealisasi sebanyak 5 (lima) dari target sebanyak 5 (lima) Rancangan Peraturan yaitu: (1) Rancangan peratauran mengenai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4BM); (2) Rancangan Peraturan Penerapan Single Sign On (SSO) untuk input kedlam sistem INSW; (3) Rancangan Instruksi Presiden tentang Fasilitasi Perdagangan Babas di Dalam Negeri; (4) Rancangan Peraturan tentang Prototype e-licencing bidang logistik Pos; dan (5) Instruksi Presiden tentang Deregulasi untuk Meningkatkan Daya Saing Industri.
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi
Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
39
85%
100%
100%
100%
118%
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri dan Perniagaan yang ditindaklanjuti sebanyak 5 (lima) dari target sebanyak 5 (lima) rancangan perubahan/revisi peraturan yang ada yaitu: (1) Revisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dab Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan; (2) Revisi Perpres Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia; (3) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pembetukan Tim Pengawasan Barang Beredar, dan (5) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.
100%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional bidang perniagaan dan industri telah dicapai sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dalam rangka tentang usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) yaitu : (1). Peningkatan Daya Saing di Pasar Dalam Negeri melalui Kajian/telaahan Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar minyak goreng..
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
H. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015 adalah sebagia berikut: Pagu anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dengan rincian biaya untuk menghasilkan outcome atau sasaran yang dituju adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Realisasi anggaran per Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun2015
Kegiatan
No 1.
2.
3. 4. 5
Pagu Awal
Realisasi 31 Des 2015
%
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window dan Integrasi ke dalam Sistem ASW Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha Koordinasi Pengembangan Industri
3.500.000.000,-
2.696.260.167
77.0%
2.000.000.000,-
1.369.889.165
68,5%
3.000.000.000,-
2.073204.298
69,1%
5.500.000.000,-
3.043.612.545
55,3%
2.000.000.000,-
1.242.693.958
62.1%
2.000.000.000,-
1.442.172.583
72.1%
Total
18.000.000,000
11.867.833.166
65,9%
Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai beikut:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur, mengakibatkan realisasi belanja perjalanan sangat rendah pada Semester II.
40
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Dengan adanya restrukturisasi organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, DIPA Kementerian Kooordinator perlu direvisi, mengakibatkan terhambatnya realisasi belanja barang rendah.
Efisensi penggunaan sumber daya tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pernigaan dan Industri melalui identifikasi komponen biaya dalam suatu keluaran yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, antara lain Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, Paket Meeting di dalam dan diluar kota, dan honorarium-honorarium, hasil dari efisiensi ini dialihkan dalam bentuk kegiatan yang mendukung kebijakan penguatan daya saing di bidang perniagaan dan industri seperti kajian/telaahan tentang struktur pasar dan sosialisasi dan uji public kepada stakeholder tentang kebijakan yang akan dibuat/direvisi.
41
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
TABEL 9 Realisasi Anggaran per Output (Cost per Outcome) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015
OUTCOME Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU
REALISASI
%
Persentase rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
11,261,892,000
7,179,734,169
64%
4,668,307,000
3,375,510,558
66%
2,069,801,000
1,423,699,559
68%
18,000,000,000
11.867.833.166
65,9%
Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi TOTAL DEPUTI V
42
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
TABEL 10 Rincian Realisasi Anggaran per Kegiatan (Cost per sub output ) Asisten Deputi pada Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015
OUTCOME 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
SASARAN KEGIATAN (SUB OUTPUT) Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW
864,513,000
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
939,600,000
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Logistik
4,753,006,000
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri
1,439,644,000
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
1,323,007,000
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi
1,446,708,000
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI) JUMLAH REALISASI OUTCOME 1
43
PAGU
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
495,414,000
11,261,892,000
REALISASI
626,912,167
571,846,558 2,753,229,470 1,013,938,805 845,333,490 1,059,323,279 309,150,400 7,179,734,169
%
73%
61% 58% 70% 64% 73% 62%
64%
OUTCOME 2 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU
REALISASI
%
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW
135,487,000
133,617,700
99%
2,000,000,000
1,424,399,431
71%
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen
272,792,000
272,767,300
100%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
275,608,000
89,210,400
32%
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan logistik dn fasilitasi perdagangan internasional
105,779,000
105,777,900
100%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Pengembangan Logistik
252,118,000
198,851,271
79%
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan, Koperasi dan UKM
213,521,000
213,520,678
100%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Pengembangan sektor dan kawasan Industri
193,446,000
163,014,800
84%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
209,587,000
200,818,300
96%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW
44
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
45
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim investasi
321,465,000
321,458,938
100%
Rekomendasi pelaksanaan Pengembangan Investasi
143,170,000
140,795,300
98%
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)
121,440,000
121,439,600
100%
Rekomendasi pelaksanaan pengendalian peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)
201,309,000
200,339,850
100%
Layanan Dukungan Administrasi Kegaiatan dan Tata Kelola
222,585,000
189,549,090
85%
JUMLAH REALISASI OUTCOME 2
4,668,307,000
3,775,560,558
66%
pengendalian
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
OUTCOME 3 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
REALISASI
%
Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen
177,911,000
177,868,800
100%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri
334,089,000
174,450,100
52%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan logistic
389,097,000
275,124,104
71%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dan kawasan industry
153,389,000
70,102,000
46%
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor
467,406,000
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan investasi
547,909,000
JUMLAH REALISASI OUTCOME 3 TOTAL DEPUTI V
46
PAGU
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
2,069,801,000
18,000,000,000
327,848,225
381,603,350 1,406,996,579
12,362,291,306
70%
70% 68%
68%
BAB IV Penutup A.
Simpulan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinttah (SAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selama tahun 2015.Realisasi Kinerja (performance result) tahun 2015 dibadingkan dengan Penetapan Target Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 yaitu sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terindentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015-2019. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini merupakan indikator kinerja utama tingkat Deputi yang telah ditetapkan dan telah terintegrasi dalam Renstra Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015-2019 Hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa: 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan, yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan/rumusan peraturan perundangan yang baru , telah tercapai seluruhnya sehingga capaiannya sebesar 100%,sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%. 2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industriyang terimplementasCapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan peraturan perubahan perundangan yang ada, telah tecapai seluruhnya sehingga capaian IKU sebesar 100% , sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.
3.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi,Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif 2 (dua) Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sebagai usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan hanya tercapai sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau 100%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 50%.
47
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Realisasi anggaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015,yaitu dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp.18.000.000.000,(delapan belas miliar rupiah) realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp 11.867.833.166,- atau 65.9% dari total pagu anggaran, sedangkan target realisasi yang disepakati adalah sebesar 70%. B. Saran 1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perniagaan dan industri yang diemban oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, kiranya perlu memperkuat peran kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga efektif dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di seluruh instansi/lembaga dibawah koordinasi Deputi Bidang Perniagaan dan Industri. 2. Penyusunan rencana pelaksanaan program kerja dan anggaran guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perniagaan dan industri. 3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme menajemen internal organisasi di lingkunganDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri akan ditingkatkan secara proaktif dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan. 4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan Output maupun outcomekegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntable. 5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata
dan akuntable, dengan menerapkan fungsi reward dan punishment yang tegas dan ketat. -000-
48
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Lampiran 1
Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
Indikator Kinerja (2) Persentase rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri
Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Target 2015 (3)
Realisasi 2015 (4)
85%
100%
Kinerja (%) (5)
(6)
Pagu (Rp) (7)
Anggaran Realisasi (Rp) (8)
% (9)
118%
85%
100%
118%
100%
50%
50%
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Program
Program Koordinasi 18.000.000.000 12.362.291.306 KebijKan Bidang Perekonomian
69%
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Pengembangan Investasi Sasaran (1) Meningkatnya Investasi Nasional
Layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri
Target 2015 (3)
Realisasi 2015 (4)
Kinerja (%) (5)
80%
80%
100%
Prosentase rekomendasi Kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti
80%
75%
93%
Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti
75%
75%
100%
Indikator Kinerja (2) Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklajuti
Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti
75%
75%
100%
Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti
100%
0
0
6
6
100%
Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Program (6)
Pagu (Rp) (7)
Program Koordinasi 3.500.000.000 KebijKan Bidang Perekonomian
Anggaran Realisasi (Rp) (8)
2.723.659.807
% (9)
78%
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional Sasaran
Indikator Kinerja
(1) Meningkatnya Ekspor dan berkembangnya Fasilitasi Perdagangan Internasional
(2) Prosentase rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklajuti Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASWyang ditindaklajuti Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASW yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Sistem National Single Window yang efisien, konsisten, transparan dan simple
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Target 2015 (3)
Realisasi 2015 (4)
Kinerja (%) (5)
80%
65%
81%
75%
60%
100%
100%
80%
85%
106%
50%
%
Program 2.000.000.000 Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian
1.374.000.015
69%
3.000.000.000
2.184.929.298
73%
(6)
Pagu (Rp) (7)
(9)
80%
100%
75%
Anggaran Realisasi (Rp) (8)
Program
67%
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja (%)
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
80%
60%
75%
Meningkatnya Pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung Kelancaraan arus barang
Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik yang ditindaklajuti
Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti
Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
75%
75%
100%
100%
100%
100%
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Pagu (Rp)
Anggaran Realisasi (Rp)
%
(7)
(8)
(9)
Program 5.500.000.000 Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian
3.332.982.745
61%
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Pengembengan Industri
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja (%)
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan Kawasan Industri
Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dam Kawasan Industri yang ditindaklanjuti
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
80%
92%
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
(7)
(8)
(9)
115%
75%
58%
77%
100%
100%
100%
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Anggaran
Program 2.000.0000.000 1.460.576.283 Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian
73%
Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja (%)
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
80%
100%
127%
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
Prosentase rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha yang ditindaklajuti Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
75%
80%
107%
100%
100%
100%
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Anggaran Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
(7)
(8)
(9)
Program 2.000.000.000 Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian
1.286.143.158
64%
Lampiran 3
Fokus Kebijakan Kegiatan
PENGEMBANGAN INDUSTRI:
PETROKIMIA, KIM IA, BESI BAJA, FARMASI, DAN ALKES
PENGEMBANGAN LOGISTIK: KONEKTIVITAS EKONOMI DESA KE KOTA DAN PASAR GLOBAL
Teknis Pokja Pupuk
SISLOGNAS
Keberlanjutan rekomendasi KPK Phase Out Subsidi Pupuk
Konektivitas Desa ke Kota Efisiensi Biaya Logistik Peningkatan daya saing penyedia jasa logistik
AGREGATOR/KONSO LIDATOR EKSPOR PRODUK UKM, INOVASI/TEMU AN BARU, DAN GEOGRAPHICAL INDICATOR
Data, Monitorin g, Dan Evaluasi Mengumpulkan dan mengupdate data terkait: Logistik Ekpor/Impor Pariwisata Industri Investasi Pasar
INLAND FTA:
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
INVESTASI: INVESTMENT OUTFLOWS
INLAND FTA
Restrukturisasi dan Revitalisasi existing industry Promosi industri pertokimia, bes i baja, alkes, far masi dan kimia) Penyiapan data ekspor impor Pembahasan teknis peraturan pelaksanaannya
Pembentukan PEPIDA
Sektor (produk inovatif/temuan baru, GI, dsb) Wilayah (NTB, NTT, Ma luku, Kaltara, P apua)
PENYEHATAN STRUKTUR PASAR: COMPETITION POLICY, PELAYANAN PUBLIK, TERTIB KEWENANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DA N TERTIB PERUNDANGUNDANGAN
Penguatan Pasar Dalam Negeri
PENGUATAN INSW
Dewan Pengarah INSW
Pengembangan standar mutu Kepatuhan penggunaan label, branding, p ackaging Pemanfaatan paten public domain (HKI) Tertib Persaingan Pengembangan Pasar
Penguatan kelembagaan Efektivitas pelaksanaan program INSW
Mendukung kegiatan tim pengarah Korespondensi kelembagaan
2
Lampiran 4
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Lampiran 5 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI TAHUN 2015 Manual Perhitungan Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan IKU Deputi V
1
Definisi
: Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan
: %
Tehnik Menghitung
: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri r x 100% t Target 2015 : 5 Rancangan Peraturan Baru Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
: Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Manual Perhitungan Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan IKU Deputi V
2
Definisi
: Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri
Satuan
: %
Tehnik Menghitung
: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri r x 100% t Target 2015 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
: Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Manual Perhitungan Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan IKU Deputi V
3
Definisi
: Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan
: %
Tehnik Menghitung
: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri r x 100% t Target 2015 : 2 Usulan Rancangan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 70% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dinilai sebesar 80% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 90% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
: Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Lampiran 6 Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (1/2) NO
Kementerian/Lembaga
Selesai Sudah di tandatangani
Dibahas
Dikeluarkan
Jumlah
Keterangan
Belum di tandatangani (proses paraf)
A
Kemenko Perekonomian
2
B
Kementerian Perindustrian
13
1
1
C
Kementerian Perdagangan
24
4
2
D
Kementerian Keuangan
6
3
E
Kementerian Pertanian
2
4
1
F
Kementerian ESDM
5
3
2
G
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2
5
3*)
H
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
I
Kementerian Ketenagakerjaan
2
J
Kementerian Perhubungan
1
K
Kementerian PUPR
1
1 Perpres, 1 Inpres
2 15
1 PP, 13 Permen
2
32
30 Permen, 1 Perdirjen, 1 SE Mendag
1
10
4 PP, 6 Permen .*) 1 Permen diusulkan dikeluarkan
1
7
1 PP, 1 Perpres, 5 Permen
11
2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, 1 Surat Dirjen
10
6 PP, 1 Perpres, 3 Permen Penyelesaian 3 Permen menunggu penetepan revisi Perpres 71 Tahun 2012
2
2 Permen
1
3
2 PP, 1 MoU .*) 1 PP & 1 Mou diusulkan dikeluarkan
4
5
5 Permen .*) 4 Permen diusulkan dikeluarkan
1
1 PP
2
9
L
Kementerian Kesehatan
1
1
1 Permen
M
Kementerian Pariwisata
2
2
2 Perpres
N
Kementerian KUKM
29
29
29 Permen .*)
Substansi 29 permen telah digabungkan/disederhanaka n menjadi 16 Permen yang telah ditetapkan O
BKPM
2
2
2 Perka BPKM
P
BPOM
2
2
2 Perka BPOM
Jumlah
94
22
9
9
116
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
134
Rekapitulasi Deregulasi Tahap II Berdasarkan K/L No
Kementerian/Lembaga
Selesai
Dibahas
Jumlah
Keterangan
A
Kementerian Keuangan
4
4
• Percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday • Pembebasan PPN untuk alat transportasi • Fasilitas Pusat Logistik Berikat • Pengurangan pajak bunga deposito untuk DHE 4 PP (3 PP telah selesai di Paket I)
B
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7
7
Penyederhanaan perizinan sektor kehutanan (7 Permen)
C
BKPM
4
4
Layanan Cepat Investasi 3 jam 4 Perka (2 Perka ada dalam Paket I, 2 Perka tambahan di Paket I)
Jumlah
15
-
15
Rekapitulasi Deregulasi Tahap III Berdasarkan K/L NO
Kementerian/Lembaga
A
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
B
Kementerian ESDM
C
Otoritas Jasa Keuangan
Jumlah
Selesai
Dibahas
Jumlah
Keterangan
1
Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal (1 Permen)
1
1
Pengaturan harga gas
1
1
Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank
1
1
Skema asuransi pertanian
1
1
1
1
1
1
1
1
Revitalisasi industri modal ventura Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Pemberdayaan Lembaga Ekspor Indonesia Implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit
7
8
1
1
11
12
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Rekapitulasi Deregulasi Tahap IV Berdasarkan K/L NO
Kementerian/Lembaga
Selesai
A
Kemenko Perekonomian
2
B
Kementerian Ketenagakerjaan
6*)
Jumlah
8
Dibahas
Jumlah
Keterangan
2
Perluasan KUR (1 Permen, 1 Kepmen)
2
8
8 Permen turunan PP Pengupahan 1 Permen merupakan penggabungan 3 Permen
2
10
Rekapitulasi Deregulasi Tahap V Berdasarkan K/L NO A
B
Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan
Selesai 1
BI / OJK Jumlah
Dibahas
1
Jumlah
Keterangan
1
Revaluasi Aset (1 Permen)
1
1
Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti, dan Infrastruktur
1
1
Deregulasi di bidang Perbankan Syariah
2
3
13
Rekapitulasi Deregulasi Tahap VI Berdasarkan K/L NO
Kementerian/Lembaga
Selesai
Dibahas
Jumlah
Keterangan
A
Kemenko Perekonomian
1
1
Fasiltas KEK (1 PP)
B
Kementerian PUPR
2
2
Penyediaan Air (2 PP)
C
BPOM
2
2
Simpifikasi Perizinan BPOM (2 Perka)
Jumlah
5
-
5
14
Rekapitulasi Deregulasi Tahap VII Berdasarkan K/L NO
Kementerian/Lembaga
Selesai
A
Kementerian Keuangan
B
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
3
Jumlah
3
Dibahas
Jumlah
Keterangan
1
1
Insentif Pajak bagi Industri Padat Karya
3
2 Peraturan Menteri dan 1 Instruksi Menteri tentang Percepatan proses sertifikasi tanah
1
4
Rekapitulasi Deregulasi Tahap VIII Berdasarkan K/L NO
Kementerian/Lembaga
A
Badan Informasi Geospasial
B
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
C
Kementerian Keuangan
Jumlah
Selesai
Jumlah
1
1
Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
1
Percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak
1
1
Revisi Peraturan Menteri mengenai insentif Bea Masuk 0% untuk 21 Pos 16 tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan/pemeliharaan pesawat terbang
2
3
1
1
15
Dibahas
Keterangan
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri 17