LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
BAB II. PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program SKPD. RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kinerja Tahunan. 2.1. RENCANA STRATEGIS Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan kebutuhan sektor pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun
ke
depan
dengan
berpedoman
pada
dokumen-dokumen
perencanaannya seperti: a)RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai dengan PERPRES Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010, b) RENSTRA KKP RI (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tanggal 18 Februari 2010, c)RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2025, d) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
41
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
melalui suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu
5
tahun,
secara
sistematik
dan
berkesinambungan
dengan
mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. Secara ringkas Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 2.1.1. VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat harus dibawa dan berkarya, agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif sesuai maksud dengan Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Dengan mengacu pada bahasan tersebut, guna
penyelenggaraan
pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah :
”Sumatera Barat sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan terkemuka di Pulau Sumatera tahun 2015”. Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkan misi sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti pentingnya eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
42
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan visi yang sudah diuraikan diatas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambilan keputusan (decision maker) pada Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Tahun 2011 – 2015, adalah : “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
melalui peningkatan Produksi dan Kesempatan Kerja” 2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merumuskan Tujuan Strategis yaitu : ”Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberap Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
43
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
No. 1.
Tujuan
TAHUN 2015
Indikator Kinerja Tahunan
Terselenggaranya 1. Produksi Perikanan Pembangunan Kelautan - Produksi Perikanan Laut (ton) dan Perikanan dengan - Produksi Perairan Umum (ton) - Produksi Perikanan Budidaya memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara (ton) rasional, efisien, berkeadilan 2. Pendapatan : Rp/kk/bln dan berkelanjutan demi - Pendapatan Nelayan - Pendapatan Pembudidaya Ikan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelautan dan 3. Mutu Produksi Hasil Perikanan : Perikanan (Unit) - Pembudidaya Ikan yang mendapat sertifikat CBIB - BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB
b. Sasaran Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015 adalah: 1. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator : a. kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 73% pada tahun 2015 2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta perairan umum, dengan indikator: a. Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi menjadi 420.401,95 Ha pada tahun 2015 b. Jumlah Pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik menjadi 5,41% pada tahun 2015 3. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator: a. Produksi perikanan laut sebesar 204.499 ton pada tahun 2015 b. Produksi perairan umum sebesar 10.657 ton pertahun pada tahun 2015 c. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 293.650 ton pada tahun 2015 d. Peningkatan Luas Usaha Perikanan Budidaya (Ha): menjadi 450 Ha pada tahun 2015
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
44
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan indikator: a. Pendapatan nelayan: - Nelayan Pemilik : menjadi Rp. 7.900.000,- kk/bln pada tahun 2015 - Nelayan buruh : menjadi Rp. 1.750.000,- kk/bln pada tahun 2015 b. Peningkatan pendapatan pembudidaya: menjadi Rp. 3.000.000,perbulan pada tahun 2015 5. Meningkatnya mutu produksi perikanan a. Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit): menjadi 695 unit pada tahun 2015 b. BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit): menjadi 40 unit pada tahun 2015 c. Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor 95% pada tahun 2015 6. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri a. Ekspor Hasil Perikanan : 2.651,79 ton pada tahun 2015 b. Tingkat Konsumsi Ikan : menjadi 34 kg/kapita/tahun pd tahun 2015 2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1. Strategis Pembangunan Untuk mencapai visi dan misi tersebut beberapa strategi yang akan dijalankan adalah : a. Revitalisasi institusional dan sumberdaya manusia b. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan c. Eskalasi produksi yang berorientasi pasar dan komoditi unggulan d. Penetrasi pasar regional, nasional dan internasional melalui diversifikasi produk peningkatan industri olahan hasil perikanan 2. Kebijakan a.
Memperkuat pengawasan dan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
pengendalian
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
pemanfaatan
45
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
b.
c. d.
e.
TAHUN 2015
Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan ikan Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. Mengembangkan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk Hasil Kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri dalam rangka stabilitas produksi serta ketahanan pangan
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun 2015 ini ditetapkan sebagai implementasi dari Rencana Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahanperubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dimungkinkan penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang memang tidak dituangkan dalam Rencana Strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja tahun 2015.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
46
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
No.
SASARAN STRATEGIS
1
2
1.
Berkurangya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
-
Kasus Illegal Fishing ditemukan (%)
2.
Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil serta perairan umum
-
Luas kawasan Konservasi dan Rehabilitasi (Ha)
420,401.95
-
Persentase pulau - pulau kecil yang terkelola dengan baik (%)
5.41
Meningkatnya Produksi Perikanan
-
Produksi Perikanan Laut (ton) Produksi Perairan Umum (ton)
204,499 10,657
-
Produksi Perikanan Budidaya (ton) Peningkatan Luas area usaha perikanan budidaya (Ha)
293,650
3.
INDIKATOR KINERJA 3
-
4.
Meningkatnya Masyarakat Perikanan
kesejahteraan Kelautan dan
-
6.
Meningkatnya perikanan
mutu
produksi
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri
4 yang
73
450
Pendapatan nelayan : Rp/kk/bln * Nelayan pemilik ( Rp/kk/bln ) * Nelayan buruh ( Rp/kk/bln ) Pendapatan Pembudidaya (Rp/kk/bln )
7,900,000 1,750,000 3,000,000
-
Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit)
695
-
BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit)
40
-
Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)
95
-
Ekspor hasil perikanan (ton)
-
Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)
-
5.
TARGET
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2,651.79 34
47
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa terdapat penyempurnaan Sasaran dan Indikator Kinerja dari tahun 2015 sesuai dengan arahan oleh Tim evaluator dari Kemenpan, diantaranya adalah penambahan Sasaran yang pada awalnya hanya 5 Sasaran disempurnakan menjadi 6 Sasaran disamping itu pada Sasaran ke III, IV dan V, selain mengalami penajaman kalimat juga mengalami perubahan pada Indikator Kinerja, sedangkan pada Sasaran IV terjadi penajaman kalimat. 2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 pada dasarnya adalah pernyataaan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur
dalam
waktu
1
(satu)
tahun
tertentu
dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat harus dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
48
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
Provinsi Sumatera Barat
TAHUN 2015
dan Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan
Rencana Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT No.
SASARAN STRATEGIS
1
2
1.
Berkurangya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
-
Kasus Illegal Fishing ditemukan (%)
2.
Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil serta perairan umum
-
Luas kawasan Konservasi dan Rehabilitasi (Ha)
420,401.95
-
Persentase pulau - pulau kecil yang terkelola dengan baik (%)
5.41
Meningkatnya Perikanan
-
Produksi Perikanan Laut (ton) Produksi Perairan Umum (ton)
204,499 10,657
-
Produksi Perikanan Budidaya (ton) Peningkatan Luas area usaha perikanan budidaya (Ha)
293,650
3.
Produksi
INDIKATOR KINERJA 3
-
4.
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
-
Meningkatnya produksi perikanan
mutu
4 yang
73
450
Pendapatan nelayan : Rp/kk/bln * Nelayan pemilik ( Rp/kk/bln ) * Nelayan buruh ( Rp/kk/bln ) Pendapatan Pembudidaya (Rp/kk/bln )
7,900,000 1,750,000 3,000,000
-
Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit)
695
-
BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit)
40
-
Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)
95
-
5.
TARGET
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
49
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
6.
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri
-
Ekspor hasil perikanan (ton)
-
Tingkat konsumsi (kg/kap/th)
TAHUN 2015
2,651.79 ikan
34
No.
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
4
1.
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Rp.
750.438.000
APBD
2.
Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut
Rp.
739.500,000
APBD
3.
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam
Rp.
146.218,000
APBD
4.
Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Rp.
609.389.900
APBD
5.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rp.
1.722.366.900
APBD
6.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp.
496.809.500
APBD
7.
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Rp.
172.148.500
APBD
8.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani
Rp.
7.161.990.740
APBD
9.
Program Pengembangan Tekhnologi Informasi Pertanian dan
Rp.
6.714.000
APBD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
50
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2015
Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian Tepat Guna 10.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Rp.
759.231.900
APBD
11.
Program Peningkatan Nilai Rp. Tambah Daya Saing Hasil Produksi Perikanan
1.451.764.585
APBD
12.
Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp.
314.918.850
APBD
Total
Rp.
14,331,390,375
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
51
