Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang Telp. (0717) 439314 Fax. (0717) 439315 http//:bandiklat.babelprov.go.id

Laporan Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. Dalam penyusunan Laporan Kinerja SKPD ini kami telah berupaya untuk

memanfaatkan

perangkat

pengukuran

kinerja

meliputi

perjanjian kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja kediklatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga Laporan Kinerja SKPD ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Demikian, semoga bermanfaat. Pangkalpinang,

Februari 2016

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. dr. H. HENDRA KUSUMAJAYA, M. Epid Pembina Utama Madya NIP. 19700219 199603 1 004

i|Page


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................................

1

1.2. Gambaran Umum Organisasi .............................................................

1

1.3. Struktur Organisasi dan Tupoksi ...........................................................

4

1.4. Strategic Issued ......................................................................................

7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2. 1 Rencana Strategis .................................................................................

11

2. 2 Indikator Kinerja .....................................................................................

14

2. 3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................

15

2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2015 ...............................................................

16

2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..............................................................

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................

18

3.2. Analisis Capaian Kinerja .......................................................................

19

3.3. Realisasi Anggaran ...............................................................................

40

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan ............................................................................................. Lampiran

ii | P a g e

53


DAFTAR TABEL

1.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan PNS dan CPNS .......................................

3

1.2 Data Penyebaran Pegawai Bagian/Bidang/Unit ...............................

3

1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................................

4

1.4 Data Pegawai Berdasarkan Eseloning .................................................

4

2.1 Misi dan Tujuan .........................................................................................

12

2.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran ........................................................................

13

2.3 Indikator Kinerja ........................................................................................

15

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015 ...................................................................

17

3.1 Pengukuran Kinerja 2015 ..........................................................................

18

3.2 Persentase Aparatur Mengikuti Pendidikan Sesuai Kompetensi ......

19

3.3 Persentase Pegawai Memiliki Sertifikat Diklat Kompetensi Teknis ......

24


29

3.5 Persentase Kualitas Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat .......

32

3.6 Persentase Alumni Menindaklanjuti Hasil Diklat ...................................

35

3.7 Nilai Rata-Rata Penilaian Peserta Terhadap Widyaiswara.................

37

3.8 Nilai Rata-Rata Terhadap Pelayanan Penyelenggara Diklat ............

39

3.9 Realisasi Anggaran ...................................................................................

41

iii | P a g e


DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi ....................................................................................

6

1.2 Data Penyebaran Pegawai Bagian/Bidang/Unit ...............................

3

3.1 Persentase Aparatur Mengikuti Pendidikan sesuai Kompetensi .......

20


25


30

3.4 Persentase Kualitas Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat .......

33


34


35

3.7 Nilai Rata-Rata Penilaian Peserta Terhadap Widyaiswara.................

37

3.8 Nilai Rata-Rata Terhadap Pelayanan Penyelenggara Diklat ............

39

iv | P a g e


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Tahun

2015

merupakan

media

perwujudan

pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju good governance. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku

kepentingan

(Presiden,

Gubernur,

Instansi

Pemerintah

Pusat/Daerah yang berhubungan dalam penyelenggaraan kediklatan) serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini juga merupakan uraian tentang kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu tahunan yaitu tahun 2015 dan lebih jauh dalam rangka implementasi misi dan perwujudan visi organisasi yang telah digariskan untuk jangka menengah lima tahun. Metode pengukuran pencapaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebenarnya cukup sederhana yaitu dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi, kemudian dianalisis faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran. Tingkat pencapaian kinerja ditentukan dengan persen, yaitu realisasi dibagi dengan rencana dikalikan 100%. Tetapi untuk indikator input berupa dana, maka rumus menentukan persentase capaian dipakai rumus kehematan yaitu dengan cara rencana dikurangi dengan realisasi lalu ditambah dengan rencana kemudian dibagi dengan rencana baru dikali 100%.

v|Page

Laporan Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015 Analisis tingkat capaian kinerja, hanya dilakukan pada tingkat kinerja sasaran yaitu minimal jenjang outcome dan tidak sampai pada kinerja kegiatan. Hal itu dilakukan karena tidak adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja sasaran maupun kegiatan secara umum mencapai hasil yang sangat baik, namun demikian indikator kinerja yang digunakan sebagian besar baru setingkat input. Indikator input adalah jenjang kinerja yang paling rendah sehingga cendrung mudah dicapai. Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi serta penataan kelembagaan maka porsi anggaran lebih dominan pada kegiatankegiatan

nonfisik

guna

mewujudkan

reformasi

birokrasi

yang

telah

ditetapkan oleh Pemerintah saat ini. Perbaikan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kelembagaan mendukung hal tersebut dan selanjutnya dapat menjadikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung yang profesional dan kompeten.

vi | P a g e

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah

proses

pembangunan.

Dalam

konteks

ke-Indonesiaan,

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional akan berkaitan dengan jenis serta sifat pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan substansial tadi. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebutuhan organisasi pemerintah terhadap tenaga teknis, tenaga

administrasi dan

tenaga spesialis. Dalam

kaitan

tersebut,

diperlukan berbagai pembinaan agar SDM aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana salah satu upaya pembinaan yang dinilai strategis adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2008

1

tentang Uraian Tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan

Bangka

Belitung

yang

disebabkan

karena

perubahan

nomenklatur baru pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang

mana

adanya

penambahan

dan

pengurangan

maupun

penggabungan bidang kerja. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas areal 6,1 hektar dan luas bangunan 8370,24 M2 dengan jumlah pegawai 46 orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf, merupakan salah satu wadah organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 memiliki 6 (enam) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan didukung sebanyak 64 (enam puluh empat) pegawai, dengan status kepegawaian 59 orang PNS, 5 orang CPNS, dan 35 orang honorer dengan klasifikasi sebagai berikut:

2

Tabel 1.1 Klasifikasi PNS dan CPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Jumlah Prosentase Laki-laki Perempuan 1

Doktoral / S3

1

-

-

1,56%

2

Pasca Sarjana / S2

9

7

16

25,00%

3

Sarjana / S1

21

10

31

48,44%

4

Diploma – IV

-

-

-

0,00%

5

Diploma – III

2

3

5

7,81%

6

Diploma – I / II

-

-

-

0,00%

7

SLTA

7

4

11

17,19%

8

SLTP

-

-

-

0,00%

9

SD

40

24

64

0,00% 100%

JUMLAH

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2015

Tabel 1.2 DATA PENYEBARAN PEGAWAI BAGIAN/BIDANG/UNIT Bagian/Bidang/Unit Jmlh Kepala Badan Diklat 1

% 1,56%

2.

Sekretaris Badan Diklat

1

1,56%

3.

Sub.Bagian Kepegawaian

3

4,69%

4.

Sub.Bagian Keuangan

7

10,94%

5.

Sub.Bagian Umum & Perlengkapan

8

12,50%

6.

Bidang Perencanaan dan Pelaporan

6

9,38%

7.

Bidang Diklat Penjenjangan

7

10,94%

8.

Bidang Diklat Teknis Fungsional

6

9,38%

7

10,94%

18

28,13%

64

100%

No. 1.

9. 10.

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan Widyaiswara JUMLAH


3

Tabel 1.3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN No

Jenis Kelamin

Jumlah

Prosentase

1.

Laki-laki

40

62,50 %

2.

Perempuan

24

37,50%

64

100 %

JUMLAH Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2014

Tabel 1.3 menunjukkan pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk laki-laki berjumlah 36 orang atau 64,28 % dan perempuan sebanyak 20 orang atau 35,71 %. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sudah seimbang dan keterwakilan gender cukup proporsional. Tabel 1.4 DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELONERING Jumlah Pegawai Jumlah Prosentase Perempua Laki-laki n 1 0 1 1,56%

1

II A

2 3 4 5 6 7 8

II B III A III B IV A IV B Non Eselon Fungsional

4 8 12 15

1 3 12 8

5 11 24 23

7,81% 17,19% 37,50% 35,94%

JUMLAH

40

24

64

100 %


1.3. Struktur Organisasi dan Tupoksi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu :

4

a. Bagian Sekretariat membawahi tiga sub bagian : 1) Sub bagian Kepegawaian 2) Sub bagian Keuangan 3) Sub bagian Umum dan Perlengkapan. b. Bidang Diklat Penjenjangan membawahi dua sub bidang: 1) Sub bidang Diklat Penjenjangan Dasar 2) Sub bidang Diklat Penjenjangan Lanjutan. c.

Bidang Diklat Teknis Fungsional membawahi dua sub bidang: 1) sub bidang Diklat Teknis 2) Sub bidang Diklat Fungsional.

d. Bidang Perencanaan dan Pelaporan membawahi dua sub bidang: 1) Sub bidang Perencanaan dan Program 2) Sub bidang Pendataan dan Pelaporan. e. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan membawahi dua sub bidang yaitu : 1) Sub bidang Monitoring dan Evaluasi 2) Sub bidang Pengembangan Mutu Kediklatan. Berikut adalah Struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepuloauan Bangka Belitung 2015

6

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi : -

Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum Kediklatan :

-

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan.

-

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota dibidang pendidikan dan pelatihan.

-

Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan.

-

Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.4. Strategic Issued 

Isu Global Keberadaan institusi Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di

tengah

masyarakat

global

memasuki

millenium

ketiga,

perlu

membangun birokrat yang profesional dan teknokrat yang handal. Dengan kemajuan peradaban sains dan teknologi makin pesat, industri makin 7

maju, manajemen makin modern dan efektif, keterbukaan infomasi global yang makin transparan mengakibatkan makin banyak standar mutu internasional pada proses kinerja dan produk sebagai output. Semakin tingginya tantangan pada era globalisasi dewasa ini sehingga banyak menimbulkan perubahan-perubahan yang mesti dapat diantisipasi. Berdasarkan kondisi di atas, Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjadi suatu lembaga yang dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga lokal maupun internasional. Sehingga menjadi tenaga edupreneur pembangunan yang selalu memperkuat visi dan misinya, mereaktualisasikan konsep visi misinya, mempertajam goal settingnya, dan menyusun strategis proses pencapaian visi dan misi tersebut dengan semakin akurat serta membangun budaya kerja yang bermutu tinggi dan berdaya saing namun selalu antisipatif terhadap segala perubahan serta konsisten dan komitmen atas tujuan maupun sasaran yang tepat sasaran menuju Millenium Development Goals (MDGs). 

Isu Lokal Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan program

dan pelaksanaan kegiatannya perlu semakin memperkuat visi dan misi otonomi daerah. Harus semakin meningkatkan mutu SDM daerah. Meningkatkan budaya kerja birokrasi yang makin profesional dan sederhana yang efisien, merubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cultural set) secara bertahap. Maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan (wakil) pemerintah pusat di daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya 8

harus

segera

mengantisipasi

dengan

mencanangkan

program

pembangunan sumber daya aparatur entrepreneur pembangunan, teknopreneur pembangunan, edupreneur pembangunan dan lainnya, yang mampu melahirkan insan-insan pembangunan yang memiliki life skill yang tinggi, mandiri, inovatif dan berkarakter serta berbudi pekerti. Diklat-diklat struktural harus diikuti diklat-diklat teknis fungsional, karena untuk

menempati

jabatan

fungsional

dan

level

tertentu

adanya

persyaratan diklat teknis, pejabat-pejabat harus mempunyai kompetensikompetensi teknis sesuai level dan jabatan. 

Isu Internal Di negara maju keberadaan teknokrat sama penting dengan

keberadaan birokrat, di negara berkembang cenderung birokrat yang mempunyai peran yang lebih penting, maka agar bisa dari negara berkembang menuju ke arah negara yang maju kita perlu memperbanyak diklat keterampilan yang bersifat teknis maupun fungsional. Dengan mengkaji perubahan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan saat ini maka Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjadi suatu lembaga virtual edupreneur dengan falsafah pro-kreatifitas dan proinovasi. Dengan adanya dua bidang kediklatan di Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana Bidang Diklat Penjenjangan yang akan menghasilkan birokrat-birokrat profesional dan Bidang Diklat Teknis Fungsional yang akan menghasilkan teknokrat-teknokrat handal maka perlu segera ada kajian-kajian yang akurat mengenai jenis-jenis diklat 9

yang akan dilaksanakan. Beberapa kegiatan dan mata diklat yang perlu dilakukan atau diikuti oleh sumberdaya aparatur kediklatan Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain : a. Diklat Khusus Andragogi (pendidikan orang dewasa). b. Diklat Training Of Trainer (TOT). c. Penyusunan kurikulum diklat oleh widyaiswara bersama pejabat struktural. d. Seminar-seminar, panel, workshop dan lainnya. e. Diklat pengembangan mental kepribadian Permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (aparatur pemerintahan) antara lain : 

Belum semua aparatur mampu melaksanakan uraian tugas pokok yang menjadi kewajibannya.



Masih kurangnya alokasi anggaran yang proporsional.



Belum

terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan diklat.

10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis Rencana

Strategis

(Renstra)

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran. 1. Visi dan Misi Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis

Potensi

Lokal

Melalui

Pengembangan

Sinergitas

dan

Konektivitas Perkotaan dan Perdesaan” Untuk mendukung visi tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi, Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: “Menjadikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Yang Mandiri, dan Profesional Dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berstandar Nasional dan Berwawasan Global ”. Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi yang 11

merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi tersebut sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar nasional. 3. Meningkatkan

kompetensi

sumber

daya

manusia

internal

lembaga menuju insan yang profesional dan berwawasan global. 4. Meningkatkan mutu sarana prasarana kediklatan. 5. Menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan kediklatan satu pintu yang bermutu. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu: Tabel 2.1 Misi dan Tujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Misi 1 Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terstandar. 2 Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar

Tujuan Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, Kompetitif, kreatif, profesional dan berwawasan global. Meningkatkan manajemen kediklatan yang professional /Memberdayakan sumber daya manusia internal 12

nasional

3

4

5

Lembaga melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM internal badan diklat untuk memenuhi mutu layanan kediklatan.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Lembaga menuju insan yang profesional dan berwawasan global Meningkatkan mutu sarana Menghasilkan sarana dan dan Prasarana Kediklatan prasarana kediklatan yang berstandar nasional dalam rangka layanan kediklatan yang bermutu Menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan Kediklatan Satu Pintu yang Bermutu

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Tabel 2.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Misi 1 Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terstandar. 2 Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar nasional

Tujuan Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, Kompetitif, kreatif, profesional dan berwawasan global. Meningkatkan manajemen kediklatan yang professional /Memberdayakan sumber daya manusia internal Lembaga melalui peningkatan

Sasaran Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat

Terwujudnya manajemen diklat yang profesional yang memberi kepuasan pada pengguna layanan-layanan Kediklatan 13

kemampuan dan profesionalisme 3

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Lembaga menuju insan yang profesional dan berwawasan global

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM internal badan diklat untuk memenuhi mutu layanan kediklatan.

4

Meningkatkan mutu sarana dan Prasarana Kediklatan

Menghasilkan sarana dan prasarana kediklatan yang berstandar nasional dalam rangka layanan kediklatan yang bermutu

5

Menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan Kediklatan Satu Pintu yang Bermutu

Meningkatkan koordinasi kerjasama lembaga

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan. Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan yang berstandar nasional.

Terciptanya dan kemitraan antar dengan stake holder dan SKPD terkait dalam program diklat satu pintu.

2. 2 Indikator Kinerja Sasaran

strategis

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah: 1)

Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat.

14

2)

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan.

dengan Indikator Kinerja sebagai berikut : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat

Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK

Kondisi Kinerja awal periode RPJMD -

Target Capaian setiap tahun 2013

2014

2015

2016

2017

22,30%

17,84%

8,92%

26,76%

26,76%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 98,10%

-

80%

80%

80%

80%

80%

80%

-

80%

80%

80%

80%

80%

80%

-

-

-

20%

25%

30%

30%

-

80

80

85

85

85

85

-

80

80

85

85

85

85

2. 3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan

permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi dan misi Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ada 10 strategi pokok yang akan dilaksanakan :

15

1. Secara berkesinambungan membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 2. Menerapkan standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan kediklatan disemua tingkatan. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan dan pelatihan secara partisipatif yang mengacu pada tuntutan kebutuhan daerah. 4. Penguatan kelembagaan diklat melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur pengelola diklat. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kediklatan. 6. Mempererat hubungan kerjasama kediklatan dengan instansi terkait. 7. Peningkatan kualitas serta kuantitas sarana prasarana kediklatan. 8. Peningkatan hubungan yang harmonis antara pihak penyelenggara diklat, peserta dan nara sumber / widyaiswara. 9. Menampung dan menindaklanjuti saran maupun kritikan positif dalam penyelenggaraan kediklatan. 10. Penguatan kelembagaan diklat melalui perwujudan sistem informasi teknologi berbasis web.

2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja tahunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, disusun dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari sebagaimana tersebut dalam table berikut :

16

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sasaran Strategis 1 1

2 Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat

Indikator Kinerja 3

4

1

% aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi

2

Target 5 8,92

4

5

2

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan.

6

7

6 %

% pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis 80

3

Program

% pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional % kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat % Alumni yang menindaklanjuti hasil dikat Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK

80

20

80

80

80

%

%

%

%

7 Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan 8 1. DiIklat PIM III 2. Diklat Pim IV

3. Diklat Bendahara Pengeluaran 4. Diklat Kapasitas Camat 5. Diklat Penyusunan APBD Desa 6. Diklat Penyusunan LPJ APBD 7. Diklat Penyusunan SOP 8. DiIklat Pengadaan Barang Jasa 9. Diklat Pengelola Barang Daerah 10. Diklat Arsiparis 11. Diklat Prajab Gol II 12. Diklat Prajab Gol II 13. Diklat Prajab Honorer K2 14. Evaluasi Pasca Diklat

15. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi

2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam Pencapaian Kinerja yang baik harus dilakukan Perencanaan Kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja berupa Penetapan Kinerja. Adapun Penetapan Kinerja tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Metodologi pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dari indikator-indikator sasaran yang direncanakan

dengan

realisasi

kinerja

yang

dicapai

organisasi.

Perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi yang dapat dicapai itulah yang menjadi ukuran pencapaian kinerja masingmasing sasaran. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2015 Sasaran Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat


Indikator Kinerja Utama Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi

Target 8,92%

Realisasi 8,81%

Capaian 98,77%

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK

80%

94,50%

118,13%

80%

87,50%

109,38%

20%

23,45%

117,42%

80%

92%

115%

80

81,50

101,88%

80

80,35

100,44%

18

3.2. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: Sasaran

1

:

Meningkatnya

aparatur

yang

berkualitas

melalui

pengembangan dan diklat Untuk mengukur peningkatan aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat digunakan indikator: Indikator 1 : Persentase

aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai

dengan kompetensi Formulasi perhitungan untuk indikator pertama adalah:

Jumlah PNS peserta diklat PIM III dan PIM IV tahun 2015 adalah sebanyak 79 orang, dan jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat PIM III dan PIM IV adalah sebanyak 897 orang.

Tabel 3.2 Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan sesuai dengan Kompetensi pada Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase aparatur yang 8,92% 8,81% mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi

Capaian 98,77%

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi 8,81% dengan capaian 98,77% dari target yang telah ditetapkan.

19

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi tahun 2013 adalah 22,30%, pada tahun 2014 adalah 13,15%.

Porsentase ini akan

dimaksimalkan pada tahun 2016 sebesar 26,76% dan tahun 2017 22,30%. Sesuai dengan rencana Renstra. Dimana target akhirnya 98,10% /880 orang dari 897 orang yang lulus seleksi PIM III dan PIM IV akan bisa mengikuti DIklat PIM III dan PIM IV. Lebih jelasnya tergambar pada matrik berikut:

22,30%

22,30% Tahun 2013 13,15%

26,76% 8,81%

Tahun2014 Tahun 2015 Rencana 2016 Rencana 2017

Gambar 3.1 Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan sesuai dengan Kompetensi Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun renstra sebesar 98,10%, maka jumlah tahun ini sudah mencapai 44,26% nya. Adapun yang menjadi penyebab Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memaksimalkan pencapaian 20

porsentase

aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

sesuai

dengan

kompetensi karena : 1. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti assessment centre dan ruangan kelas. 2. Alokasi anggaran tiga tahun ini lebih difokuskan pada Diklat Prajabatan. Mengenai penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian porsentase

aparatur

yang

mengikuti

pendidikan

sesuai

dengan

kompetensi telah dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan lulusan lulusan yang professional dan berwawasan global. Efisiensi juga telah dilakukan, dan ini tidak mempengaruhi pelayanan terbaik yang diberikan aparatur kediklatan di Badan Diklat. Untuk mendukung upaya pencapaian porsentase aparatur yang mengikuti

pendidikan

sesuai

dengan

kompetensi,

maka

perlu

dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III tahun 2015 dilaksanakan

sebanyak

1

(satu)

angkatan/40

orang.

Tujuan

diselenggarakan kegiatan Diklat PIM III agar para pejabat struktural eselon III dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal dengan indikator sebagai berikut: 1) Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas; 2) Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi; 21

3) Melaksanakan kolaborasi internal dan eksternal ke arah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi; 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; 5) Mengoptimalkan seluruh potensi

sumber daya internal

dan

eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya. Diklat PIM III dilaksanakan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari dari tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Agustus 2015, di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang. Tahap-tahap yang harus dilalui peserta DIklat PIM III adalah sebagai berikut: 1. Tahap I, Diagnosa Kebutuhan Perubahan, selama 8 hari. 2. Tahap II, Taking Ownership (Breaktrough I), selama 5 hari. 3. Tahap III, Merancang Perubahan dan Membangun Tim, selama 20 hari. 4. Tahap IV, Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II), 58 hari. 5. Tahap V, Evaluasi, selama 2 hari. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, absensi dan evaluasi yang dilakukan widyaiswara baik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) maupun dari Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka seluruh peserta Diklat PIM IV tahun 2015 dinyatakan LULUS dengan kualifikasi : Memuaskan sebanyak 26 orang (65%), Cukup Memuaskan sebanyak 14 orang (35%).

22

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan sebanyak 1 (satu) angkatan /39 orang. Tujuan diselenggarakan kegiatan DIklat PIM IV agar para pemimpin/eselon IV nanti mampu: 1) Membangun

karakter

dan

sikap

perilaku

integritas

dalam

memimpin unit instansinya; 2) Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi; 3) Melaksanakan kolaborasi internal dan eksternal kea rah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi; 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; 5) Mengoptimalkan seluruh potensi

sumber daya internal

dan

eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya. Diklat PIM IV dilaksanakan selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari dari tanggal 23 Februari sampai dengan 17 Juni 2015, di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang. Tahap-tahap yang harus dilalui peserta DIklat PIM IV adalah sebagai berikut: 1)

Tahap I, Diagnosa Kebutuhan Perubahan, selama 12 hari.

2)

Tahap II, Taking Ownership (Breaktrough I), selama 5 hari.

3)

Tahap III, Merancang Perubahan dan Membangun Tim, selama 20 hari.

4)

Tahap IV, Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II), 58 hari.

5)

Tahap V, Evaluasi, selama 2 hari.

23

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, absensi dan evaluasi yang dilakukan widyaiswara baik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) maupun dari Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka seluruh peserta Diklat PIM IV tahun 2015 dinyatakan LULUS dengan kualifikasi : Memuaskan sebanyak 17 orang (43,59%), Cukup Memuaskan sebanyak 22 orang (56,42%), dan mengundurkan diri 1 (satu) orang. Indikator

2

:

Persentase

pegawai

yang

memiliki

sertifikat

diklat

peningkatan kompetensi teknis Formula untuk menghitung Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis adalah :

Jabatan teknis yang direncanakan untuk diberikan pelatihan adalah : Diklat Bendahara Pengeluaran, Diklat Kapasitas Camat, Diklat Penyusunan APBD Desa, DIklat Penyusunan LPJ APBD, Diklat Penyusunan SOP. Masing-masing jabatan 1 angkatan/40 orang. Tahun ini ditargetkan 80% dari 5 angkatan/160 orang. Realisasi 94,50% / 189 orang. Tabel 3.3 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis pada Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis

Target 80%

Realisasi 94,50%

Capaian 118,13%

Pada table 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis 94,50% yang berarti melebihi target. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2014 24

sebesar 99,54% dan Tahun 2013 sebesar 95%, ada fluktuasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

99,54

100 99 98 97 96

95

Porsentase

94,5

95 94 93 92 91 2013

2014

2015

Gambar 3.2 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat adanya fluktuasi. Setelah dianalisis didapat bahwa jika Diklat Teknis dilaksanakan pada triwulan 3 atau 4, maka porsentase pesertanya kurang dari 96%, namun jika DIklat dilaksanakan pada triwulan 1 atau 2, porsentase peserta diklat cenderung mendekati 100%. Adapun yang menjadi pendorong bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi

pencapaian

Kepulauan

porsentase

Bangka

pegawai

yang

Belitung memiliki

bisa

melampaui

sertifikat

diklat

peningkatan kompetensi teknis karena besarnya minat ASN untuk memiliki kompetensi teknis.

25

Mengenai penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian porsentase

pegawai

kompetensi

teknis,

yang telah

memiliki

sertifikat

dimanfaatkan

diklat

secara

peningkatan

optimal

guna

menghasilkan lulusan lulusan yang professional dan berwawasan global. Efisiensi juga telah dilakukan, dan ini tidak mempengaruhi pelayanan terbaik yang diberikan aparatur kediklatan di Badan Diklat. Untuk mendukung upaya pencapaian porsentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis, maka perlu dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat Bendahara Pengeluaran Diklat

Bendahara

Pengeluaran

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, wawasan, dan kemampuan peserta tentang teknis administrasi ketatalaksanaan pengeluaran keuangan SKPD. Diklat Bendahara Pengeluaran dilaksanakan dari tanggal 19 Oktober s.d 30 Oktober 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. 2) Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Diklat Peningkatan Kapasitas Camat bertujuan untuk : a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas yang dilandasi dengan kepribadian dan etika pegawai negeri sipil. b. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,

26

c. Membentuk Camat yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. d. Membentuk/mempersiapkan

Camat

yang

mampu

berperan

sebagai mediator, motivator, dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Diklat Peningkatan Kapasitas Camat diikuti oleh 36 orang yang terdiri dari para Camat dan Sekretaris Camat. Kegiatan berlangsung selama 6 (enam) hari dari tanggal 9 Maret sampai dengan 14 Maret 2015. 3) Diklat Penyusunan APBD Desa Diklat Penyusunan APBD Desa bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan Kepala Desa/Sekretaris Desa dalam Pengelolaan APB Desa. (2) Meningkatkan dan

keterampilan

perencanaan,

Kepala

penganggaran,

pertanggungjawaban Meningkatkan

Desa/Sekretaris

dan

pengetahuan

Desa

yang

penatausahaan,

pengawasan dan

pengetahuan

keuangan

keterampilan

meliputi

pelaporan, desa.

Kepala

(3)

Desa/

Sekretaris Desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan azaz – azaz transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 13 April sampai dengan 18 April 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang. 4) Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

peserta

27

diklat dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan akuntabel

Belanja serta

Daerah

dapat

yang

sistematis,

transparan

dipertanggungjawabkan

dan

berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 (enam) hari dari tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei 2015, dengan peserta sebanyak 40 orang. 5) Diklat Penyusunan SOP DIklat Penyusunan SOP bertujuan untuk : a. Memahami kebijakan Reformasi Birokrasi dalam bidang Penataan Tata Laksana di Indonesia. b. Memahami konsep dan kebijakan SOP Administrasi Pemerintahan: c. Memahami proses penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan : d. Memahami pendokumentasian SOP Administrasi Pemerintahan ; e. Mengimplementasikan

SOP

Administrasi

Pemerintahan

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi ; f. Memahami

monitoring

dan

evaluasi

SOP

Administrasi

Pemerintahan. DIklat Penyusunan SOP dilaksanakan dari tanggal 20 April sampai dengan 25 April 2015 selama 6 (enam) hari dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Indikator

3

:

Persentase

pegawai

yang

memiliki

sertifikat

diklat

peningkatan kompetensi fungsional Formula untuk mengukur Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional:

28

Jabatan teknis yang direncanakan untuk diberikan pelatihan adalah : Diklat Pengadaan Barang Jasa, Diklat Pengelola Barang Daerah, Diklat Arsiparis. Masing-masing jabatan 1 angkatan/40 orang. Tahun ini ditargetkan 80% dari 3 angkatan/110 orang. Realisasi 119,31% / 105 orang. Tabel 3.4 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis pada Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Persentase pegawai yang 80% 95,45% 119,31% memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Persentase pegawai

yang

memiliki

sertifikat

diklat

peningkatan

kompetensi

fungsional 95,45% dengan capaian 119,31% dari target yang telah ditetapkan. Jika pegawai

dibandingkan yang

memiliki

dengan

tahun

sertifikat

diklat

sebelumnya

Persentase

peningkatan

kompetensi

fungsional tahun 2013 adalah 81,82%, pada tahun 2014 adalah 96,36%. Lebih jelasnya tergambar pada Gambar 3.3 berikut:

29

100

96,36

95,45

95 90 85

Porsentase

81,82

80 75 70 2013

2014

2015

Gambar 3.3 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Fungsional Adapun yang menjadi pendorong bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi

pencapaian

Kepulauan

porsentase

Bangka

pegawai

Belitung

yang

bisa

memiliki

melampaui

sertifikat

diklat

peningkatan kompetensi teknis karena besarnya minat ASN untuk meningkatkan kapasitasnya di bidang jabatan fungsional. Mengenai penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian porsentase

pegawai

kompetensi

fungsional

yang telah

memiliki

sertifikat

dimanfaatkan

diklat

secara

peningkatan optimal

guna

menghasilkan lulusan lulusan yang professional dan berwawasan global. Efisiensi juga telah dilakukan, dan ini tidak mempengaruhi pelayanan terbaik yang diberikan aparatur kediklatan di Badan Diklat. Untuk mendukung upaya pencapaian porsentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional maka perlu

30

dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Diklat

Bendahara

Pengeluaran

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, wawasan, dan kemampuan peserta tentang teknis administrasi ketatalaksanaan pengeluaran keuangan SKPD. Diklat Bendahara Pengeluaran dilaksanakan dari tanggal 19 Oktober s.d 30 Oktober 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. 2) Diklat Pengelolaan Barang Daerah Tujuan dilaksanakan Diklat Pengelolaan Barang Daerah: a. Meningkatkan pengetahuan, peserta tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. b. Meningkatkan

wawasan

dan

keterampilan

peserta

dalam

melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Diklat Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan dari tanggal 18 Mei sampai dengan 23 Mei 2015, diikuti oleh 40 peserta. 3) Diklat Arsiparis Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan arsip sekaligus sebagai syarat pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil. Kegiatan ini berlangsung selama 24 hari, dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 21 November 2015.

31

Indikator 4 : Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat Formula untuk mengukur Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat adalah:

Berdasarkan hasil penilaian dari para WI terhadap perkembangan hasil belajar pesertaDiklat terjadi perkembangan sebesar 23,45%. Tabel 3.5 Persentase Kualitas Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat Indikator Kinerja Utama Target Persentase kualitas 20% perkembangan hasil belajar peserta diklat

Realisasi 23,45%

Capaian 117,42%

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat 23,45% dengan capaian 117,42% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat tahun 2013 adalah 27,37%, pada tahun 2014 adalah 29,78%.

Lebih jelasnya tergambar pada

Gambar 3.6 berikut:

32

29,78 30

27,37 23,45

25 20

Porsentase

15 10 5 0 2013

2014

2015

Gambar 3.4 Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat Adapun yang menjadi penyebab bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan porsentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat karena pada tahun 2013 dan 2014 data pretest dan postes yang dimiliki hanya data Diklat Fungsional dan Teknis. Sedangkan pada tahun 2015 populasi ditambah dengan data dari peserta diklat Prajab. Mengenai penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian porsentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat telah dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi juga telah dilakukan, dan ini tidak mempengaruhi pelayanan terbaik yang diberikan aparatur kediklatan di Badan Diklat. Untuk

mendukung

upaya

pencapaian

porsentase

kualitas

perkembangan hasil belajar peserta diklat maka perlu dilaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan 33

sebagai berikut Monitoring Evaluasi, dimana Diklat yang dimonitoring adalah: 1. Diklat Prajab Gol II 2. Diklat Prajab Gol III 3. Diklat Prajab Honorer K2 4. Diklat Taknis 5. Diklat Fungsional Indikator 5 : Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat Formula untuk mengukur Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat adalah:

Berdasarkan hasil pengolahan data dari tim evaluasi pasca diklat didapat Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat adalah 92%.

CARA MEMIMPIN SETELAH DIKLAT 50%

29% 21%

0% SANGAT BAIK

BAIK

CUKUP BAIK

KURANG BAIK

0% TIDAK BAIK

Gambar 3.5 Porsentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat

34

Tabel 3.6 Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat Indikator Kinerja Utama Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

Target 80%

Realisasi 92%

Capaian 115%

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat 92% dengan capaian 115% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat tahun 2013 adalah 71%, pada tahun 2014 adalah 86%. Lebih jelasnya tergambar pada Gambar 3.6 berikut:

92

100 86

90 80

71

70 60 Porsentase

50 40 30 20 10 0 2013

2014

2015

Gambar 3.6 Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat Adapun yang menjadi pendorong bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat setiap tahun mengalami peningkatan

35

adalah dengan diterapkannya pola baru dalam Diklat Kepemimpinan. DIklat Pim pola baru lebih menekankan pada inovasi peserta diklat di lingkungan kerja sesuai dengan tupoksinya. Mengenai penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat telah dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi juga telah dilakukan, dan ini tidak mempengaruhi pelayanan terbaik yang diberikan aparatur kediklatan di Badan Diklat. Untuk mendukung upaya pencapaian Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat maka perlu dilaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Evaluasi Pasca Diklat. Evaluasi

pasca

diklat

adalah

kegiatan

dimana

dilakukan

penyebaran instrument kepada alumni, bawahan alumni, dan atasan alumni untuk mengevaluasi dampak diklat terhadap kinerja alumni. Sasaran 2 : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan Untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan Pelatihan guna memenuhi tututan mutu layanan kediklatan, ditetapkan 2 indikator, yaitu: Indikator

1

:

Nilai

rata-rata

terhadap

penguasaan

materi

dan

performance widyaiswara minimum BAIK Formula untuk mengukur Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat adalah: Rata-rata penilaian peserta terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara. Berdasarkan hasil

36

evaluasi dan monitoring dari Bidang Monitoring Evaluasi terhadap nilai rata-rata

penilaian

peserta

terhadap

penguasaan

materi

dan

performance widyaiswara adalah 87,71. Tabel 3.7 Nilai Rata-Rata Penilaian Peserta terhadap Penguasaan Materi dan Performance Widyaiswara Indikator Kinerja Utama Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK

Target 80

Realisasi 87,71

Capaian 109,64%

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara adalah 87,71 dengan capaian 109,64% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara tahun 2013 adalah 81,39, pada tahun 2014 adalah 85,45%. Lebih jelasnya tergambar pada Gambar 3.7 berikut: 87,71 88 85,45

86 84 82

Nilai Rata-Rata

81,39

80 78 2013

2014

2015

Gambar 3.7 Nilai Rata-Rata Penilaian Peserta terhadap Penguasaan Materi dan Performance Widyaiswara

37

Berdasarkan gambar 3.7 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penilaian terhadap Widyaiswara setiap tahunnya, dan selalu melebihi target. Hal ini dapat terwujud karena Badan DIklat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Widyaiswara dengan mengirim mereka mengikuti Diklat untuk peningkatkan kapasitas dan performance mereka, seperti Diklat MOT dan TOT. Untuk mendukung upaya pencapaian nilai rata-rata penilaian peserta terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara adalah BAIK maka perlu dilaksanakan Program

Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk: 1) Mengetahui kemampuan peserta Diklat; 2) Mengetahui kemampuan para Widyaiswara dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; 3) Mengetahui kemampuan para pengelola dan penyelenggara diklat dalam pelaksanaan proses kediklatan. Indikator 2 : Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK Formula untuk mengukur Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat adalah:

Berdasarkan hasil evaluasi tim monitoring dan evaluasi didapat nilai ratarata terhadap pelayanan penyelenggara diklat adalah 86,71, dengan pencapaian 108,38% sebagaimana tersebut pada Tabel 3.7 di bawah ini. 38

Tabel 3.8 Nilai Rata-Rata terhadap Pelayanan Penyelenggara Diklat Indikator Kinerja Utama Target Nilai rata-rata terhadap 80 pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK

Realisasi 86,71

Capaian 108,38%

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat

adalah 86,71 dengan

capaian 108,38 dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan

tahun

sebelumnya

nilai

rata-rata

terhadap

pelayanan

penyelenggara diklat pada tahun 2013 adalah 80,39 pada tahun 2014 adalah 83,01. Lebih jelasnya tergambar pada Gambar 3.8 berikut:

86,71 87 86 85 84

83,01

83 Nilai Rata-Rata

82 81

80,39

80 79 78 77 2013

2014

2015

Gambar 3.8 Nilai Rata-Rata terhadap Pelayanan Penyelenggara Diklat Berdasarkan gambar 3.8 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat setiap tahunnya, dan selalu melebihi target. Hal ini dapat terwujud

39

karena

Badan

Penyelenggara

Diklat

berkomitmen

dengan

mengirim

untuk

mereka

meningkatkan mengikuti

kualitas

Diklat

guna

peningkatkan kapasitas dan performance mereka, seperti Diklat TOC. Untuk mendukung upaya pencapaian nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat adalah BAIK maka perlu dilaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk: 1) Mengetahui kemampuan peserta Diklat; 2) Mengetahui kemampuan para Widyaiswara dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; 3) Mengetahui kemampuan para pengelola dan penyelenggara diklat dalam pelaksanaan proses kediklatan. 3.3. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan

Urusan

Perencanaan

Pembangunan

dan

Kegiatan Pengawasan Tahun 2015 dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi kepulauan Bangka Belitung dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2014. Dana yang tersedia untuk penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengawasan sudah cukup memadai dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja.

40

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat


Indikator Kinerja Utama Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis

Target 8,92%

80%

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional

80%

Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat

20%

Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

80%

Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK

80

Program Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. DIklat PIM III 2. Diklat PIM IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Diklat Bendahara Pengeluaran 4. Diklat Kapasitas Camat 5. Diklat Penyusunan APBD Desa 6. Diklat Penyusunan LPJ APBD 7. Diklat Penyusunan SOP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. DiIklat Pengadaan Barang Jasa 9. Diklat Pengelola Barang Daerah 10. Diklat Arsiparis Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11. Diklat Prajab Gol III 12. Diklat Prajab Gol II 13. Diklat Prajab Honorer K2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 14. Evaluasi Pasca Diklat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15. Monitoring dan Evaluasi

Anggaran

Realisasi

%

1.042.595.000 778.314.000

641.794.725 697.678.790

61,56% 89,64%

233.010.000

114.446.000

49,12%

145.828.000 146.728.000

116.670.800 109.039.100

80,01% 74,31%

130.278.000

92.327.000

70,87%

135.982.000

90.050.200

66,22%

180.928.000

91.674.450

50,67%

130.578.000

98.445.500

75,39%

453.779.000

277.724.998

61,20%

1.070.350.000 1.108.873.000 332.365.000

955.957.832 980.056.500 293.711.001

89,28% 76,03% 88,37%

60.518.000

43.691.800

72,20%

77.898.000

54.349.200

69,77%

80

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Diklat PIM III sebanyak 1 (satu) angkatan (40 orang), dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.042.595.000,- Realisasi fisik mencapai 100% dan

41

realisasi anggaran sebesar Rp.641.794.725,- atau 61,56%, Hal ini disebabkan oleh: 1) Honorarium coaching yang tidak terserap, disebabkan persyaratan kriteria pelaksanaan coaching tidak terpenuhi sehingga anggaran tidak dicairkan. 2) Adanya perubahan locus Brenchmarking yang semula ke Surabaya berubah menjadi ke Batam. Hal ini menyebabkan penerbangan semula 4 kali per orang PP menjadi 2 kali per orang PP, akibatnya anggaran perjalan dinas tidak terserap maksimal.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK.III

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.778.314.000,- Realisasi fisik telah 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 697.678.790,- atau 89,64%. Sisa anggaran tidak terserap karena efisiensi anggaran perjalanan dinas. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Diklat PIM IV sebanyak 1 angkatan (39 orang)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK.IV

42

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran sebesar Rp. 233.010.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.446.000,- atau 49,12%. Hal ini disebabkan karena : 1) Semula peserta berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Namun peserta kabupaten/kota tidak banyak hadir. sehingga seluruh peserta tersebut tidak diinapkan. Hal ini mengakibatkan anggaran makan dan minum kegiatan tidak terserap maksimal. 2) Dari 40 orang peserta yang terdaftar hanya 36 orang peserta hadir. Ketidakhadiran 4 orang peserta disebabkan karena jadwal kegiatan diklat di triwulan 3, sedangkan pada saat itu Bendahara di dinas-dinas sedang sibuk menyelesaikan pembukuan keuangan di dinas masing-masing. Hal ini mengakibatkan efisiensi pada belanja makan dan minum kegiatan. 3) Pengajar pada diklat Bendahara Pengeluaran, 1 orang berasal dari

Pusdiklat

Kemenkeu

RI

sedangkan

pengajar

lainnya

merupakan narasumber yang telah mengikuti TOT Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 11 orang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga terjadi efisiensi

43

anggaran perjalanan

pada dinas

honorarium luar

pembicara

daerah

(transport

khusus dan

dan

biaya

akomodasi)

narasumber dari Jakarta. 4) Koordinasi dan Konsultasi tentang pelaksanaan diklat dengan Pusdiklat Kemenkeu RI dilakukan melalui kontak telepon dan email sehingga terjadi efisiensi anggaran atas perjalanan dinas luar daerah.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.145.828.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.670.800,- atau 80,01%, sisa anggaran tidak terserap karena peserta yang hadir sebanyak 36 orang dari target peserta sebanyak 40 orang, akibatnya serapan anggaran makan minum dan uang saku peserta tidak optimal. Alasan ketidakhadiran 4 peserta adalah adanya penugasan lain yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan pada saat pelaksanaan diklat.

Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya

Diklat Peningkatan Kapasitas Camat dengan jumlah peserta 36 orang.

44

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapsitas Camat

5. Kegiatan Diklat Penyusunan APB Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 146.728.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.039.100,- atau 74,31%, hal ini disebabkan karena: peserta yang hadir sebanyak 37 orang dari target peserta sebanyak 40 orang yang mengakibatkan serapan terjadi anggaran makan minum dan uang saku peserta tidak optimal disamping adanya efiensi anggaran. Alasan ketidakhadiran adanya penugasan lain yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan pada saat pelaksanaan diklat Keluaran kegiatan Diklat Penyusunan APB Desa adalah terlaksana dengan jumlah peserta 37 orang.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan APB Desa

6. Kegiatan Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya diklat teknis pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Alokasi anggaran sebesar 45

Rp.180.928.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.91.674.450,- atau 50,67% . Hal ini disebabkan karena : 1) Semula peserta berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Namun peserta kabupaten tidak hadir. Peserta yang hadir hanya berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga seluruh peserta tersebut tidak diinapkan. Hal ini mengakibatkan efisiensi anggaran pada belanja makan dan minum kegiatan. 2) Dari 40 orang peserta yang terdaftar 35 orang peserta hadir. Ketidakhadiran 5 orang peserta disebabkan karena adanya penugasan lain yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan. 3) Pengajar hanya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah direkomendasikan LKPP sehingga terjadi efisiensi anggaran pada honorarium pembicara khusus dan biaya perjalanan dinas luar daerah (transport dan akomodasi) narasumber. 4) Bahan

ajar

disiapkan

sepenuhnya

oleh

instruktur

yang

direkomendasikan tersebut karena LKPP sedang melakukan revisi terhadap seluruh modul pembelajaran pengadaan barang/jasa. Hal ini mengakibatkan efisiensi anggaran pada biaya pencetakan modul.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya diklat teknis pengelolaan barang daerah. Jumlah peserta adalah 40 orang. Alokasi 46

anggaran sebesar Rp. 130.578.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.445.500,- atau 75,39%, Hal ini disebakan karena : 1) Adanya Diklat PIM dan Prajabatan Pola Baru mengakibatkan pada pengaturan jadwal pelaksanaan diklat teknis sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjalanan dinas sehingga terjadi efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas. 2) Dari target peserta sebanyak 40 orang, sebanyak 25 orang peserta yang berasal dari SKPD Provinsi dan 15 orang dari SKPD Kabupaten/Kota tetapi pada saat pelaksanaan peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota tidak memenuhi pemanggilan sesuai jumlah yang diminta akibatnya terjadi efisiensi anggaran makan dan

minum

yang

semula

diperuntukan

bagi

peserta

kabupaten/kota yang menginap.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

8. Kegiatan Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya

diklat

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

APBD. Jumlah peserta 40 orang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 130.278.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.327.000,- atau 70,87% , hal ini disebabkan karena :

47

1) Adanya Diklat PIM dan Prajabatan Pola Baru maka berimplikasi pada pengaturan jadwal pelaksanaan diklat teknis yang paralel akibatnya terjadi efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas. 2) Dari target peserta sebanyak 40 orang, sebanyak 25 orang peserta berasal dari SKPD Provinsi dan sisanya dari SKPD Kabupaten/Kota tetapi pada saat pelaksanaan peserta dari Kabupaten/Kota tidak memenuhi pemanggilan sesuai jumlah yang diminta akibatnya terjadi efisiensi anggaran makan dan minum yang semula diperuntukan bagi peserta kabupaten/kota yang menginap.

Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

9. Kegiatan Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil Provinsi Kepulauan

Bangka

Belitung.

Alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

453.779.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.277.724.998,-

atau

61,20%.

Keluaran

kegiatan

adalah

terlaksananya terlaksananya Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil. Jumlah peserta 30 orang. Hal ini disebabkan karena: 1) Pusdiklat Kearsipan ANRI memiliki jadwal kegiatan yang bersamaan di beberapa Provinsi sehingga ada materi-materi yang diampu oleh narasumber pusat (ANRI) didelegasikan kepada narasumber dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Hal

ini

mengakibatkan

Efisiensi

anggaran

honorarium pembicara khusus dan efisiensi anggaran biaya 48

perjalanan

dinas

luar

daerah

(transport

dan

akomodasi

narasumber). 2) Jadwal

Penyelenggaraan

diklat mengalami

perubahan

dari

semula 30 hari direkomendasikan oleh Pusdiklat Kearsipan ANRI untuk dilaksanakan selama 24 hari dengan kurikulum silabus ditetapkan oleh Pusdiklat ANRI. Hal ini mengakibatkan terjadi efisiensi anggaran pada belanja makanan dan minuman kegiatan diklat.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil 10. Kegiatan Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.135.982.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.050.200,- atau 66,22%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jumlah peserta 40 orang. Penyebab tidak maksimal penyerapan dana: 1) Adanya Diklat PIM dan Prajabatan Pola Baru maka berimplikasi pada pengaturan jadwal pelaksanaan diklat teknis yang paralel akibatnya terjadi efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas. 2) Dari target peserta sebanyak 40 orang, sebanyak 25 orang peserta berasal dari SKPD Provinsi dan sisanya orang dari SKPD Kabupaten/Kota tetapi pada saat pelaksanaan peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota tidak memenuhi pemanggilan 49

sesuai jumlah yang diminta akibatnya terjadi efisiensi anggaran pada belanja makan dan minum kegiatan.

Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP

11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.070.350.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 955.957.832,- atau 89,28%. Sisa anggaran tidak terserap karena efisiensi anggaran perjalanan dinas. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 4 angkatan (200 orang)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III 12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.108.873.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 930.056.500,- atau 76,03% disebabkan karena :

50

1. Pada semester pertama masih menggunakan Perkalan No 39/2014 dimana honorarium Widyaiswara/coach hanya dibayarkan 6 JP sedangkan pelaksanaannya sudah berjalan 3 angkatan. Jadi sisa honorariumnya tidak dapat dibayar. 2. Target peserta dari 200 orang hanya 195 orang yang mengikuti ini membuat banyak anggaran yang harus dikembalikan ke kas daerah. Lima orang berhalangan ikut karena ada alasan kesehatan. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Diklat Prajabatan Golongan II dan I sebanyak 5 angkatan (195 orang).

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I

13. Kegiatan Diklat Prajabatan Honorer Kategori 2 Golongan I, II dan III sebanyak 3 Angkatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 332.365.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.711.001,- atau 88,37%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Diklat Prajabatan Honorer Kategori 2. Jumlah peserta 3 angkatan sebanyak 87 orang.

Kegiatan Diklat Prajabatan Honorer Kategori 2 Golongan I, II dan III

51

14. Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.518.000,- Realisasi fisik telah 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.691.800,- atau 72.20% hal ini disebabkan karena

Efisiensi anggaran pada biaya perjalanan

dinas. Keluaran kegiatan adalah terevaluasinya mutu dan kualitas aparatur pasca kediklatan.

Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat

15. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab/Kota

se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 77.898.000,- Realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.54.349.200,- atau 69,77% , hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada biaya perjalanan. Keluaran kegiatan adalah termonitoring dan terevaluasinya mutu dan kualitas penyelenggaraan kediklatan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

52

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Berdasarkan

hasil

analisis

terhadap

capaian

kinerja

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 maka dapat disimpulkan: 1. Sasaran Strategis pertama “meningkatnya aparatur yang berkualitas melalui pengembangan dan diklat” dengan inidikator: 1) Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi dengan capaian 98,77% 2) Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dengan capaian 118,13% 3) Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi fungsional dengan capaian 109,38% 4) Persentase kualitas perkembangan hasil belajar peserta diklat dengan capaian 117,42% 5) Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat dengan capaian 115%. 2. Sasaran

Strategis

kedua

“meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan Sumber Daya Manusia Internal Badan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan kediklatan” dengan indikator sebagai berikut:

53

1)

Nilai rata-rata terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara minimum BAIK dengan capaian 101,88%

2)

Nilai rata-rata terhadap pelayanan penyelenggara diklat minimum BAIK dengan capaian 100,44% Kedua sasaran strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar telah melampaui target dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masih ada sebagian kecil indikator yang belum 100% tercapai, untuk itu beberapa langkah yang harus ditekankan pada masa-masa mendatang, antara lain: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan Diklat agar dapat meningkatkan akreditasinya. 2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

oleh

penyelenggara

kepada

pengguna fasilitas diklat. 3. Mengembangkan sarana informasi seperti website lembaga. 4. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lainnya. 5. Merumuskan jenis-jenis diklat yang baru untuk memenuhi hak setiap ASN mendapatkan kesempatan mengembangkan kapasitas dirinya melalui diklat.

54

Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015

Recommend Documents