KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta Pusat 10110 Telepon: 021-34832620, Fax :021-34832602
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas komitmen pelaksanaan tugas yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2015, dalam melaksanakan tugas secara efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome), berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berharga bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya pada Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam rangka membangun kinerja yang lebih baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
ii
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. iii RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULAN................................................................................................................................. 1 1.1
Latar Belakang.......................................................................................................................... 1
1.2
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ....................................................................................... 1
1.3
Aspek Strategis......................................................................................................................... 4
1.4
Isu Strategis ............................................................................................................................. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................ 6 2.1
Rencana Strategi 2015 -2019 .................................................................................................... 6
2.2
Rencana Kerja 2015 .................................................................................................................. 8
2.3
Perjanjian Kinerja ................................................................................................................... 11
2.4
Pengukuran Kinerja ................................................................................................................ 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................ 13 3.1
Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................................... 13
3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 13
3.1.2
Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................ 37
3.2
Realisasi Anggaran ................................................................................................................. 44
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................... 46 Lampiran ............................................................................................................................................... 48
iii
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif pada tahun 2015 memiliki program utama yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dengan sasaran strategis yaitu : (1) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (2) Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (3) Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan Ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015, dan (4) Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015. Untuk mendukung terwujudnya implementasi Sasaran Program kerja tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan, (2) Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif nasional yang terimplementasikan, (3) Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, Ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015, dan (4) Persentase kebijakan Sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara-negara ASEAN. Dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, telah dilakukan kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang mencakup enam kegiatan, yaitu Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kewirausahaan, Peningkatan Daya Saing KUKM, Ketenagakerjaan, Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan, dan Penataan Kelembagaan UKM Berbasis Teknologi. Berdasarkan evaluasi analisis capaian kinerja 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, dapat memenuhi target sesuai yang direncanakan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini:
iv
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terwujudnya koordinasi 1 Persentase perumusan dan sinkronisasi perumusan rancangan peraturan di bidang kebijakan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan Kewirausahaan dan Daya dan Daya Saing Koperasi dan Saing Koperasi dan UKM UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
85%
85%
100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM,
85%
85%
100%
Terwujudanya koordinasi 3 Persentase perumusan dan sinkronisasi perumusan rancangan peraturan kebijakan kebijakan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Nasional yang Nasional, KUKM, SDM, dan mendukung penerapan daya Ketenagakerjaan/buruh saing SDM, dalam pelaksanaan MEA Ketenagakerjaan/buruh, dan 2015 KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015
85%
60%
70.58%
Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015
85%
70%
82.35%
2 Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif nasional yang terimplementasikan
4 Persentase kebijakan Sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional untuk mewujudkan daya saing dan market share di negaranegara ASEAN
Adapun realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 8.724.384.760,- dari pagu anggaran total sebesar Rp. 12.000.000.000,- atau sebesar 72,70%.
v
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
BAB I PENDAHULAN 1.1
Latar Belakang
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah, (Permenko Nomor 5 Tahun 2015). Sejalan dengan ditetapkannya paket-paket kebijakan di bidang perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015. Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai pengganti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya. Hingga bulan Agustus 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM melaksanakan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi, sehingga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 termasuk kinerja terkait Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi yang dilaksanakan sebelum diterbitkannya Permenko Nomor 5 Tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian atas pelaksanaan progam dan kegiatan bersama Kementerian/Lembaga terkait.
1.2
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenko Nomor 5 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM , mempunyai fungsi:
1
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dibantu oleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
2
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM
Akan tetapi, hingga awal Tahun 2015, Deputi IV memiliki nomenklatur Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi sesuai dengan Peraturam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: 1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi; 2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi; 4. Pelaksanaan tugas lain di bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi yang diberikan oleh Menko Perekonomian.
3
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi terdiri dari : 1. Asisten Deputi Pengembangan Industri Manufaktur; 2. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis; 3. Asisten Deputi Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri; 4. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi; dan 5. Asisten Deputi Ketenagakerjaan.
1.3
Aspek Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM memiliki peran strategis dalam mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan serta pengendalian kebijakan terkait ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing Koperasi dan UKM. Dengan peran tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019, sebagai berikut: Sementara itu, sasaran strategis dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yaitu : 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. 4. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
1.4
Isu Strategis
Isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2015 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, antara lain: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif a. Penyusunan payung hukum grand design pengembangan ekonomi kreatif, b. Penyusunan skema pembiayaan yang sesuai bagi industri kreatif.
4
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan a. Pengembangan kota kreatif nasional yang berkelanjutan, b. Optimalisasi pengembangan Scince Techno Park. 3. Pengembangan Kewirausahaan: a. Penguatan kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional (ekosistem wirausaha), b. Penguatan jaringan dan basis data, c. Peningkatan promosi pengembangan kewirausahaan, d. Peningkatan jumlah dan kualitas inkubator wirausaha. 4. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM a. Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Kurangnya sosialisasi oleh pemangku kepentingan secara komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi IUMK, Terdapatnya penerbitan dua legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Menengah, yaitu IUMK dan SIUP, Belum terintegrasinya IUMK dangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan), Masih terbatasnya pendanaan untuk implementasi IUMK. b. Penyusunan Rencana Aksi UMKM dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 5. Ketenagakerjaan : a. Revitalisasi Pusat Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi, b. Kesiapan Sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dalam MEA, c. Penyusunan komponen biaya penempatan TKI (Cost Structure), d. Pengendalian Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
5
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1
Rencana Strategi 2015 -2019
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, perlu ditetapkan visi dan misi yang akan dicapai dalam mendukung tercapainya sasaran strategis sebagaimana yang tertera dalam Peta Strategi Menko Wide sebagai berikut : Gambar 2.1 Peta Strategi Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
dukungan dasar
Transformasi industri
Peningkatan daya saing
Optimalisai hubungan internasional
Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
SS2. Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan PengembagnaWilayah
Koordinasi Perniagaan dan Industri
Monev
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Pengendalian
Koordinasi Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup
Perumusan dan penetapan
Koordinasi Pangan dan Pertanian
SS1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pereknomaian
Koordinasi ekonomi makro dan keuangan
strategic driver
strategic outcome
Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya efektivitas telaahan/kajian untuk mendukung perumusan dan penetapan kebijakan Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan Meningkatnya efektivitas pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L Meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
SS3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. 2. 3. 4.
SDM berbasis kompetensi Struktur organisasi efektif dan efisien Sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data dan informasi yang akurat, komperhensif, dan terkini Akuntabilitas kinerja yang baik.
Pada gambar tersebut terlihat keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterkaitan tersebut menunjukan bahwa program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu SS 1 : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian dan SS 2: Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian. 6
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
1. Visi Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM telah menetapkan visi sebagai berikut: Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM: “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”. Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terhadap kementerian terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang perekonomian, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.
2. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi, adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM adalah : “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, dan Ketenagakerjaan” Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang ekonomi, dan perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun internasional dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 3. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya peningkatan daya saing nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta KUMKM, yang didukung oleh upaya penciptaan tenaga kerja terampil dan kreatif serta pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi dan teknologi”
7
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
4. Sasaran Program Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2015 – 2019, tujuan dalam 5 (lima) tahun di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis, yaitu: 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 2. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan. 3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. 4. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
2.2
Rencana Kerja 2015
Sebagai penjabaran dari Renstra 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 2.1 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Kode
5226
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Program Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 01 Meningkatnya 1. Persentase (%) rekomendasi jumlah pelaku kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti dan 2. Persentase (%) pemahaman peserta kontribusinya terhadap materi sosialisasi kebijakan terhadap di bidang pengembangan ekonomi perekonomian kreatif nasional 8
Prioritas (N/B/ KL)
Target/ Volume 2015
Alokasi 2015
2.000,0
KL
85%
1.073,5
KL
90%
478,3
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif 4. Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM 5228
5227
2505
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 01 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 01 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha
Prioritas (N/B/ KL) KL
Target/ Volume 2015 80%
Alokasi 2015
KL
6 bulan
348,2
478,3
2.000,0
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan
KL
85%
1.214,5
KL
85%
372,9
KL
80%
412,6
2.000,0
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM 01 Meningkatnya 1. Persentase (%) rekomendasi daya saing kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan usaha mikro, menengah yang ditindaklanjuti kecil, dan 2. Persentase (%) pemahaman peserta menengah terhadap materi sosialisasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
9
KL
85%
1.123,5
KL
85%
458,5
KL
85%
418,1
2.000,0
KL
85%
1.002,8
KL
90%
554,3
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2496
5229
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi 01 Terwujudnya 1. Persentase (%) rekomendasi hasil Ekonomi koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Kerakyatan yang pengembangan UKM berbasis tangguh, efisien, teknologi yang ditindaklanjuti dan berdaya saing 2. Persentase (%) laporan hasil pengendalian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 3. Laporan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti. Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Meningkatnya 1. Persentase (%) rekomendasi pengelolaan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan pengembangan di yang ditindaklanjuti bidang 2. Persentase (%) pemahaman peserta ketenagakerjaan terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan 4. Persentase (%) rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 5. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, acoountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015
10
Prioritas (N/B/ KL) KL
Target/ Volume 2015 80%
Alokasi 2015 442,9
2.000,0
B
80%
1.500
KL
75%
500
KL
100%
0
2.000,0 KL
85%
1.000,2
KL
85%
434,0
KL
85%
186,9
KL
85%
192,0
KL
85%
186,9
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
2.3
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, maka Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2015 Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Target 2015 85% (12 rekomendasi)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
85% (12 rekomendasi)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015.
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.
85% (1 rekomendasi)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN
85% (1 rekomendasi)
IKU yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu : 11
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
1. IKU 1: Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan, IKU 3: Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015, dan IKU 4: Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN berkontribusi pada SS 1 : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian, dan 2. IKU 2 : Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan berkontribusi pada SS 2: Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian.
2.4
Pengukuran Kinerja
Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Tahun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM tahun anggaran 2015 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Cara perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO. Formula penghitungan NKO adalah sebagai berikut : NKO
=
Realisasi
× 100% Target Adapun Status Kinerja NKO ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai NKO, adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi Hijau
Kuning
Merah
X ≥ 100
80 ≤ X < 100
X < 80%
(memenuhi ekspektasi)
(belum memenuhi ekspektasi)
(tidak memenuhi ekspektasi)
12
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dan dalam rangka mendukung keberhasilan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka sasaran program yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : (1). Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (2). Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, (3). Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan Ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015, (4) Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015. Untuk mencapai sasaran program tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan (2) Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif nasional yang terimplementasikan, (3) Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, Ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015, dan (4) Persentase kebijakan Sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara-negara ASEAN.
3.1
Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan capaian realisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sebagai berikut :
13
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015 Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Kinerja
2015
2015
(%)
85%
85%
100%
85%
100%
60%
70.58%
70%
82.35%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
85%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.
85%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN
85%
Terhadap hasil capaian target kinerja tahun 2015 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 14
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
3.1.1.1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Target capaian IKU ’Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan’ yaitu sebesar 85%. Target perumusan rancangan peraturan tersebut dicapai melalui adanya tindak lanjut atau penyelesaian terhadap 50% rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh Deputi (12 rekomendasi). Dimana pada Tahun 2015 ditargetkan 85% dari 12 rekomendasi tersebut atau sebanyak 10 rekomendasi kebijakan ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, penetapan peraturan atau keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dan ditindaklanjuti yaitu sebanyak 10 rekomendasi kebijakan atau sebesar 100%. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2015, sebagai berikut : 1. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti melalui Peraturan atau Keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian a. Kebijakan Penyaluran KUR Ekonomi Kreatif dan KUR bagi pelaku UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi dalam Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. KUR Ekonomi Kreatif diberikan dengan alokasi dana sebesar 500 miliyar rupiah. Kebijakan KUR Ekonomi Kreatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha di industri kreatif, terutama untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan usaha. KUR Ekonomi Kreatif direncanakan akan diberikan melalui beberapa skema, yaitu : KUR general yaitu bagi pelaku usaha/industri kreatif umum, KUR supplier, KUR mitra e-commerce, dan KUR franchisee. Pemberian KUR Ekonomi Kreatif akan dilakukan bersama dengan pendampingan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Terkait hal tersebut, selanjutnya akan disusun Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran KUR Ekonomi Kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif yang dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, penyaluran KUR bagi pelaku UMKM dan Koperasi pada tahun anggaran 2015 diberikan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30 Trilliun dengan Rincian KUR Mikro sebesar Rp. 20 Trilliun, KUR Ritel sebesar Rp. 9 Triliun, dan KUR TKI sebesar Rp. 1 Triliun. Kebijakan KUR bagi pelaku UMKM dan Koperasi yang terdiri dari KUR Mikro, Ritel, dan TKI ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan Koperasi, terutama untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan usaha. Realisasi 15
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
penyaluran KUR untuk sektor UMKM dan Koperasi pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30 Triliun. Sampai tanggal 31 Desember 2015 laporan realisasi KUR 2015 adalah sebesar Rp. 21,4 Triliun dengan 960.424 debitor. Salah satu lambatnya penyaluran KUR adalah jangka waktu pelaksanaan penyaluran yang minim, kurang dari 5 (lima) bulan. Hal ini terjadi karena KUR dengan Bungan 12% tersebut baru disalurkan pada pertengahan bulan Agustus 2015. Terkait rencana penyaluran KUR sektor UMKM dan Koperasi pada tahun 2016 akan dilaksanakan sosialisasi penyaluran KUR yang akan bekerjasama dengan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dan K/L terkait untuk meningkatkan realisasi penyaluran KUR 2016. b. Kebijakan pengupahan buruh yang ditetapkan melalui PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 4. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang dimaksudkan untuk : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi; 2. Perluasan kesempatan kerja; dan 3. Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya Dalam PP No. 78 Tahun 2015 setiap provinsi diwajibkan menetapkan UMP dengan menggunakan formula yang terstandar secara nasional berdasarkan kebutuhan hidup layak yang memperhitungkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. PP tersebut memberikan kepastian upah minimum bagi buruh. Selain itu, struktur dan skala upah mempertimbangkan masa kerja, golongan/jabatan, pendidikan, dan prestasi wajib diterapkan oleh perusahaan, sehingga upah buruh bisa adil, proporsional, dan layak. Bagi pekerja, PP tersebut memberikan jaminan bahwa tiap tahun akan terjadi kenaikan upah minimum yang dihitung berdasarkan formula pada tingkat inflasi dan nilai produk domestik bruto (PDB). Sedangkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan dievaluasi tiap lima tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan inflasi dan PDB yang digunakan dalam formula itu ditetapkan menggunakan nilai secara nasional, bukan per daerah untuk memastikan terjadi kenaikan. Tujuan utama dari penetapan Upah Minimum Provinsi adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Semua ini merupakan bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring 16
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Melalui kebijakan ini upah buruh memiliki besaran yang terukur, dan akan memberi kepastian kepada pengusaha dalam berusaha, serta untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap sistem pengupahan yang menyeluruh. c. Diterbitkannya SK Menko Perekonomian No. 185 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, SK Menko Perekonomian No. 199 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang Berkelanjutan, dan SK Menko Perekonomian No. 200 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Penyusunan Skema Pembiayaan bagi Industri Kreatif Dibentuknya beberapa tim terkait pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam melakukan penyusunan dan pengendalian kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif saat ini masih menghadapi beberapa kendala yaitu masih rendahnya daya saing ekosistem ekonomi kreatif, yang meliputi aspek pembiayaan, sumber daya manusia, bahan baku, infrastruktur, pemasaran, kelembagaan, dan industri kreatif. Selain itu, program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif tersebar di beberapa K/L sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan. Untuk itu, beberapa kebijakan yang akan disusun melalui tim koordinasi dan tim teknis tersebut yaitu: (i) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang merupakan arahan kebijakan, sasaran, serta tahapan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menjadi acuan bagi K/L dan stakeholders lainnya dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif; (ii) Kebijakan Skema Pembiayaan bagi Industri Kreatif yang meliputi skema pinjaman, penyertaan modal, dan hibah bagi industri kreatif, dan (iii) Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang Berkelanjutan. Gambar 3.1 FGD Penyusunan Indikator Kota Kreatif dan Workshop Pengembangan Kota Kreatif
17
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
d. Diterbitkannya SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.184 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha terdiri dari Tim Pengarah dan Tim pelaksana yang memiliki tugas yaitu (1) melakukan evaluasi inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi yang layak memperoleh insentif pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) melakukan sosialisasi dan pelatihan capacity building bagi pengelola inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi; (3) mengembangkan sertifikasi profesi pengelola inkubator wirausaha; (4) melakukan pemetaan terhadap bidang usaha inkubator wirausaha; (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kinerja inkubator wirausaha; (6) mengembangkan jejaring Internasional untuk inkubator wirausaha; (7) melakukan tugas terkait lainnya sesuai arahan Tim Pengarah. Dengan dibentuknya kelompok kerja tersebut menjadi tempat koordinasi dalam pengembangan inkubator wirausaha. Pada Tahun 2015, Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha telah melakukan beberapa kegiatan dan kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan tersebut untuk pengembangan inkubator wirausaha yaitu : (1) berdasarkan hasil FGD dan monitoring yang telah Tim lakukan, diperlukan adanya skema pembiayaan inkubator wirausaha oleh lembaga yang bertanggung jawab tentang pendirian inkubator di Indonesia; (2) hasil monitoring terhadap pemerintah daerah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kerjasama dan diperlukan juga sumber daya manusia yang fokus mengelola inkubator wirausaha di setiap unit inkubator; (3) belum adanya SOP dalam kriteria pembentukan inkubator secara nasional; (4) belum adanya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, tenant, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja yang terserap dari adanya inkubator. Adapun tindak lanjut/saran untuk pengembangan inkubator wirausaha antara lain : (1) peraturan khusus terkait dengan proses skema pembiayaan inkubator wirausaha; (2) perlu dikembangkan berbagai skema kerjasama selain dengan dinas-dinas pemerintah daerah yaitu dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani dan Koperasi; (3) perlu dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kriteria pembentukan Inkubator secara nasional. SOP yang dibangun terdiri dari standar-standar, pembagian sektor dan wilayah inkubator, bisnis proses dan skema pendanaan. Standar terdiri dari kriteria pembentukan inkubator, pihak yang menentukan pembentukan inkubator, pendaftaran dan registrasi inkubator ke dalam database nasional inkubator, proses seleksi tenant dan evaluasi pelaksanaan inkubator; (4) perlu dibuatnya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja.
18
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
2. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti melalui pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri a. Rancangan Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha. Rancangan Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha berisi mengenai pemetaan dan permasalahan program pengembangan inkubator wirausaha di Indonesia, strategi pengembangan inkubator wirausaha, peran pemerintah dan pemda dalam pengembangan inkubator wirausaha, dan implementasi pengembangan inkubator wirausaha. Dengan disusunnya Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha maka dapat mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru. Starategi pengembangan inkubator wirausaha Indonesia pada roadmap pengembangan inkubator wirausaha difokuskan pada peningkatan jumlah UKM tenant lulusan inkubator wirausaha. Dalam rangka penyempurnaan Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha telah dilakukan kegiatan sosialisasi di dua tempat yaitu (1) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah; dan (2) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya untuk lingkup Provinsi Jawa Timur. Peserta yang hadir pada sosialisasi ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta serta pelaku usaha. Sosialisasi road map pengembangan inkubator wirausaha ini sebagai langkah awal untuk selanjutnya bersama-sama baik pemeintah pusat, pemda, perguruan tinggi, dan sektor swasta saling melengkapi dan sinergi dalam pengembangan inkubator wirausaha. Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mendukung sepenuhnya untuk road map pengembangan inkubator wirausaha yang telah disusun dan perlu ada tindaklanjut yang lebih operasional dengan adanya regulasi dan kebijkan teknis terkait pengembangan inkubator wirausaha di pemerintah daerah masing-masing. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan inkubator wirausaha ini adalah belum adanya indikator jelas untuk penilaian keberhasilan inkubator wirausaha, perlu pengkajian kembali bagaimana menciptakan budaya wirausaha melalui program inkubator yang dimasukkan ke dalam kurikulum mahasiswa serta perlu online platform yang terintegrasi. b. Rekomendasi pengembangan inkubator wirausaha Indonesia di JAFZA, Dubai Pengembangan inkubator wirausaha Indonesia di JAFZA dilakukan sebagai sarana pendorong peningkatan ekspor nasional 2015-2019. Model pengembangan ekspor produk ekonomi kreatif melalui Inkubator Wirausaha di JAFZA adalah upaya diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor, terutama pasar Timur Tengah. Inkubator Wirausaha akan menjadi lembaga intermediasi yang melakukan proses pembinaan pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta 19
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
inkubasi. Dengan demikian diharapkan nilai ekspor dapat meningkat, salah satunya dengan upaya pengembangan sektor usaha UKM agar lebih meningkatkan pangsa pasar dan pada akhirnya dapat melakukan ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Gambar 3.2 Sosialisasi Pengembangan Inkubator Wirausaha Indonesia di JAFZA sebagai Sarana Pendorong Peningkatan Ekspor Nasional 2015 - 2019
c. Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan industri nasional Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan industri nasional merupakan bagian dari pelaksananaan tugas dan fungsi Deputi IV pada awal tahun 2015 sebelum restrukturisasi organisasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yaitu pemetaan isuisu penting dalam rencana pengembangan 14 Kawasan Industri Nasional di luar Pulau Jawa dan rumusan awal rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri sebagai turunan dari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Rekomendasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian, sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kawasan industri dapat diidentifikasi dan dirumuskan solusi penyelesainnya. 3. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait a. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berakhirnya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai acuan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi dan terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dan perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga berimplikasi kepada koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi kreatif. Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif diperlukan sebagai arahan pengembangan ekonomi kreatif nasional baik bagi K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi. Selain 20
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
itu, Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif diperlukan untuk mengintegrasikan konsep rencana pengembangan ekonomi kreatif jangka panjang dan jangka menengah ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, identifikasi potensi dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif melalui seminar nasional ekonomi kreatif, pemetaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, dan mempelajari kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Negara lain. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif telah ditindaklanjuti oleh Badan Ekonomi Kreatif dan diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun 2016. b. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif Salah satu upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif adalah dengan membentuk ruang-ruang yang dapat menjadi pusat aktivitas dan interaksi bagi lintas pelaku ekonomi kreatif, baik pemerintah, pelaku usaha/industri, akademisi, serta komunitas/forum kreatif. Untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dapat digunakan konsep “kota kreatif” berbasis potensi lokal. Selain membentuk ruang kreatif, pembangunan kota kreatif berbasis potensi lokal juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan untuk dapat mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing nasional. Dunia internasional mengenal beragam definisi tentang kota kreatif. UNESCO sebagai organisasi internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bahkan telah membangun Jaringan Kota Kreatif Dunia yang saat ini terdiri dari 63 kota dari 32 negara, termasuk Kota Pekalongan. Di Indonesia, forum dan jejaring forum kota kreatif sejenis dibentuk secara partisipatif oleh komunitas, antara lain Bandung Creative City Forum(BCCF) dan Solo Creative City Network (SCCN). Forum lainnya juga terdapat di Yogyakarta, Pekalongan, Malang, dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kreatif perlu memiliki kesatuan fungsi dan tidak harus dibatasi secara wilayah administratif. Kota kreatif harus dibangun setidaknya berdasarkan empat modal utama yaitu (1) dukungan ekosistem yang kuat, baik dari sisi kebijakan dan regulasi, infrastruktur, SDM, pendanaan, maupun kelembagaan; (2) keterpaduan seluruh rangkaian proses kreasi-produksi-distribusi; (3) tahapan pembangunan yang terukur dengan memperhatikan potensi lokal dan tingkat kesiapan pendukung, antara lain sarana dan prasarana, pelaku usaha, visi dan komitmen pemerintah daerah; serta (4) keterlibatan aktif dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dengan pembagian peran 21
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
yang jelas dan proporsional. Sinergi antar program pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan inisiatif komunitas/forum kreatif juga mutlak harus dibangun. Adapun Permasalahan Pengembangan Kota Kreatif antara lain sebagai berikut: (1) Sebaran potensi ekraf di setiap daerah belum dipetakan secara rinci sehingga pengembangan ekraf belum secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, (2) Ruang lingkup yang luas: 16 subsektor dan 514 kab/kota, (3) Belum ada kesepahaman tentang konsep Kota Kreatif. Dalam dokumen Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025 dijelaskan berbagai rujukan internasional terkait konsep Kota Kreatif, tetapi tidak dijelaskan konsep Kota Kreatif di Indonesia. Akibatnya, Kota Kreatif lebih bersifat city branding (jangka pendek) daripada program pembangunan (jangka panjang), serta (4) Belum ada peta Kota Kreatif yang lengkap. Oleh sebab itu perlu pendekatan sistematis untuk membangun Kota Kreatif sebagai bagian dari pembangunan Kota Berkelanjutan. Dengan memperhatikan agenda dan target pembangunan nasional, Indonesia perlu memiliki sendiri definisi, kriteria, dan indikator kota kreatif. Untuk itu, perlu dirumuskan bersama agar dapat menjadi pedoman yang aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya ownership dan komitmen bersama, pengembangan kota kreatif diharapkan tidak menjadi sebuah program dan branding sesaat, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pengembangan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Ekonomi Kreatif melalui Penyusunan Kriteria dan Indikator Kota Kreatif. c. Rencana Aksi Pemerintah terkait Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM dalam Era MEA Dalam menindaklanjuti Keppres No. 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA dan Inpres No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA Tahun 2011, telah diinisiasi dan disusun program rencana Aksi Pemerintah dalam Era MEA untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Diharapkan dengan Rencana Aksi Pemerintah ini, koperasi dan UMKM kita dapat bersaing dalam era MEA dengan KUMKM dari negara-negara ASEAN. Penyusunan rencana aksi tersebut dilakukan melalui pendekatan holistik dalam menganalisis UMKM, yaitu tidak hanya berupaya meningkatkan daya saing UMKM dari sisi pelakunya saja, namun juga dari infrastruktur pendukung, misal: inovasi, kreatifitas, koordinasi stakeholder dari pusat hingga daerah dan agar tidak melakukan penyusunan yang berulang-ulang, maka diharapkan horizon berfikir perlu mempertimbangkan kerjasama ASEAN hingga ASEAN Plus (dengan Jepang, China, Korea dll). 22
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Rencana Aksi disusun dengan mengadopsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian tahun 2016 dan masukan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matrik yang terdiri dari program kebijakan, rencana tindak, keluaran, sasaran waktu, pelaksana dan koordinator pelaksana. Rencana Aksi ini melibatkan Kementerian KUKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun secara lebih rinci, output yang dihasilkan sebagai berikut : Tabel 3.2 Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM No 1
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Target 4
Realisasi 4
Capaian 100%
2
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
4
4
100%
3
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
4
4
100%
Keterangan (i) Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 185 Tahun 2015; (ii) Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Skema Pembiayaan bagi Industri Kreatif melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 200 Tahun 2015; (iii) Kebijakan KUR bagi ekonomi kreatif, dengan alokasi dana sebesar 500 miliyar rupiah; dan (iv) Rekomendasi kebijakan pengembangan industri N-219. (i) Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang Berkelanjutan melalui SK Menko Bidang Perekonomian No. 199 Tahun 2015; (ii) Rekomendasi sinergi program lintas K/L untuk mendukung pencapaian target 100 STP dalam RPJMN 2015 – 2019; (iii) Rumusan awal rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri sebagai turunan dari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan pemetaan isu penting dalam rencana pengembangan 14 Kawasan Industri Nasional di luar Pulau Jawa; (iv) Pemetaan potensi pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah dan rekomendasi terkait persoalan guna lahan dalam pengembangan Kawasan Industri. (i) Rancangan roadmap pengembangan inkubator wirausaha; (ii) Dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.184 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; (iii) Rekomendasi pengembangan inkubator wirausaha indonesia di JAFZA sebagai sarana pendorong peningkatan ekspor nasional 2015-2019, dan operasionalisasi strategi kebijakan pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi; dan (iv) Rekomendasi kebijakan implementasi program kerja dan strategi percepatan pengembangan wirausaha nasional.
23
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM No 4
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Target 4
Realisasi 4
Capaian 100%
5
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
4
3
75%
6
Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaa n
4
4
100%
Total
24
24
Keterangan (i) Rencana Aksi Pemerintah terkait Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM dalam Era MEA; (ii) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Imlpementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dan Sosialisasi Rencana Pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016; (iii) Rekomendasi kebijakan pengembangan industri baja nasional; dan (iv) Rekomendasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dan farmasi. (i) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan UKM berbasis Teknologi; (ii) Rekomendasi Kebijakan Implementasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang disusun melalui beberapa rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi di beberapa daerah, yaitu Palembang dan Surabaya; dan (iii) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi bagi UKM dalam Menghadapi MEA. (i) Rekomendasi Kebijakan terkait Kesiapan Tenaga Kerja Terampil dalam rangka menghadapi MEA; (ii) Rekomendasi dampak dari pasca ditetapkannya PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; (iii) Rekomendasi RUU Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan (iv) Rekomendasi tata kelola dan pengawasan calon tenaga kerja Indonesia.
3.1.1.2 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kreatif,
Target capaian IKU ‘Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan’ yaitu sebesar 85%. Implementasi kebijakan yang dimaksud dicapai melalui pengendalian atau pengawasan pelaksanaan kebijakan pada setiap isu yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi, dimana pada tahun 2015 ditargetkan 85% dari 12 laporan yaitu sebanyak 10 laporan mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, pengendalian kebijakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dan ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian telah menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan atau sebesar 100%. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2015, sebagai berikut :
24
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
a. Dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi terkait koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro informal dengan aset dan produktivitas yang rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Sementara, koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya : (1) keterbatasan kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis produksi; (2) keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam rangka meningkatkan peran koperasi agar mampu mengikuti dinamika perkembangan bisnis modern, dan dalam rangka meningkatkan perkembangan skala usaha mikro kecil, telah disampaikan 16 paket kebijakan ekonomi berupa Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang merupakan simplifikasi dari 28 Permen menjadi 16 Permen yang terdiri dari: 1) Permenkop & UKM No. 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, 2) Permenkop & UKM No. 11/PER/KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada koperasi-koperasi, 3) Permenkop & UKM No. 12/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, 4) Permenkop & UKM No. 13/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, 5) Permenkop & UKM No. 14/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 6) Permenkop & UKM No. 15/PER/KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,
25
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
7) Permenkop & UKM No. 16/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 8) 9)
10) 11) 12) 13) 14)
15) 16)
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Permenkop & UKM No. 17/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, Permenkop & UKM No. 18/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, Permenkop & UKM No. 19/PER/KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Permenkop & UKM No. 20/PER/KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, Permenkop & UKM No. 21/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, Permenkop & UKM No. 22/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pengembangan Koperasi Skala Besar, Permenkop & UKM No. 23/PER/KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indek Pembangunan Koperasi terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak koperasi, Permenkop & UKM No. 24/PER/KUKM/IX/2015 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, dan Permenkop & UKM No. 25/PER/KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi.
b. Evaluasi pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. Selama ini, payung hukum yang digunakan dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Inpres tersebut berakhir pada tahun 2015 sehingga diperlukan koordinasi baru yang bertujuan agar strategi pengembangan ekonomi kreatif menjadi solid dan terintegrasi dengan baik, dan mencegah adanya tumpang tindih program/kegiatan antar K/L sehingga program/kegiatan antar K/L dapat saling mendukung. Terkait hal tersebut, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) telah memiliki nomenklatur terkait ekonomi kreatif dalam struktur organisasinya dan memiliki program/kegiatan terkait pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan pemetaan awal oleh Badan Ekonomi Kreatif, pengembangan ekonomi kreatif terkait dengan 4 Kementerian Koordinator dan 28 K/L.
26
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
c. Pengendalian target RPJMN 2015 – 2019 Sektor Ekonomi Kreatif. Dalam upaya pengendalian target RPJMN 2015 – 2019 sektor Ekonomi Kreatif sebagai berikut:
1 2 3
Tabel 3.3 Target Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam RPJMN 2015 - 2019 URAIAN Baseline Tahun Target Tahun 2014 2019 Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 7,1% 12% Tenaga Kerja (juta orang) 12 13 Kontribusi Ekspor/Devisa Bruto 5,8% 10,0%
telah dilakukan pengendalian kebijakan sektor ekonomi kreatif yang meliputi: (i) Pengendalian kebijakan sub sektor film, video, dan animasi, melalui monitoring dan evaluasi industri animasi di Batam, Cimahi, dan Bali. Berdasarkan hasil pengendalian tersebut dapat diidentifikasi permasalahan dan dukungan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan sub sektor animasi berupa penciptaan economy of scale dalam pengembangan industri animasi melalui technopark, keberpihakan televisi dalam menyiarkan produksi animasi dalam negeri, dan tax incentive dalam pengembangan industri animasi; (ii) Pengendalian kebijakan sub sektor Aplikasi dan Game Developer (AGD) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Bandung dan Jogjakarta. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dapat diidentifikasi bahwa pengembangan sub sektor AGD terkendala teknologi, pemasaran, dan pembiayaan sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut. Pada umumnya, pendanaan game development berasal dari modal ventura, angel investor. Sementara itu, pinjaman perbankan dapat dilakukan tapi seringkali terkendala jaminan sehingga diperlukan fitur khusus. Terkait pendanaan, telah terdapat skema pemberian KUR bagi industri kreatif termasuk sektor AGD; (iii) Pengendalian kebijakan sub sektor kerajinan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Cirebon (kerajinan rotan) dan di Purwakarta (kerajinan keramik), untuk dapat mendorong pengembangan sub sektor kerajinan diperlukan peningkatan kreativitas dan kualitas SDM pelaku usaha mengingat sub sektor kerajinan merupakan industri padat karya. Selain itu, pengembangan sub sektor kerajinan pun terkendala akses pasar, branding, dan permodalan yaitu tingginya suku bunga perbankan. Terkait akses pasar, berdasarkan arahan Menko Bidang Perekonomian sedang disusun konsep aggregator business untuk pemasaran produk kreatif, sedangkan terkait pendanaan telah terdapat KUR bagi industri kreatif yang diharapkan dapat menangani permasalahan mengenai tingginya suku Bungan perbankan.
27
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
d. Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait Sektor Ekonomi Kreatif yang akan ditetapkan melalui Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Saat ini industri film dalam negeri belum berkembang, kurangnya layar dan rendahnya penguasaan teknologi dalam produksi film, merupakan salah satu faktor rendahnya daya saing industri film nasional yang ditunjukan dengan banyaknya film impor yang masuk. Revisi DNI di bidang usaha perfilman merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing industri film nasional. Revisi DNI di bidang usaha perfilman dilakukan pada pembuatan film dan jasa teknik film, peredaran film, dan pertunjukan film. Pembukaan DNI tersebut diharapkan dapat: (i) meningkatkan kualitas film Indonesia, melalui transfer knowledge dan skill dari negara yang industri filmnya sudah lebih maju, (ii) menumbuhkan industri pertunjukan film (bioskop) yang pada akhirnya dapat menumbuhkan industri produksi dalam negeri, dan (iii) mengakselerasi pertumbuhan layar dan bioskop terutama di daerah yang belum memiliki bioskop dan di daerah yang jumlah bioskopnya sangat sedikit maupun di kota-kota di luar Jawa. e. Pengendalian Implementasi Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro IUMK dan KUR merupakan salah satu solusi untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia, karena 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan berkontribusi hingga 60% terhadap PDB Indonesia. Untuk mendorong implementasi IUMK di daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan pendukung, antara lain: a) b)
c)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK; Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan No. 503/555/SJ; No. 03/KB/M.KUKM/I/2015; No. 72/M-DAG/MOU/1/2015 tentang Pembinaan Pemberian IUMK; Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT BRI (Persero), dan Ketua Asippindo No. 193/276/V/Bangda; No. 01/PKS/DEP.6/I/2015; No. 01/PDN/PKS/1/2015; No. B.71-DIR/PRG/01/2015; No. 01/Asippindo/I/2015 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian IUMK;
Implementasi IUMK hingga Juli 2015 masih sangat rendah. Dari target 508.500 IUMK, hanya 575 IUMK yang telah diproses, atau setara dengan 0,11%. Dari 515 28
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Kabupaten/Kota se-Indonesia, hanya 96 Peraturan Bupati/Walikota yang diterbitkan, atau setara dengan 19%. Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di daerah, maka diselenggarakan sosialisasi di beberapa daerah antara lain di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2015, di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 14 September 2015, dan di Manado Sulawesi Utara pada tanggal 19 November 2015. Sosialisasi IUMK melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bank BRI, dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Sosialisasi ditujukan terutama ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Camat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pelaku usaha mikro dan kecil setempat. Selain itu, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di daerah, telah dilakukan kunjungan ke Dinas KUKM Kota Bogor. Namun demikian ternyata Implementasi Perpres 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil masih belum terlaksana, hal tersebut dikarenakan masih terkendala oleh beberapa aturan yang tumpang tindih antara lain Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No. 209/PDN/SE/6/2015 tentang Edaran Mengenai Izin Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Perdagangan. Dengan SE tersebut IUMK dapat digunakan sebagai pengganti SIUP. Sementera itu, terdapat ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang belum memfasilitasi pemilik IUMK untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan inkubator wirausaha dan ekosistem wirausaha sesuai dengan Perpres No. 27 tahun 2013 Perpres No. 27 Tahun 2013 telah didukung oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN maupun BUMS. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan inkubator wirausaha dan ekosistem wirausaha dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan inkubator wirausaha. Berdasarkan hasil pengendalian, inkubator wirausaha yang berkembang sudah sangat banyak namun baru sedikit yang sesuai dengan norma, standar, prosedur yang diatur oleh Permenkop tersebut. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh inkubator wirausaha yaitu kesulitan memperoleh modal dan pemasaran produk, ekosistem berwirausaha yang belum mendukung, 29
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
belum adanya pengawasan dan supervise untuk modal yang diberikan, Belum adanya ruangan yang sesuai standar untuk mendirikan Inkubator Bisnis, fasilitas pendukung produksi para tenant dan pengembangan produk para tenant yang masih kurang, dan masih kurangnya pengetahuan tentang inkubator wirausaha bagi staf pengelola. g. Pengendalian target RPJMN 2015 – 2019 terkait Penciptaan 100 Wirausaha Baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan penciptaan satu juta wirausaha yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dengan terciptanya ekosistem wirausaha yang baik diperlukan koordinasi dan komitmen instansi pemerintah pusat, akademisi, dan pelaku usaha/bisnis (asosiasi). Terkait hal tersebut, telah dilaksanakan FGD Implementasi Program Kerja dan Strategi Percepatan Pengembangan Wirausaha Nasional. Gambar 3.3 FGD Implementasi Program Kerja dan Strategi Percepatan Pengembangan Wirausaha Nasional
FGD tersebut menjadi ajang untuk membangun sinergitas implementasi program yang baik di antara instansi kementerian dan/atau lembaga yang memiliki program/kegiatan pengembangan kewirausahaan, serta untuk mencari langkahlangkah kebijakan kedepan yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk pengembangan kewirausahaan sehingga dapat mengakselerasi pencapaian target RPJMN penciptaan 100 wirausaha baru. h. Pengendalian target RPJMN 2015 – 2019 terkait kebijakan pengembangan Science dan Techno Park (STP) sebanyak 100 techno park dan satu buah science park pada masing-masing provinsi. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembangunan 60 STP dari target 65 STP, baik yang merupakan pembangunan baru maupun pengembangan dari unit yang sudah ada, oleh tujuh K/L penanggungjawab. Pada tahun 2015 juga dirumuskan draf Perpres dan grand design STP oleh Kemenristekdikti. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui kunjungan ke beberapa STP seperti STP Bandung, Solo, Cimahi, dan Ambon. diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target RPJMN tersebut dan menjadi bahan perbaikan pengembangan STP di daerah lainnya.
30
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
i. Pengendalian Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa. Pengendalian kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, melalui monitoring dan evaluasi di Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Sei Mangkei. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengendalian tersebut teridentifikasi permasalahan dan dukungan kebijakan yang diperlukan,diantaranya adalah terkait penyediaan infrastruktur di luar (menuju) Kawasan Industri, insentif baik fiskal dan non-fiskal, dan kemudahan perizinan. Hasil dari pengendalian tersebut menjadi masukan dalam perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri yang merupakan turunan dari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. j. Pengendalian Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Jawa. Pengendalian kebijakan optimalisasi Kawasan Industri di Pulau Jawa, melalui monitoring dan evaluasi di Solo dan Semarang. Berdasarkan hasil pengendalian tersebut dapat diidentifikasi permasalahan pengembangan Kawasan Industri di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu permasalahan yang terjadi ialah terkait guna lahan, dimana beberapa lokasi yang diajukan untuk dijadikan Kawasan Industri merupakan kawasan hutan, dan adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun secara lebih rinci output pengendalian kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 3.4 Laporan Pelaksanaan Kebijakan yang Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM No 1
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Target 4
Realisasi 4
Capaian 100%
(i) (ii) (iii) (iv)
2
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
4
4
100%
(i)
(ii)
(iii)
31
Keterangan Pengendalian Pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional; Pengendalian Pencapaian Target RPJMN 2015 – 2019 sektor Ekonomi Kreatif; Pengendalian Kebijakan Komersialisasi Teknologi; dan Revisi Daftar Negatif Investasi bidang usaha film dan periklanan, rekomendasi ini telah dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014. Pengendalian kebijakan pengembangan Science dan Techno Park (STP) ialah berdasarkan kepada RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan 100 techno park dan satu buah science park pada masingmasing provinsi. Pengendalian kebijakan pengembangan kota kreatif, melalui monitoring dan evaluasi di Kota Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Bandung. Pengendalian kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa menjadi masukan dalam perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri yang merupakan turunan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM No
Kegiatan
Target
Realisasi
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015 Capaian (iv)
3
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
4
4
100%
(i)
(ii)
(iii) (iv)
4
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM
4
4
100%
(i)
(ii)
(iii) (iv) 5
6
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
4
Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan
4
3
75%
(i) (ii)
(iii)
4
100%
(i)
(ii)
(iii)
32
Keterangan dari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pengendalian kebijakan optimalisasi Kawasan Industri di Pulau Jawa, melalui monitoring dan evaluasi di Solo dan Semarang. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan inkubator wirausaha sesuai dengan Perpres no.27 tahun 2013; Pengendalian pelaksanaan kebijakan inkubator bisnis berbasis teknologi dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Inkubator Bisnis berbasis teknologi di perguruan tinggi; Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekosistem wirausaha khususnya pembiayaan; Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekosistem wirausaha khususnya pemasaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di beberapa daerah di Jawa Barat. Dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi terkait koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, berupa 16 Peraturan Menteri KUKM. Pengendalian implementasi Perpres 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No. 209/PDN/SE/6/2015 tentang Edaran Mengenai Izin Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Perdagangan. Pengendalian Kebijakan Koperasi khususnya Koperasi Unit Desa. Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri baja nasional. Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Pedoman Pemeringkatan Koperasi, Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi bagi UKM dalam Menghadapi MEA. Ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang selanjutnya akan ditetapkan 8 (delapan) peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai turunan PPnya. Harmonisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah masuk dalam Prolegnas. Diterbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Kentenagakerjaan sebagai pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, yaitu: (1) Permenaker No. 33 Tahun 2015 perubahan atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, (2) Permenaker No. 31 Tahun 2015 perubahan atas Permenaker Nomor 2 Tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir, (3) Permenaker No. 32 Tahun 2015 perubahan atas Permenaker No. 3 Tahun 1999 tentang syarat-syarat
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM No
Kegiatan
Total
Target
Realisasi
24
24
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015 Capaian
Keterangan Keselematan dan Kesehatan Kerja Lift untuk pengangkutan orang dan barang. (iv) Permenaker No. 35 Tahun 2015 atas perubahan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3.1.1.3 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 Target capaian IKU ‘Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015’ yaitu sebesar 85%, dengan realisasi sebesar 60%, sehingga dicapai kinerja sebesar 70,58%. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman penilaian yang ditetapkan atas kesepakatan bersama pada Deputi Bidang Koordniasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, yaitu : 1. Indikator kinerja ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. 2. Pengukuran Persentase (%) perumusan rancangan peraturan yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015 didasarkan pada rekomendasi kebijakan yang telah disusun di bidang ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 dibandingkan target pencapaian yang diharapkan. 3. Target yang diharapkan pada tahun 2015 yaitu 1 rekomendasi atau 85%, terkait hal tersebut telah disusun 60% rekomendasi kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia Indonesia dalam menghadapi MEA 2015, sehingga kinerja untuk IKU ini yaitu sebesar 70,58%. 4. Secara lebih rinci, rekomendasi kebijakan yang disusun yaitu terkait permasalahan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam menghadapi MEA 2015, sebagai berikut: Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Ecomic Community (AEC) 2015 adalah sebuah gagasan, cita-cita, dan inovasi sistem pengelolaan kawasan. Konsep pembentukan MEA 2015 yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2016 yang hendak dicapai, adalah: 1) Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat yaitu, arus lalu-lintas barang, jasa, dan investasi di Intra-Asean dapat bergerak secara bebas dan adil, disamping terpasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja professional, pekerja berbakat, dan arus modal di kawasan, 2) Memastikan terciptanya kawasan ekonomi berdya saing tinngi dengan didukung insfrastuktur yang memampukan masyarakat Asean 33
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
meraih kemakmuran yang dicita-citakan, 3) Pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mempersempit kesenjangan pembangunan melalui pemberdayaan UKM dan bantuan kerjasama bagi Negara anggota yang kurang maju, seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos, dan 4) Terintegrasinya Asean secara kokoh ke dalam perekonomian global lewat kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara dan Kawasan Ekonomi di seluruh dunia. Dalam menghadapi MEA 2015, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki kesiapan bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara-negara ASEAN. Akan tetapi untuk dapat bersaing, pengembangan SDM Indonesia masih memiliki permasalahan yaitu: 1) Output pendidikan formal yang belum siap kerja, 2) Kualitas SDM Indonesia yang tidak merata (kesenjangan pembangunan ekonomi, gap antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 3) Keterbatasan lapangan kerja, 4) Kualitas tenaga kerja yang dicerminkan dari tingkat pendidikan masih rendah, 5) Belum semua industri merekrut SDMnya berbasis kompetensi, 5) Trend penganggur terbuka bergeser dari angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi angkatan kerja berpendidikan tinggi, 6) Struktur lapangan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, dan 7) Status pekerjaan utama didominasi pekerja informal. Untuk itu diperlukan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) sehingga dihasilkan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Dalam kerangka ASEAN, Kondisi Sumber Daya Manusia saat ini, adalah : 1) Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada dibawah rata-rata produktivitas tenaga kerja negara-negara Asean. Produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut PDB per tenaga kerja sebesar $9.500, berada di bawah rata-rata kelompok negara Asia Tenggara ($10.700) dan di bawah rata-rata 20 negara anggota Asian Productivity Organization ($15.600). 2) Tingkat pendidikan untuk lulusan SMA (Skat 2) memiliki jumlah lulusan sekitar 900.000 orang tanpa kualifikasi kompetensi. Demikian juga lulusan Diploma 1, 2, 3, dan 4 juga tanpa kualifikasi kompetensi. Terdapat 40 politeknik termasuk pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3), khususnya vocational training termasuk SMK masih banyak belum memperoleh pengakuan, misalnya SMAK Bogor belum diakui Dikti. 3) Dalam me-recognized tenaga kerja di dalam 8 MRA ASEAN 2015, tidak termasuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD dan SMP) walaupun masuk dalam kategori terampil. Sementara jenjang pendidikan yang boleh diusulkan adalah Sekolah kejuruan, politeknik, sarjana strata 1, 2, dan 3. Demikian juga dalam WTO ditetapkan pada tenaga kerja profesional (strata S.1). 4) Permasalahan di tingkat K/L terkait pengembangan SDM dalam menghadapi MEA 2015 yaitu: beberapa K/L belum optimal memahami untuk menyiapkan rencana kerja pengembangan SDM, ketidaksiapan pusat-pusat pelatihan pemerintah (termasuk belum seluruhnya dilakukan uji kompetensi bagi para instruktur/pelatih), kebijakan K/L belum optimal dan belum mengikat (binding) diantara K/L untuk mempercepat penyiapan 8 MRA sektor Jasa/Services ASEAN, yang mulai berlaku pada akhir bulan 34
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Desember 2015, misalnya masih terdapat beberapa dari 8 MRA yang belum ditetapkan MRA-nya menyebabkan K/L yang lain belum dapat mengusulkan sektor Jasa/servicesnya. Selain itu, peran Asosiasi Profesi belum optimal terlibat di lapangan.
3.1.1.4 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015 Target capaian IKU ‘Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN’ yaitu sebesar 70%, dengan realisasi 82,35%, sehingga dicapai kinerja sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman penilaian yang ditetapkan atas kesepakatan bersama pada Deputi Bidang Koordniasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, yaitu : 1. Indikator kinerja ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional. 2. Pengukuran Persentase (%) kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN didasarkan pada rekomendasi kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional dalam rangka pelaksanaan MEA 2015 yang dihasilkan dibandingkan target pencapaian yang diharapkan. 3. Target yang diharapkan pada tahun 2015 yaitu 1 rekomendasi atau 85%. Dalam rangka MEA 2015, terdapat 8 MRA, akan tetapi belum secara keseluruhan 8 MRA bersertifikasi, dari 8 MRA baru terfokus pada 2 bidang yaitu engineering dan architectural, sehingga belum tersusun rekomendasi kebijakan berupa sertifikasi uji kompetensi secara keseluruhan, atau baru sebesar 70%, sehingga kinerja untuk IKU ini yaitu sebesar 82,35%. 4. Secara lebih rinci, rekomendasi kebijakan yang disusun yaitu: Sampai dengan saat ini Indonesia telah merecognized 2(dua) bidang services terhadap 8 MRA- ASEAN 2015, meliputi : (1) MRA bidang Engineering Services sebanyak 478 recognized ; (2) MRA bidang Architectural Services sebanyak 73 recognized Forum Asean sampai saat ini masih merecognized 2 jenis sektor jasa yaitu engineering services dan Architectural. Secara detail dituangkan dalam matriks, sebagai berikut :
35
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015 Tabel 3.5 8 MRA-ASEAN 2015
No
8 MRAASEAN 2015
1
ENGINEERING SERVICES
2
ARCHITECTURAL SERVICES
3
4
Kondisi Saat Ini
Tahap Capaian
Telah terdaftar 1483 sertifikasi 10 negara Asean antara lain Indonesia telah me-recognized sertifikasi sebanyak 569 (hasil pertemuan CCS Ke-82, Oktober 2015).
Menambah jumlah jenis aktivitas untuk di recognized Monitor dan evaluasi perkembangan sektor jasa Surveying Qualifi-cations (terdapat 10 jenis knowledge untuk dikembangkan dalam Engineering Services) Monitor dan evaluasi perkembangan sektor jasa Surveying Qualifi-cations (terdapat 10 jenis knowledge untuk dikembangkan dalam Engineering Services Penguatan Boart Of Surveyer (LPJIG = Lem baga Pengembangan Jasa Informasi Geo-pasial). Mempercepat proses Sertifikasi Profesi Surveying (Sertifikasi tenaga surveyor akan dialihkan dari LPJK dan BNSP ke LPJIG. Melakukan penyusun-an basis data profes-sional surveyor ber-sertifikat utk di persiap kan dan di daftarkan ke Asean Committee Of Surveyor Melakukan riview ter hadap SKKNI bidang Informasi Geopasial.
Telah terdaftar 285 sertifikasi 10 negara Asean, antara lain Indonesia telah me-recognized sebanyak 84 (hasil pertemuan CCS Ke-82, Oktober 2015). SURVEYING Belum merecognized dan posisinya masih dalam perQUALIFICATIONS temuan Eksperties Group (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015): a. Memilih Land Equity Int’l (LEI) sebagai konsultan pemenang membantu Asean Secretariat (ASEC) b. Pemikiran Awal penyu -sunan Road Map pelak sanaan MRA 2015 c. Penyusuanan Road Map oleh LEI berdasarkan Milestone d. Telah melakukan in country Visit ACCOUNTANCY Belum merecognized sertifikasi (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015)
5
NURSING
6
MEDICAL
7
DENTAL
Belum merocognized sertifikasi (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015) Belum merocognized sertifikasi (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015)
Belum merecognized sertifikasi (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015)
36
Akan mengajukan recognized sertifikasi pada tahun 2016 dengan memperhatikan beberapa kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya : a. Monitoring terhadap committee&penentu-an Secretariat b. Mengusulkan Indo bersedia menjadi tuan rumah Menindak lanjuti Qualifi-cation jenjang pendidik-an formal keperawatan sesuai UU keperawat-an. Menindak lanjuti tahap awal pengembangan konsep paper terkait dengan mekanisme mobilitas tenaga kerja ahli kesehatan. Menindaklanjuti pelaksanaan UU yang mengatur mengenai kedokteran. Menindaklanjuti ketetapan secretariat Asean : a. mensosialisasikan melalui laman internet mengeanai mekanisme temporeri licensing
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
No
8
8 MRAASEAN 2015
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Kondisi Saat Ini
Tahap Capaian
Pembahasan MRA Tourism Professional belum masuk dalam MRA Asean tetapi Masuk dalam Quality Tourism Working Group (QTWG) Belum merocognized sertifikasi (hasil pertemuan CCS Ke-81 Mei 2015) tetapi telah mengajukan National Assessor bidang front office, House skipping, food beperage production, dan food beperage services 740 orang (dalam pertemuan NTPB & TPCB activities update Juli – Agustus 2015) Telah melakukan proses sertifikasi tenaga kerja di Bali (Juli-Agustus 2015 sebanyak 1600 orang bidang hotel dan restoran FO, HK, FBS, FBP)
TOURISM
b. memfasilitasi mobilitas Dokter gigi untuk sejumlah kegiatan terbatas meliputi : kunjungan ahli, pendidikan/pelatihan, misi kemanusiaan dan riset Menindak lanjuti peng- usulan nasional asses-sor (Quality Tourism Working Group -QTWG) masuk kedalam MRA Asean untuk merecog-nized sertifikasi di bidang Tourism Pro-fessional.
3.1.2 Analisa Capian dari Waktu ke Waktu Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2015 berdasarkan perbandingan realisasi dan target, maka pada sub bahasan ini akan dibandingkan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM pada tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015 2014 IKU Indeks Efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang industri, inovasi teknologi dan kawasan ekonomi
Keterangan
2015 Capaian 103,5%
IKU Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan 37
Capaian 100%
Terjadi perubahan nomenklatur organisasi yang mengakibatkan adanya perubahan IKU sehingga capaian IKU Deputi (outcome) antara Tahun 2015 dan 2014 tidak dapat dibandingkan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
2014
2015
Prosentase (%) rekomendasi kebijakan bidang industri, inovasi teknologi dan kawasan ekonomi yang ditindaklanjuti
101,9%
Indeks Efektifitas pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, inovasi teknologi dan kawasan ekonomi yang ditindaklanjuti
112,5%
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
Keterangan 100%
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh , dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.
70.58%
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN
82.35%
38
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
3.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Dengan mengacu capaian kinerja Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang dilihat dari ketercapaian indikator kinerja utama. Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM telah berhasil mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selama tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang dikoordinasikan belum dapat diselesaikan, karena terdapat beberapa kendala. Sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun yang akan datang, disampaikan kendala atau permasalahan dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan. 1. Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kendala dan permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu: a. Belum selesainya penyusunan payung hukum rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menjadi acuan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional. Penyusunan rencana induk tersebut harus dapat melibatkan seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya K/L, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana aksi yang merupakan rencana rinci yang lebih implementatif. b. Industri kreatif masih memiliki kesulitan dapat mengakses perbankan. Walaupun saat ini telah terdapat KUR bagi industri kreatif, pemberian KUR bagi industri kreatif memerlukan beberapa hal yaitu: penyelarasan Laporan Bank Umum (LBU) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), juknis penyaluran KUR, dan perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai KUR ekonomi kreatif. Sementara itu, skema pembiayaan lainnya, baik LPDB, modal ventura, dan crowdfunding masih belum optimal dalam membiayai industri kreatif. c. Pasar produk kreatif masih terbatas. d. Belum adanya pemetaan permasalahan dan rekomendasi kebijakan rinci dalam pengembangan industri kreatif per sektor, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan masih parsial. Tindak lanjut yang diperlukan : a. Penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif perlu segera diselesaikan, sehingga dapat dilakukan penyusunan rencana aksi berdasarkan rencana induk tersebut. Rencana aksi yang akan disusun kemudian disinergikan dengan program/kegiatan K/L melalui sistem perencanaan pembangunan nasional. b. Skema pembiayaan bagi industri kreatif: perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai KUR ekonomi kreatif untuk mendorong penyerapan KUR ekonomi kreatif sebesar 500 miliyar rupiah, koordinasi kemungkinan penerapan IPR financing, penyusunan regulasi terkait crowdfunding, dan optimalisasi modal ventura dan LPDB untuk industri kreatif. 39
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
c. Pemasaran produk kreatif: diperlukan koordinasi perluasan akses pasar melalui promosi dan pameran, pendampingan kepada pelaku usaha terkait packaging dan promosi, serta perlu dikaji mengenai business aggregator bagi produk-produk kreatif. 2. Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan a. Permasalahan dalam pengembangan Kota Kreatif pengembangannya dilakukan secara parsial (belum memenuhi keseluruhan rantai nilai); belum adanya pemetaan sebaran potensi ekonomi kreatif di setiap daerah; belum adanya kesepahaman konsep Kota Kreatif di Indonesia sehingga dikhawatirkan pengembangan yang ada hanya bersifat pencitraan/branding jangka pendek daripada program pembangunan jangka panjang. b. Permasalahan dalam pengembangan Scince Techno Park (STP) Nasional belum adanya kesepahaman tentang kriteria STP dan belum ada referensi model STP nasional sehingga pengembangan STP di beberapa K/L memiliki ruang lingkup dan rantai nilai yang berbeda-beda; STP sebagian besar bersifat government-driven, baik dalam pengelolaan maupun pendanaan (APBN), sehingga perlu dilakukan kajian dan kerjasama dengan industri dan swasta; Sebaran masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tindak lanjut yang diperlukan : a. Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang berkelanjutan akan dilakukan melalui beberapa tahapan tindak lanjut, diantaranya sebagai berikut: Penyusunan kriteria dan indeks kota kreatif yang diawali dengan finalisasi indikator Kota Kreatif; Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kota Kreatif Nasional; Penyusunan rancangan Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah dalam pengembangan Kota Kreatif Nasional. b. Pengembangan Scince Techno Park dilakukan dengan mengkoordinasikan langkahlangkah optimalisasi peran STP sebagai kantong inovasi di daerah, diantaranya melalui: Penyusunan konsep sinergi STP dengan pengembangan ruang kreatif (Kota Kreatif, Sentra/Pusat Kreatif); Penyusunan konsep sinergi pengembangan STP dengan pengembangan inkubator dan kawasan industri.
40
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Kendala dan permasalahan dalam pengembangan kewirausahaan yaitu: a. Roadmap pengembangan inkubator wirausaha belum tersosialisasikan dengan merata dan baik ke seluruh daerah. Pemahaman akan pengertian ruang lingkup Inkubator Wirausaha masih kurang sehingga kapabilitas dan kapasitas pengelola inkubator wirausaha masih rendah; b. Masih kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas inkubator wirausaha, diantaranya disebabkan oleh belum adanya regulasi skema pembiayaan untuk inkubator wirausaha dan belum adanya fasilitasi insentif pajak bagi penyumbang inkubator wirausaha; c. Belum adanya regulasi skenario kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional untuk mendukung terciptanya ekosistem wirausaha yang kondusif; d. Belum adanya database wirausaha melalui online platform; dan e. Belum terintegrasinya promosi produk wirausaha nasional baik di dalam maupun di luar negeri. Tindak lanjut yang diperlukan : a. Terbentuknya regulasi skema pembiayaan inkubator (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha); b. Terbentuknya regulasi yang mengatur tentang biaya sumbangan kepada tenant (inkubator) supaya tidak dikenakan pajak, dengan cara diakuinya biaya tersebut ke dalam biaya fiskal. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tindak lanjutnya adalah membuat Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan biaya sumbangan untuk pembiayaan inkubator wirausaha; c. Penyusunan SK Menko Perekonomian (Tim Wiranas) sebagai landasan hukum untuk penyusunan awal matriks proses bisnis kewirausahaan dan pembagian peran para stakeholders; d. Pembentukan online platform terkait dengan data kewirausahaan; dan e. Melakukan koordinasi lintas KL dan pemerintah daerah untuk mendorong promosi produk wirausaha di dalam maupun di uar negeri. 4. Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Kendala dan permasalahan dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yaitu: a. Belum selesainya penyusunan payung hukum rencana aksi UMKM dalam era MEA yang dapat menjadi acuan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di kawasan ASEAN. Penyusunan rencana aksi tersebut harus dapat melibatkan seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya K/L, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana monitoring program setiap K/L yang merupakan implementasi dari rencana aksi tersebut.
41
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
b. Koperasi dan UMKM masih memiliki kesulitan dapat mengakses pembiayaan. Walaupun saat ini KUR skema baru telah diluncurkan, pemberian KUR bagi Koperasi dan UMKM masih memerlukan beberapa hal yaitu: juknis penyaluran KUR, dan perlu adanya sosialisasi agar koperasi dan UMKM mendapatkan informasi mengenai rencana pengucuran KUR 2016. c. Pasar produk UMKM masih terbatas masih terbatas di dalam negeri dan belum ada ekspansi untuk ekspor ke negara-negara ASEAN. d. Implementasi IUMK masih terhambat dengan belum terbitnya Perbup/Perwali yang mendelegasikan kewenangan kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa Tindak lanjut yang diperlukan : a. Penyusunan rencana aksi pengembangan UMKM dalam era MEA perlu segera diselesaikan, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi program di setiap K/L berdasarkan rencana aksi tersebut. Rencana aksi yang akan disusun kemudian disinergikan dengan program/kegiatan K/L melalui sistem monitoring dan evaluasi. b. Rencana pengucuran KUR 2016: perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan Koperasi untuk mendorong penyerapan KUR mikro, dan optimalisasi modal ventura dan LPDB untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. c. Pemasaran produk UMKM: diperlukan koordinasi perluasan akses pasar melalui promosi dan pameran, pendampingan kepada pelaku UMKM terkait packaging dan promosi, serta perlu dikaji mengenai business aggregator bagi produk-produk UMKM. 5. Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Kendala dan permasalahan dalam koordinasi penataan kelembagaan pengembangan UKM berbasis teknologi yaitu: a. UMKM masih memiliki kesulitan dapat mengakses informasi dan teknologi (ICT). Saat ini sebagian besar UMKM masih belum memiliki keterbatasan mengakses teknologi terutama internet, sehingga pelaku UMKM belum bisa memasarkan produk-produk UMKM melalui jaringan sosial. b. Masih banyak UMKM yang belum dapat menggunakan teknologi terapan tepat guna karena kurangnya edukasi akan pentingnya pengembangan teknologi dalam produksi. c. Implementasi IUMK berabasis teknologi masih terhambat dengan kurangnya akses sistem informasi bagi operator dan pejabat penerbit IUMK di daerah. Tindak lanjut yang diperlukan : a. Penyusunan rekomendasi penerapan teknologi terapan tepat guna bagi pelaku UMKM.
42
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
b. Penyusunan rekomendasi penggunaan gas bumi sebagai alternatif energy dengan harga yang murah dan ramah lingkungan untuk pengembangan UKM berbasis teknologi pada sentra-sentra UMKM. c. Implementasi IUMK berbasis teknologi bekerjasama dengan provider jasa online yang memiliki mitra UMKM yang menyediakan barang dan jasa yang dijual secara online. 6. Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Kendala dan permasalahan dalam koordinasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yaitu: a. Terkait sertifikasi tenaga kerja: masih banyak tenaga kerja Indonesia yang belum mempunyai sertifikasi kerja, sosialisasi pentingnya sertifikasi kerja masih kurang, dibutuhkan percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja Indonesia, koordinasi antara pemangku kepentingan sertifikasi (asosiasi profesi, industri dan pemerintah) masih kurang, dan masih dibutuhkan sosialisasi mengenai 8 MRA ASEAN kepada para pemangku kepentingan. b. Terkait revitalisasi pusat pelatihan berbasis kompetensi: Link & match antara kebutuhan industri dengan pusat-pusat pelatihan kurang terjalin, anggaran untuk pusat-pusat pelatihan masih kurang memadai baik untuk sarana maupun prasarana, kurangnya jumlah pusat pelatihan, penggunaan pusat-pusat pelatihan belum optimal, jumlah instruktur masih terbatas, dan masih ada daerah yang pusat pelatihannya belum dimanfaatkan sekaligus sebagai tempat uji kompetensi. c. Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP): Masih ada provinsi yang tidak menetapkan UMP sesuai dengan peraturan yang ada, dan sosialisasi mengenai regulasi penetapan UMP masih kurang sehingga masih banyak pandangan negatif mengenai penetapan UMP. d. Terkait Penyusunan komponen biaya penempatan TKI (Cost Structure): Pelaksanaan aturan yang ada implementasinya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, perlu perbaikan komponen biaya penempatan TKI, sanksi terhadap PPTKIS yang lebih tegas, dana pelatihan dan uji kompetensi terbatas, tidak ada keseragaman besarnya biaya untuk negara tujuan penempatan TKI, dan kurangnya sosialisasi komponen biaya penempatan TKI. Tindak lanjut yang diperlukan : a. Terkait sertifikasi tenaga kerja diperlukan percepatan sertifikasi dalam rangka diberlakukannya 8 MRA ASEAN melalui FGD dan rapat koordinasi. Selain itu, diperlukan pula pengumpulan data dan informasi sertifikasi kerja, khususnya pada 14 Kawasan Industri prioritas RPJMN dan 8 KEK. b. Terkait revitalisasi pusat pelatihan berbasis kompetnsi diperlukan pengumpulan data dan informasi pelatihan dan kualitas pusat-pusat pelatihan serta kebutuhan tenaga kerja khususnya di 14 Kawasan Industri prioritas RPJMN dan 8 KEK.
43
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
c. Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) diperlukan monitoring dan evaluasi ke provinsi yang tidak menetapkan UMP sesuai peraturan yang ada, mengawal pelaksanaan penetapan UMP 2017, dan membentuk tim pengedalian pelaksanaan UMP. d. Terkait penyusunan komponen biaya penempatan TKI (Cost Structure) diperlukan koordinasi antara K/L terkait proses perbaikan komponen biaya, pengumpulan data dan informasi mengenai proses pelaksanaan pemberangkatan TKI, dan pembentukan tim teknis percepatan penyelesaian permasalahan komponen biaya penempatan TKI.
3.2
Realisasi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Koordinator Bidang Perekonomian mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- dan realisasi yang dimanfaatkan adalah sebesar Rp. 8.724.384.760,- atau terserap sebesar 72,70% dengan SILPA Rp. 3.275.615.240,- telah dapat melaksanakan fungsi dan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi. Dari sasaran yang ditargetkan, telah dapat diwujudkan dengan baik, bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan. Realisasi Anggaran tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM sebagai berikut: Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Program
Pagu Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM)
12.000.000.000
Realisasi Anggaran (Rp)
8.724.384.760
% 72.70%
Jenis Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional
2.000.000.000,- 1.621.743.610
81.1%
Koordinasi Kebijakan Meningkatnya pengelolaan Bidang Peningkatan dan pengembangan potensi Daya Saing Ekonomi ekonomi kawasan Kawasan
2.000.000.000,- 1.422.014.280
71.1%
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha
2.000.000.000,- 1.561.659.193
78.1%
Koordinasi Kebijakan Meningkatnya daya saing Bidang Peningkatan koperasi dan Usaha Mikro, Daya Saing Koperasi Kecil, dan Menengah dan UMKM
2.000.000.000,- 1.557.910.774
77.9%
44
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015 Pagu Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
Realisasi Anggaran (Rp)
%
Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi
2.000.000.000,- 1.332.945.440
66.6%
Koordinasi Kebijakan Meningkatnya pengelolaan Bidang dan pengembangan di bidang Ketenagakerjaan ketenagakerjaan
2.000.000.000,- 1.228.111.463
61.4%
Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2014, mengalami penurunan dalam hal penyerapan anggaran dimana pada tahun 2014, penyerapan anggaran Deputi IV adalah sebesar 90,81%, dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 72.70%. Perbandingan lebih rinci sebagai berikut: Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran 2014 Realisasi Anggaran
Program
2015
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM)
2014
72.70%
90.81%
Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya jumlah pelaku Pengembangan Ekonomi ekonomi kreatif dan kontribusinya Kreatif terhadap perekonomian nasional
81.1%
95.78%
Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya pengelolaan dan Peningkatan Daya Saing pengembangan potensi ekonomi Ekonomi Kawasan kawasan
71.1%
84.82%
Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha
78.1%
94.30%
Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya daya saing koperasi Peningkatan Daya Saing dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dan UMKM Menengah
77.9%
89.75%
Koordinasi Penataan Terwujudnya ekonomi kerakyatan Kelembagaan Pengembangan yang tangguh, efisien, dan berdaya UKM Berbasis Teknologi saing tinggi
66.6%
-
Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya pengelolaan dan Ketenagakerjaan pengembangan di bidang ketenagakerjaan
61.4%
90.66%
Jenis Kegiatan
Sasaran Kegiatan
45
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut adalah: 1. Adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur kegiatan sehingga diperlukan revisi anggaran melalui Ditjen Anggaran yang membutuhkan waktu. 2. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemindahan alokasi Belanja Perjalanan Dinas ke kegiatan lain, sehingga penggunaan angaran menjadi tidak optimal. 3. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM. Pelaksanaan program dan kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM dilakukan efektif dan efisien dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Saat ini, beberapa jabatan struktural khususnya eselon IV masih sangat terbatas, hanya terdapat 5 eselon IV. Selain itu, staf pelaksana pun sangat terbatas, hanya 10 orang untuk membantu pelaksanaan seluruh kegiatan kedeputian. Akan tetapi dengan segala keterbatasan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM telah mampu mencapai mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 72,70% Tabel 3.9 Pemetaan Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Asdep Ekonomi Kreatif
1
3
1
Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
1
2
Asdep Kewirausahaan
1
Asdep Ketenagakerjaan
Staf
Kebutuhan Eselon IV
Kebutuhan Staf Pelaksana *)
4
3
2
0
2
4
2
2
3
1
1
3
1
2
1
1
3
3
Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
1
2
0
2
4
2
Total
5
11
5
10
15
12
*) Asumsi : setiap eselon IV membutuhkan 1 orang staf pelaksana
46
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertangungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Capaian Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM telah merupakan penjabaran atas pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan tabel pengukuran Kinerja dan Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM menunjukkan hasil Kinerja yang Baik, dengan harapan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf serta Stakeholders. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan kerjasama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Progam dan Kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Hasil Kinerja Tahun 2015 diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, sehingga dapat meningkatkan peran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kawasan, Kewirausahaan, Daya Saing KUKM, dan Ketenagakerjaan.
47
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2015 2. Manual Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015 3. Pengukuran Kinerja 2015 4. Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015
48
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
49
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
MANUAL IKU Manual Perhitungan IKU KEMENTERIAN
1
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
Definisi
: Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri, penetapan peraturan atau keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Satuan
: %
Teknik Menghitung
: Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target). x 100 Target 2015 : 85% (10 Rekomendasi kebijakan)
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
:
50
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Manual Perhitungan IKU KEMENTERIAN
2
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
Definisi
: Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi, penyusunan rancangan peraturan, atau ditindaklanjuti oleh K/L.
Satuan
: %
Teknik Menghitung
: Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target rekomendasi pengendalian. R X100% Target 2015 : 85% (10 laporan pengendalian kebijakan) T
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: -
51
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Manual Perhitungan IKU KEMENTERIAN
3
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Definisi
Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan : terkait daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Satuan
: %
Teknik Menghitung
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing : SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100% Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan) T
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
:
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: -
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
52
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Manual Perhitungan IKU KEMENTERIAN
4
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN.
Definisi
Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan terkait sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta : produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Satuan
: %
Teknik Menghitung
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait : sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100% Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan) T
Sifat Data IKU
: Maximize
Sumber Data
:
Periode Data IKU
: Semesteran
Keterangan Lain
: -
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
53
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I Tahun
: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM : 2015 Anggaran Target Realisasi Kinerja Sasaran Program Indikator Kinerja 2015 2015 2015 Pagu Realisasi Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Persentase perumusan rancangan peraturan 85% 85% 100% 12.000.000.000 8.724.384.760 perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Usaha Kecil dan Menengah ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, 85% 85% 100% kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif dan Menengah nasional yang terimplementasikan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015.
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015
85%
60%
70.58%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN
85%
70%
82.35%
54
% 72.70
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
: Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif : 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
85%
85%
100%
90%
90%
80%
6 bulan
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif 4. Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Jumlah Anggaran Kegiatan
Anggaran Pagu (7)
Realisasi (8)
841,174,000
745,600,458
88.64%
100%
716,895,000
540,984,630
75.46%
80%
100%
341,931,000
316,858,522
92.67%
5 bulan
85%
100,000,000
18,300,000
18.30%
: Rp. 2.000.000.000,: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
55
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
% (9)
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1)
: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan : 2015 Indikator Kinerja (2)
1. Persentase (%) Meningkatnya rekomendasi kebijakan di pengelolaan dan bidang peningkatan daya pengembangan saing ekonomi kawasan potensi ekonomi yang ditindaklanjuti kawasan 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan Jumlah Anggaran Kegiatan
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
85%
85%
100%
85%
85%
100%
80%
80%
100%
Program/ Kegiatan (6) Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
: Rp. 2.000.000.000,: Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
56
Anggaran Pagu (7)
Real (8)
% (9)
984,500,000
773,571,606
78.58%
602,920,000
377,770,204
62.66%
412,580,000
270,672,470
65.60%
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1)
: Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan : 2015 Indikator Kinerja (2)
1. Persentase (%) Meningkatnya rekomendasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan pengembangan kewirausahaan yang kewirausahaan ditindaklanjuti melalui peran inkubator 2. Persentase (%) wirausaha pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan Jumlah Anggaran Kegiatan
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Target
Realisasi
%
Program/ Kegiatan
(3)
(4)
(5)
(6)
85%
85%
100%
85%
85%
100%
Koordinasi Kebijakan Pengemba ngan Kewirausah aan
85%
85%
100%
: Rp. 2.000.000.000,: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
57
Anggaran Pagu (7)
Realisasi (8)
% (9)
1,000,000,000
734,171,582
73.42%
700,000,000
551,718,283
78.82%
300,000,000
275,769,328
91.92%
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1) Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM : 2015 Indikator Kinerja (2)
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
85%
85%
100%
90%
85%
100%
80%
85%
100%
58
Program/ Kegiatan (6) Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM
Anggaran Pagu (7)
Real (8)
% (9)
746,710,000
669,639,806
89.68%
884,780,000
716,793,051
81.01%
368,510,000
171,477,917
46.53%
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Sasaran Strategis
Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi
Indikator Kinerja
1. Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) laporan hasil pengendalian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 3. Laporan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti.
Jumlah Anggaran Kegiatan
Target
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Realisasi
%
80%
60%
75%
75%
75%
100%
100%
-
-
Program/ Kegiatan Koordinasi penataan kelembagaan pengembanga n UKM berbasis teknologi
: Rp. 2.000.000.000,: Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
59
Anggaran Pagu
Real
%
1,694,200,000
1,104,505,260
65.19%
305,800,000
228,440,180
74.70%
0
-
-
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Strategis
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
: Asisten Deputi Ketenagakerjaan : 2015 Indikator Kinerja
(1)
(2)
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan 4. Persentase (%) rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
85%
85%
100%
85%
85%
85%
85%
Anggaran
Program/ Kegiatan
Pagu
Realisasi
%
(6)
(7)
(8)
(9)
1,028,040,000
579,220,467
56.34%
100%
293,960,000
273,833,302
93.15%
85%
100%
373,800,000
308,803,294
82.61%
60%
70.58%
152,100,000
49,966,000
32.85%
60
Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
5. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, acoountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015 Jumlah Anggaran Kegiatan
85%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015 70%
82.35%
: Rp. 2.000.000.000,: Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
61
152,100,000
16,288,400
10.71%
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Capaian Target IKU 2015 Unit Eselon I Tahun
: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM : 2015 Target Realisasi Sasaran Program Indikator Kinerja 2015 2015 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Persentase perumusan rancangan peraturan di 85% 85% perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan Usaha Kecil dan Menengah ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015.
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015. Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
62
Kinerja
Keterangan
100%
85%
100%
85%
60%
70.58%
Pelaksanaan MEA baru dimulai Tahun 2016
85%
70%
82.35%
Belum secara keseluruhan 8 MRA bersertifikasi. Terkait 8 MRA baru terfokus pada 2 bidang yaitu engineering dan architectural
85%
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Eselon II Tahun
: :
Sasaran Kegiatan
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2015 Indikator Kinerja
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan 1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di kontribusinya terhadap perekonomian nasional bidang pengembangan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif
3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif 4. Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
63
Target 2015 85%
Realisasi 2015 85%
Kinerja
90%
90%
100%
80%
80%
100%
6 bulan
5 bulan
85%
100%
Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Eselon II Tahun
: :
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 2015
Sasaran Kegiatan Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan
Indikator Kinerja 1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan
Target 2015 85%
Realisasi 2015 85%
Kinerja
85%
85%
100%
Keterangan
100%
3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan 64
80%
80%
100%
Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan di akhir acara sosialisasi, sekitar 85% dari total peserta sangat memahami materi acara karena merupakan pemangku kepentingan yang terlibat langsung, sedangkan sisanya memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memahami materi Materi sosialisasi dan informasi nomor/alamat untuk menghubungi kami dibagikan dalam acara sehingga peserta sosialisasi, khususnya yang kurang memahami, dapat mempelajari/ mendalami materi sosialisasi lebih lanjut
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Eselon II Tahun
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
: :
Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan 2015
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan
Target 2015 85%
Realisasi 2015 85%
Kinerja
85%
85%
100%
Keterangan
100%
3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan
65
85%
85%
100%
Telah dilakukan sosialisasi terkait inkubator wirausaha di Jakarta, Bandung, Jogyakarta, dan Surabaya Telah dilakukan sosialisasi terkait penciptaan wirausaha baru di Indramayu
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Eselon II Tahun Sasaran Kegiatan Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
: :
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM 2015 Target Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 2015 2015 85% 85% 100% 1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
4. Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 5. Persentase (%) laporan hasil pengendalian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti 6. Laporan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti.
90%
90%
100%
80%
80%
100%
80%
60%
75%
75%
75%
100%
100%
-
-
66
Keterangan
Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan di akhir acara sosialisasi, sekitar 90% dari total peserta sangat memahami materi acara karena merupakan jajaran birokrasi pelaksana perizinan dan pelaku UMKM yang terlibat langsung
Indikator kinerja telah direvisi untuk dihilangkan sehingga tidak terdapat kegiatan kajian
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Unit Eselon II Tahun Sasaran Program Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan
: :
LAPORAN AKHIR TAHUN 2015
Asisten Deputi Ketenagakerjaan 2015 Indikator Kinerja
1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan 3. Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan 4. Persentase (%) rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 5. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, acoountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015
Target 2015 85%
Realisasi 2015 85%
Kinerja 100%
-
85%
85%
100%
-
85%
85%
100%
-
85%
60%
70.58%
Pelaksanaan MEA baru dimulai Tahun 2016
85%
70%
82.35%
Belum secara keseluruhan 8 MRA bersertifikasi. Terkait 8 MRA baru terfokus pada 2 bidang yaitu engineering dan architectural
67
Keterangan