SOSIALIASI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82,83 DAN 84 TAHUN 2012
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta Cengkareng, 28 Januari 2012
Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet
Kementerian Perdagangan
Permendag No.83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.27/M-DAG/ PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API)
Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2012
Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet Telepon Seluler termasuk Smartphone : Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan pos tarif 8517.12.00.00 Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan Palmtop : Suatu mesin pengolah data otomatis genggam, dengan pos tarif 8471.30.10.00 Komputer Tablet : Suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan pos tarif 8471.30.90.00
Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet wajib memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan teknis dan persyaratan pelabelan; kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas alat tersebut tetap berlaku; hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam dan dan Komputer Tablet oleh Menteri Perdagangan u.p. Dirjen jangka waktu berlaku IT 2 (dua) tahun yang akan mengimpor harus memperoleh Persetujuan Impor (PI) dari Menteri Perdagangan u.p Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang diteruskan secara online ke Portal INSW, dengan masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPP Impor)
Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet setiap kali pelaksanaan impor, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), sebagai dokumen pelengkap pabean; verifikasi dilakukan juga terhadap sampel produk yang diimpor, meliputi kesesuaian dengan pencantuman label terhadap SKPLBI, kesesuaian Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kemenkominfo, serta kesesuaian nomor IMEI dan ESN atau sejenisnya dengan yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPP Impor).
Memerlukan Laporan Surveyor (LS)
Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet hanya dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada distributor, tidak kepada konsumen atau pengecer; hanya dapat dilakukan di pelabuhan tujuan : - Pelabuhan laut : Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta,
- Bandar udara : Polonia, Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Juanda dan Hasanuddin pemasukan untuk kebutuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tetap mengacu pada ketentuan dalam pasal 2 peraturan ini. Pada saat pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah Pabean berlaku ketentuan dalam peraturan ini;
Persyaratan untuk Mendapatkan Persetujuan Impor (PI) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan u.p Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan : 1. Fotocopy penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet; 2. Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPP Impor) dari Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian; 3. Fotocopy Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang masih berlaku yang ditebitkan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo; 4. Fotocopy Surat Keterangan Pencantuman Label Bahasa Indonesia (SKPLBI) Telepon Seluler..........; 5. Bukti surat penunjukkan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukkan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat; 6. Rencana impor selama 1 (satu) tahun, mencakup jumlah, jenis, HS 10 digit, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; 7. Surat pernyataan dari prinsipal pemegang merek / pabrik di luar negeri yang membuktikan rencana impor
Pencabutan Penetapan sebagai IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2x; tidak melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut; terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet ; melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari DJBC; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Telepon Seluler, ........;
Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet yang diimpor tidak sesuai dengan persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor, dengan biaya ditanggung oleh importir
Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013, namun ditunda sampai dengan 15 Maret 2013
PENGECUALIAN DARI KETENTUAN INI 1. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit dari jenis yang berbeda per orang; 2. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 3. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 4. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau 5. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. Note : No. 4 dan 5 harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Permendag No.83/M-DAG/PER/12/2012
Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Produk Tertentu : Produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.
Ketentuan Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu); hanya dapat dilakukan di pelabuhan tujuan : - Pelabuhan laut : Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta, Dumai, Jayapura dan Tarakan - Bandar udara : Polonia, Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Juanda dan Hasanuddin • Khusus Pelabuhan laut Dumai, Tarakan dan Jayapura hanya untuk produk makanan dan minuman
Ketentuan Impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), yang dijadikan sebagai dokumen pelengkap pabean. tdk berlaku bagi impor kosmetik Produk tertentu asal luar daerah pabean (impor) dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;
Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor produk tertentu tetap berlaku, contoh impor produk makanan dan minuman tetap memerlukan perijinan dari BPOM;
Pencabutan Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2x;
tidak melakukan impor produk tertentu dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut; terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor Produk Tertentu; melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari DJBC;
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Produk Tertentu ;
PENGECUALIAN DARI PERMENDAG 83/2012 1. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Produk Tertentu selain pakaian jadi berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1,500 per orang dengan menggunakan pesawat udara; 3. Pakaian jadi berupa barang kiriman yang bernilai paling banyak FOB US$ 250 dan barang jadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1,000 per orang dengan menggunakan pesawat udara 4. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu meniyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya; 5. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; 6. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara;
Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor, dengan biaya ditanggung oleh importir
KETENTUAN PERALIHAN Produk Tertentu yang diatur dalam Permendag Nomor 57/M-DAG-PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu, yang diimpor oleh ITProduk Tertentu dan dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 1 Januari 2013 harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2013. Pelaksanaan impor dibuktikan dengan Bill of lading atau Airway Bill dan Invoice untuk waktu pengapalan di negara asal dan dokumen inward manifest (BC 1.1) untuk waktu tiba di pelabuhan tujuan
KETENTUAN LAIN Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tekstil dan Produk Tekstil pada angka 33 sampai dengan angka 49 sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendag No.23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Permendag No.02/M-DAG/PER/1/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, namun pelaksanaannya ditunda sampai dengan 15 Maret 2013
Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2012
Tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API)
API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2011 wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Maret 2013
API lama wajib disesuaikan dengan API baru
Bentuk API yang lama
Bentuk API yang baru
NO TIPPING
PLEASE
• Mengambil tindakan tegas dan langsung terhadap pengguna jasa yang memberikan uang tip / barang / gratifikasi dan upaya penyuapan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai • melakukan peninjauan ulang terhadap tingkat layanan dan pengawasan yang diberikan kepada pengguna jasa yang bersangkutan.
KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta Telp : 021-5502056 Fax : 021-5502105 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Telp : 021-5501309, 021-33065906 Email :
[email protected] Seksi Kepatuhan Internal Telp : 021-5501308, 085286611900 Email :
[email protected],
[email protected] 22
