--
MENTERI KESEHAT.A.N
REPU!lUK INOONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
Dl LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a . bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan t8.nggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa berdasarkan pt!rtimbangan seba gaimana dimaksud dalam huruf a, p e rlu mene tapkan Peraturan .Menteri Kesehatan tentang Ped oman Penangarlan Pengaduan Masyarakal Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 len tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah denge.n Ulldang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I SO); 3. Undang-Undang Nomor 2S Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemban'.n Negara Republik Indonesia NomoI' 5038); 4. Peratu ran ...
MENTERIKESGHATAN REPUBLIK INDONESIA
-2
4. PeratUIan Pemecintah Nornor 68 Tahun 1999 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Perj05jM.PANj4/2009 tc ntang Pedoman Umum Pe nanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 jMenkes/PerjVIIIj20 10 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Kementerian Ke s~h atan (Berita Negara RepubIi~ Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134jMenkesjSKjIIIj2012 tentang Tim Penaneanan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenlerian Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU Dl L1NGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pasal 1 (1) Pengaduan masyarakat di Linglrungan Kementerian dikelompokkan dalam: a. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan b. Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.
Kesehatan
(2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kcmcnterian Kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian m asyarakat atau negara. (3) Pengaduan ...
MENT~RI o<ESEHATAN
REPUBIIK INOONESIA
- 3
(3) Pengaduan masyarakat tidal<. berka-dar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas orang perorangan, organisasi masyarakat, partai politik, institusi, kementerianflembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal2 (I) Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat
disampaikan secara langsung melalui tatap muka, atau secara
tertulis/sur:>.t, media elektronik, dan media cetak kepada pimp inan atau
pejabat Kementerian Kesehatan.
(2) Pengaduan rnasyaral{at berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada Sekretariat inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. (3) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada sekretariat unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan (4) Pengaduan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) telah harus ditanggapi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan
diterima. Pasal3 Pengaduan masyarakat di Iingkungan Kementerian Kesehatan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan kewenangan masing-masing. Pasal4 (I) Penanganan pcngaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penanganan pengadu an masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan le bih Janjut, pelaporan, dan pengarsipan. (3) Pcnanganan ...
MENTERIKESEHATAN REPUBUK INDONESIA
- 4
(3) Penanganan lebih lanjut scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban, dan penyaluran/penerusan kepada unit terkait yang berwenang menangani. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasa! 5 Setiap pimpinan unit Eselon I dan Eselon II Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksan aan Peraturan Menteri ini. Pasa16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng'_lndanga:1 Feraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonc:;ia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Des ember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA,
~
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1216
MENTERI KESEHATAN REPiJ8UK INDONESIA
- 5 -
LAMPlRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKATTERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pcngawasan yang dilakukan oleh masyarakat lerhadap penyelenggara negara pada. dasarnya mcrupakan kontrol sosial dalam rangka mewujudkan pcmerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, koIusi, dan ncpotisme. Salah satu bentuk pengawasan masyarakat yang perlu dilangani/ dike lola secara efektif dan efisien adalah pengawasan dalam bentuk pengaduan masyarakat.. Agar pengawasan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan dapat dipertar,ggungjawabkan. Pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program di bidang kesehatan termasuk pengawasan terhadap program unggula n Kementerian Kesehatan Tahun 2012, antara lain Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jarnpersal), Banluan OperasionaI Keschatan (BOK) dan perijinan alat kesehatan , yang merupakan priorilas unluk ditangani segera. . Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masya..rakat Terpadu dibutuhkan bagi setiap instansi pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apa..ratur Nega..ra Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 ten tang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instans i Pemerinta~1 dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman terse but dengan aturan Yil.ng lebih teknis.
MENTERIKESEHATAN REI'UBL!K INDONESIA
- 6 -
Sesuai dengan Peraturan Menterj Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIll/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keme nterian Kesehatan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kcsehatan, sehingga dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut perlu suatu pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang juga merupakan bentuk pengawasan . Selain itu untuk penanganan pengaduan masyarakat secara terkoordinasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dibentuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Menkes/SK/lll/2012 tentang Tim Pcnanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehata n. Bcrdasarkan hal terse but, perlu disusun Pedoman Pclaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkun gan Kemcnterian Kcschatan, sebagai acuan pc1aksanaan di dalam penanga nan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan . B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu dimaksudkan sebagai: a. acuan bagi Tim Penanganan Pcngaduan Ma syarakat Terpadu di lingku.lgan Kementerian Kesehatan dalam penanganan pengaduan masyarakat; dan b . acuan dalam melakukan koordinasi antar unit kcrja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penanganan pengaduan masyarakat. 2 . Tujuan Tujuan disusunnya Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu ini adalah: a. terwujudnya penanganan pcngaduan masyarakat terpadu yang cepat, tepat dan dapat dipcrtanggungjawabkan; b. terwujudnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Keschatan schingga menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pen a nganan pengaduan masyarakat; dan c . terlaporkannya penanganan pengaduan masyarakat kepada pihak pihak terkait secara terpadu.
c. Ruang Lingkup Pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kementcrian Kesehatan yang ditangani meliputi: 1. hambatan dalam pelayanan masyarakat; 2 . penyalahgunaan wewenang;
MENrERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-7
3. kOl"upsi, kolusi dan nepotisme; dan 4. pelanggaran disiplin pegawai. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 2. Pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disam paikan oleh masyarakat kepada Kementerian Kesehatan, berupa sumbang?n pemikiran, saran, gagasan atau keluhanj pengaduan yang bersifat memtangun. . 3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pimpinan instansi adalah pejabat pembina kepegawaian pada Kemcnterian Kesehatan. 5. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkanjdiadukan. 6. Klarilikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang memberikan penjelasanj dataj dokumenj bukti- bukti mengenai permasalahan yang diadukan pada prDporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait. 7. Audit adalah proses identilikasi masalah,analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat. 8. Pelapor adalah individu atau kelompok masyara kat yang menyampaikan pengaduan kepada kementerian kesehata n. 9. Teclapor adalah aparatur negara atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
MENTERI KESEHATAN
REPUOLIK INDONESIA
- 8
BAS II
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
Pengaduan masyarakat yang diterima Kemenkes ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpa du di lingkungan Kem~nteria n Kesehatan (Tim Dumasdu) yang ada pada masing-masing Unit Eselon 1. Pengaduan masyarakat oleh tun Dumasdu dilakukan berdasarkan kewenangan dan kriteria. bahwa pengaduan berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat/negara ditangani oleh Tim Dumasdu pada lnspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, sedangkan indikasi pengaduan di luar itu maupun yang berupa sumbang saran. kritik yang konslruktif. yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi fokus penanganan oleh Tim Dumasdu pada unit eselon I yang lain. Pengaduan yang jelas alamatnya. :;egera dijawab secam tertulis dalam waktu paling lumbar 14 (empat bcJas) hari kerja sejak pengaduan ditcrima. dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan tersebut dite.ima oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan p~nerimaan. pencatatan. penelaahan, penyaluran. konfirmasi. klarifikasi atau penelitian.
pemeriksaan. pelaporan. tindak ianjut. dan pengarsipan. A. Pencatatan Pengaduan Pencatatan pengaduan masycu"akat oleh Tim Dumasdu dilakukan sebagai berikut: 1. Pengaduan ma::yarakat (dumas) yang diterima oleh Tim Dumasdu pada Unit Eselon I berasal dari organisasi masyarakat. partai politik. perorangan atau penerusan pengaduan oleh Kementerian/ Lembaga/ Komisi Negara dalam bcntuk surat. fax. atau email. dicatat dalam agenda surat masuk secara manual atau menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur pengadministrasian/tata persuratan yang berlaku. Pengaduan yang disampaikan secara ligan agar dituangkan ke dalam formulir yang disediakan. 2. Pencatatan dumas terse but sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor dan tanggal surat pengaduan. tanggal dite rim a . identitas pengadu. identitas terlapor. dan inti pengaduan. 3. Pengaduan yang alamatnya jelas. segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) had kerja f.~jak surat pengaduan diterima. dengan tembusan disampaikan kepada Sekretariat .Tim Dumasdu pada Inspektorat ,Jenderal Kementerian Kesehatan.
MENTERI KESEHATAN
HEPUBLIK INDONE SIA
-9 B. Penelaahan 1. Pengaduan yang tclah dieatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi, kadar pengawasan serta langkah-langkah penanganan selanjutnya. 2. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut : a. Merumuskan inti m asalah yang diadukan. b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan . e. Meneliti dokumen danjatau informasi yang diterima d . Me ne ntukan apakah pengaduan yang ditel'ima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. b. Melcngkapi dataj informasi yang diperlukan. c. Melakukan analisis berdasarkan peraturan perund a ng-undangan yang relevan. d. Menetapkan hasil penelahaan dan penanganan selanjutnya. 3. Hasi1 pene1ahaan pengaduan dan rekomendasi: a. Pengaduan berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau l:euangan negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang ide!1titas pelapornya jelas atau tidak jelas serta didukung c1engan bukti bukti, c1irekomendas ikan untuk dilakukan audit clengan tujuan tertentu/ audit invcstigasi. b. Pcngaduan berkadar pengawasan yang substansi pengaduannya tidak m ema dai dengan identitas pelapor jeias, direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi. c . Pengaduan tidak berkadar pengawasan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penye lenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang m e merlukan tindakan lebih lanjut direkomendasikan u n tuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. d. PengaLluan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor seeara normatif tidak sesuhl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungltin dipenuhi, tidak perlu diproses lcbih lanjut. C. PenyaluranjPenerusan Pengaduan yang seeara substansial bukan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menangani, seperti substansi pengaduan terkait dengan kcwenangan pemerintah daerah atau instansi lain untuk 'menyelesaikannya, pengaduan tersebut agar diteruskan kepada pihak pihak terkait yang bcrwenang untuk menangani dengan tembusan kepada Sekretariat Tim Dum8.sdu.
MENTERI KESEH.~Tt,N RE ." IIBUK INDONES IA
- lO Penyaluran dilakukan berdasarkan jenjang/ hierarki kewenangan serta tanggung jawab sebagai berikut: 1. Apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruska.n mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penyaluran dialamatkan kepada Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) atau Instansi Pemerintah yang berwenang dengan tembusan kepada instansi/unit kerja instansi terkait untuk mendapatkan perhatian. permasalahan pengaduan yang akan diteruskan 2. Apabila mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bukan aparatur Pemerintah, penyaluran ditujukan kepada pimpinan instansi teknis yang berwenang dengan tembusan kepada instan s i/unit kerja instansi terkait . permasalahan pengaduan yang akan diteruskan 3. Apabila mengindikasikan suatu penyimpanl'.an yang dilakukan olch pejabat D~a, penyaluran dlsampaikan kepa d a Presiden selaku kepala negara/pemerintahan dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang terkait. 4. Apabila ryermasalahan melibatkan aparat pcnegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dengan kerugian paling sedikit Rp.l.OOO.OOO .OOO,- (satu miliar rupiah) diteruskan kepada APIP yang bCl'sangkutan dengan tembusan kcpada Komisi Pcmberantasan Korupsi dan instansi pemerintah terkait. D. Pcngarsipan Berkas penanganan pengaduan masyarakat disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/ unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang bcrlaku. Arsip-arsip pengaduan berkadar pengawasan dan bersifat raha s ia agar disimpan dengan aman dan hati-hati. Tcrhadap permintaan informasi oleh pihak lain sepcrti Lembaga Swadaya lvIasyarakat (LSM). masyarakat, media masa dan lain-lain, informasi yang dapat diberikan hanya data s tatistik dari penanga n an pengaduan, bukan substansinya, kecuali untuk pengaduan tidak berkadar pengawasan seperti sumbang sal-an .
MENTERI"KESEI-tATAN
REPUBLlI( INDONESIA
- 11
E. Penanganan Lebih Lanjut Dumag yang berkadar pengawasan diselesaikan melalui pembuktian lebih lanjut melaui klarifikasi, konfirmasi, audit atau prosedur lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan yang beriaku.
1. Klarifikasi
Kegiatan klarifikasi dilakukan sebagai berikut :
a. Apabila berdasarkan hasil telahaan masih diperlukan data/informasi, dilakukan pengumpulan data/informasi melalui konfirmasi, idarifikasi atau prosedur lainnya yang dianggap perlu. b . Meminta data/bukti dan penjelasa n baik secara lis an maupun tertulis kcpada pihak-pihak terkait dengan perma salahan pengaduan. c . Pengujian bukti-bukti clilakukan secara sampling. d . Melakukan pel1ilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bedaku. e . Pelaksanaan klarifikasi dilakukan sesuai dengan pedoman. f. Menyus un laporan klarifikasi dan simpulan perlu atau lid a k perlu dilakukan audit. g. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan tidak terbukti dan tidak dilakukan audit, pcrlu menginformasika.'1 kepada pc1apor yang a1ama tnya jelas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ata u insta nsi terkait. 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit lnvestigasi a. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTI)/ Audit Investigas i dilakukan apabila pcngaduan yang diterima atau hasil klarifikasi mengi::ldikasikan adanya suatu penyimpangan yang merugikan keuangan negara, atau penyimpangan kepegawaian, penga d a an bara ng dan j asa, dan hambatan kelanca ran pembangunan. b. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTI)/ Audit lnvestigasi dilakukan oleh lnspektorat lnvestigasi Ins pektorat Jenderal Kcmenterian Kesehatan sesuai dcnga.Jl proscdur yang berlaku . c. Kcgiatan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku, antara lain meliputi : 1) menyusun perencanaan audit 2) menyus un program audit: penela ahan te rhad a p a tura.n per u ndang- und a ngan y a n g
relevan dengan pel"masalahan;
mendapa tka n bukti-bukti audit yang kornpelen dan
memada i;
menentukan m etode audit yang tepat;
menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan;
MENTERI KE S EHATA I~ REPUBLIK INDO NES IA
- 12 3) menganalisis bukti;
4) merumuskan hasil audit;
5) mengkomunikas ikan hasil audit dengan auditan;
6) menyusun laporan hasH audit.
d . Laporan hasil audit atas dumas yang diterima berupa penyaluran agar dilaporkan kepada pimpinan instansi yang menyalurkan. e . Laporan hasil audit yang mengandung kerugian negara paling s edikit Rpl.OOO .OOO.OGO.- (satu miliar rupiah) wajib disampaikan kepada Komisi Pemberantasan \(orups i Republik Indonesia . Pmscdur penanganan dumas disajikan daJam flow chart b er ikut .
MENTERI KE S E HA~ A N
REPUBUK IND O NESIA
- 13 Flow Chart - Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat
PROSEDUR PENANGANAN DUMAS TERPADU (DUMASDU)
rose ur 1. Menerima danmencatat dumas
-Tim
Dumasdu
menerlma
pengaduan
dalam
bentuk
sural,email,fax, lisan (dibual verb.l) 'Meocatat dalam agenda surat masuk : nomor dan langgal ,ural peng.u.n, Inll peng.du.n,ldenlil., peng.du d,n y.ng diaduk,n, t.ngg.' pentfima..n sural 2. Menelaah dumas
Tim dum.du p.da masing
dlWlgoni
Menerima dan mencalal dumas
·Merumusk.Co inli permasalahan ·Melakuk.n .nalisis berd".rkan per.luran perundang und.ngan yg fe llev.n ·Menenluk.n indikasi penyimp.ng.n d.n damp.knv• •t..\tnetukan apakah pengaduan beriadarN3s alau lidak berkad.r'llas ·Merumuskan rekomendasl penanganan lebih lanjul :
, Pengoduan yg berkad.M.s d:Ung.nVdileruskan unluk
diLlng.nloleh Inspel<1o,.llnvesllg.sl p.d.lqen Kemenkes
, Pengadu.n y.ng tldak berk.d.rwas d.n be..il.1 leknls
operaslooal dil.nganl oleh Unil eselon Ilml
, Pengadu.n yang bukan menj.dl kewenang.n dileNsk.n
kep.da y.ng berwenang menanganl
o 'In::l ~
o
Ttmdumsdu pad. Unit Es I melakukan kla,ifikasU penelilian
Bersambung ." " ,ke halaman sebelah
MENTERIKESEKATAN
REPlI3L1K INDONESIA
- 14
PROSEDUR PENANGANAN DUMAS TERPADU (DUMASDU)
Prosedur • Merumuskan rekomend asi penanganan lebih lanjut : • Pengaduan yg berkadarwas ditanganUditelUskan untuk dilangani olel! InspektolallnvesUgasi pada IIjen Kemenkes •Pengaduan yang Udak berkadafllas dan bllSifat teknis opNasional dilanganl oleh Unil mlon Ilerkait · Pengaduan fang bu~.an menJadl kewenangan dilelUskan kepada yang berNenang menangani l TfI,njawab dumas
Pengaduan yang jelas alamatnya segera dijawab dalam
Tim Dumas Terpadu
Tim dumasdu pada ~kemkes
melakukan klarifikasi
'N3ktu kurang dan 14 hari sejak pengaduan dilerima
oleh Kemenkes dan ditembusbn kepada Sekrelarial Oumasdu pada IIjen Kem,nkes t MenelUskandumas
Pengaduan yang bukan menjadi kMnangan diterusitan kepada yang berwenang menanganl 5. Melakukan k1arifikas~Penelitian Pengaduan yang substansinya logis telapi dalanya lidak lengkap perlu dilakukan ldarifikasUpenelilian sesuai Pedoman guna mendapatkan data yang relevan dan memadal guna menentukan indikasl pennasalahan dan rekomend'.si penanganan lebih lanjul Has~ Idarifikasi yang lelas Indikasl penyimpangan dan dampak penyimpangannyadilakuan audit 6. IMlakukan AOTTIAuditlnvesligasi
Pengaduan yang log is dan didukung dengan dala memadal sella indikasi penyimpangannya jelas diusulkan untuk dilakukan audit dengan lujuan lertentu atau audit invesligasi sesuai dengan Pedoman yang berlaku
DilakukanADTIIAI
1 Ueny\lSll\ Lflil AOn dan menyampaiY.:ln y,jXJ pihak ler~ai\
Bersambung halaman sebelah
..... ke
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK IND O N~SIA
- 15 -
Prosedur
TIm Dumasdu
7.Pelilporan
Tim dumaodu pada maolng·rnasing un~ e$Olon I s.lI.p .w,1 bul.n menglnlormaslkan lenlang .lalus penang.n.n dumasdu kepada Sekl8tariat OlJmndu. Selanjulnya seluatlriatdumasdu menyusun laporan penanganan
dumasdu bulanan dan triwulanan untuk dilaporkan kepada Kemen Pan dan RB .
8. Monay Sekretartst dumasdu melakuA..iln monUorlng dan evaluasl
le,hadaplindak I.njul hasUADTT/Audillnye,"ga,1 bersama sama dengan bidang APT lHP Itjen Kemenkes ,/ Tim Ouma~du menyu~un [apolan uatu\
ptnanganan dumas dan menyamp3ikan kpd lekl'tariat dumasdu
,/ SekretatiH urnasdu ~ I ~ p ~n dIrmaldrI buIon.!n d
penanganan dcmasdu ,/ Sektetilflill dumaMtu melakukan mone....
F. Perlindungan Telhadap Pe\apor Sdama proses audit, instansijunit kerja yang berwenang menangani dumas wajib mcmberikan perlindungan hukum dan per\akuan wajar kepada pdapor maupun terlapor.
MENTERI KESEH),TAN
REI'LlBLIK INOONESIA
- 16 BAB III
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
A. Pelaporan 1. Tim Dumasdu pada unit Eselon 1 setiap bulan menyampaikan laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk surat kepada Sekretariat Tim Dumasdu. Laporan tersehut minimal memtlat informasi ten tang no mar dan tanggal pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi pcnanganan dan hasilnya penanganan . 2. Sekretariat Tim Dumasdu menyusun laporan tri,"ulan a n dan s emesteran untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negarn d a n Rdormasi Birokrasi dan pihak-pihak terkait lainnya. B . Penyelesaian Hasil Penanga nan Pengad u a n Masya r aka t 1. Sekretariat Tim Dumasd u secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil ADTT / lnvestigasi , berko ordinasi denga.r:l Bagian Analisis Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksdan (APTLHP). Pelaksanaan money dan penyusunan laporan hasil money dil a kukan sesuai dengan Star.dar Ope rasion a l Prosedu r (SOP) yang bcrlaku pada lnspektorat Jenderal. 2. Penyelesaian hasil penanganan dumas agar ditinda klanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa: a . tindakan administratif; b. tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; c. tindakan perbuatan pidana; . d. tindakan pidana; e . perbaikan manajemen. C. Pematauan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemantauan has il penanganan dumas dilakukan oleh instansi yang berwenang. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani . Pemantauan secara tidak langs ung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan dumas dikelompokkan menjadi s tatus dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status sc1esai apabila unit kerja yang menangani dum~s telah menerbitkan laporan atas pengaduan masyarakat.
MENTERI KESE'HATAN
R [ PUBLIK IN OC N~SIA
- 17
BABIV
PENUTUP
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lin g kungan Kementcrian Kesehatan In} dijadikan -acuan oleh Tim Penga nanan Pengaduan Masyarakat Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat meliputi penelahaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, s ehingga diharapkan dapat dilakukan penanganan pengaduan masyarakat s ecara cepat, ccrmat, dan berkualitas. Langkah sclanjutnya adalah mendorong Pimpinan Instansi/ Unit Kerja untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat guna m e mperbaiki mutu pelayanan di unit kerjanya, menuju pemerintahan yang bers ih (clean governance) dan pemerin ta ha n yang ba ik (good go vernance).
