SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH Sentul, 25 Juli 2012
OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Pengertian Umum BAB II. PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A. Pencanangan B. Pembangunan BAB III. PROSES PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK A. Identifikasi B. Penilaian C. Penetapan BAB IV. PENUTUP
LATAR BELAKANG 1.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang.
2.
Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.
3.
Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan perrnyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011.
4.
Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.
PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :
1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....
3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; 4) Unit Kerja adalah unit / satuan kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III dengan mempertimbangkan perannya dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan mengelola anggaran/asset yang relatif besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA)
WBK/WBBM (UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
DASAR HUKUM 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002; 3. UU No. 30 Tahun 2002; 4. UU No. 14 Tahun 2008; 5. PP No. 60 Tahun 2008;
6. Perpres No. 24 Tahun 2010; 7. Perpres No.55 Tahun 2012; 8. Inpres No. 5 Tahun 2004; 9. Inpres No. 9 Tahun 2011; 9. Inpres No. 17 Tahun 2011; 10. Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011; 11. Per.MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012.
PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)
Pakta Integritas
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011
Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi
Integritas dan Good Governance
satunya hati, ucapan dan tindakan
etika
INTEGRITAS moralitas
partisipasi penegakan hukum
visioner
akuntabilitas
transparansi GOOD GOVERNANCE
pemerintah efisiensi
masyarakat
kepedulian
swasta efektifitas
konsensus
kesetaraan
GRAFIK TARGET DAN REALISASI PENANDATANGAN DOKUMEN PI 700
613
Jumlah Instansi
600
506
500
498
607 98%
98%
400
300 200 100
39
39 100%
7
5 71%
28
22 79%
33
33 100%
0
* S/d 13 Juli 2012
TARGET
REALISASI
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI NO
INSTANSI
JUMLAH INSTANSI
TARGET 2014
REALISASI 2012 *)
KETERANGAN MenPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KKP, Kemkes
1.
Kementerian
34
34
7
2.
Lembaga Tinggi Negara
7
7
0
3.
LPNK
28
18
9
4.
Lembaga Setingkat Kementerian
5
5
0
5.
Provinsi
33
33
4
Jwa Timur, Sulawesi Utara, Sumbar, Bali
6.
Kabupaten
399
37
3
Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut
7.
Kota
98
39
5
Sukabumi, Banjar Baru, Metro, Bandar Lampung, Yogyakarta
604
173
28
JUMLAH
* S/d 18 Juli 2012
BPKP, BPOM, Bakorsurtanal, BSN, BPPT, BAPENTEN, BATAN, LIPI, LAPAN
TARGET PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK
TAHUN
TARGET WBK
TOTAL
KETERANGAN
2012
10
10
2013
40
50
Pembangunan WBK diprioritaskan pada IPP/D yang telah mendapatkan opini sekurang-kurangnya WDP dari BPK dan nilai evaluasi AKIP sekurang-kurangnya “CC” dari Kementerian PAN dan RB
2014
70
120
ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK
MEANS (HOW TO ACHIEVE)
PROGRAM UTAMA : (11 Kegiatan/Indikator) PROGRAM PENUNJANG : (6 Kegiatan/Indikator)
ENDS (WHAT TO ACHIEVE) ULTIMATE OUTCOMES: (Nilai Minimum) − Indeks Integritas Yanlik (KPK) − IKM (Kem.PAN dan RB) IMMEDIATE OUTCOMES : (Nilai Maksimum) − % kerugian negara belum selesai − % temuan in efektif − % temuan in efesien − % PNS dihukum disiplin − % Dumas belum selesai − % PNS dihukum pidana
WBK / WBBM
1
3
2
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI)
(Inpres 17/2011)
Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka
Proses Pembangunan ZI: Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, PIAK, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, Post Employment policy, dll. APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI).
5 4 Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB
Monitoring dan penilaian oleh Tim Independen (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI) Indikator Mutlak: Indikator Operasional −Indikator Utama −Indikator Penunjang
6 Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM *
* Penetapan WBK dilakukan oleh Menteri PAN dan RB berdasarkan usulan Tim Independen; * Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden melalui Menpan dan RB;
INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK . Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja 1. nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK; 2. nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB; 3. jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK; 4. jumlah maksimum temuan in-efektif (%) berdasarkan penilaian APIP; 5. jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP; 6. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahangunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; 7. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP *; 8. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *) Khusus masalah maladministrasi dan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
INDIKATOR OPERASIONAL WBK/WBBM Indikator Utama, bobot 60%:
1. penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; 2. LHKPN; 3. akuntabilitas kinerja; 4. laporan keuangan; 5. kode etik; 6. sistem perlindungan pelapor (whistle blower system); 7. program pengendalian gratifikasi; 8. kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest); 9. program inisiatif anti korupsi; 10. kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy); *) 11. pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.
Indikator Penunjang, bobot 40%: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
promosi jabatan secara terbuka; *) rekruitment secara terbuka; *) mekanisme pengaduan masyarakat; e-Procurement; pengukuran kinerja individu; *) keterbukaan informasi publik.
*) Belum diterapkan dalam juklak ini karena belum ada acuannya
RANCANGAN JUKLAK EVALUASI ZI MENUJU WBK (Dalam Pembahasan) * INDIKATOR MUTLAK NO NO 1 2 3 4 5 6
7 8
UNSUR INDIKATOR MUTLAK UNSUR INDIKATOR MUTLAK
WBK WBKWBBM WBBM KETERANGAN KETERANGAN Skala 0-10 (Berdasarkan 1 Nilai Indeks integritas Nilai indeks integritas ≥7,0≥7,0 ≥7,5 ≥7,5 Skala 0-10 Instrumen KPK) Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat 2 Nilai indeks kepuasan masyarakat ≥70 70 ≥85 85Skala 0-100 berdasarkan Penilaian MENPAN RB Skala 0-100 Jumlahkerugian maksimum kerugian negara (KN) Dalam 2 tahun Persentase negara (KN) yang belum 3 0,5% 0,25% 0% yang belum diselesaikan (%) diselesaikan (%) Dalamterakhir 2 tahun terakhir Jumlahtemuan maksimum temuan in-efektif Dalam 2 tahun Persentase in-efektif 4 0% 3% 2% Berdasarkan penilaian APIP(% anggaran) Berdasarkan penilaian APIP(% anggaran) Dalamterakhir 2 tahun terakhir Jumlahtemuan maksimum temuan in-efisien Dalam 2 tahun Persentase in-efisien 5 3% 2% 3% Berdasarkan penilaian APIP(% anggaran) 5% Berdasarkan penilaian APIP(% anggaran) Dalamterakhir 2 tahun terakhir Persentase maksimum jumlah pegawai Persentase maksimum jumlah pegawai yang Jmlh Pegawai : 6 yang dijatuhidisiplin hukuman disiplin karena dijatuhi hukuman karena 1% 1% 0% 0% <100 harus 0% penyalahgunaan pengelolaan keuangan penyalahgunaan pengelolaan keuangan ≥100 harus ≤1% Persentase maksimum jumlah pengaduan Persentase maksimum jumlah pengaduan terbatas pada masyarakat yang yang tidak tidak diselesaikan 5% 5% 0% 0% terbatas pada masalah 7 masyarakat diselesaikan masalah berdasarkan hasil pemeriksaan APIP APIP * maladministrasi berdasarkan hasil pemeriksaan * maladministrasi Persentase maksimum pegawai yang Persentase jumlahjumlah pegawai yang dijatuhi 8 dijatuhi hukuman karena tindak pidana 0% 0% hukuman karena tindak pidana korupsi korupsi Dalam 2 tahun terakhir
*) Khusus masalah maladministrasi dan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
RANCANGAN JUKLAK EVALUASI ZI MENUJU WBK (Dalam Pembahasan) * INDIKATOR UTAMA NO
UNSUR INDIKATOR UTAMA
BOBOT (%)
1 2 3 4 5
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas LHKPN Akuntabilitas kinerja Laporan keuangan Kode etik Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system) Program pengendalian gratifikasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) Program inisiatif anti korupsi Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy) *) Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK
4 7 7 5 7
TOTAL
60
6 7 8 9 10 11
*) Belum diterapkan dalam juklak ini karena belum ada acuannya
6 3 6 7 3 5
KETERANGAN
RANCANGAN JUKLAK EVALUASI ZI MENUJU WBK (Dalam Pembahasan) * INDIKATOR PENUNJANG NO
UNSUR INDIKATOR PENUNJANG
BOBOT (%)
1
Promosi jabatan secara terbuka *)
5
2
Rekruitment secara terbuka *)
5
3
Mekanisme pengaduan masyarakat
8
4
E-Procurement
8
5
Pengukuran kinerja individu *)
6
6
Keterbukaan informasi publik
8
TOTAL *) Belum diterapkan dalam juklak ini karena belum ada acuannya
40
KETERANGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan : Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan) − perbaikan sistem dan prosedur − perbaikan sarana − penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat) − pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif
Pengawasan/pemantauan : Pemantau independen (ditunjuk oleh KemenPAN dan RB) Masyarakat
Unit Kerja berpredikat WBK
Catatan : Apabila dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/kejadian yang menggugurkan kriteria/parameter, maka predikat WBK atau WBBM pada Unit Kerja tersebut segera dicabut/dibatalkan.
Terima Kasih Kementerian PAN dan RB
