PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR :

KM. 20 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

KM 20 TAHUN 2008.doc

:

a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008, telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator di bidang transportasi udara, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

1

Mengingat

:

Memperhatikan :


c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008;

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 3481);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1241/M.PAN/5/2008 tanggal 12 Mei 2008;

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2008. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan : a.

Nomor KM. 62 Tahun 2005;

b.


c.


d.


Diubah pada BAB VI dan ketentuan Pasal 368 sampai dengan Pasal 512 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “ BAB VI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 368


(1)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal. 3

Pasal 369 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara. Pasal 370 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

c.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

d.

pelaksanaan sertifikasi dan/atau perijinan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

4

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

g.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

i.

pelaksanaan administrasi Perhubungan Udara.

Direktorat

Jenderal

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 371 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari :


a.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

Direktorat Angkutan Udara;

c.

Direktorat Bandar Udara;

d.

Direktorat Keamanan Penerbangan;

e.

Direktorat Navigasi Penerbangan;

f.

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

5

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pasal 372 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 373 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

pengelolaan urusan tata usaha keuangan, akuntansi, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyuluhan hukum serta kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d.

pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;

e.

penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

6

Pasal 374 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari : a.

Bagian Perencanaan;

b.

Bagian Keuangan;

c.

Bagian Hukum;

d.

Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 375

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, penyusunan dan revisi rencana program dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, bimbingan pelaksanaan program, penataan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas kinerja unit kerja, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 376 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana kebijakan dibidang transportasi udara, tinjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) / rencana strategis, cetak biru, pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintahan dan E-goverment, penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik serta penyiapan bahan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana;

7

b.

penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja (RENJA), prioritas program tahunan dan bantuan / pinjaman luar negeri;

c.

penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis dan evaluasi kinerja, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, pemberian bimbingan pelaksanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program. Pasal 377

Bagian Perencanaan, terdiri dari : a.

Subbagian Rencana;

b.

Subbagian Program;

c.

Subbagian Analisa dan Evaluasi. Pasal 378

(1)


Subbagian Rencana mempunyai tugas : a.

pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dalam rangka penyiapan pengambilan kebijakan di bidang transportasi udara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra) serta cetak biru;

b.

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, studi dan kajian kebijakan di bidang transportasi udara;

c.

penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintahan dan E-goverment;

8

d.

(2)


evaluasi, analisis dan penelaahan serta penyiapan bahan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan : a.

penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek/Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

b.

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kajian, penelaahan prioritas program tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan daftar usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d.

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyiapan proses pengesahan konsep DIPA;

e.

penyiapan bahan koordinasi serta pembahasan usulan program dan rencana anggaran di tingkat Departemen Perhubungan;

f.

penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan kegiatan program bantuan / pinjaman luar negeri (green book and blue book) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

9

(3)

Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan : a.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen penetapan kinerja tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan tahunan dan nota keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d.

evaluasi pelaksanaan program terhadap sasaran program yang telah ditentukan;

e.

penyiapan bahan pelaporan dan rapat koordinasi antar lembaga;

f.

penyiapan bahan koordinasi usulan pembahasan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

g.

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta revisi POK. Pasal 379

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), koordinasi pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran, penatausahaan dan penyusunan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan pelaksanaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan pemantauan anggaran serta verifikasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


10

Pasal 380 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan penatausahaan, pembinaan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), evaluasi, pemantauan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran;

c.

penyiapan bahan pembinaan penatausahaan, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara serta penyusunan laporan barang milik negara. Pasal 381

Bagian Keuangan, terdiri dari :


a.

Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara;

b.

Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Laporan Hasil Audit;

c.

Subbagian Akuntansi.

11

Pasal 382 (1)

(2)


Subbagian Tata Usaha Barang mempunyai tugas melakukan :

Milik

Negara

a.

penyiapan bahan pembinaan Barang Milik Negara (BMN);

pengelolaan

b.

penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

c.

inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);

d.

penatausahaan pemanfaatan Barang Negara (BMN);

e.

penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN);

f.

penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);

g.

penatausahaan serah terima hasil kegiatan.

Milik

Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melakukan : a.

penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

b.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan pemantauan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c.

analisis dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

d.

penyiapan bahan koordinasi serta analisis dan evaluasi penetapan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

12

(3)


e.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

f.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

g.

penyiapan bahan koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

h.

penyiapan bahan koordinasi dan pengusulan pengelola anggaran.

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan : a.

penyiapan bahan penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

pelaksanaan fiatering / penelitian dokumen keuangan DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d.

pemantauan, evaluasi dan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

e.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

f.

penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

13

g.

penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

h.

rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan. Pasal 383

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, penyelesaian masalah hukum serta koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat. Pasal 384 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;

b.

penyiapan bahan pertimbangan hukum, pembuatan perjanjian, kontrak serta penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);

c.

pemantauan, analisis dan penyiapan bahan penilaian opini masyarakat, publikasi serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri. Pasal 385

Bagian Hukum, terdiri dari :


a.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b.

Subbagian Bantuan Hukum;

c.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

14

Pasal 386 (1)

(2)


Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan : a.

penyiapan bahan telaahan hukum;

b.

penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

c.

dokumentasi hukum dan peraturan perundangundangan;

d.

sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Subbagian Bantuan melakukan :

Hukum

mempunyai

tugas

a.

penyiapan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;

b.

penyiapan naskah perjanjian / kontrak dan kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU);

c.

penyiapan bahan pemrosesan dan pemberian bantuan penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara, kepidanaan, keperdataan di lembaga peradilan;

d.

penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan aturan perundangundangan dan pelaksanaan naskah perjanjian / kontrak serta kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU);

e.

penyiapan program dan pemantauan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RANPK);

f.

penyiapan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penerbangan sipil.

15

(3)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan: a.

penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian masyarakat terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

penyiapan bahan publikasi kegiatan dan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi dan administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri baik bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang penerbangan;

d.

penyiapan bahan pendapat hukum (legal opinion) dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri;

e.

penyiapan bahan tanggapan dan koordinasi perkembangan ketentuan internasional di bidang penerbangan;

f.

penyiapan bahan penyusunan rencana, penelaahan dan penyiapan materi ratifikasi konvensi, persetujuan dan perjanjian internasional di bidang penerbangan.

. Pasal 387 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta tata usaha dan rumah tangga.


16

Pasal 388 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a.

penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan usulan formasi dan pengadaan pegawai, penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai;

c.

pelaksanaan tata usaha, kearsipan, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, pengelolaan barang, dan pengelolaan rumah tangga. Pasal 389

Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri dari : a.

Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan;

b.

Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan;

c.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 390

(1)


Subbagian Pengangkatan mempunyai tugas :

dan

Kepangkatan

a.

pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap kebutuhan pegawai;

b.

penyiapan bahan formasi pegawai;

c.

penyiapan bahan rencana pengadaan dan usulan pengangkatan calon PNS;

17

(2)

(3)


d.

pelaksanaan administrasi kepangkatan bagi PNS;

e.

penyiapan bahan rencana mutasi bagi pejabat dan PNS;

f.

penyiapan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;

g.

pengelolaan data base, sistem dan informasi kepegawaian.

Subbagian Pengembangan mempunyai tugas :

dan

Kesejahteraan

a.

penyiapan bahan usulan pendidikan pelatihan serta pengembangan pegawai;

dan

b.

penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;

c.

penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kesejahteraan pegawai dan pemberian tanda penghargaan;

d.

penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai dan pencatatan prestasi kerja pegawai;

e.

pelaksanaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional;

f.

pelaksanaan tata usaha kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas : a.

pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pendistribusian surat dan pengelolaan takah;

b.

pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, serta sarana dan prasarana gedung;

18

c.

pelaksanaan urusan perjalanan dinas di dalam dan luar negeri;

d.

pelaksanaan kegiatan protokoler;

e.

pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas / antar jemput pegawai;

f.

pengelolaan perpustakaan;

g.

pelaksanaan keamanan dalam kantor;

h.

pelaksanaan kegiatan rapat dinas;

i.

analisis kebutuhan, pengadaan barang, pendistribusian, serta pengelolaan barang / pergudangan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

j.

pengelolaan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Bagian Keempat Direktorat Angkutan Udara Pasal 391 Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, perizinan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan dibidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.


19

Pasal 392 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

c.

pelaksanaan pemberian izin di penyelenggaraan pelayanan angkutan udara;

d.

pelaksanaan dan perumusan naskah perjanjian dan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang angkutan udara;

e.

pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

f.

pelaksanaan penerbitan persetujuan perusahaan angkutan udara;

g.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional;

h.

pelaksanaan pertemuan di bidang fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional;

i.

pelaksanaan tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation

j.

pelaksanaan audit kinerja pelayanan angkutan udara;

20

bidang

kerjasama

k.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

l.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

m.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

n.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. Pasal 393

Direktorat Angkutan Udara terdiri dari :


a.

Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara;

b.

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;

c.

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga;

d.

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara;

e.

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara;

f.

Subbagian Tata Usaha. 21

Pasal 394 Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara. Pasal 395 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem dan data angkutan udara serta standarisasi pelayanan angkutan udara;

b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan informasi angkutan udara serta standarisasi pelayanan angkutan udara yang meliputi pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, pelayanan pengangkutan kargo dan penumpang, dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c.

penyiapan pelaksanaan evaluasi data lalu lintas angkutan udara dalam rangka pengembangan jaringan angkutan udara dan pengembangan bandar udara;

d.

penyiapan bahan penetapan sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara;

e.

penyiapan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

22

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara. Pasal 396

Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara, terdiri dari : a.

Seksi Sistem dan Data Angkutan Udara;

b.

Seksi Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara. Pasal 397

(1)

Seksi Sistem dan Data Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


perumusan kebijakan di bidang sistem, rute, jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

23


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

c.

pelaksanaan evaluasi data lalu lintas angkutan udara dalam rangka pengembangan jaringan angkutan udara dan pengembangan bandar udara;

d.

penetapan sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara;

e.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkelanjutan di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

24

(2)


h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sistem data angkutan udara.

di

Seksi Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian) berkelanjutan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

25

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan angkutan udara. Pasal 398

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri. Pasal 399 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

c.

penyiapan bahan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

26

d.

penerbitan persetujuan rute dan perubahan kapasitas angkutan udara;

e.

pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA) dalam negeri dan luar negeri;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara berjadwal dalam negeri dan luar negeri. Pasal 400

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri dari : a.

Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

b.

Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri. Pasal 401

(1)

Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a.


perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

27


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

c.

pelaksanaan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

d.

penerbitan persetujuan rute dan perubahan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

e.

pelaksanaan pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

28

(2)


Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

b.

penyusunan norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

c.

evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

d.

penerbitan persetujuan rute dan perubahan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

e.

pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA) angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri.

29

Pasal 402 Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri. Pasal 403 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;

c.

penyiapan bahan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan kapasitas angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;

d.

penyiapan bahan pemberian persetujuan terbang (Flight aproval / FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;

e.

penyiapan bahan evaluasi pemanfaatan rute yang tidak diterbangi oleh angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara perintis;

30

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis. Pasal 404

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga, terdiri dari :


a.

Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri;

b.

Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri.

31

Pasal 405 (1)


Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri yang meliputi standarisasi kegiatan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

c.

pelaksanaan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan daerah operasi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri;

d.

pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan pelaksanaan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

32

(2)


g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis.

Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

b.

penyusunan norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

c.

pelaksanaan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan kapasitas angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;

d.

pemberian persetujuan pelaksanaan angkutan udara haji;

e.

pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

33

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri serta angkutan udara haji; Pasal 406

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara bilateral, multilateral dan lembaga internasional serta pelayanan fasilitasi (FAL) untuk kelancaran penyediaan jasa angkutan udara ke dan dari luar negeri. Pasal 407 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

34


b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara dan pelayanan fasilitasi (FAL);

c.

penyiapan bahan pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

d.

penyiapan bahan penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

e.

penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional;

f.

penyiapan bahan pertemuan di bidang fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional;

g.

penyiapan bahan tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation;

h.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

i.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral, lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

35

j.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral, lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

k.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara. Pasal 408

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara, terdiri dari : a.

Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara;

b.

Seksi Kerjasama Internasional.

Multilateral dan Lembaga

Pasal 409 (1)


Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a.

perumusan kebijakan di bidang perjanjian kerja sama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perjanjian kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

c.

perjanjian angkutan udara bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

36

(2)

d.

penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan pengawasan berkelanjutan di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

h.

evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara.

Seksi Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a.


perumusan kebijakan prosedur di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

37


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

c.

pelaksanaan perjanjian angkutan udara multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

d.

penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional di bidang angkutan udara;

e.

koordinasi dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional di bidang angkutan udara;

f.

pertemuan di bidang fasilitasi angkutan udara internasional;

g.

tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation.

h.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

i.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

38

pelayanan

j.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

k.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi. Pasal 410

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara. Pasal 411 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara dan penunjang angkutan udara (general sales agent / GSA);

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengembangan rute baru angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, bimbingan usaha angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara, tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara dan penunjang angkutan udara;

39


c.

pelaksanaan evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

d.

pelaksanaan penetapan tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara serta penunjang angkutan udara;

e.

pelaksanaan quality assurance pelayanan angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara serta penunjang angkutan udara;

f.

pelaksanaan evaluasi ranking pemeringkatan kinerja pelayanan angkutan udara dan kinerja usaha angkutan udara;

g.

pelaksanaan evaluasi izin usaha dan izin kegiatan angkutan udara;

h.

pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi penggunaan tenaga kerja di bidang penerbangan;

i.

pelaksanaan tindak lanjut keluhan dan saran pengguna jasa angkutan udara;

j.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

k.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

40

l.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

m.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara. Pasal 412

Subdirektorat Pengembangan Angkutan Udara terdiri dari :

dan

Pembinaan

a.

Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara;

b.

Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara.

Usaha

Pasal 413 (1)


Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengembangan rute baru angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

c.

pelaksanaan evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk pengembangan daerah operasi baru angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri;

41

(2)

d.

pelaksanaan evaluasi terhadap izin usaha dan izin kegiatan angkutan udara;

e.

pelaksanaan evaluasi terhadap pemeringkatan kinerja usaha perusahaan angkutan udara;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

i.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara.

Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


perumusan kebijakan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

42


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c.

pelaksanaan evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

d.

pelaksanaan penetapan tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

e.

pelaksanaan quality assurance pelayanan jasa angkutan udara;

f.

pelaksanaan penggunaan penerbangan;

g.

pelaksanaan tindak lanjut keluhan dan saran pengguna jasa angkutan udara;

h.

pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

i.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

43

evaluasi dan tenaga kerja

standarisasi

rekomendasi di bidang

j.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

k.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara. Pasal 414

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Bandar Udara Pasal 415 Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.


44

Pasal 416 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar , norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

c.

pelaksanaan sertifikasi operasi bandar udara;

d.

pengawasan dan pengendalian di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

e.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

g.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

45

Pasal 417 Direktorat Bandar Udara terdiri dari : a.

Subdirektorat Lingkungan;

Tatanan

Kebandarudaraan

dan

b.

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;

c.

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;

d.

Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara;

e.

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara;

f.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 418

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan. Pasal 419 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

46

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

f.

evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara. Pasal 420

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan terdiri dari : a.

Seksi Tata Bandar Udara;

b.

Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara. Pasal 421

(1)

Seksi Tata Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


perumusan kebijakan di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;

47


b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara.

48

(2)


Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Eco-Airport;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

49

Pasal 422 Subdirektorat Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana bandar udara. Pasal 423 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Prasarana Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

50

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

f.

evaluasi dan pelaporan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara. Pasal 424

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara terdiri dari : a.

Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara;

b.

Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara. Pasal 425

(1)


Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang prasarana bandar udara dibidang prasarana bangunan / building facilities yaitu bangunan terminal, bangunan cargo, bangunan operasi, bangunan teknik, bangunan umum, parkir, jalan dan jembatan, interior, pagar dan landscape, prasarana pergerakan pesawat udara / aircraft movement area yaitu runway (R/W), taxiway (T/W), Apron (A/P), shoulder, sistem drainase, tanggul dan marka, dan fasilitas penunjang movement area lainnya serta program pengembangan bandar udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan prasarana pergerakan pesawat udara;

51

(2)


c.

pelaksanaan verifikasi design pembangunan prasarana bandar udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

g.

evaluasi dan pelaporan di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara.

Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

52

c.

pelaksanaan verifikasi prasarana bandar udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

g.

evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi prasarana bandar udara. Pasal 426

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara.


53

Pasal 427 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

f.

evaluasi dan pelaporan di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.

54

Pasal 428 Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara terdiri dari: a.

Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;

b.

Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara. Pasal 429

(1)


Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

c.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan,

55

standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


d.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

e.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

56

f.

(2)


pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system).

Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

57


c.

pelaksanaan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

58

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system). Pasal 430

Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang personil dan operasi bandar udara.


59

Pasal 431 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara serta verifikasi personil dan operasi bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara serta verifikasi personil dan operasi bandar udara;

c.

penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan) sertifikat di bidang personil dan operasi bandar udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang personil dan operasi bandar udara.

60

Pasal 432 Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara terdiri dari : a.

Seksi Sertifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara;

b.

Seksi Verifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara. Pasal 433

(1)


Seksi Sertifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

c.

refreshing dan recurrent teknisi dan inspektur bandar udara;

d.

sertifikasi teknisi dan inspektur bandar udara;

e.

penyusunan kompetensi teknisi dan inspektur bandar udara;

f.

penerbitan sertifikat bandar udara (SOB);

g.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

h.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

61

(2)


i.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

j.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara.

Seksi Verifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

c.

pelaksanaan verifikasi personil dan operasi bandar udara (SOB);

d.

audit kinerja operasi bandar udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

62

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara. Pasal 434

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara. Pasal 435 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara yang meliputi pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.

63

c.


penyiapan bahan penilaian / penetapan terhadap : 1)

tarif pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;

2)

tarif pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

3)

tarif pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara.

64

Pasal 436 Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar udara terdiri dari : a.

Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara;

b.

Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara. Pasal 437

(1)

Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

b.


perumusan kebijakan di bidang : 1)

kerjasama penyelenggaraan bandar udara;

2)


3)


4)


penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang : 1)


2)

pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;

65

c.


3)

pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

4)

pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.

penilaian / penetapan : 1)


2)


3)


d.

perijinan penyelenggaraan bandar udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang : 1)


2)

tarif pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara; 66

f.


3)


4)


pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang: 1)


2)


3)

tarif pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara didarat;

4)


67

g.

h.

(2)


penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang : 1)


2)

pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;

3)

pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

4)

pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara.

Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pengusahaan dan pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan

68

Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;


c.

audit kinerja pengusahaan bandar udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi penyelenggaraan bandar udara.

69

Pasal 438 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Keamanan Penerbangan Pasal 439 Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo. Pasal 440 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

70


c.

pelaksanaan sertifikasi di bidang personil keamanan penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan;

d.

pelaksanaan investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan;

e.

pelaksanaan kerjasama dan hubungan internasional di bidang keamaman penerbangan;

f.

pengawasan dan pengendalian di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

g.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

i.

pelaksanaan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat

71

Pasal 441 Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri dari : a.

Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan;

b.

Subdirektorat Pelayanan Darurat;

c.

Subdirektorat Penerbangan;

d.

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan;

e.

Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo;

f.

Subbagian Tata Usaha.

Sertifikasi

Personil

Keamanan

Pasal 442 Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya dan kargo, personil dan fasilitas keamanan penerbangan, investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan serta kerjasama keamanan penerbangan. Pasal 443 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi keamanan penerbangan pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

72


b.

penyiapan bahan perumusan standar , norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan yang meliputi pengamanan pengangkutan barang berbahaya, senjata dan kargo, pengamanan penumpang dan barang serta pos, pengamanan awak pesawat udara, pengamanan pesawat udara, pengamanan bandar udara, pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara, pengamanan terhadap petugas yang melaksanakan kegiatan di darat, personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, program dan kerjasama keamanan penerbangan serta investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan;

c.

penyiapan bahan pengesahan program keamanan penerbangan;

d.

penyiapan bahan persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;

e.

pelaksanaan sekretariat komite nasional pengamanan penerbangan sipil;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;

73

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;

j.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat. Pasal 444

Subdirektorat Standarisasi dan Keamanan Penerbangan terdiri dari :

Program

a.

Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan;

b.

Seksi Program Penerbangan.

dan

Kerjasama

Kerjasama

Keamanan

Pasal 445 (1)

Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang standarisasi keamanan penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan yang terdiri dari : 1)


standarisasi pengamanan bandar udara yang meliputi : a)

standarisasi pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara;

b)

standarisasi pengamanan para petugas yang melaksanakan tugas di darat.

74

2)

c.

standarisasi pengamanan operator pesawat udara yang meliputi : a)

standarisasi pengamanan penumpang dan barang;

b)

standarisasi pengamanan kargo dan pos;

c)

standarisasi pengamanan pengangkutan barang - barang berbahaya dan senjata;

d)

standarisasi pengamanan pesawat udara;

e)

standarisasi pengamanan pesawat udara.

3)

standarisasi personil termasuk standarisasi kesehatan personil keamanan penerbangan;

4)

standarisasi penerbangan;

5)

standarisasi pendidikan keamanan penerbangan.

fasilitas

keamanan

dan

pelatihan

penyusunan sistem dan prosedur pengamanan bandar udara yang meliputi : 1)

sistem dan prosedur penanggulangan keadaan darurat / contingency bandar udara dalam arti terdapat unsur tindakan melawan hukum yang terdiri dari : a)


awak

75

tindakan dalam hal pembajakan, sabotase dan ancaman bom serta penyanderaan;


b)

tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat udara dalam penerbangan yang memungkinkan membahayakan keselamatan pesawat udara;

c)

menghancurkan atau merusak pesawat udara dengan cara apapun sehingga pesawat udara tersebut tidak dapat terbang, rusak, hancur atau membahayakan keselamatan selama penerbangan;

d)

menghancurkan atau merusak atau mengganggu operasi fasilitas navigasi penerbangan yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan;

e)

komunikasi informasi palsu yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan;

f)

melakukan tindakan melawan hukum yang disertai dengan menggunakan peralatan, zat atau bahan atau senjata.

2)

sistem dan prosedur pengamanan para petugas yang melaksanakan tugas di darat.

3)

sistem dan prosedur pengamanan operator pesawat udara yang meliputi : a)

sistem dan prosedur pengamanan penumpang dan barang;

b)

sistem dan prosedur pengamanan kargo dan pos;

76

(2)

sistem dan prosedur pengamanan pengangkutan barang - barang berbahaya dan senjata;

d)

sistem dan prosedur pengamanan awak pesawat udara;

e)

sistem dan prosedur pengamanan pesawat udara.

d.

persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi keamanan penerbangan.

Seksi Program dan Kerjasama Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


c)

perumusan kebijakan di pengamanan penerbangan;

77

bidang

program

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan penerbangan;

c.

penyusunan dan penetapan program pengamanan bandar udara yang meliputi :

d.


1)

program pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara;

2)

program darurat;

3)

program pengamanan para petugas yang melaksanakan tugas di darat.

penanggulangan

keadaan

penyusunan dan penetapan program pengamanan operator pesawat udara yang meliputi : 1)

program pengamanan penumpang dan barang;

2)

program pengamanan kargo dan pos;

3)

program pengamanan pengangkutan barang - barang berbahaya dan senjata;

4)

program pengamanan awak pesawat udara;

5)

program pengamanan pesawat udara.

e.

penyusunan mekanisme / sistem dan prosedur kerjasama internasional, regional dan antar instansi di bidang pengamanan penerbangan;

f.

pelaksanaan hubungan internasional dan kerjasama dengan instansi lain ataupun negara lain termasuk informasi intelijen dalam penilaian ancaman dan pencegahan ancaman;

78

g.

pelaksanaan koordinasi pelayanan penanggulangan keadaan darurat;

dan

h.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;

i.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;

j.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;

k.

evaluasi dan pelaporan di bidang program dan kerjasama keamanan penerbangan. Pasal 446

Subdirektorat Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan salvage dan sertifikasi peralatan PKP-PK dan salvage.


79

Pasal 447 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi:


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman dan kriteria di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

c.

penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

d.

penyusunan program diklat pengembangan personil PKP-PK;

e.

penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil PKP-PK dan dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

80

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

i.

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage. Pasal 448

Subdirektorat Pelayanan Darurat terdiri dari : a.

Seksi Personil PKP-PK dan Salvage;

b.

Seksi Peralatan PKP-PK dan Salvage. Pasal 449

(1)


Seksi Personil PKP-PK dan Salvage mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria di bidang personil PKP-PK dan salvage dan pelayanan gawat darurat yang meliputi : 1)

standar teknis pelayanan pesawat udara yang mengalami keadaan darurat penerbangan;

2)

standar teknis kebakaran pada pesawat udara dan bangunan di bandar udara, water base, helideck, heliport;

3)

standar teknis bencana alam;

4)

standarisasi salvage. 81

pada

personil

waktu

PKP-PK

terjadi

dan

c.


penyusunan sistem dan prosedur pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage) yang meliputi : 1)

sistem dan prosedur pelayanan pesawat udara yang mengalami keadaan darurat penerbangan;

2)

sistem dan prosedur kebakaran pada pesawat udara dan bangunan di bandar udara, water base, helideck, heliport;

3)

sistem dan prosedur pada waktu terjadi bencana alam.

d.

penyusunan program diklat pengembangan personil PKP-PK;

e.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil PKP-PK dan Salvage;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);

82

(2)


h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif(berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);

i.

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat dan PKP-PK dan salvage.

Seksi Peralatan PKP-PK dan Salvage mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang fasilitas PKPPK dan salvage;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis fasilitas pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage), penyusunan standarisasi personil PKP-PK dan salvage,

c.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat fasilitas PKP-PK dan salvage;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasional pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;

83

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;

g.

evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas PKPPK dan salvage. Pasal 450

Subdirektorat Sertifikasi Personil Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan. Pasal 451 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Sertifikasi personil Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan;

b.

penyiapan bahan perumusan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan;

84

c.

pelaksanaan penerbangan.

sertifikasi

personil

keamanan

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;

g.

pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan. Pasal 452

Subdirektorat Sertifikasi Personil Keamanan Penerbangan terdiri dari a.

Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Bandar Udara;

b.

Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Operator Pesawat Udara. Pasal 453

(1)

Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil keamanan bandara;

85


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil keamanan bandar udara;

c.

evaluasi dalam rangka sertifikasi personil keamanan bandar udara;

d.

verifikasi dalam rangka sertifikasi personil keamanan bandar udara;

e.

penerbitan sertifikat personil keamanan bandar udara;

f.

perpanjangan dan pembaharuan personil keamanan bandar udara;

g.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;

h.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;

i.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;

j.

pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi personil keamanan bandar udara.

86

sertifikat

(2)


Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Operator Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil keamanan operator pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria di bidang sertifikasi personil keamanan operator pesawat udara;

c.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil keamanan operator pesawat udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan operator pesawat udara;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan operator pesawat udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan keamanan operator pesawat udara;

g.

pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi personil keamanan operator pesawat udara.

87

Pasal 454 Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan. Pasal 455 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis fasilitas keamanan penerbangan, personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keamanan penerbangan;

c.

pelaksanaan sertifikasi yang meliputi evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dalam rangka keandalan fasilitas keamanan penerbangan serta sertifikat teknisi / personil fasilitas keamanan penerbangan;

d.

penyiapan bahan kajian teknologi baru di bidang fasilitas keamanan penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan; 88

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan. Pasal 456

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan terdiri dari : a.

Seksi Keandalan Fasilitas Keamanan Penerbangan;

b.

Seksi Sertifikasi Penerbangan.

Teknisi

Fasilitas

Keamanan

Pasal 457 (1)


Seksi Keandalan Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di keamanan penerbangan;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang fasilitas keamanan penerbangan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keamanan penerbangan;

c.

pelaksanaan sertifikasi yang meliputi evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan.dalam rangka keandalan fasilitas keamanan penerbangan;

d.

kajian teknologi baru di bidang peralatan keamanan penerbangan;

89

bidang

fasilitas

(2)


e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan.

Seksi Sertifikasi Teknisi Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

pelaksanaan evaluasi dalam rangka sertifikasi teknisi keamanan penerbangan;

b.

verifikasi dalam rangka keamanan penerbangan;

c.

penerbitan sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

d.

perpanjangan dan pembaharuan sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan; 90

sertifikasi

teknisi

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi teknisi fasilitas keamanan penerbangan. Pasal 458

Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang quality control pengamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo. Pasal 459 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, barang berbahaya dan kargo menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

91


b.

penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

c.

pelaksanaan inspeksi pengamanan barang berbahaya dan kargo;

d.

pelaksanaan survei pengamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

e.

pengujian / testing pengamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

h.

pemberian rekomendasi atas pelaksanaan quality control di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo.

92

penerbangan,

Pasal 460 Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo terdiri dari : a.

Seksi Quality Control Pengamanan Penerbangan;

b.

Seksi Quality Control Berbahaya dan Kargo.

Pengangkutan

Barang

Pasal 461 (1)


Seksi Quality Control Pengamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang quality control pengamanan bandar udara, pengamanan operator pesawat udara;

b.

perumusan standar , norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara, pengamanan operator pesawat udara;

c.

pelaksanaan survei pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

d.

pengujian / testing pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

e.

pelaksanaan investigasi dan pencegahan ancaman penerbangan serta penyimpangan pelaksanaan aturan keamanan bandara dan keamanan operator pesawat udara.

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

93

(2)


g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

h.

pemberian rekomendasi atas pelaksanaan quality control (dalam arti pengawasan dan pengendalian) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

i.

pelaksanaan evaluasi dan bidang quality control penerbangan.

pelaporan di pengamanan

Seksi Quality Control Pengangkutan Barang Berbahaya dan Kargo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

c.

pelaksanaan survei berbahaya dan kargo;

94

pengangkutan

barang

d.

pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan pelaksanaan aturan pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

g.

pemberian rekomendasi atas pelaksanaan quality control (dalam arti pengawasan dan pengendalian) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo. Pasal 462



95

Bagian Ketujuh Direktorat Navigasi Penerbangan Pasal 463 Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan (AirTraffic Management/ ATM), informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan. Pasal 464 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi, pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

c.

pelaksanaan sertifikasi di bidang ATM, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan yang meliputi evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat personil, fasilitas serta sistem dan prosedur navigasi penerbangan;

96

d.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

e.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

g.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat. Pasal 465

Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri dari :


a.

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;

b.

Subdirektorat Informasi Aeronautika;

c.

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan;

d.

Subdirektorat Fasilitas Pengamatan Penerbangan;

e.

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan;

f.

Subbagian Tata Usaha.

97

Bantu

Navigasi

dan

Pasal 466 Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan. Pasal 467 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;

b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, personil pelayanan lalu lintas penerbangan, otomasi manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen otomasi pengendalian lalu lintas penerbangan, kontingensi pelayanan lalu lintas udara dan manajemen ruang udara;

c.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang manajemen lalu lintas penerbangan;

d.

perjanjian / hubungan internasional manajemen lalu lintas penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;

98

di

bidang

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, personil, pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas penerbangan;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan personil, pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas penerbangan. Pasal 468

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan terdiri dari: a.

Seksi Manajemen Ruang Udara;

b.

Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. Pasal 469

(1)

Seksi Manajemen Ruang Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.


perumusan kebijakan manajemen ruang udara dan manajemen Arus Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Flow Management/ ATFM), prosedur pencegatan pesawat sipil asing;

99


b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang ATFM serta otomasi manajemen ruang udara, kontingensi pelayanan lalu lintas udara dan manajemen ruang udara;

c.

penetapan struktur ruang udara;

d.

penetapan klasifikasi penggunaan ruang udara;

e.

perjanjian antar Air Traffic Services/ATS Unit dan dengan ATS Unit negara lain mengenai penggunaan ruang udara dan pengaturan lalu lintas penerbangan;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;

i.

evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara.

100

(2)


Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan program pendidikan dan pelatihan bagi personil pelayanan lalu lintas penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang lalu lintas penerbangan yang terdiri dari pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kesiagaan dan standarisasi personil pelayanan lalu lintas penerbangan, otomasi pengendalian lalu lintas penerbangan (otomasi Air Traffic Control/ ATC);.

c.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil pelayanan lalu lintas penerbangan;

d.

pelaksanaan investigasi dan evaluasi insiden atau keluhan terhadap pelayanan lalu lintas penerbangan yang tidak sesuai standard dan prosedur ATS;

e.

pemberian rekomendasi kebutuhan penempatan personil, peralatan/fasilitas, ruang udara dan kondisi operasional ATS;

f.

pemberian rekomendasi terhadap evaluasi, pengembangan dan penelitian sistim serta fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan;

g.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, sertifikat kecakapan (license dan rating) personil pelayanan lalu lintas penerbangan;

101

h.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan dan personil lalu lintas penerbangan;

i.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan dan personil lalu lintas penerbangan;

j.

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan. Pasal 470

Subdirektorat Informasi Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika. Pasal 471 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Informasi Aeronautika menyelenggarakan tugas : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

102


b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

c.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang pelayanan informasi aeronautika;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

103

Pasal 472 Subdirektorat Informasi Aeronautika terdiri dari: a.

Seksi Kartografi Penerbangan;

b.

Seksi Publikasi Informasi Aeronautika. Pasal 473

(1)


Seksi Kartografi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang kartografi penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan;

c.

pelaksanaan analisis data aeronautika;

d.

pembuatan peta-peta penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;

h.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kartografi penerbangan. 104

(2)


Seksi Publikasi Infomasi Aeronautika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang publikasi informasi aeronautika;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

c.

penyusunan sistem dan prosedur publikasi informasi aeronautika, yang meliputi Aeronautical Information Publication/ AIP, AIP Amandement, AIP Suplement, Aeronautical Information Centre/ AIC, Notice To Airman (NOTAM), ASHTAM dan Monthly NOTAM Summary, informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

d.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan, pembaharuan) sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika; 105

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika. Pasal 474

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan. Pasal 475 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Komunikasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan, personil di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta personil operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

106

c.

penyiapan bahan kajian terhadap teknologi baru di bidang komunikasi penerbangan;

d.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang peralatan komunikasi penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan. Pasal 476

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan terdiri dari :


a.

Seksi Manajemen Frekuensi Radio Penerbangan;

b.

Seksi Operasi, Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan.

107

Pasal 477 (1)


Seksi Manajemen Frekuensi Radio Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan dan personil;

c.

hasil kajian teknologi baru;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;

g.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan.

108

(2)


Seksi Operasi, Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan baik komunikasi antar stasiun penerbangan (aeronautical fixed service) maupun komunikasi lalu lintas penerbangan (aeronautical mobile service) serta peralatan meteorologi penerbangan dan personil;

c.

kajian teknologi baru di bidang peralatan komunikasi penerbangan;

d.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;

109

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan. Pasal 478

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan.


110

Pasal 479 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan serta personil di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

c.

penyiapan bahan kajian teknologi baru di bidang peralatan bantu navigasi dan pengamatan penerbangan;

d.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang peralatan bantu navigasi dan pengamatan penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

111

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan. Pasal 480

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan terdiri dari : a.

Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan;

b.

Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan. Pasal 481

(1)


Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur teknis dan pengoperasian di bidang sistem peralatan yang meliputi peralatan bantu navigasi dan pendaratan berbasis frekuensi, peralatan bantu navigasi dan pendaratan berbasis satelit berikut augmentasinya dan personil;

c.

pelaksanaan sertifikasi personil di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

d.

kajian teknologi baru di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

112

(2)


f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan.

Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan, peralatan pengamatan penerbangan;

c.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

d.

penyiapan bahan kajian teknologi baru di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

113

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitas peralatan pengamatan penerbangan. Pasal 482

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/ tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi peralatan fasilitas navigasi penerbangan. Pasal 483 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur penerbangan;

114

c.

penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang prosedur navigasi penerbangan serta sistem peralatan navigasi penerbangan;

d.

penyiapan evaluasi / penilaian tarif pelayanan jasa penerbangan (PJP);

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan dan sertifikat sistem peralatan navigasi penerbangan;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan dan sertifikat sistem peralatan navigasi penerbangan;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan. Pasal 484

Subdirektorat Standarisasi Penerbangan terdiri dari:


dan

Sertifikasi

Navigasi

a.

Seksi Standarisasi Prosedur Navigasi Penerbangan;

b.

Seksi Sertifikasi Sistem dan Peralatan Navigasi Penerbangan.

115

Pasal 485 (1)


Seksi Standarisasi Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a.

perumusan kebijakan navigasi penerbangan;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur navigasi penerbangan yang meliputi pengumpulan data koordinat datum WGS-84, navigasi penerbangan visual dan instrumen, personil prosedur navigasi penerbangan;

c.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil navigasi penerbangan;

d.

pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) hasil/produk prosedur navigasi penerbangan;

e.

pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data-data penerbangan (alat bantu navigasi penerbangan, obstacle);

f.

penyusunan harga satuan (unit rate) pelayanan jasa penerbangan;

g.

kajian konsep baru di bidang prosedur navigasi penerbangan;

h.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;

i.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;

116

di

bidang

prosedur

(2)


j.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;

k.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang prosedur navigasi penerbangan.

Seksi Sertifikasi Sistem dan Peralatan Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

b.

pelaksanaan evaluasi dalam rangka sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

c.

pelaksanaan verifikasi dalam rangka sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan ;

d.

pelaksanaan penerbitan sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

e.

pelaksanaan perpanjangan sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

f.

pelaksanaan pembaharuan sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

g.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

h.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

117

i.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

j.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan. Pasal 486


Bagian Kedelapan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Pasal 487 Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, dan personil pesawat udara. Pasal 488 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, dan personil pesawat udara;

118


b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

c.

pelaksanaan sertifikasi di bidang rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

d.

pelaksanaan program pencegahan kecelakaan pesawat udara;

e.

pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

f.

pelaksanaan pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan pengawasan berkelanjutan dan pengendalian di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

g.

penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

i.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

119

insiden

dan

Pasal 489 Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari : a.

Subdirektorat Standarisasi;

b.

Subdirektorat Rekayasa;

c.

Subdirektorat Produk Aeronautika;

d.

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara;

e.

Subdirektorat Perawatan;

f.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 490

Subdirektorat Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, personil pesawat udara, program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara. Pasal 491 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Standarisasi menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, rekayasa dan pabrikasi, personil penerbangan, operasi penerbangan dan perawatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

120


b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa dan pabrikasi, personil penerbangan, operasi penerbangan dan perawatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

c.

pelaksanaan program pencegahan kecelakaan pesawat udara;

d.

penyiapan bahan hubungan internasional di bidang sertifikasi kelaikan dan pengoperasian pesawat udara serta personil pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara, mutu kelaikan udara serta pengoperasian pesawat udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara. 121

insiden

dan

Pasal 492 Subdirektorat Standarisasi, terdiri dari : a.

Seksi Standarisasi Teknik;

b.

Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan. Pasal 493

(1)


Seksi Standarisasi Teknik melakukan penyiapan bahan :

mempunyai

tugas

a.

perumusan kebijakan di bidang standarisasi teknik kelaikan udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang rekayasa, pabrikasi, perawatan pesawat udara, kelaikan udara dan pelaksanaan hubungan internasional standarisasi kelaikan udara;

c.

pelaksanaan sertifikasi terhadap organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;

d.

pelaksanaan hubungan standarisasi kelaikan udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala) terhadap organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;

122

internasional

(2)


f.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan atau sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik yang dilakukan oleh organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi teknik organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara.

Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, pencegahan insiden kecelakaan pesawat udara dan pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara;

123


c.

pelaksanaan sertifikasi terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, dan peralatan simulator pesawat udara;

d.

pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala) terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, peralatan simulator pesawat udara serta pencegahan insiden dan/atau kecelakaan pesawat udara;

f.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, peralatan simulator pesawat udara serta pencegahan insiden dan/atau kecelakaan pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan atau sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pengoperasian pesawat udara yang dilakukan oleh organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, pengelola peralatan simulator pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, dan peralatan simulator pesawat udara.

124

Pasal 494 Subdirektorat Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rekayasa, penyiapan penerbitan persetujuan rekayasa, penerbitan perintah kelaikan udara dan penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang rekayasa serta uji terbang dan kemampuan pesawat udara. Pasal 495 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan pengawasan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

b.

penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan pengawasan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, balingbaling, dan komponennya;

c.

penyiapan pelaksanaan uji terbang;

d.

penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang rekayasa;

e.

penyiapan bahan penerbitan persetujuan rekayasa dan penerbitan perintah kelaikan udara;

125

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, balingbaling, dan komponennya;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

i.

evaluasi dan pelaporan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara dan penerbitan persetujuan rekayasa dan penerbitan perintah kelaikan udara. Pasal 496

Subdirektorat Rekayasa terdiri dari :


a.

Seksi Pengawasan Proses Rekayasa;

b.

Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.

126

Pasal 497 (1)


Seksi Pengawasan Proses Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan dibidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

c.

penerbitan perintah kelaikan udara;

d.

pelimpahan wewenang terbatas di bidang rekayasa pesawat udara;

e.

untuk evaluasi laporan kerusakan;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

g.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

127

(2)


h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

i.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rekayasa pesawat udara dan komponennya serta evaluasi pelimpahan wewenang terbatas di bidang rekayasa.

Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standar teknis uji terbang pesawat udara, standar teknis kemampuan pesawat udara, pendelegasian kewewenangan terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

c.

pelaksanaan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

128

e.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dan pendelegasian di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

g.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara serta pendelegasian kewenangan terbatas bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara. Pasal 498

Subdirektorat Produk Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.


129

Pasal 499 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Produk Aeronautika menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

b.

penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

c.

penyiapan penerbitan dan penghapusan surat tanda pendaftaran pesawat udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

130

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

g.

evaluasi dan pelaporan di bidang pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika. Pasal 500

Subdirektorat Produk Aeronautika terdiri dari : a.

Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi;

b.

Seksi Pengesahan Produksi. Pasal 501

(1)


Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan dibidang teknis produksi pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang produksi pesawat udara dan standar teknis pengawasan terhadap mutu produksi pesawat udara;

c.

pendelegasian kewenangan terbatas di bidang produksi pesawat udara;

d.

evaluasi untuk pengadaan pesawat udara;

131

(2)


e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara;

f.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi pesawat udara pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.

Seksi Pengesahan Produksi melakukan penyiapan bahan :

mempunyai

tugas

a.

perumusan kebijakan di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standar teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

c.

penerbitan dan penghapusan pendaftaran pesawat udara;

132

sertifikat

d.

penyusunan dan pemutakhiran data untuk daftar pesawat udara (aircraft register);

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

f.

pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental. Pasal 502

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara.


133

Pasal 503 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi :


a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

c.

penyiapan bahan pengujian dan sertifikasi kecakapan personil pengoperasian pesawat udara;

d.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

134

e.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

f.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat/lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

g.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara. Pasal 504

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara terdiri dari :


a.

Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara;

b.

Seksi Personil Operasi Pesawat Udara.

135

Pasal 505 (1)


Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengoperasian pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara dan pengawasan pengoperasian pesawat udara;

c.

pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

d.

evaluasi persyaratan pengoperasian pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara dan pendelegasian kewenangan terbatas pengoperasian pesawat udara;

136

h.

(2)


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian dan pendelegasian kewenangan terbatas pengoperasian pesawat udara.

Seksi Personil Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang pengoperasian pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi personil pengoperasian pesawat udara;

c.

program pendidikan dan pelatihan bagi personil pengoperasian pesawat udara;

d.

pelaksanaan sertifikasi kecakapan pengoperasian pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;

137

personil

personil

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat/lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara. Pasal 506

Subdirektorat Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, penerapan sanksi administratif serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara. Pasal 507 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Perawatan menyelenggarakan fungsi : a.


penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

138


b.

penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

c.

penyiapan bahan evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara;

d.

penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi personil perawatan pesawat udara;

e.

penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan, sertifikat atau lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, sistem pelaporan kerusakan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara serta personil perawatan pesawat udara;

139

i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara. Pasal 508

Subdirektorat Perawatan terdiri dari : a.

Seksi Perawatan Pesawat Udara;

b.

Seksi Personil Teknik Perawatan. Pasal 509

(1)


Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara;

b.

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara serta pendelegasian kewenangan terbatas bidang perawatan pesawat udara;

c.

pelaksanaan udara;

d.

petunjuk operasional / staff instruction pelaksanaan pemeriksaan berkala kelaikan udara;

e.

pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

140

pemeriksaan

berkala

kelaikan

(2)


f.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara;

g.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara;

h.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, sertifikasi kelaikan udara pesawat udara dan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

i.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perawatan pesawat udara dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara dan kegiatan pemeriksaan berkala kelaikan udara serta pendelegasian terbatas di bidang perawatan pesawat udara.

Seksi Personil Teknik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a.

perumusan kebijakan di bidang personil teknik perawatan pesawat udara;

b.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur personil teknik perawatan pesawat udara;

c.

pelaksanaan sertifikasi perawatan pesawat udara;

141

personil

teknik

d.

program pendidikan dan pelatihan bagi personil teknik perawatan pesawat udara;

e.

pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;

f.

pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;

g.

penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan, sertifikat atau lisensi) sistem dan prosedur personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;

h.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara. Pasal 510



142

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 511 Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioanl masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 512


(1)

Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan masing-masing Direktur.

(3)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

143

Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: JAKARTA : 30 Mei 2008

MENTERI PERHUBUNGAN ttd. Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan; 6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

HERU PRASETYO, SH NIP. 120138360


144

No

PROSES

NAMA

1.

Disiapkan

Agung Prasetyo

2.

Diperiksa

Soesilo Hadi

3.

Diperiksa

Heru Prasetyo

4.

Diperiksa

Nyoman Suanda Santra

5.

Disetujui

Budhi M. Suyitno

6.

Disetujui

H. Harijogi


JABATAN

Kabag ORTALA Karo Kepegawaian dan Organisasi Karo Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Udara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Sekretaris Jenderal

145

TANGGAL

PARAF

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents